1           BAGIAN 1PERSIAPAN & PERENCANAAN TEKNIS(PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN)
KATA PENGANTARKegiatan Lingkungan yang dilaksanakan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat(KSM) merupakan salah satu bagian p...
DAFTAR ISI      Daftar Isi ..................................................................................................
I. PENDAHULUAN    Persiapan & perencanaan teknis merupakan salah satu tahapan (tahap awal)    kegiatan pelaksanaan pembang...
II. KSM LINGKUNGAN1. Pengertian KSM/Panitia     Kelompok Swadaya Masyarakat     disingkat KSM adalah kumpulan     orang/ma...
2. Mengapa KSM/Panitia perlu dilibatkan dalam PNPM Mandiri Perkotaan?     1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut ...
2. Aspek Manajemen dan Teknis Kegiatan :         a) Jumlah Total dana BLM PNPM yang diajukan dalam proposal tidak         ...
III. KOMPONEN KEGIATAN LINGKUNGAN   Jenis kegiatan lingkungan atau infrastruktur atau sarana & prasarana yang   dibangun o...
(pasir) dan campuran aspal panas sebagai pengikat diantara tiap lapisan      dan dipadatkan sebagai lapis penutup.   3. La...
3.3. JEMBATAN   Jembatan adalah suatu bangunan konstruksi di atas sungai atau jurang yang   digunakan sebagai prasarana la...
Prasarana air bersih dikelompokkan dalam dua sistem yaitu ;   1. Sistem Komunal, Efisien diterapkan untuk pelayanan lebih ...
Jenis bak penampung terdiri dari : Fibre glass, Pasangan bata dan       Ferrocement. Bangunan Hidran umum terdiri dari : p...
PDAM yang didistribusikan melalui mobil-mobil tangki. Mengingat kuantitas       air yang ditampung terbatas, air ini hanya...
3.10 PRASARANA PERUMAHAN/PERMUKIMAN   Prasarana/kegiatan lingkungan permukiman yang dibangun dalam PNPM   merupakan jenis ...
DIAGRAM : RINCIAN JENIS SARANA & PRASARANA BESERTA SATUAN PENGUKURANNYA   Prasarana Jalan &                Prasarana      ...
IV. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN       LINGKUNGAN                                                     Secara umum mekani...
k) Pembuatan Rencana Pengadaan Bahan/Alat’            l) Penyusunan Struktur Organisasi & Tim Pelaksana Pekerjaan;        ...
DIAGRAM-1 : MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA (TINGKAT KELURAHAN/DESA)                      SI...
V. LANGKAH LANGKAH PENYUSUNAN USULAN      KEGIATAN LINGKUNGAN            Sejalan dengan uraian umum mekanisme pelaksanaan ...
Diagram-2. Langkah-langkah Penyusunan Usulan Kegiatan Lingkungan            PJM/           RENTA                          ...
1. PENYEDIAAN LAHAN          Untuk mewujudkan bangunan sarana dan prasarana yang telah disepakati          bersama oleh ma...
Partisipatif, melibatkan semua pihak (termasuk yang terkena                 dampak/pemiliknya) dalam proses/forum pengambi...
Proses pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara partisipatif dengan          langkah-langkah kegiatan adalah sebagaimana ...
Diagram Proses Penyediaan Lahan Lokasi Infrastruktur                                                                      ...
a. Hibah : Surat Pernyataan Hibah, Surat Pelepasan Hak Milik, Surat                 Permohonan Pemisahan Hak Milik dari Pe...
Jadwal dan Urutan kegiatan;              Pembentukan Tim Survey dan pembagian tugas masing-masing;              Kebutuhan ...
1). Survai Teknis Perencanaan Jalan       Langkah-langkah pelaksanaan survey teknis-nya adalah sebagai berikut :       a. ...
2. Buat Inventarisasi kondisi bangunan yang berisi kondisi baik, perlu          perbaikan, perlu diganti.       3. Untuk p...
7. Apabila tersedia peralatan, maka ukur parameter kualitas air seperti         suhu, derajat keasaman, dll;      8. Ukur ...
Jenis   No Sumber                       Data yang diperlukan                               Keterangan      Air Baku    4 A...
Masalah                      AlternatifNo       Parameter                                                                 ...
Aliran       Fluktuasi                                                 MUSIM  Liter/d      Musiman         Musim basah    ...
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Buku 1 infra
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Buku 1 infra

2,120 views

Published on

Buku 1 infra

  1. 1. 1 BAGIAN 1PERSIAPAN & PERENCANAAN TEKNIS(PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN)
  2. 2. KATA PENGANTARKegiatan Lingkungan yang dilaksanakan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat(KSM) merupakan salah satu bagian pelaksanaan yang didanai program PNPMMandiri Perkotaan secara stimulan untuk mengentaskan dan memperbaikikualitas hidup masyarakat miskin. PNPM Mandiri Perkotaan hanyamenyediakan alternative kegiatan pembangunan lingkungan, namun masyarakatsendiri yang menentukan jenis dan bentuk kegiatan prasarana dan sarana agarsejalan dengan kebutuhan dalam rangka pengentasan kemiskinan.Pelaksanaan seluruh tahapan pembangunan kegiatan prasarana dan saranalingkungan yang meliputi perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan perludidukung dengan berbagai kriteria teknis sehingga dapat tepat sasaran,terlaksana dengan baik, memiliki umur kelayakan yang optimal untukmendukung pemanfaatan sesuai dengan harapan P2KP khususnya PNPMMandiri Perkotaan. Untuk mencapai hal tersebut maka petunjuk pelaksanaanberupa supplemen teknis pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana mutlakuntuk diberikan, dipahami dan dilaksanakan seluruh pelaku kegiatan lingkungan.Supplemen Teknis Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana Lingkungandibuat sebagai acuan bagi pelaku kegiatan lingkungan yang juga mengatur hal-hal teknis yang wajib dilaksanakan pelaku agar proses perencanaan,pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan berjalan baik dan tepat sasaransesuai dengan program pengentasan kemiskinan melalui PNPM MandiriPerkotaan.Melalui buku Supplemen Teknis ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan prasaranadan sarana lingkungan bagi masyarakat miskin dalam rangka programpenanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku secaraefektif dan optimal.Semoga bermanfaat Jakarta, Agustus 2008 Direktur Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Budi Yuwono P
  3. 3. DAFTAR ISI Daftar Isi .................................................................................................... i I. PENDAHULUAN.................................................................................. 1 1.1 Maksud dan Tujuan ...................................................................... 1 1.2 Ruang Lingkup ............................................................................. 2 II. KSM LINGKUNGAN ............................................................................ 2 2.1 Pengertian KSM ........................................................................... 2 2.2 Mengapa KSM Perlu Dilibatkan ................................................... 3 2.3 Peran KSM Lingkungan ............................................................... 3 2.4 Kriteria Kelayakan KSM Lingkungan ............................................ 3 III. KOMPONEN KEGIATAN LINGKUNGAN ........................................... 5 IV. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN ................................... 13 V. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN USULAN ........................... 16 5.1 Penyediaan Lahan ..................................................................... 18 5.2 Survey Teknis Prasarana ........................................................... 22 5.3 Survey & Investigasi Swadaya Masyarakat ............................... 31 5.4 Survey & Investigasi Harga Satuan ............................................ 32 5.5 Survey Calon Tenaga Kerja ........................................................ 35 5.6 Rembug Warga Kesepakatan Swadaya .................................... 36 5.7 Rembug Warga Kesepakatan Harga Satuan ............................. 37 5.8 Pembuatan Desain & Gambar Rencana..................................... 39 5.9 Pengamanan Dampak Lingkungan ............................................ 46 5.10 Perhitungan RAB ...................................................................... 49 5.11 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan ........................................... 67 5.12 Penyusunan Rencana Pengadaan .......................................... 74 5.13 Pembentukan Organisasi Lapangan ........................................ 77 5.14 Pernyataan Kesanggupan Pemeliharaan ................................ 80 5.15 Susunan Dokumen Proposal .................................................... 81 VI. TATA CARA VERIFIKASI USULAN KEGIATAN ............................. 81 6.1 Mekanisme & Pembagian Tugas Tim ........................................ 82 6.2 Langkah-langkah Teknis Pelaksanaan ...................................... 82 LAMPIRAN : 1. SURVEY SEDERHANA UNTUK JALAN & CONTOH FORMULIR SURVEY 2. CONTOH FORMULIR SURVEY & BA KESEPAKATAN HARGA SATUAN 3. REFERENSI DAFTAR UJI IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN 4. OUTLINE PROPOSAL KSM LINGKUNGAN 5. CONTOH FORMULIR & BA VERIFIKASI KEGIATAN LINGKUNGANBagian-1 : Persiapan & Perencanaan TeknisKegiatan Pembangungan Sarana & Prasarana (i)
  4. 4. I. PENDAHULUAN Persiapan & perencanaan teknis merupakan salah satu tahapan (tahap awal) kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana. Yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KSM dalam rangka Penyusunan Usulan Kegiatan Sarana & Prasarana sebelum melaksanakan proses pelaksanaan pembangunan (fisik/konstruksi) sarana & prasarana. Keseluruhan proses kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Dokumen yang disebut Doumen Proposal Usulan Kegiatan KSM. Kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat bagi KSM Lingkungan, terutama : a) Untuk mendapatkan usulan kegiatan yang baik dan layak secara teknis, keuangan dan aman terhadap lingkungan & sosial (safeguards); b) Untuk memampukan masyarakat dalam membuat rencana pelaksanaan kegiatan; c) Memenuhi persyaratan bagi Panitia untuk melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan; Baik KSM sebagai Pelaksana Kegiatan Lingkungan maupun Kegiatan Lingkungan yang diusulkan oleh KSM untuk dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Program. 1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari buku ini adalah untuk dijadikan pegangan dalam pelaksanaan Persiapan & Perencanaan Teknis, khususnya dalam rangkaian kegiatan Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan KSM Lingkungan dalam rangka memenuhi persyaratan pelaksanaan kegiatan lingkungan program PNPM Mandiri Perkotaan. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Persiapan & Perencanaan Teknis, khususnya dalam rangkaian kegiatan Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan KSM Lingkungan agar memenuhi ketentuan teknis dan administrasi kegiatan sesuai dengan persyaratan kegiatan lingkungan yang telah ditetapkan program PNPM Mandiri Perkotaan. 2. RUANG LINGKUP Buku ini mencakup maksud, tujuan, ruang lingkup, ketentuan-ketentuan Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan Lingkungan, yang mencakup : Organisasi KSM Lingkungan, Komponen Kegiatan Lingkungan, Mekanisme Umum Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan, Langkah-langkah teknis Penyusunan Usulan Kegiatan dan Tatacara Verifikasi Kelayakan Usulan Kegiatan Lingkungan. Buku ini juga sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan PAKET maupun ND yang sumber dananya berasal dari BLM, khususnya kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Bagian II, Persyaratan Kelayakan Teknis Kegiatan, Bagian III Komponen Kegiatan, Bagian V, semua Kegiatan Perencanan Teknis (kecuali PAKET yang harus menyesuaikan kegiatan Pernyataan Kesanggupan O&P dan dapat menggunakan Formulir Pengamanan Dampak Lingkungan bila tidak memerlukan proses UPL/UKL) dan Bagian VI, khususnya komponen Verifikasi pada Aspek Manajemen & Kelayakan Teknis Kegiatan.Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 1
  5. 5. II. KSM LINGKUNGAN1. Pengertian KSM/Panitia Kelompok Swadaya Masyarakat disingkat KSM adalah kumpulan orang/masyarakat yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan PANITIA adalah sebutan bagi KSM yang mengelola kegiatan Lingkungan (pembangunan sarana dan prasarana) dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. Panitia merupakan suatu kelompok kemasyarakatan yang ada di kel/desa setempat, bukan di kel/desa lain. Kelompok ini tumbuh dan berkembang serta diakui keberadaannya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. KSM/PANITIA ini dapat merupakan kelompok swadaya yang sudah tumbuh sejak lama atau baru dibentuk karena adanya kesamaan kepentingan dan kebutuhan dalam kelompok tersebut. Jadi bukan organisasi yang dibentuk karena mengejar keuntungan (finansial) dari melaksanakan kegiatan proyek PNPM Mandiri Perkotaan. KSM yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri Perkotaan mempunyai filosofi, yaitu ”KSM adalah Yang Mengusulkan/Merencanakan, Melaksanakan dan Memanfaatkan & Memelihara Sarana dan prasarananya sendiri”. Artinya bahwa KSM sendirilah yang merencanakan kegiatannya, melaksanakan proses pembangunan apa yang sudah direncanakannya dan memanfaatkan & memelihara hasil kegiatan pembangunan (sarana & prasarana) yang telah dibangunnya. KSM/PANITIA dibentuk oleh masyarakat dan beranggotakan masyarakat itu sendiri. Organisasi ini biasanya dibentuk berdasarkan kepentingan tertentu atau sebagai wadah bagi suatu kelompok yang ada dalam masyarakat. Organisasi kemasyarakatan ini misalnya, Lembaga Adat, Karang Taruna, PKK, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Pedagang dan sejenisnya yang sungguh – sungguh mengemban dan mengupayakan perwujudan kepentingan masyarakat desa/kelurahan. KSM bisa merupakan pengembangan dari organisasi kemasyarakatan yang sudah ada atau pembentukan organisasi baru. Tatacara pembentukan/pengembangan KSM dapat dilihat dalam buku Pedoman Teknis Pembentukan/Pengembangan KSM PNPM Mandiri Perkotaan.Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 2
  6. 6. 2. Mengapa KSM/Panitia perlu dilibatkan dalam PNPM Mandiri Perkotaan? 1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan sarana & prasarana di wilayahnya. 2. Meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat baik dalam hal pengelolaan pembangunan yang bersifat teknis maupun dalam hal berorganisasi. 3. Menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap prasarana yang akan dibangun. 4. Memberikan peluang dan kesempatan berfungsinya gerakan keswadayaan modal masyarakat untuk turut serta di dalam proses pembangunan, seperti menyumbangkan tanah atau tanaman yang terkena proyek, sumbangan bahan/alat yang dibutuhkan, ikut bekerja langsung, dll. 5. Dalam rangka lebih mendaya gunakan dan melibatkan organisasi/lembaga kemasyarakatan yang ada terkait dengan pembangunan daerahnya (kel/desa). 3. Peran KSM/PANITIA pada tahap Persiapan & Perencanaan Pembangunan Infrasrtuktur Peran KSM/Panitia dalam tahap kegiatan Persiapan & Perencanaan Teknis kegiatan pembangunan sarana & prasarana, antara lain adalah : 1. Membangun/Mengembangkan Organisasi KSM/PANITIA; 2. Melakukan Perencanaan Teknis Pembangunan sarana & prasarana; 3. Mensosialisasikan program PNPM; 4. Mendorong masyarakat untuk berswadaya dalam pelaksanaan dan pemeliharaan sarana & prasarana yang dibangun diwilayahnya; 4. Kriteria bagi KSM sehingga terpilih menjadi pelaksana kegiatan Kriteria kelayakan Panitia untuk menjadi pelaksana kegiatan pembangunan sarana & prasarana, dapat dilihat dari dua aspek yang harus dipenuhi dari Aspek Organisasi KSM dan Manajemen & Teknis Kegiatannya, yaitu : 1. Aspek Organisasi : a) Memiliki struktur organisasi pengurus, anggota dan aturan main organisasinya; b) Anggota KSM minimal 30% adalah perempuan; c) Mendaftarkan diri pada BKM/LKM setempat dan Dinyatakan Layak oleh BKM/LKM; d) Merupakan Pemanfaat & Pemelihara Infrastruktur yang dibangun;Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 3
  7. 7. 2. Aspek Manajemen dan Teknis Kegiatan : a) Jumlah Total dana BLM PNPM yang diajukan dalam proposal tidak melampaui Rp. 50 Juta per KSM; b) Mempunyai Rencana Kerja Pelaksanaan, seperti RAB, Jadwal, Organisasi & Tim Pelaksa Pekerjaan dan cukup ketersediaan tenaga kerja yang akan terlibat; c) Memiliki atau mampu menyediakan tenaga yang berpengalaman, atau mampu membaca gambar kerja atau memiliki ketrampilan teknis konstruksi yang ditempatkan dalam Tim Pelaksana sebagai Koordinator/Ketua Tim atau Pelaksana Lapangan (minimum 1 orang dengan pengalaman sebagai Tukang atau Mandor); d) Prasarana yang diusulkan tercantum didalam dokumen Renta/PJM- Pronangkis. KSM tidak diperbolehkan melakukan perubahan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dari Renta/PJM. Perubahan jenis kegiatan hanya boleh dilakukan karena suatu alasan tertentu/terpaksa melalui Kesepakatan Musyawarah BKM/LKM yang melibatkan seluruh warga (Ada Berita Acara Perubahan Kegiatan); e) Tidak bertentangan dengan Daftar Kegiatan Terlarang; f) Tidak berpotensi menimbulkan Dampak Negatif (merusak) terhadap Lingkungan dan Sosial; e) Desain/perencanaan teknis harus aman dan dapat tahan lama (sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh instansi teknis, seperti PU); f) Dapat dilaksanakan oleh Panitia (secara langsung atau melalui kerjasama dengan pihak ketiga); g) Waktu pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan sesuai ketentuan program; h) Mempunyai potensi swadaya masyarakat baik untuk tahap pelaksanaan maupun tahap pemeliharaannya; i) Prasarana yang akan dibangun tidak sedang dibangun oleh Pemerintah atau program lain; j) Khusus, Untuk sarana dan prasarana yang bersifat kompleks atau berteknologi tinggi, maka pelaksanaan kegiatannya harus mendapat persetujuan Tim KMW atau instansi teknis terkait (seperti PU) didaerah setempat;Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 4
  8. 8. III. KOMPONEN KEGIATAN LINGKUNGAN Jenis kegiatan lingkungan atau infrastruktur atau sarana & prasarana yang dibangun oleh KSM/PANITIA dalam PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya bersifat sangat luwes (flexible) sesuai usulan/kebutuhan masyarakat, terutama kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana/prasarana perumahan dan permukiman baik untuk kepentingan umum (kolektif) maupun kepentingan individu masyarakat miskin (Individual). Semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut haruslah memenuhi persyaratan kelayakan teknis kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada kriteria kelayakan teknis kegiatan yang diusulkan oleh KSM/PANITIA (lihat poin (d) s/d (k) pada aspek Manajemen & Teknis Kelayakan KSM/PANITIA diatas). Secara umum jenis – jenis sarana/prasarana yang dibangun dalam PNPM Mandiri Perkotaan, antara lain, meliputi : 3.1. JALAN dan Bangunan Pelengkapnya Jalan disini adalah jalan yang dapat berfungsi sebagai penghubung antar desa/kelurahan atau ke lokasi pemasaran, atau berfungsi sebagai penghubung hunian/perumahan, serta juga berfungsi sebagai penghubung desa/kelurahan ke pusat kegiatan yang lebih tinggi tingkatannya (kecamatan/kab/kota). Jalan dibangun atau ditingkatkan untuk membangkitkan manfaat-manfaat bagi masyarakat, seperti : Membuka isolasi; Mempermudah pengiriman sarana produksi; Mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar, baik yang di desa maupun yang diluar, dan Meningkatkan jasa pelayanan sosial, termasuk kesehatan, pendidikan dan penyuluhan. Jenis-jenis konsrtuksi jalan dibedakan atas 3, yaitu Jalan Tanah, Jalan Diperkeras dan Jalan Beraspal. Jalan Tanah, merupakan badan jalan tanah yang tidak diberikan lapis perkerasan sebagai penutup dan dipadatkan. Jalan ini dapat merupakan jalan tanah didaerah galian atau didaerah timbunan. Untuk dapat melindungi badan jalan dari pengaruh lalu lintas atau perubahan alam, maka diatas badan jalan diberi lapisan perkerasan (Jalan Diperkeras dan Jalan Beraspal). Jenis lapis perkerasan yang umum dipergunakan dalam pembangunan jalan adalah : Jalan Beraspal : 1. Lapis Permukaan Buras (Pelaburan Aspal), merupakan hasil penyiraman/penyomprotan aspal diatas permukaan jalan, kemudian ditabur dengan pasir dan dipadatkan sebagai lapis penutup. 2. Lapis Penetrasi Makadam (Lapen), dimana bahan perkerasan terdiri dari susunan batu pokok (3-5cm), batu pengunci (1-2cm) dan batu penutupBagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 5
  9. 9. (pasir) dan campuran aspal panas sebagai pengikat diantara tiap lapisan dan dipadatkan sebagai lapis penutup. 3. Lapis Asbuton Agregat (Lasbutag), dimana bahan perkerasan terdiri dari campuran agregat kasar (batu 3-5cm), agregat halus (batu 2-3cm), bahan pelunak/peremaja dan aspal buton yang dicampur secara dingin sebagai pengikat dan dipadatkan sebagai lapis penutup. Lingkup pekerjaan Pembangunan Jalan Beraspal dibatasi dengan prioritas (1). Perbaikan jalan beraspal yang telah ada (2). Peningkatan jalan Diperkeras yang telah ada. Jalan Diperkeras : 4. Perkerasan sirtu/kerikil (pasir campur batu), dimana bahan perkerasan Sirtu terdiri dari campuran pasir batu yang langsung diambil dari alam (sungai) atau campuran antara kerikil ukuran 2 – 5 cm dengan pasir urug. Ketebalan minimum perkerasan Sirtu ini adalah 10 cm. 5. Perkerasan batu belah (telford), terdiri atas pasir urug, batu belah, batu pengisi dan batu tepi. Batu belah disusun sesuai dengan spesifikasi diatas alas pasir urug dengan ketebalan 20 cm. Badan jalan harus sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pasir dihamparkan. Perkerasan Telford harus bebas dari akar, rumput atau sampah dan kotoran lain. Untuk ketebalan pasir urug minimal 3 cm. 6. Perkerasan Makadam Ikat Basah (Waterbound Macadam), bahan perkerasan Makadam terdiri atas agregat pokok ukuran 3 - 5 cm, agregat pengunci dengan ukuran 1 – 2 cm dan pasir penutup. 7. Perkerasan Beton Tumbuk (Rabat Beton), dibuat dari bahan semen pasir dan kerikil dengan perbandingan campuran 1 semen : 3 pasir : 5 kerilil/batu pecah. Perkerasan ini dipergunakan untuk jalan lingkungan/permukiman atau di daerah yang tanah dasarnya labil, mudah pecah, lembek, pada turunan/tanjakan dan diatas singkapan batu. Tebal perkerasan rabat beton ini minimal 7 cm. Bangunan Pelengkap Jalan Infrastruktur Bangunan Pelengkap Jalan dapat berupa (1). Gorong-gorong yang berfungsi untuk mengalirkan air yang melewati badan jalan dan (2) Penahan Lereng/Tebing Jalan yang berfungsi untuk menahan terjadinya kelongsoran tanah ke badan jalan atau kelongsoran badan jalan dan (3). saluran samping jalan. Penjelasan lebih detail system dan spesifikasi Jalan mengacu pada Pedoman Sederhana Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang Jalan- Dep. PU, 1996. 3.2. DRAINASE Kegiatan drainase disini dapat meliputi saluran pembuangan air hujan di permukiman, termasuk sumur resapan.Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 6
  10. 10. 3.3. JEMBATAN Jembatan adalah suatu bangunan konstruksi di atas sungai atau jurang yang digunakan sebagai prasarana lalu lintas darat. Tujuan dari pembangunan jembatan di perdesaan adalah untuk sarana penghubung pejalan kaki atau lalu-lintas kendaraan ringan di perdesaan. Konstruksinya sederhana dengan mempertimbangkan sumberdaya setempat (tenaga kerja, material, peralatan, teknologi) sehingga mampu dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Jenis jembatan dikembangkan antara lain terdiri dari : (1). Jembatan Beton, Pelimpas/Bronjong/Batu; Jembatan Gantung; Jembatan Gelagar Besi; Jembatan Kayu, dll. Penjelasan lebih detail system dan spesifikasi Jembatan mengacu pada Pedoman Sederhana Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang Jalan- Dep. PU Tahun 1996 . 3.4. PRASARANA IRIGASI (BANGUNAN AIR) Irigasi yang dimaksud disini adalah irigasi yang dikelola oleh masyarakat. Tujuan pembangunan jaringan irigasi perdesaan, yaitu; Meningkatkan produksi pangan terutama beras. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan air irigasi. Meningkatkan intensitas tanam. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan jaringan irigasi perdesaan. Lingkup pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi sederhana dibatasi dengan prioritas sebagai berikut : 1. Perbaikan/ rehabilitasi jaringan irigasi yang telah ada. 2. Peningkatan irigasi perdesaan yang telah ada. 3. Pembangunan baru irigasi perdesaan. Jenis infrastruktur Bangunan Pengairan/Irigasi yang dapat dibangun antara lain : Embung, Bendung Cerucuk, Bendung Bronjong, Saluran Pembawa & Boks Bagi, Bangunan Pelindung Pantai Sederhana dgn Turap, Bangunan Penahan Longsoran Tanah, dll. Standar Irigasi mengacu pada Pedoman Teknis Sederhana Pembangunan Bangunan Pengairan untuk Perdesaan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang Pengairan - Dep. PU Tahun 1995. 3.5. PRASARANA AIR BERSIH Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Pembangunan prasarana Air Bersih ini bersifat mendekatkan akses air bersih dan atau memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat desa, khususnya warga miskin.Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 7
  11. 11. Prasarana air bersih dikelompokkan dalam dua sistem yaitu ; 1. Sistem Komunal, Efisien diterapkan untuk pelayanan lebih dari 20 KK. Jenis prasarana pendukung antara lain : Pelindung Mata Air (PMA); Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS), seperti SPL/SKNT; Sumur Bor (SBR); Hidran Umum (HU); Perpipaan, dll 2. Sistem Individual, Dapat melayani 1-4 KK, jaraknya kurang dari 100 m. Jenis prasarana pendukungnya antara lain : Sumur Gali (SGL); Sumur Pompa Tangan (SPT); Penampung Air Hujan (PAH) Sistem air bersih sangat ditentukan oleh sumber airnya, karena itu survey sumber air harus dilakukan secara hati-hati dan teliti. a) Pembuatan Perlindungan Mata Air (PMA) Yang dimaksud dengan PMA adalah bangunan yang dibangun untuk melindungi mata air terhadap pencemaran yang dilengkapi dengan bak penampung. Bak Penampung adalah bangunan bak kedap air yang berfungsi sebagai penampung air dari mata air sebelum di distribusikan ke masyarakat. Bak penampung dilengkapi dengan penguras, pipa masuk, pipa keluar, pipa peluap dan meter air. PMA dapat dilengkapi dengan bangunan penangkap yaitu bangunan yang berfungsi sebagai penangkap dan pengumpul dari mata air. b) Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS) Yang dimaksud dengan IPAS adalah bangunan pengolah air baku yang mampu mengolah air dengan tingkat kekeruhan kurang dari 150 NTU menjadi bersih secara sederhana untuk pelayanan secara komunal. Kata sederhana diartikan sebagai : Mudah dalam pelaksanaan pembuatan, Murah dalam pembiayaan, Murah dan mudah dalam operasi dan pemeliharaan IPAS. c) Sumur Bor (SBR) SBR adalah sarana penyediaan air bersih berupa sumur dalam yang dibuat dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan. Sumur bor direncanakan apabila penggunaan sumur pompa tangan tidak bisa dilakukan. Untuk pembangunan sumur bor ini harus ada data potensi air tanah dalam dari dan yang direkomendasikan dari instansi berwenang (seperti P2AT, Dinas Pertambangan, Dinas Sumber Daya Air setempat). Selama proses pelaksanaan pengoboran, harus dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pengawasan. d) Hidran Umum (HU) Hidran umum adalah sarana penyediaan air bersih yang sumbernya berasal dari air permukaan yang dialirkan melalui perpipaan ke tempat atau distribusi yang bersifat komunal.Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 8
  12. 12. Jenis bak penampung terdiri dari : Fibre glass, Pasangan bata dan Ferrocement. Bangunan Hidran umum terdiri dari : pondasi, bak penampungan air , lantai dan saluran drainase; Bentuk hidran umum merupakan pemasangan keran dengan diameter tertentu didalam satu areal pemukiman yang dilengkapi dengan lantai yang dapat dipergunakan sebagai sumber air minum dan untuk kegiatan mencuci. Perencanaannya direncanakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa kekeluarga (komunal). e) Sistem Perpipaan Sistem penyediaan Air Bersih Perpipaan merupakan jaringan pengaliran (transmisi) air bersih melalui pipa dari bangunan pengambil (sumber air baku) sampai ke pelanggan (SR dan HU) secara gravitasi maupun pompa. Bangunan dan perlengkapan system perpipaan ini terdiri atas : 1. Bangunan pengambil air baku (intake, sumur bor, bronkaptering); 2. Jaringan pipa transmisi dan pipa distribusi; 3. Bangunan penunjang seperti reservoir, Bak pelepas tekan, instalasi pengolah air minum, rumah jaga, dll. 4. Perlengkapan pipa seperti : katup (valve), meter air, katup udara, katup penguras, dll; 5. Bangunan Pelayanan, seperti Sambungan Rumah (SR), HU; 6. Jembatan pipa (siphon). f) Sumur Gali (SGL) Sumur gali adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah dari akifer yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air bersih dan mampu menghasilkan air sebanyak minimal 400 liter setiap hari per keluarga atau harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya. g) Sumur Pompa Tangan (SPT) SPT adalah sarana penyediaan air bersih berupa sumur yang dibuat dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan. Pengambilan air baku dilakukan dengan menghisap atau menekan air kepermukaan tanah dengan menggunakan pompa yang digerakkan dengan tangan dan biasa disebut dengan pompa tangan. h) Penampungan Air Hujan (PAH) Yang dimaksud dengan PAH adalah tangki untuk menampung dan menyimpan air hujan yang akan dipergunakan selama musim kemarau dengan sistem individual. Fungsi utama tangki ini adalah untuk menampung air hujan yang ditangkap oleh atap rumah dan disalurkan melalui talang pada musim hujan dan akan digunakan pada musim kemarau. Disamping itu tangki ini juga digunakan untuk menampung air bersih lain seperti dariBagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 9
  13. 13. PDAM yang didistribusikan melalui mobil-mobil tangki. Mengingat kuantitas air yang ditampung terbatas, air ini hanya akan digunakan untuk keperluan air minum saja. Direncakan untuk memenuhi kebutuhan 1 keluarga (bukan fasilitas umum) dan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air + 30 liter/orang/hari. 3.6 PRASARANA MANDI, CUCI, KAKUS Dapat berupa MCK Umum (Komunal) dan Jamban/WC Keluarga (Individual). MCK dapat dibedakan atas 2, yaitu; 1. MCK umum permukiman, adalah suatu sarana atau fasilitas umum pada lingkungan pemukiman yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga (10 – 25 jiwa), untuk mandi, cuci dan buang air dilokasi tertentu yang terdiri dari bangunan bawah yang berupa cubluk atau tangki resapan. 2. MCK pelayanan umum, adalah suatu sarana atau fasilitas umum didaerah komersial (pasar, pertokoan atau stasiun) yang digunakan bersama oleh beberapa jiwa (10-25 jiwa) untuk mandi, cuci dan buang air dilokasi tertentu yang terdiri dari bangunan bawah berupa cubluk atau tangki resapan. 3.7. PRASARANA PERSAMPAHAN Prasarana persampahan yang dimaksudkan disini adalah prasarana persampahan dilingkungan permukiman yang mencakup rumah sampah (termasuk TPS) dan Gerobak sampah. 3.8. PRASARANA KESEHATAN Kegiatan yang berkaitan dengan upaya kesehatan yang berbasis masyarakat (UKBM) yang dikembangkan dalam PNPM Perkotaan antara lain: Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos bersalin desa (Polindes), dalam cakupan layanan wilayah kelurahan/desa. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan atau renovasi atau pembangunan baru prasarana pelayanan kesehatan disini harus dikoordinasikan (termasuk desain dan penataan ruang) dan tidak bertentangan dengan kebijakan/perencanaan umum dari dinas Kesehatan/sektor terkait di daerah. 3.9. PRASARANA PENDIDIKAN Kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana/prasarana pendidikan disini diprioritaskan pada perbaikan atau renovasi pembangunan baru prasarana pendidikan yang ada ditingkat kelurahan/desa, mencakup renovasi/pembangunan baru bangunan Taman Kanak-kanan (TK), Renovasi Sekolah Dasar/Madrasah dan Sekolah Menengah Pertama/MTs. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan atau renovasi prasarana pendidikan disini harus dikoordinasikan dan tidak bertentangan dengan kebijakan/perencanaan umum dari dinas/sector terkait di daerah.Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 10
  14. 14. 3.10 PRASARANA PERUMAHAN/PERMUKIMAN Prasarana/kegiatan lingkungan permukiman yang dibangun dalam PNPM merupakan jenis prasarana/kegiatan yang bersifat individu bagi masyarakat miskin, misalnya perbaikan dan pembangunan prasarana rumah tangga (renovasi rumah warmis, dll). 3.11. PRASARANA PENERANGAN UMUM Prasarana/kegiatan lingkungan penerangan umum yang dibangun dalam PNPM merupakan jenis prasarana/kegiatan yang bersifat umum/kepentingan umum bagi masyarakat miskin yang pengelolaannya dilakukan sendiri oleh masyarakat, bentuk kegiatannya dibatasi pada penerangan jalan/tempat umum (Tiang + Lampu) dan Pembangkit Listrik (Genset/PLTM + Jaringan + Rumah Genset). 3.12 PRASARANA PERDAGANGAN Prasarana/kegiatan Perdagangan yang dibangun dalam PNPM Mandiri Perkotaan merupakan jenis prasarana/kegiatan yang bersifat umum/kepentingan umum bagi masyarakat miskin, misalnya Pasar Desa (termasuk Kios didalamnya) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 3.13 TAMBATAN PERAHU Yang dimaksud dengan tambatan perahu adalah tempat untuk mengikat/ menambat perahu-perahu saat berlabuh. Fungsi tambatan perahu sebagai tempat untuk mengikat perahu saat berlabuh dan tempat penghubung antar 2 tempat yang dipisahkan oleh laut, sungai maupun danau. Terdapat 2 tipe tambatan perahu; terdiri dari : 1. Tambatan tepi, digunakan apabila dasar tepi sungai atau pantai cukup dalam, dibangun searah tepi sungai atau pantai. 2. Tambatan dermaga, digunakan apabila dasar sungai atau pantai cukup landai, dibangun menjalar ketengah. Secara lebih rinci pengelompokan prasarana dan jenis komponen kegiatan lingkungan beserta satuan pengukurannya sebagaimana diuraikan pada diagram berikut :Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 11
