SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...Yudhi Aldriand
menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan mutasi; dan menentukan kewenangan pemberian pertimbangan teknis mutasi dan penetapan keputusan mutasi
untuk melaksanakan ketentuan Pasal I97 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...Yudhi Aldriand
menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan mutasi; dan menentukan kewenangan pemberian pertimbangan teknis mutasi dan penetapan keputusan mutasi
untuk melaksanakan ketentuan Pasal I97 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah
Memorandum Program 4-2 Siklus Perencanaan dan Penganggaran Formalinfosanitasi
Memorandum Program 4-2 Siklus Perencanaan dan Penganggaran Formal adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumSuprijanto Rijadi
PP 74 tahun 2012 merubah beberapa pola keuangan yang diatur pada PP 23 tahun 2005, sehingga pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih fleksibel bagi Unit Pelaksana BLU
Memorandum Program 4-2 Siklus Perencanaan dan Penganggaran Formalinfosanitasi
Memorandum Program 4-2 Siklus Perencanaan dan Penganggaran Formal adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumSuprijanto Rijadi
PP 74 tahun 2012 merubah beberapa pola keuangan yang diatur pada PP 23 tahun 2005, sehingga pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih fleksibel bagi Unit Pelaksana BLU
Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Undangan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perpres No. 54/2010, Perubahan kedua Perpres No.70/2012. Serta Perubahan ke IV Perpres No. 4 Tahun 2015 dan Inpres
No.1 Tahun 2015 dan Ujian Sertifikasi Nasional Tingkat Dasar
Surat edaran perhitungan kebutuhan tenaga di lingkungan kemenkes
1. KEWStriq{TH RSA]V KH S H ffi A T'AFil }t$
$IEKRHTAffi flAT J HIS MERAL
Jalan H.R. Rasura Said Blok X-5 Iiavling 4-9 Jalcarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Fhurting)
Nomor . KP.01.02.1.3.A.0903
Lampiran : 1 (satu)Berkas
Perihal : Perhitungan Kebutuhan Tenaga
di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Jakarta, 26 Agustus 201 1
Kepada Yth.
1. lnspekturjenderal
2. Direktur Jenderal/Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
di-
tempat
Menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan No.02/SPB/M,Pan-RB/B/2011, No.800-632 tahun 2}fi,
No, 141/PMK .0112011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS yang ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2011,
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan CPNS dilakukan secara selektif dan
diberlakukan mulai 1 September 2011 s.d. 31 Desember 2012;
2. Penundaan sementara penetapan tambahan formasi secara selektif tersebut dikecualikan bagi:
a. Tenaga Pendidik;
b. Dokter dan Perawat;
c. Jabatan yang Bersifat Khusus dan Mendesak;
3. Selama masa penundaan tersebut diharapkan Saudara melakukan perhitungan jumlah kebutuhan PNS di lingkungan
masing-masing hingga tingkat unit eselon terkecil sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara PAN-RB
No. 75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam Rangka
Penyusunan Formasi PNS;
4, Perhitungan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut dilakukan sebagai upaya penataan organisasi (nghfsizing)
dan penataan PNS dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang selanjutnya akan mengarah pada redistribusi
pegawai sesuai kompetensi;
5. Dalam melakukan perhitungan jumlah kebutuhan PNS harus diproyeksikan kebutuhan PNS selama 5 (lima) tahun
ke depan yang pemenuhannya dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya secara berkesinambungan dengan sasaran
prioritas per tahun yang jelas;
6. Bagi Unit Kerla yang belum selesai melakukan perhitungan jumlah kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud di atas,
dilarang mengembangkan/menambah organisasinya dan tidak diberikan alokasi tambahan formasi CPNS;
7. Hasil perhitungan semua kebutuhan tenaga, agar dapat segera disampaikan 'kepada Kepala Biro Kepegawaian
paling lambat akhir bulan Oktober 2011 (formulir terlampir).
Demikian disampaikan, atas pefiatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
a.n. MENTERIKESEHATAN
Sekretaris Jenderal
,"'i.-."-,- ^-
"-*-*-,
dr, Ratna Rosita, MPHM
NlP. 19521205 198003 2 001
Tembusan Yth :
1. Menteri Kesehatan Rl (sebagai laporan);
2. Kepala Pusat Perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan;
3. Kepala UPT Kementerian Kesehatan di Seluruh lndonesia
![KEWStriq{TH RSA]V KH S H ffi A T'AFil }t$
$IEKRHTAffi flAT J HIS MERAL
Jalan H.R. Rasura Said Blok X-5 Iiavling 4-9 Jalcarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Fhurting)
Nomor . KP.01.02.1.3.A.0903
Lampiran : 1 (satu)Berkas
Perihal : Perhitungan Kebutuhan Tenaga
di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Jakarta, 26 Agustus 201 1
Kepada Yth.
1. lnspekturjenderal
2. Direktur Jenderal/Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
di-
tempat
Menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan No.02/SPB/M,Pan-RB/B/2011, No.800-632 tahun 2}fi,
No, 141/PMK .0112011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS yang ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2011,
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan CPNS dilakukan secara selektif dan
diberlakukan mulai 1 September 2011 s.d. 31 Desember 2012;
2. Penundaan sementara penetapan tambahan formasi secara selektif tersebut dikecualikan bagi:
a. Tenaga Pendidik;
b. Dokter dan Perawat;
c. Jabatan yang Bersifat Khusus dan Mendesak;
3. Selama masa penundaan tersebut diharapkan Saudara melakukan perhitungan jumlah kebutuhan PNS di lingkungan
masing-masing hingga tingkat unit eselon terkecil sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara PAN-RB
No. 75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam Rangka
Penyusunan Formasi PNS;
4, Perhitungan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut dilakukan sebagai upaya penataan organisasi (nghfsizing)
dan penataan PNS dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang selanjutnya akan mengarah pada redistribusi
pegawai sesuai kompetensi;
5. Dalam melakukan perhitungan jumlah kebutuhan PNS harus diproyeksikan kebutuhan PNS selama 5 (lima) tahun
ke depan yang pemenuhannya dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya secara berkesinambungan dengan sasaran
prioritas per tahun yang jelas;
6. Bagi Unit Kerla yang belum selesai melakukan perhitungan jumlah kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud di atas,
dilarang mengembangkan/menambah organisasinya dan tidak diberikan alokasi tambahan formasi CPNS;
7. Hasil perhitungan semua kebutuhan tenaga, agar dapat segera disampaikan 'kepada Kepala Biro Kepegawaian
paling lambat akhir bulan Oktober 2011 (formulir terlampir).
Demikian disampaikan, atas pefiatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
a.n. MENTERIKESEHATAN
Sekretaris Jenderal
,"'i.-."-,- ^-
"-*-*-,
dr, Ratna Rosita, MPHM
NlP. 19521205 198003 2 001
Tembusan Yth :
1. Menteri Kesehatan Rl (sebagai laporan);
2. Kepala Pusat Perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan;
3. Kepala UPT Kementerian Kesehatan di Seluruh lndonesia](https://image.slidesharecdn.com/suratedaranperhitungankebutuhantenagadilingkungankemenkes-130628043426-phpapp01/85/Surat-edaran-perhitungan-kebutuhan-tenaga-di-lingkungan-kemenkes-1-320.jpg)
