PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
“WAWASAN NUSANTARA”
Disusun Oleh :
KELOMPOK 11
Anita Diana Sari (1310531001)
Wilda Syahyuni (1310531002)
Clara Mutiara Assyura (1310531003)
Putramal Lubis (1310531004)
Dosen Pembimbing :
Drs. Yoserizal M.Si
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
2013
WAWASAN NUSANTARA
A. PENDAHULUAN
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keanekaragaman (pendapat , kepercayaan,
hubungan , dsb) memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna
memelihara keutuhan negaranya.
Suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh
lingkungannya, yang didasarkan atas hubungan timbal balik atau kait- mengait antar filosofi
bangsa , idiologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat ,
budaya, dan tradisi, keadaan alam dan wilayah serta pengalaman sejarah.
Upaya pemerintah dan rakyat menyelenggarakan kehidupannya, memerlukan suatu
konsepsi yang berupa wawasan nasional yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan
hidup, keutuhan wilayah serta jati diri .
Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas (mawas) yang artinya melihat
atau memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat.
Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategik
sehingga wawasan harus memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai
hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar kejayaannya.
Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan ada tiga faktor penentu utama yang harus
diperhatikan oleh suatu bangsa yaitu:
1. Bumi/ruang dimana bangsa itu hidup
2. Jiwa, tekad dan semangat manusia/rakyat
3. Lingkungan
Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri
dan lingkungannnya dalam eksistensinya yang serba terhubung ( interaksi & interelasi) serta
pembangunnya didalam bernegara di tengah-tengah lingkungannnya baik nasional, regional,
maupun global.
B. LANDASAN WAWASAN NASIONAL
Wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang
dianut oleh negara yang bersangkutan diantaranya :
1. Paham –paham kekuasaan
a. Paham Machiavelli (Abad XVII)
Dalam bukunya tentang politik “The Prince”, Machiavelli memberikan pesan
tentang cara membentuk kekuatan politik yang besar agar sebuah negara dapat berdiri
dengan kokoh. Didalamnya terkandung beberapa postulat dan cara pandang tentang
bagaimana memelihara kekuasaan politik. Menurut Machiavelli, sebuah negara akan
bertahan apabila menerapkan dalil-dalil berikut:
1. Segala cara dihalalkan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan
2. Untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba (divide et impera) adalah
sah
3. Dalam dunia politik (yang disamakan dengan kehidupan binatang buas ), yang
kuat pasti dapat bertahan dan menang.
Semasa Machiavelli hidup, buku “The Prince” dilarang beredar oleh Sri Paus karena
dianggap amoral. Tetapi setelah Machiavelli meninggal, buku tersebut menjadi sangat
dan banyak dipelajari oleh orang-orang serta dijadikan pedoman oleh banyak kalangan
politisi dan para kalangan elite politik.
b. Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (abad XVIII)
Kaisar Napoleon merupakan tokoh revolusioner di bidang cara pandang, selain
penganut baik dari Machiavelli. Napoleon berpendapat bahwa perang di masa depan
akan merupakan perang total yang mengerahkan segala upaya dan kekuatan nasional.
Kekuatan ini juga perlu didukung oleh kondisi sosial budaya berupa ilmu pengetahuan
teknologi demi terbentuknya kekuatan hankam untuk menduduki dan menjajah
negara-negara disekitar Prancis. Ketiga postulat Machiavelli telah diimplementasikan
dengan sempurna oleh Napoleon, namun menjadi bumerang bagi dirinya sendiri
sehingga akhir kariernya dibuang ke Pulau Elba.
c. Paham Jendral Clausewitz (abad XVIII)
Pada era Napoleon, Jenderal Clausewitz sempat terusir oleh tentara Napoleon
dari negaranya sampai ke Rusia. Clausewitz akhirnya bergabung dan menjadi
penasihat militer Staf Umum Tentara Kekaisaran Rusia. Sebagaimana kita ketahui,
invasi tentara Napoleon pada akhirnya terhenti di Moskow dan diusir kembali ke
Perancis. Clausewitz, setelah Rusia bebas kembali, di angkat menjadi kepala staf
komando Rusia. Di sana dia menulis sebuah buku mengenai perang berjudul Vom
Kriege (Tentara Perang). Menurut Clausewitz, perang adalah kelanjutan politik
dengan cara lain. Baginya, peperangan adalah sah-sah saja untuk mencapai tujuan
nasional suatu bangsa. Pemikiran inilah yang membenarkan Rusia berekspansi
sehingga menimbulkan perang Dunia I dengan kekalahan di pihak Rusia atau
Kekaisaran Jerman.
d. Paham Feuerbach dan Hegel (abad XVII)
Paham materialisme Feuerbach dan teori sintesis Hegel menimbulkan dua
aliran besar Barat yang berkembang didunia, yaitu kapitalisme di satu pihak dan
komunisme di pihak yang lain. Pada abad XVII paham perdagangan bebas yang
merupakan nenek moyang liberalisme sedang marak. Saat itu orang-orang
berpendapat bahwa ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besar
surplus ekonominya, terutama diukur dengan emas. Paham ini memicu nafsu
kolonialisme negara Eropa Barat dalam mencari emas ke tempat yang lain. Inilah yang
memotivasi Columbus untuk mencari daerah baru, kemudian Magellan, dan lain-
lainnya. Paham ini juga yang mendorong Belanda untuk melakukan perdagangan
(VOC) dan pada akhirnya menjajah Nusantara selama 3,5 abad.
e. Paham Lenin (abad XIX)
Lenin telah memodifikasi paham Clausewitz. Menurutnya, perang adalah
kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Bagi Leninisme/komunisme, perang atau
pertumpahan darah atau revolusi di seluruh dunia adalah sah dalam kerangka
mengkomuniskan seluruh bangsa di dunia. Karena itu, selama perang dingin, baik Uni
Soviet maupun RRC berlomba-lomba untuk mengekspor paham komunis ke seluruh
dunia. G.30.S/PKI adalah salah satu komoditi ekspor RRC pada tahun 1965. Sejarah
selanjutnya menunjukkan bahwa paham komunisme ternyata berakhir secara tragis
seperti runtuhnya Uni Soviet.
f. Paham Lucian W.Pye dan Sidney
Dalam buku Political Culture and Political Development (Princeton University
Press, 1972 ), mereka mengatakan :”The political culture of society consist of the
system of empirical believe expressive symbol and values which devidens the
situation in political action can take place, it provides the subjective orientation to
politics.....The political culture of society is highly significant aspec of the political
system”. Para ahli tersebut menjelaskan adanya unsur-unsur subyektivitas dan
psikologis dalam tatanan dinamika kehidupan politik suatu bangsa, kemantapan suatu
sistem politik dapat dicapai apabila sistem tersebut berakar pada kebudayaan politik
bangsa yang bersangkutan.
C. WAWASAN NASIONAL INDONESIA
Wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan nasional secara
universal sehingga dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dipakai
negara Indonesia.
a. Paham Kekuasaan Indonesia
Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham
tentang perang dan damai berdasarkan : “Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi
lebih cinta kemerdekaan”. Dengan demikian wawasan nasional bangsa Indonesia tidak
mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan karena hak tersebut mengandung
persengketaan dan ekspansionisme.
b. Geopolitik Indonesia
Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasarkan ARCHIPELAGO
CONCEPT yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara menjadi
satu kesatuan yang utuh sebagai Tanah Air dan ini disebut negara kepulauan.
c. Dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia
Bangsa Indonesia dalam menentukan wawasan nasional mengembangkan dari
kondisi nyata. Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan dari bangsa
indonesia yang terdiri dari latar belakang sosial budaya dan kesejarahan indonesia.
Untuk itu pembahasaan latar belakang filosofi sebagai dasar pemikiran dan
pembinaan nasional Indonesia ditinjau dari :
1. Pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila
Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang dalam
sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia, termasuk dalam menggali dan
mengembangkan wawasan nasional. Wawasan Nasional merupakan pancaran dari
Pancasila oleh karena itu menghendaki terciptanya persatuan dan kesatuan dengan
tidak menghilangkan ciri, sifat dan karakter dari kebhinekaan unsur-unsur
pembentuk bangsa (suku bangsa, etnis, dan golongan ).
2. Pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan
Wilayah Indonesia pada saat merdeka masih berdasarkan peraturan tentang
wilayah teritorial yang dibuat oleh Belanda yaitu TZMKO 1939, dimana lebar laut
Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah masing-masing pulau
Indonesia, sehingga tidak menjamin kesatuan wilayah Indonesia sebab antara satu
pulau dengan pulau yang lain menjadi terpisah-pisah sehingga pada tanggal 13
Desember 1957 pemerintah mengeluarkan Deklarasi Djuanda yang isinya :
1. Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman
Indonesia
2. Laut wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut
3. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi
dalam dari garis dasar.
Luas wilayah Indonesia sekitar 5.176.800 km2
. Ini berarti luas wilayah laut
Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratan. Sesuai dengan Hukum Laut
Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982. Wilayah perairan laut
Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu zona laut teritorial, zona ladasan
kontinen, dan zona ekonomi eksklusif.
3. Pemikiran berdasarkan aspek sosial budaya
Masyarakat Indonesia sangat heterogen dan unik sehingga mengandung potensi
konflik yang sangat besar, terlebih kesadaran nasional masyarakat yang relatif
rendah sejalan dengan terbatasnya masyarakat terdidik.
Sehingga, perlu dilakukan proses sosial yang akomodatif. Proses sosial dalam
upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi atau
kesatuan cara pandang tentang eksistensi budaya yang sangat bergam namun
memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis.
4. Pemikiran berdasarkan aspek kesejarahan
Wawasan Nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang
menginginkan tidak terulangnya lagi perpecahan dalam lingkungan bangsa yang
akan melemahkan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan
cita-cita dan tujuan nasional sebagai hasil kesepakatan bersama agar bangsa
Indonesia setara dengan bangsa lain.
D. PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA
Menurut Prof. Dr. Wan Usman , Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa
Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek
kehidupan yang beragam.
Menurut Kelompok kerja LEMHANAS 1999, Wawasan Nusantara adalah cara
pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam
dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan
wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara untuk
mencapai tujuan nasional.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi II,1994) wawasan berasal dari dari
bahasa Jawa yaitu wawas (mawas) yang berarti meneliti,meninjau,memandang, mengamati.
Jadi kata wawasan dapat diartikan hasil mewawas, tinjauan, pandangan . Sedangkan
nusantara, masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi II,1994), adalah sebutan
(nama) bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia.
Jadi , Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai
diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Sedangkan pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan
Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati
kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Ciri-Ciri Pokok Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a. Mawas ke dalam dengan upaya mewujudkan segenap aspek kehidupan bangsa dan
negara
b. Mewujudkan suatu kesatuan dan persatuan yang yang bersifat menunggal dan utuh
menyeluruh antara Wadah,Isi, dan Tata laku
c. Mawas ke luar dengan penampilan wibawa sebagai wujud sikap kesatuan dan
persatuan dan kebulatan wadah,isi, dan tat laku
Tujuan Wawasan Nusantara
a. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional adalah member pedoman
setiap upaya pada masing-masing sector pembangunan dalam rangka menjapai
Tujuan Nasional,sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam Pembukaan
Undang Undang Dasar 1945 yaitu:
1) Membentuk NKRI yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh Tanah Air
2) Mensejahterakan dan mencerdasakan kehidupan bangsa
3) Ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia
b. Tujuan kedalam adalah aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek
sosial, yang terdiri dari:
1) Aspek alamiah, Trigatra:
- Geografi
- Kekayaan alam
- Demografi (kependudukan)
2) Aspek sosial
- Ideologi
- Politik
- Ekonomi
- Sosial budaya
- Pertahanan keamanan
c. Tujuan ke luar adalah ikut serta mewujdkan kebahagiaan,ketertiban, dan
perdamaian seluruh umat manusia. Upaya ini dilakukan dengan berperan serta
mewujudkan ketertiban dan pedamaian dunia berdasarkan
kemerdekaan,keadilan sosial, dan perdamaian abadi, dengan mengadakan
kerjasama di forum internasional dalam mewujudkan kepentingan nasional
Indonesia di dunia yang serba berubah.
Fungsi Wawasan Nusantara
a. Membentuk dan membina persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa dan negara
Indonesia melalui upaya integrasi nasinal seluruh aspek kehidupan bangsa dan
negara.
b. Merupakan ajaran dasar yang melandasi kebijaksanaan dan strategi
Pembangunan nasional baik pada aspek keamanan, dalam upaya Tujuan
Nasional.
E. UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA
1. Wadah ( contour )
Wadah wawasan telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar
1945 sebagai “ Segenap bangsa Indonesia dab seluruh tumpah darah Indonesia”.
Isi Wawasan Nusantara ditunjukkan oleh perspektif bangsa Indonesia dalam
eksistensinya, dalam bentuk persatuan untuk mencapai cita-cita keadilansosial dan
kerakyatan,sesuai dengan perikemanusian yang adil dan beradab dngan dijiwai oleh
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan wadah dan isi tersebut, Wawasan Nusantara
menumbuhkan tata laku mawas diri yang meliputi masalah-masalah serta peluang
dalam kehidupan bangsan dan negara.
a. Wadah Wawasan Nusantara meliputi 3 kompenen :
1) Bentuk wujud atau batas ruang lingkup
Dalam bentuk wujud Nusantara, batas-batas negara ditentukan pleh lautan yang
didalamnya terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau yang satu sama lain
dihubungkan oleh perairan, baik berupa lautan maupun selat serta
udara/dirgantara diatasnya. Sebagai kesatuan yang utuh dalam ruang wilayah,
maka ruang Nusantara meluas baik secara horizontal maupun vertical. Secara
horizontal dibatasi oleh lautan dan daratan dan dihubungkan oleh perairan
didalamnya,sedang secara vertical marupakan suatu kerucut terbuka ke atas
dengan pusatnya di titik pusat bumi.
Letak geografis Nusantara berada diposisi silang dunia yaitu terletak di antara
2 samudra yaitu Samudra Pasifik dan Hindia serta diantara 2 benua yaitu
Benua Asia dan Benua Australia yang mempunyai pengaruh besar terhadap
kehidupan dan sifat perkehidupan nasionalnya.
Perwujudan Nusantara menjadi satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya
dan pertahanan keamanan.
2) Tata Inti Organisasi
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya di tangan MPR
Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang Undang Dasar
1945
Sistem Pemerintahan yang dianut adalah sebagaimana diatur dalam UUD 1945
( Indonesia adalah negara berdasarka atas hukum bukan atas kekuasaan belaka,
pemerintah dibentuk dan bekerja berdasarkan sistem konstitusi dan tidak
berdasarkan kekuasaan yang tidak terbatas dan kedudukan DPR adalah
kuat,tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota DPR merangkap sebagai
anggota MPR).
3) Tata Kelengkapan Organisasi
Kesadaran politik dan kesadaran bernegara harus dimiliki seluruh masyarakat,
partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, organisasi profesi dan
fungsional sertaseluruh aparatur negara dan pemerintah.
Lembaga-lembaga rakyat sebagai wadah musyawarah desa, lembaga-lembaga
pendidikan dan media massa harus menjadi saluran efektif dalam membina dan
mewujudkan demokrasi Pancasila melalui kegiatan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara
2. Isi Wawasan Nusantara
Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta
tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi
yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut
di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam
kebhinekaan dalam kehidupan nasional. Isi menyangkut dua hal yang essensial, yaitu:
a. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-
cita dan tujuan nasional.
b. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek
kehidupan nasional.
Isi Wawasan Nusantara tercemin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia
meliputi :
a) Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yang
menyebutkan :
1. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
2. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas.
3. Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
b) Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh
menyeluruh meliputi :
 Satu kesatuan ruang wilayah artinya satu wadah bangsa Indonesia yang serba
Nusantara satu kesatuan perairan,darat dan dirgantara.
 Satu kesatuan politik artinya satu keasatuan UUD dan politik pelaksanaannya
serta satu ideology dan identitas nasional.
 Satu kesatuan sosial budaya artinya satu bentuk dari perwujdan budaya
nasional atas dasar Bhineka Tunggal Ika serta satu tertib sosial dan tertib
hukum.
 Satu kesatuan ekonomi artinya berdasarkan azaz usaha bersama dan azaz
kekeluargaan, serta satu pembinaan sistem ekonomi yang terpadu, seimbang,
serasi serta sekaligus menghilangkan dulisme dalam perekonomian Indonesia.
 Satu kesatuan pertahanan keamana artinya terpadu, serasi, dan seimbang serta
satu sistem pembinaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat
 Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya pada seluruh aspek kehidupan
3. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah dan Lahiriah
Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi, yang terdiri dari :
a. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari
bangsa indonesia.
b. Tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan , perbuatan, dan perilaku dari bangsa
Indonesia.
Kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa
indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan
cinta kepada bangga dan tanah air sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi
dalm segala aspek kehidupan nasional.
F. HAKEKAT WAWASAN NUSANTARA
Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara, dalam pengertian cara
pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional.
Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negar harus berpikir, bersikap,
dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia .
Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi
kepentingan bangsa dan negara Indonesia, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti
kepentingan daerah, golongan dan orang per orang.
G. ASAS WAWASAN NUSANTARA
Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi , ditaati,
dipelihara dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen/unsur
pembentuk bangsa Indonesia (suku/golonngan) terhadap kesepakatan (commitment )bersama.
Asas Wawasan Nusantara meliputi :
1. Kepentingan / tujuan yang sama
2. Keadilan
3. Kejujuran
4. Solidaritas
5. Kerjasama
6. Kesetiaan terhadap kesepakatan
Dengan latar belakang budaya, sejarah serta konstelasi geografi serta memperhatikan
perkembangan lingkungan strategis, maka arah pandang Wawasan Nusantarameliputi
1. Ke dalam
Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini
mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan mengupayakan
tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan
Tujuannya adalah menjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan segenap aspek
kehidupan nasional baik aspek alamiah maupun aspek sosial.
2. Keluar
Bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha
untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik
politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan demi tercapainya tujuan
nasional.
Tujuannya adalah menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba
berubah dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
H. KEDUDUKAN WAWASAN NUSANTARA
Wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat
dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan
mewujudkan tujuan nasional.
Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat hirarkhi paradigma
nasional sebagai berikut.
1. Pancasila (dasar negara) sebagai landasan idiil
2. UUD 1945 (konstitusi negara) sebagai landasan konstitusional
3. Wawasan Nusantara (visi bangsa) sebagai landasan visional
4. Ketahanan Nasional (konsepsi bangsa) sebagai landasan konsepsional
5. GBHN (kebijaksanaan dasar negara)sebagai landasan operasional
I. IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
Penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola
tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara
1. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim
penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud
pemerintahan yang kuat aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan
kedaulatan rakyat.
2. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan
tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu,
implementasi wawasan nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber
daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal
balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
1. Kekayaan di wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan
milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia
secara merata.
2. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah
tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing.
3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai
usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan
sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai
kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan
kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku,
asal usul daerah, agama, atau kepercayaan,serta golongan berdasarkan status
sosialnya . Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak
ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa . Budaya Indonesia
tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai
budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.
4. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan
menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan
membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap
cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan
mengerakkan partisipasi setiap warga negara indonesia dalam menghadapi setiap
bentuk ancaman antara lain :
1. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah
ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
2. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta
dalam pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka pembelaan negara dan
bangsa.
K. TANTANGAN IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
1. Pemberdayaan Masyarakat
John Naisbit dalam buku “Global Paradox “menyatakan negara harus dapat memberi
peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya.
Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas
dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan
oleh negara-negara maju dengan button-up planning, sedangkan untuk negara
berkembang dengan top-down planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber
daya manusia, sehingga diperlukan landasan opersional seperti GBHN.
Kondisi nasional (pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan
dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan
terutama untuk daerah-daerah tertinggal
2. Dunia Tanpa Batas
Perkembangan IPTEK dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan
dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan Wawasan Nusantara, mengingat
perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola
pikir, pola sikap dan pola tindak didalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Era baru Kapitalisme
Menurut Sloan dan Zureker di era baru kapitalisme, sistem ekonomi untuk
mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktivitas-aktivitas secara luas dan
mencakup semua aspek kehidupan masyarakat sehingga diperlukan strategi baru yaitu
adanya keseimbangan.
Menurut Lester Thurow di era baru kapitalisme, negara-negara kapitalis dalam
rangak mempertahankan eksistensi di bidang ekonomi menekan negara-negara
berkembang dengan menggunakan isu-isu global yaitu demokrasi, hak asasi manusia,
dan lingkungan hidup.
4. Kesadaran Warga negara
a. Pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban
b. Kesadaran bela negara
Keberhasilan Implementasi Wawasan Nusantara
Diperlukan kesadaran WNI untuk :
1. Mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara serta
hubungan warganegara dengan negara sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia.
2. Mengerti, memahami, menhayati tentang bangsa yang telah menegara, bahwa dalam
menyelenggarakan kehidupan memerlukan konsepsi wawasan nusantara sehingga
sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang.
Agar kedua hal dapat terwujud, diperlukan sosialisasi dengan program yang teratur,
terjadwal, dan terarah.
DAFTAR PUSTAKA
Danusaputro, Munadjat. 1983. Wawasan Nusantara dalam ilmu, politik, hukum. Bandung:
Alumni
Lemhannas. 1997. Wawasan Nusantara. Jakarta: Skala Indah.
Muchji, achmad, dkk. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gunadarma
Soewarso. 1984. Wawasan Nusantara. Jakarta: Genap Jaya.
Panitia Kooerdinasi Penyelesaian. 1980. Wawasan Nusantara. Jakarta: Departemen
pertahanan keamanan.

Wawasan nusantara

  • 1.
    PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “WAWASAN NUSANTARA” DisusunOleh : KELOMPOK 11 Anita Diana Sari (1310531001) Wilda Syahyuni (1310531002) Clara Mutiara Assyura (1310531003) Putramal Lubis (1310531004) Dosen Pembimbing : Drs. Yoserizal M.Si FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS 2013
  • 2.
    WAWASAN NUSANTARA A. PENDAHULUAN Dalamkehidupan berbangsa dan bernegara keanekaragaman (pendapat , kepercayaan, hubungan , dsb) memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna memelihara keutuhan negaranya. Suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya, yang didasarkan atas hubungan timbal balik atau kait- mengait antar filosofi bangsa , idiologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat , budaya, dan tradisi, keadaan alam dan wilayah serta pengalaman sejarah. Upaya pemerintah dan rakyat menyelenggarakan kehidupannya, memerlukan suatu konsepsi yang berupa wawasan nasional yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri . Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas (mawas) yang artinya melihat atau memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategik sehingga wawasan harus memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar kejayaannya. Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan ada tiga faktor penentu utama yang harus diperhatikan oleh suatu bangsa yaitu: 1. Bumi/ruang dimana bangsa itu hidup 2. Jiwa, tekad dan semangat manusia/rakyat 3. Lingkungan Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannnya dalam eksistensinya yang serba terhubung ( interaksi & interelasi) serta pembangunnya didalam bernegara di tengah-tengah lingkungannnya baik nasional, regional, maupun global. B. LANDASAN WAWASAN NASIONAL Wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dianut oleh negara yang bersangkutan diantaranya : 1. Paham –paham kekuasaan a. Paham Machiavelli (Abad XVII)
  • 3.
    Dalam bukunya tentangpolitik “The Prince”, Machiavelli memberikan pesan tentang cara membentuk kekuatan politik yang besar agar sebuah negara dapat berdiri dengan kokoh. Didalamnya terkandung beberapa postulat dan cara pandang tentang bagaimana memelihara kekuasaan politik. Menurut Machiavelli, sebuah negara akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil berikut: 1. Segala cara dihalalkan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan 2. Untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba (divide et impera) adalah sah 3. Dalam dunia politik (yang disamakan dengan kehidupan binatang buas ), yang kuat pasti dapat bertahan dan menang. Semasa Machiavelli hidup, buku “The Prince” dilarang beredar oleh Sri Paus karena dianggap amoral. Tetapi setelah Machiavelli meninggal, buku tersebut menjadi sangat dan banyak dipelajari oleh orang-orang serta dijadikan pedoman oleh banyak kalangan politisi dan para kalangan elite politik. b. Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (abad XVIII) Kaisar Napoleon merupakan tokoh revolusioner di bidang cara pandang, selain penganut baik dari Machiavelli. Napoleon berpendapat bahwa perang di masa depan akan merupakan perang total yang mengerahkan segala upaya dan kekuatan nasional. Kekuatan ini juga perlu didukung oleh kondisi sosial budaya berupa ilmu pengetahuan teknologi demi terbentuknya kekuatan hankam untuk menduduki dan menjajah negara-negara disekitar Prancis. Ketiga postulat Machiavelli telah diimplementasikan dengan sempurna oleh Napoleon, namun menjadi bumerang bagi dirinya sendiri sehingga akhir kariernya dibuang ke Pulau Elba. c. Paham Jendral Clausewitz (abad XVIII) Pada era Napoleon, Jenderal Clausewitz sempat terusir oleh tentara Napoleon dari negaranya sampai ke Rusia. Clausewitz akhirnya bergabung dan menjadi penasihat militer Staf Umum Tentara Kekaisaran Rusia. Sebagaimana kita ketahui, invasi tentara Napoleon pada akhirnya terhenti di Moskow dan diusir kembali ke Perancis. Clausewitz, setelah Rusia bebas kembali, di angkat menjadi kepala staf komando Rusia. Di sana dia menulis sebuah buku mengenai perang berjudul Vom Kriege (Tentara Perang). Menurut Clausewitz, perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Baginya, peperangan adalah sah-sah saja untuk mencapai tujuan
  • 4.
    nasional suatu bangsa.Pemikiran inilah yang membenarkan Rusia berekspansi sehingga menimbulkan perang Dunia I dengan kekalahan di pihak Rusia atau Kekaisaran Jerman. d. Paham Feuerbach dan Hegel (abad XVII) Paham materialisme Feuerbach dan teori sintesis Hegel menimbulkan dua aliran besar Barat yang berkembang didunia, yaitu kapitalisme di satu pihak dan komunisme di pihak yang lain. Pada abad XVII paham perdagangan bebas yang merupakan nenek moyang liberalisme sedang marak. Saat itu orang-orang berpendapat bahwa ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besar surplus ekonominya, terutama diukur dengan emas. Paham ini memicu nafsu kolonialisme negara Eropa Barat dalam mencari emas ke tempat yang lain. Inilah yang memotivasi Columbus untuk mencari daerah baru, kemudian Magellan, dan lain- lainnya. Paham ini juga yang mendorong Belanda untuk melakukan perdagangan (VOC) dan pada akhirnya menjajah Nusantara selama 3,5 abad. e. Paham Lenin (abad XIX) Lenin telah memodifikasi paham Clausewitz. Menurutnya, perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Bagi Leninisme/komunisme, perang atau pertumpahan darah atau revolusi di seluruh dunia adalah sah dalam kerangka mengkomuniskan seluruh bangsa di dunia. Karena itu, selama perang dingin, baik Uni Soviet maupun RRC berlomba-lomba untuk mengekspor paham komunis ke seluruh dunia. G.30.S/PKI adalah salah satu komoditi ekspor RRC pada tahun 1965. Sejarah selanjutnya menunjukkan bahwa paham komunisme ternyata berakhir secara tragis seperti runtuhnya Uni Soviet. f. Paham Lucian W.Pye dan Sidney Dalam buku Political Culture and Political Development (Princeton University Press, 1972 ), mereka mengatakan :”The political culture of society consist of the system of empirical believe expressive symbol and values which devidens the situation in political action can take place, it provides the subjective orientation to politics.....The political culture of society is highly significant aspec of the political system”. Para ahli tersebut menjelaskan adanya unsur-unsur subyektivitas dan psikologis dalam tatanan dinamika kehidupan politik suatu bangsa, kemantapan suatu
  • 5.
    sistem politik dapatdicapai apabila sistem tersebut berakar pada kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan. C. WAWASAN NASIONAL INDONESIA Wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan nasional secara universal sehingga dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dipakai negara Indonesia. a. Paham Kekuasaan Indonesia Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang dan damai berdasarkan : “Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan”. Dengan demikian wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan karena hak tersebut mengandung persengketaan dan ekspansionisme. b. Geopolitik Indonesia Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasarkan ARCHIPELAGO CONCEPT yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai Tanah Air dan ini disebut negara kepulauan. c. Dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia Bangsa Indonesia dalam menentukan wawasan nasional mengembangkan dari kondisi nyata. Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan dari bangsa indonesia yang terdiri dari latar belakang sosial budaya dan kesejarahan indonesia. Untuk itu pembahasaan latar belakang filosofi sebagai dasar pemikiran dan pembinaan nasional Indonesia ditinjau dari : 1. Pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang dalam sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia, termasuk dalam menggali dan mengembangkan wawasan nasional. Wawasan Nasional merupakan pancaran dari Pancasila oleh karena itu menghendaki terciptanya persatuan dan kesatuan dengan tidak menghilangkan ciri, sifat dan karakter dari kebhinekaan unsur-unsur pembentuk bangsa (suku bangsa, etnis, dan golongan ).
  • 6.
    2. Pemikiran berdasarkanaspek kewilayahan Wilayah Indonesia pada saat merdeka masih berdasarkan peraturan tentang wilayah teritorial yang dibuat oleh Belanda yaitu TZMKO 1939, dimana lebar laut Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah masing-masing pulau Indonesia, sehingga tidak menjamin kesatuan wilayah Indonesia sebab antara satu pulau dengan pulau yang lain menjadi terpisah-pisah sehingga pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah mengeluarkan Deklarasi Djuanda yang isinya : 1. Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia 2. Laut wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut 3. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. Luas wilayah Indonesia sekitar 5.176.800 km2 . Ini berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratan. Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982. Wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu zona laut teritorial, zona ladasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. 3. Pemikiran berdasarkan aspek sosial budaya Masyarakat Indonesia sangat heterogen dan unik sehingga mengandung potensi konflik yang sangat besar, terlebih kesadaran nasional masyarakat yang relatif rendah sejalan dengan terbatasnya masyarakat terdidik. Sehingga, perlu dilakukan proses sosial yang akomodatif. Proses sosial dalam upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi atau kesatuan cara pandang tentang eksistensi budaya yang sangat bergam namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis. 4. Pemikiran berdasarkan aspek kesejarahan Wawasan Nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang menginginkan tidak terulangnya lagi perpecahan dalam lingkungan bangsa yang akan melemahkan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagai hasil kesepakatan bersama agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa lain.
  • 7.
    D. PENGERTIAN WAWASANNUSANTARA Menurut Prof. Dr. Wan Usman , Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut Kelompok kerja LEMHANAS 1999, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi II,1994) wawasan berasal dari dari bahasa Jawa yaitu wawas (mawas) yang berarti meneliti,meninjau,memandang, mengamati. Jadi kata wawasan dapat diartikan hasil mewawas, tinjauan, pandangan . Sedangkan nusantara, masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi II,1994), adalah sebutan (nama) bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Jadi , Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Ciri-Ciri Pokok Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Mawas ke dalam dengan upaya mewujudkan segenap aspek kehidupan bangsa dan negara b. Mewujudkan suatu kesatuan dan persatuan yang yang bersifat menunggal dan utuh menyeluruh antara Wadah,Isi, dan Tata laku c. Mawas ke luar dengan penampilan wibawa sebagai wujud sikap kesatuan dan persatuan dan kebulatan wadah,isi, dan tat laku
  • 8.
    Tujuan Wawasan Nusantara a.Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional adalah member pedoman setiap upaya pada masing-masing sector pembangunan dalam rangka menjapai Tujuan Nasional,sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu: 1) Membentuk NKRI yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Air 2) Mensejahterakan dan mencerdasakan kehidupan bangsa 3) Ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia b. Tujuan kedalam adalah aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial, yang terdiri dari: 1) Aspek alamiah, Trigatra: - Geografi - Kekayaan alam - Demografi (kependudukan) 2) Aspek sosial - Ideologi - Politik - Ekonomi - Sosial budaya - Pertahanan keamanan c. Tujuan ke luar adalah ikut serta mewujdkan kebahagiaan,ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia. Upaya ini dilakukan dengan berperan serta mewujudkan ketertiban dan pedamaian dunia berdasarkan kemerdekaan,keadilan sosial, dan perdamaian abadi, dengan mengadakan kerjasama di forum internasional dalam mewujudkan kepentingan nasional Indonesia di dunia yang serba berubah.
  • 9.
    Fungsi Wawasan Nusantara a.Membentuk dan membina persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia melalui upaya integrasi nasinal seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. b. Merupakan ajaran dasar yang melandasi kebijaksanaan dan strategi Pembangunan nasional baik pada aspek keamanan, dalam upaya Tujuan Nasional. E. UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA 1. Wadah ( contour ) Wadah wawasan telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 sebagai “ Segenap bangsa Indonesia dab seluruh tumpah darah Indonesia”. Isi Wawasan Nusantara ditunjukkan oleh perspektif bangsa Indonesia dalam eksistensinya, dalam bentuk persatuan untuk mencapai cita-cita keadilansosial dan kerakyatan,sesuai dengan perikemanusian yang adil dan beradab dngan dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan wadah dan isi tersebut, Wawasan Nusantara menumbuhkan tata laku mawas diri yang meliputi masalah-masalah serta peluang dalam kehidupan bangsan dan negara. a. Wadah Wawasan Nusantara meliputi 3 kompenen : 1) Bentuk wujud atau batas ruang lingkup Dalam bentuk wujud Nusantara, batas-batas negara ditentukan pleh lautan yang didalamnya terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau yang satu sama lain dihubungkan oleh perairan, baik berupa lautan maupun selat serta udara/dirgantara diatasnya. Sebagai kesatuan yang utuh dalam ruang wilayah, maka ruang Nusantara meluas baik secara horizontal maupun vertical. Secara horizontal dibatasi oleh lautan dan daratan dan dihubungkan oleh perairan didalamnya,sedang secara vertical marupakan suatu kerucut terbuka ke atas dengan pusatnya di titik pusat bumi. Letak geografis Nusantara berada diposisi silang dunia yaitu terletak di antara 2 samudra yaitu Samudra Pasifik dan Hindia serta diantara 2 benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan dan sifat perkehidupan nasionalnya.
  • 10.
    Perwujudan Nusantara menjadisatu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. 2) Tata Inti Organisasi Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya di tangan MPR Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang Undang Dasar 1945 Sistem Pemerintahan yang dianut adalah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 ( Indonesia adalah negara berdasarka atas hukum bukan atas kekuasaan belaka, pemerintah dibentuk dan bekerja berdasarkan sistem konstitusi dan tidak berdasarkan kekuasaan yang tidak terbatas dan kedudukan DPR adalah kuat,tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota DPR merangkap sebagai anggota MPR). 3) Tata Kelengkapan Organisasi Kesadaran politik dan kesadaran bernegara harus dimiliki seluruh masyarakat, partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, organisasi profesi dan fungsional sertaseluruh aparatur negara dan pemerintah. Lembaga-lembaga rakyat sebagai wadah musyawarah desa, lembaga-lembaga pendidikan dan media massa harus menjadi saluran efektif dalam membina dan mewujudkan demokrasi Pancasila melalui kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 2. Isi Wawasan Nusantara Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan nasional. Isi menyangkut dua hal yang essensial, yaitu: a. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita- cita dan tujuan nasional. b. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.
  • 11.
    Isi Wawasan Nusantaratercemin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia meliputi : a) Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan : 1. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 2. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. 3. Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. b) Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh menyeluruh meliputi :  Satu kesatuan ruang wilayah artinya satu wadah bangsa Indonesia yang serba Nusantara satu kesatuan perairan,darat dan dirgantara.  Satu kesatuan politik artinya satu keasatuan UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideology dan identitas nasional.  Satu kesatuan sosial budaya artinya satu bentuk dari perwujdan budaya nasional atas dasar Bhineka Tunggal Ika serta satu tertib sosial dan tertib hukum.  Satu kesatuan ekonomi artinya berdasarkan azaz usaha bersama dan azaz kekeluargaan, serta satu pembinaan sistem ekonomi yang terpadu, seimbang, serasi serta sekaligus menghilangkan dulisme dalam perekonomian Indonesia.  Satu kesatuan pertahanan keamana artinya terpadu, serasi, dan seimbang serta satu sistem pembinaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat  Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya pada seluruh aspek kehidupan 3. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah dan Lahiriah Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi, yang terdiri dari : a. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa indonesia. b. Tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan , perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia.
  • 12.
    Kedua hal tersebutakan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta kepada bangga dan tanah air sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalm segala aspek kehidupan nasional. F. HAKEKAT WAWASAN NUSANTARA Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negar harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia . Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan dan orang per orang. G. ASAS WAWASAN NUSANTARA Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi , ditaati, dipelihara dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen/unsur pembentuk bangsa Indonesia (suku/golonngan) terhadap kesepakatan (commitment )bersama. Asas Wawasan Nusantara meliputi : 1. Kepentingan / tujuan yang sama 2. Keadilan 3. Kejujuran 4. Solidaritas 5. Kerjasama 6. Kesetiaan terhadap kesepakatan Dengan latar belakang budaya, sejarah serta konstelasi geografi serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, maka arah pandang Wawasan Nusantarameliputi 1. Ke dalam Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan Tujuannya adalah menjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional baik aspek alamiah maupun aspek sosial. 2. Keluar
  • 13.
    Bangsa Indonesia dalamsemua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan demi tercapainya tujuan nasional. Tujuannya adalah menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. H. KEDUDUKAN WAWASAN NUSANTARA Wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat hirarkhi paradigma nasional sebagai berikut. 1. Pancasila (dasar negara) sebagai landasan idiil 2. UUD 1945 (konstitusi negara) sebagai landasan konstitusional 3. Wawasan Nusantara (visi bangsa) sebagai landasan visional 4. Ketahanan Nasional (konsepsi bangsa) sebagai landasan konsepsional 5. GBHN (kebijaksanaan dasar negara)sebagai landasan operasional I. IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA Penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara 1. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. 2. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
  • 14.
    1. Kekayaan diwilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 3. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama, atau kepercayaan,serta golongan berdasarkan status sosialnya . Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa . Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. 4. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan mengerakkan partisipasi setiap warga negara indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman antara lain : 1. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. 2. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.
  • 15.
    K. TANTANGAN IMPLEMENTASIWAWASAN NUSANTARA 1. Pemberdayaan Masyarakat John Naisbit dalam buku “Global Paradox “menyatakan negara harus dapat memberi peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya. Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan button-up planning, sedangkan untuk negara berkembang dengan top-down planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan opersional seperti GBHN. Kondisi nasional (pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal 2. Dunia Tanpa Batas Perkembangan IPTEK dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan Wawasan Nusantara, mengingat perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak didalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3. Era baru Kapitalisme Menurut Sloan dan Zureker di era baru kapitalisme, sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktivitas-aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat sehingga diperlukan strategi baru yaitu adanya keseimbangan. Menurut Lester Thurow di era baru kapitalisme, negara-negara kapitalis dalam rangak mempertahankan eksistensi di bidang ekonomi menekan negara-negara berkembang dengan menggunakan isu-isu global yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. 4. Kesadaran Warga negara a. Pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban b. Kesadaran bela negara
  • 16.
    Keberhasilan Implementasi WawasanNusantara Diperlukan kesadaran WNI untuk : 1. Mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara serta hubungan warganegara dengan negara sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia. 2. Mengerti, memahami, menhayati tentang bangsa yang telah menegara, bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan konsepsi wawasan nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang. Agar kedua hal dapat terwujud, diperlukan sosialisasi dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. DAFTAR PUSTAKA Danusaputro, Munadjat. 1983. Wawasan Nusantara dalam ilmu, politik, hukum. Bandung: Alumni Lemhannas. 1997. Wawasan Nusantara. Jakarta: Skala Indah. Muchji, achmad, dkk. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gunadarma Soewarso. 1984. Wawasan Nusantara. Jakarta: Genap Jaya. Panitia Kooerdinasi Penyelesaian. 1980. Wawasan Nusantara. Jakarta: Departemen pertahanan keamanan.