Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
RAPAT EVALUASI KESIAPAN PENYEDIAAN ANGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2016, Dilaksanakan Pada Hari Selasa Tanggal 5 April 2016 Bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
RAPAT EVALUASI KESIAPAN PENYEDIAAN ANGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2016, Dilaksanakan Pada Hari Selasa Tanggal 5 April 2016 Bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
Buku Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 pada 171 daerah, yang terdiri 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten.
Surat bawaslu jateng pengawasan verfak parpol 2019
1. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor
Sifat
:
:
410 /BawasluProv-JT/ PM.00.01 /XII/2017
Sangat Segera;
Semarang, 11 Desember 2017
Lampiran : 1 (satu) berkas;
Perihal : Pengawasan Verifikasi Faktual Partai
Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019
Kepada Yth.
Ketua Panwas Kabupaten/Kota
Se Jawa Tengah
Di
Tempat
Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 1540/K.Bawaslu/PM.00.00/XII/2017,
tanggal 11 Desember 2017 tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon
Peserta Pemilu Tahun 2019. Bahwa sehubungan dengan berlangsungnya pelaksanaan
pengawasan verifikasi faktual kepengurusan serta keanggotaan partai politik tingkat
kabupaten/kota, disampaikan kepada jajaran Panwaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:
1. Panwaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual agar
memperhatikan Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017, Surat Keputusan KPU
Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/10/2017, Surat Keputusan KPU Nomor
205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Surat Edaran KPU Nomor 758/PL.01.1-
SD/03/KPU/XII/2017;
2. Bahwa dalam melakukan pengawasan, Panwaslu Kabupaten/Kota menuangkan
hasil pengawasan dalam Formulir A dan Alat Kerja Verifikasi Faktual
sebagaimana terlampir;
3. Panwaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan dalam bentuk Formulir
A dan alat kerja melalui Bawaslu Provinsi;
4. Memastikan Panwaslu Kabupaten/Kota mendapatkan salinan Berita Acara hasil
verifikasi faktual dan Salinan Berita Acara hasil verifikasi faktual hasil perbaikan
sebagaimana diatur dalam jadwal tahapan;
5. Panwaslu Kabupaten/Kota mengirimkan laporan hasil pengawasan dalam bentuk
Formulir A dan alat kerja kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui email
bawaslujateng@gmail.com dengan subyek email dan nama file lampiran: Verfak
Parpol_Kab/Kota atau Perbaikan Verfak Parpol_Kab/Kota (disesuaikan
kabupaten/kota pengirim laporan) paling lambat pukul 13.00 WIB, dengan rincian
tanggal sebagai berikut:
Periode Laporan Tahapan 14 (Empat Belas) Partai Politik
No. Laporan Tahapan Tanggal Laporan
1.
Verifikasi Faktual Kepengurusan dan
Keanggotaan tingkat Kabupaten/Kota
5 Januari 2018
2.
Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual
Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat
Kabupaten/Kota
7 Januari 2018
2. 3.
Perbaikan terhadap Hasil Verifikasi Faktual
oleh Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota
21 Januari 2018
4.
Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Tingkat
Kabupaten/Kota
4 Februari 2018
Periode Laporan Tahapan 9 (Sembilan) Partai Politik
No. Laporan Tahapan Tanggal Laporan
1.
Verifikasi Faktual Kepengurusan dan
Keanggotaan tingkat Kabupaten/Kota
8 Januari 2018
2.
Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual
Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat
Kabupaten/Kota
9 Januari 2018
3.
Perbaikan terhadap Hasil Verifikasi Faktual
oleh Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota
23 Januari 2018
4.
Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan tingkat
Kabupaten/Kota
4 Februari 2018
Demikian kami sampaikan, untuk segera ditindaklanjuti. Atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.
TEMBUSAN Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu RI sebagai Laporan.
2. ---------------A r s i p---------------.