Petunjuk Pelaksanaan Perumusan Bahan Pertimbangan TKPSDA Untuk Penetapan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai

1. SUB DIREKTORAT KELEMBAGAAN DIREKTORAT BINA PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERUMUSAN BAHAN PERTIMBANGAN TKPSDA UNTUK PENETAPAN POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI
Photo by Deni Sambas/Dok.Cita-Citarum
Capacity Development Technical Assistance (CDTA) 7849-INO

2. LATAR BELAKANG
TKPSDA WS dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum atau oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Untuk membantu tugas TKPSDA WS sesuai pasal 36, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.04/PRT/M/2008 tentang Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai, perlu dibentuk Sekretariat TKPSDA WS. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat TKPSDA WS dibentuk oleh Ketua Harian TKPSDA WS. Sekretariat ini bukan merupakan unit struktural, sehingga pejabat dan petugas pelaksananya merangkap tugas struktural balai sehingga waktunya tidak sepenuhnya dalam memfasilitasi tugas dan tanggung jawab TKPSDA WS.
Photo by Arum T.Dayuputri/Dok.Cita-Citarum

3. AMANAT
UU NO 7
1.
Pengelolaan SDA mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dansumber air.
2.
Pengelolaan SDA dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
3.
Koordinasi dilakukan oleh suatu wadah koordinasi yang bernama dewan sumber daya air atau dengan nama lain.
Photo by Deden Iman/Dok.Cita-Citarum

4. AMANAT
4.
Wadah koordinasi mempunyai tugas pokok menyusun dan merumuskan kebijakan serta strategi PSDA.
5.
Wadah koordinasi beranggotakan unsur pemerintah dan unsur non pemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.
6.
Wadah koordinasi pada wilayah sungai atau disebut Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
UU NO 7
Photo by Deden Iman/Dok.Cita-Citarum

5. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan disusunnya petunjuk pelaksanaan pembahasan dan rumusan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai adalah adanya acuan Sekretariat dalam memfasilitasi Sidang TKPSDA dalam perumusan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.

6. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah :
1.
Persiapan sidang perumusan bahan pertimbangan TKPSDA untuk penetapan Pola PSDA
2.
Pelaksanaan sidang perumusan bahan pertimbangan TKPSDA untuk penetapan Pola PSDA
3.
Bagan alir kegiatan
4.
Contoh rekomendasi dan agenda pelaksanaan sidang

7. Rapat persiapan:
PERSIAPAN
SIDANG PERUMUSAN BAHAN PERTIMBANGAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA) UNTUK PENETAPAN POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Kepala Sekretariat melaksanakan rapat persiapan dengan mengundang pihak yang berkepentingan antara lain : seluruh anggota sekretariat, penyaji, narasumber/ tenaga ahli, Ketua/Ketua Harian dan Kepala BBWS/BWS/BPSDA. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan antara lain :
1.
Tanggal dan tempat penyelenggaraan sidang, jam dimulainya dan selesainya.
2.
Konfirmasi dengan penyaji, narasumber, tenaga ahli, ketua/ketua harian terhadap kehadiran dan kesiapan materi yang akan disampaikan.
3.
Kesiapan materi
4.
Kesiapan undangan, konfirmasi kehadiran dan kesiapan akomodasi, konsumsi

8. 1.
Pedoman Penyusunan Pola PSDA (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air)
2.
Summary Draft Pola PSDA WS yang bersangkutan
3.
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi TKPSDA mengenai Pola PSDA
4.
Penyiapan ringkasan pola termasuk matriks dan rumusan Pola dilakukan oleh bidang/seksi perencanaan balai ybs. (dapat dibantu tenaga ahli).
Materi yang harus disiapkan adalah :
MATERI
Photo by Diella Dachlan/Dok.Cita-Citarum

9. PELAKSANAAN
SIDANG PERUMUSAN BAHAN PERTIMBANGAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA) UNTUK PENETAPAN POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Sidang pembahasan pola maksimal dilakukan 3 (tiga) kali, dan menghasilkan Rekomendasi TKPSDA mengenai Pola Pengelolaan SDA.
•
Sidang Pertama
•
Sidang Komisi
•
Sidang Kedua
•
Sidang Ketiga
•
Tindak Lanjut Rumusan dan Rekomendasi TKPSDA WS terhadap Pola Pengelolaan SDA WS

10. SIDANG
PERTAMA
Pembukaan oleh MC/Protokol dan dilanjutkan dengan doa. Pimpinan sidang membuka sidang, menyampaikan agenda sidang dan memberikan arahan-arahan tentang pentingnya keterpaduan pengelolaan SDA. Acara terbagi menjadi dua:
1.
Penyampaian materi
2.
Pembahasan Rancangan Pola Pengelolaan SDA
Penyampaian materi dan diskusi tentang :
1.
Juklak penyusunan Rekomendasi TKPSDA mengenai Pola PSDA disampaikan oleh Sekretariat TKPSDA WS /Subdit Kelembagaan
2.
Pedoman Penyusunan Pola PSDA disampaikan oleh Bidang/Kasi Perencanaan atau Subdit PWS
3.
Rancangan/Draft Pola PSDA WS, disampaikan oleh Bidang/Kasi Perencanaan
Bidang/Seksi perencanaan wajib hadir selama sidang pembahasan dan perumusan pola dari awal hingga akhir

11. SIDANG
KOMISI
Masing-masing komisi membahas matriks pola Dalam sidang komisi sekretariat menyiapkan ruangan dan peralatan (multimedia) yang berbeda untuk masing- masing komisi.
•
Hasil Sidang Komisi menjadi bahan untuk Sidang Pleno, sedangkan hasil Sidang Pleno berupa rekomendasi/draft rekomendasi TKPSDA WS mengenai Pola PSDA
•
Rumusan hasil komisi KSDA, komisi PDSA dan komisi PDRA dirangkum oleh Sekretariat menjadi rumusan sementara/final hasil sidang pertama yang masih perlu dicermati secara mendalam agar rumusan hasilnya maksimal.
•
Sekretariat menyampaikan hasil rumusan sementara (apabila pembahasan belum final) kepada seluruh anggota TKPSDA WS ybs dan mempersiapkan sidang berikutnya.
•
Hasil dari sidang pleno yang pertama ini adalah draft rekomendasi TKPSDA WS mengenai Pola PSDA, dan akan difinalkan pada Sidang Pleno Kedua atau ketiga.

12. SIDANG
KEDUA
Apabila sidang pertama belum menghasilkan rekomendasi final, maka pembahasan dilanjutkan pada sidang kedua
•
Sidang dibuka oleh pimpinan sidang Ketua menyampaikan hasil rumusan sementara dari sidang 1, tujuan dan mekanisme Sidang Pleno II.
•
Setelah ketua menyampaikan risalah hasil sidang pertama, dilanjutkan dengan sidang komisi. Pada sidang komisi, masing-masing komisi mencermati dan melakukan pendalaman terhadap hasil sidang pertama dan ringkasan laporan pola dan matriks pola Rumusan hasil komisi KSDA, komisi PDSA dan komisi PDRA dirangkum oleh Sekretariat menjadi rumusan final hasil sidang kedua.
•
Sekretariat menyampaikan hasil rumusan final kepada kepala balai dan seluruh anggota TKPSDA WS untuk menjadi bahan acuan bagi pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.
•
Berdasarkan rumusan final hasil sidang kedua, Sekretariat TKPSDA WS dapat mempersiapkan rancangan rekomendasi yang merupakan bahan pertimbangan TKPSDA WS untuk penetapan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.

13. SIDANG
KETIGA
(Sidang Paripurna TKPSDA WS/Pengambilan Keputusan)
Sidang paripurna dilaksanakan apabila dua sidang sebelumnya belum Menyepakati rekomendasi final atau rekomendasi TKPSDA, sebagai bahan pertimbangan TKPSDA WS kepada Menteri/Gubernur untuk penetapan Pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.
•
Pimpinan sidang (Ketua/Ketua Harian TKPSDA WS) membuka sidang ke-3, menyampaikan kronologis rangkaian sidang ke-1 dan ke-2 dan membacakan rumusan final sebagai hasil keputusan sidang ke-2.
•
Pimpinan sidang (Ketua/Ketua Harian TKPSDA WS) memberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi terakhir.
•
Pimpinan sidang (Ketua/Ketua Harian TKPSDA WS) mengesahkan rumusan final rancangan Pola pengelolaan SDA sebagai keputusan TKPSDA WS.
•
Selanjutnya rumusan ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Menteri/Gubernur untuk menetapkan pola pengelolaan SDA wilayah sungai.

14. TINDAK LANJUT
Sekretariat TKPSDA WS mempersiapkan usulan kepada Menteri PU/gubernur untuk penetapan Pola PSDA WS. Hasil rekomendasi TKPSDA disampaikan Sekretariat kepada Kepala Balai Selanjutnya Balai mengusulkan penetapan Pola PSDA kepada Menteri PU/gubernur .
Dokumen usulan tersebut berisi :
1.
Surat usulan dari kepala balai wilayah sungai ybs.
2.
Lampiran berupa :
a.
Rekomendasi TKPSDA WS ybs tentang rumusan Pola PSDA WS.
b.
Rangkuman rumusan hasil sidang TKPSDA WS
c.
Ringkasan laporan dan matriks Pola PSDA yang sudah diperbaiki.
Sesuai dengan kewenangannya Menteri PU/gubernur menetapkan Pola PSDA setelah memperhatikan usulan rekomendasi TKPSDA WS. Setelah ditetapkan, Balai Besar/Balai Wilayah sungai berkewajiban mensosialisasikan/mengumumkan secara terbuka Pola PSDA wilayah Sungai yang sudah ditetapkan oleh Menteri/gubernur sesuai kewenangannya.
Rumusan dan Rekomendasi TKPSDA WS terhadap Pola Pengelolaan SDA WS

15. Siap diselenggarakan
Rapat Persiapan
•
Tanggal Pelaksanaan
•
Tempat Pelaksanaan
•
Akomodasi & Konsumsi
•
Undangan & distribusi
•
Konfirmasi kehadiran undangan
•
Kesiapan materi
•
Pembukaan MC dan Doa
•
Pembukaan sidang oleh Ketua/Ketua Harian TKPSDA
•
Penyampaian agenda sidang oleh Subdit Kelembagaan/Kabid/Kasi O&P
•
Penyajian dan Diskusi Panel (Prinsip-prinsip PWS, Ringkasan Pola dan matriks Pola
•
Kesimpulan sementara hasil diskusi
SIDANG PLENO
A
Tidak
Ya
SIDANG 1
Seluruh Rangkaian Kegiatan
BAGAN ALIR

16. Seluruh Rangkaian Kegiatan
BAGAN ALIR
Siap diselenggarakan ?
Rapat Persiapan
•
Tanggal Pelaksanaan
•
Tempat Pelaksanaan
•
Akomodasi & Konsumsi
•
Undangan & distribusi
•
Konfirmasi kehadiran undangan
•
Kesiapan materi
SIDANG PLENO
A
SIDANG PLENO
B
KOMISI KONSERVASI SDA
KOMISI PENDAYAGUNAAN SDA
KOMISI PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR
RAPAT KOMISI
- Membahas Dok. Pola (1,4,5) - Membahas Matriks Pola
- Membahas Dok. Pola (2,4,5) - Membahas Matriks Pola
- Membahas Dok. Pola (3,4,5) - Membahas Matriks Pola
Presentasi masing-masing komisi, diskusi,tanya jawab Menyusun rangkuman hasil komisi 1,2 dan 3 Menyusun Rekomendasi TKPSDA
Sidang Komisi
Tidak
Ya
SIDANG 2

17. Seluruh Rangkaian Kegiatan
BAGAN ALIR
Siap diselenggarakan
Rapat Persiapan
•
Tanggal Pelaksanaan
•
Tempat Pelaksanaan
•
Akomodasi & Konsumsi
•
Undangan & distribusi
•
Konfirmasi kehadiran undangan
•
Kesiapan materi
•
Menyepakati rumusan Pola dan rekomendasi s sebagai bahan pertimbangan TKPSDA untuk penetapan Pola
SIDANG PLENO PARIPURNA
B
Rumusan Pola dan Rekomendasi ditandatangani Ketua TKPSDA
Tidak
Ya
SIDANG 3

18. JADWAL RAPAT PERSIAPAN SIDANG TKPSDA WS
Catatan: rapat persiapan dihadiri oleh anggota sekretariat dan dipimpin oleh ketua/wakil ketua sekretariat. Narasumber diundang bila dianggap perlu.
CONTOH
Agenda Rapat Persiapan

19. CONTOH
Agenda Sidang Pertama
JADWAL SIDANG PERTAMA TKPSDA WS

20. Jadwal Sidang Kedua TKPSDA WS
CONTOH
Agenda Sidang Kedua

21. Catatan:
1.
Jadwal di atas merupakan contoh, pengaturan waktu dan lamanya sidang tergantung kondisi dan ketersediaan dukungan tempat dan dana di Sekretariat TKPSDA WS masing-masing.
2.
Pada saat pelaksanaan sidang, selalu ada anggota sekretariat yang bertugas menjadi asrot (asisten sorot) dan notulen. Sehingga minimal ada 2 laptop yang disiapkan.
Sidang Paripurna TKPSDA WS
CONTOH
Agenda Sidang Ketiga

22. CONTOH
Rekomendasi TKPSDA WS Mengenai POLA PSDA

23. TERIMA KASIH
Photo by Deden Iman/Dok.Cita-Citarum