Makalah ini membahas tentang wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Wawasan Nusantara dijelaskan sebagai pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta geografi kepulauan Indonesia. Fungsi wawasan Nusantara mencakup konsepsi ketahanan nasional, wawasan pembangunan, dan pertahanan serta keamanan negara. Tujuannya adalah melindungi bangsa Indonesia dan mencap

1. MAKALAH
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN
KEWILAYAHAN
TUGAS MAKALAH KEWARGANEGARAAN 2
AHMAD LISCA ABDILLAH ARDIWINATA
2EA21
NPM:10210395
S1 Management Ekonomi
Universitas Gunadarma
2012

2. KATA PENGANTAR
Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena limpahan
rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah tentang
Wawasan Nusantara.
shalawat serta salam juga kami limpahkan kepada pahlawan revolusi Islam
sedunia yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan
menuju zaman cahaya yang terang benderang ini.
Adapun tujuan penyusunan makalah ini guna melengkapi nilai mata kuliah
Kewarganegaraan yang didasarkan pada penyusunan makalah dikarenakan
kewarganegaraan merupakan mata kuliah soft skill
Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah
membantu dalam proses penyelesaian Makalah ini, baik yang terlibat secara langsung
maupun tidak.
Semoga makalah ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi kepada mahasiswa
lain dan juga pembaca sebagai acuan agar dapat mengetahui tentang pendidikan
kewarganegaraan secara garis besar pada awalnya. makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan, karena itu segala saran dan kritik dari pembaca saya harapkan guna
perbaikan dan penyempurnaan makalah ini dimasa mendatang.
Bekasi, Mei 2012
penulis
Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 2

3. DAFTAR ISI
Kata pengantar .......................................................................................................... 2
Daftar isi ................................................................................................................... 3
Bab I Pendahuluan..................................................................................................... 4
1.1 Latar belakang .................................................................................................. 4
Bab II Pembahasan………………………………………………………………… 6
2.1 Pengertian dan sejarah singkat terjadinya wawasan Nusantara........................ 6
2. 1.1 Fungsi ……………................................................................................. 7
2.1.2 Tujuan......................................................................................................... 9
2.1.3 Kehidupan Pertahanan dan Keamanan …….............................................. 9
2.2 Wawasan Nasional Indonesia ……………………………………………...…. 10
Bab III Penutup......................................................................................................... 21
3.1 Kesimpulan ...................................................................................................... 21
3.2 Krtitik dan Saran ............................................................................................. 21
Daftar pustaka ......................................................................................................... 22
Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 3

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keanekaragaman (pendapat,
kepercayaan, hubungan, dan sebagainya) memerlukan suatu perekat agar bangsa yang
bersangkutan dapat bersatu guna memelihara keutuhan negaranya.
Suatu bangsa dalam menyelengarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh
lingkungannya, yang didasarkan atas hubungan timbal balik atau kait-mengait antara
filosofi bangsa, idiologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial
masyarakat, budaya dan tradisi, keadaan alam dan wilayah serta pengalaman sejarah .
Upaya pemerintah dan rakyat menyelengarakan kehidupannya, memerlukan suatu
konsepsi yang berupa Wawasan Nasional yang dimaksudkan untuk menjamin
kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri.
Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas (mawas) yang artinya melihat
atau memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat.
Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam
pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga.
Pada zaman sekarang banyak sekali warga negara Indonesia yang kurang sekali
pengetahuannya tentang wawasan nusantara sebagai bagian dari wawasan wilayahnya,
kurangnya pengetahuan tentang pengetahuan tentang ini yang menyebabkan warga
Negara Indonesia tidak menyadari bahwa daerah Republik Indonesia sudah banyak yang
berkurang atau dicurangi oleh Negara lain secara sembunyi-sembunyi.
Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategik
sehinga wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi
berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar kejayaanya.
Secara garis besar Wawasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang
telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung
Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 4

5. (interaksi & interelasi) serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah
lingkungannya baik nasional, regional, maupun global.
Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 5

6. BAB II
PEMBAHASAN
Menilik semua permasalahan diatas semua berawal dari konsep
dan implementasi dari wawasan nusantara. Dalam rangka menerapkan
wawasan nusantara, kita sebaiknya terlebih dahulu mengerti dan memahami
pengertian ,ajaran dasar, hakikat ,asas, kedudukan dan fungsi serta tujuan
wawasan nusantara.
2.1 Pengertian dan sejarah singkat timbulnya wawasan nusantara
Pengertian Wawasan Nusantara
Istilah wawasan nusantara berasal dari kata wawas yang berarti pandangan,
tinjauan, atau penglihatan inderawi.
Istilah wawasan berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat.
Sedangkan istilah nusantara berasal dari kata “nusa” yang berarti pulau-pulau, dan
“antara” yang berati diapit di antara dua hal.
Secara unum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri
dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai
dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita
nasionalnya.
Wawasan nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang
diri dan lingkungannya berdasarkan pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan
geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan
dan cita-cita nasionalnya.
(Tim Dosen UGM)
Nilai-nilai pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai
tersebut adalah:
1. Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti memberi kesempatan menjalankan
ibadah sesuai dengan agama masing- masing.
Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 6

7. 2. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan.
3. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Adapun aspek Kewilayahan Nusantara adalah Pengaruh geografi suatu fenomena
yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka Sumber Daya Alam
(SDA) dan suku bangsa.
2.1.1 Fungsi
a) Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan
nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan
keamanan, dan kewilayahan.
b) Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan
kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan
sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
c) Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara
merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air
Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap
kekuatan negara.
d) Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi
dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara
tetangga. Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia adalah:
• Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tentang negara
Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr.
Soepomo menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh.
Yamin menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil,
Borneo, Selebes, Maluku-Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua,
Ir. Soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
• Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3
mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang
surut atau countour pulau/darat.
Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 7

8. • Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman
pemerintah RI tentang wilayah perairan negara RI, yang isinya:
a) Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis
pasang surut (low water line), tetapi pada sistem penarikan
garis lurus (straight base line) yang diukur dari garis yang
menghubungkan titik - titik ujung yang terluar dari pulau-pulau
yang termasuk dalam wilayah RI.
b) Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil
laut.
c) Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum
Internasional, di mana batasan nusantara 200 mil yang diukur
dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Dengan adanya
Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, Indonesia menjadi
utuh dan tidak terpecah lagi.
Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 8

9. 2.1.2 Tujuan
Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu:
a) Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945,
dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah "untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial".
b) Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek
kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan
bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan
nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan
membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat
manusia di seluruh dunia.
2.1.3 Kehidupan pertahanan dan keamanan
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan
keamanan, yaitu:
a) Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan
kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena
kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti
memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan
disiplin, melaporkan hal-hal yang menganggu keamanan kepada aparat
dan belajar kemiliteran.
b) Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau
pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat
diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara
warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.
c) Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan
prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah
Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.
Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 9

10. 2.2 Wawasan Nasional Indonesia
Wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan nasional secara
universal sehingga dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang
dipakai negara Indonesia.
a) Paham kekuasaan Indonesia
Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham
tentang perang dan damai berdasarkan : “Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi
lebih cinta kemerdekaan”. Dengan demikian wawasan nasional bangsa Indonesia
tidak mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan karena hal tersebut
mengandung persengketaan dan ekspansionisme.
b) Geopolitik Indonesia
Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasar ARCHIPELAGO
CONCEPT yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara menjadi
satu kesatuan yang utuh sebagai Tanah Air dan ini disebut negara kepulauan.
c) Dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia
Bangsa Indonesia dalam menentukan wawasan nasional mengembangkan dari
kondisi nyata. Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasan dari bangsa
Indonesia yang terdiri dari latar belakang sosial budaya dan kesejarahan Indonesia.
Untuk itu pembahasan latar belakang filosofi sebagai dasar pemikiran dan
pembinaan nasional Indonesia ditinjau dari :
a. Pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila
Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri,
akhlak dan daya pikir, sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan
sesama, lingkungan, alam semesta dan dengan Penciptanya. Kesadaran ini
menumbuhkan cipta, karsa dan karya untuk mempertahankan eksistensi dan
kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi. Adanya kesadaran yang
Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 10

11. dipengaruhi oleh lingkungannya, manusia Indonesia memiliki motivasi demi
terciptanya suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan serta demi
terselenggaranya keteraturan dalam membina hubungan antar sesamanya.
Dengan demikian nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan
berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia, termasuk
didalam menggali dan mengembangkan Wawasan Nasional.
Wawasan Nasional merupakan pancaran dari Pancasila oleh karena itu
menghendaki terciptanya persatuan dan kesatuan dengan tidak menghilangkan
ciri, sifat dan karakter dari kebhinekaan unsur-unsur pembentuk bangsa (suku
bangsa, etnis dan golongan).
b. Pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan
Dalam kehidupan bernegara, geografi merupakan suatu fenomena yang
mutlak diperhatikan dan diperhitungkan baik fungsi maupun pengaruhnya
terhadap sikap dan tata laku negara ybs.
a) Wilayah Indonesia pada saat merdeka masih berdasarkan peraturan
tentang wilayah teritorial yang dibuat oleh Belanda yaitu “Territoriale
Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939” (TZMKO 1939), dimana
lebar laut wilayah/teritorial Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air
rendah masing-masing pulau Indonesia.
b) TZMKO 1939 tidak menjamin kesatuan wilayah Indonesia sebab
antara satu pulau dengan pulau yang lain menjadi terpisah-pisah,
sehingga pada tgl. 13 Desember 1957 pemerintah mengeluarkan
Deklarasi Djuanda yang isinya :
1. Segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan
pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak
memandang luas/lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar
daripada wilayah daratan Indonesia.
2. Lalu-lintas yang damai di perairan pedalaman bagi kapal-kapal
asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan/mengganggu
kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia.
Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 11

12. 3. Batas laut teritorial adalah 12 mil diukur dari garis yang
menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau
negara Indonesia.
4. Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas
dari pada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi
sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara.
Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km2. Ini berarti luas
wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Sesuai
dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982.
Wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu zona Laut
Teritorial, zona Landas kontinen, dan zona Ekonomi Eksklusif.
a) Zona Laut Teritorial
Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis
dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan,
sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik
sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara
garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial. Garis dasar adalah garis
khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar.
Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut
teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai
baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Deklarasi Djuanda kemudian
diperkuat/diubah menjadi Undang-Undang No.4 Prp. 1960.
b) Zona Landas Kontinen
Landas Kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi
merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari
150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan
kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.
Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling
Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 12

13. jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas
landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar
masing-masing negara.
Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan
untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban
untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas
landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17
Febuari 1969.
c) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut
terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia
mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam
zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa
di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut
Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif antara dua
negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang
menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai
batasnya. Pengumuman tetang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan
oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980.
Melalui Konfrensi PBB tentang Hukum Laut Internasional ke-3 tahun
1982, pokok-pokok negara kepulauan berdasarkan Archipelago Concept negara
Indonesia diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982 (United Nation
Convention on the Law of the Sea) atau konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Indonesia meratifikasi Unclos 1982 melalui UU No.17 th.1985 dan sejak
16 Nopember 1993 Unclos 1982 telah diratifikasi oleh 60 negara sehingga
menjadi hukum positif (hukum yang sedang berlaku di masing-masing negara).
Berlakunya UNCLOS 1982 berpengaruh dalam upaya pemanfaatan laut
bagi kepentingan kesejahteraan seperti bertambah luas ZEE (Zona Ekonomi
Eksklusif) dan Landas Kontinen Indonesia.
Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 13

14. Perjuangan tentang kewilayahan dilanjutkan untuk menegakkan
kedaulatan dirgantara yakni wilayah Indonesia secara vertikal terutama dalam
memanfaatkan wilayah Geo Stationery Orbit (GSO) untuk kepentingan ekonomi
dan pertahanan keamanan.
Ruang udara adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan atau
ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi dimana suatu negara
mempunyai hak yurisdiksi. Ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara
merupakan satu kesatuan ruang yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
Sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, telah meratifikasi
Konvensi Geneva 1944 (Convention on International Civil Aviation) sehingga
kita menganut pemahaman bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang
lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya, dan tidak dikenal
adanya hak lintas damai. Jadi tidak satu pun pesawat udara asing diperbolehkan
melalui ruang udara nasional suatu negara tanpa izin negara yang bersangkutan.
Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 14

15. Gambar laut teritorial selebar 3 mil dari masing-masing pulau (TZMKO 1939)
Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 15

16. Gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional1982
Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 16

17. Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 17

18. Gambar laut wilayah berdasarkan Deklarasi Djaunda dan ZEE Indonesia
18

19. c. Pemikiran berdasarkan Aspek Sosial Budaya
Budaya/kebudayaan secara etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh
kekuatan budi manusia. Kebudayaan diungkapkan sebagai cita, rasa dan karsa (budi,
perasaan, dan kehendak).
Sosial budaya adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan
pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan hubungan sosial diantara anggota-
anggotanya.
Secara universal kebudayaan masyarakat yang heterogen mempunyai unsur-unsur
yang sama :
- sistem religi dan upacara keagamaan
- sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
- sistem pengetahuan
- bahasa
- keserasian
- sistem mata pencaharian
- sistem teknologi dan peralatan
Sesuai dengan sifatnya, kebudayaan merupakan warisan yang bersifat memaksa bagi
masyarakat ybs, artinya setiap generasi yang lahir dari suatu masyarakat dengan serta merta
mewarisi norma-norma budaya dari generasi sebelumnya. Warisan budaya diterima secara
emosional dan bersifat mengikat ke dalam (Cohesivness) sehingga menjadi sangat sensitif.
Berdasar ciri dan sifat kebudayaan serta kondisi dan konstelasi geografi, masyarakat
Indonesia sangat heterogen dan unik sehingga mengandung potensi konflik yang sangat
besar, terlebih kesadaran nasional masyarakat yang relatif rendah sejalan dengan terbatasnya
masyarakat terdidik.
Besarnya potensi antar golongan di masyarakat yang setiap saat membuka peluang
terjadinya disintegrasi bangsa semakin mendorong perlunya dilakukan proses sosial yang
akomodatif. Proses sosial tersebut mengharuskan setiap kelompok masyarakat budaya untuk
saling membuka diri, memahami eksistensi budaya masing-masing serta mau menerima dan
memberi.
Proses sosial dalam upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan
persepsi atau kesatuan cara pandang diantara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya

20. yang sangat beragam namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara
harmonis.
d. Pemikiran berdasarkan aspek kesejarahan
Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-cita pada umumnya tumbuh dan
berkembang akibat latar belakang sejarah. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit landasannya
adalah mewujudkan kesatuan wilayah, meskipun belum timbul rasa kebangsaan namun
sudah timbul semangat bernegara. Kaidah-kaidah negara modern belum ada seperti rumusan
falsafah negara, konsepsi cara pandang dsb. Yang ada berupa slogan-slogan seperti yang
ditulis oleh Mpu Tantular yaitu Bhineka Tunggal Ika.
Penjajahan disamping menimbulkan penderitaan juga menumbuhkan semangat
untuk merdeka yang merupakan awal semangat kebangsaan yang diwadahi Boedi Oetomo
(1908) dan Sumpah Pemuda (1928)
Wawasan Nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang menginginkan
tidak terulangnya lagi perpecahan dalam lingkungan bangsa yang akan melemahkan
perjuangan dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional
sebagai hasil kesepakatan bersama agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa lain.
Makalah Wawasan Nusantara terhadap Wawasan Kewilayahan Page 20

21. BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Kewilayahan merupakan salah satu ilmu yang sangat
penting untuk kita kuasai, agar tidak mudah terjadi pencurian wilayah atau pelanggaran-
pelanggaran hukum wilayah yang sering terjadi, kejahatan-kejahatan seperti ini sudah sering terjadi
dan dampaknya tidak lah kecil, seperti kasus Ambalan dan beberapa kasus lainnya, saat sudah
terjadi sulit untuk kita menyikapinya karena telatnya kinerja dari pemerintah ataupun minimnya
pengetahuan SDM kita.
3.2 KRITIK DAN SARAN
Secara garis besar masih banyak yang bisa kita pelajari dan pahami dari materi ini, karena
jika sudah menyangkut masalah Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Kewilayahan tidak hanya
terpaku pada materi itu saja, juga menyangkut tentang geopolitik dan lainnya, sehingga sangat
diharapkan makalah ini dapat membantu SDM kita agar lebih sadar terhadap batas-batas
kewilayahan negara mereka sendiri dan dapat menjaga agar tidak terjadi pelanggaran ataupun
kecurangan lagi terhadap masalah ini di kemudian hari.
Makalah Wawasan Nusantara terhadap Wawasan Kewilayahan Page 21

22. DAFTAR PUSTAKA
1. Siswaluyo , (2012) Draft 2, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Nusantara
2. Suradinata,Ermaya. (2005). Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka
Keutuhan NKRI.. Jakarta: Suara Bebas. Hal 12-14.
3. Sunardi, R.M. (2004). Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.Jakarta:Kuaternita Adidarma. ISBN 979-98241-0-
9,9789799824103.Hal 179-180.
4. Alfandi, Widoyo. (2002). Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang Geografi Politik
dan Geopolitik. Yogyakarta:Gadjah Mada University. ISBN 979-420-516-8, 9789794205167.
5. Hidayat, I. Mardiyono, Hidayat I.(1983). Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam
Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam. Surabaya:Usaha Nasional.Hal
85-86.
6. Sumarsono, S, et.al. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Hal 12-17.
7. Meike Mayasari, (2005). Karya Tulis dalam bentuk Makalah, “Persengketaan Daerah Perbatasan
Di Wilayah Ambalat Kaitannya Dengan Konsep dan Implementasi Wawasan Nusantara”.
8. Reky Susanto, (2011). Karya Tulis dalam bentuk Makalah, “Persengketaan Perairan Ambalat
dengan Malaysia Dari Aspek Kewilayahan dan Wawasan Nusantara”.
Makalah Wawasan Nusantara terhadap Wawasan Kewilayahan Page 22