  15. 15. DIAGRAM : RINCIAN JENIS SARANA & PRASARANA BESERTA SATUAN PENGUKURANNYA Prasarana Jalan & Prasarana Prasarana Prasarana Penerangan Bangunan Air/ Prasarana Prasarana Pelengkapnya MCK Persampahan Air Bersih Umum Irigasi Perdagangan Perumahan Tanah Mandi, Wadah Sumur Gali Penerangan Box Pasar Rehab Rabat Beton Cuci Kakus Besi Sumur P. Umum Unit Pengambil Tempat Rumah Unit Unit Unit Sirtu/Kerikil Jamban/ Wadah Ps Tangan (Kabel +Tiang Bebas Pelelangan Warga Meter Makadam Kakus Unit Bata/Batu Unit Penampung + Lampu) Sal. Ikan (TPI) Miskin Unit Telford TPS Air Hujan Pemb. Listrik Pembawa & Aspal Gerobak Hidran (Genset/PLTM Meter Box Bagi Drainase +Jaringan + Paving Blok Sampah Umum Sal. Permukiman Rmh Genset) Tembok Meter/ Air Bersih Pembuang Penhan Beton Sal. Pas. Km Perpipaan Bend. Turap Kayu Bata/Batu Penangkap Cerucuk Meter Tembok Ps Sal. Mata Air Bend. Meter Bata/Batu Tanah Instalasi Bronjong Meter Bronjong Sal. Pengolah Unit Pintu Air Sal. Ps. Bata/ Beton Unit Air Embung/ Sederhana Unit Batu Sumur Waduk Unit (SPL/SKNT) Saluran Resapan Tanah Sumur Bor Saluran Beton Kran Umum Gorong2Meter/Unit Beton/Plat Prasarana Jembatan Prasarana Prasarana Prasarana Kayu Kesehatan Pendidikan Lain-Lain Baja/pipa besi Meter Beton Taman Poskesdes Balai Pelimpas Kanak2 Unit Pertemuan Gantung Unit Posyandu Rehab. Warga Polindes Unit SD … ……. Prasarana T. Perahu Rehab. SMPUnit Tambatan Perahu Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 12
  16. 16. IV. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN LINGKUNGAN Secara umum mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh KSM/PANITIA dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sarana & prasarana, mencakup 3 tahapan yaitu a). Tahap Persiapan & Perencanaan Teknis, b). tahap pelaksanaan pembangunan dan c). tahap pasca konstruksi (pemanfaatan & pemeliharaan). Masing-masing tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan dan Perencanaan Teknis, mencakup : a. Mengikuti Pelatihan-pelatihan/Coaching yang diselenggarakan oleh Tim KMW & UPL b. Pengorganisasian KSM/Panitia : Pada tahap ini, KSM/Panitia pada dasarnya melaksanakan kegiatan–kegiatan persiapan organisasi KSM/Panitia agar dapat mengikuti atau melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di Kelurahan/desanya. Beberapa kegiatan yang harus dilakukan disini adalah mencakup : a) Pembentukan/Pengembangan Organisasi KSM/Panitia; b) Pendaftaran KSM/Panitia ke BKM/LKM; c) Registrasi KSM/Panitia oleh BKM/LKM : KSM/Panitia mendapatkan nomor registrasi/pendaftaran sebagai calon pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur. c. Perencanaan Teknis/Penyusunan Usulan Kegiatan : pada tahap ini KSM/Panitia melaksanakan/membuat rencana teknis kegiatan yang lebih rinci dan detail yang menjadi muatan/substansi usulan kegiatan KSM. Beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh KSM/Panitia pada tahap ini mencakup : d) Penyediaan Lahan, e) Survey dan Identifikasi : dilakukan untuk Swadaya Masyarakat, Teknik Infrastruktur, Harga Satuan Upah/Bahan/Alat, serta Calon Tenaga Kerja; f) Dokumentasi (Photo-photo) Infrastruktur kondisi awal/nol prosen (0%); g) Pembuatan Desain/gambar-gambar perencanaan sederhana; h) Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial i) Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Pekerjaan; j) Pembuatan Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 13
  17. 17. k) Pembuatan Rencana Pengadaan Bahan/Alat’ l) Penyusunan Struktur Organisasi & Tim Pelaksana Pekerjaan; m) Penyusunan Dokumen Proposal Pelaksanaan Kegiatan. Keseluruhan kegiatan tahap ini pada dasarnya adalah merupakan serangkaian kegiatan penyusunan usulan kegiatan (Proposal). 2. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (Tahap Konstruksi) : a. Persiapan Pelaksanaan Konstruksi, meli[uti kegiatan : a) Membentuk Struktur Organisasi & Pengurus Pemanfaatan & Pemeliharaan (Pengelola) prasarana (termasuk rencana kerja dan aturan mainnya); b) Mengikuti Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K); c) Melaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana kegiatan Lingkungan (SPPD-L); d) Mengikuti Kegiatan Coaching/Pelatihan Teknis dan Administrasi atau On The Job Trainning yang diselenggarakan oleh Tim Fasilitator dan UPL; e) Pembuatan & Pemasangan Papan Nama Kegiatan dilokasi proyek; f) Sosialisasi Kegiatan KSM/Panitia kepada warga. b. Pelaksanaan Konstruksi; Pada tahap ini, KSM/panitia melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi : a) Pencairan Dana (Uang Muka dan Termin) b) Mobilisasi Tenaga Kerja/Bahan/Alat; c) Melaksanakan kegiatan pembangunan Prasarana/fisik; d) Supervisi kegiatan Konstruksi e) Musyawarah Pengadaan Bahan dan Alat (bila ada); f) Membuat Administrasi/Laporan Harian, Mingguan; g) Membuat Dokumentasi (Photo-photo) kondisi 50%, 100%; h) Pemantauan Dampak Lingkungan kondisi 50%, 100%; i) Melakukan Rapat Evaluasi Kemajuan Mingguan Lapangan; j) Melakukan Pemeriksaan & Membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2); k) Menyusun & menyampaikan laporan Akhir/Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan kepada BKM/UPL. 3. Tahap Pasca Konstruksi, yaitu pelaksanaan Pemanfaatan & Pemeliharaan sarana & prasarana yang telah dibangun. Secara lebih rinci keseluruhan tahapan tersebut dapat dilihat pada diagram - 1. Mekanisme pelaksanaan kegiatan lingkungan berikut :Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 14
  18. 18. DIAGRAM-1 : MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA (TINGKAT KELURAHAN/DESA) SIKLUS : PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN KSM & USULAN KEGIATAN SIKLUS : PEMANFAATAN BLM PASCA KONSTRUKSI PERSIAPAN PERENCANAAN TEKNIS PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI PELAKSANAAN KONSTRUKSI PJM/ RENTAPENGEMBANGAN KSM Pembentukan Teknis Desain & Gambar/ & Pendaftaran Prasarana Spesifikasi Teknis (Photo 0%) SURVEY & INVESTIGASI KSM Justifikasi Pengamanan KSM Swadaya Rembug Dampak Masyarakat Kesepakatan Lingkungan Swadaya Registrasi (Safeguards) KSM Penyediaan Harga Satuan Lahan Upah/Bahan Rembug Penyusunan (Safeguards) / Alat Kesepakatan RAB Coaching KSM: Teknis Harga Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan Calon Tenaga Jadwal Kerja Rencana Rembug Pengadaan Penyiapan Rembug Organisasi Pengadaan & R. Kerja Bahan, Organisasi O&P Alat Lapangan Pelaksanaan Konstruksi, Pencairan Dana, Musyawarah Pernyataan Mobilisasi Pengamanan Dampak, T. Tangan Persiapan Kesnggupan (T. Kerja, Laporan Kemajuan, SPPD-L Pelaksanaan O&P Bahan, Rapat Evaluasi Lapangan, Konstruksi Alat) Administras, (MP2K) PHOTO (50%, 100%) Penyusunan Dok. Proposal Penajaman Coaching & Penyampaian Rencana KSM Praktek Kerja Lapangan (OJT) ke UPL/BKM Kerja (Teknis, Adminstrasi Keuangan) Supervisi Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Usulan Kegiatan & Verifikasi Kelayakannya Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 15
  19. 19. V. LANGKAH LANGKAH PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN LINGKUNGAN Sejalan dengan uraian umum mekanisme pelaksanaan kegiatan diatas, maka langkah awal persiapan penyusunan usulan kegiatan adalah melakukan pengorganisasian KSM/PANITIA. Setelah kegiatan persiapan tersebut selesai maka dilakukan serangkaian kegiatan perencanaan teknis dalam rangka penyusunan Usulan kegiatan. Sebelum melakukan kegiatan perencanaan teknis, KSM harus terlebih dahulu memastikan beberapa hal berikut : 1. KSM telah mendapatkan bimbingan teknis dari Faskel/UPL/Relawan terkait dengan substansi dan prosedur pelaksanaan kegiatan penyusunan proposal kegiatan lingkungan; 2. Telah memperoleh salinan/copy hasil Justifikasi/verifikasi Berita Acara Pembentukan & Pendaftaran KSM dari BKM/LKM yang telah dinyatakan layak; 3. Telah memperoleh Nomor Registrasi Pendaftaran dari BKM/LKM; 4. Cek kembali pada Dokumen PJM/Renta, apakah jenis kegiatan yang akan diajukan sudah tercantum di dalam PJM/Renta (atau untuk kegiatan yang mengalami perubahan, apakah sudah ada Berita Acara Perubahan Kegiatan dari BKM/LKM); Agar kegiatan penyusunan proposal dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi dengan baik maka sebaiknya KSM membentuk Tim kecil/khusus yang akan bertanggungjawab untuk hal tersebut (disarankan tim ini melibatkan beberapa orang yang paham kegiatan perencanaan teknik infrastruktur) sedangkan pelaksanaan seluruh kegiatannya dilakukan secara partisipatif. Adapun langkah-langkah/proses kegiatan penyusunan usulan kegiatan lingkungan yang harus dilakukan oleh KSM (setelah persiapan diatas selesai), secara grafis dapat dilihat pada diagram-2 langkah-langkah penyusunan usulan kegiatan. Dan selanjutnya setiap kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 16
  20. 20. Diagram-2. Langkah-langkah Penyusunan Usulan Kegiatan Lingkungan PJM/ RENTA Teknis Desain & Gambar/ Pembentukan & Prasarana Spesifikasi Teknis Pendaftaran (Photo 0%) Panitia Justifikasi SURVEY & INVESTIGASI Panitia Pengamanan Rembug Registrasi Swadaya Dampak Masyarakat Kesepakatan Lingkungan Panitia Swadaya (Safeguards) Penyediaan Rembug Harga Satuan Lahan Kesepakatan Penyusunan RAB Upah/Bahan/ Alat Harga Rencana Jadwal Calon Tenaga Kerja Organisasi Lapangan Pernyataan Kesanggupan O&P Penyusunan Dok. Proposal & PERSIAPAN PERENCANAAN TEKNIS Penyampaian ke UPL/BKMBagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 17
  21. 21. 1. PENYEDIAAN LAHAN Untuk mewujudkan bangunan sarana dan prasarana yang telah disepakati bersama oleh masyarakat dalam PJM Pronangkis, diperlukan ketersediaan lahan/tanah sebagai lokasi pembangunannya. Sementara disisi lain, tanah memiliki sifat yang terbatas dan keberadaannya dilindungi oleh hukum. Tidak ada pihak manapun yang diperkenankan membangun tanpa seijin pemilik tanah karena bukti kepemilikan diakui secara sah dalam hukum. Dan jika terjadi pelanggaran (membangun diatas tanah tanpa seijin pemiliknya) maka pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seringkali ditemukan adanya kegiatan infrastruktur yang telah dibuat perencanaannya dengan matang dan siap dibangun kemudian menjadi batal atau adanya bangunan infrastruktur yang telah selesai dibangun kemudian harus dibongkar kembali (atau tidak bisa dimanfaatkan) hanya karena permasalahan lahan/lokasinya yang kemudian tidak disetujui oleh pemilik/yang terkena dampaknya. Kebutuhan akan lahan kosong untuk lokasi pembangunan infrastruktur juga menambah tingkat kesulitan lain dalam proses penyediaan lahan karena seringkali didalam suatu lahan, juga terdapat aset bernilai lainnya seperti bangunan, tanaman produktif dan harta/benda lain yang bernilai. Berangkat dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tersebut maka proses penyediaan lahan (termasuk aset-aset bernilai didalamnya) yang dilakukan oleh KSM merupakan salah satu hal penting yang perlu menjadi perhatian sejak awal penyiapan kegiatan pembangunan infrastruktur. Tujuan utamanya adalah agar diperoleh lahan yang sesuai kebutuhan dan jangan sampai menimbulkan/ada dampak sosial bagi masyarakat, khususnya bagi pemilik dan semua warga yang terkena dampak termasuk penduduk asli disekitarnya. Sejalan dengan itu maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui PNPM MP meletakan penyediaan lahan/pembebasan lahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan teknisnya, dilakukan sesuai ketentuan/norma-norma yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dan secara teknis seluruh proses penyediaan lahan beserta-bukti-bukti tertulisnya harus disampaikan dalam dokumen proposal usulan kegiatan KSM bersangkutan dan diverifikasi oleh fasilitator. Beberapa prinsip dalam proses penyediaan lahan adalah : Menghindarkan atau meminimalkan adanya dampak sosial bagi masyarakat, termasuk bagi penduduk asli setempat; Transparan, semua pihak (termasuk yang terkena dampak/pemiliknya) dapat mengetahui dan memahami semua informasi yang ada termasuk konsekuensi atau akibat-akibatnya,Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 18
  22. 22. Partisipatif, melibatkan semua pihak (termasuk yang terkena dampak/pemiliknya) dalam proses/forum pengambilan keputusannya; Akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan, bahwa semua proses dilakukan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku, proses didokumentasikan dan hasil-hasil kesepakatan/keputusan dibuat secara tertulis dan dihadapan saksi-saksi. Berdasarkan pengalaman P2KP lalu, dimana kegiatan infrastruktur adalah bersakala kecil/sederhana, maka secara umum ada 3 pola penyediaan lahan yang terjadi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, yaitu : 1) Penyediaan lahan melalui kontribusi lahan oleh warga penerima manfaat langsung 2) Penyediaan lahan melalui mekanisme kompensasi (ganti rugi tunai). Biasanya lokasi ini memang merupakan lokasi yang tidak dapat digantikan dgn lokasi lain seperti kasus penampungan air didekat mata air; 3) Penyediaan lahan melalui kontribusi pemerintah setempat. Biasanya lokasi ini adalah lahan negara (state land) untuk pembangunan prasarana/sarana yang pembiayaannya dilakukan secara patungan seperti pada kegiatan Paket/Panitia Kemitraan. Dimana Proposal kegiatan juga disusun bersama antara masyarakat dan pemerintah setempat. Sedangkan cara kontribusinya, dapat dilakukan melalui : (1). Hibah, kontribusi secara sukarela yang disertai dengan pelepasan hak milik dari pemiliknya kepada pihak lain tanpa ada batas waktu tertentu (selamanya); (2). Ijin pakai, kontribusi secara sukarela tanpa disertai pelepasan hak milik dari pemiliknya kepada pihak lain dan hanya dalam kurun waktu tertentu; (3). Ijin dilalui, pada prinsipnya sama dengan ijin pakai, hanya disini bahwa pemilik masih tetap diperbolehkan memanfaatkan tanah tersebut sepanjang tidak merusak kepentingan pihak yang diberi ijin. Contoh sederhana adalah ijin pemasangan pipa air bawah tanah yang melewati pekarangan rumah warga, dimana pemilik masih diperbolehkan memanfaatkan tanah tersebut (bagian atas/permukaannya) sebagai tempat lalulintas orang atau ternaknya, dll. (4). Kompensasi atau gantirugi tunai, penyediaan lahan yang diberikan oleh pihak pemilik dengan persyaratan ada ganti rugi tunai. Dalam penyediaan lahan ini, bentuk kontribusi warga dapat berupa tanah, tanaman produktif atau aset lain didalamnya dan tidak harus melalui satu cara yang digunakan, tetapi dapat merupakan kombinasi dari kesemua cara dan pola tersebut diatas.Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 19
  23. 23. Proses pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara partisipatif dengan langkah-langkah kegiatan adalah sebagaimana terlihat pada diagram proses penyediaan lahan. Diagram tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. : 1. Periksa, apakah kegiatan infrastruktur yang diusulkan membutuhkan pembebasan tanah? Jika tidak maka kegiatan ini tidak perlu dilakukan, misalnya untuk kegiatan yang bersifat perbaikan atau rehabilitasi ringan atau kegiatan yang bersifat individu bagi warga miskin seperti jamban keluarga,dll. Dan jika Ya, lanjutkan ke langkah berikut. 2. Kumpulkan informasi dasar/minimum berupa : Luas Lahan Yang Dibutuhkan ? Alamat Lokasi tanah yang diperlukan tersebut ? Siapa Pemiliknya? Apa Status Kepemilikan-nya (milik pribadi/milik keluarga/adat/milik perusahaan, pemerintah, dll) Apa Peruntukan Lahan tersebut saat ini? Informasi ini dapat diperoleh dengan cara menanyakan langsung kepada warga atau pemerintah kelurahan setempat atau pemantauan langsung kelapangan atau melalui informasi/data-data hasil PS atau dokumen PJM pronangkis yang sudah ada di BKM/LKM. 3. Lakukan pertemuan/rembug dengan pihak pemilik/yang terkena dampak dan melibatkan pihak-pihak lain seperti Lurah/Kades, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat/adat, BKM/LKM dan lain-lain yang dianggap perlu. a. Dalam rembug ini agar dapat dijelaskan semua informasi dasar yang telah diperoleh sebelumnya (poin 2) termasuk bentuk/cara2 kontribusi bagi masyarakat, konsekuensi/akibat-akibat yang akan diterima oleh pihak yang akan terkena dampak/pemiliknya. b. Pertemuan ini dapat dilakukan berulang-ulang hingga KSM memperoleh kesepakatan dengan semua pihak yang terkena dampak/pemiliknya. c. Buat dokumentasi : Daftar hadir, Catatan Hasil/Notulen dan photo- photo pelaksanaan pertemuan tersebut. d. Apabila kesepakatan yang dicapai dengan pemilik/pihak-pihak yang terkena dampak adalah kontribusi dalam bentuk Ijin Pakai atau Ijin Dilalui maka harus disepakati juga batas waktunya (minimal 5 tahun) dan bentuk sanksi-sanksi/syarat bagi pemilik dan pemakai. e. Apabila kesepakatan yang dicapai dengan pemilik/pihak-pihak yang terkena dampak adalah kompensasi atau ada ganti rugi tunai maka harus disepakati besarnya biaya ganti rugi, siapa yang akan membiayai ganti rugi dan kapan penyerahan ganti rugi tersebut. f. Buatlah Peta lokasi lahan yang dikontribusikan tersebut.Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 20
  24. 24. Diagram Proses Penyediaan Lahan Lokasi Infrastruktur SELESAI Apakah Subproyek (Verifikasi oleh Tidak membutuhkan UPL & Pembebasan Lahan ? Fasilitator) Ya Kumpulkan Informasi Dasar : 1. Berapa Luas Lahan Yang Dibutuhkan? Penyerahan 2. Dimana Alamat Lokasi tersebut? Lahan 3. Siapa Pemiliknya? 4. Apa Status Kepemilikan-nya (milik probadi/milik keluarga/adat/milik perusahaan, dll) 5. Apa Peruntukan Lahan tersebut saat ini? Notulen Lakukan Rembug2 Kesepakatan & Photo2 Pembebasan Lahan (KSM dengan Pemilik) Daftar Hadir Pernyataan Apakah Hibah Buat Surat : Kesepakatan Ya Surat 1. Pernyataan HIBAH dari Pembebasan Pemisahan Hak Pemilik; Lahan : Milik (PPAT) 2. Surat Pelepasan Hak Milik; “HIBAH” 3. Permhnan Pemisahan Hak ? Ti dak Apakah Kesepakatan Buat Surat Kesepakatan Pernyataan Ijin Pembebasan Ya Pakai/Ijin Dilalui “ Ijin Pakai atau Ijin Dilalui” Lahan : (KSM dengan Pemilik Lahan) Ijin Pakai/ Dilalui” ? Ti dak Surat Pernyataan Apakah Gantirugi Kesepakatan Buat Surat Kesepakatan Tidak Ya “Ganti Rugi” Pembebasan Lahan : (KSM dengan Pemilik Lahan) “Gantirugi” Kuitansi ? Membuat Surat : Surat 1. Bukti Pelunasan Gantirugi. Pemisahan Hak 2. Surat Pelepasan Hak Milik; Milik (PPAT) 3. Permhnan Pemisahan Hak 4. Berdasarkan hasil kesepakatan yang dicapai, buatlah administrasi pertanggungjawaban yang diperlukan sesuai bentuk kontribusinya :Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 21
  25. 25. a. Hibah : Surat Pernyataan Hibah, Surat Pelepasan Hak Milik, Surat Permohonan Pemisahan Hak Milik dari Pemilik dan Surat Pemisahan Hak Milik dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/intansi lain yang berwenang setempat. b. Ijin Pakai/Ijin Dilalui : Surat Pernyataan Ijin Pakai atau Ijin Dilalui dari Pemilik, yang juga mencantumkan batasan waktu dan sanksi/syarat-syaratnya. c. Kompensasi : Surat Pernyataan Ganti Rugi, Surat Pelepasan Hak Milik, Surat Permohonan Pemisahan Hak Milik dari Pemilik, Kwitansi Pembayaran/Bukti Pelunasan Ganti rugi dan Surat Pemisahan Hak Milik dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/intansi lain yang berwenang setempat. 5. Seluruh proses dan administrasi yang diperlukan selanjutnya diverifikasi kelayakannya oleh Fasilitator Kelurahan bersama UPL; Adapun contoh bentuk Surat Pernyataan Kontribusi Lahan dapat mengacu pada formulir yang telah disediakan (lihat contoh Form 2, Proposal) terlampir. Catatan : 1. Dana BLM PNPM MP tidak dapat dipergunakan untuk membiayai ganti rugi penyediaan lahan, termasuk aset-aset didalamnya; 2. Uraian terkait penyediaan lahan atau pembebasan lahan dalam buku ini hanya merupakan penjelasan teknis yang mengacu pada buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (Bab VI Pengamanan, beserta Lampirannya). Oleh karena itu maka untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, dipersilahkan membaca buku Pedoman PNPM Mandiri Perkotaan tersebut. 3. Penerima Dampak yang harus diperhatikan adalah pemilik lahan atau warga lain disekitar lahan tersebut, termasuk penduduk asli setempat (Dampak Sosial); 4. Oleh karena proses pengurusan Surat Pemisahan Hak dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/Instansi lain yang berwenang setempat memerlukan waktu yang cukup panjang maka administrasi ini tidak perlu dilampirkan dalam dokumen proposal usulan kegiatan KSM. 2. SURVEY TEKNIS PRASARANA Tujuan Survey Teknis prasarana ini adalah untuk mendapatkan data- data/informasi kondisi/situasi awal lokasi pembangunan infrastruktur yang sebenarnya. Data-data/informasi tersebut selanjutnya akan dipergunakan dalam menentukan desain dan gambar rencana bangunan yang akan dibangun. Sebelum melakukan survey, KSM yang memiliki keahlian teknik dan relawan/ masyarakat yang berminat perlu dibekali dengan pemahaman teknik, terutama mencakup :Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 22
  26. 26. Jadwal dan Urutan kegiatan; Pembentukan Tim Survey dan pembagian tugas masing-masing; Kebutuhan data-data yang diperlukan (sesuai jenis prasarana); Teknik pengumpulan data/Cara pengisian formulir survey; Cara penggunaan alat survey yang akan digunakan; Persiapan peralatan yang dibutuhkan, seperti : patok2, meteran, dll; Selanjutnya kegiatan survey teknis dan pengukuran lebih detail dapat dilakukan oleh Tim Survey secara partisipatif yang dibentuk dan difasilitasi oleh fasilitator teknik, UPL dan Relawan. Hasil Survey dan pengukuran ini dimasukan kedalam format-format survey yang telah disediakan sebelumnya, seperti SAP, VAP dan MAP (Form ST1-ST6, Lampiran 1). Perlu menjadi perhatian juga sebelum melakukan langkah-langkah survai untuk perencanaan, harus dilakukan konsultasi awal dengan Lurah/Kepala Desa bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak Institusi, sehingga pekerjaan perencanaan ini tidak akan mendapatkan rintangan. Hal – hal lain yang penting untuk disurvei karena akan berkaitan dengan desain dan pelaksanaan adalah : Gambar lokasi dan lingkungan prasarana, seperti : permukiman, sawah, jalan, sungai, hutan, dll; Situasi lokasi dan tataletak prasarana, meliputi : ukuran letak prasarana, ketinggian/elevasi, ukuran letak dengan bangunan lain yang ada, dll; Kondisi lingkungan lokasi, seperti jenis tanah, kedalaman tanah keras, air tanah, saluran air, material yang ada, dll; Akses/jalan masuk lokasi untuk pengangkutan material/alat. Selain survey teknis ini, KSM juga sekaligus membuat dokumentasi/photo awal (0%) kegiatan. Yaitu potret kondisi atau keadaan awal pada lokasi yang akan dibangun Infrastruktur. Jumlah titik lokasi yang diambil/potret disesuaikan dengan kondisi lapangan dan jenis infrastruktur yang akan dibangun, misalnya untuk Jalan/drainase/saluran irigasi/air bersih perpipaan dapat diambil pada beberapa titik lokasi (awal, tengah dan ujung akhir atau tempat lain yang dianggap penting) sedangkan untuk bangunan seperti MCK, jembatan, air bersih non perpipaan, rehab perumahan/pendidikan/kesehatan, dll, cukup diambil dari sisi yang berbeda yaitu sisi depan, samping atau belakang). Penting untuk diperhatikan bahwa titik lokasi dan arah pengambilan gambar kondisi 0% ini, nantinya akan menjadi pengambilan gambar pada saat pelaksanaan konstruksi, yaitu kondisi 50% dan 100%. Beberapa prosedur yang umum dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan survei prasarana adalah :Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 23
  27. 27. 1). Survai Teknis Perencanaan Jalan Langkah-langkah pelaksanaan survey teknis-nya adalah sebagai berikut : a. Pemasangan Patok Bench Mark (BM), meliputi; Patok BM dibuat dari kayu kasau (5 x 7) cm panjang 1 (satu) meter. Patok BM ditanam sedalam 50 cm di dalam tanah dan 50 cm berada di atas tanah. Identitas patok BM dengan di beri nomor (BM No: 1,2, dst…), dan patok BM tersebut harus jelas tertera di dalam gambar peta ukur dengan disebutkan nomor BMnya. b. Pengukuran Teknis Cara Pengukuran Jalan dapat dilakukan secara sederhana yaitu dilakukan dengan cara Survai Antar Patok (SAP), VAP, MAP yang sudah disediakan formulirnya (lihat Lampiran 1-2) terdiri dari : Survai antar patok untuk informasi dasar. Volume antar patok untuk meghitung volume kegiatan. Prakiraan tenaga kerja untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja. Dalam melakukan survai lapangan untuk jalan desa yang dilakukan oleh masyarakat maka kegiatan survey cukup dilakukan tanpa menggunakan alat-alat ukur sederhana yang ada dan dapat digunakan oleh masyarakat desa, seperti pita ukur, selang air, dll. Contoh Format Survey Jalan sebagaimana form : ST1s/ ST3, terlampir. 2). Survai Teknis Prasarana Jembatan Memilih Lokasi jembatan sebaiknya pada : Bentang sungai/jarak terpendek Daerah sungai yang lurus Lokasi tanah keras Di tebing sungai yang tidak terlalu tinggi/curam Lurus dengan atau pada jalan yang ada Mengumpulkan informasi jembatan yang akan dibangun : Lebar dan kedalaman sungai Situasi dan kondisi disekitar calon jembatan Mengukur tinggi muka air normal dan tinggi muka air banjir, didapat dari informasi penduduk sekitar lokasi. 3). Survai Teknis Prasarana Irigasi Survai teknis untuk prasarana Irigasi Perdesaan : Bagunan Pengambil, Saluran Pembawa, Saluran Pembuang, Jalan Inspeksi, Tanggul Pengaman dan Bangunan Air lainnya), mencakup : 1. Survey dan pengukuran tingkat kerusakan bangunan yang ada serta membuat sketsa yang dilengkapi ukuran-ukuran yang jelas. Sebaiknya saat survey ini juga dibuat photo-photo yang untuk mendukung data survey dan sekaligus akan menjadi photo kondisi 0%.Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 24
  28. 28. 2. Buat Inventarisasi kondisi bangunan yang berisi kondisi baik, perlu perbaikan, perlu diganti. 3. Untuk pekerjaan pengembangan jaringan irigasi dan bangunan yang baru diadakan pengukuran profil memanjang dan melintang dengan jarak tertentu dengan mencantumkan elevasi-elevasi yang dihubungkan dengan elevasi yang ada berupa titik BM. Sehingga menjadi acuan bagi penentuan elevasi rencana, baik untuk jaringan yang baru maupun bangunan baru. 4. Seluruh data-data akan disusun dalam satu formulir pengukuran yang dilengkapi dengan sketsa yang jelas. Dimana formulir ini akan digunakan sebagai dasar pembuatan gambar rencana yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perhitungan RAB. 4). Survai Teknis Prasarana Air Bersih Survai teknis prasarana disini mencakup prasarana Air Bersih, PMA, SGL, SPT, PAP, PAH dan lain-lain. Sistem air bersih sangat ditentukan oleh sumber airnya, karena itu survai sumber air harus dilakukan secara hati-hati dan teliti, yang menyangkut antara lain; 1. Kuantitas, dipilih alternatif sumber air yang kapasitasnya cukup memenuhi kebutuhan. 2. Kontinuitas debit; dipilih alternatif sumber air yang debit kontinyu sepanjang tahun. 3. Kualitas; diutamakan sumber air yang kualitasnya sesedikit mungkin memerlukan pengolahan/perbaikan kualitas. 4. Jarak sumber air ke area yang akan dilayani tidak terlalu jauh, maksimal 6 km. 5. Elevasi; diutamakan ketinggian lokasi sumber air lebih tinggi dari ketinggian lokasi area yang akan dilayani sehingga air dapat mengalir secara gravitasi. 6. Trase/lintasan yang dilalui; diutamakan trase yang rata/tidak turun naik, sehingga pengaliran air tidak terhambat. CARA PELAKSANAAN SURVEY MATA AIR : Pada survai teknis mata air cara pengerjaannya adalah sebagai berikut: 1. Tanyakan pada masyarakat setempat lokasi mata air. 2. Tanyakan pada penduduk setempat tentang besarnya air pada musim kemarau dan musim hujan. 3. Tanyakan pada penduduk setempat apakah pemunculan mata air tersebut berpindah-pindah. 4. Tanyakan pada penduduk setempat mengenai pemanfaatan mata air tersebut. 5. Pastikan bahwa sumber mata air tersebut berpotensi untuk digunakan. 6. Ukur debit air dengan alat ukur waktu dan ember atau dengan alat ukur debit air.Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 25
  29. 29. 7. Apabila tersedia peralatan, maka ukur parameter kualitas air seperti suhu, derajat keasaman, dll; 8. Ukur jarak sumber mata air ke kelurahan/desa. 9. Ukur ketinggian sumber mata air dari daerah pelayanan; 10. Gambar sketsa mata air dan sekitarnya secara horizontal dan dilengkapi dengan ukuran; 11. Buat sketsa penampang sumber mata air dan sekitarnya. 12. Perkirakan jenis batuan dan lapisan tanah pada lokasi sumber mata air. 13. Catat kondisi dan pemanfaatan lahan di atas sumber mata air. 14. Tentukan apakah sumber mata air tersebut layak untuk digunakan. 15. Cari sumber mata air yang lain jika sumber mata air diatas tidak layak dan ulangi tahapan survai sumber mata air sesuai tahapan diatas. Data Yang Diperlukan Untuk Survai Air Baku Jenis No Sumber Data yang diperlukan Keterangan Air Baku 1 Mata Air • Lokasi dan ketinggian • Sumber layak dipilih jika • Kualitas air tidak ada konflik • Kuantitas dan kontinuitas air kepentingan (musyawarah) (hasil pengamatan dan • Kualitas dan kuantitas pengukuran pada musim memenuhi ketentuan yang kemarau) berlaku • Peruntukan saat ini • Kepemilikan lahan di sekitar mata air • Jarak ke daerah pelayanan • Yang mempengaruhi kualitas • Jalan masuk ke MA 2 Air • Lokasi Untuk mengetahui kondisi air Tanah • Kualitas, kuantitas dan tanah dalam di lokasi, perlu kontinuitas dilakukan pemeriksaan • Peruntukan saat ini geolistrik. Sedangkan untuk • Kepemilikan mengetahui kondisi air tanah • Jarak ke daerah pelayanan dangkal dapat melihat peta • Jalan untuk masuk ke lokasi kondisi air tanah yang dikeluarkan oleh Ditjen Geologi Tata Lingkungan 3 Air • Lokasi dan ketinggian Permuka • Kualitas air (visual dan an pemeriksaan laboratorium) • Kuantitas dan kontinuitas air (hasil pengamatan dan Sumber dipilih jika alternatif 1 pengukuran pada musim dan 2 tidak ada kemarau) • Peruntukan saat ini • Jarak ke unit pengolahan dan ke daerah pelayananBagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 26
  30. 30. Jenis No Sumber Data yang diperlukan Keterangan Air Baku 4 Air Hujan • Curah hujan Sumber dipilih jika alternatif 1, • Kualitas dan kuantitas air 2 dan 3 tidak ada. hujanEVALUASI HASIL SURVEY MATA AIR : EVALUASI KUALITAS AIR Masalah AlternatifNo Parameter Kesimpulan Ualitas Pengolahan 1 Bau Bau tanah Kemungkinan Dpat dipakai jika dengan saringan percobaan pengolahan karbon aktif berhasil Bau besi Aerasi + saringan Bisa dipakai dengan pasir lambat atau pengolahan aerasi + saringan karbon aktif Bau sulfur Kemungkinan aerasi Dapat dipakai jika percobaan pengolahan berhasil Bau lain Tergantung jenis bau Dapat dipakai jika percobaan pengolahan berhasil 2 Rasa Rasa asin/payau tergantung jenis bau Dapat dipakai jika percobaan pengolahan berhasil Rasa besi Aerasi + saringan Bisa dipakai dengan pasir lambat atau pengolahan aerasi + saringan karbon aktif Rasa tanah tanpa Saringan kabron aktif Mungkin bisa dipakai kekeruhan dengan pengolahan Rasa lain Tergantung jenis Tidak dapat dipakai rasa 3 Kekeruhan Kekeruhan Saringan pasir Bisa dipakai bila dengan sedang, coklat lambat pengolahan dari lumpur Kekeruhan tinggi, Pembubuhan PAC + Bisa dipakai bila dengan coklat dari lumpur saringan pasir pengolahan, dengan lambat biaya relatif besar Putih Pembubuhan PAC Dapat dipakai jika percobaan pengolahan berhasil Agak kuning Aerasi + saringan Dapat dipakai jika sesudah air pasir lambat atau percobaan pengolahan sebentar diember aerasi + saringan berhasil karbon aktifBagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 27
  31. 31. Masalah AlternatifNo Parameter Kesimpulan Ualitas Pengolahan 4 Warna Coklat tanpa Kemungkinan Dapat dipakai jika kekeruhan dengan saringan percobaan pengolahan karbon aktif berhasil Coklat bersama Sama dengan Sama dengan kekeruhan dengan kekeruhan kekeruhan Putih Kemungkinan Tidak dapat dipakai dengan pembubuhan kecuali percobaan PAC pengolahan berhasil Lain Tergantung jenis Tidak bisa dipakai kecuali warna percobaan pengolahan berhasil EVALUASI DEBIT AIR Aliran Fluktuasi MUSIM Liter/d Musiman Musim basah Musim basah > 2 Permulaan musim Akhir musim etik sesaat hari yang lalu kemarau kemarau setelah hujan <1 lebih aliran cukup aliran cukup kemungkinan hanya kurang kecil kecil tidak mencukupi memungkin konstan : pengukuran kan jika pada akhir lebih besar musim kemarau dari kemarau kebutuhan jelas aliran cukup aliran cukup aliran terlalu hanya berkuran kecil kecil kecil memungkin g pada kan jika > musim 50% lebih kemarau besar dari kebutuhan 1-3 lebih aliran cukup kemungkinan hanya hanya kurang kecil terlalu kecil : memungkinkan memungkin konstan pengukuran jika > 50% lebih kan jika > pada akhir besar dari dari musim kemarau kebutuhan kebutuhan jelas aliran cukup aliran cukup jelas berkurang hanya berkuran kecil kecil pada musim memungkin g pada kemarau kan jika > musim 50% lebih kemarau besar dari kebutuhan 3-5 lebih kemungkina hanya hanya hanya kurang n terlalu memngkinkn memungkinkan memungkin konstan kecil : jika 100% lbh jika > 50% lebih kan jika pengukuran besar dari besar dari lebih besar pada akhir kebutuhan : jika kebutuhan : jika dariBagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 28
  32. 32. Aliran Fluktuasi MUSIM Liter/d Musiman Musim basah Musim basah > 2 Permulaan musim Akhir musim etik sesaat hari yang lalu kemarau kemarau setelah hujan musim lebih kecillebih kecil kebutuhan kemarau pengukuran pengukuran pd akhir musimpada akhir kemarau musim kemarau jelas aliran terlalu kemungkinanhanya hanya berkuran kecil memungkinkan terlalu kecil : memungkin g pada pengukuran jika 100% lebih kan jika > musim pada akhir besar dari 25% lebih kemarau kebutuhan : jika musim kemarau besar dari lebih kecil kebutuhan pengukuran pada akhir musim kemarau >5 lebih hanya hanya hanya hanya kurang memungkink memngkinkn memungkinkan memungkin konstan an jika jika 100% lbh jika 50% lebih kan jika 200% lebih besar dari besar dari lebih besar besar dari kebutuhan : jika kebutuhan dari kebutuhan lebih kecil kebutuhan pengukuran pd akhir musim kemarau kurang mungkin hanya hanya hanya jelas pengukuran memungkinkan memungkinkan memungkin pada pada akhir jika 100% lebih jika100% lebih kan jika musim musim besar dari besar dari 25% lebih kemarau kemarau kebutuhan : kebutuhan : jika besar dari harus dicek lebih kecil kebutuhan selama musim pengukuran kemarau pada akhir musim kemarau EVALUASI PENGGUNAAN AIR MATA AIR Penggunaan Air Mata Air Kesimpulan Air minum, cuci, dan mandi Air bisa digunakan, kalau orang yang menggunakan sekarang tetap dapat kran umum dan/ atau MCK. Hal ini akan berpengaruh terhadap perluasan sistem penyediaan air pada desa tetangga. Irigasi sawah atau kolam ikan Air bisa digunakan, namun kesempatan yang dimiliki oleh orang desa sendiri jelas harus dicapai dengan rakyat pemilik lahan. Menurut peraturan penyediaan air minum memiliki prioritasyang lebih tinngi dan normalnyaBagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 29

×