Juknis Pendataan Peserta Ujian Nasional SMK Tahun 2016

2. Juknis Pendataan UN 2015/2016 1
PETUNJUK TEKNIS
PENDATAAN PESERTA UJIAN NASIONAL SMP/MTs, SMA/MA/SMAK/SMTK,
DAN SMK
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
I. PENDAHULUAN
Petunjuk teknis ini disusun dalam rangka memberikan arahan dan pedoman secara teknis
bagi panitia UN di tingkat provinsi, kota/kab, dan sekolah, sehingga data yang diperoleh
mampu meningkatkan kualitas dan aksesbilitas, akuntabilitas serta kredibilitas sistim Ujian
Nasional.
Petunjuk teknis ini mencakup : (1) Penjelasan Umum, (2) Tugas dan tanggungjawab, (3)
Mekanisme, dan (4) Jadwal pendataan.
II. PENJELASAN UMUM
Dalam rangka pendataan calon peserta Ujian Nasional (UN), panitia pendataan UN tingkat
pusat memfasilitasi program pendataan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses
pendataan sehingga data yang dihasilkan lebih cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.
Berikut ini adalah penjelasan umum beberapa istilah yang digunakan dalam petunjuk
teknis:
1. Pendataan adalah proses penyampaian data calon peserta ujian nasional sampai
dengan diterbitkan kartu peserta ujian nasional oleh satuan pendidikan, meliputi: data
satuan pendidikan, biodata siswa calon peserta ujian nasional, dan nilai rapor;
2. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik
(SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar
Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
(SMK/MAK), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT)
3. Data satuan pendidikan adalah data yang berisi tentang informasi sekolah, antara lain:
nama satuan pendidikan, kode satuan pendidikan, alamat satuan pendidikan, kurikulum
satuan pendidikan, nama kepala satuan pendidikan, jumlah siswa, status sekolah, dst.;
4. NPSN adalah Nomor Pokok Sekolah Nasional yang ditetapkan oleh PDSP. NPSN
menjadi syarat bagi satuan pendidikan yang melaksanakan UN;

3. Juknis Pendataan UN 2015/2016 2
5. NISN adalah Nomor Induk Siswa Nasional yang ditetapkan oleh PDSP. NISN menjadi
syarat bagi siswa yang mengikuti UN akan digunakan sebagai acuan pengisian data
nilai rapor;
6. DAPODIK adalah data pokok pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan
menengah yang merupakan sistem penjaringan data pokok pendidikan;
7. EMIS adalah pendataan pendidikan Islam dibawah Ditjen Pendidikan Islam
Kementerian Agama;
8. Biodata siswa calon peserta adalah informasi tentang identitas siswa, antara lain: nama
siswa, tempat tanggal lahir, nomor peserta UN jenjang sebelumnya, nomor peserta
gagal UN tahun sebelumnya yang mengulang, NISN dan seterusnya;
9. Kode kelas paralel adalah kode yang menunjukkan dimana siswa dikelompokkan
berdasarkan kelas paralel, program studi (SMA), dan program studi keahlian (SMK);
10. Nomor induk adalah Nomor Induk Peserta Didik (NIPD) pada satuan pendidikan yang
bersangkutan;
11. Daftar Calon Peserta (DCP) adalah daftar usulan calon peserta UN yang diterbitkan
oleh satuan pendidikan melalui DAPODIK/EMIS, sesuai dengan format pendataan
calon peserta UN diketahui dan disahkan oleh pengawas pada satuan pendidikan;
12. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data calon peserta UN oleh satuan
pendidikan;
13. Validasi adalah pernyataan kebenaran atas data calon peserta UN dengan dibubuhi
tanda tangan kepala satuan pendidikan;
14. Daftar Nominasi Sementara (DNS) adalah daftar calon peserta UN setelah diverifikasi;
15. Daftar Nominasi Tetap (DNT) adalah daftar peserta UN yang sudah divalidasi dan
memiliki nomor peserta ujian nasional;
16. Kartu Peserta adalah kartu tanda bukti keabsahan peserta ujian nasional;
17. Petugas pengolah data adalah orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang sebagai pengelola data UN;
18. Hak akses adalah kewenangan mengubah dan atau memanfaatkan data hanya untuk
kepentingan UN.
III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
A. Panitia Pendataan UN Tingkat Pusat
Panitia Pendataan UN Tingkat Pusat mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai
berikut:
1. Merencanakan dan mengkoordinasikan pendataan calon peserta UN;
2. Mengembangkan sistem pendataan;
3. Menetapkan jadwal pendataan;

4. Juknis Pendataan UN 2015/2016 3
4. Mengkoordinasikan pendataan calon peserta UN secara nasional;
5. Menjaga kualitas dan validitas data;
6. Memelihara data peserta dan sistem informasi pendataan UN secara online;
7. Membuat standarisasi kode UN;
8. Menetapkan satuan pendidikan peserta UN;
9. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proses pendataan;
10. Mengelola hak akses tingkat nasional dan provinsi.
B. Panitia Pendataan UN Tingkat Provinsi
1. Kepala dinas pendidikan provinsi menugaskan dan menetapkan petugas pengelola
data dalam kepanitiaan pendataan UN Tingkat Provinsi.
2. Petugas pengelola data UN berkoordinasi dengan petugas pendataan DAPODIK
dan EMIS.
3. Panitia Pendataan UN Tingkat Provinsi :
a. Mendaftarkan satuan pendidikan baru, memverifikasi dan memberi kode.
Menyampaikan usulan ke panitia pendataan UN tingkat pusat satuan pendidikan
yang sudah tidak beroperasi atau tutup dari usulan panitia pendataan UN
Tingkat Kabupaten/Kota;
b. Mengkoordinasikan pendataan calon peserta UN, pengelolaan DNS, revisi, dan
validasi data;
c. Memproses Nomor Peserta UN;
d. Mencetak dan mendistribusikan DNT beserta Kartu Peserta UN ke satuan
pendidikan melalui panitia pendataan UN Tingkat Kabupaten/Kota;
e. Memelihara data peserta ujian nasional SMP/MTs, SMA/MA/SMAK/SMTK, dan
SMK;
f. Mengelola hak akses data UN kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk
keperluan UN.
C. Panitia Pendataan UN Tingkat Kabupaten/Kota
1. Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota menugaskan dan menetapkan petugas
pengelola data UN tingkat kabupaten/kota.
2. Petugas pengelola data UN berkoordinasi dengan petugas pendataan DAPODIK
dan EMIS.
3. Panitia pendataan UN tingkat Kabupaten/Kota :
a. Mendata satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan
mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang akreditasi;

5. Juknis Pendataan UN 2015/2016 4
b. Menyampaikan usul satuan pendidikan baru, tidak beroperasi, dan tutup, ke
panitia pendataan UN tingkat pusat melalui panitia pendataan UN tingkat
propinsi;
c. Melakukan pemutakhiran data satuan pendidikan peserta UN;
d. Melakukan pemutakhiran data peserta UN yang mengulang atau tidak lulus
tahun sebelumnya dengan memasukan nomer peserta UN tahun sebelumnya
berdasarkan usulan dari satuan pendidikan;
e. Mencetak dan mendistribusikan lembar verifikasi data DCP untuk diverifikasi
satuan pendidikan dan disahkan oleh pengawas;
f. Mengunggah data DCP hasil verifikasi ke server UN Pusat;
g. Mengunduh data DNS dari server UN Pusat;
h. Mencetak dan mendistribusikan DNS ke satuan pendidikan penyelenggara UN
untuk dilakukan verifikasi;
i. Menerima data hasil revisi dan validasi DNS;
j. Memelihara arsip hasil verifikasi DNS;
k. Menerima DNT dan Kartu Peserta UN dari panitia pendataan UN tingkat
provinsi serta mendistribusikannya ke satuan pendidikan penyelenggara UN;
l. Mengelola hak akses data UN satuan pendidikan untuk keperluan UN.
D. Panitia Pendataan UN Tingkat Satuan Pendidikan
1. Kepala satuan pendidikan menugaskan dan menetapkan petugas pengelola data
UN dalam kepanitiaan pendataan UN tingkat satuan pendidikan.
2. Melaporkan peserta yang mengulang atau tidak lulus satuan pendidikan tahun
sebelumnya kepada panitia pendataan UN tingkat Kota/Kab dengan mencatumkan
nomor peserta lama.
3. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data calon peserta UN secara online
sesuai prosedur DAPODIK/EMIS dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh panitia
pendataan UN.
4. Mengunduh DCP dari DAPODIK/EMIS dan menyerahkan data ke panitia pendataan
UN tingkat Kota/Kab.
5. Menerima lembar verifikasi DCP dari panitia pendataan UN tingkat Kota/kab untuk
diverifikasi dan dimutakhirkan.
6. Menyerahkan data hasil verifikasi DCP ke panitia pendataan UN tingkat Kota/kab.
7. Menerima lembar DNS dari panitia pendataan UN tingkat Kota/kab untuk diverifikasi
dan dimutakhirkan.
8. Menyerahkan data hasil verifikasi DNS yang sudah disahkan dan ditandatangani
oleh Kepala satuan pendidikan ke panitia pendataan UN tingkat Kota/kab.

6. Juknis Pendataan UN 2015/2016 5
9. Menerima DNT dan Kartu Peserta UN dari panitia pendataan UN tingkat
Kabupaten/Kota;
10. Kepala satuan pendidikan Penyelenggara UN menandatangani dan membubuhkan
stempel pada Kartu Peserta UN yang telah ditempel foto peserta UN;
11. Kepala satuan pendidikan mendistribusikan kartu peserta kepada siswa yang
berhak;
12. Mengelola data UN satuan pendidikan untuk keperluan UN.
IV. MEKANISME
Proses pengolahan data peserta ujian Nasional SMP/MTs, SMA/MA/SMAK/SMTK, dan
SMK, sebagai berikut:
Server
PDSP
Server
UN
Server
DAPODIK/EMIS
Sinkronisasi
KAB/KOTA
Sinkronisasi
VerVal
NISN PD
Satuan Pendidikan
Data Siswa
Provinsi
File DCP &
BA
Verifikasi
& DNS
DNT &
KPU
DNT &
KPU
A
B
C
D
E
F
G
G
G
Unduh
Data DCP
A. Satuan pendidikan mengunduh DCP dari server DAPODIK/EMIS;
B. Satuan pendidikan menyerahkan DCP ke panitia pendataan UN tingkat Kota/Kab;
C. Panitia pendataan UN tingkat Kota/kab mencetak verifikasi DCP dan mendistribusikan ke
satuan pendidikan;
D. Satuan Pendidikan mengembalikan data hasil verifikasi DCP ke panitia pendataan UN
tingkat Kota/kab;
E. Panitia pendataan UN tingkat Kota/kab mengunggah data DCP ke server UN dan
mengunduh kembali untuk mencetak dan mendistribusikan DNS;

7. Juknis Pendataan UN 2015/2016 6
F. Satuan pendidikan mengembalikan data DNS hasil verifikasi ke panitia pendataan UN
tingkat Kota/kab untuk diunggah ke server UN;
G. Panitia pendataan tingkat Provinsi melakukan proses penomoran peserta UN, mencetak,
dan mendistribusikan DNT dan kartu peserta ujian melalui panitia pendataan UN tingkat
Kota/kab.
V. JADWAL PENDATAAN
KEGIATAN TANGGAL KETERANGAN
Entry Data s.d 31 Des DAPODIK/EMIS
Pencetakan DCP s.d 31 Des Kabupaten/Kota
Pencetakan, distribusi,
validasi dan verifikasi
DNS
1 – 22 Januari 2016 Kabupaten/Kota
Cetak dan distribusi
DNT
s.d 31 Januari 2016 Provinsi
Cetak dan distribusi
KPU
s.d 7 Feb 2016 Provinsi
Pemeliharaan Provinsi s.d 31 Mar 2016 Provinsi
Pemeliharaan Pusat 1 Apr 2016 – selesai Pusat
Juknis dilampiri dengan petunjuk penggunaan aplikasi pendataan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : November 2015
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEPALA,