Penulis : Kanaidi, SE., M.Si., cSAP., CBCM WA. 0877 5871 1905 HP. Kanaidi : 0812 2353 284, e-mail : kanaidi63@gmail.com -----------------------------------------

1. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 1
Pokok Pembahasan :
1. Ketentuan Sanksi atas
Pelanggaran TKDN.
2. Siapa yang Bisa Terkena Sanksi atas
Pelanggaran Ketentuan TKDN?.
3. Dalam Hal Apa Bisa Terkena Sanksi
TKDN? dan Apa Bentuk Sanksinya?
Sanksi Administratif
dan Finansial
Pelanggaran TKDN
Bab
13

2. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 2
BAB 13
Sanksi Administratif dan Finansial
Pelanggaran TKDN
A. Ketentuan Sanksi atas Pelanggaran TKDN
Pelanggaran atas ketentuan TKDN dapat dikenakan berbagai
sanksi, sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Untuk kita ketahui bahwa sudah terdapat sedemikian banyak
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi atas
pelanggaran ketentuan TKDN tersebut, antara lain :
 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Pemberdayaan Industri.
 Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 02 Tahun 2014 tentang
Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
Walaupun sudah terdapat sedemikian banyak peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi atas pelanggaran
ketentuan TKDN tersebut, namun berdasarkan hasil penelitian pada
sekian kali pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan “Teknik
Perhitungan dan Verifikasi TKDN dan BMP” yang diselenggarakan
sejak tahun 2019 sampai dengan Oktober 2023, bagi sedemikian
banyak peserta/karyawan dari berbagai perusahaan (BUMN, BUMD
dan Swasta) serta Instansi Pemerintah (sebagaimana sebagian
terdapat pada Ilustrasi Gambar di bawah ini) didapati bahwa
Ketentuan dan Teknik Perhitungan dan Verifikasi, terutama tentang
Sanksi atas Pelanggaran TKDN ini masih banyak belum dipahami
dengan baik oleh para karyawan perusahaan perusahaan dan
penyedia barang/jasa pemerintah penyedia barang/jasa di Indonesia,
termasuk oleh para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi.

3. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 3
Gambar 13.1: Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pelatihan TKDN dan BMP
di berbagai Perusahaan dan Instansi Pemerintah.
Mengenai siapa yang bisa terkena sanksi, terhadap pelanggaran
apa bisa dikenakan sanksi, apa bentuk sanksinya, dan siapa yang
menetapkan pengenaan sanksi tersebut akan kita bahas berikut ini.

4. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 4
B. Siapa yang Bisa Terkena Sanksi atas Pelanggaran
Ketentuan TKDN?
Sanksi atas pelanggaran atas ketentuan TKDN dapat dikenakan
kepada1
:
1. Lembaga Verifikasi (Pasal 106)
2. Pejabat Pengadaan (Pasal 107 dan 108)
3. Produsen/Penyedia Barang/Jasa (Pasal 109 dan 110)
sebagaimana terdapat pada Ilustrasi Gambar di bawah ini.
Gambar 13.2 : Siapa yang Bisa Terkena Sanksi
Lalu, dalam hal pelanggaran apa bisa dikenakan sanksi, apa
bentuk sanksinya, dan siapa yang menetapkan pengenaan sanksi
tersebut?. Mari kita bahaslebih lanjut pada uraian di bawah ini.
C. Dalam Hal Apa Bisa Terkena Sanksi TKDN? dan Apa
Bentuk Sanksinya?
Di dalam pasal 106 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun
2018, Lembaga Verifikasi Independen TKDN yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (4), yaitu
melakukan penghitungan nilai TKDN dan nilai BMP tidak mengacu
pada ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN dan besaran
nilai BMP, dikenakan sanksi administratif berupa:
a. Peringatan tertulis; dan/atau
b. Pencabutan penunjukan sebagai lembaga verifikasi independen
TKDN.
1
Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

5. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 5
Berdasarkan pasal 46 dan 47 Peraturan Menteri Perindustrian RI
No. 02 Tahun 2014, sanksi dapat dikenakan kepada:
1. KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan di institusi/instansi pemerintah
dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, apabila menyimpang dari ketentuan dalam
penetapan TKDN.
Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun
2018, Pejabat Pengadaan yang melanggar Pasal 61 ayat (1)
dan/atau ayat (2), yaitu “tidak menggunakan Produk Dalam Negeri
yang diwajibkan yang sudah memiliki penjumlahan nilai TKDN dan
nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 4O% dengan nilai TKDN
paling sedikit 25%”, dikenakan sanksi administratif berupa:
a. Peringatan tertulis (dikenakan atas pelanggaran ke-1 sampai
dengan ke-3);
b. Denda administratif sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak
pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling tinggi
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dikenakan atas
pelanggaran ke-4 ; dan/atau
c. Pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa (dikenakan
atas pelanggaran ke-5 atau tidak dilaksanakannya denda
administratif huruf b di atas).
Ilustrasi Gambar sanksi bagi Pejabat Pengadaan sebagaimana
terdapat di bawah ini.
Gambar 13.3 : Sanksi bagi Pejabat Pengadaan

6. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 6
Pemberian sanksi kepada Pejabat Pengadaan dimaksud
berdasarkan rekomendasi dari APIP, Pejabat Pengawa Internal dan
Tim P3DN.
Denda administratif dimaksud dalam Pasal 107 huruf b tersebut di
atas wajib disetor ke kas negara atau kas daerah.
Pembayarannya dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak surat pengenaan sanksi denda administratif ditetapkan.
Denda administratif tersebut merupakan penerimaan negara atau
penerimaan daerah bukan pajak.
2. Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi apabila:
a. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar terkait dengan capaian TKDN
(termasuk memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan
Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang
ada di Kementerian Perindustrian); dan/atau
b. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya
ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam
negeri.
Sanksi kepada produsen/perusahaan industri/penyedia barang/jasa
dimaksud berupa:
a. Sanksi administratif, berupa:
a) peringatan tertulis;
b) penutupan sementara;
c) pencantuman dalam daftar hitam;
d) pembekuan izin usaha; dan/atau
e) pencabutan izin usaha.
b. Denda administratif (sanksi finansial), berupa pengurangan
pembayaran sebesar selisih antara capaian TKDN penawaran
dengan capaian TKDN pelaksanaan, paling tinggi 15% (lima belas
perseratus) dari harga penawaran.
Berdasarkan Pasal 109 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah RI
Nomor 29 Tahun 2018, kepada produsen/perusahaan industi
atau penyedia barang/jasa yang melanggar Pasal 61 ayat (7),
yaitu tidak menggunakan produk produksi dalam negeri, dapat
juga dikenakan denda administratif berupa 3 (tiga) kali nilai
Barang yang diimpor.

7. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 7
Berdasarkan Pasal 110 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan
Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2018, denda administratif
dimaksud dalam Pasal 109 tersebut di atas wajib disetor ke kas
negara atau kas daerah.
Pembayarannya dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak surat pengenaan sanksi denda administratif ditetapkan.
Denda administratif tersebut merupakan penerimaan negara
atau penerimaan daerah bukan pajak.
Pemberian sanksi administratif dilakukan oleh PPK/ULP/ Pejabat
Pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pemberian sanksi finansial dilakukan oleh Pengguna Anggaran.
Di dalam Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 juga
telah diatur bahwa :
(1) Peserta pemilihan dikenai sanksi administratif dalam hal:
a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar
untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam
Dokumen Pemilihan;
b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain
untuk mengatur harga penawaran;
c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima
oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ Agen
Pengadaan.
(2) Pemenang pemilihan dikenai sanksi administratif dalam hal
mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima
sebelum penandatanganan Kontrak.
(3) Penyedia dikenai sanksi administratif dalam hal:
a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan
pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa
pemeliharaan;
b. menyebabkan kegagalan bangunan;
c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/ volume
hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai
dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

8. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 8
(4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) di atas dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
b. sanksi pencairan jaminan;
c. sanksi Daftar Hitam;
d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
e. sanksi denda.
Demikian pembahasan mengenai ketentuan sanksi TKDN ini yang
juga memuat tentang siapa yang bisa terkena sanksi, terhadap
pelanggaran apa bisa dikenakan sanksi, apa bentuk sanksinya, dan siapa
yang menetapkan pengenaan sanksi tersebut.
Semoga bermanfaat bagi :
 para karyawan Perusahaan (sebagai Tim/Pokja Pengadaan
Barang/Jasa) yang sedang menyelenggarakan proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, dan
 para Produsen/Penyedia Barang/Jasa (sebagai peserta Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah) yang sedang melakukan self-assessment,
atau verifikasi TKDN, atau sedang mengikuti proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
 Para pembaca, guna memberikan tambahan wawasan dan
pengetahuan tentang sanksi atas pelanggaran ketentuan TKDN ini.
Catatan:
 Mengenai Ketentuan dan Cara Perhitungan Preferensi Harga dan
HEA (Harga Evaluasi Akhir) akan dibahas lebih lanjut nanti pada
Bab 14 dan 15 Buku ini.
 Mengenai Cara Pemeringkatan Pemenang Pengadaan/Tender yang
dilakukan oleh Panitia/Tim Pengadaan akan dibahas lebih lanjut
nanti pada Bab 16 Buku ini.
Daftar Pustaka
Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan
Industri.
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 02 Tahun 2014 tentang
Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

9. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 9
Terlebih lagi beliau adalah seorang yang Certified di Bidang Enterprise
Resources Planning (ERP) & System, Applications, and Product in Data
Processing (cSAP), beliau juga Certified di Bidang Business Continuity
Management (CBCM).
Di samping itu, beliau adalah seorang praktisi yang berpengalaman lebih
dari 30 tahun berkerja di salah satu Perusahaan BUMN besar di Indonesia,
dengan berbagai posisi jabatan: mulai dari Manajer UPT, Kepala Kantor di
beberapa Kota di Indonesia s.d di tingkat Kantor Pusat. Beliau juga
seorang Blogger yang rajin mengelola sedemikian banyak Blog dan
beberapa web komersial, yang menghasilkan passive income yang cukup
spektakuler.
Beliau seorang Trainer dan Pemateri/Instruktur/Narasumber yang sudah
digeluti selama 20-an tahun dan telah sukses di beberapa kegiatan
Training dan Workshop/Seminar di berbagai Perusahaan di Indonesia.
Terlebih lagi, beliau adalah seorang konsultan dan peneliti marketing yang
berdedikasi dengan sedemikian banyak karya ilmiah yang beliau hasilkan
dan telah dipublikasikan.
BIOGRAFI PENULIS
KANAIDI, SE., M.Si., cSAP., CBCM
adalah seorang yang enerjik, humoris, dan
sangat memotivasi. Berjiwa muda, sukses
beberapa kali sebagai Dosen Terbaik
(Favorite) di beberapa Perguruan Tinggi di
Bandung. Beliau suka menulis dan sudah
berhasil menerbitkan beberapa buku hasil
karya beliau yang telah dipublikasikan.