Dokumen tersebut merangkum arahan kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2018-2023, dengan fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur, serta memanfaatkan sumber daya alam dan pariwisata secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Palopo dan sekitarnya.
Paparan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 dalam kegiata Musyarawarah Perencanaan Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2019 yang berlangsung pada hari Kamis, 22 Maret Tahun 2018 di Balairung Pemkot Singkawang
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannyaDr. Zar Rdj
ARAH KEBIJAKAN MAKRO INDONESIA 2020
1. Meningkatan pertumbuhan potensial Indonesia
2. Menjaga stabilitas makroekonomi
3. Memastikan inklusivitas dan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi
Paparan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 dalam kegiata Musyarawarah Perencanaan Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2019 yang berlangsung pada hari Kamis, 22 Maret Tahun 2018 di Balairung Pemkot Singkawang
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannyaDr. Zar Rdj
ARAH KEBIJAKAN MAKRO INDONESIA 2020
1. Meningkatan pertumbuhan potensial Indonesia
2. Menjaga stabilitas makroekonomi
3. Memastikan inklusivitas dan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi
2. 1. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :
Pasal 263 Ayat (3) : RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat
Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat Indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada RPJPD Kab./Kota, RTRW Kab./Kota, RPJMD Provinsi,
dan RPJMN.
2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Ranperda RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD.
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
3. 1. Persiapan Penyusunan RPJMD;
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
3. Konsultasi Publik
4. Penyusunan Rancangan RPJMD
5. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
6. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD
7. Penetapan RPJMD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
8. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kab./Kota, Tahun 2018
Nasional Sulsel Kab. Luwu
71,20% (2018) 70,08% (2018) 69,84% (2018)
65.89
66.12
66.50
66.64
66.79
66.83
67.27
67.90
68.03
68.60
68.74
68.98
69.02
69.15
69.84
70.03
70.11
70.11
70.49
70.55
70.88
71.70
72.80
73.09
9. Jarak antara nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
menggambarkan kekuatan ekonomi wilayah, semakin kecil nilai jarak keduanya semakin
potensial ekonomi wilayah tersebut dan menjadi daya Tarik pekerja terdidik.
Nilai jarak antara HLS dan RRLS di Kawasan Palopo dsk, adalah Palopo 4.55 thn; Luwu 5.33
thn; Lutra 4.88 thn; Lutim 4.36 thn; Torut 5.59 thn; dan Tator 5.56 thn.
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kab./Kota, 2018
11.95
12.01
12.22
12.39
12.41
12.46
12.57
12.67
12.79
12.81
12.85
12.91
12.99
13.11
13.20
13.29
13.30
13.35
13.50
13.56
13.68
14.47
15.06
15.55
6.21
6.47
6.91
7.53
7.49
7.40
7.63
6.97
7.34
8.45
7.29
7.79
7.43
6.79
7.84
7.75
7.97
7.76
7.94
7.86
8.68
10.29
10.51
11.09
17. Keberadaan Sumber Daya
Manusia(SDM) yang
berkualitas
NilaiIPMSulawesiSelatan
Masih beradadi bawah
rata-rata nilaiNasional
Rata-rata anaksekolah diSulawesi
Selatanhanyabersekolahsampai
sekolahmenengahpertamadan
menemuihambatan mengenyamsekolah
menengahatas
19. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Birokrasi Anti
Korupsi & Pendidikan
Masyarakat Madani
Program Nyata
Mewujudkan
Pemerintah yang
Berorientasi
Melayani dan
Inovatif
“SULAWESISELATANYANGINOVATIF,PRODUKTIF,
KOMPETITIF,
INKLUSIFDANBERKARAKTER”
Visi
20. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pembangunan
Infrastruktur
yang
Menjangkau
Masyarakat
Desa Terpencil
Program Nyata
Mewujudkan
Infrastruktur
yang
Berkualitas dan
Aksesibel
Destinasi
Wisata Andalan
Berkualitas
Internasional
Program Nyata
Mewujudkan
Pusat-Pusat
Pertumbuhan
Ekonomi Baru
yang Produktif
21. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RS Regional
Di 6 Wil.
dan Ambulance
Siaga
Program Nyata
Mewujudkan
Kualitas
Manusia yang
Kompetitif,
Inklusif dan
Berkarakter
Pemberdayaan
Ekonomi
Kerakyatan
Melalui
Hilirisasi
Komoditas
Sulsel
Program Nyata
Meningkatkan
Produktivitas
dan Daya Saing
Produk
Sumberdaya
Alam yang
Berkelanjutan
23. Arahan Pengembangan Wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan
Kebijakan dan strategi pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2019-2023 diarahkan pada:
a. Meningkatkan pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
wilayah;
b. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur wilayah;
c. Mengembangkan kawasan strategis provinsi dengan mengembangkan dan
peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian provins;
d. Memulihkan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem
ekologi wilayah (ecoregion), termasuk ekohidrolika DAS;
e. Pengembangan kawasan budidaya dengan mengembangkan dan
melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan
ketahanan pangan Provinsi.
Pengembangan wilayah Kawasan Parepare dan sekitarnya pada akhir Tahun 2023
ditargetkan untuk bisa mencapai kondisi sebagaimana ditampilkan dalam tabel
berikut.
24. Sasaran Pembangunan Kawasan Palopo dsk, Tahun 2023
Sumber: Bank Indonesia, diolah Tahun 2018
No Kabupaten / Kota
GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN WILAYAH
% Penduduk
Miskin
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
Pertumbuhan
Ekonomi
1 Luwu 11,76 3,04 6,6 -7,0
2 Luwu Timur 6,41 1,18 4,2 – 4,6
3 Luwu Utara 6,41 11,89 7.60 – 7,80
4 Palopo 7,2 8,26 6,8 – 7,2
5 Tana Toraja 10,65 4,29 7,70 – 8,1
6 Toraja Utara 11,88 77,81 8,3 – 8,7
SULAWESI SELATAN 7,87 4,37 7,2 – 8,2
Sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan tersebut di atas, maka kebijakan
pembangunan Kawasan Palopo dsk diarahkan untuk berfungsi sebagai kawasan
pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan
kepariwisataan, yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional.
Sumber: Bank Indonesia, diolah Tahun 2018
26. Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2019-2023
Sumber: HasilProyeksiBankIndonesia/Estimasi/Asumsi
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NO. INDIKATOR 2019 2020 2021 2022 2023
1. Indeks Pembangunan Manusia 71,58 72,19 72,80 73,41 74,02
2. Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,2 - 7,6 7,4 – 7,8 7,6 – 8,0 7,7 – 8,1 7,8 – 8,2
3. Inflasi (%) 3,5-1,0 % 3,0-1,0 % 3,0-1,0 % 3,0-1,0 % 3,0-1,0 %
4. Tingkat Pengangguran (%) 5,20 5,05 4,90 4,50 4,25
5. PDRB Per Kapita (Rp juta) 45-55 (Juta) 55-65 (Juta) 65-70 (Juta) 65-70 (Juta) 70-75 (Juta)
6. Tingkat Kemiskinan (%) 8,78 8,52 8,35 8,13 7,87
7. Indeks Ketimpangan Williamson 0,580 0,570 0,560 0,549 0,539
8. Gini Ratio 0,403 0,398 0,393 0,388 0,383
27.
28. TAHAPAN DAN PROSES PENYUSUNAN RPJMD KAB. LUWU
(PELANTIKAN KDH TGL. 15 PEBRUARI 2019)
NO. PROSES PENYUSUNAN RPJMD KAB./KOTA BATAS WAKTU PELAKSANAAN
8.
Musrenbang RPJMD dilaksanakan setelah
pelantikan Kepala Daerah
paling lambat 75 (tujuh puluh
lima) hari
11 Juni 2019
(24 Juni 2019)
9. Review APIP Sebelum diajukan ke DPRD 12 – 28 Juni 2019
10.
Kepala Daerah menyampaikan RANPERDA tentang
RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka
memperoleh persetujuan bersama DPRD dan
Kepala Daerah setelah Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah dilantik
paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari
2 Juli 2019
11.
Evaluasi dilaksanakan setelah Kepala Daerah
dilantik
paling lambat 5 (lima) bulan 15 Juli 2019
12.
Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan
Daerah tentang RPJMD kab./kota yang telah
dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah
setelah bupati/walikota dan wakil bupati/walikota
dilantik
paling lambat 6 (enam) bulan 15 Agustus 2019