[Ringkuman] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur tentang: 1. Pembinaan perumahan dan kawasan permukiman oleh pemerintah melalui perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. 2. Tugas dan wewenang pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 3. Penyelenggaraan perumahan meliputi perencanaan

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
DIV Kesehatan Lingkungan – politeknik kesehatan kementrian kesehatan
jakarta II
Kelompok 10
Elma Z
Maulana Riansyah
Nia Anggelina T

2. BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB III
PEMBINAAN
BAB V
PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN
BAB VII
PEMELIHARAAN DAN
PERBAIKAN
BAB X
PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN
BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB XIII
LARANGAN
BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI
PENYELENGGARAAN KAWASAN
PERMUKIMAN
BAB VIII
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH
BAB XII
PERAN MASYARAKAT
BAB IX
PENYEDIAAN TANAH
BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Elma Z

3. Latar belakang
• karena pada dasarnya tiap orang berhak hidup sejahtera lahir
batin memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat, karena tempat tinggal merupakan
kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran untuk
pembentukan watak serta kepribadian.
• Pada dasarnya negara bertanggung jawab melindungi segenap
bangsa Indonesia dengan menyelenggarakan perumahan dan
kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat
tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau, sehat,
aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia;
Elma Z

4. • pemerintah perlu lebih berperan menyediakan dan memberikan bantuan
perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
• bahwa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang
memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat
berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk
memperoleh rumah yang layak dan terjangkau;
• Karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau dalam lingkungan
yang sehat, aman, serasi, dan teratur sehingga perlu diganti;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Elma Z

5. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
• ayat (1) sampai dengan ayat (29), hanya menjelaskan tentang definisi dari
istilah berikut ini :
1. Perumahan dan kawasan permukiman
2. Perumahan
3. Kawasan permukiman
4. Lingkungan hunian
5. Permukiman
6. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
7. Rumah
8. Rumah komersial
9. Rumah swadaya
10. Rumah umum
11. Rumah khusus
12. Rumah Negara
Elma Z

6. 13. Permukiman kumuh
14. Perumahan kumuh
15. Kawasan siap bangun (Kasiba)
16. Lingkungan siap bangun (Lisiba)
17. Kaveling tanah matang
18. Konsolidasi tanah
19. Pendanaan
20. Pembiayaan
21. Prasarana
22. Sarana
23. Utilitas umum
24. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
25. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
26. Badan hukum
27. Pemerintah pusat
28. Pemerintah daerah
29. Menteri
Elma Z

7. Perumahan dan kawasan permukiman : satu kesatuan sistem yang terdiri
atas satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan penyelenggaraan
perumahan, penyelenggaraaan kawasan permukiman, pemeliharaan dan
perbaikan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan
permukiman kumuh, penyediaa tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan serta
peran masyarakat.
Perumahan adalah kumpulan rumah : sebagai bagian dari permukiman baik
perkotaan maupun pedesaan yang dilebgkapi dengan prasarana, sarana dan
utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni
Kawasan permukiman : bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung,
baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang
mendukung perikehidupan dan penghidupan
Elma Z

8. • Lingkungan hunian : bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari
satu satuan permukiman
• Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal : yang
layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya
serta aset bagi penghuninya.
Ada beragam tipe rumah :
• rumah komersial (rumah yang untuk mendapat uang)
• rumah swadaya (rumah yang berasal dari prakarsa dan upaya masyarakat)
• rumah umum (rumah yang digunakan untuk masyarakat Berpenghasilan rendah)
• rumah khusus (rumah yang digunakan untuk kebutuhan khusus)
• rumah negara (rumah yang digunakan untuk pejabt negara).
Dan seterusnya….
Elma Z

9. A S A S
a. kesejahteraan;
b. keadilan dan pemerataan;
c. kenasionalan;
d. keefisienan dan kemanfaatan;
e. keterjangkauan dan kemudahan;
f. kemandirian dan kebersamaan;
g.kemitraan;
h.keserasian dan keseimbangan;
i. keterpaduan;
j. kesehatan;
k.kelestarian dan keberlanjutan; dan
l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan
keteraturan.
LANDASAN HUKUM
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1),
Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat
(4), Pasal 33 ayat (3), serta Pasal 34
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Elma Z

10. TUJUAN
a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman;
b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran
penduduk melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman
sesuai dengan tata ruang.
c. meningkatkan daya guna dan hasil guna SDA bagi pembangunan
perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan,
d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman;
e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam
lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan
berkelanjutan.
Elma Z

11. DILAKUKAN OLEH
TINGKAT PUSAT OLEH MENTERI
TINGKAT PROVINSI OLEH GUBERNUR
TINGKAT KABUPATEN KOTA OLEH
BUPATI/WALIKOTA
PEMBINAAN
Negara bertanggung jawab atas
penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman yang pembinaannya
dilaksanakan oleh pemerintah.
MELIPUTI
PERENCANAAN;
PENGATURAN;
PENGENDALIAN; DAN
PENGAWASAN
BAB III
PEMBINAAN
DILAKUKAN DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH
Elma Z

12. PERENCANAAN
• Perencanaan merupakan satu kesatuan yang utuh dari
rencana pembangunan nasional dan rencana
pembangunan daerah.
• Perencanaan pada tingkat nasional menjadi pedoman
untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat
provinsi.
• Perencanaan pada tingkat provinsi menjadi pedoman
untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat
kabupaten/kota.
BAB III PEMBINAAN
(LANJUTAN)
Maulana Riansyah

13. PENGATURAN
1. PENYEDIAAN TANAH;
2. PEMBANGUNAN;
3. PEMANFAATAN;
4. PEMELIHARAAN; DAN
5. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGENDALIAN
1. RUMAH;
2. PERUMAHAN;
3. PERMUKIMAN;
4. LINGKUNGAN HUNIAN; DAN
5. KAWASAN PERMUKIMAN.
PENGAWASAN
1. PEMANTAUAN;
2. EVALUASI;
3. KOREKSI.
DILAKUKAN BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BAB III PEMBINAAN
(LANJUTAN)
Maulana Riansyah

14. Bab IV
Tugas dan Wewenang
Bagian Kesatu: Umum
Pasal 12 : tugas dan wewenang dilaksanakan sesuai dengan
kewenangannya.
Bagian Kedua: Tugas
Paragraf 1 : Pemerintah (Pasal 13)
Paragraf 2 : Pemerintah Provinsi (Pasal 14)
Paragraf 3 : Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 15)
Bagian Ketiga : Wewenang
Paragraf 1 : Pemerintah (Pasal 16)
Paragraf 2 : Pemerintah Provinsi (Pasal 17)
Paragraf 3 : Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 18)
Maulana Riansyah

15. Bab V
Penyelenggaraan Perumahan
Bagian Kesatu : Umum
• Pasal 19 : kebutuhan dari setiap warga negara dijamin haknya.
• Pasal 20 : kegiatan penyelenggaraan perumahan
Bagian Kedua : Jenis dan Bentuk Rumah
• Pasal 21 : tentang jenis rumah
• Pasal 22 : tentang bentuk rumah
Bagian Ketiga : Perencanaan Perumahan
• Paragraf 1 : Umum (Pasal 23)
• Paragraf 2 : Perencanaan dan Perancangan Rumah ( Pasal 24, 25, 26, 27)
• Paragraf 3 : Perencanaan Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum (Pasal 28,
29, 30, 31)
Maulana Riansyah

16. Bagian Keempat : Pembangunan Perumahan
• Paragraf 1 : Umum (Pasal 32, 33, 34, 35, 36, 37)
• Paragraf 2 : Pembangunan Rumah (Pasal 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45, 46)
• Paragraf 3 : kegiatan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Pasal
47)
Bagian Kelima : Pemanfaatan Perumahan
• Paragraf 1 : Umum (Pasal 48)
• Paragraf 2 : Pemanfaatan Rumah (Pasal 49)
• Paragraf 3 : Penghunian (Pasal 50, 51, 52)
Bagian Keenam : Pengendalian Perumahan
• Pasal 53 : tahapan pengendalian
Bagian Ketujuh : Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah bagi MBR
• Pasal 54 : kemudahan pembangunan
• Pasal 55 : perolehan rumah bagi MBR
Maulana Riansyah

17. BAB VI
PENYELENGGARAAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk
mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian
dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan
berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang
Tujuan  memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal
yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan
teratur serta menjamin kepastian bermukim
PERKOTAAN DAN PERDESAAN
1. PERENCANAAN
2. PEMBANGUNAN
3. PEMANFAATAN
4. PENGENDALIAN
DILAKUKAN
MELALUI:
•pengembangan yang
telah ada;
•pembangunan baru;
atau
•pembangunan
kembali.
Maulana Riansyah

18. BAB VII
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
menjaga fungsi perumahan
dan kawasan permukiman
yang dapat berfungsi secara
baik dan berkelanjutan untuk
kepentingan peningkatan
kualitas hidup orang
perorangan.
rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas
umum di perumahan, permukiman,
lingkungan hunian dan kawasan
permukiman
DILAKUKAN OLEH:
1. SETIAP ORANG
2. PEMERINTAH, DAN/ATAU
3. PEMERINTAH DAERAH
RUMAH
PSU
Maulana Riansyah

19. Bab VIII
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
• Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh guna
meningkatkan mutu kehidupan Masyarakat
• Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau setiap orang.
Pencegahan sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan melalui:
• pengawasan dan pengendalian; dan
• pemberdayaan masyarakat.
Maulana Riansyah

20. • Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh baru mencakup:
– ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
– ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
– penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta
prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
– pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
• Peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh didahului dengan
penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan
pola-pola penanganan:
– pemugaran;
– peremajaan; atau
– pemukiman kembali.
Maulana Riansyah

21. Bab IX Penyediaan Tanah
• Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung
jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman.
• Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan
permukiman dapat dilakukan melalui:
– pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
– konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
– peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
– pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
– pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
– pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Maulana Riansyah

22. Bab X
Pendanaan dan Sistem Pembiayaan
• Pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan
ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang
berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan,
permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan.
• Sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan,
permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan
berasal dari:
– anggaran pendapatan dan belanja negara;
– anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
– sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Nia Anggelina T

23. Bab XI
Hak dan Kewajiban
HAK
Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak:
• menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak
dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
• melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
• memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman;
• memperoleh manfaat dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
• memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara
langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
dan
• mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan masyarakat.
Nia Anggelina T

24. KEWAJIBAN
Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap
orang wajib:
• menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di
perumahan dan kawasan permukiman;
• turut mencegah terjadinya penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman yang merugikan dan membahayakan
kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum;
• menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana
lingkungan, dan utilitas umum yang berada di perumahan dan
kawasan permukiman; dan
• mengawasi pemanfaatan dan berfungsinya prasarana, sarana,
dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.
Nia Anggelina T

25. PERAN MASYARAKAT
1. penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman;
2. pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
3. pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
4. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman;
dan/atau
5. pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
MEMBENTUK FORUM
1. menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat;
2. membahas dan merumuskan
pemikiran arah pengembangan
penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman;
3. meningkatkan peran dan pengawasan
masyarakat;
4. memberikan masukan kepada
Pemerintah; dan/atau
5. melakukan peran arbitrase dan mediasi
di bidang penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman
BAB XII
PERAN
MASYARA
KAT
FUNGSI DAN TUGAS
1. INSTANSI PEMERINTAH YANG TERKAIT DALAM BIDANG
PERUMAHA N DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
2. ASOSIASI PERUSAHAAN PENYELENGGARA PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
3. ASOSIASI PROFESI PENYELENGGARA PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN;
4. ASOSIASI PERUSAHAAN BARANG DAN JASA MITRA USAHA
PENYELENGGARA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN;
5. PAKAR DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN; DAN/ATAU
6. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN/ATAU YANG
MEWAKILI KONSUMEN YANG BERKAITAN DENGAN
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN.
Nia Anggelina T

26. Bab XIII : Larangan
Larangan terhadap orang ataupun badan
hukum yang berkaitan dengan perumahan
dan kawasan permukiman, yang terdapat
dalam pasal 134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145,dan 146.
Nia Anggelina T

27. BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA
• Pasal 147 : penyelesaian sengketa diutamakan dengan cara musyawarah
untuk mencapai mufakat
• Pasal 148 : penyelesaian sengketa dilakukan melalui gugatan di pengadilan
ataupun diluar pengadilan
• Pasal 149 : siapa saja yang dapat digugat
Gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 ayat (1) atas pelanggaran
dapat dilakukan oleh:
A. Orang perseorangan;
B. Badan hukum;
c. Masyarakat; dan/atau
d. Pemerintah dan/atau instansi terkait.
Nia Anggelina T

28. BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF
• peringatan tertulis;
• pembatasan kegiatan pembangunan;
• penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
• penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;
• penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);
• kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
• pembatasan kegiatan usaha;
• pembekuan izin mendirikan bangunan;
• pencabutan izin mendirikan bangunan;
• pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
• perintah pembongkaran bangunan rumah;
• pembekuan izin usaha;
• pencabutan izin usaha;
• pengawasan;
• pembatalan izin;
• kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
• pencabutan insentif;
• pengenaan denda administratif; dan/atau
• penutupan lokasi
Nia Anggelina T

29. Bab XVI : Ketentuan Pidana
Sanksi pidana yang diberikan kepada
orang maupun badan hukum apabila
terbukti melanggar aturan yang telah
ditetapkan. Sanksi tersebut terdapat
dalam pasal 151, 152, 153, 154, 155, 158,
159, 160, 161, 162,dan 163.
Nia Anggelina T

30. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469),
dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai
perumahan dan permukiman, dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti
dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan
Undang-Undang ini.
Nia Anggelina T

31. Semua peraturan pelaksanaan yang ditentukan
dalam Undang-Undang ini harus ditetapkan paling
lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
Semua kelembagaan yang perlu dibentuk atau
yang perlu ditingkatkan statusnya sebagaimana
diatur dalam undang-undang ini sudah terbentuk
paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini
diundangkan.
Nia Anggelina T