Dokumen tersebut memberikan panduan tentang penyelenggaraan institusi penerima wajib lapor (IPWL) untuk pecandu narkotika, termasuk ketentuan umum, tujuan, alur penetapan IPWL, persyaratan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan IPWL. Dokumen ini juga melampirkan daftar IPWL yang ditetapkan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan lembaga rehabilitasi di berbagai provinsi
3. Kebijakan Yanfar di Apotek-Dit Yanfar.pptxdyahrahmawati17
Dokumen tersebut membahas tentang ancaman resistensi antimikroba global yang meningkat dan dampaknya terhadap keselamatan pasien, termasuk perkiraan korban jiwa akibat resistensi obat yang akan mencapai 10 juta per tahun pada 2050. Dokumen ini juga membahas perubahan paradigma keselamatan pasien, peraturan terkait apotek dan tenaga kefarmasian, serta peran apoteker dalam pelayanan kesehatan.
Dokumen tersebut merangkum biografi dan aktivitas Endah Dwi Susanti sebagai apoteker di Puskesmas Blooto, Kota Mojokerto. Ia menjalankan praktik profesional dengan memberikan layanan obat dan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Endah juga melakukan berbagai inovasi dan sosialisasi kesehatan, seperti program "IDOLA SEDAP", untuk meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Upaya-upaya tersebut m
Dokumen tersebut merangkum laporan kinerja UPTD Puskesmas Sukamahi tahun 2022, mencakup profil puskesmas, analisis situasi, capaian program UKM, UKP, dan sarana prasarana puskesmas."
3. Kebijakan Yanfar di Apotek-Dit Yanfar.pptxdyahrahmawati17
Dokumen tersebut membahas tentang ancaman resistensi antimikroba global yang meningkat dan dampaknya terhadap keselamatan pasien, termasuk perkiraan korban jiwa akibat resistensi obat yang akan mencapai 10 juta per tahun pada 2050. Dokumen ini juga membahas perubahan paradigma keselamatan pasien, peraturan terkait apotek dan tenaga kefarmasian, serta peran apoteker dalam pelayanan kesehatan.
Dokumen tersebut merangkum biografi dan aktivitas Endah Dwi Susanti sebagai apoteker di Puskesmas Blooto, Kota Mojokerto. Ia menjalankan praktik profesional dengan memberikan layanan obat dan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Endah juga melakukan berbagai inovasi dan sosialisasi kesehatan, seperti program "IDOLA SEDAP", untuk meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Upaya-upaya tersebut m
Dokumen tersebut merangkum laporan kinerja UPTD Puskesmas Sukamahi tahun 2022, mencakup profil puskesmas, analisis situasi, capaian program UKM, UKP, dan sarana prasarana puskesmas."
Kementerian Kesehatan memainkan peran penting dalam kebijakan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba nasional melalui penyediaan layanan rehabilitasi medis di rumah sakit jiwa dan puskesmas, pengembangan peraturan terkait, serta dukungan terhadap pemerintah daerah. Kementerian ini juga membuat peraturan baru tentang pelaporan wajib bagi pecandu narkoba dan rehabilitasi medis.
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfarUlfah Hanum
[Ringkasan]
Peraturan ini mengatur tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian. Fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, puskesmas, dan toko obat. Peraturan ini mengatur persyaratan obat yang diedarkan harus memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...Cut Ampon Lambiheue
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di provinsi Aceh. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum, jumlah peserta, kebijakan penggunaan kartu, akses informasi, sistem antrian, manajemen manfaat, fasilitas kesehatan, dan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan dalam kerangka JKN di Aceh
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"Suprijanto Rijadi
Pembahasan UU no 44/2009 ttg Rumah Sakit dari sudut SKN dan Materi Pasal pasal yg ada,
Secara umum UU ini banyak kelemahannya, peraturan RS yg terlalu banyak, Tg jawab hukum RS terlalu besar, shg kedepan perlu kerja keras agar PP/Permenkes yg dibuat membuat sinergi antara Pusat dan Daerah, antara Pemerintah dan Swasta, dan perlu partisipasi banyak pihak agar UU ini bisa menjadi sempurna.
Penyuluhan dan pelayanan konseling dalam penggunaan obat rasional kepada masyarakat kelurahan Rajabasa Bandar Lampung bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat yang benar dan rasional agar terhindar dari efek samping atau penyalahgunaan obat. Kegiatan ini akan dilakukan melalui sosialisasi, survey, dan konseling secara langsung kepada masyarakat di sekitar puskesmas Rajabasa
Puskesmas Kandui sedang mempersiapkan dokumen untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai peraturan pemerintah. Dokumen tersebut meliputi tata kelola, standar pelayanan, rencana strategis, laporan keuangan, dan komitmen peningkatan mutu layanan kesehatan. Puskesmas ini memiliki sarana, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang mendukung transformasinya menjadi BLUD.
Pedoman ini memberikan panduan bagi tenaga farmasi dalam memberikan pelayanan kefarmasian untuk pasien HIV/AIDS. Pedoman ini mencakup pengenalan HIV/AIDS, terapi antiretroviral, peran tenaga farmasi dalam penanggulangan HIV/AIDS seperti pengelolaan obat dan konseling untuk meningkatkan kepatuhan pasien.
Pedoman ini memberikan panduan bagi apoteker rumah sakit dalam melakukan kegiatan visite pasien. Visite bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan hasil terapi pasien dengan mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah terkait penggunaan obat. Pedoman ini menjelaskan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi visite serta dokumentasinya.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang manajemen upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas yang mencakup penjelasan pendekatan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan di Puskesmas, manajemen upaya kesehatan masyarakat meliputi identifikasi masalah, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi, serta contoh pelaksanaan beberapa upaya kesehatan masyarakat seperti kesehatan lingkungan,
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas Guguk Panjang. Pedoman ini mencakup standar ketenagaan, fasilitas, dan jadwal pelayanan untuk memastikan mutu pelayanan yang berkualitas dan mengutamakan keselamatan pasien.
Kementerian Kesehatan memainkan peran penting dalam kebijakan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba nasional melalui penyediaan layanan rehabilitasi medis di rumah sakit jiwa dan puskesmas, pengembangan peraturan terkait, serta dukungan terhadap pemerintah daerah. Kementerian ini juga membuat peraturan baru tentang pelaporan wajib bagi pecandu narkoba dan rehabilitasi medis.
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfarUlfah Hanum
[Ringkasan]
Peraturan ini mengatur tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian. Fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, puskesmas, dan toko obat. Peraturan ini mengatur persyaratan obat yang diedarkan harus memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...Cut Ampon Lambiheue
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di provinsi Aceh. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum, jumlah peserta, kebijakan penggunaan kartu, akses informasi, sistem antrian, manajemen manfaat, fasilitas kesehatan, dan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan dalam kerangka JKN di Aceh
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"Suprijanto Rijadi
Pembahasan UU no 44/2009 ttg Rumah Sakit dari sudut SKN dan Materi Pasal pasal yg ada,
Secara umum UU ini banyak kelemahannya, peraturan RS yg terlalu banyak, Tg jawab hukum RS terlalu besar, shg kedepan perlu kerja keras agar PP/Permenkes yg dibuat membuat sinergi antara Pusat dan Daerah, antara Pemerintah dan Swasta, dan perlu partisipasi banyak pihak agar UU ini bisa menjadi sempurna.
Penyuluhan dan pelayanan konseling dalam penggunaan obat rasional kepada masyarakat kelurahan Rajabasa Bandar Lampung bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat yang benar dan rasional agar terhindar dari efek samping atau penyalahgunaan obat. Kegiatan ini akan dilakukan melalui sosialisasi, survey, dan konseling secara langsung kepada masyarakat di sekitar puskesmas Rajabasa
Puskesmas Kandui sedang mempersiapkan dokumen untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai peraturan pemerintah. Dokumen tersebut meliputi tata kelola, standar pelayanan, rencana strategis, laporan keuangan, dan komitmen peningkatan mutu layanan kesehatan. Puskesmas ini memiliki sarana, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang mendukung transformasinya menjadi BLUD.
Pedoman ini memberikan panduan bagi tenaga farmasi dalam memberikan pelayanan kefarmasian untuk pasien HIV/AIDS. Pedoman ini mencakup pengenalan HIV/AIDS, terapi antiretroviral, peran tenaga farmasi dalam penanggulangan HIV/AIDS seperti pengelolaan obat dan konseling untuk meningkatkan kepatuhan pasien.
Pedoman ini memberikan panduan bagi apoteker rumah sakit dalam melakukan kegiatan visite pasien. Visite bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan hasil terapi pasien dengan mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah terkait penggunaan obat. Pedoman ini menjelaskan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi visite serta dokumentasinya.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang manajemen upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas yang mencakup penjelasan pendekatan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan di Puskesmas, manajemen upaya kesehatan masyarakat meliputi identifikasi masalah, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi, serta contoh pelaksanaan beberapa upaya kesehatan masyarakat seperti kesehatan lingkungan,
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas Guguk Panjang. Pedoman ini mencakup standar ketenagaan, fasilitas, dan jadwal pelayanan untuk memastikan mutu pelayanan yang berkualitas dan mengutamakan keselamatan pasien.
PPT PENGKAJIAN SISTEM MUSKULOSKELETAL 2.pptxEmohAsJohn
PENGKAJIAN MUSKULOSKELETAL
Gangguan neurologi sangat beragam bentuknya, banyak dari pasien yang menderita gangguan memori dan tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Penyakit-penyakit neurologi kebanyakan memiliki efek melemahkan kehidupan pasien, sehingga memberikan pengobatan neurologis sangat penting bagi kehidupan pasien.
2. 2
REGULASI TERKAIT IPWL
KETENTUAN UMUM
TUJUAN
PENETAPAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR
ALUR PENETAPAN IPWL
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENUTUP
OUTLINE
3. REGULASI TERKAIT IPWL
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT
PENYELENGGARAAN
INSTITUSI PENERIMA WAJIB
LAPOR
UU Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika
UU Narkotika
Permenkes No. 04 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan
Institusi Penerima Wajib Lapor
Permenkes No. 17 Tahun
2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 4 Tahun
2020 tentang
Penyelenggaraan Institusi
Penerima Wajib Lapor
PENYELENGGARAA
N INSTITUSI
PENERIMA WAJIB
LAPOR
Pelaksanaan Wajib Lapor
Pecandu Narkotika
PP Nomor 25 Tahun
2011
PENYELENGGARAA
N INSTITUSI
PENERIMA WAJIB
LAPOR
4. KETENTUAN UMUM
4
Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit,
dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah
Wajib Lapor
Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan
oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau
keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu
narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima
Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau
perawatan melalui rehabilitasi medis.
1
2
3
Rehabilitasi Medis
Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan
secara terpadu untuk membebaskan pecandu, penyalahguna,
dan korban penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan
Narkotika
4
5. 5
// 2.4. Indonesia One Search
TUJUAN
Memberikan acuan bagi
pemerintah pusat,
pemerintah daerah, IPWL,
dan pecandu Narkotika yang
datang secara sukarela,
dalam proses penyidikan,
penuntutan atau
persidangan, maupun yang
telah mendapatkan
penetapan/putusan
pengadilan, dalam
penyelenggaraan pelayanan
di IPWL.
Sumber: BNN Nasional (2021). Infografis P4GN Triwulan I Jakarta Timur
6. PENETAPAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR
LEMBAGA REHABILITASI MEDIS
PENETAPAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR
Menteri menetapkan
• PUSKESMAS
• Rumah Sakit
• Lembaga Rehabilitasi Medis
• Klinik Pratama
• Klinik Utama
• Lembaga lain ang melaksanakan rehabilitasi medis
bagi pecandu, penyalahguna, dan korban
penyalahgunaan Narkotika.
PENETAPAN OLEH MENTERI KESEHATAN
7. Persyaratan…
IZIN OPERASIONAL
1 2
4 3
memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan
dan/atau rawat inap yang memenuhi standar
pelayanan rehabilitasi Narkotika.
mungkin terjadiI, prognosis terhadap tindakan
yang dilakukan; dan perkiraan pembiayaan.
memiliki izin operasional yang berlaku sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
SDM
pelayanan gawat darurat, manajemen
putus zat, rawat jalan rumatan, penapisan dan
pengkajian, intervensi psikososial, rehabilitasi
rawat inap, komorbiditas fisik, dual
diagnosis/komorbid psikiatrik, dan/atau uji
Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
PELAYANAN TERAPI REHABILITASI MEDIS
NARKOTIKA
FASILITAS
Untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL, pusat kesehatan
masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, dan klinik utama harus memenuhi syarat
Ketenagaan
• Dokter
• Perawat yang terlatih di bidang gangguan
penggunaan Narkotika
• Apoteker (Penyelenggara terapi rumatan)
IPWL wajib bekerja sama dengan dengan
fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki
apoteker.
8. • Memiliki ruang periksa
dan intervensi
psikososial;
• Memiliki program rawat
jalan berupa layanan
simtomatik dan intervensi
psikososial sederhana;
• Memiliki standar prosedur
operasional untuk
layanan Rehabilitasi
Medis Narkotika rawat
jalan.
RAWAT JALAN RAWAT INAP
• Terdapat tempat tidur untuk
perawatan;
• memiliki program
Rehabilitasi Medis
Narkotika rawat inap;
• memiliki standar prosedur
operasional untuk layanan
Rehabilitasi Medis
Narkotika rawat inap;
• Memiliki standar keamanan
minimal.
STANDAR FASILITAS
9. STANDAR FASILITAS
STANDAR KEAMANAN MINIMAL
STANDAR FASILITAS PELAYANAN RAWAT INAP
1. Pencatatan pengunjung yang masuk dan keluar;
2. Pemeriksaan fisik dan barang bawaan setiap masuk layanan agar
tidak membawa Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,
dan benda tajam ke dalam IPWL
3. Standar prosedur operasional bagi petugas penjaga keamanan;
dan
4. Sarana dan prasarana yang aman agar pasien terhindar dari
kemungkinan melukai dirinya sendiri, melukai orang lain, dan
melarikan diri.
10. PERSYARATAN PENETAPAN IPWL UNTUK LEMBAGA LAIN YANG MELAKSANAKAN
REHABILITASI MEDIS BAGI PECANDU, PENYALAHGUNA, DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
KEMAMPUAN PELAYANAN
FASILITAS PELAYANAN RAWAT JALAN
PERSETUJUAN DARI MENTERI SEBAGAI LEMBAGA
REHABILITASI MEDIS
KETENAGAAN
SUMBER DA
YA MANUSIA
pelayanan gawat darurat, penapisan dan pengkajian, intervensi
psikososial, uji Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya,
rujukan manajemen putus zat, dan rujukan rawat jalan rumatan.
• memiliki ruang periksa;
• memiliki program rawat jalan berupa intervensi psikososial sederhana;
• memiliki standar prosedur operasional untuk layanan Rehabilitasi Medis
Narkotika rawat jalan.
Dokter
perawat yang terlatih di
bidang gangguan pengunaan Narkotika.
Jika belum memenuhi Lembaga Rehabilitasi Medis wajib bekerja
sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan
sebagai IPWL.
11. ALUR PENETAPAN IPWL
Permohonan Verifikasi
dokumen
Pengusulan
kompilasi usulan
IPWL
PENETAPAN IPWL
PUSKESMAS,
RS, Lembaga
Lain
KADINKES
Provinsi
TIM AD-HOC
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN
KESEHATAN & DIREKTUR JENDERAL
YANG MEMBAWAHI UJIT KERJA DENGAN
TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG TATA
KELOLA GANGGUAN PENGGUANAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT
ADIKTIF LAINNYA
REKOMENDASI
JENDERAL
PELAYANAN
KESEHATAN
MENTERI
KESEHATAN
Milik kementerian/lembaga
Usulan sebagai IPWL diajukan
secara tertulis oleh pejabat yang
ditunjuk menteri/kepala lembaga
tersebut kepada Menteri
Mengajukan surat
permohonan secara tertulis
kepada kepala dinas
kesehatan daerah
kabupaten/kota.
Permohonan
KADINKES
KAB/KOTA KEMENKES
VALIDASI
DIKUMEN
12. Fotokopi izin operasional bagi pusat kesehatan
masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, dan
klinik utama, atau persetujuan dari Menteri
sebagai lembaga rehabilitasi medis bagi
lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi
medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban
penyalahgunaan Narkotika
fotokopi sertifikat tenaga kesehatan yang terlatih di
bidang gangguan penggunaan Narkotika
standar prosedur operasional pelayanan rawat jalan
dan/atau rawat inap
Profil yang meliputi:
• struktur organisasi kepengurusan
• tenaga kesehatan terlatih
• Sarana
• Prasarana
• Peralatan
• pelayanan rehabilitasi yang diberikan
Lampiran Usulan Sebagai IPWL
KOMPILASI DATA DIATAS DIKIRIM MELALUI EMAIL KEMENKES DALAM BENTUK PDF
ipwlkemkes@gmail.com
13. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Menteri, kepala dinas kesehatan daerah provinsi,
kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota,
dan/atau kementerian/lembaga yang memiliki IPWL
PELAKSANA BINWAS
SANKSI
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri
dapat memberikan sanksi administratif kepada IPWL
yang tidak melakukan rehabiltasi medis sesuai
dengan standar layanan
a. bimbingan teknis;
b. Monitoring dan evaluasi
BENTUK PEMBINAAN
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. pencabutan penetapan sebagai
IPWL.
BENTUK SANKSI
1
2
14. Penetapan IPWL Rumah Sakit
No Provinsi IPWL / Fasyankes Rawat Jalan Rawat Inap Rumatan Pengampu Rumatan Satelit
1 Sumatera Utara RSUD dr.H.Kumpulan Pane √ √ X X
2 Sumatera Utara RSU Bandung √ √ X X
3 Sumatera Utara Rumkital dr.Komang Makes √ X X X
4 Sumatera Utara RSUD Panyabungan √ √ X X
5 Kepulauan Riau RS Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud √ √ X X
6 Kepulauan Riau RSUD Muhammad Sani Karimun √ √ X X
7 Kepulauan Riau RSAL dr.Midiyanto Suratani √ √ X X
8 Jambi RSUD A. RIPIN Kab.Muaro Jambi √ √ x x
9 Jambi RSUD SUNGAI BAHAR Kab.Muaro Jambi √ √ x x
10 Jambi RSUD SUNGAI GELAM Kab.Muaro Jambi √ √ x x
11 Lampung RSUD Tulang Bawang Barat √ √ X X
12 Lampung RS Ragab Begawe Carem √ √ X X
13 Lampung RSUD Batin Mangunang Kota Agung √ √ X X
14 Lampung RSUD Pringsewu √ √ X X
15 Banten Rumah Sakit Umum Daerah Banten √ √ X X
16 Banten Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang √ √ X X
17 Banten Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sitanala √ √ X X
18 Jawa
Tengah
RSUD Kab.Temanggung √ √ X X
19 Jawa
Tengah
RSU Gunung Sawo Temanggung √ √ X X
20 Jawa
Tengah
RS PKU Muhammadiyah Temanggung √ √ X X
21 Jawa
Tengah
RSUD dr. Soedirman Kab. Kebumen √ √ X X
22 Bali Rumah Sakit Daerah Mangusada √ √ X X
23 Kalimantan
Tengah
RSUD. dr.H. SOEMARNO SOSROATMODJO √ √ X X
24 Kalimantan
Tengah
Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh √ √ X X
25 Kalimantan
Tengah
RSUD JARAGA SASAMEH √ √ X X
26 Kalimantan
Tengah
RSUD SULTAN IMANUDDIN √ √ X X
27 Kalimantan
Tengah
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit √ √ X X
28 Kalimantan
Tengah
RSUD KOTA PALANGKARAYA √ √ X X
29 Kalimantan
Tengah
RSUD LAMANDAU √ √ X X
30 Kalimantan
Tengah
UPT RSUD KUALA KURUN √ √ X X
31 Sulawesi
Utara
RSUD Maria Walanda Maramis √ √ X X
32 Sulawesi
Utara
RSUD Amurang √ √ X X
33 Sulawesi Tengah RSUD Anutapura Palu √ √ X X
34 Aceh RSUD Aceh Singkil √ √ X X
35 Jawa Tengah RSUD Tulungagung √ √ X X
15. No Provinsi IPWL / Fasyankes Rawat Jalan Rawat Inap Rumatan Pengampu Rumatan Satelit
1 Sumatera Utara Puskesmas Jati Makmur √ X X X
2 Sumatera Utara Puskesmas Binjai Kota √ X X X
3 Sumatera Utara UPT Puskesmas Tanjung Beringin √ X X X
4 Sumatera Utara UPT Puskesmas Tandang Buhit √ X X X
5 Sumatera Utara Puskesmas Pasar Ujung Batu √ X X X
6 Sumatera Utara Puskesmas Sibuhuan √ X X X
7 Sumatera Utara Puskesmas Huragi √ X X X
8 Sumatera Utara Puskesmas Binanga √ X X X
9 Sumatera Utara UPTD Puskesmas Kampung Baru √ X X X
10 Jambi Puskesmas Rawat Inap Muaro Kumpeh Kab.Muaro Jambi √ x x x
11 Jambi Puskesmas Rawat Inap Jambi Kecil Kab.Muaro Jambi √ x x x
12 Jambi Puskesmas Penyengat Olak Kab.Muaro Jambi √ x x x
13 Jambi Puskesmas Rawat Inap Puding Kab.Muaro Jambi √ x x x
14 Jambi Puskesmas Rawat Inap Tangkit Kab.Muaro Jambi √ x x x
15 Jambi Puskesmas Putri Ayu √ x x x
16 Jambi Puskesmas Tanjung Pinang √ x x x
17 Jambi Puskesmas Paal Merah II √ x x x
18 Jambi Puskesmas Mersam √ x x x
19 Jambi Puskesmas Sei. Rengas √ x x x
20 Sumatera Selatan Puskesmas Gandus √ X X X
21 Sumatera Selatan Puskesmas 23 Ilir √ X X X
22 Sumatera Selatan Puskesmas Sukarami √ X X X
23 Sumatera Selatan Puskesmas Sidorejo √ X X X
24 Sumatera Selatan Puskesmas Sumber Waras √ X X X
25 Sumatera Selatan Puskesmas Swasti Saba √ X X X
26 Sumatera Selatan Puskesmas C Nawangsasi √ X X X
27 Sumatera Selatan Puskesmas Muara Lakitan √ X X X
28 Sumatera Selatan Puskesmas Muara Kelingi √ X X X
29 Sumatera Selatan Puskesmas Muara Beliti √ X X X
30 Sumatera Selatan Puskesmas Gumawang √ X X X
31 Sumatera Selatan Puskesmas Tanah Abang √ X X X
32 Sumatera Selatan Puskesmas Talang Ubi √ X X X
Penetapan IPWL Puskesmas
16. No Provinsi IPWL / Fasyankes Rawat Jalan Rawat Inap Rumatan Pengampu Rumatan Satelit
33 Sumatera Selatan UPT Puskesmas Babat Toman √ X X X
34 Sumatera Selatan UPT Puskesmas Lubuk Bintialo √ X X X
35 Sumatera Selatan Puskesmas Bayung Lencir √ X X X
36 Sumatera Selatan Puskesmas Lais √ X X X
37 Sumatera Selatan Puskesmas Balai Agung √ X X X
38 Sumatera Selatan Puskesmas Makarti Jaya √ X X X
39 Sumatera Selatan Puskesmas Kenten Laut √ X X X
40 Sumatera Selatan Puskesmas Pangkalan Balai √ X X X
41 Sumatera Selatan Puskesmas Sungsang √ X X X
42 Sumatera Selatan Puskesmas Maryana √ X X X
43 Lampung Puskesmas Rawat Inap Simpur √ X X X
44 Lampung Puskesmas Rawat Inap Sukamaju √ X X X
45 Lampung Puskesmas Rawat Inap Gedong Air √ X X X
46 Lampung Puskesmas Sukabumi √ X X X
47 Lampung Puskesmas Rawat Inap Panjang √ X X X
48 Lampung Puskesmas Rawat Inap Permata √ X X X
49 Lampung Puskesmas Rawat Inap Kemiling √ X X X
50 Lampung Puskesmas Wiralaga √ X X X
51 Lampung Puskesmas Pagelaran √ X X X
52 Lampung Puskesmas Fajar Mulia √ X X X
53 Lampung Puskesmas Rejosari √ X X X
54 Lampung Puskesmas Adiluwih √ X X X
55 Lampung Puskesmas Bandung Baru √ X X X
56 Lampung Puskesmas Pardasuka √ X X X
57 Lampung Puskesmas Wates √ X X X
58 Bangka Belitung Puskesmas Air Saga √ X X X
59 Bangka Belitung Puskesmas Tanjung Pandan √ X X X
60 Bangka Belitung Puskesmas Perawas √ X X X
61 Bangka Belitung Puskesmas Membalong √ X X X
Penetapan IPWL Puskesmas
17. No Provinsi IPWL / Fasyankes Rawat Jalan Rawat Inap Rumatan
Pengampu
Rumatan Satelit
62 Bangka Belitung Puskesmas Tanjung Binga √ X X X
63 Bangka Belitung Puskesmas Koba √ X X X
64 Bangka Belitung Puskesmas Simpang Katis √ X X X
65 Jawa Barat UPTD Puskesmas Cilangkap √ x x x
66 Jawa Barat UPTD Puskesmas Cinere √ x x x
67 Jawa Barat UPTD Puskesmas Cisalak Pasar √ x x x
68 Jawa Barat UPTD Puskesmas Kedaung √ x x x
69 Jawa Barat UPTD Puskesmas Limo √ x x x
70 Jawa Barat UPTD Puskesmas Bojong Sari √ x x x
71 Jawa Barat UPTD Puskesmas Pancoran Mas √ x x x
72 Jawa Barat UPTD Puskesmas Baktijaya √ x x x
73 Jawa Barat UPTD Puskesmas Beji √ x x x
74 Jawa Barat UPTD Puskesmas Cipayung √ x x x
75 Jawa Barat UPTD Puskesmas Cilodong √ x x x
76 Jawa Barat UPTD Puskesmas Windusengkahan √ x x x
77 Jawa Barat Puskesmas Melong Asih √ x x x
78 Jawa Barat Puskesmas Kawalu √ x x x
79 Jawa Barat Puskesmas Tawang √ x x x
80 Jawa Barat Puskesmas Cilembang √ x x x
81 Jawa Barat Puskesmas Cihideung √ x x x
82 Jawa Barat Puskesmas Ciawi √ x x x
83 Jawa Barat Puskesmas Manonjaya √ x x x
84 Jawa Barat Puskesmas Singaparna √ x x x
85 Jawa Barat Puskesmas Karangnunggal √ x x x
86 Jawa Barat Puskesmas Cikatomas √ x x x
87 Jawa Barat Puskesmas Taraju √ x x x
88 Jawa Barat UPTD Puskesmas Taragong √ x x x
89 Jawa Barat UPTD Puskesmas Jatibarang √ x x x
90 Jawa Barat UPTD Puskesmas Garuda √ x x x
91 Jawa Barat UPTD Puskesmas Salam √ x x x
92 Jawa Barat UPTD Puskesmas Sarijadi √ x x x
93 Jawa Barat UPTD Puskesmas Cianjur Kota √ x x x
94 Jawa Tengah Puskesmas Baturraden I √ X X X
95 Jawa Tengah Puskesmas Karanganyar Kab. Kebumen √ X X X
96 Jawa Tengah Puskesmas Pejagoan Kab. Kebumen √ X X X
Penetapan IPWL Puskesmas
18. No Provinsi IPWL / Fasyankes Rawat Jalan Rawat Inap Rumatan
Pengampu
Rumatan Satelit
97 Kalimantan Tengah PUSKESMAS BULIK √ X X X
98 Sulawesi Utara Puskesmas Imandi √ X X X
99 Sulawesi Utara Puskesmas Molibagu √ X X X
100 Sulawesi Utara Puskesmas Ulu √ X X X
101 Sulawesi Utara Puskesmas Girian Weru √ X X X
102 Sulawesi Tengah UPTD Puskesmas Bulili √ X X X
103 Riau UPT Puskesmas Sungai Guntung √ X X X
104 Riau UPT Puskesmas Payung Sekaki √ X X X
105 Sumatera Barat Puskesmas Lubuk Buaya √ X X X
106 Sumatera Barat Puskesmas Lubuk Kilangan √ X X X
107 Sumatera Barat Puskesmas Pasar Usang √ X X X
108 Sumatera Barat Puskesmas Kambang √ X X X
109 Sumatera Barat Puskesmas Tapus √ X X X
110 Sumatera Barat Puskesmas Pasar Baru √ X X X
111 Aceh Puskesmas Krueng Barona Jaya √ X X X
Penetapan IPWL Puskesmas
19. No Provinsi IPWL / Fasyankes Rawat Jalan Rawat Inap Rumatan Pengampu Rumatan
Satelit
1 Jawa Tengah BNN Kab.Banyumas √ X X X
2 Jawa Tengah BNN Kab.Purbalingga √ X X X
3 Jawa Tengah Klinik Pratama Brastomolo √ X X X
4 Jawa Tengah Klinik Bina Sehat BNN Kab.Kendal √ X X X
5 Jawa Tengah Klinik Bina Sehat BNN Kab.Magelang √ X X X
Penetapan IPWL Klinik