Uploaded byolahit1800
PDF, PPTX113 views

Domai 1 - Prinsip Satu Data Indonesia.pdf

Dokumen ini membahas pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024 yang melibatkan penerapan prinsip Satu Data Indonesia dan penggunaan indikator untuk menentukan tingkat kematangan statistik di instansi pemerintah. Penilaian dilakukan melalui bukti dukung terkait penerapan standar data, metadata, dan interoperabilitas data sesuai peraturan yang berlaku. Terdapat struktur penilaian dan kriteria untuk memandu produsen data dalam memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

Embed presentation

Download as PDF, PPTX
Domain 1 Prinsip Satu Data Indonesia Tim Pelaksana EPSS BADAN PUSAT STATISTIK Entry Meeting dan Sosialisasi Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024 2 April 2024
Indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilaikan)
3 STRUKTUR LEMBAR KERJA EPSS Menentukan Tingkat Kematangan Mengisi Penjelasan Menyampaikan Bukti Dukung P Mengisi Penjelasan: 1. Menjelasakan proses di instansi pemerintah sesuai tingkat kematangan yang dipilih 2. Menjelaskan bagaimana bukti dukung yang disampaikan dapat menunjukkan implementasi dari proses di instansi pemerintah Contoh: Penerapan Metadata Statistik di Pemerintah Kabupaten Abc sudah mencapai tingkat kematangan 3 (tiga). Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, seluruh produsen data terkait sudah menerapkan metadata statistik yang terdiri dari metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Abc Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia pada Pasal X (halaman 7) yang memuat klausul terkait metadata statistik. Penerapan metadata statistik tersebut juga telah merujuk format baku yang ditetapkan pada Peraturan BPS Nomor 5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Metadata yang dibuat oleh produsen data selanjutnya diperiksa oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik Kabupaten Abc selaku walidata.
4 GAMBARAN UMUM KRITERIA BUKTI DUKUNG PADA TINGKAT KEMATANGAN ► Tidak ada bukti dukung, atau ► Bukti dukung tidak relevan ► Dokumen administasi yang sesuai dengan kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator ► Dokumen pendukung lainnya ► Dokumen kebijakan yang mengatur internal instansi pemerintah sesuai kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator ► Dokumen administasi pada Tingkat Kematangan Terkelola ► Dokumen pendukung lainnya ► Dokumen hasil reviu dan evaluasi sesuai kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator ► Dokumen kebijakan dan dokumen administasi pada Tingkat Kematangan Terdefinisi ► Dokumen pendukung lainnya ► Dokumen perbaikan proses yang dapat menunjukkan before-after dari hasil reviu/evaluasi sesuai kriteria tingkat kematangan suatu indikator ► Dokumen hasil reviu dan evaluasi, dokumen kebijakan, dan dokumen administasi pada Tingkat Kematangan Terpadu dan Terukur ► Dokumen pendukung lainnya Level 1 - Rintisan Level 2 - Terkelola Level 3 - Terdefinisi Level 4 – Terpadu dan Terukur Level 5 – Optimum
INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK 5 Domain, 19 Aspek, 38 Indikator 100% Proses Bisnis Statistik 4 Aspek , 7 Indikator 19% Perencanaan Data 3 Indikator 32% Pemeriksaan Data 2 Indikator 21% Penyebarluasan Data 1 Indikator 21% 26% Pengumpulan Data 1 Indikator Kualitas Data 5 Aspek , 10 Indikator 24% Relevansi 2 Indikator 21% Akurasi 1 Indikator 16% Aktualitas & Ketepatan Waktu 2 Indikator 21% Aksesibilitas 3 Indikator 21% Keterbandingan & Konsistensi 2 Indikator 21% Prinsip SDI 4 Aspek , 4 Indikator 28% Standar Data Statistik 1 Indikator 25% Metadata Statistik 1 Indikator 25% Interoperabilitas Data 1 Indikator 25% Kode Referensi dan/atau Data Induk 1 Indikator 25% Kelembagaan 3 Aspek , 10 Indikator 17% Profesionalitas 4 Indikator 35% SDM yang Memadai dan Kapabel 2 Indikator 30% Pengorganisasian Statistik 4 Indikator 35% Statistik Nasional 3 Aspek , 7 Indikator 12% Pemanfaatan Data Statistik 3 Indikator 34% Pengelolaan Kegiatan Statistik 1 Indikator 33% Penguatan SSN Berkelanjutan 3 Indikator 33% 1. Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 2. Peraturan BPS No 4/2020 ttg Petunjuk Teknis Standar Data Statistik 3. Peraturan BPS No 5/2020 ttg Petunjuk Teknis Metadata Statistik 4. Permen Kominfo No 1/2023 ttg Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE & SDI 5. Hasil kesepakatan Forum SDI tingkat Pusat UN Quality Assurance Frameworks (UNQAF) Manual of Official Statistics Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) - UNECE/Eurostat/OECD 1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 2. Panduan Ringkas Penggunaan Aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik) Online - romantik.bps.go.id 3. Kepka BPS No 5/2000 ttg Sistem Statistik Nasional (SSN) 1. UN Quality Assurance Frameworks (UNQAF) Manual of Official Statistics 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 3. Perpres No 39/2019 ttg Satu Data Indonesia (SDI)
6 STRUKTUR PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN Pembentuk Domain Prinsip Satu Data Indonesia  Dasar pemilihan indikator relevan dengan tugas BPS sebagai Pembina Data dalam Perpres 39 Tahun 2019 tentang SDI  Bisa digunakan sebagai indikator kinerja dan capaian pelaksanaan SDI untuk seluruh K/L/Pemda  Manfaat dari indikator ini sebagai ukuran pemenuhan dari Perpres 39 Tahun 2019 tentang SDI  Menjadi ukuran Pembinaan Statistik oleh BPS kepada K/L/Pemda dalam upaya pemenuhan prinsip SDI Untuk mendapatkan ukuran capaian kinerja K/L/Pemda (Walidata / Produsen Data) dalam pemenuhan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. 28% 1. Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) Standar Data Statistik Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS) Metadata Statistik Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik Interoperabilitas Data Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data Kode Referensi dan/atau Data Induk Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi 25% 25% 25% 25% 100% - Bobot indktr 7% - Bobot relatif 100% - Bobot indktr 7% - Bobot relatif 100% - Bobot indktr 7% - Bobot relatif 100% - Bobot indktr 7% - Bobot relatif *Bobot indktr = bobot indikator pembentuk indeks aspek *Bobot relatif = bobot indikator relatif terhadap indeks komposit (IPS)
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia 2 4 1 3 Standar Data Metadata Interoperabilitas Kode Referensi dan/atau Data Induk Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau Data Induk
10101. Penerapan Standar Data Statistik (SDS) Deskripsi Indikator: 1. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu, terdiri dari konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan; 2. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data. 3. Jika datanya lintas instansi pusat dan/atau daerah, maka SDS ditetapkan oleh BPS melalui regulasi Standar Data Statistik Nasional (SDSN) maupun yang pengusulan SDS-nya sudah diverifikasi melalui indah.bps.go.id (status “Diterima”) 4. Jika datanya tidak lintas instansi pusat dan/atau daerah, maka standar data yang digunakan dapat merujuk pada yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Instansi Pusat. 5. K/L/Pemda tidak harus mengusulkan SDS, dapat menggunakan SDSN yang telah ditetapkan BPS Ketentuan Penilaian: Penilaian dilakukan terhadap penerapan SDS berdasarkan: • Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; • Peraturan BPS No.4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis SDS • Peraturan BPS No.10 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik • Kepka BPS No.850 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional Kriteria Bukti Dukung: 1. Screenshot (SS) SDS: • Jika SDSN sudah published, screenshot SDSN di Aplikasi INDAH atau Ketetapan BPS tentang SDSN (Kepka 850/2023) • Jika SDSN belum published, screenshot pengusulan SDS di INDAH dengan status “Diterima” DAN 2. Bukti bahwa variabel yang dikumpulkan atau indikator yang dihasilkan telah merujuk pada SDSN, contoh: • Panduan pengumpulan data, dimana konten variabel yang dikumpulkan dan/atau indikator yang dihasilkan sesuai dengan SDSN; • Metadata indikator dan variabel, dimana konsep, definisi, klasifikasi, satuan, dan/atau ukuran sama dengan yang ditetapkan dalam SDSN; dan/atau • Publikasi statistik; dimana kontennya sesuai dengan SDSN
10101. Penerapan Standar Data Statistik (SDS) Level Kriteria Kriteria Pemenuhan Kriteria Bukti Dukung 1 Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data • Seluruh produsen belum menerapkan SDS; atau • Baru sebagian produsen data yang telah menerapkan SDS Tidak terpenuhinya Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data 2 Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing • Seluruh produsen telah menerapkan SDS; dan • Belum ada kebijakan/kaidah/prosedur baku terkait penerapan SDS yang berlaku untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data, namun prosedur pemenuhan SDS antar produsen data dalam satu instansi pusat/pemda masih berbeda-beda karena belum ada kaidah baku 3 Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data • Seluruh produsen telah menerapkan SDS; dan • Telah ada kebijakan/kaidah/prosedur baku penerapan SDS yang berlaku untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 2; dan • Dokumen kebijakan/kaidah/prosedur baku penerapan SDS di satu instansi pusat/pemda; seperti: SOP, Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, Surat Edaran/Keputusan Pimpinan Tinggi di instansi pusat/pemda sesuai kewenangannya, dll 4 Penerapan SDS telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala • Seluruh produsen telah menerapkan SDS; • Telah ada kebijakan/kaidah/prosedur baku penerapan SDS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/ pemda; dan • Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 3; • Terdapat notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi penerapan SDS yang dilakukan secara periodik; dan • Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut; 5 Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas • Seluruh produsen telah menerapkan SDS; • Telah ada kebijakan/kaidah/prosedur baku penerapan SDS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda; • Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik; dan • Telah dilakukan perbaikan penerapan SDS sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 4; • Dokumentasi penerapan SDS sebelum dilakukan perbaikan; dan • Dokumentasi penerapan SDS setelah dilakukan perbaikan/penyempurnaan;
Contoh Bukti Dukung published pada: indah.bps.go.id Published pada: Kepka BPS No.850/2023 tentang SDSN Standar Data Statistik Nasional yang sudah published
Contoh Bukti Dukung Standar Data Statistik Nasional yang belum published Status: Diterima dapat digunakan sebagai rujukan dalam penerapan SDS
Contoh Bukti Dukung Definisi indikator IHK pada panduan pengumpulan SHK telah merujuk pada SDSN Klasifikasi Penyajian, Satuan, dan Ukuran indikator IHK pada suatu publikasi statistik telah merujuk pada SDSN Data memenuhi standar data statistik
Contoh Bukti Dukung Dokumen Kebijakan
10201. Penerapan Metadata Statistik (MS) Deskripsi Indikator: 1. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. 2. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata 3. Jika datanya lintas instansi pusat dan/atau daerah, informasi dalam metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku yang ditetapkan oleh BPS 4. Jika datanya tidak lintas instansi pusat dan/atau daerah, maka struktur dan format baku dari metadata dapat ditetapkan oleh Menteri/Kepala Instansi Pusat, sepanjang mengacu struktur dan format baku yang ditetapkan BPS 5. Metadata statistik dilaporkan ke BPS melalui aplikasi indah.bps.go.id (untuk data yang sifatnya dipublikasikan untuk umum) Ketentuan Penilaian: Penilaian dilakukan terhadap penerapan Metadata Statistik berdasarkan: • Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; • Peraturan BPS No.5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik Kriteria Bukti Dukung: 1. Untuk data yang sifatnya lintas instansi pusat dan daerah serta datanya dipublikasikan umum: screenshot metadata kegiatan, variabel, dan indikator utama di aplikasi INDAH dengan status submit 2. Untuk data yang sifatnya lintas instansi pusat dan daerah namun tidak dipublikasikan untuk umum: file/screenshot metadata sesuai MS-Keg, MS-Var dan MS-Ind sesuai struktur dan format baku yang ditetapkan BPS 3. Untuk data yang sifatnya tidak lintas instansi pusat dan daerah: ketetapan struktur dan format baku metadata dari Menteri/Kepala Instansi Pusat terkait DAN screenshot metadata statistik yang sesuai dengan ketetapan tersebut.
10201. Penerapan Metadata Statistik (MS) Level Kriteria Kriteria Pemenuhan Kriteria Bukti Dukung 1 Penerapan Metadata Statistik belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data • Seluruh produsen belum menerapkan MS; atau • Baru sebagian produsen data yang telah menerapkan MS Tidak terpenuhinya Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data 2 Penerapan Metadata Statistik telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing • Seluruh produsen telah menerapkan MS; dan • Belum ada kebijakan/kaidah/prosedur baku terkait MS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data, namun prosedur pemenuhan MS antar produsen data dalam satu instansi pusat/pemda masih berbeda-beda karena belum ada kaidah baku 3 Penerapan Metadata Statistik telah dilakukan berdasarkan kaidah yang berlaku untuk seluruh Produsen Data • Seluruh produsen telah menerapkan MS; dan • Telah ada kebijakan/kaidah/prosedur baku penerapan MS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 2; dan • Dokumen kebijakan/kaidah/prosedur baku penerapan MS di satu instansi pusat/pemda; seperti: SOP, Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, Surat Edaran/Keputusan Pimpinan Tinggi di instansi pusat/pemda sesuai kewenangannya, dll 4 Penerapan Metadata Statistik telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala Seluruh produsen telah menerapkan MS; Telah ada kebijakan/kaidah/prosedur baku penerapan MS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda; dan Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik. • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 3; • Terdapat notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi penerapan MS yang dilakukan secara periodik; dan • Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut; 5 Penerapan Metadata Statistik telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas • Seluruh produsen telah menerapkan MS; • Telah ada kebijakan/kaidah/prosedur baku penerapan MS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda; • Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik; dan • Telah dilakukan perbaikan penerapan MS sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 4; • Dokumentasi penerapan MS sebelum dilakukan perbaikan; dan • Dokumentasi penerapan MS setelah dilakukan perbaikan/ penyempurnaan;
Contoh Bukti Dukung Untuk data yang sifatnya lintas instansi pusat dan daerah serta datanya dipublikasikan umum: screenshot metadata kegiatan, variabel, dan indikator utama di aplikasi INDAH dengan status submit Informasi MS-Keg, MS-Ind, dan MS Var Metadata yang telah diinputkan dalam INDAH dengan status minimal “Submit”
Contoh Bukti Dukung Untuk data yang sifatnya lintas instansi pusat dan daerah namun tidak dipublikasikan untuk umum: file/screenshot metadata sesuai MS-Keg, MS-Ind dan MS-Var Survei Persepsi Kinerja Pegawai Kementerian ABC 2023 13 Survei Persepsi Kinerja Pegawai Kementerian ABC Kementerian ABC Sekretaris Jenderal Pusat Data dan Informasi - Nama Pegawai nama Nama Panggilan lengkap seseorang sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu keluarga (KK) atau kartu tanda penduduk (KTP). • Kartu keluarga (KK) • Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada saat pencacahan Text - Wajib diisi Isikan nama lengkap sesuai dengan KTP 2 Survei Persepsi Kinerja Pegawai Kementerian ABC Kementerian ABC Sekretaris Jenderal Pusat Data dan Informasi - Indeks Kinerja Pegawai Indeks Kinerja Pegawai Indikator yang menunjukkan tingkat kinerja pegawai pada suatu waktu Semakin tinggi nilai indicator menunjukkan semakin baik kinerja pegawai pada suatu waktu Satuan kerja • Hara • Penil Survei Persepsi Kinerja Pegawai Kemente rian ABC
Contoh Bukti Dukung Dokumen Kebijakan
10301. Penerapan Interoperabilitas Data Deskripsi Indikator: 1. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. 2. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data 3. Data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan 4. Data harus disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik. 5. Menyediakan LID (Layanan Interoperabilitas Data) 6. API yang disediakan terhubung dengan SPLP 7. Memenuhi persyaratan kebijakan, organisasi, dan teknis (Permenkominfo No.1 Tahun 2023) Ketentuan Penilaian: Penilaian dilakukan terhadap penerapan Interoperabilitas Data berdasarkan: • Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; dan/atau • Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan SDI Kriteria Bukti Dukung: 1. Screeshot ketersediaan web service / API / system lainnya; atau 2. Screenshot pendaftaran pada Katalog Nasional LID;
10301. Penerapan Interoperabilitas Data Level Kriteria Kriteria Pemenuhan Kriteria Bukti Dukung 1 Penerapan Interoperabilitas Data belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data • Seluruh produsen belum menerapkan kaidah Interoperabilitas Data; atau • Baru sebagian produsen data yang telah menerapkan kaidah Interoperabilitas Data Tidak terpenuhinya Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data 2 Penerapan Interoperabilitas Data telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing • Seluruh produsen telah menerapkan kaidah Interoperabilitas Data; dan • Belum ada kebijakan/kaidah/prosedur baku untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data, namun penerapan Interoperabilitas Data yang dilakukan oleh produsen data masih berbeda-beda karena belum ada kaidah baku dalam satu instansi pusat/pemda tersebut 3 Penerapan Interoperabilitas Data antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah telah dilakukan berdasarkan kaidah yang berlaku untuk seluruh Produsen Data • Seluruh produsen telah menerapkan kaidah Interoperabilitas Data; dan • Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan kaidah Interoperabilitas Data untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 2; dan • Dokumen kebijakan/prosedur baku penerapan kaidah Interoperabilitas Data di satu instansi pusat/pemda; seperti: SOP, Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, Surat Edaran/Keputusan Pimpinan Tinggi di instansi pusat/pemda sesuai kewenangannya, dll
10301. Penerapan Interoperabilitas Data Level Kriteria Kriteria Pemenuhan Kriteria Bukti Dukung 4 Penerapan Interoperabilitas Data antar Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala • Seluruh produsen telah menerapkan kaidah Interoperabilitas Data; • Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan kaidah Interoperabilitas Data untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda; dan • Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik. • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 3; • Terdapat notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi penerapan kaidah Interoperabilitas Data yang dilakukan secara periodik; dan • Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut; 5 Penerapan Interoperabilitas Data telah dilakukan pemutakhiran oleh Walidata dalam rangka peningkatan kualitas • Seluruh produsen telah menerapkan kaidah Interoperabilitas Data; • Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan kaidah Interoperabilitas Data untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda; • Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik; dan • Telah dilakukan perbaikan penerapan kaidah Interoperabilitas Data sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 4; • Dokumentasi penerapan kaidah Interoperabilitas Data sebelum dilakukan perbaikan; dan • Dokumentasi penerapan kaidah Interoperabilitas Data setelah dilakukan perbaikan/penyempurnaan;
Contoh Bukti Dukung Penerapan Interoperabilitas Data antar Unit Kerja/Perangkat Daerah
Contoh Bukti Dukung https://splp.layanan.go.id Penerapan Interoperabilitas Data antar Instansi Pusat/Pemda
Contoh Bukti Dukung Dokumen Kebijakan
Contoh Bukti Dukung Dokumen Kebijakan
10401. Penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk Deskripsi Indikator: 1. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik. 2. Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dan disepakati dalam Forum SDI 3. Yang sudah dibahas dan disepakati mencakup: kode kependudukan, bridging kode kewilayahan, NPWP dan kode Fasyankes 4. Jika kegiatan statistik tidak terkait dengan data kependudukan, kewilayahan, dan Kesehatan, maka kode referensi dapat merujuk pada standar Internasional Ketentuan Penilaian: Penilaian dilakukan terhadap penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk berdasarkan: • Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; • Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SDI Tingkat Pusat Kriteria Bukti Dukung: 1. Screenshot penggunaan kode referensi pada raw data 2. Screenshot penggunaan kode referensi pada penyajian data
10401. Penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk Level Kriteria Kriteria Pemenuhan Kriteria Bukti Dukung 1 Penerapan Kode Referensi belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data • Seluruh produsen belum menerapkan Kode Referensi; atau • Baru sebagian produsen data yang telah menerapkan Kode Referensi Tidak terpenuhinya Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data 2 Penerapan Kode Referensi telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing • Seluruh produsen telah menerapkan Kode Referensi; dan • Belum ada kebijakan/kaidah/prosedur baku untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda, sehingga prosedur penerapan Kode Referensi antar produsen data dalam satu instansi pusat/pemda berbeda Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data 3 Penerapan Kode Referensi berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data • Seluruh produsen telah menerapkan Kode Referensi; dan • Telah ada kebijakan/kaidah/prosedur baku penerapan Kode Referensi untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 2; dan • Dokumen kebijakan/kaidah/prosedur baku penerapan Kode Referensi di satu instansi pusat/pemda; seperti: SOP, Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, Surat Edaran/Keputusan Pimpinan Tinggi di instansi pusat/pemda sesuai kewenangannya, dll 4 Penerapan Kode Referensi telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala • Seluruh produsen telah menerapkan Kode Referensi; • Telah ada kebijakan/kaidah/prosedur baku penerapan Kode Referensi untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda; dan • Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik. • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 3; • Terdapat notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi penerapan Kode Referensi yang dilakukan secara periodik; dan • Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut; 5 Penerapan Kode Referensi telah dilakukan pemutakhiran berdasarkan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia • Seluruh produsen telah menerapkan Kode Referensi; • Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan Kode Referensi untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda; • Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik; dan • Telah dilakukan perbaikan penerapan Kode Referensi sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 4; • Dokumentasi penerapan Kode Referensi sebelum dilakukan perbaikan; dan • Dokumentasi penerapan Kode Referensi setelah dilakukan perbaikan/penyempurnaan;
Contoh Bukti Dukung Mawar Melati Mawar Melati
Contoh Bukti Dukung Dokumen Kebijakan
Thank You For Attending Thank you once again for your time and attention. I look forward to continued collaboration and the exciting possibilities that lie ahead. www.bps.go.id ips@bps.go.id BADAN PUSAT STATISTIK

More Related Content

PDF
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
bybayubpsjombang
 
PDF
Pengantar SSN, SDI, dan Proses Bisnis Statistik
byyogisuprayogi02
 
PPTX
2. 2023.04.11 Penjelasan EPSS - Domain 1 dan 2.pptx
bybpstidorekep8272
 
PPTX
3 Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (1).pptx
bytonylayangsahi
 
PPTX
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Satu Data Indonesia.pptx
byFajarSyiamuAkbar2
 
PDF
Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas SDI Tingkat Daerah_ANANDARI (1) (1)...
bypetra973953
 
PDF
satu-data-indonesia-ppt-diklat-statistik-sektoral-1-materi-bapak-okto.pdf
byssuser1762d1
 
PPTX
Prinsip Satu Data Indonesia Terbaru.pptx
byarisrusyiana
 
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
bybayubpsjombang
 
Pengantar SSN, SDI, dan Proses Bisnis Statistik
byyogisuprayogi02
 
2. 2023.04.11 Penjelasan EPSS - Domain 1 dan 2.pptx
bybpstidorekep8272
 
3 Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (1).pptx
bytonylayangsahi
 
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Satu Data Indonesia.pptx
byFajarSyiamuAkbar2
 
Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas SDI Tingkat Daerah_ANANDARI (1) (1)...
bypetra973953
 
satu-data-indonesia-ppt-diklat-statistik-sektoral-1-materi-bapak-okto.pdf
byssuser1762d1
 
Prinsip Satu Data Indonesia Terbaru.pptx
byarisrusyiana
 

Similar to Domai 1 - Prinsip Satu Data Indonesia.pdf

PPTX
paparan disdukcapil 2023 terkait dengan kependukan
byRoySuryanto2
 
PDF
Materi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (4 Kelembagaan).pdf
byMIghfarEga
 
PPTX
1_Tata Laksana Penyelenggaraan Statistik.pptx
byAswiraWaruwu
 
PPTX
9 20220116 Sosialisasi SDSN BPS_Direktur SPEPP Bappenas.pptx
byRoySuryanto2
 
PDF
Juknis Peningkatan Kualitas Data Kesehatan
byMuh Saleh
 
PDF
presentasi statistik sektoral_BPS-JATENG-KOMINFO.pdf
byMaxRidersfamily
 
PDF
20220803 - Penetapan Daftar Data - Kota Makassar - Agung Indrajit.pdf
byAgung Indrajit
 
PDF
Perkembangan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
byYeddiAprianSyakhAlAt
 
PDF
Pembinaan Statistik Sektoral diskominfo.pdf
byPerencanaPembangunan
 
PPTX
20221104 Pemanfaatan Statistik dalam Pembangunan Nasional.pptx
byMarlyahLea
 
PPTX
paparan SDI FINAL yang dilakukan oleh Kementerian lingkungan hidup dan kehuta...
byFirmanMaulana9480
 
PPTX
Paparan Forum Satu Data Indonesia BPS.pptx
byMuhammad Maryono
 
PDF
Program Kerja Pembinaan Data Statistik.pdf
byPiandPriam1
 
PDF
Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Pada E-Walidata SIPD
byYeddiAprianSyakhAlAt
 
PDF
SDI BAPPENAS.pdf
byMufidMuyassar2
 
PPTX
15122023 PPT Dirjen Sosialisasi E-Walidata.pptx
byBAPPEDAKABUPATENROKA
 
paparan disdukcapil 2023 terkait dengan kependukan
byRoySuryanto2
 
Materi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (4 Kelembagaan).pdf
byMIghfarEga
 
1_Tata Laksana Penyelenggaraan Statistik.pptx
byAswiraWaruwu
 
9 20220116 Sosialisasi SDSN BPS_Direktur SPEPP Bappenas.pptx
byRoySuryanto2
 
Juknis Peningkatan Kualitas Data Kesehatan
byMuh Saleh
 
presentasi statistik sektoral_BPS-JATENG-KOMINFO.pdf
byMaxRidersfamily
 
20220803 - Penetapan Daftar Data - Kota Makassar - Agung Indrajit.pdf
byAgung Indrajit
 
