Perda provinsi sumatera_selatan_nomor_1_tahun_2014_11e4e8bf8e941cdca11c313431...AndriSaputra66
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan kedua atas peraturan daerah tentang retribusi jasa umum di Sumatera Selatan. Perubahan ini mencakup penambahan objek retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi dan mulut serta pelayanan pendidikan, serta penetapan struktur dan besaran tarif retribusi untuk kedua jenis pelayanan tersebut.
Peraturan Presiden ini mengatur perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian besaran iuran untuk program Jaminan Kesehatan bagi berbagai kategori peserta serta pembagian tanggung jawab pembayaran antara pemerintah pusat, daerah, dan peserta.
Rencana Strategis Rumah Sakit Dr. Moewardi menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan utama di Provinsi Jawa Tengah serta struktur organisasi yang terdiri dari Direktur, tiga Wakil Direktur, dan berbagai bagian dan sub-bagian untuk mendukung pelaksanaan fungsi rumah sakit.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rumah Sakit Umum Daerah "Bagas Waras" Kabupaten Klaten. RSUD ini didirikan untuk memenuhi hak dasar rakyat akan pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanannya. Peraturan ini mengatur tentang tujuan, tugas, wewenang, organisasi, dan unsur-unsur kelembagaan RSUD tersebut.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS...iniPurwokerto
1. Peraturan Daerah ini mengubah organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang menjadi kelas C setelah ditingkatkan dari kelas D.
2. Beberapa pasal diubah untuk menyesuaikan organisasi RSUD Ajibarang menjadi 1 bagian, 3 bidang, dan beberapa subbagian/seksi sesuai peraturan pemerintah.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan.
Perda provinsi sumatera_selatan_nomor_1_tahun_2014_11e4e8bf8e941cdca11c313431...AndriSaputra66
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan kedua atas peraturan daerah tentang retribusi jasa umum di Sumatera Selatan. Perubahan ini mencakup penambahan objek retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi dan mulut serta pelayanan pendidikan, serta penetapan struktur dan besaran tarif retribusi untuk kedua jenis pelayanan tersebut.
Peraturan Presiden ini mengatur perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian besaran iuran untuk program Jaminan Kesehatan bagi berbagai kategori peserta serta pembagian tanggung jawab pembayaran antara pemerintah pusat, daerah, dan peserta.
Rencana Strategis Rumah Sakit Dr. Moewardi menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan utama di Provinsi Jawa Tengah serta struktur organisasi yang terdiri dari Direktur, tiga Wakil Direktur, dan berbagai bagian dan sub-bagian untuk mendukung pelaksanaan fungsi rumah sakit.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rumah Sakit Umum Daerah "Bagas Waras" Kabupaten Klaten. RSUD ini didirikan untuk memenuhi hak dasar rakyat akan pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanannya. Peraturan ini mengatur tentang tujuan, tugas, wewenang, organisasi, dan unsur-unsur kelembagaan RSUD tersebut.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS...iniPurwokerto
1. Peraturan Daerah ini mengubah organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang menjadi kelas C setelah ditingkatkan dari kelas D.
2. Beberapa pasal diubah untuk menyesuaikan organisasi RSUD Ajibarang menjadi 1 bagian, 3 bidang, dan beberapa subbagian/seksi sesuai peraturan pemerintah.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Klaten. Rumah sakit ini berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Organisasi rumah sakit terdiri dari Direktur dan beberapa bagian, bidang, subbagian, dan seksi yang membawahi pelayanan medis, keperawatan, penunjang, serta peng
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang petunjuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2020. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup penggunaan DAK Fisik bidang kesehatan yang mencakup DAK fisik reguler, penugasan, dan afirmasi. Dokumen ini juga menjelaskan pengelolaan DAK Fisik bidang kesehatan di daerah yang mencakup penyusunan rencana
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Ulfah Hanum
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2019. DAK Fisik bidang kesehatan digunakan untuk membiayai sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pengelolaan DAK Fisik meliputi penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan/evaluasi oleh dinas kesehatan dan rumah sakit
Peraturan Bupati Pakpak Bharat menetapkan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk memberikan perlindungan dan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Pakpak Bharat yang belum tercakup dalam program nasional. Jamkesda akan menyediakan pelayanan kesehatan tingkat dasar di puskesmas dan tingkat lanjut di rumah sakit, serta menetapkan peserta, pembiayaan, dan ketentuan pelaksanaannya.
Peraturan ini mengatur penggunaan dana kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional di fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Dana kapitasi harus dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, dengan alokasi minimal 60% untuk pembayaran jasa pelayanan. Besaran alokasi ditetapkan setiap tahun dengan mempertimbangkan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini menetapkan tarif pelayanan kesehatan kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Tarif tersebut meliputi biaya jasa sarana, jasa pelayanan, penggunaan bahan, akomodasi, makan, dan pelayanan lain seperti operasi, perawatan intensif, dan rehabilitasi. Peraturan ini bertujuan mengatur biaya pelayanan kesehatan di RSUD Banyumas.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Jaminan Kesehatan yang meliputi peserta dan kepesertaan Jaminan Kesehatan. Peserta terdiri atas PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan. Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia paling lambat 2019. Peraturan ini juga mengatur tentang perubahan status kepesertaan dan hak peserta yang mengalami
Surat edaran ini membahas langkah-langkah pelaksanaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2014, termasuk verifikasi data penerima untuk mencegah ketidaktepatan sasaran, serta pembentukan unit pengaduan masyarakat.
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan mengatur petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017, yang mencakup bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, akreditasi puskesmas dan rumah sakit, serta pelaporan dan pengawasan penggunaannya. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung prioritas kesehatan nasional.
Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015Ulfah Hanum
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan tahun anggaran 2015, yang mencakup penjelasan mengenai tujuan, cakupan kegiatan, dan mekanisme pelaporan penggunaan dana tersebut oleh pemerintah daerah.
Peraturan bpjs kesehatan no 2 tahun 2016 tentang tata cara pembayaran iuran d...Ulfah Hanum
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran denda akibat keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan. Iuran dibayarkan oleh pemerintah untuk PBI, pemerintah daerah untuk penduduk yang didaftarkan, pemberi kerja dan pekerja untuk pekerja penerima upah, dan peserta atau pihak lain untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Denda diken
POJK No. 3/POJK.03/2022 mengatur tentang penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dengan memperbaharui faktor penilaian dan mekanisme penilaian. BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian sendiri secara berkala dan melaporkannya kepada OJK. Hasil penilaian digunakan untuk menentukan tindak lanjut terhadap masalah yang dihadapi serta memelihara tingkat kesehatan lembaga.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Klaten. Rumah sakit ini berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Organisasi rumah sakit terdiri dari Direktur dan beberapa bagian, bidang, subbagian, dan seksi yang membawahi pelayanan medis, keperawatan, penunjang, serta peng
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang petunjuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2020. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup penggunaan DAK Fisik bidang kesehatan yang mencakup DAK fisik reguler, penugasan, dan afirmasi. Dokumen ini juga menjelaskan pengelolaan DAK Fisik bidang kesehatan di daerah yang mencakup penyusunan rencana
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Ulfah Hanum
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2019. DAK Fisik bidang kesehatan digunakan untuk membiayai sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pengelolaan DAK Fisik meliputi penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan/evaluasi oleh dinas kesehatan dan rumah sakit
Peraturan Bupati Pakpak Bharat menetapkan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk memberikan perlindungan dan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Pakpak Bharat yang belum tercakup dalam program nasional. Jamkesda akan menyediakan pelayanan kesehatan tingkat dasar di puskesmas dan tingkat lanjut di rumah sakit, serta menetapkan peserta, pembiayaan, dan ketentuan pelaksanaannya.
Peraturan ini mengatur penggunaan dana kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional di fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Dana kapitasi harus dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, dengan alokasi minimal 60% untuk pembayaran jasa pelayanan. Besaran alokasi ditetapkan setiap tahun dengan mempertimbangkan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini menetapkan tarif pelayanan kesehatan kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Tarif tersebut meliputi biaya jasa sarana, jasa pelayanan, penggunaan bahan, akomodasi, makan, dan pelayanan lain seperti operasi, perawatan intensif, dan rehabilitasi. Peraturan ini bertujuan mengatur biaya pelayanan kesehatan di RSUD Banyumas.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Jaminan Kesehatan yang meliputi peserta dan kepesertaan Jaminan Kesehatan. Peserta terdiri atas PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan. Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia paling lambat 2019. Peraturan ini juga mengatur tentang perubahan status kepesertaan dan hak peserta yang mengalami
Surat edaran ini membahas langkah-langkah pelaksanaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2014, termasuk verifikasi data penerima untuk mencegah ketidaktepatan sasaran, serta pembentukan unit pengaduan masyarakat.
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan mengatur petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017, yang mencakup bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, akreditasi puskesmas dan rumah sakit, serta pelaporan dan pengawasan penggunaannya. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung prioritas kesehatan nasional.
Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015Ulfah Hanum
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan tahun anggaran 2015, yang mencakup penjelasan mengenai tujuan, cakupan kegiatan, dan mekanisme pelaporan penggunaan dana tersebut oleh pemerintah daerah.
Peraturan bpjs kesehatan no 2 tahun 2016 tentang tata cara pembayaran iuran d...Ulfah Hanum
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran denda akibat keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan. Iuran dibayarkan oleh pemerintah untuk PBI, pemerintah daerah untuk penduduk yang didaftarkan, pemberi kerja dan pekerja untuk pekerja penerima upah, dan peserta atau pihak lain untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Denda diken
POJK No. 3/POJK.03/2022 mengatur tentang penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dengan memperbaharui faktor penilaian dan mekanisme penilaian. BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian sendiri secara berkala dan melaporkannya kepada OJK. Hasil penilaian digunakan untuk menentukan tindak lanjut terhadap masalah yang dihadapi serta memelihara tingkat kesehatan lembaga.
Peraturan ini mengatur tentang pengesahan pendirian dan perubahan peraturan dana pensiun lembaga keuangan. Bank atau perusahaan asuransi harus memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan beserta dokumen pendukung untuk mendapatkan pengesahan pendirian atau perubahan peraturan dana pensiunnya. Otoritas Jasa Keuangan akan memproses permohonan tersebut.
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdfMAHMUN SYARIF
Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah membahas upaya meningkatkan pemanfaatan dana kapitasi di Puskesmas non-BLUD dengan mengatur penggunaan dana untuk jasa pelayanan dan operasional secara lebih jelas serta memperkuat
Keputusan Dirjen Yankes Tentang Instrumen Akreditasi Puskesmas 2023 ok.docxYulVianti
Instrumen akreditasi Puskesmas ini terdiri dari lima bab yang mencakup standar kepemimpinan dan manajemen, sumber daya manusia, pelayanan prima, dukungan manajemen, dan kinerja Puskesmas. Instrumen ini memberikan panduan lengkap bagi Puskesmas dalam mempersiapkan akreditasi meliputi perencanaan, pelayanan, SDM, manajemen mutu, dan pencapaian kinerja.
PMK NO 19 tahun 2014 dana kapitasi JKN Irman Gapur
Peraturan ini mengatur penggunaan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Dana kapitasi digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, dengan alokasi minimal 60% untuk jasa pelayanan dan sisanya untuk biaya operasional. Peraturan ini juga mengatur pembagian jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan penggunaan dana untuk obat,
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknIrman Gapur
Peraturan ini mengatur penggunaan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Dana kapitasi digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, dengan alokasi minimal 60% untuk jasa pelayanan dan sisanya untuk biaya operasional. Peraturan ini juga mengatur pembagian jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan penggunaan dana untuk biaya oper
Peraturan Bupati Blora Nomor 49 Tahun 2021 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal pada BLUD UPTD Puskesmas Kabupaten Blora. Peraturan ini menetapkan jenis pelayanan dasar kesehatan yang harus disediakan Puskesmas seperti kesehatan ibu dan anak, penyakit menular dan tidak menular, serta mengatur mutu pelayanan yang harus dipenuhi pemerintah daerah melalui standar teknis jumlah dan kualitas barang/jasa ke
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional kesehatan melalui penyesuaian/inpassing. PNS yang memenuhi syarat dapat mengikuti uji kompetensi inpassing untuk diangkat menjadi pejabat fungsional kesehatan kategori keterampilan atau keahlian. Instansi pemerintah harus mengikuti ketentuan pelaksanaan penyesuaian/inpassing berdasarkan kebutuhan jabatan dan peta jab
Peraturan Menteri Agama ini mengatur tentang pengusulan dan pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, dan pegawai pada perguruan tinggi keagamaan negeri yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum. Peraturan ini menetapkan syarat-syarat dan tata cara pengusulan besaran remunerasi, sumber dana remunerasi, serta faktor-faktor yang dipertimbang
Dokumen tersebut membahas mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individual yang mencakup penilaian terhadap empat faktor yaitu profil risiko, tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, dan permodalan.
Dokumen tersebut merupakan petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus subbidang keluarga berencana oleh pemerintah daerah. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, dan kebijakan penggunaan dana alokasi khusus untuk meningkatkan sarana prasarana pelayanan dan penyuluhan keluarga berencana.
Satgas Waspada Investasi menemukan 105 fintech peer-to-peer lending dan 99 entitas penawaran investasi tanpa izin. Satgas bekerja sama dengan Kepolisian untuk menindaklanjuti temuan tersebut sesuai ketentuan hukum. Sejak 2018, Satgas telah menangani 2591 kasus fintech peer-to-peer lending ilegal. Masyarakat diimbau agar berhati-hati terhadap penawaran investasi ilegal yang menjanjikan imbal hasil tinggi.
This document lists 61 fintech peer-to-peer lending apps in Indonesia that are not registered with the Financial Services Authority. It provides the developer name, app name, contact email, app website, and Google Play Store link for each unregistered lending app. Many of the apps provide quick personal loans or cash advances outside of the regulated banking system.
Peraturan ini mengatur tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Regulasi ini bertujuan untuk mendukung pengembangan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab serta mendorong sinergi di ekosistem digital jasa keuangan. Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup dan kriteria inovasi keuangan digital, pencatatan penyelenggara, regulatory sandbox, pendaftaran, serta pemantauan.
Dokumen tersebut merupakan iklan layanan paket qurban dengan harga murah yang mencakup ongkir, biaya titip, dan operasional. Paket tersebut menawarkan berbagai pilihan hewan qurban seperti sapi dan kambing/domba dengan harga antara Rp2,8 juta sampai Rp31 juta tergantung beratnya. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri atau GoPay.
Cerita seorang wanita bernama Intan yang sedang bersiap menikah namun mengalami kesulitan karena tidak memiliki wali nikah. Ia kemudian menceritakan kisahnya kepada dosen lamanya yang menjadi pendengar yang baik. Intan pun akhirnya mengucapkan pesan harapan kepada ayah kandungnya yang tak pernah ditemuinya dengan harapan ayahnya dapat hadir di pernikahannya.
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
1. RANCANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /POJK.03/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
19/POJK.03/2017 TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT
PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyehatan terhadap bank
perkreditan rakyat, saat ini sedang dilakukan perubahan
terhadap sistem penilaian tingkat kesehatan bank
perkreditan rakyat agar selaras dengan penerapan
manajemen risiko dan tata kelola dengan memuat faktor
profil risiko dan peringkat komposit tata kelola;
2. - 2 -
b . bahwa sehubungan dengan proses perubahan sistem
penilaian tingkat kesehatan yang masih berjalan,
penilaian tingkat kesehatan bagi bank perkreditan rakyat
yang menjadi salah satu kriteria bank perkreditan rakyat
dalam pengawasan intensif masih mengacu pada
ketentuan yang saat ini berlaku sampai dengan
diterbitkannya penilaian tingkat kesehatan yang baru;
c. bahwa tindakan pengawasan untuk mencegah bank
perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah
ditetapkan dalam pengawasan intensif merupakan tindak
lanjut pengawasan terhadap hasil penilaian tingkat
kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan
rakyat syariah, sehingga diperlukan penyesuaian
terhadap pengaturan mengenai pengawasan normal yang
memiliki permasalahan signifikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan
atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak
Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790);
3. - 3 -
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 19/POJK.03/2017 TENTANG PENETAPAN STATUS
DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK PERKREDITAN
RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan
Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan
Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6052) diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 dihapus.
4. - 4 -
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 5
(1) Dalam periode sejak Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal
31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan
menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan
intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam
hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria:
a. rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen)
namun sama dengan atau lebih dari 4% (empat
persen);
b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir
kurang dari 4% (empat persen) namun sama
dengan atau lebih dari 3% (tiga persen);
dan/atau
c. tingkat kesehatan dengan:
1. predikat kurang sehat selama 3 (tiga)
periode berturut-turut atau tidak sehat
bagi BPR; dan
2. peringkat komposit 4 (empat) selama 3
(tiga) periode penilaian berturut-turut atau
peringkat komposit 5 (lima) bagi BPRS.
(2) Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa
Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam
pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dalam hal BPR atau BPRS memenuhi
kriteria:
a. rasio KPMM kurang dari 12% (dua belas persen)
namun sama dengan atau lebih dari 8%
(delapan persen);
b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir
kurang dari 5% (lima persen) namun sama
dengan atau lebih dari 4% (empat persen);
dan/atau
5. - 5 -
c. tingkat kesehatan BPR atau BPRS dengan
peringkat komposit 4 (empat) selama 3 (tiga)
periode penilaian berturut-turut atau peringkat
komposit 5 (lima).
(3) Dalam hal ketentuan yang mengatur mengenai
penilaian tingkat kesehatan BPR dengan
menggunakan peringkat komposit sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c belum berlaku,
penilaian tingkat kesehatan BPR tetap menggunakan
predikat tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c angka 1.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13
(1) Dalam periode sejak Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal
31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan
menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan
intensif dalam hal BPR atau BPRS memenuhi
kriteria:
a. rasio KPMM paling sedikit 8% (delapan persen);
b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir
paling sedikit 4% (empat persen); dan
c. tingkat kesehatan dengan:
1. predikat sehat atau cukup sehat bagi BPR;
atau
2. peringkat komposit 1 (satu), 2 (dua), atau 3
(tiga) bagi BPRS.
(2) Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa
Keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar dari
pengawasan intensif dalam hal BPR atau BPRS
memenuhi kriteria:
a. rasio KPMM paling sedikit 12% (dua belas
persen);
b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir
paling sedikit 5% (lima persen); dan
6. - 6 -
c. tingkat kesehatan BPR atau BPRS dengan
peringkat komposit 1 (satu), 2 (dua), atau 3
(tiga).
(3) Dalam hal ketentuan yang mengatur mengenai
penilaian tingkat kesehatan BPR dengan
menggunakan peringkat komposit sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c belum berlaku,
penilaian tingkat kesehatan BPR tetap menggunakan
predikat tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c angka 1.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 15
(2) Selain menerapkan tindakan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa
Keuangan dapat:
a. melakukan penilaian kembali bagi pemegang
saham pengendali, anggota Direksi, dan/atau
anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS
sebagaimana dimaksud dalam peraturan
Otoritas Keuangan mengenai penilaian kembali
bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
dan/atau
b. meminta pemegang saham pengendali
mengalihkan kepemilikan saham kepada pihak
lain sebesar:
1. seluruh kepemilikan saham pemegang
saham pengendali pada BPR; atau
2. paling sedikit 90% (sembilan puluh persen)
saham pemegang saham pengendali pada
BPRS.
7. - 7 -
5. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 45
(1) BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat
(1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat
(2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat
(1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat
(4), Pasal 41 ayat (3), dan/atau Pasal 44 dikenakan
sanksi administratif, berupa:
a. teguran tertulis;
b. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
c. pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, dan/atau pemegang saham
pengendali dalam daftar pihak yang
memperoleh predikat tidak lulus dalam
penilaian kembali bagi pihak utama pada BPR
atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam
peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
penilaian kembali bagi pihak utama lembaga
jasa keuangan.
(2) BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 24,
Pasal 25 ayat (2), dan/atau Pasal 28 ayat (1)
dikenakan sanksi administratif, berupa:
a. teguran tertulis;
b. penurunan tingkat kesehatan;
c. penghentian sementara sebagian kegiatan
usaha BPR atau BPRS; dan/atau
d. pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, dan/atau pemegang saham dalam
daftar pihak yang memperoleh predikat tidak
lulus dalam penilaian kembali bagi pihak utama
pada BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud
dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penilaian kembali bagi pihak utama
lembaga jasa keuangan.
8. - 8 -
Pasal II
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
WIMBOH SANTOSO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...