Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan kedua atas peraturan daerah tentang retribusi jasa umum di Sumatera Selatan. Perubahan ini mencakup penambahan objek retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi dan mulut serta pelayanan pendidikan, serta penetapan struktur dan besaran tarif retribusi untuk kedua jenis pelayanan tersebut.
Peraturan Presiden ini mengatur perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian besaran iuran untuk program Jaminan Kesehatan bagi berbagai kategori peserta serta pembagian tanggung jawab pembayaran antara pemerintah pusat, daerah, dan peserta.
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknIrman Gapur
Peraturan ini mengatur penggunaan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Dana kapitasi digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, dengan alokasi minimal 60% untuk jasa pelayanan dan sisanya untuk biaya operasional. Peraturan ini juga mengatur pembagian jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan penggunaan dana untuk biaya oper
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Ulfah Hanum
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2019. DAK Fisik bidang kesehatan digunakan untuk membiayai sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pengelolaan DAK Fisik meliputi penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan/evaluasi oleh dinas kesehatan dan rumah sakit
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan mengatur petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017, yang mencakup bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, akreditasi puskesmas dan rumah sakit, serta pelaporan dan pengawasan penggunaannya. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung prioritas kesehatan nasional.
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang petunjuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2020. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup penggunaan DAK Fisik bidang kesehatan yang mencakup DAK fisik reguler, penugasan, dan afirmasi. Dokumen ini juga menjelaskan pengelolaan DAK Fisik bidang kesehatan di daerah yang mencakup penyusunan rencana
Peraturan Presiden ini mengatur perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian besaran iuran untuk program Jaminan Kesehatan bagi berbagai kategori peserta serta pembagian tanggung jawab pembayaran antara pemerintah pusat, daerah, dan peserta.
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknIrman Gapur
Peraturan ini mengatur penggunaan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Dana kapitasi digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, dengan alokasi minimal 60% untuk jasa pelayanan dan sisanya untuk biaya operasional. Peraturan ini juga mengatur pembagian jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan penggunaan dana untuk biaya oper
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Ulfah Hanum
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2019. DAK Fisik bidang kesehatan digunakan untuk membiayai sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pengelolaan DAK Fisik meliputi penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan/evaluasi oleh dinas kesehatan dan rumah sakit
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan mengatur petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017, yang mencakup bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, akreditasi puskesmas dan rumah sakit, serta pelaporan dan pengawasan penggunaannya. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung prioritas kesehatan nasional.
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang petunjuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2020. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup penggunaan DAK Fisik bidang kesehatan yang mencakup DAK fisik reguler, penugasan, dan afirmasi. Dokumen ini juga menjelaskan pengelolaan DAK Fisik bidang kesehatan di daerah yang mencakup penyusunan rencana
Permenkes no 10 tahun 2017 juknis dak fisik kesehatan 2017Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017 untuk membantu pendanaan kegiatan kesehatan daerah. Dana tersebut digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kefarmasian melalui pembangunan fasilitas kesehatan dan penyediaan alat serta obat-obatan. Laporan penggunaan dana disampaikan se
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2018, yang bertujuan untuk membantu pembangunan kesehatan di daerah sesuai prioritas nasional. Dana tersebut akan dialokasikan untuk peningkatan fasilitas kesehatan dasar, rujukan, dan farmasi di seluruh Indonesia.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini menetapkan tarif pelayanan kesehatan kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Tarif tersebut meliputi biaya jasa sarana, jasa pelayanan, penggunaan bahan, akomodasi, makan, dan pelayanan lain seperti operasi, perawatan intensif, dan rehabilitasi. Peraturan ini bertujuan mengatur biaya pelayanan kesehatan di RSUD Banyumas.
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumSuprijanto Rijadi
PP 74 tahun 2012 merubah beberapa pola keuangan yang diatur pada PP 23 tahun 2005, sehingga pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih fleksibel bagi Unit Pelaksana BLU
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_202...Rendra GUnawan
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2020. DAK nonfisik bidang kesehatan terdiri atas bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, akreditasi puskesmas, dan pengawasan obat dan makanan. Pengelolaan DAK nonfisik bidang kesehatan di daerah meliputi penyusunan rencana kegiatan, penganggaran, pelaksanaan ke
1. Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. 2. Perubahan mencakup penambahan objek pelayanan kesehatan yang dibebaskan biaya serta penjelasan lebih lanjut tentang jenis pelayanan kesehatan yang menjadi objek retribusi. 3. Peraturan Daerah ini bertujuan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat di Kabupaten Padang
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang meliputi jenis dan mutu pelayanan minimal yang harus disediakan rumah sakit untuk masyarakat. Standar ini ditetapkan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standar diseluruh rumah sakit di Indonesia.
BPJS Kesehatan didirikan untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014 menggantikan fungsi PT Askes dalam menyelenggarakan program asuransi kesehatan.
Peraturan Bupati Blora Nomor 49 Tahun 2021 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal pada BLUD UPTD Puskesmas Kabupaten Blora. Peraturan ini menetapkan jenis pelayanan dasar kesehatan yang harus disediakan Puskesmas seperti kesehatan ibu dan anak, penyakit menular dan tidak menular, serta mengatur mutu pelayanan yang harus dipenuhi pemerintah daerah melalui standar teknis jumlah dan kualitas barang/jasa ke
Peraturan ini mengatur penggunaan dana kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional di fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Dana kapitasi harus dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, dengan alokasi minimal 60% untuk pembayaran jasa pelayanan. Besaran alokasi ditetapkan setiap tahun dengan mempertimbangkan
Permenkes no 10 tahun 2017 juknis dak fisik kesehatan 2017Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017 untuk membantu pendanaan kegiatan kesehatan daerah. Dana tersebut digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kefarmasian melalui pembangunan fasilitas kesehatan dan penyediaan alat serta obat-obatan. Laporan penggunaan dana disampaikan se
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2018, yang bertujuan untuk membantu pembangunan kesehatan di daerah sesuai prioritas nasional. Dana tersebut akan dialokasikan untuk peningkatan fasilitas kesehatan dasar, rujukan, dan farmasi di seluruh Indonesia.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini menetapkan tarif pelayanan kesehatan kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Tarif tersebut meliputi biaya jasa sarana, jasa pelayanan, penggunaan bahan, akomodasi, makan, dan pelayanan lain seperti operasi, perawatan intensif, dan rehabilitasi. Peraturan ini bertujuan mengatur biaya pelayanan kesehatan di RSUD Banyumas.
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumSuprijanto Rijadi
PP 74 tahun 2012 merubah beberapa pola keuangan yang diatur pada PP 23 tahun 2005, sehingga pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih fleksibel bagi Unit Pelaksana BLU
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_202...Rendra GUnawan
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2020. DAK nonfisik bidang kesehatan terdiri atas bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, akreditasi puskesmas, dan pengawasan obat dan makanan. Pengelolaan DAK nonfisik bidang kesehatan di daerah meliputi penyusunan rencana kegiatan, penganggaran, pelaksanaan ke
1. Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. 2. Perubahan mencakup penambahan objek pelayanan kesehatan yang dibebaskan biaya serta penjelasan lebih lanjut tentang jenis pelayanan kesehatan yang menjadi objek retribusi. 3. Peraturan Daerah ini bertujuan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat di Kabupaten Padang
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang meliputi jenis dan mutu pelayanan minimal yang harus disediakan rumah sakit untuk masyarakat. Standar ini ditetapkan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standar diseluruh rumah sakit di Indonesia.
BPJS Kesehatan didirikan untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014 menggantikan fungsi PT Askes dalam menyelenggarakan program asuransi kesehatan.
Peraturan Bupati Blora Nomor 49 Tahun 2021 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal pada BLUD UPTD Puskesmas Kabupaten Blora. Peraturan ini menetapkan jenis pelayanan dasar kesehatan yang harus disediakan Puskesmas seperti kesehatan ibu dan anak, penyakit menular dan tidak menular, serta mengatur mutu pelayanan yang harus dipenuhi pemerintah daerah melalui standar teknis jumlah dan kualitas barang/jasa ke
Peraturan ini mengatur penggunaan dana kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional di fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Dana kapitasi harus dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, dengan alokasi minimal 60% untuk pembayaran jasa pelayanan. Besaran alokasi ditetapkan setiap tahun dengan mempertimbangkan
PMK NO 19 tahun 2014 dana kapitasi JKN Irman Gapur
Peraturan ini mengatur penggunaan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Dana kapitasi digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, dengan alokasi minimal 60% untuk jasa pelayanan dan sisanya untuk biaya operasional. Peraturan ini juga mengatur pembagian jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan penggunaan dana untuk obat,
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, antara lain mengatur penyusunan tarif layanan BLU, penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran, pengelolaan aset tetap, dan pengangkatan pegawai BLU. Peraturan ini juga menetapkan 7 perguruan tinggi negeri sebagai BLU penuh dan mengalihkan seluruh ke
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit guna menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar. Standar ini berlaku selama 2 tahun bagi rumah sakit untuk menyesuaikan diri dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Kepmenkes no.129 tahun 2008 standar pelayanan minimal rsIrfan Nur
Keputusan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang bertujuan untuk menjamin pelayanan kesehatan bermutu dan dapat diakses seluruh masyarakat sesuai standar yang ditetapkan. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit mencakup indikator kinerja pelayanan rumah sakit dalam hal jenis, mutu, dan target pencapaian pelayanan.
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai badan layanan umum, meliputi tarif berdasarkan kelas, tidak berdasarkan kelas, dan farmasi.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATA...iniPurwokerto
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Menteri tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mengatur tentang penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan bagi penyelenggara pelayanan publik agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat.
Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional Teknisi Elektromedis dan angka kreditnya. Jabatan ini termasuk dalam rumpun kesehatan dan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di fasilitas kesehatan. Tugas pokoknya adalah melakukan pelayanan pengelolaan alat elektromedik. Kementerian Kesehatan bertugas membina jabatan ini meliputi penyusunan ketentuan dan standar kompetensi serta menyelenggarak
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 menetapkan standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Standar ini mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan, dan petunjuk teknis pemenuhannya. Tujuannya untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.
Similar to Perda provinsi sumatera_selatan_nomor_1_tahun_2014_11e4e8bf8e941cdca11c313431363535 (20)
Perda provinsi sumatera_selatan_nomor_1_tahun_2014_11e4e8bf8e941cdca11c313431363535
1. PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2014 .
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Rumah Sakit Khusus
Gigi dan Mulut yang merupakan salah satu UPT Dinas
Kesehatan Provinsi, yang selain menyelenggarakan tugas
dan fungsi pelayanan kesehatan dapat juga
menyelenggarakan pendidikan di bidang kesehatan gigi
dan mulut maka terhadap kedua jenis jasa tersebut
dikenakan retribusi daerah;
b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi
Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b merupakan objek retribusi yang belum
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum sehingga perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1814);
2. - 2 -
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun
2012 Nomor 14);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 3)
3. - 3 -
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012
Nomor 14) diubah sebagai berikut :
1. BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian baru yaitu Bagian
Kelima yang berbunyi sebagai berikut :
Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 38 A
Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan
yang diberikan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.
Pasal 38 B
Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 A
adalah jasa pelayanan pemeriksaan, pengobatan,
tindakan medik, perawatan jasa sarana dan prasarana
Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut kecuali pelayanan
pendaftaran.
Pasal 38 C
Subjek Retribusi adalah setiap orang yang memperoleh
jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit Khusus Gigi dan
Mulut.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 38 D
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi
pelayanan kesehatan, tingkat fasilitas dan tindakan medik
yang diberikan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.
4. - 4 -
Paragraf 3
Prinsip yang Dianut dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 38 E
Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan
besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan,
dan efektivitas pengendalian atas pelayanan di Rumah
Sakit Khusus Gigi dan Mulut.
Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 38 F
(1) Tarif Retribusi disusun berdasarkan atas jenis
pelayanan yang diberikan dengan tetap memperhatikan
fungsi sosial Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.
(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan
pelayanan/jasa, dengan memperhatikan :
a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
b. kemampuan (daya dukung) masyarakat pengguna
jasa Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.
(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
meliputi :
a. biaya langsung, yaitu biaya yang secara jelas dapat
ditelusuri penggunaannya dalam suatu unit
kegiatan tertentu, misalnya obat-obatan dan biaya
lain yang mendukung penyediaan jasa.
b. biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat
ditelusuri penggunaannya secara jelas dalam suatu
unit kegiatan tertentu, misalnya biaya listrik, biaya
air dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan
jasa.
c. biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah dengan
berubahnya volume atau jumlah layanan yang
5. - 5 -
diberikan, misalnya biaya makan penderita, dan
biaya obat-obatan di unit gawat darurat.
(4) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercermin dalam pola tarif yang meliputi :
a. jasa sarana rumah sakit; dan
b. jasa pelayanan kesehatan.
Paragraf 5
Pelayanan yang Dikenakan Retribusi
Pasal 38 G
(1) Pelayanan kesehatan yang menjadi objek Retribusi
pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut adalah
sebagai berikut :
a. Pelayanan Prosthodonti;
b. Pelayanan Pedodonti;
c. Pelayanan Peridontia;
d. Pelayanan Bedah Mulut;
e. Pelayanan Radiologi;
f. Pelayanan Oral Medicine;
g. Pelayanan Konservasi;
h. Pelayanan Orthodonti;
i. Pelayanan unit gawat darurat;
j. Pelayanan rawat inap;
k. Pelayanan konsultasi dokter/dokter gigi;
l. Laboratorium darah;
m. Laboratorium teknik gigi.
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 G
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
6. - 6 -
2. Ketentuan Pasal 51 A ayat (2) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :
BAB V A
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 51 A
(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan
dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Provinsi.
(2) Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pendidikan
yang diselenggarakan oleh :
a. Rumah Sakit Ernaldi Bahar;
b. Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat;
c. Rumah Sakit Khusus Paru-Paru;
d. Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran
Masyarakat ; dan
e. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.
3. Setelah Pasal 51 F ditambah Pasal 51G sebagai berikut :
Pasal 51 G
Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan pada
Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 A ayat (2) huruf e
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
7. - 7 -
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan-
nya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Februari 2014
e i GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto
H. ALEX NOERDIN
Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4 Februari 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,
dto
H. MUKTI SULAIMAN
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 1