Buku 1 infra

1

BAGIAN 1

PERSIAPAN & PERENCANAAN TEKNIS
(PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN)

KATA PENGANTAR

Kegiatan Lingkungan yang dilaksanakan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM) merupakan salah satu bagian pelaksanaan yang didanai program PNPM
Mandiri Perkotaan secara stimulan untuk mengentaskan dan memperbaiki
kualitas hidup masyarakat miskin. PNPM Mandiri Perkotaan hanya
menyediakan alternative kegiatan pembangunan lingkungan, namun masyarakat
sendiri yang menentukan jenis dan bentuk kegiatan prasarana dan sarana agar
sejalan dengan kebutuhan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Pelaksanaan seluruh tahapan pembangunan kegiatan prasarana dan sarana
lingkungan yang meliputi perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan perlu
didukung dengan berbagai kriteria teknis sehingga dapat tepat sasaran,
terlaksana dengan baik, memiliki umur kelayakan yang optimal untuk
mendukung pemanfaatan sesuai dengan harapan P2KP khususnya PNPM
Mandiri Perkotaan. Untuk mencapai hal tersebut maka petunjuk pelaksanaan
berupa supplemen teknis pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana mutlak
untuk diberikan, dipahami dan dilaksanakan seluruh pelaku kegiatan lingkungan.

Supplemen Teknis Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana Lingkungan
dibuat sebagai acuan bagi pelaku kegiatan lingkungan yang juga mengatur hal-
hal teknis yang wajib dilaksanakan pelaku agar proses perencanaan,
pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan berjalan baik dan tepat sasaran
sesuai dengan program pengentasan kemiskinan melalui PNPM Mandiri
Perkotaan.

Melalui buku Supplemen Teknis ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan prasarana
dan sarana lingkungan bagi masyarakat miskin dalam rangka program
penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku secara
efektif dan optimal.

Semoga bermanfaat

Jakarta, Agustus 2008
Direktur Jendral Cipta Karya
Departemen Pekerjaan Umum

Budi Yuwono P

DAFTAR ISI
Daftar Isi .................................................................................................... i
I. PENDAHULUAN.................................................................................. 1
1.1 Maksud dan Tujuan ...................................................................... 1
1.2 Ruang Lingkup ............................................................................. 2
II. KSM LINGKUNGAN ............................................................................ 2
2.1 Pengertian KSM ........................................................................... 2
2.2 Mengapa KSM Perlu Dilibatkan ................................................... 3
2.3 Peran KSM Lingkungan ............................................................... 3
2.4 Kriteria Kelayakan KSM Lingkungan ............................................ 3
III. KOMPONEN KEGIATAN LINGKUNGAN ........................................... 5
IV. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN ................................... 13
V. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN USULAN ........................... 16
5.1 Penyediaan Lahan ..................................................................... 18
5.2 Survey Teknis Prasarana ........................................................... 22
5.3 Survey & Investigasi Swadaya Masyarakat ............................... 31
5.4 Survey & Investigasi Harga Satuan ............................................ 32
5.5 Survey Calon Tenaga Kerja ........................................................ 35
5.6 Rembug Warga Kesepakatan Swadaya .................................... 36
5.7 Rembug Warga Kesepakatan Harga Satuan ............................. 37
5.8 Pembuatan Desain & Gambar Rencana..................................... 39
5.9 Pengamanan Dampak Lingkungan ............................................ 46
5.10 Perhitungan RAB ...................................................................... 49
5.11 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan ........................................... 67
5.12 Penyusunan Rencana Pengadaan .......................................... 74
5.13 Pembentukan Organisasi Lapangan ........................................ 77
5.14 Pernyataan Kesanggupan Pemeliharaan ................................ 80
5.15 Susunan Dokumen Proposal .................................................... 81
VI. TATA CARA VERIFIKASI USULAN KEGIATAN ............................. 81
6.1 Mekanisme & Pembagian Tugas Tim ........................................ 82
6.2 Langkah-langkah Teknis Pelaksanaan ...................................... 82

LAMPIRAN :
1. SURVEY SEDERHANA UNTUK JALAN & CONTOH FORMULIR SURVEY
2. CONTOH FORMULIR SURVEY & BA KESEPAKATAN HARGA SATUAN
3. REFERENSI DAFTAR UJI IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN
4. OUTLINE PROPOSAL KSM LINGKUNGAN
5. CONTOH FORMULIR & BA VERIFIKASI KEGIATAN LINGKUNGAN

Bagian-1 : Persiapan & Perencanaan TeknisKegiatan Pembangungan Sarana & Prasarana (i)

I. PENDAHULUAN
Persiapan & perencanaan teknis merupakan salah satu tahapan (tahap awal)
kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana. Yang merupakan
serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KSM dalam rangka Penyusunan Usulan
Kegiatan Sarana & Prasarana sebelum melaksanakan proses pelaksanaan
pembangunan (fisik/konstruksi) sarana & prasarana. Keseluruhan proses kegiatan
tersebut selanjutnya dituangkan dalam Dokumen yang disebut Doumen Proposal
Usulan Kegiatan KSM. Kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat bagi KSM
Lingkungan, terutama :
a) Untuk mendapatkan usulan kegiatan yang baik dan layak secara teknis,
keuangan dan aman terhadap lingkungan & sosial (safeguards);
b) Untuk memampukan masyarakat dalam membuat rencana pelaksanaan
kegiatan;
c) Memenuhi persyaratan bagi Panitia untuk melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri
Perkotaan;
Baik KSM sebagai Pelaksana Kegiatan Lingkungan maupun Kegiatan Lingkungan
yang diusulkan oleh KSM untuk dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan
harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Program.
1. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari buku ini adalah untuk dijadikan pegangan dalam pelaksanaan
Persiapan & Perencanaan Teknis, khususnya dalam rangkaian kegiatan
Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan KSM Lingkungan dalam rangka
memenuhi persyaratan pelaksanaan kegiatan lingkungan program PNPM Mandiri
Perkotaan.
Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan
Persiapan & Perencanaan Teknis, khususnya dalam rangkaian kegiatan
Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan KSM Lingkungan agar memenuhi
ketentuan teknis dan administrasi kegiatan sesuai dengan persyaratan kegiatan
lingkungan yang telah ditetapkan program PNPM Mandiri Perkotaan.
2. RUANG LINGKUP
Buku ini mencakup maksud, tujuan, ruang lingkup, ketentuan-ketentuan
Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan Lingkungan, yang mencakup : Organisasi
KSM Lingkungan, Komponen Kegiatan Lingkungan, Mekanisme Umum
Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan, Langkah-langkah teknis Penyusunan Usulan
Kegiatan dan Tatacara Verifikasi Kelayakan Usulan Kegiatan Lingkungan.
Buku ini juga sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman teknis pelaksanaan
kegiatan PAKET maupun ND yang sumber dananya berasal dari BLM,
khususnya kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Bagian II, Persyaratan
Kelayakan Teknis Kegiatan, Bagian III Komponen Kegiatan, Bagian V, semua
Kegiatan Perencanan Teknis (kecuali PAKET yang harus menyesuaikan kegiatan
Pernyataan Kesanggupan O&P dan dapat menggunakan Formulir Pengamanan
Dampak Lingkungan bila tidak memerlukan proses UPL/UKL) dan Bagian VI,
khususnya komponen Verifikasi pada Aspek Manajemen & Kelayakan Teknis
Kegiatan.

Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 1

II. KSM LINGKUNGAN
1. Pengertian KSM/Panitia
Kelompok Swadaya Masyarakat
disingkat KSM adalah kumpulan
orang/masyarakat yang
menyatukan diri secara sukarela
dalam kelompok dikarenakan
adanya ikatan pemersatu, yaitu
adanya kepentingan dan
kebutuhan yang sama, sehingga
dalam kelompok tersebut memiliki
kesamaan tujuan yang ingin
dicapai. Sedangkan PANITIA
adalah sebutan bagi KSM yang mengelola kegiatan Lingkungan
(pembangunan sarana dan prasarana) dalam program PNPM Mandiri
Perkotaan.
Panitia merupakan suatu kelompok kemasyarakatan yang ada di kel/desa
setempat, bukan di kel/desa lain. Kelompok ini tumbuh dan berkembang serta
diakui keberadaannya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.
KSM/PANITIA ini dapat merupakan kelompok swadaya yang sudah tumbuh
sejak lama atau baru dibentuk karena adanya kesamaan kepentingan dan
kebutuhan dalam kelompok tersebut. Jadi bukan organisasi yang dibentuk
karena mengejar keuntungan (finansial) dari melaksanakan kegiatan proyek
PNPM Mandiri Perkotaan.
KSM yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri Perkotaan mempunyai
filosofi, yaitu ”KSM adalah Yang Mengusulkan/Merencanakan, Melaksanakan
dan Memanfaatkan & Memelihara Sarana dan prasarananya sendiri”. Artinya
bahwa KSM sendirilah yang merencanakan kegiatannya, melaksanakan
proses pembangunan apa yang sudah direncanakannya dan memanfaatkan
& memelihara hasil kegiatan pembangunan (sarana & prasarana) yang telah
dibangunnya.
KSM/PANITIA dibentuk oleh masyarakat dan beranggotakan masyarakat itu
sendiri. Organisasi ini biasanya dibentuk berdasarkan kepentingan tertentu
atau sebagai wadah bagi suatu kelompok yang ada dalam masyarakat.
Organisasi kemasyarakatan ini misalnya, Lembaga Adat, Karang Taruna,
PKK, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Pedagang dan
sejenisnya yang sungguh – sungguh mengemban dan mengupayakan
perwujudan kepentingan masyarakat desa/kelurahan. KSM bisa merupakan
pengembangan dari organisasi kemasyarakatan yang sudah ada atau
pembentukan organisasi baru. Tatacara pembentukan/pengembangan KSM
dapat dilihat dalam buku Pedoman Teknis Pembentukan/Pengembangan
KSM PNPM Mandiri Perkotaan.

2. Mengapa KSM/Panitia perlu dilibatkan dalam PNPM Mandiri Perkotaan?
1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut berpartisipasi dalam
perencanaan pembangunan sarana & prasarana di wilayahnya.
2. Meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat baik dalam
hal pengelolaan pembangunan yang bersifat teknis maupun dalam hal
berorganisasi.
3. Menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap prasarana yang
akan dibangun.
4. Memberikan peluang dan kesempatan berfungsinya gerakan
keswadayaan modal masyarakat untuk turut serta di dalam proses
pembangunan, seperti menyumbangkan tanah atau tanaman yang
terkena proyek, sumbangan bahan/alat yang dibutuhkan, ikut bekerja
langsung, dll.
5. Dalam rangka lebih mendaya gunakan dan melibatkan organisasi/lembaga
kemasyarakatan yang ada terkait dengan pembangunan daerahnya
(kel/desa).
3. Peran KSM/PANITIA pada tahap Persiapan & Perencanaan
Pembangunan Infrasrtuktur
Peran KSM/Panitia dalam tahap kegiatan Persiapan & Perencanaan Teknis
kegiatan pembangunan sarana & prasarana, antara lain adalah :
1. Membangun/Mengembangkan Organisasi KSM/PANITIA;
2. Melakukan Perencanaan Teknis Pembangunan sarana & prasarana;
3. Mensosialisasikan program PNPM;
4. Mendorong masyarakat untuk berswadaya dalam pelaksanaan dan
pemeliharaan sarana & prasarana yang dibangun diwilayahnya;
4. Kriteria bagi KSM sehingga terpilih menjadi pelaksana kegiatan
Kriteria kelayakan Panitia untuk menjadi
pelaksana kegiatan pembangunan sarana
& prasarana, dapat dilihat dari dua aspek
yang harus dipenuhi dari Aspek
Organisasi KSM dan Manajemen & Teknis
Kegiatannya, yaitu :
1. Aspek Organisasi :
a) Memiliki struktur organisasi
pengurus, anggota dan aturan main
organisasinya;
b) Anggota KSM minimal 30% adalah
perempuan;
c) Mendaftarkan diri pada BKM/LKM
setempat dan Dinyatakan Layak oleh BKM/LKM;
d) Merupakan Pemanfaat & Pemelihara Infrastruktur yang dibangun;


2. Aspek Manajemen dan Teknis Kegiatan :
a) Jumlah Total dana BLM PNPM yang diajukan dalam proposal tidak
melampaui Rp. 50 Juta per
KSM;
b) Mempunyai Rencana Kerja
Pelaksanaan, seperti RAB,
Jadwal, Organisasi & Tim
Pelaksa Pekerjaan dan cukup
ketersediaan tenaga kerja
yang akan terlibat;
c) Memiliki atau mampu
menyediakan tenaga yang
berpengalaman, atau mampu
membaca gambar kerja atau
memiliki ketrampilan teknis
konstruksi yang ditempatkan
dalam Tim Pelaksana sebagai Koordinator/Ketua Tim atau Pelaksana
Lapangan (minimum 1 orang dengan pengalaman sebagai Tukang atau
Mandor);
d) Prasarana yang diusulkan tercantum didalam dokumen Renta/PJM-
Pronangkis. KSM tidak diperbolehkan melakukan perubahan jenis
kegiatan yang akan dilaksanakan dari Renta/PJM. Perubahan jenis
kegiatan hanya boleh dilakukan karena suatu alasan tertentu/terpaksa
melalui Kesepakatan Musyawarah BKM/LKM yang melibatkan seluruh
warga (Ada Berita Acara Perubahan Kegiatan);
e) Tidak bertentangan dengan Daftar Kegiatan Terlarang;
f) Tidak berpotensi menimbulkan Dampak Negatif (merusak) terhadap
Lingkungan dan Sosial;
e) Desain/perencanaan teknis harus aman dan dapat tahan lama (sesuai
standar teknis yang ditetapkan oleh instansi teknis, seperti PU);
f) Dapat dilaksanakan oleh Panitia (secara langsung atau melalui
kerjasama dengan pihak ketiga);
g) Waktu pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan sesuai ketentuan
program;
h) Mempunyai potensi swadaya masyarakat baik untuk tahap pelaksanaan
maupun tahap pemeliharaannya;
i) Prasarana yang akan dibangun tidak sedang dibangun oleh Pemerintah
atau program lain;
j) Khusus, Untuk sarana dan prasarana yang bersifat kompleks atau
berteknologi tinggi, maka pelaksanaan kegiatannya harus mendapat
persetujuan Tim KMW atau instansi teknis terkait (seperti PU) didaerah
setempat;


III. KOMPONEN KEGIATAN LINGKUNGAN
Jenis kegiatan lingkungan atau infrastruktur atau sarana & prasarana yang
dibangun oleh KSM/PANITIA dalam PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya
bersifat sangat luwes (flexible) sesuai usulan/kebutuhan masyarakat, terutama
kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana/prasarana perumahan dan
permukiman baik untuk kepentingan umum (kolektif) maupun kepentingan
individu masyarakat miskin (Individual). Semua jenis kegiatan yang akan
dilaksanakan tersebut haruslah memenuhi persyaratan kelayakan teknis
kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada kriteria kelayakan teknis kegiatan
yang diusulkan oleh KSM/PANITIA (lihat poin (d) s/d (k) pada aspek
Manajemen & Teknis Kelayakan KSM/PANITIA diatas).
Secara umum jenis – jenis sarana/prasarana yang dibangun dalam PNPM
Mandiri Perkotaan, antara lain, meliputi :

3.1. JALAN dan Bangunan Pelengkapnya
Jalan disini adalah jalan yang dapat berfungsi sebagai penghubung antar
desa/kelurahan atau ke lokasi pemasaran, atau berfungsi sebagai penghubung
hunian/perumahan, serta juga berfungsi sebagai penghubung desa/kelurahan
ke pusat kegiatan yang lebih tinggi tingkatannya (kecamatan/kab/kota).
Jalan dibangun atau ditingkatkan untuk membangkitkan manfaat-manfaat bagi
masyarakat, seperti :
Membuka isolasi; Mempermudah pengiriman sarana produksi;
Mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar, baik yang di desa
maupun yang diluar, dan
Meningkatkan jasa pelayanan sosial, termasuk kesehatan, pendidikan dan
penyuluhan.
Jenis-jenis konsrtuksi jalan dibedakan atas 3, yaitu Jalan Tanah, Jalan
Diperkeras dan Jalan Beraspal.
Jalan Tanah, merupakan badan jalan tanah yang tidak diberikan lapis
perkerasan sebagai penutup dan dipadatkan. Jalan ini dapat merupakan jalan
tanah didaerah galian atau didaerah timbunan.
Untuk dapat melindungi badan jalan dari pengaruh lalu lintas atau perubahan
alam, maka diatas badan jalan diberi lapisan perkerasan (Jalan Diperkeras
dan Jalan Beraspal). Jenis lapis perkerasan yang umum dipergunakan dalam
pembangunan jalan adalah :
Jalan Beraspal :
1. Lapis Permukaan Buras (Pelaburan Aspal), merupakan hasil
penyiraman/penyomprotan aspal diatas permukaan jalan, kemudian ditabur
dengan pasir dan dipadatkan sebagai lapis penutup.
2. Lapis Penetrasi Makadam (Lapen), dimana bahan perkerasan terdiri dari
susunan batu pokok (3-5cm), batu pengunci (1-2cm) dan batu penutup


(pasir) dan campuran aspal panas sebagai pengikat diantara tiap lapisan
dan dipadatkan sebagai lapis penutup.
3. Lapis Asbuton Agregat (Lasbutag), dimana bahan perkerasan terdiri dari
campuran agregat kasar (batu 3-5cm), agregat halus (batu 2-3cm), bahan
pelunak/peremaja dan aspal buton yang dicampur secara dingin sebagai
pengikat dan dipadatkan sebagai lapis penutup.
Lingkup pekerjaan Pembangunan Jalan Beraspal dibatasi dengan prioritas (1).
Perbaikan jalan beraspal yang telah ada (2). Peningkatan jalan Diperkeras
yang telah ada.
Jalan Diperkeras :
4. Perkerasan sirtu/kerikil (pasir campur batu), dimana bahan perkerasan
Sirtu terdiri dari campuran pasir batu yang langsung diambil dari alam
(sungai) atau campuran antara kerikil ukuran 2 – 5 cm dengan pasir urug.
Ketebalan minimum perkerasan Sirtu ini adalah 10 cm.
5. Perkerasan batu belah (telford), terdiri atas pasir urug, batu belah, batu
pengisi dan batu tepi. Batu belah disusun sesuai dengan spesifikasi diatas
alas pasir urug dengan ketebalan 20 cm. Badan jalan harus sudah
dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pasir dihamparkan. Perkerasan
Telford harus bebas dari akar, rumput atau sampah dan kotoran lain. Untuk
ketebalan pasir urug minimal 3 cm.
6. Perkerasan Makadam Ikat Basah (Waterbound Macadam), bahan
perkerasan Makadam terdiri atas agregat pokok ukuran 3 - 5 cm, agregat
pengunci dengan ukuran 1 – 2 cm dan pasir penutup.
7. Perkerasan Beton Tumbuk (Rabat Beton), dibuat dari bahan semen pasir
dan kerikil dengan perbandingan campuran 1 semen : 3 pasir : 5 kerilil/batu
pecah. Perkerasan ini dipergunakan untuk jalan lingkungan/permukiman
atau di daerah yang tanah dasarnya labil, mudah pecah, lembek, pada
turunan/tanjakan dan diatas singkapan batu. Tebal perkerasan rabat beton
ini minimal 7 cm.
Bangunan Pelengkap Jalan
Infrastruktur Bangunan Pelengkap Jalan dapat berupa (1). Gorong-gorong
yang berfungsi untuk mengalirkan air yang melewati badan jalan dan (2)
Penahan Lereng/Tebing Jalan yang berfungsi untuk menahan terjadinya
kelongsoran tanah ke badan jalan atau kelongsoran badan jalan dan (3).
saluran samping jalan.
Penjelasan lebih detail system dan spesifikasi Jalan mengacu pada Pedoman
Sederhana Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan yang diterbitkan oleh
Badan Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang Jalan- Dep. PU, 1996.
3.2. DRAINASE
Kegiatan drainase disini dapat meliputi saluran pembuangan air hujan di
permukiman, termasuk sumur resapan.


3.3. JEMBATAN
Jembatan adalah suatu bangunan konstruksi di atas sungai atau jurang yang
digunakan sebagai prasarana lalu lintas darat.
Tujuan dari pembangunan jembatan di perdesaan adalah untuk sarana
penghubung pejalan kaki atau lalu-lintas kendaraan ringan di perdesaan.
Konstruksinya sederhana dengan mempertimbangkan sumberdaya setempat
(tenaga kerja, material, peralatan, teknologi) sehingga mampu dilaksanakan
oleh masyarakat setempat.
Jenis jembatan dikembangkan antara lain terdiri dari : (1). Jembatan Beton,
Pelimpas/Bronjong/Batu; Jembatan Gantung; Jembatan Gelagar Besi;
Jembatan Kayu, dll.
Penjelasan lebih detail system dan spesifikasi Jembatan mengacu pada Pedoman
Sederhana Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan yang diterbitkan oleh
Badan Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang Jalan- Dep. PU Tahun 1996 .

3.4. PRASARANA IRIGASI (BANGUNAN AIR)
Irigasi yang dimaksud disini adalah irigasi yang dikelola oleh masyarakat.
Tujuan pembangunan jaringan irigasi perdesaan, yaitu;
Meningkatkan produksi pangan terutama beras.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan air irigasi.
Meningkatkan intensitas tanam.
Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan
jaringan irigasi perdesaan.
Lingkup pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi sederhana dibatasi dengan
prioritas sebagai berikut :
1. Perbaikan/ rehabilitasi jaringan irigasi yang telah ada.
2. Peningkatan irigasi perdesaan yang telah ada.
3. Pembangunan baru irigasi perdesaan.
Jenis infrastruktur Bangunan Pengairan/Irigasi yang dapat dibangun antara lain
: Embung, Bendung Cerucuk, Bendung Bronjong, Saluran Pembawa & Boks
Bagi, Bangunan Pelindung Pantai Sederhana dgn Turap, Bangunan Penahan
Longsoran Tanah, dll.
Standar Irigasi mengacu pada Pedoman Teknis Sederhana Pembangunan
Bangunan Pengairan untuk Perdesaan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan, Puslitbang Pengairan - Dep. PU Tahun 1995.
3.5. PRASARANA AIR BERSIH
Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang
kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah
dimasak. Pembangunan prasarana Air Bersih ini bersifat mendekatkan akses
air bersih dan atau memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat desa,
khususnya warga miskin.

Prasarana air bersih dikelompokkan dalam dua sistem yaitu ;
1. Sistem Komunal, Efisien diterapkan untuk pelayanan lebih dari 20 KK.
Jenis prasarana pendukung antara lain : Pelindung Mata Air (PMA);
Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS), seperti SPL/SKNT; Sumur Bor
(SBR); Hidran Umum (HU); Perpipaan, dll
2. Sistem Individual, Dapat melayani 1-4 KK, jaraknya kurang dari 100 m.
Jenis prasarana pendukungnya antara lain : Sumur Gali (SGL); Sumur
Pompa Tangan (SPT); Penampung Air Hujan (PAH)
Sistem air bersih sangat ditentukan oleh sumber airnya, karena itu survey
sumber air harus dilakukan secara hati-hati dan teliti.
a) Pembuatan Perlindungan Mata Air (PMA)
Yang dimaksud dengan PMA adalah bangunan yang dibangun untuk
melindungi mata air terhadap pencemaran yang dilengkapi dengan bak
penampung.
Bak Penampung adalah bangunan bak kedap air yang berfungsi sebagai
penampung air dari mata air sebelum di distribusikan ke masyarakat. Bak
penampung dilengkapi dengan penguras, pipa masuk, pipa keluar, pipa
peluap dan meter air.
PMA dapat dilengkapi dengan bangunan penangkap yaitu bangunan yang
berfungsi sebagai penangkap dan pengumpul dari mata air.
b) Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS)
Yang dimaksud dengan IPAS adalah bangunan pengolah air baku yang
mampu mengolah air dengan tingkat kekeruhan kurang dari 150 NTU
menjadi bersih secara sederhana untuk pelayanan secara komunal. Kata
sederhana diartikan sebagai : Mudah dalam pelaksanaan pembuatan,
Murah dalam pembiayaan, Murah dan mudah dalam operasi dan
pemeliharaan IPAS.
c) Sumur Bor (SBR)
SBR adalah sarana penyediaan air bersih berupa sumur dalam yang dibuat
dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air
sesuai dengan yang diinginkan. Sumur bor direncanakan apabila
penggunaan sumur pompa tangan tidak bisa dilakukan. Untuk
pembangunan sumur bor ini harus ada data potensi air tanah dalam dari
dan yang direkomendasikan dari instansi berwenang (seperti P2AT, Dinas
Pertambangan, Dinas Sumber Daya Air setempat). Selama proses
pelaksanaan pengoboran, harus dikoordinasikan dengan instansi terkait
untuk mendapatkan bimbingan dan pengawasan.
d) Hidran Umum (HU)
Hidran umum adalah sarana penyediaan air bersih yang sumbernya
berasal dari air permukaan yang dialirkan melalui perpipaan ke tempat atau
distribusi yang bersifat komunal.

Jenis bak penampung terdiri dari : Fibre glass, Pasangan bata dan
Ferrocement. Bangunan Hidran umum terdiri dari : pondasi, bak
penampungan air , lantai dan saluran drainase;
Bentuk hidran umum merupakan pemasangan keran dengan diameter
tertentu didalam satu areal pemukiman yang dilengkapi dengan lantai yang
dapat dipergunakan sebagai sumber air minum dan untuk kegiatan
mencuci. Perencanaannya direncanakan untuk memenuhi kebutuhan
beberapa kekeluarga (komunal).
e) Sistem Perpipaan
Sistem penyediaan Air Bersih Perpipaan merupakan jaringan pengaliran
(transmisi) air bersih melalui pipa dari bangunan pengambil (sumber air
baku) sampai ke pelanggan (SR dan HU) secara gravitasi maupun pompa.
Bangunan dan perlengkapan system perpipaan ini terdiri atas :
1. Bangunan pengambil air baku (intake, sumur bor, bronkaptering);
2. Jaringan pipa transmisi dan pipa distribusi;
3. Bangunan penunjang seperti reservoir, Bak pelepas tekan, instalasi
pengolah air minum, rumah jaga, dll.
4. Perlengkapan pipa seperti : katup (valve), meter air, katup udara, katup
penguras, dll;
5. Bangunan Pelayanan, seperti Sambungan Rumah (SR), HU;
6. Jembatan pipa (siphon).
f) Sumur Gali (SGL)
Sumur gali adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah dari
akifer yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air bersih dan mampu
menghasilkan air sebanyak minimal 400 liter setiap hari per keluarga atau
harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya.
g) Sumur Pompa Tangan (SPT)
SPT adalah sarana penyediaan air bersih berupa sumur yang dibuat
dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air
sesuai dengan yang diinginkan.
Pengambilan air baku dilakukan dengan menghisap atau menekan air
kepermukaan tanah dengan menggunakan pompa yang digerakkan dengan
tangan dan biasa disebut dengan pompa tangan.
h) Penampungan Air Hujan (PAH)
Yang dimaksud dengan PAH adalah tangki untuk menampung dan
menyimpan air hujan yang akan dipergunakan selama musim kemarau
dengan sistem individual. Fungsi utama tangki ini adalah untuk menampung
air hujan yang ditangkap oleh atap rumah dan disalurkan melalui talang
pada musim hujan dan akan digunakan pada musim kemarau. Disamping
itu tangki ini juga digunakan untuk menampung air bersih lain seperti dari


PDAM yang didistribusikan melalui mobil-mobil tangki. Mengingat kuantitas
air yang ditampung terbatas, air ini hanya akan digunakan untuk keperluan
air minum saja. Direncakan untuk memenuhi kebutuhan 1 keluarga (bukan
fasilitas umum) dan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air + 30
liter/orang/hari.
3.6 PRASARANA MANDI, CUCI, KAKUS
Dapat berupa MCK Umum (Komunal) dan Jamban/WC Keluarga (Individual).
MCK dapat dibedakan atas 2, yaitu;
1. MCK umum permukiman, adalah suatu sarana atau fasilitas umum pada
lingkungan pemukiman yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga
(10 – 25 jiwa), untuk mandi, cuci dan buang air dilokasi tertentu yang terdiri
dari bangunan bawah yang berupa cubluk atau tangki resapan.
2. MCK pelayanan umum, adalah suatu sarana atau fasilitas umum didaerah
komersial (pasar, pertokoan atau stasiun) yang digunakan bersama oleh
beberapa jiwa (10-25 jiwa) untuk mandi, cuci dan buang air dilokasi tertentu
yang terdiri dari bangunan bawah berupa cubluk atau tangki resapan.

3.7. PRASARANA PERSAMPAHAN
Prasarana persampahan yang dimaksudkan disini adalah prasarana
persampahan dilingkungan permukiman yang mencakup rumah sampah
(termasuk TPS) dan Gerobak sampah.
3.8. PRASARANA KESEHATAN
Kegiatan yang berkaitan dengan upaya kesehatan yang berbasis masyarakat
(UKBM) yang dikembangkan dalam PNPM Perkotaan antara lain: Pos
Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos
bersalin desa (Polindes), dalam cakupan layanan wilayah kelurahan/desa.
Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan atau renovasi atau
pembangunan baru prasarana pelayanan kesehatan disini harus
dikoordinasikan (termasuk desain dan penataan ruang) dan tidak bertentangan
dengan kebijakan/perencanaan umum dari dinas Kesehatan/sektor terkait di
daerah.
3.9. PRASARANA PENDIDIKAN
Kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana/prasarana pendidikan
disini diprioritaskan pada perbaikan atau renovasi pembangunan baru
prasarana pendidikan yang ada ditingkat kelurahan/desa, mencakup
renovasi/pembangunan baru bangunan Taman Kanak-kanan (TK), Renovasi
Sekolah Dasar/Madrasah dan Sekolah Menengah Pertama/MTs. Seluruh
kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan atau renovasi prasarana pendidikan
disini harus dikoordinasikan dan tidak bertentangan dengan
kebijakan/perencanaan umum dari dinas/sector terkait di daerah.


3.10 PRASARANA PERUMAHAN/PERMUKIMAN
Prasarana/kegiatan lingkungan permukiman yang dibangun dalam PNPM
merupakan jenis prasarana/kegiatan yang bersifat individu bagi masyarakat
miskin, misalnya perbaikan dan pembangunan prasarana rumah tangga
(renovasi rumah warmis, dll).
3.11. PRASARANA PENERANGAN UMUM
Prasarana/kegiatan lingkungan penerangan umum yang dibangun dalam
PNPM merupakan jenis prasarana/kegiatan yang bersifat umum/kepentingan
umum bagi masyarakat miskin yang pengelolaannya dilakukan sendiri oleh
masyarakat, bentuk kegiatannya dibatasi pada penerangan jalan/tempat umum
(Tiang + Lampu) dan Pembangkit Listrik (Genset/PLTM + Jaringan + Rumah
Genset).
3.12 PRASARANA PERDAGANGAN
Prasarana/kegiatan Perdagangan yang dibangun dalam PNPM Mandiri
Perkotaan merupakan jenis prasarana/kegiatan yang bersifat
umum/kepentingan umum bagi masyarakat miskin, misalnya Pasar Desa
(termasuk Kios didalamnya) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
3.13 TAMBATAN PERAHU
Yang dimaksud dengan tambatan perahu adalah tempat untuk mengikat/
menambat perahu-perahu saat berlabuh.
Fungsi tambatan perahu sebagai tempat untuk mengikat perahu saat berlabuh
dan tempat penghubung antar 2 tempat yang dipisahkan oleh laut, sungai
maupun danau.
Terdapat 2 tipe tambatan perahu; terdiri dari :
1. Tambatan tepi, digunakan apabila dasar tepi sungai atau pantai cukup
dalam, dibangun searah tepi sungai atau pantai.
2. Tambatan dermaga, digunakan apabila dasar sungai atau pantai cukup
landai, dibangun menjalar ketengah.
Secara lebih rinci pengelompokan prasarana dan jenis komponen kegiatan
lingkungan beserta satuan pengukurannya sebagaimana diuraikan pada
diagram berikut :


DIAGRAM : RINCIAN JENIS SARANA & PRASARANA BESERTA SATUAN PENGUKURANNYA

Prasarana Jalan & Prasarana Prasarana Prasarana Penerangan Bangunan Air/ Prasarana Prasarana
Pelengkapnya MCK Persampahan Air Bersih Umum Irigasi Perdagangan Perumahan

Tanah Mandi, Wadah Sumur Gali Penerangan Box Pasar Rehab
Rabat Beton Cuci Kakus Besi Sumur P. Umum Unit Pengambil Tempat Rumah
Unit Unit Unit
Sirtu/Kerikil Jamban/ Wadah Ps Tangan (Kabel +Tiang Bebas Pelelangan Warga
Meter Makadam Kakus Unit Bata/Batu Unit Penampung + Lampu) Sal. Ikan (TPI) Miskin
Unit
Telford TPS Air Hujan Pemb. Listrik Pembawa &
Aspal Gerobak Hidran (Genset/PLTM Meter Box Bagi
Drainase +Jaringan +
Paving Blok Sampah Umum Sal.
Permukiman Rmh Genset)
Tembok Meter/ Air Bersih Pembuang
Penhan Beton Sal. Pas. Km Perpipaan Bend.
Turap Kayu Bata/Batu Penangkap Cerucuk
Meter
Tembok Ps Sal. Mata Air Bend.
Meter
Bata/Batu Tanah Instalasi Bronjong
Meter Bronjong Sal. Pengolah Unit Pintu Air
Sal. Ps. Bata/ Beton Unit Air Embung/
Sederhana Unit
Batu Sumur Waduk
Unit (SPL/SKNT)
Saluran Resapan
Tanah Sumur Bor
Saluran Beton Kran Umum
Gorong2
Meter/Unit
Beton/Plat

Prasarana
Jembatan
Prasarana Prasarana Prasarana
Kayu
Kesehatan Pendidikan Lain-Lain
Baja/pipa besi
Meter Beton Taman
Poskesdes Balai
Pelimpas Kanak2 Unit Pertemuan
Gantung Unit Posyandu
Rehab. Warga
Polindes Unit
SD … …….
Prasarana T. Perahu Rehab.
SMP
Unit Tambatan Perahu


IV. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
LINGKUNGAN
Secara umum mekanisme pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan oleh KSM/PANITIA
dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
sarana & prasarana, mencakup 3 tahapan
yaitu a). Tahap Persiapan & Perencanaan
Teknis, b). tahap pelaksanaan pembangunan
dan c). tahap pasca konstruksi (pemanfaatan
& pemeliharaan). Masing-masing tahapan
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan dan Perencanaan
Teknis, mencakup :
a. Mengikuti Pelatihan-pelatihan/Coaching yang diselenggarakan oleh Tim
KMW & UPL
b. Pengorganisasian KSM/Panitia : Pada tahap ini, KSM/Panitia pada
dasarnya melaksanakan kegiatan–kegiatan persiapan organisasi
KSM/Panitia agar dapat mengikuti atau melaksanakan kegiatan
pembangunan infrastruktur di Kelurahan/desanya. Beberapa kegiatan
yang harus dilakukan disini adalah mencakup :
a) Pembentukan/Pengembangan Organisasi KSM/Panitia;
b) Pendaftaran KSM/Panitia ke BKM/LKM;
c) Registrasi KSM/Panitia oleh BKM/LKM : KSM/Panitia mendapatkan
nomor registrasi/pendaftaran sebagai calon pelaksana kegiatan
pembangunan infrastruktur.
c. Perencanaan Teknis/Penyusunan Usulan Kegiatan : pada tahap ini
KSM/Panitia melaksanakan/membuat rencana teknis kegiatan yang
lebih rinci dan detail yang menjadi muatan/substansi usulan kegiatan
KSM. Beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh KSM/Panitia pada
tahap ini mencakup :
d) Penyediaan Lahan,
e) Survey dan Identifikasi : dilakukan untuk Swadaya Masyarakat,
Teknik Infrastruktur, Harga Satuan Upah/Bahan/Alat, serta Calon
Tenaga Kerja;
f) Dokumentasi (Photo-photo) Infrastruktur kondisi awal/nol prosen
(0%);
g) Pembuatan Desain/gambar-gambar perencanaan sederhana;
h) Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial
i) Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan
Pekerjaan;
j) Pembuatan Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;


k) Pembuatan Rencana Pengadaan Bahan/Alat’
l) Penyusunan Struktur Organisasi & Tim Pelaksana Pekerjaan;
m) Penyusunan Dokumen Proposal Pelaksanaan Kegiatan.
Keseluruhan kegiatan tahap ini pada dasarnya adalah merupakan
serangkaian kegiatan penyusunan usulan kegiatan (Proposal).
2. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (Tahap Konstruksi) :
a. Persiapan Pelaksanaan Konstruksi, meli[uti kegiatan :
a) Membentuk Struktur Organisasi & Pengurus Pemanfaatan &
Pemeliharaan (Pengelola) prasarana (termasuk rencana kerja dan
aturan mainnya);
b) Mengikuti Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K);
c) Melaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pemanfaatan
Dana kegiatan Lingkungan (SPPD-L);
d) Mengikuti Kegiatan Coaching/Pelatihan Teknis dan Administrasi
atau On The Job Trainning yang diselenggarakan oleh Tim
Fasilitator dan UPL;
e) Pembuatan & Pemasangan Papan Nama Kegiatan dilokasi proyek;
f) Sosialisasi Kegiatan KSM/Panitia kepada warga.
b. Pelaksanaan Konstruksi;
Pada tahap ini, KSM/panitia melaksanakan kegiatan-kegiatan
pembangunan infrastruktur dan melakukan pengendalian terhadap
pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang
dilakukan pada tahap ini meliputi :
a) Pencairan Dana (Uang Muka dan Termin)
b) Mobilisasi Tenaga Kerja/Bahan/Alat;
c) Melaksanakan kegiatan pembangunan Prasarana/fisik;
d) Supervisi kegiatan Konstruksi
e) Musyawarah Pengadaan Bahan dan Alat (bila ada);
f) Membuat Administrasi/Laporan Harian, Mingguan;
g) Membuat Dokumentasi (Photo-photo) kondisi 50%, 100%;
h) Pemantauan Dampak Lingkungan kondisi 50%, 100%;
i) Melakukan Rapat Evaluasi Kemajuan Mingguan Lapangan;
j) Melakukan Pemeriksaan & Membuat Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan (BAP2);
k) Menyusun & menyampaikan laporan Akhir/Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Kegiatan kepada BKM/UPL.
3. Tahap Pasca Konstruksi, yaitu pelaksanaan Pemanfaatan &
Pemeliharaan sarana & prasarana yang telah dibangun.

Secara lebih rinci keseluruhan tahapan tersebut dapat dilihat pada diagram -
1. Mekanisme pelaksanaan kegiatan lingkungan berikut :


DIAGRAM-1 : MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA (TINGKAT KELURAHAN/DESA)

SIKLUS : PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN KSM & USULAN KEGIATAN SIKLUS : PEMANFAATAN BLM PASCA
KONSTRUKSI
PERSIAPAN PERENCANAAN TEKNIS PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI PELAKSANAAN KONSTRUKSI

PJM/
RENTA

PENGEMBANGAN
KSM
Pembentukan Teknis
Desain & Gambar/
& Pendaftaran Prasarana
Spesifikasi Teknis
(Photo 0%)
SURVEY & INVESTIGASI

KSM

Justifikasi
Pengamanan
KSM Swadaya Rembug
Dampak
Masyarakat Kesepakatan
Lingkungan
Swadaya
Registrasi (Safeguards)
KSM
Penyediaan Harga Satuan
Lahan Upah/Bahan Rembug Penyusunan
(Safeguards) / Alat Kesepakatan RAB
Coaching
KSM: Teknis Harga
Penyusunan
Usulan Rencana
Kegiatan Calon Tenaga
Jadwal
Kerja

Rencana Rembug
Pengadaan Penyiapan Rembug
Organisasi Pengadaan
& R. Kerja Bahan,
Organisasi O&P Alat
Lapangan Pelaksanaan Konstruksi,
Pencairan Dana,
Musyawarah
Pernyataan Mobilisasi Pengamanan Dampak,
T. Tangan Persiapan
Kesnggupan (T. Kerja, Laporan Kemajuan,
SPPD-L Pelaksanaan
O&P Bahan, Rapat Evaluasi Lapangan,
Konstruksi
Alat) Administras,
(MP2K) PHOTO (50%, 100%)

Penyusunan
Dok. Proposal Penajaman Coaching
& Penyampaian Rencana KSM Praktek Kerja Lapangan (OJT)
ke UPL/BKM Kerja (Teknis,
Adminstrasi
Keuangan) Supervisi Pelaksanaan

Sosialisasi Kegiatan

Penyusunan Usulan Kegiatan & Verifikasi Kelayakannya


V. LANGKAH LANGKAH PENYUSUNAN USULAN
KEGIATAN LINGKUNGAN
Sejalan dengan uraian umum mekanisme pelaksanaan kegiatan diatas,
maka langkah awal persiapan penyusunan usulan kegiatan adalah
melakukan pengorganisasian KSM/PANITIA. Setelah kegiatan persiapan
tersebut selesai maka dilakukan serangkaian kegiatan perencanaan
teknis dalam rangka penyusunan Usulan kegiatan.

Sebelum melakukan kegiatan perencanaan teknis, KSM harus terlebih
dahulu memastikan beberapa hal berikut :
1. KSM telah mendapatkan bimbingan teknis dari Faskel/UPL/Relawan
terkait dengan substansi dan prosedur pelaksanaan kegiatan
penyusunan proposal kegiatan lingkungan;
2. Telah memperoleh salinan/copy hasil Justifikasi/verifikasi Berita Acara
Pembentukan & Pendaftaran KSM dari BKM/LKM yang telah
dinyatakan layak;
3. Telah memperoleh Nomor Registrasi Pendaftaran dari BKM/LKM;
4. Cek kembali pada Dokumen PJM/Renta, apakah jenis kegiatan yang
akan diajukan sudah tercantum di dalam PJM/Renta (atau untuk
kegiatan yang mengalami perubahan, apakah sudah ada Berita Acara
Perubahan Kegiatan dari BKM/LKM);

Agar kegiatan penyusunan proposal dapat berjalan lebih efektif dan
terkoordinasi dengan baik maka sebaiknya KSM membentuk Tim
kecil/khusus yang akan bertanggungjawab untuk hal tersebut (disarankan
tim ini melibatkan beberapa orang yang paham kegiatan perencanaan
teknik infrastruktur) sedangkan pelaksanaan seluruh kegiatannya
dilakukan secara partisipatif.

Adapun langkah-langkah/proses kegiatan penyusunan usulan kegiatan
lingkungan yang harus dilakukan oleh KSM (setelah persiapan diatas
selesai), secara grafis dapat dilihat pada diagram-2 langkah-langkah
penyusunan usulan kegiatan.

Dan selanjutnya setiap kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :


Diagram-2. Langkah-langkah Penyusunan Usulan Kegiatan Lingkungan

PJM/
RENTA

Teknis Desain & Gambar/
Pembentukan &
Prasarana Spesifikasi Teknis
Pendaftaran
(Photo 0%)
Panitia
Justifikasi

SURVEY & INVESTIGASI
Panitia Pengamanan
Rembug
Registrasi Swadaya Dampak
Masyarakat Kesepakatan Lingkungan
Panitia Swadaya (Safeguards)

Penyediaan Rembug
Harga Satuan
Lahan Kesepakatan Penyusunan RAB
Upah/Bahan/
Alat Harga

Rencana Jadwal
Calon Tenaga
Kerja
Organisasi Lapangan

Pernyataan
Kesanggupan O&P

Penyusunan Dok.
Proposal &
PERSIAPAN PERENCANAAN TEKNIS Penyampaian ke
UPL/BKM


1. PENYEDIAAN LAHAN
Untuk mewujudkan bangunan sarana dan prasarana yang telah disepakati
bersama oleh masyarakat dalam PJM Pronangkis, diperlukan ketersediaan
lahan/tanah sebagai lokasi pembangunannya. Sementara disisi lain, tanah
memiliki sifat yang terbatas dan keberadaannya dilindungi oleh hukum.
Tidak ada pihak manapun yang diperkenankan membangun tanpa seijin
pemilik tanah karena bukti kepemilikan diakui secara sah dalam hukum.
Dan jika terjadi pelanggaran (membangun diatas tanah tanpa seijin
pemiliknya) maka pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi
sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Seringkali ditemukan adanya kegiatan infrastruktur yang telah dibuat
perencanaannya dengan matang dan siap dibangun kemudian menjadi
batal atau adanya bangunan infrastruktur yang telah selesai dibangun
kemudian harus dibongkar kembali (atau tidak bisa dimanfaatkan) hanya
karena permasalahan lahan/lokasinya yang kemudian tidak disetujui oleh
pemilik/yang terkena dampaknya. Kebutuhan akan lahan kosong untuk
lokasi pembangunan infrastruktur juga menambah tingkat kesulitan lain
dalam proses penyediaan lahan karena seringkali didalam suatu lahan,
juga terdapat aset bernilai lainnya seperti bangunan, tanaman produktif
dan harta/benda lain yang bernilai.
Berangkat dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tersebut maka proses
penyediaan lahan (termasuk aset-aset bernilai didalamnya) yang
dilakukan oleh KSM merupakan salah satu hal penting yang perlu menjadi
perhatian sejak awal penyiapan kegiatan pembangunan infrastruktur.
Tujuan utamanya adalah agar diperoleh lahan yang sesuai kebutuhan
dan jangan sampai menimbulkan/ada dampak sosial bagi masyarakat,
khususnya bagi pemilik dan semua warga yang terkena dampak termasuk
penduduk asli disekitarnya.
Sejalan dengan itu maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui
PNPM MP meletakan penyediaan lahan/pembebasan lahan sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan teknisnya,
dilakukan sesuai ketentuan/norma-norma yang berlaku sehingga tidak
menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dan secara teknis seluruh
proses penyediaan lahan beserta-bukti-bukti tertulisnya harus disampaikan
dalam dokumen proposal usulan kegiatan KSM bersangkutan dan
diverifikasi oleh fasilitator.
Beberapa prinsip dalam proses penyediaan lahan adalah :
Menghindarkan atau meminimalkan adanya dampak sosial bagi
masyarakat, termasuk bagi penduduk asli setempat;
Transparan, semua pihak (termasuk yang terkena dampak/pemiliknya)
dapat mengetahui dan memahami semua informasi yang ada
termasuk konsekuensi atau akibat-akibatnya,


Partisipatif, melibatkan semua pihak (termasuk yang terkena
dampak/pemiliknya) dalam proses/forum pengambilan keputusannya;
Akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan, bahwa semua proses
dilakukan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku, proses
didokumentasikan dan hasil-hasil kesepakatan/keputusan dibuat
secara tertulis dan dihadapan saksi-saksi.
Berdasarkan pengalaman P2KP lalu, dimana kegiatan infrastruktur adalah
bersakala kecil/sederhana, maka secara umum ada 3 pola penyediaan
lahan yang terjadi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, yaitu :
1) Penyediaan lahan melalui kontribusi lahan oleh warga penerima
manfaat langsung
2) Penyediaan lahan melalui mekanisme kompensasi (ganti rugi tunai).
Biasanya lokasi ini memang merupakan lokasi yang tidak dapat
digantikan dgn lokasi lain seperti kasus penampungan air didekat mata
air;
3) Penyediaan lahan melalui kontribusi pemerintah setempat. Biasanya
lokasi ini adalah lahan negara (state land) untuk pembangunan
prasarana/sarana yang pembiayaannya dilakukan secara patungan
seperti pada kegiatan Paket/Panitia Kemitraan. Dimana Proposal
kegiatan juga disusun bersama antara masyarakat dan pemerintah
setempat.
Sedangkan cara kontribusinya, dapat dilakukan melalui :
(1). Hibah, kontribusi secara sukarela yang disertai dengan pelepasan hak
milik dari pemiliknya kepada pihak lain tanpa ada batas waktu tertentu
(selamanya);
(2). Ijin pakai, kontribusi secara sukarela tanpa disertai pelepasan hak
milik dari pemiliknya kepada pihak lain dan hanya dalam kurun waktu
tertentu;
(3). Ijin dilalui, pada prinsipnya sama dengan ijin pakai, hanya disini
bahwa pemilik masih tetap diperbolehkan memanfaatkan tanah
tersebut sepanjang tidak merusak kepentingan pihak yang diberi ijin.
Contoh sederhana adalah ijin pemasangan pipa air bawah tanah yang
melewati pekarangan rumah warga, dimana pemilik masih
diperbolehkan memanfaatkan tanah tersebut (bagian
atas/permukaannya) sebagai tempat lalulintas orang atau ternaknya,
dll.
(4). Kompensasi atau gantirugi tunai, penyediaan lahan yang diberikan
oleh pihak pemilik dengan persyaratan ada ganti rugi tunai.
Dalam penyediaan lahan ini, bentuk kontribusi warga dapat berupa tanah,
tanaman produktif atau aset lain didalamnya dan tidak harus melalui satu
cara yang digunakan, tetapi dapat merupakan kombinasi dari kesemua
cara dan pola tersebut diatas.


Proses pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara partisipatif dengan
langkah-langkah kegiatan adalah sebagaimana terlihat pada diagram
proses penyediaan lahan. Diagram tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut. :
1. Periksa, apakah kegiatan infrastruktur yang diusulkan membutuhkan
pembebasan tanah? Jika tidak maka kegiatan ini tidak perlu dilakukan,
misalnya untuk kegiatan yang bersifat perbaikan atau rehabilitasi ringan
atau kegiatan yang bersifat individu bagi warga miskin seperti jamban
keluarga,dll. Dan jika Ya, lanjutkan ke langkah berikut.
2. Kumpulkan informasi dasar/minimum berupa :
Luas Lahan Yang Dibutuhkan ?
Alamat Lokasi tanah yang diperlukan tersebut ?
Siapa Pemiliknya?
Apa Status Kepemilikan-nya (milik pribadi/milik keluarga/adat/milik
perusahaan, pemerintah, dll)
Apa Peruntukan Lahan tersebut saat ini?
Informasi ini dapat diperoleh dengan cara menanyakan langsung
kepada warga atau pemerintah kelurahan setempat atau pemantauan
langsung kelapangan atau melalui informasi/data-data hasil PS atau
dokumen PJM pronangkis yang sudah ada di BKM/LKM.
3. Lakukan pertemuan/rembug dengan pihak pemilik/yang terkena
dampak dan melibatkan pihak-pihak lain seperti Lurah/Kades, Ketua
RT/RW, tokoh masyarakat/adat, BKM/LKM dan lain-lain yang dianggap
perlu.
a. Dalam rembug ini agar dapat dijelaskan semua informasi dasar yang
telah diperoleh sebelumnya (poin 2) termasuk bentuk/cara2
kontribusi bagi masyarakat, konsekuensi/akibat-akibat yang akan
diterima oleh pihak yang akan terkena dampak/pemiliknya.
b. Pertemuan ini dapat dilakukan berulang-ulang hingga KSM
memperoleh kesepakatan dengan semua pihak yang terkena
dampak/pemiliknya.
c. Buat dokumentasi : Daftar hadir, Catatan Hasil/Notulen dan photo-
photo pelaksanaan pertemuan tersebut.
d. Apabila kesepakatan yang dicapai dengan pemilik/pihak-pihak yang
terkena dampak adalah kontribusi dalam bentuk Ijin Pakai atau Ijin
Dilalui maka harus disepakati juga batas waktunya (minimal 5 tahun)
dan bentuk sanksi-sanksi/syarat bagi pemilik dan pemakai.
e. Apabila kesepakatan yang dicapai dengan pemilik/pihak-pihak yang
terkena dampak adalah kompensasi atau ada ganti rugi tunai maka
harus disepakati besarnya biaya ganti rugi, siapa yang akan
membiayai ganti rugi dan kapan penyerahan ganti rugi tersebut.
f. Buatlah Peta lokasi lahan yang dikontribusikan tersebut.


Diagram Proses Penyediaan Lahan Lokasi Infrastruktur

SELESAI
Apakah Subproyek (Verifikasi oleh
Tidak
membutuhkan UPL &
Pembebasan Lahan ? Fasilitator)
Ya
Kumpulkan Informasi Dasar :
1. Berapa Luas Lahan Yang Dibutuhkan? Penyerahan
2. Dimana Alamat Lokasi tersebut? Lahan
3. Siapa Pemiliknya?
4. Apa Status Kepemilikan-nya (milik probadi/milik
keluarga/adat/milik perusahaan, dll)
5. Apa Peruntukan Lahan tersebut saat ini?

Notulen
Lakukan Rembug2 Kesepakatan & Photo2
Pembebasan Lahan
(KSM dengan Pemilik) Daftar Hadir

Pernyataan
Apakah Hibah
Buat Surat :
Kesepakatan Ya Surat
1. Pernyataan HIBAH dari
Pembebasan Pemisahan Hak
Pemilik;
Lahan : Milik (PPAT)
2. Surat Pelepasan Hak Milik;
“HIBAH”
3. Permhnan Pemisahan Hak
?
Ti dak

Apakah
Kesepakatan Buat Surat Kesepakatan Pernyataan Ijin
Pembebasan Ya Pakai/Ijin Dilalui
“ Ijin Pakai atau Ijin Dilalui”
Lahan : (KSM dengan Pemilik Lahan)
Ijin Pakai/
Dilalui”
?
Ti dak

Surat Pernyataan
Apakah Gantirugi
Kesepakatan Buat Surat Kesepakatan
Tidak Ya “Ganti Rugi”
Pembebasan
Lahan : (KSM dengan Pemilik Lahan)
“Gantirugi” Kuitansi
?
Membuat Surat : Surat
1. Bukti Pelunasan Gantirugi. Pemisahan Hak
2. Surat Pelepasan Hak Milik; Milik (PPAT)
3. Permhnan Pemisahan Hak

4. Berdasarkan hasil kesepakatan yang dicapai, buatlah administrasi
pertanggungjawaban yang diperlukan sesuai bentuk kontribusinya :

a. Hibah : Surat Pernyataan Hibah, Surat Pelepasan Hak Milik, Surat
Permohonan Pemisahan Hak Milik dari Pemilik dan Surat
Pemisahan Hak Milik dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/intansi lain
yang berwenang setempat.
b. Ijin Pakai/Ijin Dilalui : Surat Pernyataan Ijin Pakai atau Ijin Dilalui
dari Pemilik, yang juga mencantumkan batasan waktu dan
sanksi/syarat-syaratnya.
c. Kompensasi : Surat Pernyataan Ganti Rugi, Surat Pelepasan Hak
Milik, Surat Permohonan Pemisahan Hak Milik dari Pemilik, Kwitansi
Pembayaran/Bukti Pelunasan Ganti rugi dan Surat Pemisahan Hak
Milik dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/intansi lain yang berwenang
setempat.
5. Seluruh proses dan administrasi yang diperlukan selanjutnya diverifikasi
kelayakannya oleh Fasilitator Kelurahan bersama UPL;
Adapun contoh bentuk Surat Pernyataan Kontribusi Lahan dapat
mengacu pada formulir yang telah disediakan (lihat contoh Form 2,
Proposal) terlampir.
Catatan :
1. Dana BLM PNPM MP tidak dapat dipergunakan untuk membiayai
ganti rugi penyediaan lahan, termasuk aset-aset didalamnya;
2. Uraian terkait penyediaan lahan atau pembebasan lahan dalam buku
ini hanya merupakan penjelasan teknis yang mengacu pada buku
Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (Bab VI
Pengamanan, beserta Lampirannya). Oleh karena itu maka untuk
memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, dipersilahkan
membaca buku Pedoman PNPM Mandiri Perkotaan tersebut.
3. Penerima Dampak yang harus diperhatikan adalah pemilik lahan
atau warga lain disekitar lahan tersebut, termasuk penduduk asli
setempat (Dampak Sosial);
4. Oleh karena proses pengurusan Surat Pemisahan Hak dari Pejabat
Pembuat Akta Tanah/Instansi lain yang berwenang setempat
memerlukan waktu yang cukup panjang maka administrasi ini tidak
perlu dilampirkan dalam dokumen proposal usulan kegiatan KSM.
2. SURVEY TEKNIS PRASARANA
Tujuan Survey Teknis prasarana ini adalah untuk mendapatkan data-
data/informasi kondisi/situasi awal lokasi pembangunan infrastruktur yang
sebenarnya. Data-data/informasi tersebut selanjutnya akan dipergunakan
dalam menentukan desain dan gambar rencana bangunan yang akan
dibangun.
Sebelum melakukan survey, KSM yang memiliki keahlian teknik dan
relawan/ masyarakat yang berminat perlu dibekali dengan pemahaman
teknik, terutama mencakup :

Jadwal dan Urutan kegiatan;
Pembentukan Tim Survey dan pembagian tugas masing-masing;
Kebutuhan data-data yang diperlukan (sesuai jenis prasarana);
Teknik pengumpulan data/Cara pengisian formulir survey;
Cara penggunaan alat survey yang akan digunakan;
Persiapan peralatan yang dibutuhkan, seperti : patok2, meteran, dll;
Selanjutnya kegiatan survey teknis dan pengukuran lebih detail dapat
dilakukan oleh Tim Survey secara partisipatif yang dibentuk dan difasilitasi
oleh fasilitator teknik, UPL dan Relawan. Hasil Survey dan pengukuran ini
dimasukan kedalam format-format survey yang telah disediakan
sebelumnya, seperti SAP, VAP dan MAP (Form ST1-ST6, Lampiran 1).
Perlu menjadi perhatian juga sebelum melakukan langkah-langkah survai
untuk perencanaan, harus dilakukan konsultasi awal dengan Lurah/Kepala
Desa bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu
koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak Institusi, sehingga pekerjaan
perencanaan ini tidak akan mendapatkan rintangan.
Hal – hal lain yang penting untuk disurvei karena akan berkaitan dengan
desain dan pelaksanaan adalah :
Gambar lokasi dan lingkungan prasarana, seperti : permukiman, sawah,
jalan, sungai, hutan, dll;
Situasi lokasi dan tataletak prasarana, meliputi : ukuran letak
prasarana, ketinggian/elevasi, ukuran letak dengan bangunan lain yang
ada, dll;
Kondisi lingkungan lokasi, seperti jenis tanah, kedalaman tanah keras,
air tanah, saluran air, material yang ada, dll;
Akses/jalan masuk lokasi untuk pengangkutan material/alat.

Selain survey teknis ini, KSM juga sekaligus membuat dokumentasi/photo
awal (0%) kegiatan. Yaitu potret kondisi atau keadaan awal pada lokasi
yang akan dibangun Infrastruktur. Jumlah titik lokasi yang diambil/potret
disesuaikan dengan kondisi lapangan dan jenis infrastruktur yang akan
dibangun, misalnya untuk Jalan/drainase/saluran irigasi/air bersih
perpipaan dapat diambil pada beberapa titik lokasi (awal, tengah dan
ujung akhir atau tempat lain yang dianggap penting) sedangkan untuk
bangunan seperti MCK, jembatan, air bersih non perpipaan, rehab
perumahan/pendidikan/kesehatan, dll, cukup diambil dari sisi yang
berbeda yaitu sisi depan, samping atau belakang). Penting untuk
diperhatikan bahwa titik lokasi dan arah pengambilan gambar kondisi 0%
ini, nantinya akan menjadi pengambilan gambar pada saat pelaksanaan
konstruksi, yaitu kondisi 50% dan 100%.
Beberapa prosedur yang umum dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan
survei prasarana adalah :


1). Survai Teknis Perencanaan Jalan
Langkah-langkah pelaksanaan survey teknis-nya adalah sebagai berikut :
a. Pemasangan Patok Bench Mark (BM), meliputi;
Patok BM dibuat dari kayu kasau (5 x 7) cm panjang 1 (satu) meter.
Patok BM ditanam sedalam 50 cm di dalam tanah dan 50 cm berada
di atas tanah.
Identitas patok BM dengan di beri nomor (BM No: 1,2, dst…), dan
patok BM tersebut harus jelas tertera di dalam gambar peta ukur
dengan disebutkan nomor BMnya.
b. Pengukuran Teknis
Cara Pengukuran Jalan dapat dilakukan secara sederhana yaitu
dilakukan dengan cara Survai Antar Patok (SAP), VAP, MAP yang sudah
disediakan formulirnya (lihat Lampiran 1-2) terdiri dari :
Survai antar patok untuk informasi dasar.
Volume antar patok untuk meghitung volume kegiatan.
Prakiraan tenaga kerja untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja.
Dalam melakukan survai lapangan untuk jalan desa yang dilakukan
oleh masyarakat maka kegiatan survey cukup dilakukan tanpa
menggunakan alat-alat ukur sederhana yang ada dan dapat
digunakan oleh masyarakat desa, seperti pita ukur, selang air, dll.
Contoh Format Survey Jalan sebagaimana form : ST1s/ ST3, terlampir.
2). Survai Teknis Prasarana Jembatan
Memilih Lokasi jembatan sebaiknya pada :
Bentang sungai/jarak terpendek
Daerah sungai yang lurus
Lokasi tanah keras
Di tebing sungai yang tidak terlalu tinggi/curam
Lurus dengan atau pada jalan yang ada
Mengumpulkan informasi jembatan yang akan dibangun :
Lebar dan kedalaman sungai
Situasi dan kondisi disekitar calon jembatan
Mengukur tinggi muka air normal dan tinggi muka air banjir, didapat dari
informasi penduduk sekitar lokasi.
3). Survai Teknis Prasarana Irigasi
Survai teknis untuk prasarana Irigasi Perdesaan : Bagunan Pengambil,
Saluran Pembawa, Saluran Pembuang, Jalan Inspeksi, Tanggul Pengaman
dan Bangunan Air lainnya), mencakup :
1. Survey dan pengukuran tingkat kerusakan bangunan yang ada serta
membuat sketsa yang dilengkapi ukuran-ukuran yang jelas. Sebaiknya
saat survey ini juga dibuat photo-photo yang untuk mendukung data
survey dan sekaligus akan menjadi photo kondisi 0%.


2. Buat Inventarisasi kondisi bangunan yang berisi kondisi baik, perlu
perbaikan, perlu diganti.
3. Untuk pekerjaan pengembangan jaringan irigasi dan bangunan yang
baru diadakan pengukuran profil memanjang dan melintang dengan jarak
tertentu dengan mencantumkan elevasi-elevasi yang dihubungkan
dengan elevasi yang ada berupa titik BM. Sehingga menjadi acuan bagi
penentuan elevasi rencana, baik untuk jaringan yang baru maupun
bangunan baru.
4. Seluruh data-data akan disusun dalam satu formulir pengukuran yang
dilengkapi dengan sketsa yang jelas. Dimana formulir ini akan digunakan
sebagai dasar pembuatan gambar rencana yang selanjutnya digunakan
sebagai acuan dalam perhitungan RAB.
4). Survai Teknis Prasarana Air Bersih
Survai teknis prasarana disini mencakup prasarana Air Bersih, PMA, SGL,
SPT, PAP, PAH dan lain-lain.
Sistem air bersih sangat ditentukan oleh sumber airnya, karena itu survai
sumber air harus dilakukan secara hati-hati dan teliti, yang menyangkut
antara lain;
1. Kuantitas, dipilih alternatif sumber air yang kapasitasnya cukup
memenuhi kebutuhan.
2. Kontinuitas debit; dipilih alternatif sumber air yang debit kontinyu
sepanjang tahun.
3. Kualitas; diutamakan sumber air yang kualitasnya sesedikit mungkin
memerlukan pengolahan/perbaikan kualitas.
4. Jarak sumber air ke area yang akan dilayani tidak terlalu jauh, maksimal
6 km.
5. Elevasi; diutamakan ketinggian lokasi sumber air lebih tinggi dari
ketinggian lokasi area yang akan dilayani sehingga air dapat mengalir
secara gravitasi.
6. Trase/lintasan yang dilalui; diutamakan trase yang rata/tidak turun naik,
sehingga pengaliran air tidak terhambat.
CARA PELAKSANAAN SURVEY MATA AIR :
Pada survai teknis mata air cara pengerjaannya adalah sebagai berikut:
1. Tanyakan pada masyarakat setempat lokasi mata air.
2. Tanyakan pada penduduk setempat tentang besarnya air pada musim
kemarau dan musim hujan.
3. Tanyakan pada penduduk setempat apakah pemunculan mata air
tersebut berpindah-pindah.
4. Tanyakan pada penduduk setempat mengenai pemanfaatan mata air
tersebut.
5. Pastikan bahwa sumber mata air tersebut berpotensi untuk digunakan.
6. Ukur debit air dengan alat ukur waktu dan ember atau dengan alat ukur
debit air.

7. Apabila tersedia peralatan, maka ukur parameter kualitas air seperti
suhu, derajat keasaman, dll;
8. Ukur jarak sumber mata air ke kelurahan/desa.
9. Ukur ketinggian sumber mata air dari daerah pelayanan;
10. Gambar sketsa mata air dan sekitarnya secara horizontal dan dilengkapi
dengan ukuran;
11. Buat sketsa penampang sumber mata air dan sekitarnya.
12. Perkirakan jenis batuan dan lapisan tanah pada lokasi sumber mata air.
13. Catat kondisi dan pemanfaatan lahan di atas sumber mata air.
14. Tentukan apakah sumber mata air tersebut layak untuk digunakan.
15. Cari sumber mata air yang lain jika sumber mata air diatas tidak layak
dan ulangi tahapan survai sumber mata air sesuai tahapan diatas.
Data Yang Diperlukan Untuk Survai Air Baku
Jenis
No Sumber Data yang diperlukan Keterangan
Air Baku
1 Mata Air • Lokasi dan ketinggian • Sumber layak dipilih jika
• Kualitas air tidak ada konflik
• Kuantitas dan kontinuitas air kepentingan (musyawarah)
(hasil pengamatan dan • Kualitas dan kuantitas
pengukuran pada musim memenuhi ketentuan yang
kemarau) berlaku
• Peruntukan saat ini
• Kepemilikan lahan di sekitar
mata air
• Jarak ke daerah pelayanan
• Yang mempengaruhi kualitas
• Jalan masuk ke MA
2 Air • Lokasi Untuk mengetahui kondisi air
Tanah • Kualitas, kuantitas dan tanah dalam di lokasi, perlu
kontinuitas dilakukan pemeriksaan
• Peruntukan saat ini geolistrik. Sedangkan untuk
• Kepemilikan mengetahui kondisi air tanah
• Jarak ke daerah pelayanan dangkal dapat melihat peta
• Jalan untuk masuk ke lokasi kondisi air tanah yang
dikeluarkan oleh Ditjen Geologi
Tata Lingkungan
3 Air • Lokasi dan ketinggian
Permuka • Kualitas air (visual dan
an pemeriksaan laboratorium)
• Kuantitas dan kontinuitas air
(hasil pengamatan dan Sumber dipilih jika alternatif 1
pengukuran pada musim dan 2 tidak ada
kemarau)
• Peruntukan saat ini
• Jarak ke unit pengolahan dan
ke daerah pelayanan

Jenis
No Sumber Data yang diperlukan Keterangan
Air Baku
4 Air Hujan • Curah hujan Sumber dipilih jika alternatif 1,
• Kualitas dan kuantitas air 2 dan 3 tidak ada.
hujan

EVALUASI HASIL SURVEY MATA AIR :
EVALUASI KUALITAS AIR
Masalah Alternatif
No Parameter Kesimpulan
Ualitas Pengolahan
1 Bau Bau tanah Kemungkinan Dpat dipakai jika
dengan saringan percobaan pengolahan
karbon aktif berhasil
Bau besi Aerasi + saringan Bisa dipakai dengan
pasir lambat atau pengolahan
aerasi + saringan
karbon aktif
Bau sulfur Kemungkinan aerasi Dapat dipakai jika
percobaan pengolahan
berhasil
Bau lain Tergantung jenis bau Dapat dipakai jika
berhasil
2 Rasa Rasa asin/payau tergantung jenis bau Dapat dipakai jika
berhasil
Rasa besi Aerasi + saringan Bisa dipakai dengan
pasir lambat atau pengolahan
aerasi + saringan
karbon aktif
Rasa tanah tanpa Saringan kabron aktif Mungkin bisa dipakai
kekeruhan dengan pengolahan
Rasa lain Tergantung jenis Tidak dapat dipakai
rasa
3 Kekeruhan Kekeruhan Saringan pasir Bisa dipakai bila dengan
sedang, coklat lambat pengolahan
dari lumpur
Kekeruhan tinggi, Pembubuhan PAC + Bisa dipakai bila dengan
coklat dari lumpur saringan pasir pengolahan, dengan
lambat biaya relatif besar
Putih Pembubuhan PAC Dapat dipakai jika
berhasil
Agak kuning Aerasi + saringan Dapat dipakai jika
sesudah air pasir lambat atau percobaan pengolahan
sebentar diember aerasi + saringan berhasil
karbon aktif

Masalah Alternatif
No Parameter Kesimpulan
Ualitas Pengolahan
4 Warna Coklat tanpa Kemungkinan Dapat dipakai jika
kekeruhan dengan saringan percobaan pengolahan
karbon aktif berhasil
Coklat bersama Sama dengan Sama dengan kekeruhan
dengan kekeruhan
kekeruhan
Putih Kemungkinan Tidak dapat dipakai
dengan pembubuhan kecuali percobaan
PAC pengolahan berhasil
Lain Tergantung jenis Tidak bisa dipakai kecuali
warna percobaan pengolahan
berhasil

EVALUASI DEBIT AIR
Aliran Fluktuasi MUSIM
Liter/d Musiman Musim basah Musim basah > 2 Permulaan musim Akhir musim
etik sesaat hari yang lalu kemarau kemarau
setelah hujan
<1 lebih aliran cukup aliran cukup kemungkinan hanya
kurang kecil kecil tidak mencukupi memungkin
konstan : pengukuran kan jika
pada akhir lebih besar
musim kemarau dari
kemarau kebutuhan
jelas aliran cukup aliran cukup aliran terlalu hanya
berkuran kecil kecil kecil memungkin
g pada kan jika >
musim 50% lebih
kemarau besar dari
kebutuhan
1-3 lebih aliran cukup kemungkinan hanya hanya
kurang kecil terlalu kecil : memungkinkan memungkin
konstan pengukuran jika > 50% lebih kan jika >
pada akhir besar dari dari
musim kemarau kebutuhan kebutuhan
jelas aliran cukup aliran cukup jelas berkurang hanya
berkuran kecil kecil pada musim memungkin
g pada kemarau kan jika >
musim 50% lebih
kemarau besar dari
kebutuhan
3-5 lebih kemungkina hanya hanya hanya
kurang n terlalu memngkinkn memungkinkan memungkin
konstan kecil : jika 100% lbh jika > 50% lebih kan jika
pengukuran besar dari besar dari lebih besar
pada akhir kebutuhan : jika kebutuhan : jika dari

Aliran Fluktuasi MUSIM
Liter/d Musiman Musim basah Musim basah > 2 Permulaan musim Akhir musim
etik sesaat hari yang lalu kemarau kemarau
setelah hujan
musim lebih kecillebih kecil kebutuhan
kemarau pengukuran
pengukuran pd
akhir musimpada akhir
kemarau musim kemarau
jelas aliran terlalu kemungkinanhanya hanya
berkuran kecil memungkinkan
terlalu kecil : memungkin
g pada pengukuran jika 100% lebih kan jika >
musim pada akhir besar dari 25% lebih
kemarau kebutuhan : jika
musim kemarau besar dari
lebih kecil kebutuhan
pengukuran
pada akhir
musim kemarau
>5 lebih hanya hanya hanya hanya
kurang memungkink memngkinkn memungkinkan memungkin
konstan an jika jika 100% lbh jika 50% lebih kan jika
200% lebih besar dari besar dari lebih besar
besar dari kebutuhan : jika kebutuhan dari
kebutuhan lebih kecil kebutuhan
pengukuran pd
akhir musim
kemarau
kurang mungkin hanya hanya hanya
jelas pengukuran memungkinkan memungkinkan memungkin
pada pada akhir jika 100% lebih jika100% lebih kan jika
musim musim besar dari besar dari 25% lebih
kemarau kemarau kebutuhan : kebutuhan : jika besar dari
harus dicek lebih kecil kebutuhan
selama musim pengukuran
kemarau pada akhir
musim kemarau

EVALUASI PENGGUNAAN AIR MATA AIR
Penggunaan Air Mata Air Kesimpulan

Air minum, cuci, dan mandi Air bisa digunakan, kalau orang yang
menggunakan sekarang tetap dapat kran umum
dan/ atau MCK. Hal ini akan berpengaruh
terhadap perluasan sistem penyediaan air pada
desa tetangga.
Irigasi sawah atau kolam ikan Air bisa digunakan, namun kesempatan yang
dimiliki oleh orang desa sendiri jelas harus dicapai dengan rakyat pemilik lahan.
Menurut peraturan penyediaan air minum
memiliki prioritasyang lebih tinngi dan normalnya

Buku 1 infra

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Buku 1 infra

Similar to Buku 1 infra (20)

Buku 1 infra