SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
Halaman 1 dari 9
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA
BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN di DESA
I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA
KEPALA DESA ….. (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota)
PERATURAN DESA… (Nama Desa)
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
(Nama Peraturan Desa)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),
Menimbang: a. bahwa …;
b. bahwa …;
c. dan seterusnya …;
Mengingat: 1. …;
2. …;
3. dan seterusnya …;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA … (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA … (Nama Desa)
Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
Halaman 2 dari 9
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II
…
Pasal …
BAB …
(dan seterusnya)
Pasal . . .
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa …
(Nama Desa).
Ditetapkan di …
pada tanggal …
KEPALA DESA…(Nama Desa),
tanda tangan
NAMA
Diundangkan di …
pada tanggal …
SEKRETARIS DESA … (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA
LEMBARAN DESA … (Nama Desa) TAHUN … NOMOR …
Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
Halaman 3 dari 9
II. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)
Menimbang : a. bahwa.................................................................;
b. bahwa.................................................................;
c. dan seterusnya....................................................;
Mengingat : 1. ...........................................................................;
2. ...........................................................................;
3. dan seterusnya...................................................;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama
Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
Halaman 4 dari 9
TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Bagian Pertama
............................................
Paragraf 1
Pasal ..
BAB ...
Pasal ...
BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)
BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...
Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa...
(Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)
Ditetapkan di ...
pada tanggal
KEPALA DESA..., (Nama Desa) KEPALA DESA..., (Nama Desa)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA
..., (Nama Desa)
(Nama)
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA
..., (Nama Desa)
(Nama)
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
Halaman 5 dari 9
Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
Halaman 6 dari 9
III. PERATURAN KEPALA DESA
KEPALA DESA … (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA...... (Nama Kabupaten/Kota)
PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Kepala Desa)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)
Menimbang : a. bahwa................................................;
b. bahwa................................................;
c. dan seterusnya..................................;
Mengingat : 1. ..........................................................;
2............................................................;
3. dan seterusnya..................................;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (Judul
Peraturan Kepala Desa).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Bagian Pertama
............................................
Paragraf 1
Pasal ..
BAB ...
Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
Halaman 7 dari 9
Pasal ...
BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)
BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita
Desa... (Nama Desa).
Ditetapkan di ...
pada tanggal
KEPALA DESA..., (Nama Desa)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)
(Nama)
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
Halaman 8 dari 9
B. KEPUTUSAN KEPALA DESA
II. KEPUTUSAN KEPALA DESA
KABUPATEN/KOTA............(Nama Kabupaten/Kota)
KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Kepala Desa)
KEPALA DESA..., (Nama Desa)
Menimbang : a. bahwa...................................................................;
b. bahwa...................................................................;
c. dan seterusnya.....................................................;
Mengingat : 1. ............................................................................;
2. ............................................................................;
3. dan seterusnya.....................................................;
Memperhatikan : 1. .....................................................................;
2. .....................................................................;
3. dan seterusnya..............................................;
(jika diperlukan)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
Halaman 9 dari 9
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di ...............
pada tanggal ...................
KEPALA DESA..., (Nama Desa)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.
Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )

More Related Content

Viewers also liked (9)

Uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa
Uu nomor 6 tahun 2014 tentang desaUu nomor 6 tahun 2014 tentang desa
Uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa
 
Permendagri no.111 tahun 2014
Permendagri no.111 tahun 2014Permendagri no.111 tahun 2014
Permendagri no.111 tahun 2014
 
Permendagri no.113 tahun 2014
Permendagri no.113 tahun 2014Permendagri no.113 tahun 2014
Permendagri no.113 tahun 2014
 
Pp no.60 tahun 2014
Pp no.60 tahun 2014Pp no.60 tahun 2014
Pp no.60 tahun 2014
 
Pp no.43 tahun 2014
Pp no.43 tahun 2014Pp no.43 tahun 2014
Pp no.43 tahun 2014
 
Permendagri no.112 tahun 2014
Permendagri no.112 tahun 2014Permendagri no.112 tahun 2014
Permendagri no.112 tahun 2014
 
Permendagri no.113 tahun 2014 lampiran
Permendagri no.113 tahun 2014 lampiranPermendagri no.113 tahun 2014 lampiran
Permendagri no.113 tahun 2014 lampiran
 
Permendagri 19 th 2010
Permendagri 19 th 2010Permendagri 19 th 2010
Permendagri 19 th 2010
 
Panduan BUMDes
Panduan BUMDesPanduan BUMDes
Panduan BUMDes
 

Similar to PeraturanDesa

Contoh peraturan desa
Contoh peraturan desaContoh peraturan desa
Contoh peraturan desaM Alf
 
Contoh membuat peraturan bersama bupati/walikota
Contoh membuat peraturan bersama bupati/walikotaContoh membuat peraturan bersama bupati/walikota
Contoh membuat peraturan bersama bupati/walikotaFathul Ilmi Nugraha Nugraha
 
2021 ppkm draft ba. kesepakatan kades dan bpd
2021 ppkm draft ba. kesepakatan kades dan bpd2021 ppkm draft ba. kesepakatan kades dan bpd
2021 ppkm draft ba. kesepakatan kades dan bpdIsokuiki
 
Contoh dok.kelengkapan pilkades_pancawati
Contoh dok.kelengkapan pilkades_pancawatiContoh dok.kelengkapan pilkades_pancawati
Contoh dok.kelengkapan pilkades_pancawatirena ramaharta
 
Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................Eko Sugeng Pambudi
 
Permen no.1 th_2016_lampiran_
Permen no.1 th_2016_lampiran_Permen no.1 th_2016_lampiran_
Permen no.1 th_2016_lampiran_desa karangkemiri
 
Kelengkapan panitia pilkades tingkat desa
Kelengkapan panitia pilkades tingkat desaKelengkapan panitia pilkades tingkat desa
Kelengkapan panitia pilkades tingkat desaBPD Ajakkang
 
Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013
Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013
Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013Ahmad Baitullah
 
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDYudhi Aldriand
 
Juknis Musda BMK 1957 Prov.pdf
Juknis Musda BMK 1957 Prov.pdfJuknis Musda BMK 1957 Prov.pdf
Juknis Musda BMK 1957 Prov.pdfIinHabibi1
 
Draft sk ksm sanimas 2012
Draft sk ksm sanimas 2012Draft sk ksm sanimas 2012
Draft sk ksm sanimas 2012ullachnya
 
1. contoh-berita-acara-musdes
1. contoh-berita-acara-musdes1. contoh-berita-acara-musdes
1. contoh-berita-acara-musdesasephasanudin4
 

Similar to PeraturanDesa (20)

Contoh peraturan desa
Contoh peraturan desaContoh peraturan desa
Contoh peraturan desa
 
Cara mudah membuat peraturan dprd
Cara mudah membuat peraturan dprdCara mudah membuat peraturan dprd
Cara mudah membuat peraturan dprd
 
Contoh Bentuk dan susunan Peraturan daerah
Contoh Bentuk dan susunan Peraturan daerahContoh Bentuk dan susunan Peraturan daerah
Contoh Bentuk dan susunan Peraturan daerah
 
Contoh membuat peraturan bersama bupati/walikota
Contoh membuat peraturan bersama bupati/walikotaContoh membuat peraturan bersama bupati/walikota
Contoh membuat peraturan bersama bupati/walikota
 
Perdes
PerdesPerdes
Perdes
 
2021 ppkm draft ba. kesepakatan kades dan bpd
2021 ppkm draft ba. kesepakatan kades dan bpd2021 ppkm draft ba. kesepakatan kades dan bpd
2021 ppkm draft ba. kesepakatan kades dan bpd
 
Contoh dok.kelengkapan pilkades_pancawati
Contoh dok.kelengkapan pilkades_pancawatiContoh dok.kelengkapan pilkades_pancawati
Contoh dok.kelengkapan pilkades_pancawati
 
DRAF RW.docx
DRAF RW.docxDRAF RW.docx
DRAF RW.docx
 
Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................
 
Cara membuat keputusan bupati
Cara membuat keputusan bupatiCara membuat keputusan bupati
Cara membuat keputusan bupati
 
Permen no.1 th_2016_lampiran_
Permen no.1 th_2016_lampiran_Permen no.1 th_2016_lampiran_
Permen no.1 th_2016_lampiran_
 
Kelengkapan panitia pilkades tingkat desa
Kelengkapan panitia pilkades tingkat desaKelengkapan panitia pilkades tingkat desa
Kelengkapan panitia pilkades tingkat desa
 
Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013
Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013
Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013
 
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
 
Juknis Musda BMK 1957 Prov.pdf
Juknis Musda BMK 1957 Prov.pdfJuknis Musda BMK 1957 Prov.pdf
Juknis Musda BMK 1957 Prov.pdf
 
Draft sk ksm sanimas 2012
Draft sk ksm sanimas 2012Draft sk ksm sanimas 2012
Draft sk ksm sanimas 2012
 
1. contoh-berita-acara-musdes
1. contoh-berita-acara-musdes1. contoh-berita-acara-musdes
1. contoh-berita-acara-musdes
 
Contoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camatContoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camat
 
4 cara membuat keputusan dprd
4 cara membuat keputusan dprd4 cara membuat keputusan dprd
4 cara membuat keputusan dprd
 
Contoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaContoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desa
 

More from Pekerja Sosial Masyarakat

More from Pekerja Sosial Masyarakat (20)

PENGENALAN OpenSID.pptx
PENGENALAN OpenSID.pptxPENGENALAN OpenSID.pptx
PENGENALAN OpenSID.pptx
 
Infaq Dan Shadaqah
Infaq Dan ShadaqahInfaq Dan Shadaqah
Infaq Dan Shadaqah
 
draf Proposal Ponpes.pdf
draf Proposal Ponpes.pdfdraf Proposal Ponpes.pdf
draf Proposal Ponpes.pdf
 
prestasi desa.pptx
prestasi desa.pptxprestasi desa.pptx
prestasi desa.pptx
 
Visi misi desa biaung
Visi misi desa biaungVisi misi desa biaung
Visi misi desa biaung
 
Buku panduan bpd
Buku panduan bpdBuku panduan bpd
Buku panduan bpd
 
Modul zakat 2021_kabupaten_sukabumi
Modul zakat 2021_kabupaten_sukabumiModul zakat 2021_kabupaten_sukabumi
Modul zakat 2021_kabupaten_sukabumi
 
Buku pedoman _rt_rw_pencegahan_covid
Buku pedoman _rt_rw_pencegahan_covidBuku pedoman _rt_rw_pencegahan_covid
Buku pedoman _rt_rw_pencegahan_covid
 
Paparan strategi percepatan odf
Paparan strategi percepatan odfPaparan strategi percepatan odf
Paparan strategi percepatan odf
 
Peraturan informasi no_1_2018
Peraturan informasi no_1_2018Peraturan informasi no_1_2018
Peraturan informasi no_1_2018
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
 
Lampiran 11 Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 11  Perda Cianjur No 17 2012Lampiran 11  Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 11 Perda Cianjur No 17 2012
 
Lampiran 10 Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 10  Perda Cianjur No 17 2012Lampiran 10  Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 10 Perda Cianjur No 17 2012
 
Lampiran 06 Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 06   Perda Cianjur No 17 2012Lampiran 06   Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 06 Perda Cianjur No 17 2012
 
Lampiran 03 Perda Kab. Cianjur no 17 2012
Lampiran 03  Perda Kab. Cianjur no 17 2012Lampiran 03  Perda Kab. Cianjur no 17 2012
Lampiran 03 Perda Kab. Cianjur no 17 2012
 
Lampiran 02 Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 02   Perda Cianjur No 17 2012Lampiran 02   Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 02 Perda Cianjur No 17 2012
 
Penjelasan Perda Cianjur No 17 Tahun 2012
Penjelasan Perda Cianjur No 17 Tahun 2012Penjelasan Perda Cianjur No 17 Tahun 2012
Penjelasan Perda Cianjur No 17 Tahun 2012
 
Perda Cianjur no 17 tahun 2012
Perda Cianjur no 17 tahun 2012Perda Cianjur no 17 tahun 2012
Perda Cianjur no 17 tahun 2012
 
Kecamatan takokak dalam angka 2018
Kecamatan takokak dalam angka 2018Kecamatan takokak dalam angka 2018
Kecamatan takokak dalam angka 2018
 
Kecamatan sukanagara dalam angka 2018
Kecamatan sukanagara dalam angka 2018Kecamatan sukanagara dalam angka 2018
Kecamatan sukanagara dalam angka 2018
 

Recently uploaded

Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 

Recently uploaded (10)

Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 

PeraturanDesa

  • 1. Halaman 1 dari 9 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN di DESA I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA KEPALA DESA ….. (Nama Desa) KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota) PERATURAN DESA… (Nama Desa) NOMOR … TAHUN … TENTANG (Nama Peraturan Desa) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA (Nama Desa), Menimbang: a. bahwa …; b. bahwa …; c. dan seterusnya …; Mengingat: 1. …; 2. …; 3. dan seterusnya …; Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA … (Nama Desa) dan KEPALA DESA … (Nama Desa) Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
  • 2. Halaman 2 dari 9 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 BAB II … Pasal … BAB … (dan seterusnya) Pasal . . . Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa … (Nama Desa). Ditetapkan di … pada tanggal … KEPALA DESA…(Nama Desa), tanda tangan NAMA Diundangkan di … pada tanggal … SEKRETARIS DESA … (Nama Desa), tanda tangan NAMA LEMBARAN DESA … (Nama Desa) TAHUN … NOMOR … Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
  • 3. Halaman 3 dari 9 II. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota) PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (Judul Peraturan Bersama) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA ..., (Nama Desa) Menimbang : a. bahwa.................................................................; b. bahwa.................................................................; c. dan seterusnya....................................................; Mengingat : 1. ...........................................................................; 2. ...........................................................................; 3. dan seterusnya...................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
  • 4. Halaman 4 dari 9 TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan: BAB II Bagian Pertama ............................................ Paragraf 1 Pasal .. BAB ... Pasal ... BAB ... KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan) BAB .. KETENTUAN PENUTUP Pasal ... Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa) Ditetapkan di ... pada tanggal KEPALA DESA..., (Nama Desa) KEPALA DESA..., (Nama Desa) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DESA ..., (Nama Desa) (Nama) Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DESA ..., (Nama Desa) (Nama) BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
  • 5. Halaman 5 dari 9 Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
  • 6. Halaman 6 dari 9 III. PERATURAN KEPALA DESA KEPALA DESA … (Nama Desa) KABUPATEN/KOTA...... (Nama Kabupaten/Kota) PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (Judul Peraturan Kepala Desa) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ..., (Nama Desa) Menimbang : a. bahwa................................................; b. bahwa................................................; c. dan seterusnya..................................; Mengingat : 1. ..........................................................; 2............................................................; 3. dan seterusnya..................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (Judul Peraturan Kepala Desa). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan: BAB II Bagian Pertama ............................................ Paragraf 1 Pasal .. BAB ... Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
  • 7. Halaman 7 dari 9 Pasal ... BAB ... KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan) BAB .. KETENTUAN PENUTUP Pasal ... Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa). Ditetapkan di ... pada tanggal KEPALA DESA..., (Nama Desa) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa) (Nama) BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
  • 8. Halaman 8 dari 9 B. KEPUTUSAN KEPALA DESA II. KEPUTUSAN KEPALA DESA KABUPATEN/KOTA............(Nama Kabupaten/Kota) KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (Judul Keputusan Kepala Desa) KEPALA DESA..., (Nama Desa) Menimbang : a. bahwa...................................................................; b. bahwa...................................................................; c. dan seterusnya.....................................................; Mengingat : 1. ............................................................................; 2. ............................................................................; 3. dan seterusnya.....................................................; Memperhatikan : 1. .....................................................................; 2. .....................................................................; 3. dan seterusnya..............................................; (jika diperlukan) MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : KEDUA : KETIGA : Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
  • 9. Halaman 9 dari 9 KEEMPAT : KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ............... pada tanggal ................... KEPALA DESA..., (Nama Desa) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001. Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )