Peraturan Menteri Kesehatan RI No.46 Thn.2012 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan
Peraturan Menteri Kesehatan RI No.46 Thn.2012 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan
Dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui upaya pembinaan penggunaan obat yang tercantum dalam Formularium Nasional (Fornas) perlu ditetapkan Pedoman Penerapan Formularium Nasional. Pedoman ini ditetapkan oleh Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui SK No. HK.02.03/III/1346/2014 untuk diterapkan di seluruh Indonesia.
Peraturan pemerintah ttg yankestrad no.103 tahun 2014Lkp Janaaha
Ada yang baru untuk Anda para terapis (pengobat Tradisional) lho… Peraturan baru yang mengatur pengobatan tradisional di Indonesia yang baru saja disahkan tanggal 3 Desember 2014 yang lalu oleh Presiden Republik Indonesia Ir.H. JOKO WIDODO.
Silahkan download semoga bermanfaat
STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI SARANA PELAYANAN KESEHATANMartindra K
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1014/MENKES/SK/XI/2008
TENTANG
STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK
DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Permenkes 36 2016 perubahan permenkes 30-2014 standar pelayanan kefarmasian d...Ulfah Hanum
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN
2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS
Dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui upaya pembinaan penggunaan obat yang tercantum dalam Formularium Nasional (Fornas) perlu ditetapkan Pedoman Penerapan Formularium Nasional. Pedoman ini ditetapkan oleh Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui SK No. HK.02.03/III/1346/2014 untuk diterapkan di seluruh Indonesia.
Peraturan pemerintah ttg yankestrad no.103 tahun 2014Lkp Janaaha
Ada yang baru untuk Anda para terapis (pengobat Tradisional) lho… Peraturan baru yang mengatur pengobatan tradisional di Indonesia yang baru saja disahkan tanggal 3 Desember 2014 yang lalu oleh Presiden Republik Indonesia Ir.H. JOKO WIDODO.
Silahkan download semoga bermanfaat
STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI SARANA PELAYANAN KESEHATANMartindra K
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1014/MENKES/SK/XI/2008
TENTANG
STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK
DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Permenkes 36 2016 perubahan permenkes 30-2014 standar pelayanan kefarmasian d...Ulfah Hanum
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN
2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS
Kegiatan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien adalah praktik apoteker ruang rawat (ward pharmacist) dengan visite sebagai salah satu aktivitasnya. Visite apoteker adalah kunjungan rutin yang dilakukan apoteker kepada pasien di ruang rawat dalam rangka mencapai hasil terapi (clinical outcome) yang lebih baik. Aktivitas visite dapat dilakukan secara mandiri atau kolaborasi secara aktif dengan tim dokter dan profesi kesehatan lainnya dalam proses penetapan keputusan terkait terapi obat pasien.
Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan:
- Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
- Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
- Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
Peranan kementerian kesehatan dalam kebijakan nasional rehabilitasi penyalahguna
1. Peranan Kementerian Kesehatan dalam Kebijakan Nasional Rehabilitasi Penyalahguna Napza Dr. Supriyantoro, Sp P, MARS Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik