Dokumen tersebut merupakan status monitoring Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia per tanggal 29 Juli 2016. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi, kabupaten dan kota di Sumatera sudah memiliki Peraturan Daerah RTRW, kecuali beberapa provinsi dan kabupaten/kota.

1. Status RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota
SELURUH INDONESIA
(Status T
anggal 29 Juli 2016)
Direktorat Jenderal Tata Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
………………………………………

2. MARI
BERSAMA MENAT
A RUANG
UNTUK SEMUA
………………………………………

3. Hak Cipta ©2016, pada Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah -
Direktorat Jenderal Tata Ruang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Hak publikasi pada Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah -
Direktorat Jenderal Tata Ruang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Dilarang memperbanyak, memperbanyak dalam sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun,
tanpa izin dari Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah -
Direktorat Jenderal Tata Ruang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
Direktorat Jenderal Tata Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Email : pdk.binda@gmail.com

4. Tim Penyusun
Pengarah
DR. Ir. Budi Situmorang, MURP
Penanggung Jawab
Ir. Sufrijadi, MA
Endang Sihsetyaningrum, ST, ME
Yusmi Pranawati, ST, M.Si
Marcia, ST. MT. M.Sc
Ir. Daldaria Hanoem, M.Sc
Mutiara Khusnul Chotimah, ST, M.Si
Abdul Mutholib, ST, MT
Desain dan Layout
Dian Ayu Wulandari, S.Sos, M.Si
Dwi Hardiyanto, S.Sos.I
Tri Rahayu, A.Md
.
.
.
.
.
.
Data Editor
Disa Dwi Rio Putra. ST
Wikanti Ristya Dewi, ST, M.Sc
Meita Rudianingsih, S.Si
Arief Suprapto Samad. ST. IAP
Annisatun Huda, ST
Wenni Widiani, S.Sos
Penerbit:
Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
Direktorat Jenderal Tata Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Jl. Raden Patah No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Email : pdk.binda@gmail.com
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - i

5. Sekapur Sirih
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik penerbitan buku Status Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia ini yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang merupakan hasil
rekapitulasi dan progress terkait Perda RTRW baik Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Penyusunan Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota disusun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), perda RTRW Provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat
dalam waktu 2 tahun sejak UUPR diberlakukan dan perda RTRW Kabupaten/Kota disusun atau disesuaikan
paling lambat 3 tahun sejak UUPR diberlakukan (Pasal 78 ayat (4)).
RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur
wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan wilayah, dan ketentuan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian,
keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, serta keberdayagunaan dan keberhasilgunaan dan disusun
berdasarkan hasil kesepakatan dari sektor-sektor yang terkait, sehingga seyogyanya dalam pelaksanaan
pembangunan yang dilakukan mengacu kepada rencana tata ruang.
.
.
.
.
.
.
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - ii

6. Jakarta, 2016
Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang
Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - iii
Akhirnya, Saya berharap buku ini tidak hanya sebagai informasi status, tetapi sekaligus dapat mendorong
Pemerintah daerah dapat menuntaskan kewajibannya untuk memiliki Perda RTRW dan mendorong
pembangunan dengan berbasiskan Perda RTRW serta mengingatkan Pemerintah pusat untuk terus melakukan
pembinaan. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim
penyusun dan penyunting yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya, serta kepada seluruh pihak yang telah
mendukung penerbitan buku ini.
Mari, bersama menata ruang untuk semua.

7. Daftar Isi
Tim Penyusun …………………………………………………………………………………………………………………… i
Sekapur Sirih ……………………………………………………………………………………………………………………... ii
Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………………………………………. iv
Status RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia …………………………………………… 2
Status RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah Sumatera …………………………………………… 3
Status RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah Jawa dan Bali ……………………………………... 34
Status RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah Kalimantan dan Sulawesi ……….………….. 50
Status RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua ….….. 85
.
.
.
.
.
.
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - iv

8. ST
ATUS MONITORING RTRWPROVINSIDIWILAYAHINDONESIA
PROV. SUMUT : - Belum
Perda
PROV. RIAU : - Belum
Perda
PROV. KEP.RIAU : - Belum Perda
PROV. SUMSEL : - Belum Perda
PROV. KALIMANTAN UTARA : - Belum
Perda

9. KETERANGAN
TOTAL
DAERAH
PROSES
DI DAERAH
PEMBAHASAN
BKPRN
SUDAH
MENDAPATKAN
PERSETUJUAN
SUBSTANSI
MENTERI
PERDA
RTRW
PROVINSI 34 0 0 5 29 85.29%
KETERANGAN
TOTAL
DAERAH
REVISI
REKOM
GUB
PEMBAHASAN
BKPRN
SUDAH
MENDAPATKAN
PERSETUJUAN
SUBSTANSI
MENTERI
PERDA
RTRW
KABUPATEN 415 8 0 4 44 359 86.51%
KOTA 93 0 0 0 5 88 94.62%
JUMLAH 508 8 0 4 49 447 87.99%
RTRW PROVINSI
RTRW KABUPATEN/ KOTA
PROGRESRTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOT
A
SELURUHINDONESIA
(Status tanggal 29 Juli 2016)
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 2

10. Status RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota
Wilayah SUMATERA

11. PROV. ACEH : Perda No.9/2013
Total : 23 Belum : 2 Perda : 21 91%
PROV. SUMUT : - Belum Perda
Total : 33 Belum : 13 Perda : 20 61%
PROV. RIAU : - Belum Perda
Total : 12 Belum : 12 Perda : - 0%
PROV. KEP. RIAU : - Belum Perda
Total : 7 Belum : 1 Perda : 6 86%
PROV. BENGKULU : Perda No.2/2012
Total : 10 Belum : 0 Perda : 10 100%
PROV. LAMPUNG : Perda No.1/2010
Total : 15 Belum : 1 Perda : 14 93%
PROV. SUMSEL : - Belum Perda
Total : 17 Belum : 3 Perda : 14 82%
ST
ATUSMONITORINGRTRWPROVINSI,KABUP
ATEN DAN KOT
ADIWILAYAHSUMATERA
Belum Perda 32 Kab/Kota
Sudah Perda 122 Kab/Kota
PROV. SUMBAR : Perda No.13/2012
Total : 19 Belum : 0 Perda : 19 100%
PROV. JAMBI : Perda No.10/2013
Total : 11 Belum : 0 Perda : 11 100%
PROV. BABEL : Perda No.2/2014
Total : 7 Belum : 0 Perda : 7 100%

12. RTRW PROVINSI
RTRW KABUPATEN/ KOTA
PROGRESRTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOT
A
DI WILAYAH SUMATERA
(Status tanggal 29 Juli 2016)
KETERANGAN
TOTAL
DAERAH
PROSES DI
DAERAH
PEMBAHASAN
BKPRN
SUDAH
MENDAPATKAN
PERSETUJUAN
SUBSTANSI
MENTERI
PERDA
RTRW
PROVINSI 10 0 0 4 6 60%
KETERANGAN
TOTAL
DAERAH
REVISI
REKOM
GUB
PEMBAHASAN
BKPRN
SUDAH
MENDAPATKAN
PERSETUJUAN
SUBSTANSI
MENTERI
PERDA
RTRW
KABUPATEN 120 2 0 1 25 92 77.50%
KOTA 34 0 0 0 4 30 88.24%
JUMLAH 154 2 0 1 29 122 79.22%

13. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Aceh No. 19 Tahun 2013 31 Desember 2013 -
1 Kota Sabang No. 6 Tahun 2012 30 Oktober 2012 -
2 Kota Lhokeumawe No. 5 Tahun 2014 5 Juni 2014 -
3 Kota Langsa No. 12 Tahun 2013 15 November 2013 -
4 Kota Subulussalam No. 3 Tahun 2014 18 Agustus 2014 -
5 Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2009 17 September 2009 √
6 Kab. Aceh Tenggara No. 1 Tahun 2013 1 Juni 2013 -
7 Kab. Aceh Timur No. 10 Tahun 2013 31 Desember 2013 -
8 Kab. Aceh Barat No. 1 Tahun 2013 22 Juli 2013 -
9 Kab. Aceh Besar No. 4 Tahun 2013 1 November 2013 -
10 Kab. Pidie No. 5 Tahun 2014 -
11 Kab. Aceh Utara No. 7 Tahun 2013 27 Desember 2013 -
12 Kab. Simeuleu No. 2 Tahun 2014 12 Maret 2014 -
13 Kab. Bireun No. 7 Tahun 2013 20 November 2013 -
14 Kab. Aceh Barat Daya No. 13 Tahun 2013 -
15 Kab. Gayo Lues No. 15 Tahun 2013 25 Januari 2013 -
1. DAFT
ARPERDARTRW DI PROVINSI ACEH
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 6

14. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
16 Kab. Aceh Jaya No. 9 Tahun 2014 1 Desember 2014 -
17 Kab. Aceh Tamiang No. 14 Tahun 2013 22 Agustus 2013 -
18 Kab. Bener Meriah No. 4 Tahun 2013 2 Agustus 2013 -
19 Kab. Aceh Singkil No. 2 Tahun 2013 -
20 Kab. Pidie Jaya No. 4 Tahun 2014 28 Mei 2014 -
21 Kab. Nagan Raya No. 11 Tahun 2014 31 Desember 2015 -
1. DAFT
ARPERDARTRW DI PROVINSI ACEH
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 7

15. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
STATUS RTRW
Keterangan
1 2 3 4 5
1 Kab. Aceh Selatan
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01
03-Dr/535 tanggal 18 Desember 2012
2 Kab. Aceh Tengah
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01
03-Dr/423 tanggal 2 Oktober 2012
ST
ATUSRTRW YANG BELUM PERDADI PROVINSIACEH
1 Penyusunan
2 Rekom Gubernur
3 Persub
4 DPRD
5 Evaluasi Gubernur
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 8

16. PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSIACEH
NO KABUPATEN PERMASALAHAN TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
1 Kab. Aceh Selatan  Menunggu hasil
pembahasan
 Fasilitasi pertemuan pemprov, ATR,
dengan DPRK oleh SKPD
2016
2 Kab. Aceh Tengah  Sedang dalam proses
perbaikan masukan
pembahasan di Kemendagri
 Perlu dilakukan updating
data dan ke lapangan
 Sedang dalam proses perbaikan
masukan pembahasan di Kemendagri
 Perlu dilakukan updating data dan ke
lapangan
2016
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 9

17. NO
NAMA
KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
1 Kota Tanjung Balai No. 2 Tahun 2013 24 Oktober 2014 -
2 Kota Pematang Siantar No. 1 Tahun 2013 1 September 2013 -
3 Kota Tebing Tinggi No. 4 Tahun 2013 4 Oktober 2013 -
4 Kota Padang Sidempuan No. 4 Tahun 2014 -
5 Kota Gunung Sitoli No. 12 Tahun 2012 28 Desember 2012 -
6 Kota Medan No. 13 Tahun 2011 28 September 2011 √
7 Kota Binjai No. 12 Tahun 2011 28 September 2011 √
8 Kab. Tapanuli Tengah No. 18 Tahun 2013 30 Desember 2013 -
9 Kab. Nias No. 1 Tahun 2014 12 September 2014 -
10 Kab. Simalungun No. 10 Tahun 2012 30 November 2012 -
11 Kab. Nias Selatan No. 6 Tahun 2014 24 Agustus 2015 -
12 Kab. Serdang Bedagai No. 12 Tahun 2013 30 November 2013 -
13 Kab. Batubara No. 10 Tahun 2013 27 Desember 2013 -
14 Kab. Padang Lawas Utara No. 3 Tahun 2015 28 September 2015 -
15 Kab. Labuhan Batu Utara No. 5 Tahun 2015 28 Oktober 2015 -
16 Kab. Nias Utara No. 1 Tahun 2015 -
2. DAFT
AR PERDA RTRW DI PROVINSI SUMATERAUT
ARA
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 10

18. NO
NAMA
KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
17 Kab. Nias Barat No. 12 Tahun 2014 -
18 Kab. Langkat No. 9 Tahun 2013 16 Desember 2013 -
19 Kab. Asahan No. 12 Tahun 2013 24 Desember 2013 -
20 Kab. Dairi No. 7 Tahun 2014 14 September 2014 -
2. DAFT
AR PERDA RTRW DI PROVINSI SUMATERAUT
ARA
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 11

19. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
STATUS RTRW
Keterangan
1 2 3 4 5
Provinsi Sumatera Utara
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01
03-Mn/247 tanggal 27 Mei 2011
1 Kab. Tapanuli Utara
Persetujuan Substansi Menteri No.
HK.01.03-Dr/169 tanggal 4 April 2011.
2 Kab. Toba Samosir
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.
0103-Dr/519 tanggal 17 Oktober 2011
3 Kab. Humbang Hasundutan
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01
03-Dr/607 tanggal 8 November 2011.
4 Kab. Mandailing Natal
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01
03-Dr/1004 tanggal 30 Desember 2011.
5 Kab. Tapanuli Selatan
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01
03-Dr/990 tanggal 29 Desember 2011.
6 Kab. Deli Serdang
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01
03-Dr/122 tanggal 18 Maret 2011
7 Kab. Pakpak Barat
Persetujuan Substansi Menteri No.
HK.01.03-Dr/248 tanggal 24 Mei 2011.
ST
ATUSRTRW YANG BELUM PERDADI PROVINSISUMATERAUT
ARA
1 Penyusunan
2 Rekom Gubernur
3 Persub
4 DPRD
5 Evaluasi Gubernur
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 12

20. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
STATUS RTRW
Keterangan
1 2 3 4 5
8 Kab. Labuhan Batu
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01
03-Dr/106 tanggal 1 Februari 2012
9 Kab. Karo
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01
03-Dr/250 Tanggal 20 April 2012
10 Kab. Samosir
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.
0103-Dr/516 tanggal 17 Oktober 2011.
11 Kab. Padang Lawas
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.
01.03-Dr/597 tanggal 8 November 2011.
12 Kab. Labuhan Batu Selatan
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01
03-Dr/997 tanggal 30 Desember 2011.
13 Kota Sibolga
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01
03-Dr/311 tanggal 15 Juni 2012
ST
ATUSRTRW YANG BELUM PERDADI PROVINSISUMATERAUT
ARA
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 13
1 Penyusunan
2 Rekom Gubernur
3 Persub
4 DPRD
5 Evaluasi Gubernur

21. NO PROVINSI/
KABUPATEN/
KOTA
PERMASALAHAN TARGET DAN TINDAK LANJUT TARGET PENETAPAN
PERDA
1
Provinsi Sumatera
Utara
 Menunggu penetapan
jadwal pembahasan di DPRD
Provinsi
 Fasilitasi oleh SKPD pertemuan ATR
dengan Gub. Prov. Sumut dan DPRD
Prov. Sumut untuk melakukan dialog
penyepakatan penyelesaian RTRW Prov.
Sumut
2016
2 Kab. Tapanuli Utara  Provinsi Sumatera Utara
akan mengajukan
pembahasan ke Kemendagri
 Mendorong Pemprov untuk segera
mengajukan ke Kemendagri di bulan Juli
2016 ini dan segera mengeluarkan hasil
evaluasi gubernur pasca pembahasan di
Kemendagri
2016
3 Kab. Toba Samosir  Menunggu jadwal
pembahasan di DPRD
 Monitoring perkembangan status
Raperda RTRW Kab. Samosir
 Fasilitasi pertemuan Ditjen Tata Ruang
dengan DPRD Kab. Samosir, Pemkab
Samosir , Pemprov Sumut untuk
melakukan dialog penyepakatan
penyelesaian RTRW Kab. Samosir
2016
4 Kab. Humbang
Hasundutan
 Provinsi Sumatera Utara
akan mengajukan
pembahasan ke Kemendagri
 Mendorong Pemprov untuk segera
mengajukan ke Kemendagri di bulan Juli
2016 ini dan segera mengeluarkan hasil
evaluasi gubernur pasca pembahasan di
Kemendagri
2016
PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSISUMATERA UT
ARA
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 14

22. PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSISUMATERA UT
ARA
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 15
NO
PROVINSI/
KABUPATEN/
KOTA
PERMASALAHAN TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
5 Kab. Mandailing Natal  Provinsi Sumatera Utara
akan mengajukan
pembahasan ke Kemendagri
 Mendorong Pemprov untuk segera
mengajukan ke Kemendagri di bulan Juli
2016 ini dan segera mengeluarkan hasil
evaluasi gubernur pasca pembahasan di
Kemendagri
2016
6 Kab. Tapanuli Selatan  Menunggu jadwal
pembahasan di DPRD
 Monitoring perkembangan status
Raperda RTRW Kab. Tapanuli Selatan
 Fasilitasi pertemuan Ditjen Tata Ruang
dengan DPRD Kab. Tapanuli Selatan,
Pemkab Tapanuli Selatan, Pemprov
Sumut untuk melakukan dialog
penyepakatan penyelesaian RTRW Kab.
Tapanuli Selatan
2016
7 Kab. Deli Serdang  Menunggu jadwal
pembahasan di DPRD
 Monitoring perkembangan status
Raperda RTRW Kab. Deli Serdang
 Fasilitasi pertemuan Ditjen Tata Ruang
dengan DPRD Kab. Samosir, Pemkab
Samosir , Pemprov Sumut untuk
melakukan dialog penyepakatan
penyelesaian RTRW Kab. Deli Serdang
2016
8 Kab. Pakpak Barat  Provinsi Sumatera Utara
akan mengajukan
pembahasan ke Kemendagri
 Mendorong Pemprov untuk segera
mengajukan ke Kemendagri di bulan Juli
2016 ini dan segera mengeluarkan hasil
evaluasi gubernur pasca pembahasan di
Kemendagri
2016

23. NO
PROVINSI/
KABUPATEN/
KOTA
PERMASALAHAN TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
9 Kab. Labuhan Batu  Masih terdapat pemahaman
yang berbeda dengan DPRD
tentang RTRW
 Fasilitasi pendampingan pembahasan di
Dewan bersama dengan provinsi dan ATR
2016
10 Kab. Samosir  Menunggu jadwal
pembahasan di DPRD
 Monitoring perkembangan status
Raperda RTRW Kab. Samosir
 Fasilitasi pertemuan Ditjen Tata Ruang
dengan DPRD Kab. Samosir, Pemkab
Samosir , Pemprov Sumut untuk
melakukan dialog penyepakatan
penyelesaian RTRW Kab. Samosir
2016
11 Kab. Padang Lawas  Monitoring perkembangan pembahasan
di provinsi dan mendorong provinsi untuk
segera
2016
12 Kab. Labuhan Batu
Selatan
 Monitoring perkembangan pembahasan
di provinsi dan mendorong provinsi untuk
segera mengeluarkan SK evaluasi
gubernur
2016
13 Kab. Karo  Menunggu jadwal
pembahasan di DPRD
 Monitoring perkembangan status
Raperda RTRW Kab. Karo
 Fasilitasi pertemuan Ditjen Tata Ruang
dengan DPRD Kab. Karo, Pemkab Karo,
Pemprov Sumut untuk melakukan dialog
penyepakatan penyelesaian RTRW Kab.
Karo
2016
14 Kota Sibolga  Masih terdapat pemahaman
yang berbeda dengan DPRD
tentang RTRW
 Fasilitasi pendampingan pembahasan di
Dewan bersama dengan provinsi dan ATR
2016
PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSISUMATERA UT
ARA
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 16

24. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 2012 27 November 2012 -
1 Kota Solok No. 13 Tahun 2012 6 Desember 2012 -
2 Kota Sawahlunto No. 8 Tahun 2012 25 Oktober 2012 -
3 Kota Padang Panjang No. 2 Tahun 2013 11 Maret 2013 -
4 Kota Padang No. 5 Tahun 2012 5 Juni 2012 -
5 Kota Payakumbuh No. 1 Tahun 2012 25 Januari 2012 -
6 Kota Pariaman No. 21 Tahun 2012 7 November 2012 -
7 Kota Bukit Tinggi No. 6 Tahun 2011 10 Februari 2011 √
8 Kab. Sawah Lunto/Sijunjung No. 5 Tahun 2012 30 Juli 2012 -
9 Kab. Lima Puluh Kuto No. 7 Tahun 2012 20 Desember 2012 -
10 Kab.Dharmasraya No. 10 Tahun 2012 19 Oktober 2012 -
11 Kab. Solok Selatan No. 8 Tahun 2012 12 Desember 2012 -
12 Kab.Pasaman Barat No. 18 Tahun 2012 17 Desember 2012 -
13 Kab.Tanah Datar No. 2 Tahun 2012 31 Mei 2012 -
14 Kab. Pesisir Selatan No. 7 Tahun 2011 26 Juni 2011 √
15 Kab. Padang Pariaman No. 5 Tahun 2011 7 April 2011 √
3. DAFT
ARPERDARTRW DI PROVINSI SUMATERABARAT
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua – 17

25. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
16 Kab. Agam No. 13 Tahun 2011 17 Agustus 2011 √
17 Kab. Pasaman No. 6 Tahun 2011 24 Juli 2011 √
18 Kab. Solok No. 1 Tahun 2013 14 Maret 2013 -
19 Kab. Kepulauan Mentawai No. 3 Tahun 2015 9 September 2015 -
3. DAFT
ARPERDARTRW DI PROVINSI SUMATERABARAT
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 18

26. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
STATUS RTRW
Keterangan
1 2 3 4 5
Provinsi Riau
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01
03-Mn/05 tanggal 4 Januari 2012
1 Kab. Kuantan Singingi
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01
03-Dr/83 tanggal 18 Januari 2012.
2 Kab. Indragiri Hulu
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01
03-Dr/992 tanggal 29 Desember 2011.
3 Kab. Indragiri Hilir
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01
03-Dr/14 tanggal 4 Januari 2012.
4 Kab. Pelalawan
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01
03-Dr/616 tanggal 15 November 2012.
5 Kab. Siak
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01
03-DR/638 tanggal 25 November 2011.
6 Kab. Kampar
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01
03-Dr/712 tanggal 27 Desember 2011.
7 Kab. Rokan Hulu
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01
03-Dr/24 tanggal 5 Januari 2012.
4. ST
ATUSRTRW YANG BELUM PERDADI PROVINSIRIAU
1 Penyusunan
2 Rekom Gubernur
3 Persub
4 DPRD
5 Evaluasi Gubernur
Mari, bersama menata ruang untuk semua - 19

27. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
STATUS RTRW
Keterangan
1 2 3 4 5
8 Kab. Bengkalis
Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.
01 03-Dr/87 tanggal 20 Januari 2012.
9 Kab. Rokan Hilir
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01
03-Dr/64 tanggal 9 Januari 2012.
10 Kab. Kep. Meranti
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01
03-Dr/573 tanggal 2 November 2011
11 Kota Pekanbaru
Persetujuan Substansi Menteri No.
HK.01.03-Dr/404 tanggal 27 Desember
2013
12 Kota Dumai
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01
03-Dr/328 tanggal 28 Juni 2012
4. ST
ATUSRTRW YANG BELUM PERDADI PROVINSIRIAU
1 Penyusunan
2 Rekom Gubernur
3 Persub
4 DPRD
5 Evaluasi Gubernur
Mari, bersama menata ruang untuk semua - 20

28. NO
PROVINSI/
KABUPATEN/
KOTA
PERMASALAHAN TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
1 Provinsi Riau  Menunggu penjadwalan
pembahasan di DPRD
 Monitoring perkembangan status
Raperda RTRW Prov. Riau
 Fasilitasi pertemuan Ditjen Tata Ruang
dengan DPRD Prov. Riau, Pemprov Riau
untuk melakukan dialog penyepakatan
penyelesaian RTRW Prov. Riau
2016
2 Kab. Kuantan Singingi
 Masih menunggu
kesepakatan dengan
provinsi untuk menerima
kabupaten yang akan
memproses evaluasi
gubernur pasca integrasi
pola ruang
 Monitoring perkembangan status
Raperda RTRW
 Mendorong Pemprov untuk segera
memproses kab/kota yang mengajukan
evaluasi gubernur
2016
3 Kab. Indragiri Hulu 2016
4 Kab. Indragiri Hilir 2016
5 Kab. Pelalawan 2016
6 Kab. Siak 2016
7 Kab. Kampar 2016
8 Kab. Rokan Hulu 2016
9 Kab. Bengkalis 2016
10 Kab. Rokan Hilir 2016
11 Kab. Kep. Meranti 2016
12 Kota Dumai 2016
13 Kota Pekanbaru 2016
PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSIRIAU
Mari, bersama menata ruang untuk semua - 21

29. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Jambi No. 10 Tahun 2013 04 Juli 2013 -
1 Kota Jambi No. 9 Tahun 2013 31 Desember 2013 -
2 Kota Sungai Penuh No. 5 Tahun 2012 1 Mei 2012 -
3 Kab. Kerinci No. 24 Tahun 2012 8 Desember 2012 -
4 Kab. Merangin No. 4 Tahun 2014 -
5 Kab. Sarolangun No. 2 Tahun 2014 10 Februari 2014 -
6 Kab. Batang Hari No. 16 Tahun 2013 4 Maret 2013 -
7 Kab. Muaro Jambi No. 2 Tahun 2014 19 September 2014 -
8 Kab. Tanjung Jabung Barat No. 12 Tahun 2013 31 Desember 2013 -
9 Kab. Tanjung Jabung Timur No. 11 Tahun 2012 28 Desember 2012 -
10 Kab. Bungo No. 9 Tahun 2013 25 November 2013 -
11 Kab. Tebo No. 6 Tahun 2013 7 Oktober 2013 -
5. DAFT
AR PERDARTRW DI PROVINSIJAMBI
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 22

30. NO
NAMA
KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
1 Kota Palembang No. 15 Tahun 2012 27 Desember 2012 -
2 Kota Lubuk Linggau No. 1 Tahun 2012 31 Agustus 2012 -
3 Kota Prabumulih No. 1 Tahun 2014 Desember 2014 -
4 Kota Pagaralam No. 7 Tahun 2012 20 November 2012 -
5 Kab. Ogan Komering Ulu No. 22 Tahun 2012 27 Desember 2012 -
6 Kab. Ogan Komering Ilir No. 9 Tahun 2013 9 Juli 2013 -
7 Kab. Muara Enim No. 13 Tahun 2012 28 Desember 2012 -
8 Kab. Lahat No. 11 Tahun 2012 28 Desember 2012 -
9 Kab. Banyuasin No. 26 Tahun 2012 28 Desember 2012 -
10 Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 13 Tahun 2012 23 Oktober 2012 -
11 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan No. 13 Tahun 2012 27 Desember 2012 -
12 Kab. Ogan Ilir No. 1 Tahun 2012 27 September 2012 -
13 Kab. Empat Lawang No. 9 Tahun 2012 27 Juli 2012 -
14 Kab. Musi Rawas No. 2 Tahun 2013 21 September 2013 -
6. DAFT
AR PERDARTRW DI PROVINSISUMATERASELAT
AN
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 23

31. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
STATUS RTRW
Keterangan
1 2 3 4 5
Provinsi Sumatera Selatan
• Persetujuan Substansi Menteri No.
HK.01 03-Dr/154 tanggal 7 April 2011
• Pengajuan Raperda RTRW Prov Sumsel
di DPRD 29 Februari 2016
1 Kab. Musi Banyuasin
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01
03-Dr/04 tanggal 3 Januari 2012
2 Kab. Musi Rawas Utara Proses Persetujuan Substansi
3
Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir
(PALI)
Proses Rrekomendasi Gubernur
ST
ATUSRTRW YANG BELUM PERDADI PROVINSISUMATERASELAT
AN
1 Penyusunan
2 Rekom Gubernur
3 Persub
4 DPRD
5 Evaluasi Gubernur
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 24

32. NO
PROVINSI/
KABUPATEN/
KOTA
PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
1 Provinsi Sumatera
Selatan
 Menunggu SK evaluasi
Kemendagri.
 Monitoring perkembangan status
Raperda RTRW Prov. Sumsel
2016
2 Kab. Musi Banyuasin  Monitoring perkembangan SK Evaluasi
gubernur dan mendorong provinsi
untuk segera mengeluarkan SK
2016
3 Kab. Musi Rawas Utara  Menunggu surat
rekomendasi dari guernur
 Monitoring perkembangan status
Raperda RTRW Kab. Musi Rawas Utara
 Melakukan pendampiingan teknis,
mapping focus permasalahan agar
provinsi dapat mengeluarkan
rekomendasi gubernur dan segera
dapat dibahas dalam forum BKPRN
2016
4
Kab. Penungkal Abab
Lematang Ilir (PALI)
 Monitoring dan mendorong Pemkab
PALI untuk segera menyelesaikan
perbaikan pembahasan BKPRD provinsi
PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSISUMATERA SELAT
AN
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 25

33. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Bengkulu No. 2 Tahun 2012 28 Februari 2012 -
1 Kota Bengkulu No. 14 Tahun 2012 25 Oktober 2012 -
2 Kab. Rejang Lebong No. 8 Tahun 2012 30 Oktober 2012 -
3 Kab. Kaur No. 4 Tahun 2012 27 September 2012 -
4 Kab. Seluma No. 5 Tahun 2012 -
5 Kab. Muko-muko No. 6 Tahun 2012 3 Juli 2012 -
6 Kab. Lebong No. 14 Tahun 2012 20 Desember 2012 -
7 Kab. Bengkulu Tengah No. 15 Tahun 2012 23 November 2012 -
8 Kab. Bengkulu Selatan No. 8 Tahun 2011 13 September 2012 -
9 Kab. Kepahiang No. 8 Tahun 2012 29 Desember 2012
10 Kab. Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2011 31 Desember 2015 -
7. DAFT
AR PERDARTRW DI PROVINSIBENGKULU
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 26

34. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2010 27 Mei 2010 √
1 Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 21 Oktober 2011 √
2 Kota Metro No. 1 Tahun 2012 27 Februari 2012 -
3 Kab. Lampung Selatan No. 15 Tahun 2012 23 Februari 2012 -
4 Kab. Lampung Tengah No. 1 Tahun 2012 27 Februari 2012 -
5 Kab. Tulang Bawang No. 5 Tahun 2013 1 Juli 2013 -
6 Kab. Lampung Timur No. 4 Tahun 2012 6 Juli 2012 -
7 Kab. Way Kanan No. 11 Tahun 2011 13 Juli 2012 -
8 Kab. Pringsewu No. 2 Tahun 2012 14 Februari 2012 -
9 Kab. Mesuji No. 6 Tahun 2012 26 September 2012 -
10 Kab. Tulang Bawang barat No. 2 Tahun 2012 25 Mei 2012 -
11 Kab. Lampung Utara No. 4 Tahun 2014 26 Agustus 2014 -
12 Kab. Tanggamus No. 16 Tahun 2011 28 Agustus 2011 √
13 Kab. Pesawaran No. 4 Tahun 2012 29 Maret 2012 -
14 Kab. Lampung Barat No. 1 Tahun 2012 17 Februari 2012 -
8. DAFT
AR PERDARTRW DI PROVINSILAMPUNG
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 27

35. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
STATUS RTRW
Keterangan
1 2 3 4 5
1 Kab. Pesisir Barat
Sudah melakukan pembahasan BKPRN Tgl 24
Mei 2016
ST
ATUSRTRW YANG BELUM PERDADI PROVINSILAMPUNG
1 Penyusunan
2 Rekom Gubernur
3 Persub
4 DPRD
5 Evaluasi Gubernur
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 28

36. NO KABUPATEN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
1 Kab. Pesisir Barat  Monitoring dan mendorong Pemkab
Pesisir Barat untuk segera
menyelesaikan perbaikan atas masukan
BKPRN dan CH
2016
PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSILAMPUNG
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 29

37. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
No. 2 Tahun 2014 6 Februari 2014 -
1 Kota Pangkal Pinang No. 1 Tahun 2012 27 Januari 2012 -
2 Kab. Bangka Selatan No. 6 Tahun 2014 1 Juli 2014 -
3 Kab. Belitung Timur No. 13 Tahun 2014 31 Desember 2014 -
4 Kab. Blitung No. 3 Tahun 2014 27 Oktober 2014 -
5 Kab. Bangka No. 1 Tahun 2013 23 Januari 2013 -
6 Kab. Bangka Tengah No. 48 Tahun 2011 30 Agustus 2012 -
7 Kab. Bangka Barat No. 1 Tahun 2014 3 Februari 2014 -
9. DAFT
AR PERDARTRW DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKABELITUNG
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 30

38. NO
NAMA
KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
1 Kota Tanjung Pinang No. 10 Tahun 2014 6 Oktober 2014 -
2 Kab. Natuna No. 10 Tahun 2012 19 November 2012 -
3 Kab. Lingga No. 2 Tahun 2013 18 April2013 -
4 Kab. Kepulauan Anambas No. 3 Tahun 2013 25 November 2013 -
5 Kab. Bintan No. 2 Tahun 2012 3 Januari 2012 -
6 Kab. Karimun No. 7 Tahun 2012 28 Desember 2012 -
10. DAFT
AR PERDARTRW DI PROVINSIKEPULAUAN RIAU
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 31

39. NO
NAMA
PROVINSI/ KOTA
STATUS RTRW
Keterangan
1 2 3 4 5
Provinsi Kep. Riau
Persetujuan Substansi Menteri No.
HK.01.03-Mn/8 tanggal 6 Januari 2011
1 Kota Batam
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01
03-Dr/606 tanggal 8 November 2011
ST
ATUSRTRW YANG BELUM PERDADI PROVINSIKEPULAUAN RIAU
1 Penyusunan
2 Rekom Gubernur
3 Persub
4 DPRD
5 Evaluasi Gubernur
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 32

40. NO
PROVINSI/
KOTA
PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
1 Provinsi Kep. Riau  Sedang proses pembahasan
pansus, dimana saat ini
Pansus sedang roadshow
pembahasan dengan Kab/
Kota di Kepri
 Dijadualkan tanggal 22 Juli 2016 akan
dilakukan audiensi di LHK bersama
dengan DPRD dan pemerintah provinsi
terkait substansi holding zone;
 Tanggal 25 Juni 2016 telah dijadualkan
pembahasan dengan pansus untuk
membahas pasal demi pasal;
 Diagendakan awal Agustus 2016 sudah
mengajukan pembahasan ke
Kemendagri
2016
2 Kota Batam  Pemerintah Kota Batam
perlu mengupdate data
materi teknis yang telah
mendapatkan Persub tahun
2011.
 Pemkot Batam menunggu
proses Perda RTRW Prov.
Kepri disahkan terlebih
dahulu.
 SKPD saat ini masih memfasilitasi review
Raperda RTRW Kota Batam.
2016
PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSIKEPULAUAN RIAU
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 33

41. Status RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota
Wilayah JAW
A dan BALI

42. P. Sumatera
PROV. JAWA BARAT : Perda No.22/2010
Total : 27 Belum : 1 Perda : 26 96,3 %
PROV. DKI : Perda No.1/2012
PROV. JAWA TENGAH : Perda No.6/2010
Total : 35 Belum : 0 Perda : 35 100 %
PROV. BANTEN: Perda No.2/2011
Total : 8 Belum : 0 Perda : 8 100 %
PROV. DI.Y: Perda No.2/2010
Total : 5 Belum : 0 Perda : 5 100 %
PROV. JAWA TIMUR: Perda No. 5/2011
Total : 38 Belum : 0 Perda : 38 100 %
PROV. BALI: Perda No.16/2009
Total : 9 Belum : 0 Perda : 9 100 %
Belum Perda 1 Kab/Kota
Sudah Perda 121 Kab/Kota
ST
ATUSMONITORINGRTRWPROVINSI,KABUP
ATEN DAN KOT
A
DIWILAYAHJAW
ADAN BALI

