SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
PERAN MILITER DALAM
SISTEM POLITIK
ILYAS YUSUF
MILITER
Militer merupakan sebuah organisasi yang paling sering
melayani kepentigan umum tanpa menyertakan orang-
orang yang menjadi sasaran usaha-usaha organisasi itu.
Militer adalah sesuatu profesi sukarela karena setiap
individu bebas memilih suatu pekerjaan di dalamnya,
namun ia juga bersifat memaksa karena para anggotanya
tidak bebas untuk membentuk suatu perkumpulan
sukarela melainkan terbatas kepada suatu situasi birokrasi.
Ketidakstabilan Sistem Politik
Kemampuan untuk Mempengaruhi Atmosfir
Kehidupan Politik
Political Perspectives
Faktor kemerdekaan menjadikan awal
keterlibatan militer Indonesia dalam peran politik,
di masa orde lama, Soekarno mengakomodasi
militer di awal pemerintahannya dan bersitegang
serta menjadi faktor penentu lengsernya
Soekarno sebagai Presiden. Tampilnya militer di
mata masyarakat sebagai aktor penting ”
pengaman ” keutuhan bangsa Indonesia dari aksi
radikalisme PKI menjadikan militer semakin
dominan dalam perpolitikan dan aktivitas
ekonomi Indonesia.
>>>Orde Baru<<<
Pada masa orde baru, Soeharto menempatkan
militer sebagai bagian penting dari alat
melanggengkan dan memperluas kekuasaan
selain birokrasi dan teknokrat. ABRI dijadikan
instrumen penting dalam menjaga kebijakan
kooperatisme. Dengan dalih menjaga stabilitas,
Soeharto memberikan banyak peran istimewa,
menempatkan banyak perwira sebagai
menteri, gubernur, walikota, bupati, irjen dan
lain-lain. Posisi istimewa ABRI tidak hanya pada
ruang politik, namun berada pada ruang yang
lain seperti ekonomi
Upaya Memperkuat Posisi Dan Kelanggengan Dominasi
Politik Tentara Dalam Sistem Politik Indonesia Pasca
Kejatuhan Soekarno
Pelembagaan Ideologi
Dwifungsi ABRI
Pengembangan sebuah Sistem Kontrol
Internal atas InstitusiTentara
Pengembangan sistem kontrol eksternal terhadap
lembaga dan kekuatan politik lain dengan
mengefektifkan struktur organisasi tentara
pelemahan terhadap partai politik, parlemen, serta
lembaga-lembaga lain
Peranan politik, sosial,
maupun ekonomi militer
lambat laun dikurangi sesuai
dengan desakan reformasi,
sehingga militer tidak lagi
menjadi kekuatan dominan.
PERANAN
MILITER PADA
MASA
REFORMASI
Kekuatan sipil mulai berada pada
posisi yang seimbang dengan
kekuatan militer dalam
menentukan proses kebijakan
politik. Secara formal, militer
tidak lagi dilibatkan dalam
urusan politik, namun secara
faktual pengaruh militer
diperlukan kekuatan politik sipil
untuk mendukung agendanya.
Pada pemerintahan Habibie
mulai dilakukan pembenahan
formal pada keistimewaan
militer walaupun
pertimbangannya lebih pada
kewajiban atas desakan
reformasi dibandingkan dengan
political will pemerintah. Salah
satu langkah penting yang terjadi
adalah mengurangi jatah militer
dilembaga MPR, DPR dan DPRD.
Megawati atas kepentingan militer
membuat pola hubungan sipil-
militer berada pada konstelasi
konflik yang lebih rendah
dibandingkan dengan
sebelumnya. Akan tetapi,
konsekuensinya adalah minimnya
langkah signifikan yang diambil
pemerintah dalam menuntaskan
agenda reformasi militer. Kendali
sipil atas militer di era Presiden
Megawati tidak berlangsung
efektif, pemerintah tampaknya
menganggapnya bahwa tanpa
dukungan militer akan sangat sulit
menciptakan stabilitas sosial-politik
guna mempertahankan
kekuasaanya. Dimasa
pemerintahan Megawati, militer
merasa dihargai peran dan
eksistensinya. Walaupun para
perwira mengakui kelemahan
otoritas sipil kurang memiliki visi
kemiliteran.
Dalam dunia politik, netralitas TNI dalam
politik, khususnya pada saat pemilu 2009,
terdapat sedikit kegoyahan dalam
menjalankan netralitasnya. Dalam pesta
demokrasi yang diadakan setiap lima
tahun sekali, TNI terlibat dalam
penyediaan distribusi logistik pemilu. Hal
ini menandakan bahwa TNI memiliki
kepentingan politik di dalam pelaksanaan
pemilu. Keterlibatan TNI dalam hal ini
dapat mempengaruhi netralitas di dalam
tubuh TNI.
MARI
BERDISKUSI!!!

More Related Content

What's hot

Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahanAsas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Bayu Rizky Aditya
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Ian Setiawan
 
Perbedaan sistem politik di berbagai negara
Perbedaan sistem politik di berbagai negaraPerbedaan sistem politik di berbagai negara
Perbedaan sistem politik di berbagai negara
Titi Maryati
 
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu PolitikPendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
Muhamad Yogi
 
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
PLUR
 
Manajemen publik
Manajemen publikManajemen publik
Manajemen publik
Alfajar A
 
Sistem & sistem politik menurut david easton
Sistem & sistem politik menurut david eastonSistem & sistem politik menurut david easton
Sistem & sistem politik menurut david easton
dinnianggra
 
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahanPengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
Nina Muhaemin
 

What's hot (20)

Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahanAsas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
 
Perbedaan sistem politik di berbagai negara
Perbedaan sistem politik di berbagai negaraPerbedaan sistem politik di berbagai negara
Perbedaan sistem politik di berbagai negara
 
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu PolitikPendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
 
Konsep Kekuasaan
Konsep KekuasaanKonsep Kekuasaan
Konsep Kekuasaan
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
 
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
 
Makalah budaya politik
Makalah budaya politikMakalah budaya politik
Makalah budaya politik
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi Negara
 
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
 
Manajemen publik
Manajemen publikManajemen publik
Manajemen publik
 
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesiaSistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
 
Sistem & sistem politik menurut david easton
Sistem & sistem politik menurut david eastonSistem & sistem politik menurut david easton
Sistem & sistem politik menurut david easton
 
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
 
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahanPengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
 
Materi Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik IndonesiaMateri Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik Indonesia
 

Similar to Peran militer dalam sistem politik

Soeharto
SoehartoSoeharto
Soeharto
La Mone
 
Ria edit
Ria editRia edit
Ria edit
La Mone
 
Soeharto before
Soeharto beforeSoeharto before
Soeharto before
La Mone
 
Soeharto1
Soeharto1Soeharto1
Soeharto1
La Mone
 
Chapter i
Chapter iChapter i
Chapter i
La Mone
 
Partai politik sebagai kekuatan politik
Partai politik sebagai kekuatan politikPartai politik sebagai kekuatan politik
Partai politik sebagai kekuatan politik
yantolaris
 
Partai politik sebagai kekuatan politik
Partai politik sebagai kekuatan politikPartai politik sebagai kekuatan politik
Partai politik sebagai kekuatan politik
yantolaris
 
Perkembangan politik di indonesia STIP KABUPATEN MUNA
Perkembangan politik di indonesia STIP KABUPATEN MUNA Perkembangan politik di indonesia STIP KABUPATEN MUNA
Perkembangan politik di indonesia STIP KABUPATEN MUNA
Operator Warnet Vast Raha
 
Dextor_Mochamad Wilayudha Prayoga_6670210107.pdf
Dextor_Mochamad Wilayudha Prayoga_6670210107.pdfDextor_Mochamad Wilayudha Prayoga_6670210107.pdf
Dextor_Mochamad Wilayudha Prayoga_6670210107.pdf
wzheavenheaven
 
Sistem Politik
Sistem PolitikSistem Politik
Sistem Politik
adesutarya
 
Perjalanan demokrasi indonesia
Perjalanan demokrasi indonesiaPerjalanan demokrasi indonesia
Perjalanan demokrasi indonesia
dedyprasetyo01
 
Materi akidah akhlak dosen pengampu Bapak Iqbal, M.Pd
Materi akidah akhlak dosen pengampu Bapak Iqbal, M.PdMateri akidah akhlak dosen pengampu Bapak Iqbal, M.Pd
Materi akidah akhlak dosen pengampu Bapak Iqbal, M.Pd
haidzarzamany21
 

Similar to Peran militer dalam sistem politik (20)

Document (8)
Document (8)Document (8)
Document (8)
 
Soeharto
SoehartoSoeharto
Soeharto
 
Ria edit
Ria editRia edit
Ria edit
 
Soeharto before
Soeharto beforeSoeharto before
Soeharto before
 
Soeharto1
Soeharto1Soeharto1
Soeharto1
 
Chapter i
Chapter iChapter i
Chapter i
 
Tm 17 militer dalam sistem politik indonesia
Tm 17 militer dalam sistem politik indonesiaTm 17 militer dalam sistem politik indonesia
Tm 17 militer dalam sistem politik indonesia
 
Partai politik sebagai kekuatan politik
Partai politik sebagai kekuatan politikPartai politik sebagai kekuatan politik
Partai politik sebagai kekuatan politik
 
Partai politik sebagai kekuatan politik
Partai politik sebagai kekuatan politikPartai politik sebagai kekuatan politik
Partai politik sebagai kekuatan politik
 
Bab iv
Bab ivBab iv
Bab iv
 
Perkembangan politik di indonesia STIP KABUPATEN MUNA
Perkembangan politik di indonesia STIP KABUPATEN MUNA Perkembangan politik di indonesia STIP KABUPATEN MUNA
Perkembangan politik di indonesia STIP KABUPATEN MUNA
 
Dextor_Mochamad Wilayudha Prayoga_6670210107.pdf
Dextor_Mochamad Wilayudha Prayoga_6670210107.pdfDextor_Mochamad Wilayudha Prayoga_6670210107.pdf
Dextor_Mochamad Wilayudha Prayoga_6670210107.pdf
 
Perkembangan politik di indonesia
Perkembangan politik di indonesiaPerkembangan politik di indonesia
Perkembangan politik di indonesia
 
Sistem Politik
Sistem PolitikSistem Politik
Sistem Politik
 
Perjalanan demokrasi indonesia
Perjalanan demokrasi indonesiaPerjalanan demokrasi indonesia
Perjalanan demokrasi indonesia
 
Materi akidah akhlak dosen pengampu Bapak Iqbal, M.Pd
Materi akidah akhlak dosen pengampu Bapak Iqbal, M.PdMateri akidah akhlak dosen pengampu Bapak Iqbal, M.Pd
Materi akidah akhlak dosen pengampu Bapak Iqbal, M.Pd
 
PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA dan per
PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA dan perPERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA dan per
PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA dan per
 
DOKUMEN - 2 PERSOALAN MILITER DAN POLITIK.pdf
DOKUMEN - 2 PERSOALAN MILITER DAN POLITIK.pdfDOKUMEN - 2 PERSOALAN MILITER DAN POLITIK.pdf
DOKUMEN - 2 PERSOALAN MILITER DAN POLITIK.pdf
 
Hubungan Pemerintahan Sipil dan Militer.pptx
Hubungan Pemerintahan Sipil dan Militer.pptxHubungan Pemerintahan Sipil dan Militer.pptx
Hubungan Pemerintahan Sipil dan Militer.pptx
 
Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebu...
Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebu...Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebu...
Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebu...
 

