Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan perubahan atas Standar Prosedur Operasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai dengan perubahan kebijakan dan peraturan di bidang perbendaharaan. Perubahan ini meliputi empat lampiran keputusan sebelumnya.

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- 163 /PB/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP-185/PB/2010 TENTANG STANDAR PROSEDUR
OPERASI/STANDARD OPERATING PROCEDURES
DI LINGKUNGAN INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan
akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan
serta sebagai pelaksanaan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating
Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
keuangan Nomor 55/PM.01/2007, telah disusun dan
ditetapkan Standar Prosedur Operasi/Standard Operating
Procedures Dilingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
bahwa dengan adanya perubahan kebijakan dan peraturan di
bidang perbendaharaan, perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap Standar Prosedur Operasi/Standard Operating
Procedures Dilingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
185/PB/2010 tentang Standar Prosedur OperasilStandard
Operating Procedures di Lingkungan Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
Mengingat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
185/PB/2010 tentang Standar Prosedur Operasi/Standard
Operating Procedures di Lingkungan Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Perbendaharaan:
Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-
1733/SJ/2011 tanggal 30 September 2011 tentang Persetujuan
Atas Standard Operating Procedures (SOP) Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb);,7,-

2. MEMUTUSKAN:
Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-185/PB/2010
TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASI /STANDARD
OPERATING PROCEDURES DI LINGKUNGAN INSTANSI
VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
Pasal I
Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
185/PB/2010 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
Pasal II
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini
disampaikan kepada:
Menteri Keuangan
Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur
Jenderal, dan para KepalalKetua Badan di Lingkungan
Kementerian Keuangan
Sekretaris. Para Direktur, dan Para Kepala Bagian di
Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
DIREKTUR JENDERAL,
Z4412-
SUPRIJANTO
"' NIP 19530814 197507 1 001
-2-