SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
BATASAN DAN PENGERTIAN MENGENAI HUTAN DAN
              KAWASAN HUTAN

   Hutan adalah suatu kesatuan
    ekosistem berupa hamparan lahan
    berisi sumber daya alam hayati yang
    didominasi pepohonan dalam
    persekutuan alam lingkungannya,
    yang satu dengan yang lainnya tidak
    dapat dipisahkan.



   Kawasan Hutan adalah wilayah
    tertentu yang ditunjuk dan atau
    ditetapkan oleh Pemerintah untuk
    dipertahankan keberadaannya
    sebagai hutan tetap



                                            3
Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari :

a. Hutan Negara
   - Hutan Negara adalah hutan yang berada pada
     tanah yang tidak dibebanai hak atas tanah.
   - Hutan Negara dapat berupa hutan adat yang
     ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya
     masyarakat hukum adat yang bersangkutan
     masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila
     dalam perkembangannya masyarakat hukum
     adat yang bersangkutan tidak ada lagi,
     maka hak pengelolaan hutan adat kembali
     kepada Pemerintah.

b. Hutan Hak
   - Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah
     yang dibebani hak atas tanah.


                                                     4
Hutan berdasarkan fungsi pokok :


a. Hutan Konservasi
   - Kawasan Hutan Suaka Alam (CA, SM)
   - Kawasan Hutan Pelestarian Alam (TN, TAHURA,
     TWA)
   - Taman Buru

b. Hutan Lindung

c. Hutan Produksi

d. Kawasan Hutan Tertentu Untuk Tujuan Khusus
   seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan
   dan latihan, dan religi dan budaya


                                                     5
Landasan Yuridis Pengelolaan Hutan
1. Psl 33 UUD 1945
   Bumi, tanah, air dan kekayaan yg terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
   dipergunakan utk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. UU No. 41 Th. 1999 ttg Kehutanan
   2.1. Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang
        dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai
        oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, wajib disyukuri,
        diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk
        sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi
        mendatang.

   2.2. Hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber
        kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya harus dipertahankan
        keberadaannya secara optimal, dijaga daya        dukungnya sec. lestari, dan diurus
        dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta
        bertanggung-gugat.
 3. Negara memberi wewenang kepada pemerintah (psl 4 UU N0.41/1999) untuk :
    a. Mengatur, mengurus hal yg berkaitan dengan hutan, kaw. hutan dan hasil hutan.
    b. Menetapkan atau mengubah status kaw.hutan
    c. Mengatur dan menetapkan hubungan–hubungan antara orang dgn hutan, serta
       mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
                                                                                              6
Didukung Oleh
KAWASAN HUTAN YANG MANTAP/MANTAP


                                   7
4. Pengertian Kawasan Hutan :

  a. UU No.5 Tahun 1967 :
     Kaw. hutan ialah wilayah-wilayah tertentu yg oleh Menteri ditetapkan utk
     dipertahankan sebagai hutan tetap.

   b. UU No.41 tahun 1999 :
      Kawasan hutan adalah wil. ttt yg ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah utk
      dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.




                                                                                          8
Hasil Tata Batas Kawasan Hutan




                                 16
17
18
40

More Related Content

What's hot

Keppres no-32-th-1990-ttg-pengelolaan-kawasan-lindung
Keppres no-32-th-1990-ttg-pengelolaan-kawasan-lindungKeppres no-32-th-1990-ttg-pengelolaan-kawasan-lindung
Keppres no-32-th-1990-ttg-pengelolaan-kawasan-lindungwalhiaceh
 
Buku saku pembentukan_kph_fpic_di_tnll
Buku saku pembentukan_kph_fpic_di_tnllBuku saku pembentukan_kph_fpic_di_tnll
Buku saku pembentukan_kph_fpic_di_tnllnita292601
 
Kerusakan Hutan di Indonesia
Kerusakan Hutan di IndonesiaKerusakan Hutan di Indonesia
Kerusakan Hutan di Indonesiaatina maulida
 
Pembahasan Tugas 3.5
Pembahasan Tugas 3.5Pembahasan Tugas 3.5
Pembahasan Tugas 3.5necromotion
 
Kimia Tnah Gambut
Kimia Tnah GambutKimia Tnah Gambut
Kimia Tnah Gambutsemua17an
 
MANAJEMEN HUTAN
MANAJEMEN HUTANMANAJEMEN HUTAN
MANAJEMEN HUTANEDIS BLOG
 
Penataan zona taman hutan raya gunung kunci
Penataan zona taman hutan raya gunung kunciPenataan zona taman hutan raya gunung kunci
Penataan zona taman hutan raya gunung kunciMNFahmil
 
Hutan kehutanan-dan-ilmu-kehutanan
Hutan kehutanan-dan-ilmu-kehutananHutan kehutanan-dan-ilmu-kehutanan
Hutan kehutanan-dan-ilmu-kehutananEDIS BLOG
 
Pelestarian Orang Utan Secara Exsitu di Wildlife Rescue Centre Yogyakarta
Pelestarian Orang Utan Secara Exsitu di Wildlife Rescue Centre YogyakartaPelestarian Orang Utan Secara Exsitu di Wildlife Rescue Centre Yogyakarta
Pelestarian Orang Utan Secara Exsitu di Wildlife Rescue Centre YogyakartaBilawal Alhariri Anwar
 
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016Agus kastanya
 

What's hot (18)

Keppres no-32-th-1990-ttg-pengelolaan-kawasan-lindung
Keppres no-32-th-1990-ttg-pengelolaan-kawasan-lindungKeppres no-32-th-1990-ttg-pengelolaan-kawasan-lindung
Keppres no-32-th-1990-ttg-pengelolaan-kawasan-lindung
 
Buku saku pembentukan_kph_fpic_di_tnll
Buku saku pembentukan_kph_fpic_di_tnllBuku saku pembentukan_kph_fpic_di_tnll
Buku saku pembentukan_kph_fpic_di_tnll
 
Kerusakan Hutan di Indonesia
Kerusakan Hutan di IndonesiaKerusakan Hutan di Indonesia
Kerusakan Hutan di Indonesia
 
Pembahasan Tugas 3.5
Pembahasan Tugas 3.5Pembahasan Tugas 3.5
Pembahasan Tugas 3.5
 
Kimia Tnah Gambut
Kimia Tnah GambutKimia Tnah Gambut
Kimia Tnah Gambut
 
Kerusakan hutan
Kerusakan hutanKerusakan hutan
Kerusakan hutan
 
Sumber Daya Alam Hutan
Sumber Daya Alam HutanSumber Daya Alam Hutan
Sumber Daya Alam Hutan
 
Dampak konversi hutan
Dampak konversi hutanDampak konversi hutan
Dampak konversi hutan
 
Kerusakan hutan
Kerusakan hutanKerusakan hutan
Kerusakan hutan
 
Sumber daya hutan
Sumber daya hutanSumber daya hutan
Sumber daya hutan
 
MANAJEMEN HUTAN
MANAJEMEN HUTANMANAJEMEN HUTAN
MANAJEMEN HUTAN
 
Penataan zona taman hutan raya gunung kunci
Penataan zona taman hutan raya gunung kunciPenataan zona taman hutan raya gunung kunci
Penataan zona taman hutan raya gunung kunci
 
Keppres 32 1990
Keppres 32 1990Keppres 32 1990
Keppres 32 1990
 
Hutan kehutanan-dan-ilmu-kehutanan
Hutan kehutanan-dan-ilmu-kehutananHutan kehutanan-dan-ilmu-kehutanan
Hutan kehutanan-dan-ilmu-kehutanan
 
Pelestarian Orang Utan Secara Exsitu di Wildlife Rescue Centre Yogyakarta
Pelestarian Orang Utan Secara Exsitu di Wildlife Rescue Centre YogyakartaPelestarian Orang Utan Secara Exsitu di Wildlife Rescue Centre Yogyakarta
Pelestarian Orang Utan Secara Exsitu di Wildlife Rescue Centre Yogyakarta
 
Restorasi 021109
Restorasi 021109Restorasi 021109
Restorasi 021109
 
35032716 pengawasan-tsl
35032716 pengawasan-tsl35032716 pengawasan-tsl
35032716 pengawasan-tsl
 
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016
 

Similar to KAWASAN HUTAN YANG MANTAP

UU No..41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
UU No..41 Tahun 1999 tentang KehutananUU No..41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
UU No..41 Tahun 1999 tentang KehutananPenataan Ruang
 
Uu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutanan
Uu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutananUu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutanan
Uu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutananwalhiaceh
 
UU No.41 th 1999 ttg Kehutanan
UU No.41 th 1999 ttg KehutananUU No.41 th 1999 ttg Kehutanan
UU No.41 th 1999 ttg KehutananSei Enim
 
Hukum dan hak atas hutan 101
Hukum dan hak atas hutan 101Hukum dan hak atas hutan 101
Hukum dan hak atas hutan 101Grahat Nagara
 
PERMEN LHK 92-21 PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL.pdf
PERMEN LHK 92-21 PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL.pdfPERMEN LHK 92-21 PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL.pdf
PERMEN LHK 92-21 PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL.pdfadanggumilar
 
PP Nomor 45 Tahun 2004
PP Nomor 45 Tahun 2004PP Nomor 45 Tahun 2004
PP Nomor 45 Tahun 2004Ardi Yanson
 
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan HutanPotret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan HutanRaflis Ssi
 
Pp perlindungan hutan no 45 thn 2004
Pp perlindungan hutan no 45 thn 2004Pp perlindungan hutan no 45 thn 2004
Pp perlindungan hutan no 45 thn 2004walhiaceh
 
Qanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nad
Qanun 15  tahun   2002 perijinankehutanan prov nadQanun 15  tahun   2002 perijinankehutanan prov nad
Qanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nadwalhiaceh
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
 
Hak hak masyarakat adat di Aceh dalam PDSA
Hak hak masyarakat adat di Aceh dalam PDSA Hak hak masyarakat adat di Aceh dalam PDSA
Hak hak masyarakat adat di Aceh dalam PDSA Agus Halim
 
Pemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraan
Pemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraanPemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraan
Pemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraanPipiet Noorch
 
Kearifan lokal dalam Bidang Kehutan
Kearifan lokal dalam Bidang KehutanKearifan lokal dalam Bidang Kehutan
Kearifan lokal dalam Bidang KehutanAnisa Salma
 
Peraturan pemerintah no.76 tahun 2008
Peraturan pemerintah no.76 tahun 2008Peraturan pemerintah no.76 tahun 2008
Peraturan pemerintah no.76 tahun 2008Eka Sari Yulia
 
[4] Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Hutan.pdf
[4] Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Hutan.pdf[4] Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Hutan.pdf
[4] Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Hutan.pdfRifatSyauqiZuhdi1
 
Makalah sumber daya alam nabati
Makalah sumber daya alam nabatiMakalah sumber daya alam nabati
Makalah sumber daya alam nabatiYadhi Muqsith
 
Pp tata hutan dan prencanaan hutan
Pp tata hutan dan prencanaan hutanPp tata hutan dan prencanaan hutan
Pp tata hutan dan prencanaan hutanwalhiaceh
 
Pp tata hutan dan perencanaan hutan
Pp tata hutan dan perencanaan hutanPp tata hutan dan perencanaan hutan
Pp tata hutan dan perencanaan hutanwalhiaceh
 

Similar to KAWASAN HUTAN YANG MANTAP (20)

UU No..41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
UU No..41 Tahun 1999 tentang KehutananUU No..41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
UU No..41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 
Uu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutanan
Uu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutananUu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutanan
Uu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutanan
 
UU No.41 th 1999 ttg Kehutanan
UU No.41 th 1999 ttg KehutananUU No.41 th 1999 ttg Kehutanan
UU No.41 th 1999 ttg Kehutanan
 
Perpres Nomor 88 tahun 2017
Perpres Nomor 88 tahun 2017Perpres Nomor 88 tahun 2017
Perpres Nomor 88 tahun 2017
 
P49 08 Hutan Desa
P49 08   Hutan DesaP49 08   Hutan Desa
P49 08 Hutan Desa
 
Hukum dan hak atas hutan 101
Hukum dan hak atas hutan 101Hukum dan hak atas hutan 101
Hukum dan hak atas hutan 101
 
PERMEN LHK 92-21 PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL.pdf
PERMEN LHK 92-21 PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL.pdfPERMEN LHK 92-21 PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL.pdf
PERMEN LHK 92-21 PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL.pdf
 
PP Nomor 45 Tahun 2004
PP Nomor 45 Tahun 2004PP Nomor 45 Tahun 2004
PP Nomor 45 Tahun 2004
 
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan HutanPotret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
 
Pp perlindungan hutan no 45 thn 2004
Pp perlindungan hutan no 45 thn 2004Pp perlindungan hutan no 45 thn 2004
Pp perlindungan hutan no 45 thn 2004
 
Qanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nad
Qanun 15  tahun   2002 perijinankehutanan prov nadQanun 15  tahun   2002 perijinankehutanan prov nad
Qanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nad
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
 
Hak hak masyarakat adat di Aceh dalam PDSA
Hak hak masyarakat adat di Aceh dalam PDSA Hak hak masyarakat adat di Aceh dalam PDSA
Hak hak masyarakat adat di Aceh dalam PDSA
 
Pemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraan
Pemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraanPemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraan
Pemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraan
 
Kearifan lokal dalam Bidang Kehutan
Kearifan lokal dalam Bidang KehutanKearifan lokal dalam Bidang Kehutan
Kearifan lokal dalam Bidang Kehutan
 
Peraturan pemerintah no.76 tahun 2008
Peraturan pemerintah no.76 tahun 2008Peraturan pemerintah no.76 tahun 2008
Peraturan pemerintah no.76 tahun 2008
 
[4] Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Hutan.pdf
[4] Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Hutan.pdf[4] Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Hutan.pdf
[4] Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Hutan.pdf
 
Makalah sumber daya alam nabati
Makalah sumber daya alam nabatiMakalah sumber daya alam nabati
Makalah sumber daya alam nabati
 
Pp tata hutan dan prencanaan hutan
Pp tata hutan dan prencanaan hutanPp tata hutan dan prencanaan hutan
Pp tata hutan dan prencanaan hutan
 
Pp tata hutan dan perencanaan hutan
Pp tata hutan dan perencanaan hutanPp tata hutan dan perencanaan hutan
Pp tata hutan dan perencanaan hutan
 

KAWASAN HUTAN YANG MANTAP

  • 1. BATASAN DAN PENGERTIAN MENGENAI HUTAN DAN KAWASAN HUTAN  Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.  Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap 3
  • 2. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari : a. Hutan Negara - Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebanai hak atas tanah. - Hutan Negara dapat berupa hutan adat yang ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah. b. Hutan Hak - Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 4
  • 3. Hutan berdasarkan fungsi pokok : a. Hutan Konservasi - Kawasan Hutan Suaka Alam (CA, SM) - Kawasan Hutan Pelestarian Alam (TN, TAHURA, TWA) - Taman Buru b. Hutan Lindung c. Hutan Produksi d. Kawasan Hutan Tertentu Untuk Tujuan Khusus seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, dan religi dan budaya 5
  • 4.
  • 5. Landasan Yuridis Pengelolaan Hutan 1. Psl 33 UUD 1945 Bumi, tanah, air dan kekayaan yg terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan utk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. UU No. 41 Th. 1999 ttg Kehutanan 2.1. Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. 2.2. Hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya harus dipertahankan keberadaannya secara optimal, dijaga daya dukungnya sec. lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat. 3. Negara memberi wewenang kepada pemerintah (psl 4 UU N0.41/1999) untuk : a. Mengatur, mengurus hal yg berkaitan dengan hutan, kaw. hutan dan hasil hutan. b. Menetapkan atau mengubah status kaw.hutan c. Mengatur dan menetapkan hubungan–hubungan antara orang dgn hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. 6
  • 6. Didukung Oleh KAWASAN HUTAN YANG MANTAP/MANTAP 7
  • 7. 4. Pengertian Kawasan Hutan : a. UU No.5 Tahun 1967 : Kaw. hutan ialah wilayah-wilayah tertentu yg oleh Menteri ditetapkan utk dipertahankan sebagai hutan tetap. b. UU No.41 tahun 1999 : Kawasan hutan adalah wil. ttt yg ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah utk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 8
  • 8. Hasil Tata Batas Kawasan Hutan 16
  • 9. 17
  • 10. 18
  • 11. 40