Peran militer dalam sistem politik

  • 1. PERAN MILITER DALAM SISTEM POLITIK ILYAS YUSUF
  • 2. MILITER Militer merupakan sebuah organisasi yang paling sering melayani kepentigan umum tanpa menyertakan orang- orang yang menjadi sasaran usaha-usaha organisasi itu. Militer adalah sesuatu profesi sukarela karena setiap individu bebas memilih suatu pekerjaan di dalamnya, namun ia juga bersifat memaksa karena para anggotanya tidak bebas untuk membentuk suatu perkumpulan sukarela melainkan terbatas kepada suatu situasi birokrasi.
  • 3. Ketidakstabilan Sistem Politik Kemampuan untuk Mempengaruhi Atmosfir Kehidupan Politik Political Perspectives
  • 4. Faktor kemerdekaan menjadikan awal keterlibatan militer Indonesia dalam peran politik, di masa orde lama, Soekarno mengakomodasi militer di awal pemerintahannya dan bersitegang serta menjadi faktor penentu lengsernya Soekarno sebagai Presiden. Tampilnya militer di mata masyarakat sebagai aktor penting ” pengaman ” keutuhan bangsa Indonesia dari aksi radikalisme PKI menjadikan militer semakin dominan dalam perpolitikan dan aktivitas ekonomi Indonesia.
  • 5. >>>Orde Baru<<< Pada masa orde baru, Soeharto menempatkan militer sebagai bagian penting dari alat melanggengkan dan memperluas kekuasaan selain birokrasi dan teknokrat. ABRI dijadikan instrumen penting dalam menjaga kebijakan kooperatisme. Dengan dalih menjaga stabilitas, Soeharto memberikan banyak peran istimewa, menempatkan banyak perwira sebagai menteri, gubernur, walikota, bupati, irjen dan lain-lain. Posisi istimewa ABRI tidak hanya pada ruang politik, namun berada pada ruang yang lain seperti ekonomi
  • 6. Upaya Memperkuat Posisi Dan Kelanggengan Dominasi Politik Tentara Dalam Sistem Politik Indonesia Pasca Kejatuhan Soekarno Pelembagaan Ideologi Dwifungsi ABRI Pengembangan sebuah Sistem Kontrol Internal atas InstitusiTentara Pengembangan sistem kontrol eksternal terhadap lembaga dan kekuatan politik lain dengan mengefektifkan struktur organisasi tentara pelemahan terhadap partai politik, parlemen, serta lembaga-lembaga lain
  • 7. Peranan politik, sosial, maupun ekonomi militer lambat laun dikurangi sesuai dengan desakan reformasi, sehingga militer tidak lagi menjadi kekuatan dominan. PERANAN MILITER PADA MASA REFORMASI
  • 8. Kekuatan sipil mulai berada pada posisi yang seimbang dengan kekuatan militer dalam menentukan proses kebijakan politik. Secara formal, militer tidak lagi dilibatkan dalam urusan politik, namun secara faktual pengaruh militer diperlukan kekuatan politik sipil untuk mendukung agendanya. Pada pemerintahan Habibie mulai dilakukan pembenahan formal pada keistimewaan militer walaupun pertimbangannya lebih pada kewajiban atas desakan reformasi dibandingkan dengan political will pemerintah. Salah satu langkah penting yang terjadi adalah mengurangi jatah militer dilembaga MPR, DPR dan DPRD.
  • 9.
  • 10. Megawati atas kepentingan militer membuat pola hubungan sipil- militer berada pada konstelasi konflik yang lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Akan tetapi, konsekuensinya adalah minimnya langkah signifikan yang diambil pemerintah dalam menuntaskan agenda reformasi militer. Kendali sipil atas militer di era Presiden Megawati tidak berlangsung efektif, pemerintah tampaknya menganggapnya bahwa tanpa dukungan militer akan sangat sulit menciptakan stabilitas sosial-politik guna mempertahankan kekuasaanya. Dimasa pemerintahan Megawati, militer merasa dihargai peran dan eksistensinya. Walaupun para perwira mengakui kelemahan otoritas sipil kurang memiliki visi kemiliteran.
  • 11. Dalam dunia politik, netralitas TNI dalam politik, khususnya pada saat pemilu 2009, terdapat sedikit kegoyahan dalam menjalankan netralitasnya. Dalam pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali, TNI terlibat dalam penyediaan distribusi logistik pemilu. Hal ini menandakan bahwa TNI memiliki kepentingan politik di dalam pelaksanaan pemilu. Keterlibatan TNI dalam hal ini dapat mempengaruhi netralitas di dalam tubuh TNI.