Tindak pidana korupsi pkn 2
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•768 views
Dokumen ini membahas tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk struktur organisasi KPK, definisi korupsi dan pemberantasan korupsi, jenis perbuatan korupsi, fungsi dan wewenang KPK, serta dasar hukum yang mengatur pemberantasan korupsi.
More Related Content
Similar to Tindak pidana korupsi pkn 2
Similar to Tindak pidana korupsi pkn 2 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Tindak pidana korupsi pkn 2
- 1. Fizri Adiyesa Siti Aisyah Asya Azizah
- 2. Pemberantasan Korupsi di Indonesia Struktur Organisasi KPK KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) Hakim Pengadilan TPK Dasar Hukum Definisi Macam Macam Perbuatan TPK Fungsi Wewenang
- 4. Definisi “Korupsi” adalah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau lainnya untuk kepentingan pribadi atau orang lain
- 5. Definisi “Pemberantasan tindak pidana korupsi” adalah serangkaian tindakan untuk mecegah dan memberantas TPK melalui upaya : 1. Koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 2. Peran serta masyarakat
- 6. Macam macam perbuatan TPK Dilakukan oleh individu Dilakukan oleh pegawai negeri lainnya Dilakukan oleh penyelenggara negara Dilakukan oleh hakim jaksa, dan advokat Contoh: Mengambil jatah uang bayaran sekolah Contoh: Kasus penyuapan anggota DPR Contoh: Penyuapan agar lulus Pegawai Negeri Sipil Contoh: Penyuapan hakim agar tuntutan dapat dikurangi
- 7. STRUKTUR ORGANISASI KPK Ketua Pegawai KPK 4 orang Tim penasehat
- 9. K P K Wewenang Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK, yang: • Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaraan negara, orang lain yang berhubungan dengan itu • Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat • Menyangkut kerugian minimal Rp. 1000.000.000
- 10. Dasar Hukum TAP MPR No. XI/MPR/1998 Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN UU No. 28/1999 Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN UU No. 20/2001 Tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang PTPK Tentang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) UU No. 30/2002
- 11. Hakim Pengadilan TPK Terbagi menjadi 2 Hakim Pengadilan Negeri Setempat Hakim Ad Hoc Ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung