Mutasi POLRI

1. Segala Permasalahan dan
Tujuan Mutasi Polri
Ilustrasi mutasi polri
Mutasi Polri dapat diartikan sebagai kegiatan pemindahan
personel Polri dari suatu jabatan ke jabatan lain, atau antar
daerah. Mutasi ini dilakukan dalam ruang lingkup organisasi
kepolisian yang pelaksanaannya harus sesuai dengan undang-
undang yang berlaku.
Kegiatan memindahkan anggota Polri dari satu tempat dinas ke
tempat dinas lain disebut mutasi Polri. Akan tetapi, mutasi
sebenarnya tidak selamanya sama dengan pemindahan. Mutasi
Polri meliputi kegiatan memindahkan anggota Polri, pengoperan
tanggung jawab, pemindahan status atau jabatan Polri, dan
sejenisnya.
Berdasarkan uraian tersebut, mutasi dapat didefinisikan sebagai
berikut. Mutasi adalah kegiatan organisasi Kepolisian Republik
Indonesia yang berhubungan dengan proses pemindahan
fungsi, tanggung jawab, dan jabatan ke situasi tertentu.
Tujuannya, agar para anggota Polri yang bersangkutan
memperoleh kepuasan kerja yang mendalam, dan dapat
memberikan prestasi kerja yang maksimal kepada Kepolisian
Republik Indonesia.
Jenis-jenis Mutasi Polri
Proses mutasi anggota Polri ini dapat terjadi karena keinginan
anggota Polri itu sendiri, maupun karena kebijakan manajemen
Artikel Terkait
Mengenal Sejarah PLN Jabar
Akademi Imigrasi - Pintu Gerbang Menuju
Kursi Keimigrasian Indonesia
Para Pahlawan di Kementerian Pekerjaan
Umum
Visi-Misi Dinas Pendidikan Kabupaten
Sidoarjo
Kementerian Pendidikan - Pendukung
Kemajuan Negara - ANNEAHIRA.COM
Tokoh Berpengaruh dalam Dunia Militer
Indonesia
ICW dan Pemberantasan Korupsi di
Indonesia
Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia
Pengetahuan Seputar Sejarah Koperasi
Arti dan Makna Lambang ASEAN Beserta
Keterangannya
Upaya Mengatasi Pengangguran oleh
Kementerian Tenaga Kerja
Falsafah Mulia dalam Gambar Logo Depag
Lebih Jauh Tentang Bapenas
Kementerian Lingkungan Hidup: Fokus
Terhadap Permasalahan
Beratnya Permasalahan Departemen
Kehutanan
AnneAhira.com Referensi Profil Instansi Pemerintah

2. organisasi kepolisian. Baik mutasi atas dasar keinginan anggota
Polri sendiri maupun keinginan atasan, umumnya memiliki
tujuan yang pasti, yakni untuk pembinaan dan pengembangan
kualitas anggota Polri agar menjadi lebih bertanggung jawab
kepada korps di tempat ia ditugaskan.
Disadari, setiap anggota Polri merupakan salah satu unsur
terpenting dari organisasi kepolisian yang harus dibina dan
dikembangkan. Hasrat dan keinginan anggota Polri untuk mutasi
dari satu bagian ke bagian lain terutama disebabkan anggota
Polri merasa kurang mampu bekerjasama dengan kolega.
Bisa jadi, karena tugas dan pekerjaannya kurang sesuai dengan
kualifikasi, kondisi fisik, dan keinginan yang diharapkannya. Ada
beberapa jenis mutasi yang ada dalam tubuh organisasi
kepolisian, yakni:
Mutasi jabatan merupakan mutasi yang dilakukan dalam
rangka pemindahan anggota Polri dari suatu jabatan ke
jabatan yang lain, baik yang sifatnya meningkat atau
promosi, setara maupun demosi.
Mutasi antar daerah merupakan mutasi yang dilakukan
dalam rangka pemindahan anggota Polri antar Polda atau
antar satuan induk organisasi di lingkungan Mabes Polri
atau dari Polda ke Mabes Polri, atau sebaliknya tanpa
menunjuk jabatan.
Mutasi jabatan bersifat promosi, merupakan mutasi yang
dilakukan dalam rangka pemindahan anggota Polri, dari
suatu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih
tinggi.
Mutasi jabatan bersifat setara merupakan mutasi yang
dilakukan dalam rangka pemindahan anggota Polri dari
suatu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya sejajar.
Mutasi jabatan bersifat demosi, merupakan mutasi yang
dilakukan dalam rangka pemindahan anggota Polri dari
suatu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih
rendah.
Kebijakan Dasar Serta Tujuan Mutasi
Polri
Sebagai sebuah organisasi yang menangani masalah
keamanan, Kepolisian Republik Indonesia mempunyai biro-biro
kerja yang melaksanakan tugas di bawah induk organisasi
kepolisian, dalam hal ini adalah Kapolri. Untuk masalah mutasi
Polri ini, biro kerja yang melaksanakan tugasnya adalah Biro
Pembinaan Karier atau disingkat Biro Binkar.
Adapun visi dan misi Biro Binkar yang juga bisa kita artikan
sebagai visi dan misi dari pelaksanaan mutasi Polri. Visinya
sendiri adalah mewujudkan Biro Binkar Polri yang prima dalam
penyelenggaraan sistem pembinaan karier personal Polri.
Sementara misinya sendiri terdapat beberapa uraian, sebagai
berikut.
Mewujudkan pengembangan karier personal Polri sesuai
dengan kebutuhan kompetensi secara dinamis dan
terintegrasi.
Mewujudkan perencanaan jalur karier personel Polri sesuai
potensi dan kompetensi yang dibutuhkan.
Mewujudkan penyelenggaraan penugasan khusus
personal Polri sesuai kompetensi untuk kebutuhan
pengembangan karier maupun organisasi.
Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang efektif untuk
pembinaan karier personal Polri.
Mewujudkan pemberdayaan potensi personal polwan demi
pengembangan karier sesuai kebutuhan kompetensi
organisasi.
Kebijakan Dasar Mutasi Polri
Tes 10 detik - Apakah ini?
Jawab dengan benar untuk
memenangkan:
RP 5,000,000 voucher CARREFOUR!
Pantat
Dagu
Online di
Jawab sekarang dan menangkan Voucher
Hypermart senilai Rp 5.000.000!
96% gagal tes ini!
Berapa segi empat yang anda lihat?
4
5
7
Online di
Jawab sekarang dan menangkan Voucher
Hypermart senilai Rp 5.000.000!
96% gagal tes ini!
Berapa segi empat yang anda lihat?
4
5
7
Anne Ahira - Asian Brain on Facebook
Find us on Facebook
Anne Ahira - Asian Brain
781,647 people like Anne Ahira - Asian Brain.
Facebook social plugin
LikeLike

3. Dasar-dasar pemikiran diambilnya kebijakan Mutasi Polri adalah
sebagai berikut.
Mutasi dilakukan agar penempatan anggota Polri pada
jabatan/penugasan yang tepat sesuai dengan pengalaman
tugas yang dimiliki, serta mempertimbangkan arah
pemanfaatan anggota Polri yang disesuaikan dengan
kemampuan dan bakatnya yang dimiliki.
Mutasi dilakukan agar setiap anggota Polri mempunyai
kesempatan yang sama dalam hal pelaksanaan mutasi,
promosi jabatan, yang pelaksanaannya didasarkan atas
penilaian mental kepribadian, kinerja/prestasi kerja, serta
pertimbangan kualifikasi pendidikan dan lamanya berdinas
di tempat tersebut.
Mutasi dilakukan atas kebijkan pengutamaan kepentingan
organisasi, namun tetap memperhatikan kepentingan
individu dalam hal ini kepentingan anggota Polri itu sendiri.
Mutasi dilakukan atas pertimbangan antar wilayah/satuan
kerja anggota Polri (tour of area) yang harus memenuhi
syarat administrasi, masa dinas dan memperhatikan
DSP/riil satuan kerja tujuan.
Tujuan Mutasi Polri
Mutasi Polri bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya
proses pembinaan karier personel yang terencana, terarah,
objektif, dan berkeadilan. Sehingga akan berimplikasi positif
terhadap peningkatan kualitas kinerja personel dalam
menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan
pelayan masyarakat.
Selain tujuan tadi, sebenarnya prinsip dasar diadakannya
pemutasian terhadap anggota Polri merupakan bagian yang
tidak bisa dipisahkan dari semangat Reformasi 1998. Di sana,
termasuk di dalamnya, perlu kiranya melakukan pembinaan dan
peremajaan organisasi yang beorientasi pada peningkatan
kualitas, baik sebagai anggota Polri maupun dalam struktur
kelembagaan.
Semangat yang terkandung dalam reformasi, pada awalnya
sempat memberikan secercah harapan buat Polri untuk
berkembang ke arah yang lebih baik. Struktur organisasi disusun
dengan baik dan cermat, hanya saja kemudian menimbulkan
masalah-masalah baru.
Bukan salah publik, dalam hal ini pihak akademisi membuat
suatu penilaian terhadap kinerja kepolisian yang belum
menampakkan tanda-tanda ke arah perbaikan yang tegas.
Walau kemudian, tidak serta merta terus menyalahkan institusi
ini, karena pada bagian lainnya, ada oknum-oknum kepolisian
yang pasti mempunyai niat yang tidak baik dalam merusak citra
institusi tersebut.
Bagaimana Seharusnya Mutasi Polri
Dilakukan?
Berkaitan dengan Mutasi, saya sebagai warga negara yang
punya hak bicara akan memberikan beberapa poin penting yang
harus diperhatian oleh Kepolisian Republik Indonesia, sebelum
mengambil kebijakan mutasi terhadap para anggotanya.
Hendaknya mutasi Polri betul-betul dilakukan sebagai proses
pembinaan karier personel yang terencana, terarah, objektif dan
berkeadilan. Sehingga akan berimplikasi positif terhadap
peningkatan kualitas kinerja personel dalam menjalankan
tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan
masyarakat.
Bukan dilakukan sebagai formalitas belaka, untuk menyatakan
pada publik bahwa institusi kepolisian akan terus melakukan
pembenahan pada organisasinya. Namun, pada kenyataannya
pembenahan itu tidak berjalan sama sekali.
Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kebijakan mutasi
yang tidak tepat sasaran. Misalnya, seorang anggota Polri yang

4. Tolong di SHARE :
TweetTweet 0 0
terlibat dalam salah satu kasus, akhirnya dimutasi ke daerah
terpencil, seperti pulau-pulau kecil dengan tujuan agar si
anggota tadi sadar akan perbuatannya.
Namun, kebanyakan tujuan tersebut tidak tercapai sama sekali,
malah makin memperparah keadaan, karena jauh dari induk
organisasinya. Dia malah berbuat seenaknya, bahkan menjurus
pada perbuatan yang meresahkan masyarakat.
Mutasi Polri hendaknya dilakukan dengan cara dan sikap
profesional dengan menghormati segala aturan yang berlaku.
Pada kenyataannya hal ini tidak berjalan dengan baik sesuai
harapan.
Banyak proses mutasi yang terjadi dikarena sentimen antar
sesama anggota kepolisian. Ujung-ujungnya dilakukan mutasi,
padahal mungkin saja anggota yang dimutasi secara terpaksa
tersebut, memang tidak cocok untuk kebutuhan suatu wilayah
dan akhirnya hanya akan merusak suasana ketentraman
masyarakat.
Perlu sekiranya kontrol masyarakat yang dilakukan terus
menerus dalam setiap kebijakan mutasi yang dilaksanakan oleh
Polri. Kita tidak bisa terus-terusan menutup mata, bahwa banyak
sekali mutasi yang dilakukan dengan cara-cara kotor.
Misalnya, dengan penyuapan, pemberian hadiah dan lainnya.
Reformasi ditubuh kepolisian harus menjadi harga mati,
termasuk prosedur pemutasian yang dilakukan oleh polri bebas
dari unsur-unsur KKN.
Diakui bahwa pembenahan ditubuh Polri memang masih
membutuhkan waktu untuk mencapai arah yang lebih baik.
Namun pada prinsipnya jika semua tindakan yang dilakukan
sesuai dengan prosedur, termasuk tindakan mutasi Polri ini,
maka institusi ini bisa menjadi contoh bagi institusi-institusi
pemerintahan lainnya dalam hal proses pembinaan karier setiap
anggotnya.
Beranda | Privacy
Kantor Pusat :
Komp. Buah Batu Regency Blok A2 No.9
Bandung Jawa Barat - INDONESIA
ShareShare 2 ShareShare 0
Facebook social plugin
Add a comment...
Comment using...