43. RTRW PROVINSI
RTRW KABUPATEN/ KOTA
PROGRESRTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOT
A
DI WILAYAH JAW
ADAN BALI
(Status tanggal 29 Juli 2016)
KETERANGAN
TOTAL
DAERAH
PROSES DI
DAERAH
PEMBAHASAN
BKPRN
SUDAH
MENDAPATKAN
PERSETUJUAN
SUBSTANSI
MENTERI
PERDA
RTRW
PROVINSI 7 0 0 0 7 100 %
KETERANGAN
TOTAL
DAERAH
REVISI
REKOM
GUB
PEMBAHASAN
BKPRN
SUDAH
MENDAPATKAN
PERSETUJUAN
SUBSTANSI
MENTERI
PERDA
RTRW
KABUPATEN 92 1 0 0 0 91 98,91 %
KOTA 30 0 0 0 0 30 100 %
JUMLAH 122 1 0 0 0 121 99,18 %

44. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 30 November 2010 √
1 Kota Banjar No. 9 Tahun 2014 -
2 Kota Cimahi No. 4 Tahun 2013 -
3 Kota Depok No. 1 Tahun 2015 16 Maret 2015 -
4 Kota Tasikmalaya No. 4 Tahun 2012 15 Mei 2012 -
5 Kota Bandung No. 12 Tahun 2011 22 Desember 2011 √
6 Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 16 Desember 2011 √
7 Kota Sukabumi No. 11 Tahun 2011 2 Juli 2011 √
8 Kota Bogor No. 8 Tahun 2011 28 Juni 2011 √
9 Kota Cirebon No. 8 Tahun 2012 8 Juni 2012 -
10 Kab. Sukabumi No. 22 Tahun 2012 27 Juni 2011 √
11 Kab. Garut No. 29 Tahun 2011 27 November 2011 √
12 Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2012 21 Mei 2012 -
13 Kab. Majalengka No. 11 Tahun 2011 26 September 2011 √
14 Kab. Indramayu No. 1 Tahun 2012 8 Januari 2012 -
15 Kab. Subang No. 3 Tahun 2014 16 Juli 2014 -
16 Kab. Purwakarta No. 11 Tahun 2012 12 September 2012 -
1. DAFT
ARPERDARTRW DI PROVINSI JAW
ABARAT
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 37

45. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
17 Kab. Ciamis No.15 Tahun 2012 16 Desember 2012 -
18 Kab. Kuningan No. 26 Tahun 2011 23 Juli 2011 √
19 Kab. Cirebon No. 17 Tahun 2011 16 Oktober 2011 √
20 Kab. Karawang No. 2 Tahun 2013 -
21 Kab. Bekasi No. 12 Tahun 2011 22 Desember 2011 √
22 Kab. Cianjur No. 17 Tahun 2012 3 Oktober 2012 -
23 Kab. Sumedang No. 2 Tahun 2012 24 Februari 2012 -
24 Kab. Bandung Barat No. 12 Tahun 2012 -
25 Kab. Bandung No. 3 Tahun 2008 19 September 2008 √
26 Kab. Bogor No. 19 Tahun 2008 20 November 2008 √
1. DAFT
ARPERDARTRW DI PROVINSI JAW
ABARAT
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 38

46. NO NAMA KABUPATEN
STATUS RTRW
Keterangan
1 2 3 4 5
1 Kab. Pangandaran Daerah Otonomi Baru (DOB)
ST
ATUSRTRW YANG BELUM PERDADI PROVINSIJAW
ABARAT
1 Penyusunan
2 Rekom Gubernur
3 Persub
4 DPRD
5 Evaluasi Gubernur
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 39

47. PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSIJAW
A BARAT
NO KABUPATEN PERMASALAHAN TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
1 Kab. Pangandaran  Daerah Otonomi Baru ,
masih melakukan revisi
sesuai masukan dari BKPRD
Provinsi
 Fasilitasi pertemuan kabupaten dengan
kabupaten induk untuk permasalahan
data
 Fasilitasi pertemuan kabupaten dengan
wilayah berbatasan untuk memperoleh
kesepakatan pola ruang
 Fasilitasi TA pendamping yang dapat
stay di daerah (planologi, GIS, hukum,
dll) mengingat kabupaten DOB sangat
minim SDM
 Fasilitasi pertemuan dengan BIG secara
khusus dalam rangka asistensi peta
 Fasilitasi konsultasi teknis penataan
ruang dalam bentuk klinik percepatan
penyelesaian Raperda RTRW, materi
teknis, dan album peta
Awal 2017
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 40

48. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 21 Juli 2010 √
1 Kota Pekalongan No. 30 Tahun 2011 30 Desember 2011 √
2 Kota Surakarta No. 1 Tahun 2012 26 Maret 2012 -
3 Kota Magelang No. 4 Tahun 2012 30 Januarai 2012 -
4 Kota Salatiga No. 4 Tahun 2011 8 Agustus 2011 √
5 Kota Tegal No. 4 Tahun 2012 30 Jauari 2012 -
6 Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 30 Juni 2011 √
7 Kab. Purworejo No. 27 Tahun 201 29 Desember 2011 √
8 Kab. Temanggung No. 1 Tahun 2012 19 Januari 2010 √
9 Kab. Banjar Negara No. 11 Tahun 2011 5 Agustus 2012 -
10 Kab. Cilacap No. 9 Tahun 2011 1 Desembar 2011 √
11 Kab. Purbalingga No. 5 Tahun 2011 29 September 2011 √
12 Kab. Banyumas No. 10 Tahun 2011 10 Oktober 2011 √
13 Kab. Kebumen No. 23 Tahun 2012 27 juli 2012 -
14 Kab. Wonosobo No. 2 Tahun 2011 6 Agustus 2011 √
15 Kab. Magelang No. 5 Tahun 2011 17 Juli 2011 √
2. DAFT
AR PERDA RTRW DI PROVINSI JAW
ATENGAH
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 41

49. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
16 Kab. Boyolali No. 9 Tahun 2011 9 September 2011 √
17 Kab. Klaten No. 11 Tahun 2011 27 Desember 2011 √
18 Kab. Sukoharjo No. 14 Tahun 2011 15 Oktober 2011 √
19 Kab. Wonogiri No. 9 Tahun 2011 12 september 2011 √
20 Kab. Karanganyar No. 1 Tahun 2013 21 Januarai 2013 -
21 Kab. Sragen No. 11 Tahun 2011 22 September 2011 √
22 Kab. Blora No. 18 Tahun 2011 24 Agustus 2011 √
23 Kab. Rembang No. 14 Tahun 2011 25 Agustus 2011 √
24 Kab. Kudus No. 16 Tahun 2012 12 Desember 2011 √
25 Kab. Jepara No. 2 Tahun 2011 23 juni 2011 √
26 Kab. Semarang No. 6 Tahun 2011 17 Juni 2011 √
27 Kab. Batang No. 7 Tahun 2011 26 Agustus 2011 √
28 Kab. Pekalongan No. 2 Tahun 2011 24 Agustus 2011 √
29 Kab. Pemalang No. 3 Tahun 2011 28 Juni 2011 √
30 Kab. Tegal No. 105 Tahun 2012 6 Juli 2012 -
2. DAFT
AR PERDA RTRW DI PROVINSI JAW
ATENGAH
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 42

50. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
31 Kab. Brebes No. 2 Tahun 2011 23 Februari 2011 √
32 Kab. Kendal No. 20 Tahun 2011 21 Juni 2011 √
33 Kab. Pati No. 5 Tahun 2011 9 Maret 2011 √
34 Kab. Grobogan No. 7 Tahun 2012 1 Mei 2012 -
35 Kab. Demak No. 6 Tahun 2011 19 Juli 2011 √
2. DAFT
AR PERDA RTRW DI PROVINSI JAW
ATENGAH
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 43

51. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi DI. Yogyakarta No. 2 Tahun 2010 4 Maret 2010 √
1 Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2010 6 Mei 2010 √
2 Kab. Sleman No. 12 Tahun 2012 1 Agustus 2012 -
3 Kab. Kulon Progo No. 1 Tahun 2011 20 Februari 2012 -
4 Kab. Gunung Kidul No. 2 Tahun 2011 16 April 2012 -
5 Kab. Bantul No. 4 Tahun 2011 3 Juni 2011 √
3. DAFT
ARPERDARTRW DI PROVINSI DI. YOGYAKART
A
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 44

52. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2012 -
1 Kota Surabaya No. 14 Tahun 2012 -
2 Kota Mojokerto No. 4 Tahun 2012 18 September 2012 -
3 Kota Batu No. 7 Tahun 2011 26 September 2011 √
4 Kota Blitar No. 12 Tahun 2011 4 November 2011 √
5 Kota Kediri No. 1 Tahun 2012 19 Januari 2012 -
6 Kota Madiun No. 6 Tahun 2011 25 Agustus 2011 √
7 Kota Pasuruan No. 1 Tahun 2012 3 April 2012 -
8 Kota Malang No. 4 Tahun 2011 4 Maret 2011 √
9 Kota Probolinggo No. 2 Tahun 2010 22 Maret 2010 √
10 Kab. Trenggalek No. 15 Tahun 2012 19 Oktober 2012 -
11 Kab. Jember No. 5 Tahun 2015 20 April 2015 -
12 Kab. Banyuwangi No. 8 Tahun 2012 12 Oktober 2012 -
13 Kab. Sumenep No. 12 Tahun 2013 18 Juli 2013 -
14 Kab. Ponorogo No. 1 Tahun 2012 12 April 2012 -
15 Kab. Tulung Agung No. 11 Tahun 2012 7 Mei 2012 -
16 Kab. Blitar No. 5 Tahun 2013 26 September 2013 -
4. DAFT
ARPERDARTRW DI PROVINSI JAW
ATIMUR
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 45

53. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
17 Kab. Kediri No. 14 Tahun 2011 √
18 Kab. Lumajang No. 6 Tahun 2009 √
19 Kab. Bondowoso No. 12 Tahun 2011 √
20 Kab. Situbondo No. 9 Tahun 2013 6 Maret 2013 -
21 Kab. Probolinggo No. 3 Tahun 2011 √
22 Kab. Nganjuk No. 2 Tahun 2011 30 April 2011 √
23 Kab. Madiun No. 9 Tahun 2011 2 Desember 2011 √
24 Kab. Magetan No. 15 Tahun 2012 21 November 2012 -
25 Kab. Bojonegoro No. 26 Tahun 2011 √
26 Kab. Tuban No. 9 Tahun 2015 28 Maret 2012 -
27 Kab. Sampang No. 7 Tahun 2012 16 Oktober 2012 -
28 Kab. Pamekasan No. 16 Tahun 2013 10 April 2012 -
29 Kab. Gresik No. 81 Tahun 2011 15 Juli 2011 √
30 Kab. Ngawi No. 10 Tahun 2011 30 Mei 2011 √
31 Kab. Pacitan No. 3 Tahun 2010 12 Februari 2010 √
4. DAFT
ARPERDARTRW DI PROVINSI JAW
ATIMUR
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 46

54. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
32 Kab. Jombang No. 21 Tahun 2010 13 Juli 2010 √
33 Kab. Malang No. 3 Tahun 2010 24 April 2010 √
34 Kab. Pasuruan No. 16 Tahun 2010 14 Juni 2010 √
35 Kab. Sidoarjo No. 9 Tahun 2009 28 Juli 2009 √
36 Kab. Bangkalan No. 10 Tahun 2009 7 Agustus 2009 √
37 Kab. Lamongan No. 15 Tahun 2011 8 November 2011 √
38 Kab. Mojokerto No. 9 Tahun 2012 3 september 2012 -
4. DAFT
ARPERDARTRW DI PROVINSI JAW
ATIMUR
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 47

55. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Banten No. 2 Tahun 2011 24 Mei 2011 √
1 Kota Tangerang Selatan No. 15 Tahun 2011 30 Desember 2011 √
2 Kota Tangerang No. 6 Tahun 2012 13 Juli 2012 -
3 Kota Serang No. 6 Tahun 2011 21 April 2011 √
4 Kota Cilegon No. 3 Tahun 2011 10 Juli 2011 √
5 Kab. Pandeglang No. 3 Tahun 2011 7 Oktober 2011 √
6 Kab. Lebak No. 2 Tahun 2014 5 Maret 2014 -
7 Kab. Serang No. 10 Tahun 2011 4 Agustus 2014 -
8 Kab. Tangerang No. 13 Tahun 2011 12 Oktober 2011 √
5. DAFT
AR PERDARTRW DI PROVINSIBANTEN
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 48

56. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 28 Desember 2009 √
1 Kota Denpasar No. 27 Tahun 2011 30 Desember 2011 √
2 Kab. Bangli No. 11 Tahun 2013 7 Oktober 2013 -
3 Kab. Karang Asem No. 17 Tahun 2012 17 Desember 2012 -
4 Kab. Buleleng No. 9 Tahun 2013 30 Desember 2013 -
5 Kab. Tabanan No. 11 Tahun 2012 27 Desember 2012 -
6 Kab. Badung No. 26 Tahun 2013 28 Desember 2013 -
7 Kab. Gianyar No. 16 Tahun 2012 6 November 2012 -
8 Kab. Jemberana No. 11 Tahun 2012 9 Agustus 2012 -
9 Kab. Klungkung No. 1 Tahun 2013 28 Agustus 2013 -
6. DAFT
AR PERDARTRW DI PROVINSIBALI
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 49

57. Status RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota
Wilayah KALIMANT
AN dan SULAWESI

58. PROV. KALIMANTAN TIMUR : Perda
No1/2016
Total : 10 Belum : 2 Perda : 8 80%
PROV. KALIMANTAN BARAT : Perda No.10/2014
Total : 14 Belum : 2 Perda : 12 85%
PROV. KALIMANTAN UTARA : - Belum Perda
Total : 5 Belum : 0 Perda : 5 100%
PROV. KALIMANTAN TENGAH : Perda No.8/2015
Total : 14 Belum : 8 Perda : 6 43%
PROV. KALIMANTAN SELATAN : Perda
No.9/2015
Total : 13 Belum : 3 Perda : 10 77% PROV. SULAWESI BARAT : Perda No.1/2014
Total : 6 Belum : 2 Perda : 4 67%
PROV. SULAWESI TENGAH : Perda No.8/2013
Total : 13 Belum : 1 Perda : 12 92%
PROV. SULAWESI SELATAN : Perda No.9/2009
Total : 24 Belum : 0 Perda : 24 100%
PROV. SULAWESI TENGGARA : Perda No.2/2014
Total : 17 Belum : 5 Perda : 12 71%
PROV. SULAWESI UTARA: Perda No.1/2014
Total : 15 Belum : 0 Perda : 15 100%
PROV. GORONTALO: Perda No.4/2011
Total : 6 Belum : 0 Perda : 6 100%
Belum Perda 23 Kab/Kota
Sudah Perda 114 Kab/Kota
ST
ATUSMONITORINGRTRWPROVINSI,KABUP
ATEN DAN KOT
A
DIWILAYAHKALIMANT
ANDAN SULAWESI

59. KETERANGAN
TOTAL
DAERAH
PROSES DI
DAERAH
PEMBAHASAN
BKPRN
SUDAH
MENDAPATKAN
PERSETUJUAN
SUBSTANSI
MENTERI
PERDA
RTRW
PROVINSI 11 0 0 1 10 90.9%
KETERANGAN
TOTAL
DAERAH
REVISI
REKOM
GUB
PEMBAHASAN
BKPRN
SUDAH
MENDAPATKAN
PERSETUJUAN
SUBSTANSI
MENTERI
PERDA
RTRW
KABUPATEN 117 5 0 3 15 95 81.20%
KOTA 20 0 0 0 1 19 95%
JUMLAH 137 5 0 3 16 114 83.21%
RTRW PROVINSI
RTRW KABUPATEN/ KOTA
PROGRESRTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOT
A
DI WILAYAH KALIMANT
AN DAN SULAWESI
(Status tanggal 29 Juli 2016)

60. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Kalimantan Barat No. 10 Tahun 2014 31 Desember 2014 -
1 Kota Pontianak No. 2 Tahun 2013 28 Juni 2013 -
2 Kota Singkawang No. 1 Tahun 2014 3 Februari 2014 -
3 Kab. Sambas No. 17 Tahun 2015 29 Desember 2015 -
4 Kab. Pontianak/Mempawah No. 3 Tahun 2014 23 Juli 2014 -
5 Kab. Sanggau No. 10 Tahun 2014 31 Desember 2014 -
6 Kab. Ketapang No. 3 Tahun 2015 14 Agustus 2015 -
7 Kab. Sintang No. 20 Tahun 2015 31 Desember 2015 -
8 Kab. Kapuas Hulu No. 1 Tahun 2014 22 Mei 2014 -
9 Kab. Bengkayang No. 7 Tahun 2014 31 Desember 2014 -
10 Kab. Landak No. 1 Tahun 2015 1 Juni 2015 -
11 Kab. Sekadau No. 1 Tahun 2015 11 Agustus 2015 -
12 Kab. Kayong Utara No. 8 Tahun 2015 18 agustus 2015 -
1. DAFT
ARPERDARTRW DI PROVINSI KALIMANT
AN BARAT
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 53

61. NO NAMA KABUPATEN
STATUS RTRW
Keterangan
1 2 3 4 5
I Provinsi Kalimantan Barat
1 Kab. Kubu Raya
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-
Dr/699 tanggal 21 Desember 2011
2 Kab. Melawi
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-
Dr/137 tanggal 20 Februari 2012
ST
ATUSRTRW YANG BELUM PERDADI PROVINSIKALIMANT
AN BARAT
1 Penyusunan
2 Rekom Gubernur
3 Persub
4 DPRD
5 Evaluasi Gubernur
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua – 54

62. PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSIKALIMANT
AN BARAT
NO KABUPATEN PERMASALAHAN TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
1 Kab. Kubu Raya
 Menunggu SK Evaluasi
Gubernur
 Telah dilakukan pembahasan di Biro
hukum propinsi tanggal 2 Juni 2016
 Memantau progress SK Evaluasi provinsi
Juli 2016
2 Kab. Melawi Juli 2016
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 55

63. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015 3 Agustus 2015 -
1 Kab. Kotawaringin Timur No. 5 Tahun 2015 29 Juni 2015 -
2 Kab. Barito Selatan No. 4 Tahun 2014 9 Juni 2014 -
3 Kab. Sukamara No. 14 Tahun 2012 24 Juli 2012 -
4 Kab. Lamandau No. 9 Tahun 2014 17 Juli 2014 -
5 Kab. Gunung Mas No. 8 Tahun 2014 12 Agustus 2014 -
6 Kab. Barito Timur No. 6 Tahun 2014 22 September 2014 -
2. DAFT
AR PERDA RTRW DI PROVINSI KALIMANT
AN TENGAH
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 56

64. NO
NAMA
KABUPATEN/ KOTA
STATUS RTRW
Keterangan
1 2 3 4 5
Provinsi Kalimantan Tengah
1 Kab. Kotawaringin Barat
Persetujuan Substansi Menteri No.
HK.01.03-Dr/246 Tanggal 18 April 2012
2 Kab. Barito Utara
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03
Dr/211 tanggal 16 Maret 2012
3 Kab. Kapuas
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03
Dr/242 tanggal 12 April 2012
4 Kab. Katingan
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03
Dr/21 tanggal 5 Januari 2012
5 Kab. Seruyan
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-
Dr/260 tanggal 30 April 2012
6 Kab. Pulang Pisau
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01
03-Dr/277 tanggal 16 Mei 2012
7 Kab. Murung Raya
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01
03-Dr/209 tanggal 16 Maret 2012
8 Kota Palangkaraya
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-
Dr/9 tanggal 10 Januari 2013
ST
ATUSRTRW YANG BELUM PERDADI PROVINSIKALIMANT
AN TENGAH
1 Penyusunan
2 Rekom Gubernur
3 Persub
4 DPRD
5 Evaluasi Gubernur
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 57

65. PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSIKALIMANT
AN TENGAH
NO
KABUPATEN/
KOTA
PERMASALAHAN TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
1 Kab. Kotawaringin Barat  Dokumen Raperda sudah dilengkapi
dan diperbaiki sesuai arahan
Provinsi, sudah diserahkan ke
Provinsi, namun surat evaluasi
Gubernur belum terbit
 Saat ini Tim Teknis Evaluasi
Pemerintah Provinsi Kalteng sedang
memeriksa perbaikan yang
dilakukan dan mengecek
kesesuaian pola ruang kehutanan
dengan SK 529/2012
 Mengatur pertemuan dengan
Biro Hukum Setda Provinsi
Kalimantan Tengah dan Tim
Teknis Evaluasi untuk segera
mempercepat pelaksanaan
evaluasi dokumen Raperda
RTRW Kotawaringin Barat
2016
2 Kab. Barito Utara  Pada tanggal 18 April 2016, Bupati
Barito Utara menyurati Ketua DPRD
perihal permohonan percepatan
pembahasan Raperda RTRW
Kabupaten Barito Utara
 DPRD belum mau melakukan
pembahasan karena belum jelas
penyelesaian masalah pemanfaatan
ruang eksisting yang masih masuk
dalam kawasan hutan, sedangkan
konsep outline dinilai tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat
terhadap sertifikasi tanah oleh BPN
 terdapat dispute dengan kawasan
hutan sebesar 22% dari luas
wilayah Kotawaringin Barat
 Mengatur pertemuan dengan
pimpinan DPRD, beserta komisi
yang membidangi
pembangunan untuk
mendorong percepatan
pembentukan Pansus RTRW dan
penjadwalan pembahasan RTRW
Kabupaten Barito Utara
 Harapan DPRD adalah agar
kawasan terbangun yang sudah
eksisting di-enclave menjadi APL
atau Pemerintah Pusat
menyiapkan dana khusus untuk
Pemda untuk melaksanakan
proses perubahan peruntukan
kawasan hutan
2016
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 58

66. PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSIKALIMANT
AN TENGAH
NO
KABUPATEN/
KOTA
PERMASALAHAN TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
3 Kab. Kapuas  Sesuai dengan peraturan di
DPRD Kapuas, bila sudah
dijadwalkan pembahasannya,
maka dalam 10 hari harus
sudah ada keputusan
menyetujui atau menolak,
DPRD belum mau melakukan
pembahasan RTRW
Kabupaten Kapuas karena
khawatir tidak dapat
memperoleh kesepakatan
terkait dengan pola ruang
kawasan hutan yang
mengikuti SK 529/2012 yang
baru berupa penunjukan
kawasan hutan, bukan
pengukuhan.
 terdapat dispute dengan
kawasan hutan sebesar 21%
dari luas wilayah Kapuas
 Mengatur pertemuan dengan
pimpinan DPRD (sebagai pengambil
keputusan), Balegda (sebagai yang
melakukan pembahasan) dan BKPRD
untuk mendorong penjadwalan
pembahasan RTRW Kabupaten
Kapuas
 Surat undangan dikirimkan 2 minggu
sebelum hari-H untuk mengunci
jadwal DPRD
 Harapan DPRD adalah agar kawasan
terbangun yang sudah eksisting di-
enclave menjadi APL atau Pemerintah
Pusat menyiapkan dana khusus untuk
Pemda untuk melaksanakan proses
perubahan peruntukan kawasan
hutan
2016
4 Katingan  Sebelumnya sudah
direncanakan untuk dibahas
di DPRD pada akhir Juni,
namun ditunda karena
terpotong libur lebaran
 terdapat dispute dengan
kawasan hutan sebesar 11%
dari luas wilayah Katingan
 Mengatur pertemuan dengan
pimpinan DPRD dan Balegda untuk
mendorong penjadwalan
pembahasan Raperda RTRW
2016
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 59

67. PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSIKALIMANT
AN TENGAH
NO
KABUPATEN/
KOTA
PERMASALAHAN TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
5 Kab. Seruyan  Perbaikan peta dan
updating data, banyak
data yang salah
 Memantau dan mendampingi proses
perbaikan dokumen RTRW
2016
6 Kab. Pulang Pisau  Sebelumnya peta pola
ruang sepenuhya
mengikuti SK 529/2012,
namun DPRD
menginginkan pola ruang
tidak sepenuhnya
mengikuti SK 529/2012,
yang eksisting sudah
terbangun langsung
dikeluarkan dari kawasan
hutan
 Pengajuan peta pola ruang tetap
mengikuti SK 529/2012 namun dengan
penambahan outline
 Mengatur pertemuan dengan
pimpinan DPRD dan Balegda untuk
mendorong percepatan penetapan
Perda RTRW
2016
7 Kab. Murung Raya  Peta terhadap kawasan
Pola Ruangnya yang masih
banyak selisih polygon
kosong belum diperbaiki
dan belum diserahkan
oleh Tim Teknis Kab.
Murung Raya
sebagaimana arahan
Provinsi.
 Provinsi membantu perbaikan peta
Kabupaten Murung Raya
2016
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 60

68. PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSIKALIMANT
AN TENGAH
NO
KABUPATEN/
KOTA
PERMASALAHAN TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
8 Kota Palangkaraya • Pemerintah Kota belum
melengkapi berkas
permohonan evaluasi
Gubernur berupa Peta
Naskah Akademik,
Risalah sidang di DPRD,
BA Kesepakatan
Walikota dan DPRD,
Surat Persub, BA
Konsultasi Publik dan BA
Berbatasan
• pola ruangnya belum
menyesuaikan dengan
SK 529/2012, namun
Pemerintah Kota
Palangkaraya belum
memperbaiki karena
tidak sepakat (sebagian
besar wilayah kota
(87%) jadi kawasan
hutan)
• Pemerintah Kota ingin
menunggu revisi perda
RTRW Provinsi
 Mengatur pertemuan dengan
Pemerintah Kota Palangkaraya serta
DPRD Kota Palangkaraya untuk
mendorong percepatan
penyelesaian Perda RTRW Kota
2016
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 61

69. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Kalimantan Selatan No. 9 Tahun 2015 25 September 2015 -
1 Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2014 2 Desember 2014 -
2 Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2013 14 April 2013 -
3 Kab. Kota Baru No. 11 Tahun 2012 6 Juni 2012 -
4 Kab. Tabalong No. 19 Tahun 2014 19 November 2014 -
5 Kab. Banjar No. 3 Tahun 2013 21 Juni 2013 -
6 Kab. Barito Kuala No. 6 Tahun 2012 28 September 2012 -
7 Kab. Tapin No. 10 Tahun 2014 30 November 2014 -
8 Kab. Hulu Sungai Selatan No. 3 Tahun 2014 15 Januari 2014 -
9 Kab. Hulu Sungai Utara No. 12 Tahun 2012 27 Desember 2012 -
10 Kab. Balangan No. 24 Tahun 2013 31 Desember 2013 -
3. DAFT
ARPERDARTRW DI PROVINSI KALIMANT
ANSELAT
AN
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 62

70. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN
STATUS RTRW
Keterangan
1 2 3 4 5
1 Kab. Hulu Sungai Tengah
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-
Dr/114 tanggal 31 Januari 2012
2 Kab. Tanah Bumbu
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01.03-
Dr/214 tanggal 19 Maret 2012
3 Kab. Tanah Laut
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-
Dr/258 tanggal 30 April 2012
ST
ATUSRTRW YANG BELUM PERDADI PROVINSIKALIMANT
AN SELAT
AN
1 Penyusunan
2 Rekom Gubernur
3 Persub
4 DPRD
5 Evaluasi Gubernur
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 63

71. PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSIKALIMANT
AN SELAT
AN
NO KABUPATEN PERMASALAHAN TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
1 Kab. Hulu Sungai
Tengah
 Belum medapatkan
Berita Acara Berbatasan
 Mendorong Pemerintah Provinsi
untuk membantu fasilitasi
pertemuan dengan Kabupaten
berbatasan untuk mendapatkan
berita acara
2016
2 Kab. Tanah Bumbu  Menunggu hasil evaluasi
dari Provinsi. Perbaikan
terakhir terkait kawasan
hutan dan naskah
ranperda
 Mendorong Provinsi untuk segera
mengeluarkan hasil evaluasi
2016
3 Kab. Tanah Laut  Evaluasi dari Provinsi
sudah ada, diminta
melakukan beberapa
beberapa perbaikan
untuk kemudian
langsung dapat diproses
administrasi penomeran
raperda.
 Perbaikan sudah
diselesaikan dan sedang
memproses administrasi
penomeran raperda
melalui bagian hukum
Setda Kabupaten
 Menunggu proses pemberian nomer
dari Provinsi
2016
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 64

72. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2016 15 Februari 2016 -
1 Kota Balikpapan No. 12 Tahun 2012 2 November 2012 -
2 Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 11 Maret 2014 -
3 Kota Bontang No. 11 Tahun 2012 8 Oktober 2012 -
4 Kab. Paser No. 9 Tahun 2015 29 Oktober 2015 -
5 Kab. Kutai Kertanegara No. 9 Tahun 2013 30 Mei 2013 -
6 Kab. Kutai Barat No. 32 Tahun 2013 31 Desember 2013 -
7 Kab. Penajam Paser Utara No. 3 Tahun 2014 1 Juli 2014
-
8 Kab. Kutai Timur No. 1 Tahun 2016 29 Januari 2016 -
4. DAFT
ARPERDARTRW DI PROVINSI KALIMANT
AN TIMUR
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua – 65

73. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN
STATUS RTRW
Keterangan
1 2 3 4 5
1 Kab. Berau
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-
Dr/314 tanggal 19 Juni 2012
2 Kab. Mahakam Ulu*
Sudah pembahasan BKPRN dan sedang
perbaikan di daerah
ST
ATUSRTRW YANG BELUM PERDADI PROVINSIKALIMANT
AN TIMUR
1 Penyusunan
2 Rekom Gubernur
3 Persub
4 DPRD
5 Evaluasi Gubernur
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 66

74. NO PROVINSI/ KABUPATEN PERMASALAHAN TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
1 Kab. Berau  Menunggu pembahasan
di DPRD. Kurangnya
pemahaman DPRD
terkait pentingnya RTRW
menyebabkan
pembahasan jadi
memakan waktu lebih
lama
 Pembahasan di DPRD akhir Juli 2016
 Saat ini sedang difasilitasi oleh
Provinsi untuk paduserasi dengan
RTRW Provinsi yang baru diperdakan
2016
2 Kab. Mahakam Ulu
 Berita Acara berbatasan
baru ada dengan Kab.
Kutai Barat. Sisanya
(Kab. Malinau,
Kab.Kukar, Kab.Murung
Raya, dan Kab.Kapuas
Hulu) belum
 Pendampingan teknis pemetaan dan
penyediaan TA peta (jika diperlukan)
dari APBN Dekonsentrasi
 Kerjasama percepatan penyelesaian
peta dengan BIG
 Mendorong Pemerintah Provinsi
Kaltim untuk membantu
penyelesaian BA berbatasan
2016
PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSIKALIMANT
AN TIMUR
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 67

75. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
1 Kota Tarakan No. 4 Tahun 2012 21 Mei 2012 -
2 Kab. Malinau No. 11 Tahun 2012 5 November 2012 -
3 Kab. Bulungan No. 4 Tahun 2013 14 April 2013 -
4 Kab. Nunukan No. 19 Tahun 2013 11 Desember 2013 -
5 Kab. Tana Tidung No. 16 Tahun 2012 2 Oktober 2012 -
5. DAFT
AR PERDARTRW DI PROVINSIKALIMANT
AN UT
ARA
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 68

76. NO NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
STATUS RTRW
Keterangan
1 2 3 4 5
Provinsi Kalimantan Utara
Persetujuan Substansi Menteri No.
1331/024/111/2016 tanggal 28 Maret 2016
ST
ATUSRTRW YANG BELUM PERDADI PROVINSIKALIMANT
AN UT
ARA
1 Penyusunan
2 Rekom Gubernur
3 Persub
4 DPRD
5 Evaluasi Gubernur
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 69

77. PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSIKALIMANT
AN UT
ARA
NO PROVINSI PERMASALAHAN TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
1 Provinsi Kalimantan
Utara
 SKPD telah melakukan
konsultasi ke BIG pada
hari Selasa tanggal 2
Agustus 2016 dan sudah
melakukan perbaikan,
dijadwalkan pada hari
Kamis tanggal 4 Agustus
2016 akan kembali ke
BIG untuk mendapatkan
rekomendasi BIG.
 Selasa 2 Agustus telah
dilaksanakan rapat
paripurna dengan DPRD
untuk membahas RPJMD
Prov.
 Minggu ini menunggu
jadwal pembahasan
dengan DPRD.
 Penjadwalan pembahasan DPRD dan
evaluasi di Kemendagri
 Konsultasi dengan BIG dijadwalkan
pada minggu pertama Agustus
Agustus 2016
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 70

78. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2014 17 Maret 2014 -
1 Kota Manado No. 1 Tahun 2014 20 Agustus 2014 -
2 Kota Bitung No. 4 Tahun 2012 24 April 2012 -
3 Kota Kotamobagu No. 8 Tahun 2014 3 Desember 2014 -
4 Kota Tomohon No. 6 Tahun 2013 21 Oktober 2013 -
5 Kab. Kep. Sitaro No. 3 Tahun 2014 25 Agustus 2014 -
6 Kab. Minahasa Tenggara No. 3 Tahun 2013 3 Desember 2013 -
7 Kab. Minahasa Utara No. 1 Tahun 2013 10 Juli 2013 -
8 Kab. Bolaang Mangondow No. 2 Tahun 2014 9 Mei 2014 -
9 Kab. Minahasa No. 1 Tahun 2014 17 Juni 2014 -
10 Kab. Kepulauan Sangihe No. 1 Tahun 2014 23 Mei 2014 -
11 Kab. Kepulauan Talaud No. 1 Tahun 2014 2 April 2014 -
12 Kab. Minahasa Selatan No. 3 Tahun 2014 14 Agustus 2014 -
13 Kab. Bolaang Mangondow Utara No. 3 Tahun 2013 2 Desember 2013 -
14 Kab. Bolaang Mangondow Timur No. 10 Tahun 2013 17 Desember 2013 -
15 Kab. Bolaang Mangondow Selatan No. 7 Tahun 2013 16 Desember 2013 -
6. DAFT
AR PERDARTRW DI PROVINSISULAWESI UT
ARA
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 71

79. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 2013 31 Desember 2013 -
1 Kota Palu No. 16 Tahun 2011 5 Desember 2011 √
2 Kab. Banggai No. 10 Tahun 2012 27 Desember 2012 -
3 Kab. Poso No. 8 Tahun 2012 29 Agustus 2012 -
4 Kab. Donggala No. 1 Tahun 2012 19 Maret 2012 -
5 Kab. Toli-toil No. 16 Tahun 2012 10 November 2012 -
6 Kab. Buol No. 4 Tahun 2012 29 Juli 2012 -
7 Kab. Morowali No. 2 Tahun 2012 12 September 2012 -
8 Kab. Banggai Kepulauan No. 1 Tahun 2016 14 Januari 2016 -
9 Kab. Tojo Una Una No. 8 Tahun 2012 1 Agustus 2012 -
10 Kab. Sigi No. 21 Tahun 2011 26 Oktober 2011 √
11 Kab. Parigi Moutong No. 2 Tahun 2011 19 April 2011 √
12 Kab. Banggai Laut No. 9 Tahun 2015 22 Desember 2015 -
7. DAFT
AR PERDARTRW DI PROVINSISULAWESI TENGAH
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 72

80. NO NAMA KABUPATEN
STATUS RTRW
Keterangan
1 2 3 4 5
1 Kab. Morowali Utara
Persetujuan Substansi Menteri No.
2485/41/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015
ST
ATUSRTRW YANG BELUM PERDADI PROVINSISULAWESI TENGAH
1 Penyusunan
2 Rekom Gubernur
3 Persub
4 DPRD
5 Evaluasi Gubernur
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 73

81. NO KABUPATEN PERMASALAHAN TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
1 Kab. Morowali Utara  Sudah mendapat SK Evaluasi gubernur
tanggal 30 Juni 2016
 Proses penetapan perda
2016
PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSISULAWESITENGAH
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 74

82. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009 26 November 2009 √
1 Kota Makassar No. 4 Tahun 2015 9 November 2015 -
2 Kota Palopo No. 9 Tahun 2012 27 November 2012 -
3 Kota Pare-pare No. 10 Tahun 2011 12 September 2011 √
4 Kab. Enrekang No. 14 Tahun 2011 22 Desember 2011 √
5 Kab. Soppeng No. 8 Tahun 2012 19 November 2012 -
6 Kab. Tana Toraja No. 12 Tahun 2011 30 Desember 2011 √
7 Kab. Toraja Utara No. 3 Tahun 2012 3 September 2012 -
8 Kab. Wajo No. 12 Tahun 2012 25 Juni 2012 -
9 Kab. Kepulauan Selayar No. 5 Tahun 2012 22 Desember 2012 -
10 Kab. Janeponto No. 1 Tahun 2012 30 Januari 2012 -
11 Kab. Sinjai No. 28 Tahun 2012 12 Desember 2012 -
12 Kab. Bone No. 2 Tahun 2013 14 Maret 2013 -
13 Kab. Pangkajene Kepulauan No. 8 Tahun 2012 16 Agustus 2012 -
14 Kab. Barru No. 4 Tahun 2012 29 Mei 2012 -
15 Kab. Sidenreng Rapang No. 5 Tahun 2012 2 17 Juli 2012 -
8. DAFT
AR PERDARTRW DI PROVINSISULAWESI SELAT
AN
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 75

83. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
16 Kab. Pinrang No. 14 Tahun 2012 30 November 2012 -
17 Kab. Bulukumba No. 21 Tahun 2012 20 Desember 2012 -
18 Kab. Bantaeng No. 2 Tahun 2012 7 Juni 2012 -
19 Kab. Luwu Utara No. 2 Tahun 2011 20 Juni 2011 √
20 Kab. Luwu No. 6 Tahun 2011 5 Juli 2011 √
21 Kab. Luwu Timur No. 7 Tahun 2011 25 April 2011 √
22 Kab. Gowa No. 15 Tahun 2012 7 Juli 2012 -
23 Kab. Maros No. 4 Tahun 2012 12 Juli 2012 -
24 Kab. Takalar No. 6 Tahun 2012 29 Februari 2012 -
8. DAFT
AR PERDARTRW DI PROVINSISULAWESI SELAT
AN
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua – 76

84. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2014 19 Maret 2014 -
1 Kota Kendari No. 1 Tahun 2012 29 Februari 2012 -
2 Kota Bau-Bau No. 1 Tahun 2012 7 Juni 2012 -
3 Kab. Buton Utara No. 51 Tahun 2012 5 Oktober 2012 -
4 Kab. Kolaka No. 16 Tahun 2012 28 Desember 2012 -
5 Kab. Konawe No. 9 Tahun 2014 18 Juli 2014 -
6 Kab. Muna No. 2 Tahun 2014 3 Februari 2014 -
7 Kab. Buton No. 1 Tahun 2014 24 Januari 2014 -
8 Kab. Konawe Selatan No. 19 Tahun 2013 2 Mei 2013 -
9 Kab. Bombana No. 20 Tahun 2013 30 Desember 2013 -
10 Kab. Wakatobi No. 12 Tahun 2012 5 November 2012 -
11 Kab. Kolaka Utara No. 6 Tahun 2012 2 Desember 2012 -
12 Kab. Konawe Utara No. 20 Tahun 2012 28 Agustus 2012 -
9. DAFT
AR PERDARTRW DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua – 77

85. NO NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
STATUS RTRW
Keterangan
1 2 3 4 5
1 Kab. Kolaka Timur Daerah Otonomi Baru (DOB)
2 Kab. Konawe Kepulauan Daerah Otonomi Baru (DOB)
3 Kab. Buton Tengah Daerah Otonomi Baru (DOB)
4 Kab. Buton Selatan Daerah Otonomi Baru (DOB)
5 Kab. Muna Barat Daerah Otonomi Baru (DOB)
ST
ATUSRTRW YANG BELUM PERDADI PROVINSISULAWESI TENGGARA
1 Penyusunan
2 Rekom Gubernur
3 Persub
4 DPRD
5 Evaluasi Gubernur
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 78

86. NO
KABUPATEN PERMASALAHAN TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
1 Kab. Kolaka Timur  Belum dijadwalkan di
BKPRD Provinsi karena
dokumen administrasi
belum lengkap (berkas
konsultasi publik dan
kesepakatan
pemanfaatan ruang
dengan daerah yang
berbatasan)
 Isi matek belum
sempurna
 Pendampingan teknis dan
penyediaan TA planologi atau peta
(jika diperlukan) dari APBN
Dekonsentrasi
 Kerjasama percepatan penyelesaian
peta dengan BIG
 Fasilitasi konsultasi teknis dan
persetujuan substansi RTRW
 Penjadwalan pembahasan dengan
BKPRD Provinsi
 Penganggaran dalam APBD
perubahan TA 2016 untuk
penyempurnaan matek
2016
2 Kab. Konawe Kepulauan
 Penyesuaian dengan
rencana struktur ruang
provinsi
 Sudah di bahas dengan BKPRD
provinsi untuk proses rekomgub.
 Perbaikan dokumen sesuai dengan
hasil rapat dengan BKPRD Provinsi
2016
3 Kab. Buton Tengah  Peta belum mendapat
rekomendasi BIG
 Peta RBI skala 1:50.000
belum tersedia di BIG
 citra belum disediakan
oleh tim penyusun
 Tim Penyusun segera menyediakan
citra yang sesuai untuk kebutuhan
penyusunan RTRW Kabupaten
 Tim Penyusun segera melakukan
asistensi peta di BIG
2016
PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSISULAWESITENGGARA
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 79

87. NO KABUPATEN PERMASALAHAN TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
4 Kab. Buton Selatan  Dokumen teknis sudah
di provinsi, tetapi belum
dijadwalkan untuk
pembahasan di BKPRD
karena persyaratan
administrasi belum
lengkap (kurang berkas
konsultasi publik, rakor
BKPRD dan kesepakatan
wilayah berbatasan).
 Melengkapi persyaratan dokumen
untuk proses rekomgub.
2016
5 Kab. Muna Barat  Peta belum mendapat
rekomendasi BIG
 Finalisasi dokumen RTRW Kabupaten
Muna Barat.
 Kerjasama percepatan penyelesaian
peta dengan BIG
 Fasilitasi konsultasi teknis dan
persetujuan substansi RTRW
 Memperbaiki peta dan melengkapi
data (jaringan jalan, jaringan
tramsmisi listrik, dan data
pertambangan)
2016
PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSISULAWESITENGGARA
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 80

88. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2011 29 Desember 2011 √
1 Kota Gorontalo No. 40 Tahun 2011 5 Desember 2011 √
2 Kab. Gorontalo No. 4 Tahun 2013 19 Mei 2012 -
3 Kab. Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2013 9 Desember 2013 -
4 Kab. Boalemo No. 03 Tahun 2012 11 September 2012 -
5 Kab. Bone Bolango No. 08 Tahun 2012 27 September 2012 -
6 Kab. Pahuwato No. 08 Tahun 2012 28 Desember 2012 -
10. DAFT
AR PERDARTRW DI PROVINSIGORONT
ALO
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 81

89. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Sulawesi Barat No. 1 Tahun 2014 7 Februari 2014 -
1 Kab. Mamuju Utara No. 1 Tahun 2014 20 Januari 2014 -
2 Kab. Mamasa No. 1 Tahun 2015 10 Juni 2015 -
3 Kab. Polewali Mandar No. 2 Tahun 2013 19 April 2013 -
4 Kab. Majene No. 12 Tahun 2012 28 September 2012 -
11. DAFT
ARPERDARTRW DI PROVINSI SULAWESI BARAT
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 82

90. NO NAMA KABUPATEN
STATUS RTRW
Keterangan
1 2 3 4 5
1 Kab. Mamuju
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01.03-
Dr/690 tanggal 20 Desember 2011
2 Kab. Mamuju Tengah
Daerah Otonomi Baru (DOB)
Pembahasan BKPRN tanggal 11 Agustus
2015
ST
ATUSRTRW YANG BELUM PERDADI PROVINSISULAWESI BARAT
1 Penyusunan
2 Rekom Gubernur
3 Persub
4 DPRD
5 Evaluasi Gubernur
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua – 83

91. NO KABUPATEN PERMASALAHAN TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
1 Kab. Mamuju  Dokumen KLHS belum
dipisahkan dengan
Mamuju Tengah
 Perbaikan peta masih
berlangsung dan
menunggu penjadwalan
asistensi peta di BIG
 Memperbaiki dokumen KLHS
 Memantau asistensi peta di BIG
2016
2 Kab. Mamuju Tengah  Masih dalam proses
asistensi peta di BIG
 Terdapat beberapa
masukan dari BKPRN dan
CH yang belum
diakomodir
 Kerjasama percepatan penyelesaian
peta dengan BIG
 Pendampingan teknis dan
penyediaan TA planologi atau peta
(jika diperlukan) dari APBN
Dekonsentrasi
2016
PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSISULAWESIBARAT
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 84

92. Status RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota
Wilayah NUSA TENGGARA, MALUKU dan PAPUA

93. P. Sumatera
PROV. NTB : Perda No.3/2010
Total : 10 Belum : 0 Perda : 10 100 %
PROV. NTT : Perda No.1/2011
Total : 22 Belum : 1 Perda : 21 95,45 %
ST
ATUSMONITORINGRTRWPROVINSI,KABUP
ATEN DAN KOT
A
DIWILAYAHNUSATENGGARA

94. KETERANGAN
TOTAL
DAERAH
PROSES DI
DAERAH
PEMBAHASAN
BKPRN
SUDAH
MENDAPATKAN
PERSETUJUAN
SUBSTANSI
MENTERI
PERDA
RTRW
PROVINSI 6 0 0 0 6 100 %
KETERANGAN
TOTAL
DAERAH
REVISI
REKOM
GUB
PEMBAHASAN
BKPRN
SUDAH
MENDAPATKAN
PERSETUJUAN
SUBSTANSI
MENTERI
PERDA
RTRW
KABUPATEN 86 0 0 1 4 81 94.18%
KOTA 9 0 0 0 0 9 100 %
JUMLAH 95 0 0 1 4 90 94.73 %
RTRW PROVINSI
RTRW KABUPATEN/ KOTA
PROGRESRTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOT
A
DI WILAYAH NUSATENGGARA,MALUKUDAN PAPUA
(Status tanggal 29 Juli 2016)

95. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 3 Tahun 2010 20 Maret 2010 √
1 Kota Bima No. 4 Tahun 2012 11 Mei 2012 -
2 Kota Mataram No. 12 Tahun 2011 10 November 2011 √
3 Kab. Bima No. 9 Tahun 2011 31 Desember 2011 √
4 Kab. Lombok Utara No. 9 Tahun 2011 √
5 Kab. Lombok Barat No. 11 Tahun 2012 4 Juni 2012 -
6 Kab. Lombok Tengah No. 7 Tahun 2011 31 Desember 2011 √
7 Kab. Lombok Timur No. 2 Tahun 2012 1 Maret 2012 -
8 Kab. Sumbawa No. 10 Tahun 2012 5 Desember 2012 -
9 Kab. Dompu No. 48 Tahun 2011 √
10 Kab. Sumbawa Barat No. 2 Tahun 2012 16 April 2012 -
1. DAFT
ARPERDARTRW DI PROVINSI NUSATENGGARABARAT
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 88

96. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 1 Tahun 2011 15 April 2011 √
1 Kota Kupang No. 11 Tahun 2011 4 Agustus 2011 √
2 Kab. Ende No. 11 Tahun 2011 9 Desember 2011 √
3 Kab. Sumba Tengah No. 1 Tahun 2011 √
4 Kab. Manggarai Timur No. 6 Tahun 2012 28 April 2012 -
5 Kab. Nagekeo No. 1 Tahun 2011 √
6 Kab. Sabu Raijua No. 3 Tahun 2011 √
7 Kab. Kupang No. 1 Tahun 2015 -
8 Kab. Timor Tengah Selatan No. 10 Tahun 2012 12 Desember 2012 -
9 Kab. Rote Ndao No. 6 Tahun 2013 19 September 2013 -
10 Kab. Alor No. 2 Tahun 2013 6 Mei 2013 -
11 Kab. Sikka No. 2 Tahun 2012 19 September 2012 -
12 Kab. Ngada No. 3 Tahun 2012 15 Juni 2012 -
13 Kab. Manggarai No. 6 Tahun 2012 30 April 2012 -
14 Kab. Lembata No. 14 Tahun 2011 √
2. DAFT
AR PERDA RTRW DI PROVINSI NUSA TENGGARATIMUR
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 89

97. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
15 Kab. Sumba Barat No. 1 Tahun 2012 21 Februari 2012 -
16 Kab. Belu No. 6 Tahun 2011 2 Agustus 2011 √
17 Kab. Sumba Timur No. 12 Tahun 2010 27 Oktober 2010 √
18 Kab. Sumba Barat Daya No. 15 Tahun 2009 √
19 Kab. Timor Tengah Utara No. 19 Tahun 2008 30 Januari 2009 √
20 Kab. Flores Timur No. 13 Tahun 2008 √
21 Kab. Manggarai Barat No. 9 Tahun 2012 7 Juli 2012 -
2. DAFT
AR PERDA RTRW DI PROVINSI NUSA TENGGARATIMUR
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 90

98. NO NAMA KABUPATEN
STATUS RTRW
Keterangan
1 2 3 4 5
1 Kab. Malaka
• Proses Revisi Pasca Pembahasan Dari
BKPRN 28 Januari 2016
• Menunggu Proses Persub
ST
ATUSRTRW YANG BELUM PERDADI PROVINSINUSATENGGARA TIMUR
1 Penyusunan
2 Rekom Gubernur
3 Persub
4 DPRD
5 Evaluasi Gubernur
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 91

99. PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSINUSA TENGGARA TIMUR
NO KABUPATEN PERMASALAHAN TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
1 Kab. Malaka  Selesai pembahasan di Biro
Hukum ATR/BPN
 Tidak ada permasalahan
Juli 2016
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 92

100. P. Sumatera
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - iv
PROV. MALUKU UTARA : Perda No. 2/2013
Total : 10 Belum : 1 Perda : 9 90 %
PROV. MALUKU : Perda No. 16/2013
Total : 11 Belum : 0 Perda : 11 100
%
ST
ATUSMONITORINGRTRWPROVINSI,KABUP
ATEN DAN KOT
A
DIWILAYAHMALUKU

101. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Maluku No. 16 Tahun 2013 15 Juli 2013 -
1 Kota Tual No. 3 Tahun 2013 14 September 2013 -
2 Kota Ambon No. 24 Tahun 2012 23 Juli 2012 -
3 Kab. Maluku Tengah Barat No. 14 Tahun 2012 20 September 2012 -
4 Kab. Buru No. 19 Tahun 2012 25 Juni 2012 -
5 Kab. Buru Selatan No. 2 Tahun 2012 12 Maret 2012 -
6 Kab. Kepulauan Aru No. 3 Tahun 2012 11 April 2012 -
7 Kab. Maluku Barat Daya No. 1 Tahun 2013 7 Februari 2013 -
8 Kab. Maluku Tengah No. 30 Tahun 2011 23 Desember 2011 √
9 Kab. Maluku Tenggara No. 12 Tahun 2012 26 September 2012 -
10 Kab. Seram Bagian Barat No. 3 Tahun 2014 13 Januari 2014 -
11 Kab. Seram Bagian Timur No. 9 Tahun 2012 16 Juli 2012 -
3. DAFT
ARPERDARTRW DI PROVINSI MALUKU
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 94

102. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Maluku Utara No. 2 Tahun 2013 19 Juli 2013 -
1 Kota Ternate No. 2 Tahun 2012 7 September 2012 -
2 Kota Tidore Kepulauan No. 25 Tahun 2013 28 Oktober 2013 -
3 Kab. Halmahera Barat No. 38 Tahun 2012 -
4 Kab. Halmahera Selatan No. 20 Tahun 2012 10 Desember 2012 -
5 Kab. Halmahera Tengah No. 1 Tahun 2012 -
6 Kab. Halmahera Timur No. 6 Tahun 2012 27 Desember 2012 -
7 Kab. Halmahera Utara No. 9 Tahun 2012 4 Desember 2012 -
8 Kab. Kepulauan Sula No. 3 Tahun 2011 √
9 Kab. Pulau Morotai No. 3 Tahun 2012 22 Oktober 2012 -
4. DAFT
ARPERDARTRW DI PROVINSI MALUKUUT
ARA
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 95

103. NO NAMA KABUPATEN
STATUS RTRW
Keterangan
1 2 3 4 5
1 Kab. Pulau Taliabu
Persetujuan Substansi Menteri No.
3134/024/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015
ST
ATUSRTRW YANG BELUM PERDADI PROVINSIMALUKUUT
ARA
1 Penyusunan
2 Rekom Gubernur
3 Persub
4 DPRD
5 Evaluasi Gubernur
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 96

104. PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSIMALUKUUT
ARA
NO KABUPATEN PERMASALAHAN TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
1 Kab. Pulau Taliabu  Menunggu jadual sidang
selanjutnya di DPRD
 Terdapat dispute luas wilyah
pertambangan
 Menghitung ulang luasan wilayah
pertambangan
Juni 2016
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua – 97

105. PROV. PAPUA : Perda No. 23/2013
Total : 29 Belum : 1 Perda : 28 96,55 %
PROV. PAPUA BARAT : Perda No. 4/2013
Total : 13 Belum : 2 Perda : 11 84,62 %
ST
ATUSMONITORINGRTRWPROVINSI,KABUP
ATEN DAN KOT
A
DIWILAYAHPAPUA

106. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Papua No. 23 Tahun 2013 30 Desember 2013 -
1 Kota Jayapura No. 1 Tahun 2014 3 Maret 2014 -
2 Kab. Biak Numfor No. 68 Tahun 2011 √
3 Kab. Boven Digoel No. 3 Tahun 2012 27 Agustus 2012 -
4 Kab. Jayawijaya No. 274 Tahun 2013 9 Desember 2013 -
5 Kab. Lanny Jaya No. 53 Tahun 2012 21 Agustus 2012 -
6 Kab. Mappi No. 2 Tahun 2012 9 Agustus 2012 -
7 Kab. Merauke No. 11 Tahun 2011 1 Agustus 2011 √
8 Kab. Waropen No. 1 Tahun 2012 28 Februari 2012 -
9 Kab. Yapen No. 6 Tahun 2012 21 Desember 2012 -
10 Kab. Sarmi No. 2 Tahun 2014 -
11 Kab. Mimika No. 15 Tahun 2011 30 Desember 2011 √
12 Kab. Tolikara No. 11 Tahun 2014 31 Desember 2014 -
13 Kab. Supioro No. 8 Tahun 2012 20 Desember 2012 -
14 Kab. Asmat No. 6 Tahun 2012 7 Agustus 2012 -
15 Kab. Mamberamo Raya No. 16 Tahun 2014 -
5. DAFT
AR PERDARTRW DI PROVINSIPAPUA
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 99

107. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
16 Kab. Keerom No. 127 Tahun 2013 26 Juni 2013 -
17 Kab. Puncak No. 8 Tahun 2013 28 Oktober 2013 -
18 Kab. Puncak Jaya No. 4 Tahun 2012 17 Februari 2014 -
19 Kab. Paniai No. 2 Tahun 2014 -
20 Kab. Pegunungan Bintang No. 5 Tahun 2012 7 Desember 2012 -
21 Kab. Yalimo No. 48 Tahun 2012 21 Desember 2012 -
22 Kab. Nduga No. 4 Tahun 2014 -
23 Kab. Dogiyai No. 6 Tahun 2014 30 Januari 2014 -
24 Kab. Deiyai No. 9 Tahun 2013 -
25 Kab. Yahukimo No. 2 Tahun 2011 √
26 Kab. Nabire No. 13 Tahun 2009 √
27 Kab. Jayapura No. 21 Tahun 2009 √
28 Kab. Intan Jaya No. 4 Tahun 2015 -
5. DAFT
AR PERDARTRW DI PROVINSIPAPUA
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 100

108. NO NAMA KABUPATEN
STATUS RTRW
Keterangan
1 2 3 4 5
1 Kab. Mamberamo Tengah
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01
03-Dr/23 tanggal 5 Januari 2012
ST
ATUSRTRW YANG BELUM PERDADI PROVINSIPAPUA
1 Penyusunan
2 Rekom Gubernur
3 Persub
4 DPRD
5 Evaluasi Gubernur
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 101

109. PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSIPAPUA
NO KABUPATEN PERMASALAHAN TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
1 Kab. Mamberamo
Tengah
 DPRD belum juga
mengagendakan
pembahasan Raperda
dengan alasan Pilkada
serentak
 DPRD Pemerintah Daerah
tidak fokus dan tidak
memprioritaskan
penyelesaian RTRW
 Kurangnya SDM
 Mengirimkan surat peringatan dari
Dirjen an Menteri ATR/BPN kepada
Bupati dengan tembusan Gubernur
Papua.
 Mengirimkan surat “teguran”,
mengundang dan memfasilitasi DPRD
ke Jakarta.
 Melakukan pendampingan intensif
untuk mengawal proses sampai dengan
menjadi Perda.
2016
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 102

110. NO
NAMA
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH
MEMASUKI WAKTU
PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Papua Barat No. 2 Tahun 2013 -
1 Kota Sorong No. 5 Tahun 2014 -
2 Kab. Fak-fak No. 8 Tahun 2012 -
3 Kab. Kaimana No. 4 Tahun 2014 19 Desember 2014 -
4 Kab. Manokwari No. 19 Tahun 2013 2 Mei 2013 -
5 Kab. Sorong No. 3 Tahun 2012 -
6 Kab. Teluk Wondama No. 11 Tahun 2012 18 Desember 2012 -
7 Kab. Teluk Bintuni No. 4 Tahun 2012 6 Desember 2012 -
8 Kab. Tambrauw No. 10 Tahun 2012 8 Agustus 2012 -
9 Kab. Maybrat No. 2 Tahun 2012 6 Desember 2012 -
10 Kab. Sorong Selatan No. 1 Tahun 2013 3 Maret 2013 -
11 Kab. Raja Ampat No. 3 Tahun 2012 22 Oktober 2012 -
6. DAFT
AR PERDARTRW DI PROVINSIPAPUABARAT
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 103

111. NO NAMA KABUPATEN
STATUS RTRW
Keterangan
1 2 3 4 5
1 Kab. Pegunungan Arfak
Persetujuan Substansi Menteri No.
2486/41/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015
2 Kab. Manokwari Selatan
Persetujuan Substansi Menteri No.
2521/41/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015
ST
ATUSRTRW YANG BELUM PERDADI PROVINSIPAPUABARAT
1 Penyusunan
2 Rekom Gubernur
3 Persub
4 DPRD
5 Evaluasi Gubernur
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 104

112. PERMASALAHANDAN TINDAKLANJUTPENYELESAIAN
PERDA RTRW DI PROVINSIPAPUA BARAT
NO KABUPATEN PERMASALAHAN TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN
PERDA
1 Kab. Pegunungan Arfak  Menunggu pembahasan di
dewan
 Mendorong dewan agar segera
menjadualkan pembahasan
2016
2 Kab. Manokwari
Selatan
 Perbaikan hasil masukan di
dewan
2016
Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 105

113. DIREKTORAT JENDERAL T
AT
A RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN T
AT
A
RUANG/ BADAN PERT
ANAHAN NASIONAL