2. MILITER
Militer merupakan sebuah organisasi yang paling sering
melayani kepentigan umum tanpa menyertakan orang-
orang yang menjadi sasaran usaha-usaha organisasi itu.
Militer adalah sesuatu profesi sukarela karena setiap
individu bebas memilih suatu pekerjaan di dalamnya,
namun ia juga bersifat memaksa karena para anggotanya
tidak bebas untuk membentuk suatu perkumpulan
sukarela melainkan terbatas kepada suatu situasi birokrasi.
4. Faktor kemerdekaan menjadikan awal
keterlibatan militer Indonesia dalam peran politik,
di masa orde lama, Soekarno mengakomodasi
militer di awal pemerintahannya dan bersitegang
serta menjadi faktor penentu lengsernya
Soekarno sebagai Presiden. Tampilnya militer di
mata masyarakat sebagai aktor penting ”
pengaman ” keutuhan bangsa Indonesia dari aksi
radikalisme PKI menjadikan militer semakin
dominan dalam perpolitikan dan aktivitas
ekonomi Indonesia.
5. >>>Orde Baru<<<
Pada masa orde baru, Soeharto menempatkan
militer sebagai bagian penting dari alat
melanggengkan dan memperluas kekuasaan
selain birokrasi dan teknokrat. ABRI dijadikan
instrumen penting dalam menjaga kebijakan
kooperatisme. Dengan dalih menjaga stabilitas,
Soeharto memberikan banyak peran istimewa,
menempatkan banyak perwira sebagai
menteri, gubernur, walikota, bupati, irjen dan
lain-lain. Posisi istimewa ABRI tidak hanya pada
ruang politik, namun berada pada ruang yang
lain seperti ekonomi
6. Upaya Memperkuat Posisi Dan Kelanggengan Dominasi
Politik Tentara Dalam Sistem Politik Indonesia Pasca
Kejatuhan Soekarno
Pelembagaan Ideologi
Dwifungsi ABRI
Pengembangan sebuah Sistem Kontrol
Internal atas InstitusiTentara
Pengembangan sistem kontrol eksternal terhadap
lembaga dan kekuatan politik lain dengan
mengefektifkan struktur organisasi tentara
pelemahan terhadap partai politik, parlemen, serta
lembaga-lembaga lain
7. Peranan politik, sosial,
maupun ekonomi militer
lambat laun dikurangi sesuai
dengan desakan reformasi,
sehingga militer tidak lagi
menjadi kekuatan dominan.
PERANAN
MILITER PADA
MASA
REFORMASI
8. Kekuatan sipil mulai berada pada
posisi yang seimbang dengan
kekuatan militer dalam
menentukan proses kebijakan
politik. Secara formal, militer
tidak lagi dilibatkan dalam
urusan politik, namun secara
faktual pengaruh militer
diperlukan kekuatan politik sipil
untuk mendukung agendanya.
Pada pemerintahan Habibie
mulai dilakukan pembenahan
formal pada keistimewaan
militer walaupun
pertimbangannya lebih pada
kewajiban atas desakan
reformasi dibandingkan dengan
political will pemerintah. Salah
satu langkah penting yang terjadi
adalah mengurangi jatah militer
dilembaga MPR, DPR dan DPRD.
9.
10. Megawati atas kepentingan militer
membuat pola hubungan sipil-
militer berada pada konstelasi
konflik yang lebih rendah
dibandingkan dengan
sebelumnya. Akan tetapi,
konsekuensinya adalah minimnya
langkah signifikan yang diambil
pemerintah dalam menuntaskan
agenda reformasi militer. Kendali
sipil atas militer di era Presiden
Megawati tidak berlangsung
efektif, pemerintah tampaknya
menganggapnya bahwa tanpa
dukungan militer akan sangat sulit
menciptakan stabilitas sosial-politik
guna mempertahankan
kekuasaanya. Dimasa
pemerintahan Megawati, militer
merasa dihargai peran dan
eksistensinya. Walaupun para
perwira mengakui kelemahan
otoritas sipil kurang memiliki visi
kemiliteran.
11. Dalam dunia politik, netralitas TNI dalam
politik, khususnya pada saat pemilu 2009,
terdapat sedikit kegoyahan dalam
menjalankan netralitasnya. Dalam pesta
demokrasi yang diadakan setiap lima
tahun sekali, TNI terlibat dalam
penyediaan distribusi logistik pemilu. Hal
ini menandakan bahwa TNI memiliki
kepentingan politik di dalam pelaksanaan
pemilu. Keterlibatan TNI dalam hal ini
dapat mempengaruhi netralitas di dalam
tubuh TNI.