Berita utama menyinggung masalah Aburizal Bakrie atau Ical yang dinilai tidak gentle karena tidak segera mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sehingga banyak pihak yang mendorong penyelenggaraan Munas untuk memilih ketum baru. Selain itu, berita menyinggung masalah pembuangan limbah pabrik sembarangan dan kasus trafficking oleh satu keluarga beserta kerabat dan pekerjanya di Medan.
Ical Dinilai Tidak Gentle Ketika Tak Mundur dari Golkar
1. Edisi 29/Th XIII/ 2 - 16 DESEMBER 2014 Email: wartanasional@rocketmail.com Harga Eceran : Rp 5.500,- (Luar Jabotabek Ditambah Ongkos Kirim)
PT. Artostex Akui Kebocoran
Pipa Limba, Tidak Ditindak
>>BACA SELENGKAPNYA HAL 11
Perusahaan Outsorcing PT. Trans
Dana Perdana Dilaporkan ke Disnaker
IlegalLogingPTP
Nusantara14Manado
DiadukankePolisi
>>BACA SELENGKAPNYA HAL 11
JikaGentlemanSelamatkan
Golkar,IcalMundur
>>BACASELENGKAPNYAHAL11
OknumCamatdanStaf
PungliAPBDUntukDID
Rp42-63JutaDari21Desa
>>BACASELENGKAPNYAHAL11
BANYAK yang mendesak agar Ical
segeraturundaripucukpimpinanpartai
berlambang Beringin tersebut. Jika
ARB (Aburizal Bakrie) gentleman, ia
tidak perlu dituntut mundur. Harusnya
dia segera mengundurkan diri.
PengamatpolitikUniversitasJember,
Jawa Timur, Drs Joko Susilo MSi
mengatakan untuk menyelamatkan
Partai Golkar, Ical harus legawa tidak
mencalonkan kembali sebagai ketua
umum. “Kalau Ical tetap maju dalam
pemilihan ketua umum, maka konflik
internal partai tidak akan mereda dan
bisa jadi semakin meruncing,” kata
Joko di Kabupaten Jember, Sabtu.
Menurut dia, partai berlambang
pohon beringin tersebut seharusnya
belajar dari pengalaman tahun 2004
dan 2009, sehingga elit-elit partai bisa
menyelesaikan konflik tersebut. “Dari
konflikyangterjadi,justruanggotanya
pecah dan membentuk partai politik
baru, seperti Hati Nurani Rakyat dan
PartaiKeadilandanPersatuanIndone-
sia,” tuturnya dikutip Antara.
Konflik yang terjadi saat ini, lanjut
dia, bukan masalah perbedaan
pelaksanaan munas, namun mengenai
perbedaanpandanganduakubu,yakni
kubu status quo dan kubu reformis.
“Salah satu solusi yang bisa dtempuh
untuk menyelamatkan Golkar, yakni
Ical mundur dari pencalonan ketua
umum karena partai yang berjaya di
masa Orde Baru itu butuh pemimpin
muda yang handal,” ucap pengajar
Ilmu Hubungan Internasional itu.
Ia menjelaskan Partai Golkar
merupakan partai politik yang mapan
secara organisasi, memiliki pengala-
man yang lama dalam politik nasio-
nal, dan memiliki sumber daya
manusia yang handal, serta finansial
yang cukup besar. “Konflik di tubuh
Partai Golkar bukan karena sistem
atau organisasi partai, namun karena
personal ARB yang kurang mampu
menjadi pemimpin yang baik di
tubuh partai tersebut,” paparnya.
ApabilaIcaltidaklagimenjadiketua
umum, lanjut dia, sudah bisa
dipastikan pemimpin baru partai
berlambang pohon beringin tersebut
akan mendekat kepada pemerintahan
Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Golkar
butuh pemimpin baru yang bisa
mengakomodir seluruh kepentingan
para kader. Konflik yang dibiarkan
berkepanjangan dapat menjadi bo-
merang bagi partai dan Golkar justru
ditinggalkan konstituennya,” ujarnya.
Terdapat dua versi penyelenggaraan
Munas IX Partai Golkar. Menurut
kubu Ical penyelenggaraan munas
dilakukan di Bali 30 November
>>BACA SELENGKAPNYA HAL 11
BANDUNG,(WN)–DindaIqlimaRianaSaputra
(19), mantan Kasir RSU Advent Bandung
mengadukan nasibnya ke Dinas Ketenagakerjaan
(Disnaker) Kota Bandung di Bagian Perselisihan
Hubungan Industrial (PHI) menyusul Ijazah asli
miliknya ditahan oleh PT. Trans Dana Perdana
(perusahaan outsorcing dari RSU Advent
Bandung)danDindadikelurkandariRSUAdvent.
Dindadidampingikeluarganyamembuatlaporan
tertulisdansecaralisankeDisnakerKotaBandung
yangditerimalangsungolehKepalaDisnakerKota
Bandung dan Kepala Bagian Pengawasan
Disnaker Kota Bandung, Irma.
MINUT, (WN) – Sudah ribuan kubik kayu
kelapa hasil illegal loging yang ada di
kawasan perkebunan Desa Marinsow,
Kecamatan Likupang Timur, Minahasa
Utara diolah oleh pihak PTP Nusantara 14
untuk dijual. Dengan modus, PTP Nu-
santara 14 mengeluarkan surat penebangan
pohon kelapa produktif tertanggal 10
oktober 2014 Mira/Mar/X/2014.
Hasil penelusuran Harian Warta Nasional
ditemukan adanya kayu hasil olahan dengan
berbagai jenis ukuran mulai dari ukuran
tebal 6 cm lebar 12 cm panjang mencapai
4-5 meter. Selain itu masih ada lagi yang
berukuran lebar 6 cm lebar 16 dan panjang
3 meter. yang siap jual.
Kayu hasil olahan tersebut selanjutnya di
bawah menggunakan truk pengangkut.Yang
mana kayu kelapa dengan aneka ukuran
dibawah ke Surabaya menggunakan kapal
pengangkut untuk dijual kepada pengusaha
kayu inisial MD. Rupanya kegiatan
penebangan pohon kelapa yang sudah
berlangsung cukup lama dilakukan itu baru
tercium aparat kepolisian dan Kepala Desa
Marinso, Gabriel Tamasengge.
PihakDireksiProduksiPTPN14,A.MHaris,
yang berkantor pusat di Makassar, Sulawesi
Selatansaatditemuiwartawanmenutup-nutupi
kasus illegal loging tersebut dengan
mengatakan, kami tidak pernah menyuruh
bawahan (pegawai) untuk melakukan
penebangan pohon dikawasan tanah HGU,
apalagi sampai menjual ungkapnya, u A.M
Haris, mengelak kepada wartawan.
ADM PTPN 14, Richard Manuputi, yang
berkantor di Manado Lewat Asistenya,
AhmadDjafar,mengatakanyangmanalahan
HGU tersebut diakui sebelumnya adalah
milik usaha dari PT Perkebunan XXVIII,
setelah mendapat surat keputusan Kepala
BANYUASIN, (WN) –
AnggaranDanaInfrastruktur
Desa (DID) di Kecamatan
Rantau Bayur telah diduga
terjadi penyimpangan yang
dilakukanolehoknumCamat
dan Staf Kecamatan melalui
Pungutan Liar (Pungli) dari
puluhan kepala desa sebesar
Rp 2 juta hingga Rp 3 juta
perdesa/ kelurahan atau Rp
42 juta dan Rp 63 juta.
HasilpantuanHarianWarta
Nasionalmenyebutkan,oknumCamatdanstafKecamatanRantau
Bayur,KabupatenBayuasindiketahuiberinisialADRdanCamat
berinisialFRS.Merekatelahsekongkolmenghalalkansegalacara
memotong anggaran DID dari para kepala desa untuk masuk ke
kantong mereka masing-masing demi memperkaya diri sendiri.
Modus para oknum diketahui dari pengakuan inisial B (30)
salah satu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kecamatan Rantau
Bayur. Menurut B pada (20/11), mengatakan, pemotongan dana
Penuntasan Dugaan
Korupsi Proyek Islamic
Center Bekasi Mandek
>>BACASELENGKAPNYAHAL11
BANDUNG, (WN) - Kasipenkum Kejati Jabar, Suparman
mengungkapkan, dalam pemeriksaan korupsi pembangunan Is-
lamic Center di Kabupaten Bekasi, siapa saja bisa masuk daftar
tersangka. Tidak terkecuali mantan Bupati dan pihak eksekutif
Kabupaten Bekasi. Namun, sampai berita ini dimuat, kasus
Aburizal Bakrie atau
Ical dinilai tidak
gentle ketika tidak
segera mundur dari
jabatannya sebagai
Ketua Umum Partai
Golkar. Masalah
posisi ketua umum
yang dijabat Ical itu
yang belakangan
menuai banyak
kecaman sehingga
banyak pihak di
internal Golkar
mendorong
penyelenggaraan
Musyawarah
Nasional (Munas)
untuk memilih
Ketum baru.
ITULAH yang terjadi di Jalan
Raya Cisirung, Dayeuh Kolot,
Kabupaten Bandung, yang kiri
kananya banyak pabrik nakal sering
membuang alir limbah secara by
pass ke jalan raya di setiap musim
hujan tiba, yang menimbulkan
sengatan bau limbah dimana mana.
Setiap musim hujan, air ber-
campur limbah berwarna merah
kental, dibiarkan begitu saja
mengalir ke pemukiman warga
tanpa mengindahkan aturan
BANDUNG, (WN) –
Pembuangan air limbah
sembarangan tanpa
proses melalui IPAL (
Instalasi Pembuangan
Air Limbah) ke kali atau
saluran umum di
lingkungan pemukiman
warga sudah sering
membuat keresahan.
Satu Keluarga Bersama Keponakan Terlibat Trafficking
(Keterangan Poto : Tempat Penampungan dan Penganiayaan PRT Milik H. Syamsul Anwar)
Gedung Islamic Center Kabupaten Bekasi di Desa Srimahi, Kecamatan
Tambun Utara, tak bisa lagi digunakan sebelum kasus korupsi selesai.
KETUJUH tersangka yaitu Syamsul
Anwar dan istrinya Radika, anaknya M
Tariq, dan keponakan nya Zakir beserta
dua pekerja yaitu Kiki Andika dan Bahri
dan seorang supir bernama Fery. Polisi
menyangkakan pasal baru kepada pelaku
penganiayaan yang menewaskan seorang
pembantu rumaha tangga ( PRT ) yang
bernama Cici di medan.
Para tersangka diduga telah memper-
lakukan pembantu rumah tangga ini untuk
disalurkannyadengancaratidakmanusiawi.
Penganiayaan yang dilakukan tersangka
menyebabkan tewasnya Cici (30), seorang
pekerja asal Jawa Tengah pada tanggal 28
Oktober lalu. Perempuan itu dibuang ke
kawasan Barus Jahe, Karo, dan mayat nya
kemudian ditemukan sebagai Mrs X pada
tangal31Oktober2014.Korbandimakam-
kanpihakrumahsakitdiKabanJahe,Karo.
Dalam pengembangan kasus ini Polisi
juga menemukan lebih dari 100 KTP
perempuan, asal Medan dan pulau Jawa
beserta salinan penyaluran PRT ke
sejumlah majikan di Sumut. Dokumen itu
ditemukan di rumah tempat tinggal
SyamsulAnwar yang juga dijadikan lokasi
penampungandiJl.BeosimpangJl.Angsa.
Ditemukan pula sejumlah Kliping
pemberitaan media massa mengenai PRT
yang kabur karena tidak tahan. Mereka
yang diberitakan diduga sebagai pekerja
yang disalurkan pelaku melalui CV. Maju
Jaya milik Syamsul Anwar. Dugaan traf-
ficking terungkap setelah polisi
menemukan fakta para majikan yang
ingin memakai jasa para PRT itu harus
menebus hingga Rp.16 juta per orang.
Majikan juga diminta mentransper gaji
ke rekening yang dibuatkan dan
disebutkan sebagai rekening si pembantu.
kita akan cek apakah setelah selesai masa
kontraknya, gaji itu benar dibayar ke si
pembantu, atau tidak. kami akan pastikan,
begitu juga dengan dokumen dan KTP
yang kita temukan disaat Penggerebekan,
kita akan cek keberadaan orang atas Nama
dan Alamat sesuai KTP tersebut, tegas
Wahyu Bram.
Syamsul Anwar cs dijerat dengan pasal
yang berlapis. Sebelumnya mereka
dikenakanpasalpembunuhan,penganiayaan,
kekerasan dalam rumah tangga, pengero-
yokan, menyembunyikan mayat, dan
perdanganmanusia.MerekadikenakanPasal
338, 351, 170, 221, KUHP dan UU KDRT
serta UU Pemberantasan Tindak pidana
MEDAN, (WN) - Kasus penganiayaan dan perdagangan
manusia yang dilakukan H Syamsul Anwar dan
istrinya, serta anak dan pekerjanya, masih didalami
Sat Reskrim Polresta Medan. Ketujuh tersangka juga
sudah kita kenakan pasal perdagangan Manusia, kata
Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Wahyu
Iswanto Bram, Minggu (30/11).
2. EDITORIAL
2 Edisi 29/Th XIII/ 2 - 16 DESEMBER 2014
Oleh karena itu, pemerintah me-
mangkas subsidi harga BBM agar
ruang fiskal bisa bernapas lebih lega
sehingga APBN bisa dipakai mem-
biayai belanja yang lebih produktif.
Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi
kelak bisa kita pacu.
Celakanya, pertumbuhan ekonomi
memicu peningkatan konsumsi,
termasuk konsumsi BBM. Itu menun-
jukkan penghematan konsumsi yang
diharapkan terjadi setelah penaikan
harga BBM tidak sungguh-sungguh
tercapai. Penghematan hanya berlang-
sung sesaat ketika harga BBM baru
dinaikkan.
Kita berangsur-angsur mampu
beradaptasi dengan harga BBM dan
kebutuhan pokok lain yang meningkat.
Itu disebabkan BBM ialah komoditas
mahapenting yang kita tak bisa hidup
tanpanya, selain karena kita semakin
sejahtera sebagai dampak pertumbuhan
ekonomi.
Ketika pemerintahan Presiden Susilo
BambangYudhoyono menaikkan harga
BBM pada 2013, penghematan terjadi
sesaat dalam jumlah yang tidak terlalu
signifikan. Di ujung 2014, Pertamina
mewanti-wanti kuota konsumsi BBM
akan terlampaui.
Ketika konsumsi BBM tinggi, Indo-
nesia tetap harus mengimpor minyak.
Impor minyak yang tak terkendali men-
jadi penyumbang utama defisit transak-
si berjalan. Kita akan menghadapi
persoalan fiskal juga ujung-ujungnya.
Untuk menahan laju impor minyak,
kita harus menggunakan energi yang
kita produksi sendiri. Konversi ke gas
merupakan salah satu langkah yang
harus segera diayunkan karena gas kita
masih melimpah.
Kita juga mesti membangun kilang-
kilang minyak sehingga kita sanggup
mengolah sendiri minyak mentah
menjadi minyak yang bisa dikonsumsi.
Kita pun harus memperbaiki trans-
portasi publik. Politik transportasi kita
harus bertujuan membuat orang kaya
mau naik kendaraan umum, bukan
membuat orang miskin mampu mem-
beli mobil.
Yang tak kalah pentingnya, negara ini
harus segera mengembangkan energi
baru dan terbarukan. Kita sesungguh-
nya punya potensi besar mengem-
bangkan energi panas bumi, nuklir,
matahari, angin, dan gelombang laut.
Itu semua semestinya menjadi politik
dan kebijakan energi yang harus segera
dijalankan pemerintahan Joko Widodo
dan Jusuf Kalla. Jokowi-JK tidak boleh
berpuas diri hanya dengan menaikkan
harga BBM. Jangan berpikiran bahwa
menaikkan harga BBM menjadi satu-
satunya resep mujarab menyelesaikan
persoalan energi bangsa ini.
Parlemen semestinya mendorong dan
bekerja sama dengan pemerintah untuk
melaksanakan politik energi jangka
panjang tersebut demi generasi
mendatang. Itu jauh lebih baik daripada
sibuk tak menentu mengancam meng-
interpelasi pemerintah yang menaikkan
harga BBM.(***)
Penghematan Sesaat Ketika Harga BBM Dinaikkan
Oleh : Rekson H.Pasaribu
Pemred Harian Warta Nasional
Tarif Damri dari Lampung ke Jakarta,
Bandung, Bogor Naik Rp 25 – 35 Ribu
BBM dan tarif penyeberangan
belakangan ini. Jadi menaikkan ongkos
penumpang tidak bisa dielakkan.
Kebijakan ini tertuang dalam SK
direksi yang ditetapkan pada 25 No-
vember lalu,” kata Yulianto.
Tarif Royal tujuan Lampung - Jakarta
semula Rp 215 ribu menjadi Rp 250
ribu, Lampung - Bandung dari Rp235
ribu menajdi Rp 280 ribu dan Lampung
- Bogor dari Rp 225 ribu menjadi Rp
270 ribu.
Yulianto mengatakan sejak diber-
lakukan kenaikan BBM subsidi mes-
kipun tarif baru belum diberlakukan
tapi jumlah penumpang menurun
drastis sampai 30 persen. “Biasanya
dalam sehari pemberangkatan atau
kedatangan, total penumpang
mencapai 1.500 sampai 1.600 pe-
numpang, tapi belakangan penumpang
sudah mulai menurun hingga 1.100
penumpang,” katanya.
Ia tak dapat membayangkan setelah
kenaikan tarif penumpang Damri
dinaikkan. Menurut Yulianto, masya-
rakat mulai berhitung melakukan
perjalanan yang termurah. “Kami
berharap kondisi ini segera stabil,”
ujarnya.(SON)
Alfamart Marak Tak Berizin Terancam Ditutup Paksa
BANYUASIN,(WN)-Alfamartdijalan
Lintas Timur Km 16, kelurahan Talang
Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan tidak memiliki izi
usaha atau operasinya diduga ilegal.
*Hal itu diketahu setelah Badan
Perizinan Terpadu Dinas Koperindak
KabupatenBayuasindibantuSatuanPol
PPmelakukan sidak ketempatAlfamart
yang terancam ditutup tersebut.
*Informasi yang berhasil
dihimpun menyebutkan pada
saat sidah pihak pengelola
tidak bisa membuktikan bahwa
usahanya tidak memiliki izin,
Sat Pol PP langsung memberi-
kan peringatan untuk menutup
usaha tersebut.
*Kepala Badan Perizinan
Terpadu kabupaten Banyuasin,
Babul Ibrahim, membenarkan
bahwapihaknyatelahmembentuk
tim untuk melakukan sidak.
*”Kita telah tanyakan kepada pihak
pengusaha, yang kebetulan disana
hadir dari pihak Kecamatan juga
Kelurahan. Namun pihak pengusaha
tidak bisa menunjukan dokumen
izinnya” ucap Babul saat ditemui
diruang kerjanya selasa (25/11/2014) ,
*Dikatakannya, Polisi Pamong Praja
kabupaten Banyuasin pada saat itu
telah menyurati kepada pengusaha agar
segera ditutup ,. “Kalau tidak salah su-
dah tiga kali disurati, “ tambahnya ,
*Diakuinya bahwa pihak pengusaha
Alfamat sampai saat ini memang belum
pernahmengajukanpermohonankepada
pihak BPT. , “Kalau belum ada izin
berarti kegiatanya ilegal” tandasnya ,
*Terpisah kepala Satuan Polisi
Pamong Praja kabupaten Banyuasin
Hartawan menjelaskan bahwa pihak-
nya telah memgirom surat kepada
pihak pengusaha agar usaha ditutup. *”
Kalau memang masih saja beroprasi
segera kita tutup,” tukasnya ,
*Sekedarmengingatkanbahwajumlah
usahawaralabaminimarketdiBanyuasin
merebak termasuk di KecamatanTalang
Kelapa. *Hal itu membuat keberadaan
sejumlah pasar tradisional terancam di
tinggalkan konsumen.
Seperti yang dikatakan Indra Setiawan
(36)wargatanahmas.KeberadaanBisnis
Waralaba minimarket akan semakin
menekan pasar tradisional. Tidak bisa di
pungkiri kondisi pasar tradisional yang
kerap semerawut dan kotor. Sementara
keberadaanminimarketyangtertatarapi,
maka pilihan konsumen akan beralih ke
minimarket, belum lagi masalah harga
barangminimarketyangcenderunglebih
murah. ,
*Pantauan dilapangan tidak kurang
5 waralaba minimarket telah beroperasi
di Kawasan KecamatanTalang Kelapa.
Pertama di Kilometer 13 Kelurahan
Tanah Mas, Kilometer 14 Kelurahan
Tanah Mas dan Kilometer 16 Kelura-
han Tanah Mas. Dua lokasi sudah ber-
operasi sekitar 2 tahun silam dan satu
titik lokasi baru beroperasi pekan ini.
*Sementara Dikawasan Kelurahan
Kenten terdapat satu titik waralaba
minimarket, dan telah bereporasi satu
tahun silam dan terakhir satu titik lagi
waralaba mini market di Kelurahan
Talang Keramat.(EFRI)
KEPALA PERWAKILAN/ BIRO
DKI JAKARTA/ POLDA METROJAYA : Wilson, Novtenio. JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTA UTARA: Gugun Gumilar, JAKARTA
TIMUR : P.Hutajulu, JAKARTASELATAN: Drs. Tubagus Taufik, KEPALAPERWAKILAN JAWABARAT: Harjo S.P, KOORDINATOR : P.Marbun SH,ANGGOTA
: Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan, T.Lumban Raja, Karyaman Harahap, D. Jogi Nainggolan, Ribert Simamora, Rinto Sihombing, Sahala Simangunsong,
Ermi Sumiyati, POLDA JAWA BARAT : Delimar Sitorus, CIMAHI : CIANJUR : INDRAMAYU : Nunuh Nugraha, Irman N.F, KABUPATEN CIAMIS : KOTA
BANDUNG : Herbet Nababan, Delimar Sitorus, KABUPATEN BANDUNG : Habeahan, Juang Sagala, KABUPATEN BANDUNG BARAT : CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: BANJAR : GARUT: Eki Kurnia, KOTATASIKMALAYA/
KABUPATEN TASIKMALAYA : SUMEDANG : CIREBON : KUNINGAN : PANGANDARAN :Susanti, SUBANG : Imanudin, PURWAKARTA : Rekson Pasaribu, KARAWANG : Pariston Purba, Ajis L.Tobing, Ramlan Naibaho, Lambok
Purba, KEPALA BIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : M.Sahir, KABUPATEN BEKASI: Ir. Ruben Silitonga, M. Marbun, Abdul Rachman, Herwinson, BOGOR : DEPOK : David Malau, KEPALA PERWAKILAN
BANTEN: Nazip,ANGGOTA: Holil, Fadli, Yadi Supriadi, LEBAK : PANDEGLANG: SERANG : BIRO KABUPATEN TANGERANG : Panggondian Panggabean,Agus Tarman Jaya, Unggul Sitorus, KEPALABIRO KOTATANGERANG:
Ramlan Pasaribu, Ronal ButarButar, HenryTogatorop,Agus Tarman Jaya, TANGSEL: Drs.Abdul Syahri. S, KOTACILEGON: KOTASERANG : SEMARANG: CILACAP: Rudianto, MOJOKERTO : BANYUMAS : Sigit, PURBALINGGA:
Edward PS PROBOLINGGO: LUMAJANG: MADURA : MUARA ENIM : SIAK : , KEPALA PERWAKILAN PELALAWAN/PEKANBARU : Ahmad Husin Harahap, KOORDINATOR : Pranto Pasaribu, ANGGOTA : Jafri Datuk
Panglima Sutan, Patimbun Siahaan SP, KAMPAR :Hendri, Salim, Ibat Saputra, PELALAWAN : Rusli, Ibat Saputra, KUANSING : Ibat Saputra, BATAM : Ridwan Hendarto Lumban Gaol, KEPALAPERWAKILAN SUMATERAUTARA:
P.Harry Silaen SH, ANGGOTA : Januar Pohan, Indra Hasibuan, Sofyan P Simanungkalit, BINJAI : Martin, DELISERDANG : Budianto, HUMBANGHASUNDUTAN : Oslan, KABUPATEN PAKPAK :Lasmer, TAPANULI TENGAH :
Ridwan Hamzah, KEPALA PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Efriadi Efendi, ANGGOTA : Rijal, OGAN ILIR : Heri Jauhari, LAMPUNG BARAT: KEPALA PERWAKILAN JAMBI: Abdul Fatah, ANGGOTA : Endang Wijaya,
KOTAMADYA JAMBI : Hipni, MUARA JAMBI : Lutfy, PALEMBANG : Ahmad, LUBUKLINGGAU : BATURAJA : BAYUASIN : BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALBAR : Ajan, PERWAKILAN SULAWESI UTARA : Henkie L
Ruwtuwene, KORWIL SULAWESI UTARA : Kenfa Erlangga, KORLIP SULAWESI UTARA : Agustinus Sundana, MINAHASA UTARA : Gabriel Tamasengge, BITUNG : Reimon Oktavia L
(WARTAWAN HARIAN WARTA NASIONAL SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMAAPA PUN DARI NARASUMBER)
DITERBITKAN OLEH
PT. NASIONAL TRITUNGGAL JAYAUTAMA
NPWP : 31.769.303.4-407.000
BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999
KONSULTAN HUKUM
LBH-LSM “INFASI”
DIREKTUR UTAMA/ PEMIMPIN REDAKSI
Rekson H. Pasaribu
WAKIL PEMIMPIN UMUM
Ir. Zoel Hunter Panjaitan
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Bernadi Widiarjo Hutabarat
DEWAN REDAKSI
Ir. Jamangalap Simanullang
Rekson H. Pasaribu
PIMPINAN PERUSAHAAN
Harjo SP
WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN
Ermi Sumiyati
REDAKTUR PELAKSANA
Rademan
REDAKTUR
Suryanto
SEKRETARIS REDAKSI
Sylviah
PEMBINA
Ir. Ian FJM Sihombing
PENASEHAT HUKUM
Mart Lumumba Malau,SH
STAF REDAKSI
Ramlan Pasaribu, Ali Muksin, M.Wilson Pasaribu,
Edward PS, Ester H, Budi Setiawan, Ferdinand, Dede
Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri
Handayani, Abdullah, MM, Parlindungan, Muhammad
Nur, Parlindungan Pasaribu, Akash
ALAMAT REDAKSI
Jalan Raya Perintis Kemerdekaan, No 34, RT 01/RW
06, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Timur,
13260. Telp/Fax: HP 082125582006
WEBSITE
www.harianwartanasional.com
E-MAIL
wartanasional@rocketmail.com
harianwartanasional@yahoo.co.id
REKENING BANK BCA
NO: 8710006921,
A/N : (Sylviah Hutajulu)
PERCETAKAN
PT. Temprina Printing (Jawa Pos Grup)
(Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan)
TARIF IKLAN : Umum/display Rp 37.000/mmk
(FC), Iklan lowongan Rp 25.000/mmk (BW), Neraca/
laporan Keuangan/RUPS Rp 20.000/mmk (BW),
Dukacika Rp 30.000/mmk (BW)Rp 6000 (FC). Belum
termasuk PPN 10 %, Pembayaran Iklan Dimuka.
LAMPUNG, (WN) -
Manajemen sering
nombok biaya
operasional akhirnya
ongkos transportasi
Damri Jurusan Lampung
- Jakarta, Bekasi,
Bandung dan Bogor
naik sebesar Rp 25 ribu
sampai Rp 35 ribu.
Menurut General
Manajer Perum Damri
Wilayah Lampung
Yulianto di Bandar
Lampung, Sabtu (29/
11/2014), kebijakan
tersebut berlaku per 30
November 2014.
Kita telanjur kecanduan minyak. Tidak mengherankan
bila BBM dianggap akar persoalan sekaligus pangkal
penyelesaiannya. Di negara kita, subsidi BBM dianggap
sebagai biang keladi terbebaninya APBN.
Selama ini, menurut Yulianto,
pihaknya merugi sebesar Rp 25 juta
setiap hari setelah diberlakukan
kebijakan kenaikan bahan bakar
minyak (BBM) bersubsidi. “Cash flow
kami terganggu akibat kenaikan harga
3. HUKUM & KRIMANA
3 Edisi 29/Th XIII/ 2 - 16 DESEMBER 2014
Polri Belum Bekuk Oknum Dishub Pemalsu Buku KIR
Sertijab Kapolrestabes Bandung, Kapolres
Sukabumi Kota dan Kapolres Ciamis
BANDUNG, (WN) – Penun-
tasan kasus dugaan korupsi
pembangunanjembatanCikao,
di Desa Kadumekar, Keca-
matan Babakan Cikao,
Kabupaten Purwakarta tahun
2008 dengan kerugian negara
senilai Rp 1 miliar dari 4,4
miliar yang dianggarkan bakal
dituntaskan oleh Kejaksaan
Tinggi ( Kejati) Jawa Barat.
Pada Rabu (26/11/2014),
Kejati sudah menjebloskan
Kepala Dinas Bina Marga
dan Pengairan (DBMP) Kab.
Purwakarta, Hadiyat, ke
RumahTahanan Kebonwaru,
Kota Bandung setelah
diteapkan sebagai tersangka.
Saat ini Kejari masih terus
mendalami kasus kerugian
negaraakibatJembatanambruk
denganmengintrogasiHidayat
supaya buka mulut untuk
membeberkan keterlibatan
Bupati Purwakarta Dedi Mul-
yadi selaku pemilik kebijakan
atas proyek.
Kepala Seksi Penerangan
Hukum (Kasi Penkum) Kejati
Jabar, Suparman, membenar-
kan kasus ini melibatkan
banyak pihak karena proyek
pembangunanjembatanCikao
dua kali anggaran sejak tahun
2008– 2009.
“Di tahun 2009 dianggarkan
pembangunanJembatanCikao
sebesar Rp 2,5 miliar. Kemu-
dian dalam APBD Perubahan
ditambahlagiRp1,9miliarse-
hingga total anggaran untuk
pembangunan fisik jembatan
sebesarRp4,4miliar.Sekarang
Hidayat ditahan untuk 20 hari
ke depan guna proses pe-
nyidikan,” ujar Suparman,
kepadawartawandikantornya,
Rabu (26/11/2014).
Hasil pantuan wartawan,
tanpa perlawanan, Hidayat
dieksekusi di rumahnya sesu-
ai dengan surat perintah No.
Prin-1356/0.2.15/Ft.1/11/
2014 tanggal 24 November
2014. Maka terhitung selama
20 hari kedepan, Hadiyat
ditetapkan menjadi menghuni
di Rutan Kebonwaru.
Kronologisnya, pada tahun
2008,Hadiyat,sebagaiPejabat
Pembuat Komitmen (PPK)
dalambagianproyekJembatan
Cikao di Desa. Pada awalnya
proyek tersebut dilakukan
penunjukanlangsungdanyang
menjadi penyedia jasa yaitu
CV. Tribentang dengan nilai
kontrak Rp 134.511.000 dari
pagu Rp 150 juta. Penunjukan
ituditandatanganiolehHadiyat.
Direktur CV Tribentang,
disebut juga ikut menan-
datangi Jeff Nuraedin. CV
Tribentang ternyata tidak
pernahmenandatanganidoku-
men kontrak dan tidak pernah
melakukan pekerjaan DED
sebagaimana dalam kontrak.
Mereka juga tidak pernah
menerima pembayaran atau
imbalan.
Dari hasil audit BPK dengan
surat nomor 03 LH PKN/28/
BDG/05/2013 tanggal 24 Mei
2013, ternyata ditemukan ˝ada
selisih uang yaitu kurang lebih
Rp1miliar.ìAngkaRp1miliar
itulahyangdinyatakansebagai
kerugian negara.(SON)
Kepala Seksi Dishub DKI
DitahanTerkait Korupsi
Pengadaan Kapal
JAKARTA, (WN) – Ka-
maru Zaman Budyanto (KZ),
Kepala Seksi Sarana Prasa-
rana Unit Pengelola Ang-
kutan Perairan dan Kepela-
buhan, Dinas Perhubungan
DKI Jakarta, Kamis (27/11)
sore, ditahan Kejagung RI.
Pegawai Dishub DKI ini
sebelumnya sudah ditetapkan
sebagai tersangka dalam
kasus dugaan korupsi penga-
daan kapal penyeberangan
Kepulauan Seribu tahun
2012 senilai Rp 24 miliar.
Usai diperiksa penyidik di
gedung bundar, Kamaru yang
menggunakan kemeja merah
marun dan celana bahan lang-
sung ditahan oleh Kejagung.
Kamaruselesaipemeriksaan
pukul18.30WIB,laluKamaru
sempat duduk sebentar di lobi
gedung bundar kemudian
meminta izin penyidik untuk
menelpon istrinya.”Sebentar
dulu, dia (Kamaru) minta izin
telpon istrinya dulu,” kata
penyidik Kejagung.
Usai menelepon sang istri,
Kamaru langsung dibawa
menggunakan mobil untuk
ditahan di Rutan Salemba
cabang Kejagung.
Saatditanyaawakmediasoal
pelarian uang Rp24 miliar
yang dikorupsinya, Kamaru
bungkamseribubahasa.Iapun
berupaya menutupi mukanya
dari sorotan kamera dan lensa
para fotografer.
Atas kasus ini, pada 16
Oktober 2014 Jaksa Penyidik
Pidana Khusus Kejaksaan
Agung telah menyita 1 kapal
Catamaran milik Dinas
Perhubungan DKI Jakarta,
sebagai barang bukti.
Dugaan korupsi muncul
setelah penyidik menemukan
ketidaksesuaian kapal yang
disediakan dengan kontrak
perjanjian. Dalam kontrak itu
dijanjikan bergerak dengan
kecepatan 150 knot, namun
setelah dilakukan test drive
kecepatan kapal tidak sesuai
denganyangdijanjikan.(GUN)
Kejari Cikarang Geledah
Rumah Tersangka Mantan
Kades SetiaAsih
JAKARTA, (WN) – Direktorat Reserse
Kriminal Umum Subdit Resmob Polda
Metro Jaya belum berhasil mencokok
oknum Dinas Perhubungan (Dishub) di
tempat Pengujian Kelayakan Kendaran
(KIR), Cakung Timur, Jakarta Timur.
Keterlibatan orang dalam (Dishub),
sudah mulai mengerucut kesana, Polri
tinggal memburu tiga tersangka lainnya
untuk penggembangan kasus yang saat
ini masuk dalam Daftar Pencarian Or-
ang (DPO), setelah Polri menangkap
tiga tersangka lainya.
“Saatdikonfirmasiketigatersangkaada
indikasi kerjasama dengan orang dalam.
Polisi masih memburu tiga tersangka
lainnya yang saat masuk dalam Daftar
pencarian orang untuk pengembangan
kasus,ujarKanitIISubditResmobPolda
Metro Jaya, Kompol Rahmat Hari
Purnomo, kepada wartawan.
Sebelumnya, polisi berhasil menang-
kap tiga orang yakni, BN (41), mantan
calo yang juga berperan sebagai penulis
buku KIR tanda tangan dan cap, TSB
(19) sebagai tukang ketok plat tanda uji
kendaraan bermotor, dan NBS (25)
sebagai pengetik buku KIR.
Rahmat mengatakan, penangkapan
tersebut berawal dari laporan
masyarakat bahwa adanya tindak pidana
pemalsuan. Dari laporan diketahui di
daerah cakung, ada rumah yang
dijadikan tempat membuat KIR palsu.
Setelah diintai 1 minggu langsung
digrebek,” ungkapnya.
Menurut Rahmat, aksi jahat tersebut
dilakukan dengan cara menawarkan
secara acak terhadap para konsumen
yang diketahui gagal dalam tes uji KIR
di Dishub. Harga yang ditawarkan pun
terjangkau, yakni Rp 50 ribu untuk buku
Kir lama 50 ribu, sedangkan Rp 100 ribu
untuk jenis buku model baru.
“Sesuai pengakuan Pemalsuan sudah
6 bulan, beraksi 1 hari sekitar 30 buku
KIR lengkap. Nah yang memasukkan
bahan buku KIR ini ada 3 orang yang
saat ini masih DPO. Sehingga belum
bisa dipastikan ada kerjasama,” urainya.
BANDUNG, (WN)- Pemberitaan edisi
28/thn XIII 22 Nov 2014 yang lalu
berjudul “Puluhan Bus Damri Tahun
1984. Beroprasi TanpaAda Buku KIR”,
diantaranya nopol D 7708 AB (09.13)
dan D 7607AB (03.14), dianggap berita
angin lalu oleh pihak Damri.
Terbukti saat wartawan kembali
menyambangi Perum Damri Bandung
yang beralamat di jalan Soekarno Hatta,
pihak General Manager Damri, yang
bernama Aril Siregar tidak bisa
memberikan penjelasan dan Aril
memilih menghindar dari wartawan.
Tak berhasil menemui General Man-
ager Damri, wartawan akhirnya kembali
menemui Humas Damri, Awang. Oleh
Awang, dia mengarahkan wartawan
untuk menemui Manager Keuangan dan
Umum Damri, Herman Supriyadi.
Herman Supriyadi dalam perbinca-
ngan dengan wartawan membenarkan
bahwa bus Damri banyak yang
beroperasi tanpa buku KIR Pengujian.
“Iya benar banyak bus Damri yang masa
berlakunya STNK/pajak sudah habis
masih beroperasi, ujar Herman.
Pengakuan Herman atas bus bodong
itu, terungkap setelah wartawan
membeberkan bukti bukti otentik yaitu
bus Damri D 7708 AB (09.13) dan D
7607 AB (03.14), yang saat ini bebas
beroperasi di bandung tanpa ada
tindakan dari Dishub dan Dir Lantas
Polda Jabar. Herman pun berjanji
setelah ada temuan wartawan, dia akan
melaporkan ke pimpinannya.
Ironinya, Kepala Dinas Perhubungan
Kota Bandung pun tak bisa berbuat
banyak kepada puluhan Bus Damri
Bodong, dia terkesan tutup mata.
Terbukti para bus tua Damri itu diizinkan
keluar masuk terminal di Bandung.
Atas maraknya bus Damri bodong,
masyarakat terus melakukan protes
kepada aparat Kepolisian dari DIR
Lantas Polda Jabar. “ Polisi itu dalam
bekerja selalu tebang pilih, Bus Damri
bodong dibiarkan bebas di jalan raya
tanpa memiliki surat surat dan
kelayakan jalan.
Coba kalau kami rakyat biasa lewat
jalan raya dengan kondisi mati lampu
jalan, itu pak polisi dengan gagahnya
akan langsung menghadang pengendara
bak penjahat jalanan. Pokoknya, kami
sangat menyesalkan Polri yang tidak
mampu menindak bus Damri bodong,”
ujar sejumlah pengendara motor yang
diminta komentarnya.(P.MARBUN/
ARINY/D.SITORUS)
Dir Lantas Polda Jabar Tak Mampu
“Kandangi” Bus Damri Bodong
Kepala Bina Marga
Dijebloskan ke Penjara,
Bupati Diduga Terlibat
CIKARANG, (WN) - Paska
penetapan Syamsuri Hadi
(SH) sebagai tersangka du-
gaan sewa menyewa Tanah
Kas Desa (TKD) Setia Asih,
di Penggarutan, Kecamatan
Tarumajaya, Kabupaten Be-
kasi kepada PT. Protelindo,
Kejari Cikarang kini tengah
lengkapi alat bukti.
Salah satu cara, dengan
melakukan penggeledahan
berdasarkan surat perintah
Kepala Kejaksaan Negeri
Cikarang Nomor PRIN-
3696/O.2.35/Fd.1/11/2014
tanggal 25 November 2014
di kediaman SH, Jl. KH.
Junaedi No.2, Setia Asih,
Penggarutan, Kecamatan
Tarumajaya, Kabupaten
Bekasi, pada Selasa (25/11).
Penggeledahan tersebut
dilakukan mengingat kasus
tersebut akan segera dilim-
pahkankepersidangan Hasil-
nya, ditemukan sejumlah
surat-surat ataupun dokumen
pentingyangdiharapkandapat
mendukung saat digelarnya
persidangan nanti.
Kepala Kejari Cikarang,
Raden Mohammad Teguh
Darmawan membenarkan
adanya penggeledahan terse-
but. “Ya, benar mas. Kami
baru saja lakukan penggele-
dahan di rumah tersangka
SH. Itu untuk lengkapi alat
bukti saat persidangan nanti.
Kami pengen secepatnya
kasus ini dilimpahkan ke
pengadilan Tipikor Ban-
dung,” ungkapnya. “Ini un-
tuk lengkapi alat bukti guna
mendukung jalannya persi-
dangan nanti,” tambahnya.
Sementara, Kasipidsus
Kejari Cikarang, Fik Fik
Zulrofik menyatakan dirinya
bersama tim melakukan
penggeledahan di rumah
tersangka SH pada pukul
11.00 WIB. Ditemukan
sejumlah surat-surat ataupun
dokumen penting yang di-
harapkan dapat mendukung
saat digelarnya persidangan
nanti. “Kami sita surat-surat
yang ada kaitannya dengan
kasus tersangka SH. Di-
antaranya beberapa doku-
men dan arsip penting,”
ucapnya.(RADEMAN)
BANDUNG, (WN) – Waka
PoldaJabarBrigjenPol.Drs.Mo-
chamad Taufik MH Jum’at (21/
11/2014 ) memimpin upacara
serah terima jabatan Dir Sabhara
Polda Jabar, Kapolrestabes
Bandung,Kapolres Sukabumi
kota dan Kapolres Ciamis.
Upacara serah terima jabatan
dilaksanakan di aula Muryono
Mapolda Jabar Jl.Soekarna Hatta
748 Bandung. Dir Sabhara Polda
Jabar , Kapolres Sukabumi kota
dan Kapolres Ciamis mutasi ber-
dasarkan surat telegram kapolri
nomor; ST/2140/X/2014 tanggal
30 oktober 2014 tentang pember-
hentian dari dan pengangkatan
dalamjabatandilingkunganpolri.
Sementara kapolrestabes ban-
dung mutasi berdasarkan surat
telegram kapolri No ST/2205/
X1/2014 tanggal 7 November
2014 tentang pemberhentian
dari dan pengangkatan dalam
jabatan di lingkungan polri.
Dir Sabhara Polda Jabar
diserah terimakan dari Kombes
Pol Drs.Dudi Nur Arief kepada
Kombes Pol.Drs.M Khaerudin.
Kombes Pol Drs. Dudi Nur
Arief selanjutnya akan menja-
bat sebagai Wadir Sabhara
Baharkam Polri, sementara
Kombes Pol Drs. M Khaerudin
sebelumnya menjabat sebagai
Ka Korsis Sespimma Sespim
Polri Lemdikpol.
Jabatan Kapolres Sukabumi
Kota diserah terimakan dari
AKBPHariSantoso,SIKkepada
AKBP Diki Budiman, SIK yang
sebelumnya menjabat sebagai
KasatPJRDitLantasPoldaJabar.
AKBP Santoso, SIK selanjutnya
akan menjabat sebagai kapolres
Ciamis mengantikan AKBP
Witnu Urip Laksana, SIK yang
dimutasi menjadi Kasubbag
Binsismet Bag Binfung Ro
Renmin Ba Intelkam Polri.
Sementara jabatan Kapolres-
tabesBandungdiserahterimakan
dari Kombes Pol Drs. Mashudi
kepadaKombesPolDrs.Angesta
RomanoYoyol.KombesPolDrs.
Mashudi selanjutnya akan men-
jabatKabagBinlatRoBinopsnal
Baharkam Polri. Pengantinya,
KombesPolDrs.AngestaRoma-
no Yoyol sebelumnya menjabat
sebagai analis kebijakan Madya
Bidang Pidum Bareskrim Polri.
Setelah melaksanakan upacara
serah terima jabatan, pada siang
harinya di laksanakan secara
pengantar tugas/ pisah sambut
yang dilaksanakan di aula Mur-
yonoPoldaJabar.(PMARBUN/
ER’ARINY/D SITORUS)
Atas perbuatan tersebut, para
tersangka dikenakan pasal 263 KUHP
dengan ancaman hukuman 5 tahun
penjara. “Barang bukit yang disita, 1
unit komputer dan CPU, 350 buku KIR,
900 pasang plat, 15 pasang plat tanda
uji siap pakai, 50 huruf ketok, 40 lembar
masa berlaku uji berkala, dan 50 lembar
blanko ijin usaha angkutan dan 100
stempel,” tuntasnya.(WILSON)
TNI- POLRI Bersama
Masyarakat Batam Rayakan
Pedamaian Dengan Joget
BATAM,(WN)–Pascabentrok
TNI –Brimob Polda Kepri pada
Rabu 19 November lalu TNI
Yonif 134 Tuah Sakti dan
BrimobPoldaKeprimendirikan
PanggungDamaisebagaiwujud
menghilangkan pertikaian di
antara bela negara tersebut.
Dalam acara tersebut pasukan
pengamanan Negara bersama
masyarakat bahagia berjoget di
panggung Damai denganArtis
dangdut dari ibukota dianta-
ranya Dewi Persik, Krisna
KDI, dan Tiga Serigala.
Sejumlah elemen masyarakat
yang sengaja datang maupun
yang kebetulan hendak berlibur
ke jembatan barelang tumpah ruah menyak-
sikan acara panggung hiburan kebersamaan itu
,dan spontan juga ikut hanyut dan bergoyang
bersama di bawah alunan musik dangdut yang
dibawakan satu demi satu artis ibu kota yang
memeriahkan panggung perdamaian itu.
Panggung Damai sengaja di buat di tepi jalan
Trans Barelang diantara Markas TNI Yonif
134TS dan Markas Brimob Polda Kepri,
Panggung damai dihadiri oleh KASAD,
JenderalTNIGatotNurmantyo,PangdamIBB,
Mayjen TNI Winston Simanjuntak, Kapolda
Kepri, Brigjen PolArman Depari, Danrem 033
Wira Pratama Brigjen TNI Eko Mardiyono.
Selain itu, Dandim 0316 Batam Letkol Inf
JosepTarada Sidabutar, KomandanYonif 134/
Tuah Sakti Mayor Johan Marpaung,
KomandanYonif – 10 Marinir/ Sartria Bhumi
Yudha (SBY) Letkol Kresno, serta sejumlah
kepala SKPD Pemko Batam, hingga elemen
masyarakat turut berbaur dalam kebersamaan.
Dalamkesempatanitu,KepalaSatuanBrimob
Polda Kepri, Kombes Tory Kristianto, me-
ngatakandalamkatasambutannya,bahwaacara
itu sengaja digelar untuk mempererat tali
silahturahmidanmenjalinkekompakandijajaran
TNI dan Polri yang ada di Kepulauan Riau.
Kritian Tory juga berharap Polda khususnya
Brimob Kepri diterima oleh anggota Yonif
134/ Tuah Sakti sebagai Mitra yang baik dan
juga masyarakat kota Batam. Insya Allah,
kejadian ini ke depan tidak akan terulang lagi,
dan kami berjanji akan menjaga dengan
damai dan tenang untuk masyarakat Kepri
serta masyarakat Batam sendiri.
sama halnya dengan Komandan Yonif 134/
Tuah Sakti, Mayor Johan Marpaung. Marpaung
sangat menyambut baik kegiatan tersebut.
Bahkan,kitaharussama-samamenciptakanrasa
persaudaraan dan perdamaian di Kepri demi
tugas negara. Ke depan,TNI POLRI khususnya
di Kepri, pihaknya bertekad mengayomi serta
meberikan kedamaian dan kenyamanan bagi
masyarakat Kepri.(RIDWAN)
4. NUSANTARA
4 Edisi 29/Th XIII/ 2 - 16 DESEMBER 2014
Perayaan HUT MPI
Ke 7 Tahun Meriah
MEDAN, (WN) – Perayaan
Hari Jadi Masyarakat Pancasila
Indonesia(MPI)yangke7tahun
diGrahaMPIJl.AlfalahNo.888
Medan, Sabtu (22/11) malam,
berlangsung meriah. Ribuan
kader MPI memenuhi ruangan
hingga ke badan jalan, perayaan
itu berlangsung tertib, aman dan
lancar. Karena, MPI bukan
organisasi yang jago-jagoan dan
sangat menghindari konflik.
Sejumlah artis atau penyanyi
ibukotasepertiEbietGAde,Dian
Piesesha, Iis Sugianto, Oji Syah-
putra hadir untuk memeriahkan
HUT MPI itu. Ke semuanya artis
tersebut memakai seragam ke-
besaranMPI.HadirjugaDPPMPI
dari beberapa propinsi dian-
taranya, Jabar, Sumbar, Riau.
Pada kesempatan itu juga, ada
beberapa orang yang diangkat
menjadi warga kehormatan MPI,
diantaranyaAswan Iryadi (kawan
Ketua Umum Meherban Shah),
Mayjen TNI (Purn) Chairawan
(Perwakilan dari Prabowo Su-
bianto) dan Mayjen TNI (Purn)
Burhanuddian Siagian (mantan
Pangdam I/BB). Mereka dipa-
sangkan baret dan seragam MPI
olehKetuaUmumMeherbanShah
dan Dewan Pakar MPI Mayjen
TNI (Purn) Osaka Meliala.
Hal yang paling ditunggu-
tunggu oleh ribuan kader saat itu
adalah bimbingan atau arahan
dari Ketua Umum MPI Meher-
ban Shah. Dia berkali-kali me-
nyampaikan tentang perjuangan
MPI melawan korupsi.
Bagi MPI, korupsi bencana
besarbangsaini.“Setelahultahke-
7 ini harus kita tingkatkan orasi-
orasi yang mengkritik peme-
rintahan supaya mereka lebih
memperhatikan masyarakat. Kita
juga akan berdiri di depan dalam
memberantas segala bentuk
korupsi,” tegas Meherban Shah.
Dia juga mengatakan, MPI
akan menjadi rahim untuk
melahirkan pahlawan, ilmuwan
dan rohaniwan Pancasila, untuk
memasyarakatkan Pancasila.
“Berbeda boleh tetapi tetap satu
tujuan. Saya tegaskan di sini,
PancasilaadalahdasarNegaraIn-
donesia,” imbuhnya.
Diajugamemintaseluruhkader
untuk merangkul semua orga-
nisasidanmenjalinpersahabatan.
Katanya, hidup cuma sekali
untukitu,jangansia-siakanhidup
untuk membenci orang lain.
“Buathalhalyangterpuji,jangan
membuat kesenangan dengan
menyusahkan oranglain. Or-
ganisasi ini bukan untuk jago-
jagoan hindari konflik, tetapi
bantu masyarakat yang sedang
membutuhkan kita,” harapnya.
Kepada Brigadir pelajar dan
mahasiswa MPI, dia juga ber-
pesan untuk tidak cengeng dan
mengejarmimpi.Sebab,katanya,
mimpi itu akan nyata bila kita
bersungguh-sungguh mengejar-
nya dengan usaha yang keras dan
pantangmenyerah.“Tapitaklupa
juga berdoa kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Jadi jangan cengeng,
tetapi tanamkanlah hal-hal yang
untuk bekal menjawab tantangan
di masa depan,” pintanya lagi.
Sementara itu, Warga Kehor-
matan MPI Mayjen TNI (Purn)
Burhanuddin Siagian menga-
takan, untuk membangun ke-
bersamaan diantara kita, maka
hilangkansekat-sekatsepertista-
tus sosial yang ada di kehidupan
kita. “Jadikan MPI ini sebagai
motor penggerak masyarakat di
Indonesia untuk hidup rukun
aman dan damai,” imbuhnya.
Dia juga berharap, kader MPI
ikut menjaga ketertiban keama-
nandikotaMedanini.“Pancasila
itu pandangan hidup bangsa,
pedoman perjalan bangsa ini.
Pancasilaitukristalisasidarinilai-
nilai budaya yang hidup. Maka
dari itu kita tidak ada mengenal
diskriminasi, mayoritas dan
minoritas,” pesannya.
Sedangkan Dewan Pakar MPI
MayjenTNI(Purn)OsakaMeliala
mengutarakan, MPI sedang
mencari lokasi untuk membuat
sekretariat di Jakarta. Sedangkan,
Mayjen TNI (Purn) Chairawan
menyampaikan salam Prabowo
Subianto kepada kader MPI.
“Suatu saat, Pak Prabowo akan
bicaradisiniuntukmenyapakader
MPI,” ungkapnya.
Sedangkan Ketua DPP MPI
Sumut Irwan Pulungan mengu-
capkan terimakasih kepada
warga sekitar yang telah ikut
menyukseskan acara HUT MPI.
“Kami juga berterimakasih
kepada panitia hingga acara
berlangsung sukses. Tak lupa
kami juga meminta maaf ke-
pada pengguna jalan atas penu-
tupan jalan Alfalah,”demikian
Irwan Pulungan didampingi
Sekjen DPP MPI Sumut Rusli
E Damanik.(HARRY)
Ketua LSM Laporkan
Kasus Pertanahan Ke
Mendagri Cahyo Kumolo
HM Hanafiah Harahap Reses ke Dapil Medan DenaiMEDAN, (WN) – Anggota DPRD
Sumut HM Hanafiah Harahap,SH
melaksanakan reses ke Daerah pe-
milihan (Dapil) di Kecamatan Medan
Denai, Selasa (25/11/2014), dimana
konstituennya mempertanyakan tentang
kebijakan Presiden Jokowi tentang
Kartu Sehat (KS), Kartu Pintar dan
Kartu Indonesia Sejahtera (KIS).
Guna mengevisienkan dana kon-
vensasi sebesar Rp 15 Triliun itu
sampai pada sasaran rakyat miskin, dia
menyarankan agar Pemerintah Pusat
dan DPR-RI bisa duduk bersama. Hasil
reses tentang program Kartu Jokowi itu
katanya akan disampaikannya kepada
DPP Golkar, agar keluhan dan temuan
ini ditindak lanjuti, Kita tidak
menginginkan uang konvensasi sebesar
Rp 15 Triliun itu tidak sampai kepada
sasarannya, yakni rakyat miskin.
Dampak kenaikan BBM yang menga-
kibatkan melambungnya kenaikan harga
gaselpiji3KGbahkankinisudahsulitdipe-
roleh di pasaran. lalu kemudian kerusakan
prasarana dan sarana jalan yang harus se-
geradiperbaikipemerintah,baikitupeme-
rintah kabupaten/kota, maupun provinsi.
HM Hanafiah,SH, anggota DPRD
SumutdariDapilI(MedanA),menjawab
pertanyaan warga Kecamatan Medan
Denaiketikamelakukanresesdipusatkan
di Kelurahan Denai Jalan Jermal I
menegaskan,programpemerintahtentang
KS,KISdankartuPintar,merupakanpro-
gram pemerintah pusat.
Program ini merupakan konvensasi
kepada rakyat miskin guna menang-
gulangi dampai kenaikan harga BBM.
Jumlah yang diluncurkan itu katanya
sebesar Rp 15 Triliun lebih. Program ni
katanyatidakjauhbedadenganprogram
pemerintah sebelumnya, cuma saja
katanya dalam pelaksanaan program ini
ternyata kurang tepat pada sasaran yang
dituju.Raakyatmiskinyangbenar-benar
membutuhkannya, ternyata tidak
mendapatkannya.
Program Jokowi ini katanya malah
membebani rakyat miskin, karena
persyaratannya harus punya rekening
bank. Untuk bisa membuka rekening
bank,rakyatharusmenabungdulu,mini-
mal Rp 100.000. “Sedangkan manfaat
yang didapat hanya uang sebesar Rp
400.000 saja “ katanya menegaskan.
Menurut Wakil Ketua DPD Partai
Golkar Sumut plus Seketaris Fraksi
Partai Golkar DPRD Sumut selain
rakyat, para pejabat di Provinsi, kabu-
paten/kota pun masih sulit menjelaskan
hal program Jokowi itu kepada ma-
syarakat. karena kurang sosialisasi.
HM Hanafiah,SH juga prihatin dengan
melambungnya harga gas elpiji 3 KG,
apalagisulitdiperolehdipasaran.Halini
katanyamerupakanbahanmasukanyang
sangat berharga untuk ditindak lanjuti.
Selainmasalahyangkinimenasionalini,
HM Hanafiah,SH juga menerima
masukandariwargakecamatanituuntuk
ditindak lanjuti, baik kepada pemko
Medan dan Pemprovsu. Terutama yang
berkaitan dengan drainase dan prasaran
jalan yang kini banyak yang rusak dan
perlu diperbaiki.(HARRY)
Wagubsu Motivasi
Wisudawan LP3M
PUSDIKRA dan LGRI Desak Polda Sumut
Tangkap Kadis PU Labuhan Batu
MEDAN, (WN) – Mantan Wakil Ketua
Komisi A DPRD Sumut, H Syamsul
Hilal telah menyampaikan kasus-kasus
pertanahan di Sumut kepada Mendagri,
Cahyo Kumolo, di Kementerian Dalam
Negeri ( Kemendagri), Rabu.
Karena itu sebagai mantan Wakil
Ketua Komisi A DPRD Sumut yang juga
Ketua LSM Komite Revolusi Agraria
Sumut, dia memberikan masukan secara
langsung kepada Cahyo, utamanya
kasus-kasus pertanahan di Sumut, yang
menyangkut konflik antara masyarakat
dengan pihak perkebunan negara
maupun swasta, antara masyarakat
dengan pihak kehutanan, kasus-kasus
penebangan hutan, mafia tanah dan
sebagainya.
Dikatakannya dalam pertemuan itu,
Cahyo sangat berterimakasih, Kasus-
kasus pertanahan yang disampaikannya
secara tertulis itu cukup banyak,
termasuk kasus pelepasan ekas tanah
HGU PTPN 2 yang sampai sekarang
tidak jelas penyelesaiaannya.
Cahyo akan menyampaikan
permasalahan pertanahan di Sumut itu
kepada kementerian terkait, termasuk
kepada Presiden Jokowi. Cahyo katanya
berjanji kasus-kasus -pertanahan di
Indonesia akan ditangani secara tuntas
dan cepat.
Sebab katanya mengutip camanCahyo,
permasalahan pertanahan merupakan
persoalan nasib rakyat, karena itu
penyelesaiannya merupakan perioritas.
Mantan anggota DPRD Sumut dua
periode dan tidak pernah pindah dari
Komisi A, menegaskan meskipun sudah
tidak menjadi anggota DPRD Sumut
lagi, tapi tekadnya tidak pernah surut
dalam memperjuangkan kasus-kasus
pertanahan di Sumut, khususnya
memperjuangkan tanah-tanah rakyat
yang dirampok pemerintahan ORBA,
guna memperluas lahan perkebunan di
Sumut.
Dikatakannya dengan tidak ada satu
pun kasus pertanahan yang bisa
diselesaikan dari lebih 700 kasus yang
masuk ke DPRD Sumut di masa
pemerintahan reformasi ini,
penyebabnya katanya karena pemerintah
memang tidak mau menyelesaikan
kasus-kasus pertanahan ini. Baik itu
pemerintahan provinsi dan pemerintah
pusat.
Pemerintah provinsi katanya lebih suka
melihat korban-korban jiwa yang
berjatuhan, karena terjadinya bentrokan
fisik sesama rakyat di lapangan, apalagi
bentrokan fisik ini diduga ada kaitannya
dengan para mafia tanah. Bentrokan
fisik itu juga katanya tidak terlepas dari
tumpang tindihnya garapan tanah
sesama masyarakat, dan ditambah lagi
gesekan sesama preman yang disewa
para investor.
Dan terakhir katanya terjadinya
bentrokan di Klambir V yang merenggut
satu korban jiwa. Karena itulah dia
meminta kepada Presiden Jokowi, untuk
menyelesaikan semua kasus-kasus
pertanahan di Indonesia, termasuk di
Sumut melalui penyelesaian politik.
Sebab katanya penyelesaian yang
dilakukan sekarang ini melalui prosedur.
Karena melalui pendekatan prosedur
itulah katanya tidak akan pernah tuntas.
Sebab katanya sudah sangat jelas
faktanya, tanah-tanah yang dirampas
untuk memperluas perkebunan, terutama
perkebunan PTP IX (sekarang PTPN 2),
adalah tanah rakyat yang dilindungi
Undang-undang Darurat. dan UU Pokok
Agraria (UUPA) tahun 1960.. Karena itu
harus dikembalikan kepada mereka atau
ahli warisnya.
Menurutnya Presiden harus
mengeluarkan Kepres menyangkut
penyelesaian kasus-kasus pertanahan di
Indonesia yang isinya antara lain
pengembalian tanah-tanah rakyat yang
selama ini dikuasai pemerintah untuk
dijadikan penambahan areal
perkebunan.(AG/SOF)
DALAM aksinya, massa meminta
Kapoldasu Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo
agar menangkap kadis PU Labuhan
Batu terkait dugaan korupsi yang
berdasarkan temuan BPK RI No,92.C/
LHP/XVIII.MDN/06/2013
“Dugaan ini senada dengan hasil
investigasikamidilapangan,menemukan
adanya dugaan korupsi pembagunan
kantor DPRD Kab Labuhan Batu Utara
dengananggaranRp2miliaryangdiker-
jakan oleh CV Jaya Mas dengan nomor
kontrak 22/PPK-Bangunan/SP/ APBD/
DPU-LBU/2012 yang serat KKN.
Yang mengakibatkan kebocoran
anggaran Negara, karena pemerintah
Kab Labuhan Batu Utara belum
memiliki izin pelepasan hak atas tanah
dari kementrian BUMN dan juga tidak
adanya izin prinsip untuk mendirikan
bangunan di atas tanah milik PTPN.
III,” ujar pimpinan aksi, Ahmad
Syahrudi Pane di dampingi Kordinator
aksi Mansyur Hidayat Pasaribu.
Dikatakan Mansyur, selain itu juga
pembangunan Rumah Sakit, yang
dilaksanakan PT.Putra Dolok Mandiri
bernomorkontrak5202/PPK-WIL-I/SP/
PML/PKPPSU/DPU/LBU/2013,dengan
anggaran Rp,21.334.500,000.00, yang
diduga pelaksanaan fisik dan materil
tidak sesuai dengan bestek.
“Kami juga melihat di Dinas PU
LabuhanBatuditemukanadanyadugaan
korupsi hal ini sesuai dengan hasil
temuan BPK RI terkait pembangunan
pelebaran jalan jurusan Suka Makmur
Sipare Pare Kec.Bilah Barat yang di
laksanakan PT.DCA dengan surat
perjanjian kontrak 602/754/DBM-II/
2012 tertanggal 10Agustus 2012 senilai
Rp.3.314.000.000.00,-dengan jangka
waktu pekerjaan selama 120 hari
terhitung sejak 10 Agustus hingga 7
Desember 2012,”terangnya melalui
pengeras suara.
Pimpinan aksi,Ahmad Syahrudi Pane
membeberkan, jalan Sei Rakyat
Labuhan Bilik Sei Berombang Kec.Pa-
nai Tengah yang dilaksanakan PT.AR
berdasarkan SPK No.602/733/DBM-II/
2012 tanggal 10 Agustus 2012 jangka
waktu pelaksanaan 120 hari hingga
tanggal 7 Desember 2012 dengan biaya
Rp.12.476.539.350.
Sedangkan pekerjaan lanjutan
peningkatan jalan jurusan Sei Tampang-
SidoMakmuryangdilaksanakanPT.HGK
berdasarkanyangberdasarkanSPKno.602/
746/DBM-II/2012 senilai Rp.4.474.0-
25.000,- juga serat dengan KKN.
Selain itu pekerjaan lanjutan
pengaspalan jalan holnix Tanjung
Medan – Bina Tolang Desa Tanjung
Medan berbiaya Rp1.185.500.000, dan
pengaspalan lanjutan Dusun Sri III
Desa Pematang Selang Kec.Bilah Hulu
dengan nilai Rp.1.423.1000.000, terkait
dalam hal ini Dinas PU Labuhanbatu
di duga telah melakukan tindak pidana
korupsi yang merugikan Negara
miliaran rupiah,”bebernya
Kami dari Lembaga Gerakan Rakyat
Indonesia (LGRI) dan Pusat Studi Pen-
didikan Rakyat (PUSDIKRA) meminta
Poldasu segera mengusut dengan tuntas
dan menangkap yang terindikasi ikut
menikmatiuanghasilkorupsi,”sebutnya.
Kami berharap kepada kapoldasu agar
Pihak yang menangani kasus ini dapat
bekerja dengan profesional. Namun, bila
dalam2◊24jamtuntutankamitidakdipe-
nuhi, maka kami akan kembali dengan
jumlah massa yang lebih besar,” ancam
massa dengan memakai pengeras suara
“Tangkap dan penjarakan oknum-
oknum yang melakukan korupsi mereka
telah merugikan negara dan masyarakat,
khususnya mesyarakat Labuhan Batu
Kami berharap Kapoldasu dan Kejatisu
jangan bermain mata dalam kasus ini,”
pungkasnya,”tandasnya.
Dihadapan massa. Petugas SPKT
Poldasujuga,menyampaikanakansegera
melaporkan aspirasi tersebut kepada
Kapoldasu.” Namun, untuk mendukung
laporan yg diberikan ke Kapoldasu itu,
saya minta kronologis apa yang terjadi,
agar turut dilaporkan,” kata Petugas
Kepala Siaga SPKT Polda Sumut
KompolAmri.Z,Puasmendapatjawaban
petugs, akhirnya massa membubarkan
diridengandamai.(HAR/EL/SOFYAN)
Sertijab Kapolres Mandailing
Natal dan Kapolres DairiM E D A N ,
(WN) – Kapol-
dasu Irjen Pol
Drs Eko Hadi
Sutejo,SH,M.Si
memimpin upa-
caraserahterima
jabatan (Serti-
jab) Kapolres
Mandailing Na-
tal AKBP Mar-
diaz Kusin Dw-
i h a n a n t o ,
SIK,M.Hum dan Kapolres Dairi
AKBP Donny Sabardi Halomoan
Damanik, SIK di Mapoldasu.
Kapolres Mandailing Natal
yang baru digantikan oleh
AKBP Bony Johannes Sanga-
nadi Sirait, SIK, dan Kapolres
Dairi yang baru digantikan oleh
AKBP Gidion Arif Setyawan,
SIK, SH, M.Hum.
Sementara AKBP Mardiaz
Kusin Dwihananto,SIK, SH,
M.Hum yang sebelum nya
menjabat Kapolres Mandailing
Natal mendapat kepercayaan
menjadiWadirReskrimsusPolda
Sumatera Utara dan AKBP
Donny Sabardi Halomoan Da-
manik, SIK yang sebelumnya
menjabat Kapolres Dairi
mendapat kepercayaan menjadi
Wakapusdik Lantas Lemdikpol.
Serah terima jabatan yang
berlangsung senin (17/11) di
Mapoldasu juga hadir Wakpolda
SumateraUtara,Irwasdadanpara
Pejabat Utama POLDA Suma-
tera Utara, Ketua PD Bhayang-
kari Sumatera Utara Beserta
Pengurus, Kapolres/TA Jajaran
Polda Sumatera Utara, Para
Perwira, Tamtama, PNS POLRI
dan Peserta Upacara lain nya.
Kapoldasu Irjen Pol Drs Eko
Hadi Sutejo,SH, M.Si menyam-
paikan, bahwa ahli Tugas dan
Jabatan di lingkungan POLRI
adalah hal yang biasa dan selalu
akan terjadi, karena merupakan
kebutuhan organisasi POLRI
yang dinamis, sekaligus untuk
memberikan penyegaran dalam
rangka meningkatkan pelaksaan
tugas serta pengembangan Karir
yang bersangkutan.
Kapoldasu menyampaikan
ucapan terimakasih kepadaAK-
BP Mardiaz Kusin Dwiha-
nanto,SIK, M.Hum dan kepada
AKBP Donny Sabardi Halo-
moan Damanik, SIK atas
pengabdian dan pelaksanaan
tugas yang baik selama bertugas
sebagai Kapolres di wilayah
POLDA Sumatera Utara.
Kapoldasu juga mengucapkan
selamat datang dan selamat
bergabung dengan keluarga
besar POLDA Sumatera Utara,
Kepada AKBP Bony Johannes
Sanganadi Sirait, SIK sebagai
Kapolres Mandailing Natal dan
Kepada AKBP Gidion Arif
Setyawan, SIK, SH, M.Hum
sebagai Kapolres Dairi.
Untuk selanjutnya segera me-
nyesuaikan diri dan mengin-
ventarisir berbagai persoalan
dan segera menindak lanjuti di
wilayahsaudarasebaik-baiknya,
terutama dalam penyerapan
anggaran, dimana saat ini kita
sudah berada di akhir Tahun
Anggaran 2014. Dalam pelak-
sanaan tugas di wilayah.
Tentunya akan menemukan
banyak kendala dan hambatan di
lapangan, namun Insya Allah
akan dapat kita atasi dengan
menerapkanTiga arah kebijakan
saya, Yaitu : Keterbukaan (
Transparansi ), Power On Hand,
Berseri ( Bersih, Sederhana,
Ramah dan Integritas ).
Apabila 3 ( Tiga )Arah kebija-
kan tersebut dapat di apalikasi
dengan baik, maka akan dapat
membuktikan, bahwa jati diri
POLRI adalah sebagai peno-
long masyarakat.(HARRY)
MEDAN, (WN) – Puluhan
massa dari Lembaga
Gerakan Rakyat Indo-
nesia (LGRI) dan Pusat
Studi Pendidikan Rakyat
(PUSDIKRA) melakukan
unjukrasa di Markas
Kepolisian Daerah
Sumatera Utara
(Mapoldasu) Jumat,
sekira pukul 11:00 wib.
MEDAN, (WN) –
Wakil Gubernur Su-
matera Utara Ir H T
Erry Nuradi membe-
rikanmotivasikepada
para lulusan Poli-
teknik Unggul LP3M
Medan di Selecta
Building Imperial
Hall Lantai 3 Medan
pada Senin (24/11).
Erry Nuradi me-
nyampaikan, pen-
didikan yang tinggi tidak saja diperlukan agar kita sebagai manusia
mampu membawa kemajuan bagi masyarakat, Bangsa dan Negara
namun diperlukan guna menyikapi berbagai tantangan dan
permasalahan dalam kehidupan termasuk dalam eroleh pekerjaan dan
pengembangan kemampuan diri lebih lanjut.
Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu)
Ir H Tengku Erry Nuradi, MSi pada Acara Wisuda ke XI Politeknik
Unggul LP3M Medan di Selecta Building Imperial Hall Lantai 3
Medan pada hari Senin (24/11).
Wagubsu mengharapkan agar para wisudawan wisudawati tidak
lekas puas namun semakin mempersiapkan diri dengan bekal
kemampuan akademis dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK) serta memiliki mental yang kuat terutama dalam
menghadapi era globalisasi mengharuskan para pencari kerja untuk
membekali diri dengan kemampuan yang siap pakai dan siap bersaing
sehingga tercipta Budaya Kerja Keras.
Selain itu kata Erry Nuradi agar para wisudawan/I jangan terpaku
dengan paradigma lama bahwa lulusan perguruan tinggi harus dapat
bekerja di sebuah perusahaan atau kantor, tetapi harus merubah pola
pikirtersaebutdenganyanglebihmajudanterbukayaituberupayauntuk
mandiridanmemilikijiwaentrepreneurshipyangmendorongparalulusan
untuk menciptakan lapangan kerja melalui sektor usaha yang telah
dikuasainya sejalan dengan ilmu yang diperoleh semasa kuliah.
“Banyak diantara orang sukses berawal dari keberanian dan tekad
untuk menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan namun tidak
akan terwujud tanpa Kerja Keras dan Semangat yang dilandasi dengan
ibadah, doa dan ikhtiar,” imbuh Wagubsu.
Acara Wisuda dihadiri Ketua Pembina Yayasan Politeknik Unggul
LP3M Medan H.M Nasir Mahmud, SE MSi, MBA, Direktur Politeknik
Unggul LP3M Medan Sudarsono SE, MM, Koordinator Kopertis
Wilayah I Sumut Prof DianArmanto MPd, MA, MSc, Phd, para orang
tua wisudawan/I dan para wisudawan/I serta undangan lainnya.
Kordinator Kopertis Wilayah I Sumut Prof Dian Armanto, MPd,
MA, MSc, Phd mengatakan kepada para wisudawan/I agar memberi
jawaban dengan budaya ilmiah dengan cara Pelatihan, pembelajaran
dan work shop serta seminar, namun yang paling utama mengabdi
pada orang tua.(HARRY)
5. NUSANTARA
5 Edisi 29/Th XIII/ 2 - 16 DESEMBER 2014
transportasi angkutan umum
antara Poso – Makassar ter-
ganggu akibat tidak selesainya
pembangunan jembatan terse-
but. Kami merasa telah tertipu
oleh pemerintah yang mana se-
tiap tahun kami selalu melaku-
kan pembayaran pajak, namun
disisi lain jalan yang kami lintasi
rusak berat dan sepertinya
pemerintah enggan melakukan
perbaikan jalan dan jembatan
yang sudah jelas anggaranya.
Rupanya hal ini semakin
membuat masyarakat pemakai
jalan merasa terganggu dengan
adanyapembuatanjembatanyang
tidak selesai tersebut, ditambah
lagiadanyamusimhujanmenam-
bahjalansemakinbecekdanlicin
sehinggakerapkalimenimbulkan
antrian panjang. Begitulah ung-
kapan para sopir pengguna jalan
yang sering kali melintas di jalan
trans, Makassar-Poso.(kenfa)
RatusanWargaTuntutMundur
KadesEdiSuhendiyangMinta
JatahLimbahPTForisaTA N G E -
R A N G ,
(WN) – Ed-
di Suhendi
selaku Ke-
pala Desa
Telaga, di
Kecamatan
C i k u p a ,
Kabupaten
Tangerang
di serang
balik oleh
ratusan massa pengunjukrasa.
Para pendemo sangat marah
dan kecewa terhadap sikap Edi
Suhendi yang memanfaatkan
jabatan untuk meminta jatah
limbah dan jatah penerimaan
karyawan untuk PT Forisa di
kawasan Industri Cikupa Mas,
Jalan Bumimas II No 7, Desa
Telagauntuk, Tangerang.
Dari pantuan Harian Warta
Nasional, kantor Desa Telaga
mendadak ramai dikerumuni
oleh ratusan warga untuk
mencari keberadaan Kepala
Desa Edi Suhendi. Karena
Eddi Suhendi tidak ada ditem-
pat, para pendemo meneriak
yel yel, “ kades harus mundur,
tuntut mundur Eddi,” teriak
pendemo bersahut sahutan.
Ahmad Muhroni (34) dan
Muhroni mengatakan, Eddi
Suhendi selaku Kades Telaga
lebih mementingkan urusan
pribadi dengan meminta jatah
limbah dan jatah rekrutmen
karyawan ke PT.Forisa. Terus
apa perannya untuk warga
selama 1 tahun menjabat di
desa ini, ujar Ahmad, salah
seorang pengunjukrasa.
“Kekesalan warga terhadap
Kades Eddi sedianya sudah
berlangsung lama. Hingga
puncaknya mencuat hari ini,
spontan warga mendatangi
kantor desa. Warga sudah
kesal, karena ada warga yang
mengeluh dimintai uang Rp 2
juta agar bisa bekerja di
kawasan Industri itu, masa
mau kerja dimintai uang Rp 2
juta. Kades macam apa itu ?,
sama sekali tidak mengayomi
masyarakat, tambah Muhroni
dengan nada kesal.
“Karenanya, para pendemo
pun meminta agar Kades
Eddi segera mundur dari
jabatanya, karena dinilai
tidak lagi fokus untuk me-
ngurus warganya. Memang
pemerintah desa itu lembaga
apa. Pokoknya, kami minta
Kades mundur dari jabatan-
nya,” tegas Muhroni.
Camat Cikupa, Hendar
Herawan mengatakan, semes-
tinya pemerintah desa menjadi
fasilitator dalam kegiatan
ekonomi di wilayahnya.
Caranya dengan mengako-
modasi kepentingan warga
untuk mendapatkan pekerjaan
layak, pendidikan dan kese-
hatan. “Tentunya salah besar
bila Kepala Desa ke peru-
sahaan untuk urusan rekrut-
men karyawan dan limbah,”
ujar Herawan saat ditemui di
lokasi demo.
Untuk itu, kata Hendar, pi-
haknya berusaha meluruskan
persoalan itu sesuai tupoksi
kecamatan sebagai pembina
Kades. Sehingga tidak terjadi
kesalahan yang menimbulkan
pidana. “Tentunya dengan
kondisi ini, kami berupaya
meluruskan langkah Kades
Eddi yang salah, namun
tupoksi kami hanya dalam
pembinaan untuk mendapat-
kan win win Solution,” ung-
kap Camat Cikupa.
Sebelumnya, Kepala Desa
Telaga Eddi Suhendi menga-
takan, wajar dong saya juga
kebagian soal limbah, orang
nantinya limbah itu saya jual
juga ke warga saya. Memang
gaji Kades itu ada?,” Proses
rekrutmen di PT Forisa dipe-
gang sepenuhnya oleh H.O-
mang. Kok saya sebagai
Kades disini tidak dapat jatah
sih,” kilah Eddi.(RAM)
Proyek Pelebaran Jalan Morowali-Poso
Diduga Sarat Penyimpangan
Limbah Cair B3 Dibuang Perusahaan Royal Coconut di Sungai Kuwil
RusunPasarPinasungkulan
MenjadiTargetSindikatMaling
BITUNG, (WN) – Aksi pen-
curian kabel instalasi listrik
Rusun Pasar Pinasungkulan
Sagrat yang terjadi baru-baru ini
rupanya belum memuaskan para
pencuri untuk mengahiri aksi-
nya. Terbukti setelah ditemukan
adanya kerusakan serta pencuri-
an ventilasi penahan air hujan
yang terbuat dari aluminium ser-
ta mesin pompa air oleh satuan
kepolisian Polsek Bitung Barat.
Insiden tersebut sampai saat ini
belum diketahui siapa pun siapa
sebenarnya pelaku pencurian
tersebut. nformasi sementara
yang dihimpun Harian Warta
Nasional diketahui aksi pen-
curian barang di rusun yang tak
berpenghuni ini cukup rapi.
Menurut beberapa anggota
kepolisian Polsek Bitung Barat
menyebutkan bahwa komplotan
pencuri cukup berpengalaman.
“Hampir ke seluruhan ruangan
dari lantai satu sampai ruangan
lantai lima vetilasi penahan air ke
seluruhanya ludes dijarah. Dari
hasil investigasi anggota kepo-
lisian Polsek Bitung Barat di
TKP,” ujar polisi mendapati ada-
nya kerusakan dinding bangunan
yang diduga akibat ventilasi yang
sudah dicuri, serta ditemukanya
satu tas kunci yang diduga kunci
tersebut merupakan kunci kamar
atau ruangan rusun.
Sampai berita ini diturunkan
komplotanpelakupencuriankabel
instalasidirususnbelumdiketahui.
Sejumlah warga disekitar rusun
tersebut berharap kepada kepo-
lisian untuk mengungkap dan
segerahmenangkappelakudibalik
pencurianbarangmilikrusunyang
tentunya sudah merugikan pe-
merintah. Ini kejahatan yang tidak
bolehdidiamkanbegitusaja,sebut
seorang warga yang namanya
enggandikorankan.Kamiberharap
pihak kepolisian segerah meng-
ungkapkomplotanpencuriankabel
instalasi di rusun pasar pina-
sungkulan.(KENFA)
Anggaran PNPM Rp 955.000.000 di
Kecamatan Karawaci Direalisasikan
TANGERANG, (WN) – Badan
Kesuadayaan Masyarakat (BKM)
Kelurahan Sumur Pacing, Kecamatan
Karawaci, Tangerang melaksanakan
launching kegiatan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perkotaan (PNPM-MP) tahun anggaran
2014, di lapangan bola RT 03, RW 03,
Sumur Pacing, Kamis (09/10).
Dalam acara launching PNPM tersebut
dihadiri 16 BKM se – Kecamatan
Karawaci, Camat Karawaci Kiki Wibahwa,
Sekretaris Camat Rizal Ridholloh, Lurah,
dan para Kasie Ekbang Kecamatan dan
Kelurahan, turut menghadirin acara
tersebut.
Rizal Ridholloh Selaku PJOK Kecamatan
Karawaci mengatakan, rencana kegiatan
yang akan segera di bangun seperti Bedah
rumah sebanyak 16 rumah, Paving Block
15 titik, Saluran Air 29 Titik, Gerobak 43
unit, anggaran tersebut dibiayai oleh
APBN tahun 2014, anggaran yang diterima
sebesar Rp. 955.000.000,- laporan dari
PJOK Kecamatan Karawaci.
Camat Karawaci mengatakan.
pembangunan PNPM yang ada di
Kecamatan Karawaci benar–– benar bisa
berjalan dengan baik serta maksimal,
sehingga tidak terjadi polemik
dimasyarakat dalam program
pembangunan PNPM, karena ini Program
milik masyarakat, ujarnya.
Hal senada dikatakan oleh lurah Sumur
Pacing Ajizar, apa yang disampaikan
camat itu memang benar dan saya juga
berharap demikian, dan kalau proyek
PNPM ini berjalan tentunya saya selaku
Lurah akan memerintahkan Kasie
Pambangunan yang ada di kelurahan agar
monitoring kegiatan pembangunan PNPM
tersebut, Karena dana tersebut adalah dari
APBN 2014, masyarakat pun mempunyai
hak untuk monitoring agar pelaksanaanya
lancar.
Selesai acara launching PNPM, Camat
menyerahkan Pagu PNPM secara Simbolis
Kepada Ketua BKM Kelurahan Sumur
Pacing, Saman Dias, dan ditutup dengan
peletakan batu Paving Block.(AGUS.R)
Proyek Jalan dan Jembatan Nasional
BPJN 10 Makassar Sarat Penyimpangan
SEBAB didalam masyarakat
apapun dan dalam system pe-
merintahan manapun tidak ada
yang terbebas dari tindak yang
dirusak oleh fenomena serta
bahaya korupsi, serta tidak ada
agama manapun yang tidak
mengutuk keras soal korupsi.
Sungguh cukup disayangkan
ketika pembangunan proyek na-
sional yang berbandrol miliaran
rupiah ternyata tidak mengguna-
kanpapanproyek,”Hampirrata-
rata proyek miliaran rupiah yang
dikerjakan oleh Balai Pelaksana
Jalan Nasional (BPJN) 10 Ma-
kassarinitidakmemasangpapan
proyekketikapelaksanaandimu-
lai,sehinggamasyarakatsangatbi-
ngung tidak mengetahui besar ke-
cilnya anggaran yang digunakan.
Kami merasa bingung dengan
pembangunan jembatan bolong
yang dibangun di daerah Ma-
muju,sebabkamiyangtinggaldi
sekitaran proyek pembangunan
Jembatan Bolong tidak menge-
tahui anggaran dari mana yang
digunakan untuk pembangunan
jembatan tersebut,” demikian
yang dikatakan oleh masyarakat
yang tak menyebutkan namanya
tinggal didekat proyek pem-
buatan jembatan tersebut.
Ketika akan dikonfirmasi di
kantor balai 10 Makassar, rupa-
nya ada beberapa staf yang ada
di kantor balai tersebut meng-
halangi wartawan untuk mene-
mui Kepala Balai dengan alasan
bapak lagi sibuk. Kepala Balai
Besar 10 Makassar, Dede, ketika
dihubungi lewat via seluler juga
tidak memberikan sepata kata
apapun tentang temuan ini.
Dari hasil investigasi Harian
WartaNasionaldisinyaliradanya
permainan soal dana proyek,
karena proyek Jembatan Bolong
yang terletak di jalan Trans
Mamuju––Makassariniternyata
dikerjakansebanyak4paketyang
keseluruhanya terletak di jalan
trans Mamuju Makassar. Bukan
hanya itu saja, masih banyak
proyek yang dikerjakan hampir
tidak sesuai speck.
Temuan lain juga terdapat di
jalan trans Makassar – Poso,
terdapatadanyababerapaproyek
seperti jembatan yang terletak di
daerah Desa Salomati. Jembatan
yang yang dikerjakan dibawah
pengawasan Pelaksana Jalan
Nasional Wilayah III Sulawesi
tengah tersebut diketahui diker-
jakan oleh Consultant Pt Ge-
omap internasional serta pelak-
sana PT Trimega Putra Handal
ini memakan anggaran kurang
lebih 8.661.441.118.000, karena
didapati dilapangan terjadi
pembiaran.
Hal ini dirasa sangat mem-
perhatinkan yang mana daya
MAKASAR, (WN) – Upaya pemerintah melakukan pemberantasan
korupsi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, masih banyak
terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi,
Korupsi merupakan salah satu masalah besar dan sekaligus
merupakan ancaman bagi program pembangunan bangsa indonesia
dan bahkan juga pembangunan masyarakat bangsa ini.
Pungli Perbaikan Kloset
Rp 600 Ribu per Siswa
GRESIK, (WN) – Pungutan
Liar (Pungli) di SMP Negeri
4 Gresik kepada wali murid
dipatok Rp 600.000 per siswa
dengan tidak boleh diangsur.
Jika pungli Rp 600.000 per
siswa dan dijalankan di SMP
Negeri 4 Gresik mulai Kelas
VII, VIII dan IX ini yang rata-
rata setiap kelas 280 Siswa,
sehingga jumlahnya seluruh-
nya 840 Siswa. Total penda-
patan pungli sebesar Rp 504
Juta atau setengah miliar lebih.
KepalaSekolahSMPNegeri4
Gresik M Bisri mengatakan
bahwa pungutan tersebut bukan
pungli tapi penarikan di luar
anggaran. “Uang hasil iuran ini
akandigunakanuntukperbaikan
toilet yang sudah rusak. Sisanya
untuk menunjang pelaksanaan
Kurikulum 13 yang baru diber-
lakukan,” kata Bisri.
Lebih lanjut Bisri menga-
takan bahwa dalam iuran ini
tidak ada paksaan. “Jika wali
murid tidak mampu bisa
diangsur. Nanti tetap kami
perhatikan,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik, M Nadlif,
mengaku belum tahu dan
proses pungli itu seperti apa.
“Jika ada pungli itu tidak
benar,” kata Nadlif.(RS)
PALU,(WN)–Proyekinsfraktruktur
pelebaranjalanTransMorowali-Poso
tepatnya di jalan Trans Desa Taripa
sangat sarat korupsi. Kontraktor
bangunan sampai berita ini dimuat
belum juga diselidiki oleh aparat
kejaksaan negeri setempat yang
berbuntut menimbulkan kekecewaan
di kalangan masyarakat.
Proyek berbandrol miliaran
rupiah anggaran APBN dikerja-
kan asal jadi, sebab pelebaran
jalan yang pada sisi jalan terdapat
tebing tidak dibuat Katingan. Saat
hujan, telah menimbulkan longsor
serta banyaknya batu yang
berserakan di jalan.
Kami sangat kecewa sekali ketika
melewati jalan tersebut, proyek
pelebaran jalan ini sudah menyim-
pang atau tidak sesuai spack.Warga
kami berharap kepada pemerintah
dan aparat penegak hukum untuk
memeriksa proyek pelebaran jalan,
ujar para tokoh masyarakat kepada
Harian Warta Nasional.
Proyek ini sudah jelas telah
merugikan negara karena belum
lama dibuat tetapi langsung rusak.
Bahkan para sopir bus melewati
jalan trans Morowali menuju Kota
Poso sering mengalami kecelakan.
Oleh karenanya kami berharap
kepada pihak Dirjen Kementrian
PU dan Pemerintah untuk untuk
mengusut kasus jalan ini, tegasnya.
Menurut Nova, aparat penegak
hukum segera menindak kontraktor
nakal yang mengerjakan proyek
pelebaran jalan, karena mereka
tidak menggunakan Katingan, batu
serta tanah berserakan ditengah
jalan. Pengerjaan insfraktruktur
pelebaran dijalan trans Morowali-
Poso sama saja menghambur-
hamburkan uang rakyat.
Kepala Balai Pelaksana Jalan
Nasional (BPJN) X Makassar,
Dede, tidak bisa dihubungi Harian
Warta Nasional, dengan alasan
jarang masuk kantor.(KENFA)
MINUT, (WN) – Persoalan limbah industri di
Sulawesi Utara memang cukup pelik. Banyak
diantara perusahaan yang tidak mengantongi izin
pembuangan limbah, akan tetapi malah justru dengan
seenaknya membuang limbah hasil pengolahan
produksi kebeberapa areal seperti, membuang
limbah ke pantai dan sungai.
Sepertinya masalah limbah industri dianggap
sepele, akan tetapi cukup meresahkan masyarakat
sekaligus menyangkut masalah lingkungan hidup.
Seperti perusahaan pengolahan tepung kelapa yang
ada di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kolongan,
Kabupaten Minahasa Utara.
Limbah hasil pengolahan Tepung Kelapa
perusahaan tersebut dibuang di sungai Kuwil.
Perusahaan yang terkenal dengan sebutan Royal Co-
conut ini diduga kuat tidak mengantongi ijin
pembuangan limbah hasil produksi ke pantai atau
sungai Kuwil yang diketahui sungai tersebut
mengalir sampai di daerah Kairagi.
Hal ini dikuatkan oleh masyarakat yang tinggal di
sekitar bantaran sungai yang mana perusahaan royal
coconut sudah berulang kali membuang limbah cair
ke sungai Kuwil hingga mengakibatkan biota
didalam sungai tersebut mati.
Ini sama saja pabrik coconut melakukan pemus-
nahan biota di sungai kuwil. “Kami masyarakat
berupaya menjaga serta melestarikan sungai dari
pencemaran, akan tetapi malah justru perusahaan
royal coconut melakukan pemusnahan biota yang
hidup di sungai, demikian yang diungkapkan oleh
masyarakat kepada Harian Warta Nasional.
Hukum Tua Desa Kuwil, Henkei L Runtuwene
menyampaikan, dalam waktu dekat ini dirinya akan
menghadap personalia produksi perusahaan royal
coconut guna mengklarifikasi serta meminta kepada
perusahaan tersebut agar tidak membuang limbahnya
ke sungai kuwil. Dan bilamana teguran tersebut
nantinya tidak diindahkan, maka kami akan
menyurat Kepala Dinas Lingkungan Hidup, untuk
meninjau kembali limbah cair milik perusahaan royal
coconut.
“Masyarakat juga berharap kepada pemerintah
untuk menindak tegas perusahaan royal coconut
yang telah banyak merugikan, yang mana
masyarakat menduga pabrik tersebut telah merusak
masalah lingkungan hidup akibat limbah yang
mereka buang disungai. Sudah jelas tentu perusahaan
royal coconut telah melanggar aturan undang-undang
masalah limbah sehingga sungai yang tadinya aman,
namun sekarang tercemar, paparnya.(KAPER)
6. NUSANTARA
6 Edisi 29/Th XIII/ 2 - 16 DESEMBER 2014
Proyek Pengaspalan Jalan di
PU Tanjab Barat Dipilah-pilah
PemerintahTerus Sosialisasikan UU
No 17/Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Pengadaan Buku Kurikulum 2014 di Bayuasin Diselewengkan PJSDesaTrimulyaJayaBangun
KebersamaanDenganMasyarakat
MUARO JAMBI, JAMBI
(WN) – Dalam kesempatan men-
jabat selaku seketaris Desa (Sek-
des)yangjugamerangkabsebagai
PJS Desa Trimulya Jaya Ke-
camatanSungaiGelamKabupaten
Muaro Jambi, Nuryasin sejak di
lantik menjadi PJS dijelaskanya,
bahwadirinyasiapuntukmengab-
di kepada masyarakat dan melak-
sanakanprogram-programdaripe-
merintah Pusat maupun Daerah,
seperti program PNPM dan
Alokasi Dana Desa (ADD).
“Saya akan menindaklanjuti
program yang telah ditetapkan
Kepala Desa sebelumnya yaitu
programmembenahikantordesa
dan untuk yang lainya adalah
jalan lingkungan dan program
PKK,bahkanprogrampembena-
han kantor desa sudah rampung
dikerjakan seperti balai desa dan
tempat parkiran kendaraan, agar
untuk melayani masyarakat
merasa enak dan nyaman dalam
berurusan, ujar Nuryasin kepada
Harian Warta Nasional.
Untuk tahun ini Nuryasin men-
jelaskan pula terkait program
PNPM sudah dilaksakan untuk
pembangunan jalan lingkungan
meskipun sekarang masih dalam
tahapan penimbunan jalan ling-
kungan sekarang tahapan penim-
bunansertuuntuktahapanberikut-
nya insya’allah jalan lingkungan
tersebut akan lebih menjadi sem-
purna lagi sesuai dengan besaran
dana yang dianggarkan.
Sepertinya jalan adalah meru-
pakan urat nadi perekonomian
bagi masyarakat kalau jalan kita
inibagustentunyamasyarakatjadi
nyaman untuk membawa dan
menjual dari hasil pertaniannya
baik antar desa tetangga maupun
kekota” Pungkas PJS Kades
Trimulya Jaya “.
Nuryasin yang ramah menga-
takan pula selain program yang
telah ada saya berharap bersama
warga dapat pula menciptakan
program yang lainnya seperti pe-
ngunaan ADD pihaknya akan
mencoba akan memanpa’atkan
dana tersebut se episien mungkin
agar dampaknya lebih terasa
manfa’atnya dan nyata bagi
keperuntukannya.
Nuryasin berharap untuk ke-
depanya siap bersama-sama
dengan masyarakat untuk bahu
membahujugadalammembenahi
DesaTrimulyaJayaagarkedepan
Desa Trimulya Jaya lebih maju
lagidanjugamasyarakatterlayani.
Sementaraituwargamasyarakat
Desa Trimulya Jaya yang enggan
untuk namanya di muat dalam
berita ini memaparkan Nuryasin
Vigur Sekdes dan PJS Kades Ti-
mulya Jaya memang baik dan ra-
mahterhadapsiapasajadansering
membantuwargadalamsegalahal
dan bukan itu saja Nuryasin juga
sangatbijakdanselalumelibatkan
masyarakatdalammengambilsatu
keputusan, dan juga beliau selalu
hadirterusdikantordesakalauke-
luar pasti selalu menitipkan pesan
kepada sfnya.(LUTFI)
Organda Bekasi Ajak
Angkot Mogok Operasi
BEKAS, (WN) – Organisasi
Angkutan Darat (Organda)
Kota Bekasi menggalang sopir
angkutan kota (Angkot) untuk
melakukan mogok operasi.
Ketua DPC Organda Kota Be-
kasi, Hotman Pane menegaskan,
seluruh angkutan umum di Be-
kasiakanmelakukanmogokope-
rasipadaRabubesok.“Berdasar-
kan keputusan dan instruksi De-
wan Pimpinan Pusat (DPP) Or-
gandadanhasilmusyawarahNa-
sional (Munas) Kami akan mo-
gokmasal,”kataHotman,Selasa.
Lebih jauh Hotman memas-
tikan, semua angkutan kota
yang ada di Bekasi tidak akan
ada yang operasi pada Rabu
besok. Dan saat ini pihaknya
telah melakukan sosialisasi
rencana tersebut kepada seluruh
para sopir angkutan umum.
Diperkirakan, kata Hotman,
dengan adanya mogok berope-
rasi semua angkutan umum
besok kota Bekasi akan terlihat
lumpuh. Apalagi banyak pe-
kerja yang masih menggunakan
jasa angkutan umum seperti
kwasi dan angkot.
Lebih jauh Hotman berharap,
dengan melakukan aksi mogok
yang akan dilakukan para sopir
angkot besok di kota Bekasi,
pemerintah bisa lebih mem-
perhatikan jeritan suara hati
rakyat kecil.” Seharusnya pe-
merintah lebih memperhatikan
kami, kondisi lagi susah jangan
ditambah susah,” keluh Hot-
man.(RADEMAN)
TANJABBARAT,JAMBI,
(WN) – Acara yang di adakan
di Hotel Masa Kini di Tanjab
Barat, Jambi yang di hadiri para
undangan dari berbagai LSM
dan Ormas dan juga turut hadir
unsur Badan Kesbangpol Pro-
pinsi Jambi, Badan Kesbangpol
Tanjab Barat, Dandim 0419,
unsur Polres, beserta Pejabat di
Lingkup Setda Tanjabbarat.
Dalam inti acara keseluruhan
dalam menjalan kan Hak dan
kebebasan berserikat, berkum-
pul dan mengeluarkan pendapat,
setiap orang wajib menghormati
hak Asasi dan kebebasan orang
lain dalam rangka tata tertib Hu-
kum serta menciptakan keadilan
dalam kehidupan bermasyara-
kat, berbangsa dan bernegara.
Dan sebagai wadah dalam
menjalankan kebebasan berse-
rikat, berkumpul dan mengelu-
arkan pendapat, organisasi
kemasyarakatan berpartisipasi
dalam pembangunan untuk
mewujudkan tujuan Nasional
dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang ber-
dasarkan Pancasila.
Dalam kegiatan Sosialisasi
untuk mewujudkan tujuan Na-
sional dalam Wadah NKRI ta-
hunAnggaran 2014 berdasarkan
keputusan Bupati Tanjung
Jabung Barat Nomor 900/ 416 /
KEU / 2014 tentang Dokumen
pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA–
– SKPD) Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.dan Pro-
gram kerja Badan KesbangPol
Kab.Tanjabbarat tahun Ang-
garan 2014.
Adapun Maksud dan tujuan
dari Kegiatan ini di maksudkan
untuk mensosialisasikan Unda-
ng-undang Nomor 17 Tahun
2013 tentang Organisasi Kema-
syarakatan dan guna mewujud-
kan tujuan Nasional dalam
wadah NKRI yang berdasarkan
Pancasila.Dan sasaran tujuan
Sosialisasi kegiatan ini adalah
pengurus dan anggota Or-
ganisasi Kemasyarakatan / LSM
dalam wilayah kabupaten Tan-
jung Jabung Barat.
Sekda Tanjabbarat H.Muk-
lis,Msi mengatakan LSM dan
Ormas perlu di bekali rasa ke-
bersamaan dan kegotongroyo-
ngan dalam menjalan kan fung-
sinya sebagai Lembaga Swa-
daya Masyarakat dan juga ber-
peran penting di mata masya-
rakat untuk kemajuan segala
bidang dan sektor pembangunan
di Daerah nya.”Ciri-ciri kita
berdemokrasi ialah kita saling
bermufakat dari satu sama
lainnya,gunanya untuk bertukar
pikiran agar tercapai apa yang
di rencanakan dalam Pemba-
ngunan.”Terang H.Muklis
Harapan beliau selaku Sekda
tanjabbarat segala sesuatu mari
kita musyawarahkan demi
kemajuan dan pembangunan
kita bersama di kabupaten
tanjabbarat ini.Dan juga tidak
ketinggalan dari Dandim 0419
dan pihak Polres tanjabbarat
juga memberikan kata sambutan
bahwa LSM dan Ormas telah
banyak membantu pihaknya dan
mengajak mari kita jaga Daerah
kita dari Hal-hal yang tidak kita
inginkan,siapa lagi kalau bukan
kita LSM dan Ormas yang
membantu untuk menjaga keru-
kunanWarga kita bersama-sama
di Tanjabbarat ini.(AF)
SMKN4TanjabTimur
MembutuhkanSaprasPendidikan
PROYEK pengerjaan pengas-
palan Overlay dari Dinas Pe-
kerjaanUmum(PU)Tanjabbarat
di dalam kota Kuala Tungkal,
yang dikerjakan hanya di be-
berapa titik-titik tertentu dan
masihadajalanyangrusakyang
masih belum terjangkau oleh
pengerjaan proyek Overlay ini.
Hal ini sangat lah di sayang-
kan oleh tokoh warga masya-
rakat berinisial IY, dengan
mengatakan proyek Operlay
yang di kerjakan pada tahun ini
penempatannya terkesan di
pilih-pilih dan hanya pada titik
tertentu saja jalan yg di aspal
dan yang di kerjakan.
“Nampaknya pengaspalan
jalan pada APBD tahun 2014
ini sepertinya di pilih-pilih,
tempat atau jalan yang di
kerjakan sepertinya ada pilah-
memilah,tidak merata untuk
perbaikan jalan yang rusak
untuk di perbaiki dan pemerin-
tah nampaknya tidak tanggap
dg hal ini.”Jelas IY
Terlihat pada jalan-jalan uta-
ma seperti pada jalan Nelaya,
jalan Hidayat, manunggal arah
bahari, jalan parit tiga dan jalan
Kapten Darham arah ke MM
Asean Store.
Jalan yang tepat berada di
depan bengkel di jalan Kapten
Darham terlihat sudah parah
berlobang,becek dan berair dan
apabila ada kendara’an roda
dua yang melintasi jalan terse-
but kebanyakan kendaraan
tersebut mengambil jalur tepi,
disebelah jalur dekat bengkel
yang di sekitar situ.
Sebab dari penjelasan Adul
salah penguna jalan mengata-
kan jalur jalan itu sudah rusak
parahnya hanya setengah nya
yang mudah di lewati oleh
pengendara.
“Jalan ini setengah nya sudah
hancur, berlobang dan berair,
orang pakai motor kalau lewat
sini berebutan memakai jalan
separoh.Disiniseringterjadike-
celakaan atau tabrakan, karena
berebut jalur jalan yang hanya
separoh nya terlihat baik searah
dan berlawanan, terang Adul.
Kepada Dinas Pekerjaan
Umum (PU) Tanjabbarat me-
ngenai masalah tentang kesan
pengerjaan Proyek Pengas-
palan Overlay yang terkesan di
pilah-pilah untuk di konfirmasi
Kepada Kabid Bina marga,
Afri tidak bisa di temui.(AF)
TANJABBARAT,JAMBI, (WN) – Kerusakan
jalan di beberapa titik pada jalan utama
pusat Kota Kuala Tungkal Kabupaten
Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat),
sangat memprihatinkan dan kurang
perhatian dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanjabbarat.
BANYUASIN, (WN) – Angga-
ran pengadaan Buku kurikulum
2014 mulai dari SMP, SMU se-
Kabupaten Banyuasin yang diba-
yarkan melalui Dinas Pendidikan
sebesar Rp.1,6 milyar terindikasi
diselewengkan oleh oknum yang
tidak bertanggungjawab.
Sampai berita ini dimuat, buku
tersebut belum juga diberikan
kepada sekolah sekolah. Pada-
hal, para kepala sekolah sudah
menyetorkan uang Rp 10 juta
kepada Dinas Pendidikan Bayu-
asin untuk mendapatkan buku.
Salah seorang kepala sekolah
berinisial SI mengatakan, kami
para kepala sekolah sudah lama
menunggu buku kurikulum,
namun belum turun juga ke se-
kolah. Sedangkan ini sudah
mulai semester, sebenarnya buku
sudah masuk ke sekolah bulan
Juli kemarin akan tetapi sampai
saat ini belum datang juga ke
kami, ujarnya.
“Kami sudah menyetor uang ke
salah seorang staf program inisial
R sebesar Rp.10.000.000 untuk
mendapatkan buku, berdasarkan
petunjuk dari Kepala Dinas Pen-
didikan Kabupaten Banyuasin
Drs. Merki. Msi, untuk penga-
daan buku dengan menggunakan
dana bos/APBN 2014.
Karena belum jelas peruntukan
buku, maka kami minta supaya
inisial R dapat segera mengem-
balikan uang Rp 10 juta yang
sudah disetorkan untuk dikem-
balikan. Namun hal tersebut
tidak digubris oleh R, selaku or-
ang yang menerima uang.
Kepala Bidang Program Dinas
Pendidikan, Sadiman.MPd me-
ngatakan, ’bahwa buku memang
belum datang dikarenakan ada
kesalahan teknis, buku yang kami
pesan melalui PT. Padi Merunduk
di Jakarta terjadi perubahan dari
LKPP(LembagaKebijakanPenga-
daan Barang/Jasa Pemerintah).
“Entah kenapa hal itu terjadi,
sampaisaatinikamiterusmeman-
taumasalahbukutersebut.Bahkan
pihak ketiga sebagai pengalihan
pengadaan buku PT.Gelia tetap
kami hubungi, ujar Sadiman.
Sadiman pun menyangkal kalau
uang itu dikumpulkan,” bahkan
kepalasekolahsendiriyangtrans-
per ke rekening bersama Disdik
Banyuasin,”ujarSadiman.(EFRI)
ProgramRp1Milyar1Kecamatan
DituntaskanTahun2015
TANJAB TI-
MUR, (WN) –
SMK Negeri 4
Tanjung Jabung
Timur berdiri se-
jak tahun 2008
dan terdiri 3 Ju-
rusan Yaitu Juru-
san Tata Boga,
Jurusan Tata Bu-
sana dan Jurusan
Administrasi
Perkantoran.
Sekolah ini ter-
letak di simpang
Tuan Kecamatan
Mendahara Ulu
Kabupaten Tan-
jung Jabung Ti-
mur Provinsi Jambi. Sekolah ini di Nakhodai oleh Kepala
Sekolah,Agustrizal. Kepala sekolah yang biasa dipanggil
pak Rizal ini baru saja menggantikan jabatan lama dari
Yuski.
Meskipun sekolah ini sudah lama berdiri, namun
sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sangat
sedikit, tak sebanding dengan fasililitas sekolah-
sekolah negeri lainnya yang ada dalam Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.
Namun tekad dan niat yang begitu tulus, kepala sekolah
yang baru tetap tegar dan berharap ada perhatian dari
pemerinta yang lebih serius untuk menambah fasilitas.
Di benak Rizal, walaupun fasilitas kurang, dia dalam
memimpin akan semangat menerapkan sistim
pendidikan di sekolah yang dipimpinya untuk bertekat
memajukan dunia pendidikan terlebih di SMKN 4.
Dari pantuan wartawan, fasilitas sekolah yang
kekurangan saat ini, kurangnya ruang kelas 2, ruanga
kelas belajar, ruang praktek Administrasi Perkantoran,
ruang Labor Komputer, dan Peralatan Komputer, ruang
Perpustakaan, Peralatan Peraktek Tata Boga dan masih
banyak lagi yang sangat dibutuhkan.
Dengan jumlah siswa peserta didik 193 siswa kalau
diperhatikan sangatlah membutuhkan bantuan Sarana
dan Prasarana ( Sapras ) agar sekolah ini lebih bisa
bersetara dengan sekolah yang lainya, disini dituntut
perhatian yang serius Pemerintah Daerah agar segera
mengalokasikan anggaran bantuan. Pihak sekolah sudah
sering mengajukan proposal untuk mendapatkan
bantuan, tetapi belum terealisasi oleh kepala daerah.
Melalui media ini, Kepala Sekolah berharap per-
mohonannya bisa terealisasikan melalui publikasi untuk
di dengar para pemilik kebijakan di lingkungan
pemerintah daerah, agar kiranya pemerintah dapat
tanggap dalam menyikapi segala hal dalam mening-
katkan mutu dunia pendidikan.(AF/LUTFI)
J A M B I ,
(WN) – Gu-
bernurJambi,
Hasan Basri
Agus (HBA)
membuka se-
caralangsung
rapat koor-
dinasi “Satu
Miliar Satu
Kecamatan” (Rakor Samisake),
diruang Mayang Mangurai,
Bappeda Provinsi Jambi.
Rapatinidihadiriratusancamat
dan kepala Bappeda kabupaten/
kota se-Provinsi Jambi. Dalam
rapat ini, gubernur secara sim-
bolis juga menyerahkan kartu
Samisake kepada kepala Bap-
peda kabupaten/kota.
Gubernur Jambi melalui
Kepala Bappeda Provinsi Jambi
yang disampaikan Kepala Unit
Pengelola Teknis Bappeda
(UPTB) Provinsi Jambi, Edy
Sukarno, menyebut progam ini
menjadi percontohan pusat. Tak
sedikit provinsi lain yang belajar
ke Jambi mengenai program ini.
Misalnya, DPRD Provinsi Jawa
Barat (Jabar), Bangka Belitung,
Bengkulu dan sejumlah daerah
lainnya.
Selain itu, pemerintah pusat
juga sangat mengapresiasi pro-
gram ini. Kementerian PPN/Ba-
ppenas dan Indonesia Gover-
ment Indeks (IGI) sudah me-
minta Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Jambi memaparkan
program ini di pusat.
“Modelnya juga diterapkan di
KementerianPerumahanRakyat
(Kemenpera) untuk program
bedah rumah di tiap provinsi.
Program ini muncul setelah
presiden berkunjung ke Jambi
dan melihat langsung pelak-
sanaan kegiatan bedah rumah.
Ketika itu presiden meminta
Kemenpera menerapkan pro-
gram ini untuk bedah rumah di
provinsi lain,” kata Edy.
Sementaraitu,GubernurJambi,
Hasan Basri Agus, menyatakan
programiniadalahprogramuntuk
mensejahterakan rakyat. “Saya
berharap program ini bisa tuntas
di 2015, sesuai visi misi Jambi
Emas,” ujarnya.(LUFI)
7. NUSANTARA
7 Edisi 29/Th XIII/ 2 - 16 DESEMBER 2014
Pupuk Subsidi Langka,
Dinas Pertanian Tutup Mata
PTKalogDiancamdiDemoLSM
KofasussdanKaryawanKorbanPHK
PALEMBANG, (WN) – Seng-
keta antara PT. Kereta Api Lo-
gistik (PT Kalog) yang beralamat
di Jalan Inspeksi 13, Kelurahan
Kertapati, Kecamatan Kertapati,
Kotamadya Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan dengan kar-
yawannya yang telah di PHK
sepihak,dibiarkanpenyelesainnya
berlarut-larut dan kini sudah
melibatkan banyak pihak.
Karenaitulah,karyawankorban
PHK pun mengadukan nasibnya
kepada berbagai kalangan ter-
masuk kepada LSM Koalisi Fo-
rum Anak Sriwijaya untuk
Sumatera Selatan (Kofasuss),
kepada sejumlah media cetak,
media online dan elektronik.
Perwakilan karyawan PT
Kalog yang diterima langsung
oleh Ketua Umum LSM Ko-
fasuss Sumatera Selatan Ir.
E.M.Darsan. MS didampingin
Sekretarisnya Edi Ginting, SH,
MH di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan tersebut
perwakilan karyawan,Agus (33),
mengatakan perusahaan belum
mempunyai itikad baik dalam
menyelesaikankewajibankepada
karyawanterkaitdenganPHKse-
pihakyangdilakukanperusahaan.
“Sudah hampir 8 bulan kami di-
biarkan terlantar tanpa ada keje-
lasan, saya bersama korban PHK
meminta hak kami”, ungkapnya.
KataAgus,selamaberbulanbu-
lanmenunggudanmengurusper-
soalan ini, kami terpaksa kerja
serabutanuntukmemenuhikebu-
tuhankeluarga.“Tidakadapilihan
lain,terpaksakamikerjaserabutan
untukmemenuhikebutuhananak
istri, untuk itu bantu kami dalam
menuntuthakkamipak”,ujarnya.
Menanggapi hal ini Ketua
LSM Kofasuss, Ir. E.M. Darsan,
MS menyayangkan apa yang di-
lakukan pihak PT Kalog terha-
dapsejumlahkaryawannyayang
selama ini telah mengabdi untuk
perusahaan merupakan pengani-
ayaan dan tidak taatnya terhadap
pelaksanaanperaturanperundang-
undangan di Republik Indonesia.
“Seharusnya pihak PT Kalog
segera menyelesaikan kewajiban
mereka sebagaimana diamanat-
kan dalam UU No 13 tahun 2013
tentangketenagakerjaan,kitaakan
bentuk team investigasi terhadap
keberadaan PT Kalog terkait
denganperizinan,amdaldanCSR
kepada masyarakat di sekitar
perusahaan,bahkanjikaperlukita
akan turun ke jalan bersama
karyawan (demo)”, paparnya.
Sementara itu Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
provinsi Sumatera Selatan
melalui Kasi Pengawasan Sri
Budi Wahyuningsih yang di
hubungi via ponsel mengatakan
sudah mengirimkan hasil Nota
Pemeriksaan pertama dan
kedua berdasarkan pasal 66 ayat
2 UU No 13 Tahun 2013.
“Hari ini pihak PT KALOG
sudah kita panggil, tetapi tidak
datang, prinsipnya apabila
panggilan kedua tidak datang
juga, maka kasus ini akan
segera diserahkan kepada pihak
penegak hukum”, tegasnya.
Sedangkan pihak PT Kalog
yang dihubungi melalui via
ponsel managernya yang berna-
ma Edwar di nomor 0812-
7846XXX selalu di tolak,
walaupun dicoba beberapa kali
oleh awak media.(DRS)
Pjs Kades Jual Tanah Milik PT Rimba Jaya
Sekda Banyuasin Bagikan Kartu Sakti Jokowi
BANYUASIN, (WN) – Proyek
Jembatan yang didanai dari as-
pirasi dewan yang terdapat di
Jalan Kabupaten di Desa
Banjarsari Pulau Rimau baru
setahun anggaran sudah am-
brol, Pimpinan DPRD Banyu-
asin melalui Muhammad Solih
segera panggil Kepala Dinas
PU Bina Marga Kabupaten
Banyuasin secepatnya.
Muhammad Solih menam-
bahkan, dalam pemanggilan ter-
sebut yang prinsipnya meminta
penjelasan dan pertanggungja-
waban, sebab sangat tidak wajar
jika proyek baru setahun kon-
disinya seperti itu. Karena su-
dah satu tahun tentu masyarakat
disana juga tidak lagi ingat dari
perusahaan mana yang menger-
jakan dan berapa nilainya.
Selanjutnya kata Solih, ke-
beradaan bangunan seperti itu
tentu pihak ketiga yakni Kadis
PUBM lah yang bertanggung-
jawab. Apalagi jembatan itu
merupakan akses pital bagi
masyarakat dalam wilayah
Pulau Rimau. Akibat dari
ambrolnya jrmbatan teraebut
aktipitas masyarakat terganggu
yang dampaknya menjadi
penderitaan.
Masih menurutnya, sebagai
kepala daerah saudara Bupati
Banyuasin Yan Anton Ferdian
juga bertanggungjawab, yang
bakal diminta keterangannya
terlebih dahulu kepala dinas
yang bersangkutan dan selan-
jutnya jika sampai ada proyek
yang baik mutunya itu supaya
kontraktor jangan lagi dipakai
di Bumi Sedulang Setudung ini,
ujar militan partai Hanura ini
sembari mengakhiri perbin-
cangannya dengan wartawan
diruang kerjanya, (17/11)
kemarin.(EFRI)
RAPAT yang dipimpin langsung oleh
Staff Dirjen Pupuk dan Pestisida
Kementerian Pertanian dimulai dari jam
10.00 WIB acara ini juga di hadiri Gen-
eral Manager Pemasaran Pupuk Sriwi-
djaya, General Manager Pemasaran
Petro Kimia Gresik, Kepala Bidang
Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian,
Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD)
dan distributor serta pengecer dalam
wilayah kabupaten Banyuasin.
Rapat yang berlangsung cukup alot
ini dikarena adanya perbedaan data
antara pihak distributor dengan dinas
pertanian baik tingkat kabupaten
maupun tingkat propinsi.
Dalam acara ini dibahas juga realisasi
pupuk yang sudah tersalur ke tingkat
petani, kinerja distributor dalam mela-
kukan pembinaan terhadap pengecer,
kinerjaUPTDsertaKomisiPengawasan
Pupuk dan Pestisida (KP3) serta
partisipasi petani dalam pengawasan
pendistribusian pupuk bersubsidi.
Menurut pengecer dari kecamatan
muara telang TS (30 thn) mengatakan,
seharusnya UPTD pertanian di setiap
kecamatan proaktif dalam membantu
pengecer dan petani ketika melakukan
sistem pelaporan terutama validasi data
terkait dengan berapa nantinya jumlah
pembayaran yang dilakukan pemerin-
tah kepada produsen.
“Petugas UPTD ini kadang kala untuk
tanda tangan Rencana Definitif Kebutu-
han Kelompok (RDKK) saja harus ada
pelicin dulu, kami ini hanya petani tidak
mengerti apa yang harus dilakukan,
karena sepengetahuan kami petugas
UPTD ini udah di berikan tunjangan di
luar gaji mereka sebagai Aparatur Sipil
Negara (ASN) terkait pelaksanaan
penyaluran pupuk subsidi ini” tegasnya.
Pada saat verifikasi dan validasi data
kepada distributor dan pengecer ber-
kembang isu yang menyatakan adanya
informasi kelangkaan pupuk di
beberapa kecamatan, hal ini tentu
menjadi perhatian seluruh peserta rapat.
Salah satu distributor yang enggan
namanya di sebutkan mengungkapkan
bahwa sampai sekarang surat realokasi
masihtertahandanbelumditandatangani
oleh kepala dinas pertanian kabupaten
Banyuasin,”suratrealokasibelumselesai
mas, akibatnya kecamatanTanjung Lago
dan kecamatan Muara Telang belum
tersalurpupukureasubsidinya”paparnya.
Menanggapi hal tersebut General Man-
ager PPD Pupuk Sriwidjaya, I Wayan
SadiamengatakanbahwaPTPusrihanya
sebagaiTukang Pos “kan dinas pertanian
yang mengatur relokasi dan realokasi
pupuk subsidi, jadi kalau pupuk langka
langsung ke kadis saja, sebagai produsen
kita sudah menyiapkan stok bahkan kita
over produksi tahun ini sampai 40 ribu
ton” ujarnya.
Sementara itu di tempat terpisah
pemerhatimasalahpertanianDarulQutni
(ketua LSM Ario Carang) kabupaten
Banyuasin membeberkan bahwa kebu-
tuhan pupuk di Banyuasin tidak terserap
ke tingkat petani di karenakan murahnya
komoditaspertanian,terutamahargakaret
yang anjlok.
“Bagaimana mau pupuk tanaman mas
bisa makan saja sudah syukur, beda
seperti tahun-tahun sebelumnya masya-
rakat kekurangan pupuk karena tidak
adanya kemarau panjang, sedangkan
realokasi yang diminta distributor ke
dinas pertanian seharusnya kadis sece-
patnya menanda tangani surat tersebut,
kitatidakbutuhkadisyangaroganseperti
ini, masak untuk urusan rakyat harus
mikir 1000 kali” katanya dengan kesal.
Lebih lanjut Darul mengungkapkan
untuk pupuk urea yang di produksi PT
Pusri terutama urea pink “kami melihat
masih sangat ketat pengawasannya,
terutama proses penebusan yang dilaku-
kankepadadistributor,jadikemungkinan
diselewengkanagakminim,bedadengan
pupuk Petro seperti SP-36, TSP, KCL
yang sering kami lihat ada yang di jual
masuk ke desa dengan menggunakan
mobilboxdandijualbebas,kamimerasa
pupuk ini peruntukannya tidak tepat
sasaran” ujarnya.
Ketika Warta Nasional ingin konfir-
masi terkait hal diatas dengan General
Manager Petro yang bersangkutan tidak
dapat ditemui karena sedang keluar
makan siang bersama rombongan
kementerian, sedangkan kepala dinas
pertanian kabupaten Banyuasin Ir.
Syaiful Bahri, M.Si ketika hendak
dimintai konfirmasi mengenai hal ini,
tidak terlihat keberadaannya dari awal
acara rapat hingga berakhirnya acara
ini.(EFRI)
BupatiTidakPerduliDengan
FlaponKantornyayangAmbruk
BANYUASIN,(WN)–Gedung
tempat kerja Bupati Banyuasin,
Yan Anton Ferdian, kondisinya
kini kian memprihatinkan, salah
satu diantaranya flapon bagunan
tepat didepan ruang Yantel ter-
lihat berlobang karena sudah
rontok terlebih dahulu.
Fasilitaspemerintahmilikorang
nomor satu tidak terawat. Ironis-
nya lagi, flapon yang ambrol itu
persis dekat pintu masuk ruangan
Bupati Banyuasin. Tidak dike-
tahuikapanambruknyaplafonitu,
namunhalitudibiarkanbegitusaja
terlihat berlobang.
Padahal kalau dinilai ba-
ngunan flapon yang rontok itu
usianya kurang dari 10 tahun,
ujar Lena (28) tercatat warga
Pangkalan Balai, Kecamatan
Banyuasim III, Kabupaten
Banyuasin, Sumsel kepada
wartawan, (27/11) siang tadi.
Lena menambahkan, memang
nampak tidak terurus dan kotor
baik pada bangunan flapon
maupun dinding yang banyak
terlihat berjamur. “ Ironis me-
mang kantor orang nomor satu
di Bumi Sedulang Setudung
saat ini, karena hampir di setiap
kantor terlihat tumpukan
sampah bahkan toilet di kantor
bupati itu telihat kering sehing-
ga terkesan jorok”.
Kondisi yang sedemikian kata
Lena, menujukan kegagalan
Bupati dalam memimpin Bumi
Betuah ini, Lena menilai bahwa
penataan kantor bupati itu
terlihat amburadul.(EFRI)
Jembatan Roboh
DPRD Berang
PALEMBANG, (WN) – Dalam rangka penyaluran pupuk
bersubsidi di Kabupaten Banyuasin, Kementerian
Pertanian bersama dengan pihak produsen dan dis-
tributor serta pengecer dan petani melakukan validasi
data dan pelaporan penyaluran pupuk bersubsidi,
acara yang berlangsung di ruang rapat Dinas Pertanian
dan Peternakan Kabupaten Banyuasin ini cukup
menegangkan seluruh peserta yang hadir.
BANYUASIN, (WN) – Sekretaris
Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan, Ir.
Firmansyah, M.Si bertempat di kantor
pos pangkalan Balai secara simbolis
membagikan Kartu Sakti Presiden
Jokowi (Joko Widodo) yang terdiri dari
KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP
(Kartu Indonesia Pintar), dan KKS
(Kartu Keluarga Sejahtera).
Sekda Banyuasin mengatakan, pelun-
curan tahap awal kartu sakti Jokowi di
Kabupaten Banyuasin dilakukan secara
bertahap ke 19 kecamatan yang terdiri
dari 304 desa/kelurahan, sebagai pusat
kota kecamatan Banyuasin III mendapat
giliran pertama.
“Ini sebagai permulaan kelurahan
kedondongrayedankelurahanpangkalan
balai, yang akan menerima kartu KKS
sebanyak42.205RumahTanggaSasaran
(RTS) senilai Rp. 16.882.000.000,- be-
rupa simpanan rekening giro”.
Firmasnyah, menambahkan pem-
berian kartu sakti Jokowi ini memang
dilakukan bertahap dan diawali di
Kecamatan Banyuasin III, dan masih
menggunakan data BLT era mantan
presiden SBY, dan InsyaAllah tahun
2015 menggunakan data yang baru. “Ya
targetnya tahun 2015 kita sudah meng-
gunakan data yang baru,” tegasnya.
Lebih Lanjut Sekda Banyuasin
mengatakan Dengan kartu tersebut,
warga kurang mampu akan mempe-
roleh bantuan sebesar Rp 200 ribu
perbulan yang dimaksudkan bisa
digunakan untuk kegiatan produktif,
sebagai konvensasi naiknya Bahan
Bakar Minyak” pungkas firman.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Banyuasin Drs. M. Yusuf,
M.Si mengatakan pihaknya sudah
bekerja sama dengan 8 Kantor Pos di
kabupaten Banyuasin dalam rangka
pembagian Kartu Simpanan Keluarga
Sejahtera (PSKS). “Delapan Kantor pos
sudahsiap,dantersebardi19kecamatan
baik daratan maupun perairan untuk
melayani masyarakat”, paparnya.
LaunchingProgramSimpananKeluar-
ga Sejahtera dihadiri juga oleh Kepala
Kantor Pos Besar Palembang Rodi
Irawan, Camat Banyuasin III Ir. Alfian
soleh,M.Si,lurahKedondongRayeDrs.
Alamsyah, M.Si dan lurah Pangkalan
Balai Muhklis Surawijaya, SP, M.Si dan
Masyarakatyangmendapatbantuandari
kartu sakti presiden JOKOWI.
Terkaitdengankesiapandatayangakan
di perbaharui dan akan digunakan untuk
Program Simpanan
Keluarga Sejahtera
(PSKS) tahun 2015,
kelurahan Kedondong
Rayesebagaisalahsatu
kelurahan yang men-
dapat program ini me-
nyatakan kesiapannya
dalamrangkamenyuk-
seskan program ini.
“Kita akan bantu Biro
Pusat Statistik dalam
rangka verifikasi data”
Ungkap Alamsyah.
Pantauanwartawandi
tengah keramaian ma-
syarakat yang antre
untukmengambilkartupadaprogramini,
terdapat seorang bapak yang memang
layak mendapatkan bantuan, Abdul
Manan warga RT 15 kelurahan kedon-
dong Raye terlihat bersemangat. “Kami
sebagaiwargamengucapkanterimakasih
kepada pemerintah, karena dengan
bantuan ini kami dapat mencukupi
kebutuhan hidup”, Ujarnya.(ALDY)
BANYUASIN, (WN) – Sengketa ke-
pemilikan lahan bisa terjadi dimanapun,
namun yang terjadi di Dusun Saluran,
Desa Merah Mata, Kecamatan Banyu-
asin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan sedikit unik dan aneh.
Kisah ini bermula dari lahan yang di-
kuasaiPT.RimbaJayayangmemberikan
izin kepada masyarakat di sekitar pe-
rusahaanuntukbercocoktanamterutama
tanaman padi, dengan perjanjian bila
lahan ini kelak akan digunakan peru-
sahaanmakawargayangberadadilokasi
bersedia meninggalkan area tersebut.
Namunnasibmalangmenimpaseorang
jandarentatanpaanakbernamaAsna(70)
yang telah tinggal di lahan tersebut lebih
kurang 30 tahun, hal ini
terjadi karena ulah dari
seorang oknum Pjs Kepala
DesaMerahMatakecamatan
Banyasin I Kabupaten Ba-
nyuasin berinisial AK yang
telahmenjuallahantanahne-
nekAsna yang luasnya 28 m
x 123 m dengan harga Rp.40
Juta kepada Rusli (43 ).
CelakanyaoknumAKmem-
berikan uang hasil penjualan
tanahhanyaRp.4Jutakepada
nenekAsna,dengansedikitkesalsinenek
mengatakan bahwa sejak tanah ini di jual
dia tidak bisa bersawah lagi,”saya tidak
punyaanak,hidupsebatangkara,sekarang
tambah susah saya karena tidak bisa ke
sawah lagi” ungkapnya dengan sedih.
Menanggapi hal ini Pjs Kades Merah
Mata saat di konfirmasi dan bertemu
dengan awak media di halaman Depan
DPRD Kabupaten Banyuasin (19/11/
14) menyatakan telah menjual tanah
atas nama Anton Medan namun
membenarkan telah memberi ganti rugi
kepada nenek Asna sebesar Rp. 4
juta,”memang benar nenek Asna saya
kasih 4 juta karena dia bersedia me-
ninggalkan area tersebut” katanya.
Sempatterjadiadumulutantaraseorang
wartawanTVNasionaldenganWartawan
TVlokalPALTVyangmencobamembela
oknum AK karena hubungan paman dan
keponaan, karena suasana cukup panas
akhirnya bersama rekan-rekannya
Wartawan TV Nasional dan Harian WN
mengalah meninggalkan halaman Depan
DPRD kabupaten Banyuasin.
Selanjutnya untuk melacak SPH yang
telah diterbitkan oknumAK konfirmasi
kami lanjutkan kepada Sekretaris
Camat kecamatan Banyuasin I dengan
via telephone “ memang benar dik
saudara AK Pjs kades merah mata dan
dia bukan PNS, kalau untuk SPH coba
langsung ke pak camat saja” katanya
dengan tegas. Sementara itu Camat ke-
camatan Banyuasin I Drs. Hasanul Haq
ketika di hubungi ke nomor handphone
+6281291140XXX tidak aktif mes-
kipun sudah di coba beberapa kali.
Ditemui di kantornya Ketua LSM Ario
CarangKabupatenBanyuasinDarulQutni
menyayangkansikapyangtelahdilakukan
oknum AK dengan menggunakan
Wartawansebagaibenfersudahjelaskalau
Pjs kades ini menyalahi aturan “ seorang
pejabatsementaratidakbolehtandatangan
SPH, apalagi kemudian oknum AK
menjualtanahperusahaanPTRimbaJaya,
dan info yang kami terima oknumAK di
dugajugamenerbitkanSPHUlang/Ganda
dan terlibat dalam penyalahgunaan
Anggaran Bantuan Desa yang sedang
kami investigasi saat ini”. Paparnya.
Lebih lanjut Darul Qutni mengatakan
luasarealdanSPHyangtelahditerbitkan
PjsKadesMerahMatadidugamencapai
40hektare,“seharusnyapihakkecamatan
lebih teliti dalam mengeluarkan SPH
jangan sampai bermasalah di kemudian
hari,temuankamiadaketuartyangtanda
tangannya di palsukan oknum AK,
apalagi secara kemanusiaan telah
membuat penderitaan bagi nenek Asna
yang sebatang kara yang semakin
terhimpit ditengah beban hidup yang
semakin berat”, tandasnya.
SelanjutnyaDaruljugamengungkapkan
kalau team LSMArio Carang Kabupaten
Banyuasin juga menemukan pembangu-
nan jalan lingkungan yang lokasinya se-
sudah PDAM antara dua jembatan dusun
saluran dan dusun jerunjung “informasi
yangkitaterimaPPKpembangunanjalan
ini oknum AK, jadi siapa di belakang
oknum AK, kami minta kepada penegak
hukum untuk segera memanggil oknum
AK”Pintanya.(DRS/EFRI)
Warga Resah Beras Raskin Tak Layak Konsumsi
BANYUASIN, (WN) – Warga Desa
Tebing Abang, Kecamatan Rantau
Bayur Kabupaten Banyuasin resah
akibatkan beras rakyat miskin (Raskin)
yang mereka terima dari pemerintah
Kabupaten tidak layak konsumsi.
Beras tersebut bercampur dedak dan
warnanyapun kemerah-merahan. Md
(37) warga setempat mengatakan, beras
ini kami terima setenga bulan yang lalu
dari kadus Dusun I Desa TebingAbang,
namun sungguh sangat disayangkan
berasnya tak layak untuk di konsumsi.
Selain banyak dedak juga berwarna,
kalau di persentasekan dalam satu
karung itu (15 kg) ada sekitar 2 kg,
bahkan 3 kg untuk berat dedak nya saja,
ungkapnya kepada wartawan.
“Sebelumnya kami tak pernah mene-
rima beras seperti ini, untuk yang se-
perti ini baru kali ini apa mungkin ini
beras simpanan yang usang atau bagai
mana kami sendiri tidak memahami,”
cetusnya.
Harapan kami lanjut semoga untuk
bulan yang akan datang beras seperti ini
tidak lagi kami terima, karena beras
bercampur dedak itu layaknya makanan
bebekbukanmakananmanusia,jadikami
selaku warga berharab sepenuhnya ke-
pada pemerintah daerah untuk menang-
gapi hal-hal seperti ini, pungkasnya.
Kepala Desa Tebing Abang, Zaenal
Arifin mengatakan, melalui Kadusnya
Irwani agar secepatnya menarik
kembali beras beras yang rusak dan
akan dikembalikan lagi ke Bulog
tempat mengambil beras tersebut.
Memang menurut kepala Desa Tebing
Abangbukandisinisajabanyakdesadesa
tetangga yang seperti ini pungkasnya ke-
pada kami. Camat Rantau Bayur Pirman-
sya tidak bisa dihubungi terkait masalah
beras yang tak layak kosumsi ini.(Efri)