Upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat meliputi profesionalisme guru dan pendidik dengan meningkatkan kualifikasi dan pelatihan mereka, serta penyediaan sarana dan prasarana sekolah sesuai standar nasional. Komite sekolah berperan dalam pengadaan sarana prasarana sekolah, sementara dewan pendidikan memberikan dukungan sumber daya untuk meningkatkan mutu pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/k

1. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikandi Pasaman Barat
Upaya Peningkatanmutupendidikantidaklepasdari peransertaorangtua dan masyarakat,peran
sertapemerintahdanpengelolaansekolahyangbaik.Dari berbagi datadanSumber maka upaya
untukpeningkatanmutupendidikandi KabupatenPasamanBarat,yaitu:
1. ProfesionalismeGuru dan Pendidik
Tidakdapat dipungkiri,dengansemakinmajunyateknologi membawabanyakperubahanjuga
dalambidangpendidikan.Untukitumetodadanwawasanguru harus selaludikembangkan
mengikuti perkembanganzaman.Karenaitupemerintahharusbisamembuatkualifikasidan
proseduryangjelasagar seorangdapatdiangkatmenjadi guru.Misalnyadari kualifikasi
pendidikan,pelatihan-pelatihan,sertifikasi danlainnya.
2. Sarana dan Prasarana yang mendukung
Untuk menghasilkanmutupendidikanyangbaik,tentunyaharusdi tunjangdengansarana dan
prasaran yangmemadai.Selanjutnya,UUSisdiknasNo.20/2003 pasal 45 ayat (1) berbunyi,
setiapsatuanpendidikanmenyediakansaranadanprasaranayang memenuhi keperluan
pendidikansesuai denganpertumbuhandanperkembanganpotensi fisik,kecerdasan
intelektual,sosial,emosional,dankejiwaanpesertadidik.Jikakitalihatkenyataandi lapangan
bahwahanya beberapasekolahdi KabupatenPasamanBarat yang memenuhi persyaratan
SNP(StandarNasional Pendidikan) danSPM(StandarPelayananMinimal),yaitu:SMA N 1
Pasamandan SMA N 1 LembahMelintangsedangkanuntuktingkatSMPdan SMK belumada
yang memenuhiSNPdanSPMtersebut.
Berdasarkanfakta keterbatasansaranadanprasarana, pengadaannyaselaludibebankan
kepadamasyarakatmelalalui Komite Sekolah.BerdasarkanKepmendiknasNo.044/U/2002 dan
UU SisdiknasNo.20/2003 pasal 56 ayat (1).Dalam peningkatanmutupelayananpendidikan
yang meliputiperencanaan,pengawasandanevaluasiprogrampendidikanmelalui dewan
pendidikandankomitesekolah/madrasah,ayat(2) Dewanpendidikan,sebagai lembagamandiri
dibentukdanberperandalammeningkatkanmutupelayananpendidikandenganmemberikan
pertimbangan,arahandandukungantenaga,saranadan prasarana,serta pengawasan
pendidikanditingkatnasional,provinsi dankabupaten/kotayangtidakmempunyai hubungan
hierarkis,danayat(3) Komite sekolah/madrasahsebagai lembagamandiridibentukdan
berperandalampeningkatanmutupelayanandanmemberikanpertimbangan,arahandan
dukungantenaga,saranadan prasarana sertapengawasanpendidikanpadatingkatsatuan
pendidikan