Perkembangan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
byYeddiAprianSyakhAlAt
 
Pembinaan Statistik Sektoral diskominfo.pdf
byPerencanaPembangunan
 
20221104 Pemanfaatan Statistik dalam Pembangunan Nasional.pptx
byMarlyahLea
 
paparan SDI FINAL yang dilakukan oleh Kementerian lingkungan hidup dan kehuta...
byFirmanMaulana9480
 
Paparan Forum Satu Data Indonesia BPS.pptx
byMuhammad Maryono
 
Program Kerja Pembinaan Data Statistik.pdf
byPiandPriam1
 
Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Pada E-Walidata SIPD
byYeddiAprianSyakhAlAt
 
SDI BAPPENAS.pdf
byMufidMuyassar2
 
15122023 PPT Dirjen Sosialisasi E-Walidata.pptx
byBAPPEDAKABUPATENROKA
 

Recently uploaded

DOCX
Jsbsjs sks did dkfndkd eks Template kk66;3&!76 makerdgh
byglisian21
 
PDF
Dukungan_Kemendesa_untuk_Program_Makan_Bergizi_Gratis (Materi Sosialisasi P2B...
byssuserf9bb88
 
PPTX
tugas akhir filsafat kel 3 universitas 17 agustus 1945
byfmursyidarobby
 
PPTX
20251222 - Arah Penggunaan Dana Desa dalam Optimalisasi Pemberdayaan Masyarak...
byZubirst
 
PDF
PEDRO4D: Daftar Bandar Bola, Slot Demo, Toto 4D, dan Casino Online Resmi
byPedro 4D
 
PDF
PPT LISTRIK "LISTRIK DINAMIS" KELAS 9 SMP.pdf
byYessiTriRamadhani
 
Jsbsjs sks did dkfndkd eks Template kk66;3&!76 makerdgh
byglisian21
 
Dukungan_Kemendesa_untuk_Program_Makan_Bergizi_Gratis (Materi Sosialisasi P2B...
byssuserf9bb88
 
tugas akhir filsafat kel 3 universitas 17 agustus 1945
byfmursyidarobby
 
20251222 - Arah Penggunaan Dana Desa dalam Optimalisasi Pemberdayaan Masyarak...
byZubirst
 
PEDRO4D: Daftar Bandar Bola, Slot Demo, Toto 4D, dan Casino Online Resmi
byPedro 4D
 
PPT LISTRIK "LISTRIK DINAMIS" KELAS 9 SMP.pdf
byYessiTriRamadhani
 

Domai 1 - Prinsip Satu Data Indonesia.pdf

  • 1.
    Domain 1 Prinsip SatuData Indonesia Tim Pelaksana EPSS BADAN PUSAT STATISTIK Entry Meeting dan Sosialisasi Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024 2 April 2024
  • 2.
    Indikator bersifat umum/general (tidak harusterkait dengan kegiatan statistik yang dinilaikan)
  • 3.
    3 STRUKTUR LEMBAR KERJAEPSS Menentukan Tingkat Kematangan Mengisi Penjelasan Menyampaikan Bukti Dukung P Mengisi Penjelasan: 1. Menjelasakan proses di instansi pemerintah sesuai tingkat kematangan yang dipilih 2. Menjelaskan bagaimana bukti dukung yang disampaikan dapat menunjukkan implementasi dari proses di instansi pemerintah Contoh: Penerapan Metadata Statistik di Pemerintah Kabupaten Abc sudah mencapai tingkat kematangan 3 (tiga). Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, seluruh produsen data terkait sudah menerapkan metadata statistik yang terdiri dari metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Abc Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia pada Pasal X (halaman 7) yang memuat klausul terkait metadata statistik. Penerapan metadata statistik tersebut juga telah merujuk format baku yang ditetapkan pada Peraturan BPS Nomor 5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Metadata yang dibuat oleh produsen data selanjutnya diperiksa oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik Kabupaten Abc selaku walidata.
  • 4.
    4 GAMBARAN UMUM KRITERIABUKTI DUKUNG PADA TINGKAT KEMATANGAN ► Tidak ada bukti dukung, atau ► Bukti dukung tidak relevan ► Dokumen administasi yang sesuai dengan kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator ► Dokumen pendukung lainnya ► Dokumen kebijakan yang mengatur internal instansi pemerintah sesuai kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator ► Dokumen administasi pada Tingkat Kematangan Terkelola ► Dokumen pendukung lainnya ► Dokumen hasil reviu dan evaluasi sesuai kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator ► Dokumen kebijakan dan dokumen administasi pada Tingkat Kematangan Terdefinisi ► Dokumen pendukung lainnya ► Dokumen perbaikan proses yang dapat menunjukkan before-after dari hasil reviu/evaluasi sesuai kriteria tingkat kematangan suatu indikator ► Dokumen hasil reviu dan evaluasi, dokumen kebijakan, dan dokumen administasi pada Tingkat Kematangan Terpadu dan Terukur ► Dokumen pendukung lainnya Level 1 - Rintisan Level 2 - Terkelola Level 3 - Terdefinisi Level 4 – Terpadu dan Terukur Level 5 – Optimum
  • 5.
    INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK 5 Domain, 19Aspek, 38 Indikator 100% Proses Bisnis Statistik 4 Aspek , 7 Indikator 19% Perencanaan Data 3 Indikator 32% Pemeriksaan Data 2 Indikator 21% Penyebarluasan Data 1 Indikator 21% 26% Pengumpulan Data 1 Indikator Kualitas Data 5 Aspek , 10 Indikator 24% Relevansi 2 Indikator 21% Akurasi 1 Indikator 16% Aktualitas & Ketepatan Waktu 2 Indikator 21% Aksesibilitas 3 Indikator 21% Keterbandingan & Konsistensi 2 Indikator 21% Prinsip SDI 4 Aspek , 4 Indikator 28% Standar Data Statistik 1 Indikator 25% Metadata Statistik 1 Indikator 25% Interoperabilitas Data 1 Indikator 25% Kode Referensi dan/atau Data Induk 1 Indikator 25% Kelembagaan 3 Aspek , 10 Indikator 17% Profesionalitas 4 Indikator 35% SDM yang Memadai dan Kapabel 2 Indikator 30% Pengorganisasian Statistik 4 Indikator 35% Statistik Nasional 3 Aspek , 7 Indikator 12% Pemanfaatan Data Statistik 3 Indikator 34% Pengelolaan Kegiatan Statistik 1 Indikator 33% Penguatan SSN Berkelanjutan 3 Indikator 33% 1. Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 2. Peraturan BPS No 4/2020 ttg Petunjuk Teknis Standar Data Statistik 3. Peraturan BPS No 5/2020 ttg Petunjuk Teknis Metadata Statistik 4. Permen Kominfo No 1/2023 ttg Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE & SDI 5. Hasil kesepakatan Forum SDI tingkat Pusat UN Quality Assurance Frameworks (UNQAF) Manual of Official Statistics Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) - UNECE/Eurostat/OECD 1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 2. Panduan Ringkas Penggunaan Aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik) Online - romantik.bps.go.id 3. Kepka BPS No 5/2000 ttg Sistem Statistik Nasional (SSN) 1. UN Quality Assurance Frameworks (UNQAF) Manual of Official Statistics 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 3. Perpres No 39/2019 ttg Satu Data Indonesia (SDI)
  • 6.
    6 STRUKTUR PENILAIAN TINGKATKEMATANGAN Pembentuk Domain Prinsip Satu Data Indonesia  Dasar pemilihan indikator relevan dengan tugas BPS sebagai Pembina Data dalam Perpres 39 Tahun 2019 tentang SDI  Bisa digunakan sebagai indikator kinerja dan capaian pelaksanaan SDI untuk seluruh K/L/Pemda  Manfaat dari indikator ini sebagai ukuran pemenuhan dari Perpres 39 Tahun 2019 tentang SDI  Menjadi ukuran Pembinaan Statistik oleh BPS kepada K/L/Pemda dalam upaya pemenuhan prinsip SDI Untuk mendapatkan ukuran capaian kinerja K/L/Pemda (Walidata / Produsen Data) dalam pemenuhan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. 28% 1. Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) Standar Data Statistik Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS) Metadata Statistik Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik Interoperabilitas Data Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data Kode Referensi dan/atau Data Induk Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi 25% 25% 25% 25% 100% - Bobot indktr 7% - Bobot relatif 100% - Bobot indktr 7% - Bobot relatif 100% - Bobot indktr 7% - Bobot relatif 100% - Bobot indktr 7% - Bobot relatif *Bobot indktr = bobot indikator pembentuk indeks aspek *Bobot relatif = bobot indikator relatif terhadap indeks komposit (IPS)
  • 7.
    Pemenuhan Prinsip SatuData Indonesia 2 4 1 3 Standar Data Metadata Interoperabilitas Kode Referensi dan/atau Data Induk Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau Data Induk
  • 8.
    10101. Penerapan StandarData Statistik (SDS) Deskripsi Indikator: 1. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu, terdiri dari konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan; 2. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data. 3. Jika datanya lintas instansi pusat dan/atau daerah, maka SDS ditetapkan oleh BPS melalui regulasi Standar Data Statistik Nasional (SDSN) maupun yang pengusulan SDS-nya sudah diverifikasi melalui indah.bps.go.id (status “Diterima”) 4. Jika datanya tidak lintas instansi pusat dan/atau daerah, maka standar data yang digunakan dapat merujuk pada yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Instansi Pusat. 5. K/L/Pemda tidak harus mengusulkan SDS, dapat menggunakan SDSN yang telah ditetapkan BPS Ketentuan Penilaian: Penilaian dilakukan terhadap penerapan SDS berdasarkan: • Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; • Peraturan BPS No.4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis SDS • Peraturan BPS No.10 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik • Kepka BPS No.850 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional Kriteria Bukti Dukung: 1. Screenshot (SS) SDS: • Jika SDSN sudah published, screenshot SDSN di Aplikasi INDAH atau Ketetapan BPS tentang SDSN (Kepka 850/2023) • Jika SDSN belum published, screenshot pengusulan SDS di INDAH dengan status “Diterima” DAN 2. Bukti bahwa variabel yang dikumpulkan atau indikator yang dihasilkan telah merujuk pada SDSN, contoh: • Panduan pengumpulan data, dimana konten variabel yang dikumpulkan dan/atau indikator yang dihasilkan sesuai dengan SDSN; • Metadata indikator dan variabel, dimana konsep, definisi, klasifikasi, satuan, dan/atau ukuran sama dengan yang ditetapkan dalam SDSN; dan/atau • Publikasi statistik; dimana kontennya sesuai dengan SDSN
  • 9.
    10101. Penerapan StandarData Statistik (SDS) Level Kriteria Kriteria Pemenuhan Kriteria Bukti Dukung 1 Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data • Seluruh produsen belum menerapkan SDS; atau • Baru sebagian produsen data yang telah menerapkan SDS Tidak terpenuhinya Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data 2 Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing • Seluruh produsen telah menerapkan SDS; dan • Belum ada kebijakan/kaidah/prosedur baku terkait penerapan SDS yang berlaku untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data, namun prosedur pemenuhan SDS antar produsen data dalam satu instansi pusat/pemda masih berbeda-beda karena belum ada kaidah baku 3 Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data • Seluruh produsen telah menerapkan SDS; dan • Telah ada kebijakan/kaidah/prosedur baku penerapan SDS yang berlaku untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 2; dan • Dokumen kebijakan/kaidah/prosedur baku penerapan SDS di satu instansi pusat/pemda; seperti: SOP, Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, Surat Edaran/Keputusan Pimpinan Tinggi di instansi pusat/pemda sesuai kewenangannya, dll 4 Penerapan SDS telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala • Seluruh produsen telah menerapkan SDS; • Telah ada kebijakan/kaidah/prosedur baku penerapan SDS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/ pemda; dan • Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 3; • Terdapat notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi penerapan SDS yang dilakukan secara periodik; dan • Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut; 5 Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas • Seluruh produsen telah menerapkan SDS; • Telah ada kebijakan/kaidah/prosedur baku penerapan SDS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda; • Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik; dan • Telah dilakukan perbaikan penerapan SDS sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 4; • Dokumentasi penerapan SDS sebelum dilakukan perbaikan; dan • Dokumentasi penerapan SDS setelah dilakukan perbaikan/penyempurnaan;
  • 10.
    Contoh Bukti Dukung publishedpada: indah.bps.go.id Published pada: Kepka BPS No.850/2023 tentang SDSN Standar Data Statistik Nasional yang sudah published
  • 11.
    Contoh Bukti Dukung StandarData Statistik Nasional yang belum published Status: Diterima dapat digunakan sebagai rujukan dalam penerapan SDS
  • 12.
    Contoh Bukti Dukung Definisiindikator IHK pada panduan pengumpulan SHK telah merujuk pada SDSN Klasifikasi Penyajian, Satuan, dan Ukuran indikator IHK pada suatu publikasi statistik telah merujuk pada SDSN Data memenuhi standar data statistik
  • 13.
  • 14.
    10201. Penerapan MetadataStatistik (MS) Deskripsi Indikator: 1. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. 2. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata 3. Jika datanya lintas instansi pusat dan/atau daerah, informasi dalam metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku yang ditetapkan oleh BPS 4. Jika datanya tidak lintas instansi pusat dan/atau daerah, maka struktur dan format baku dari metadata dapat ditetapkan oleh Menteri/Kepala Instansi Pusat, sepanjang mengacu struktur dan format baku yang ditetapkan BPS 5. Metadata statistik dilaporkan ke BPS melalui aplikasi indah.bps.go.id (untuk data yang sifatnya dipublikasikan untuk umum) Ketentuan Penilaian: Penilaian dilakukan terhadap penerapan Metadata Statistik berdasarkan: • Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; • Peraturan BPS No.5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik Kriteria Bukti Dukung: 1. Untuk data yang sifatnya lintas instansi pusat dan daerah serta datanya dipublikasikan umum: screenshot metadata kegiatan, variabel, dan indikator utama di aplikasi INDAH dengan status submit 2. Untuk data yang sifatnya lintas instansi pusat dan daerah namun tidak dipublikasikan untuk umum: file/screenshot metadata sesuai MS-Keg, MS-Var dan MS-Ind sesuai struktur dan format baku yang ditetapkan BPS 3. Untuk data yang sifatnya tidak lintas instansi pusat dan daerah: ketetapan struktur dan format baku metadata dari Menteri/Kepala Instansi Pusat terkait DAN screenshot metadata statistik yang sesuai dengan ketetapan tersebut.
  • 15.
    10201. Penerapan MetadataStatistik (MS) Level Kriteria Kriteria Pemenuhan Kriteria Bukti Dukung 1 Penerapan Metadata Statistik belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data • Seluruh produsen belum menerapkan MS; atau • Baru sebagian produsen data yang telah menerapkan MS Tidak terpenuhinya Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data 2 Penerapan Metadata Statistik telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing • Seluruh produsen telah menerapkan MS; dan • Belum ada kebijakan/kaidah/prosedur baku terkait MS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data, namun prosedur pemenuhan MS antar produsen data dalam satu instansi pusat/pemda masih berbeda-beda karena belum ada kaidah baku 3 Penerapan Metadata Statistik telah dilakukan berdasarkan kaidah yang berlaku untuk seluruh Produsen Data • Seluruh produsen telah menerapkan MS; dan • Telah ada kebijakan/kaidah/prosedur baku penerapan MS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 2; dan • Dokumen kebijakan/kaidah/prosedur baku penerapan MS di satu instansi pusat/pemda; seperti: SOP, Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, Surat Edaran/Keputusan Pimpinan Tinggi di instansi pusat/pemda sesuai kewenangannya, dll 4 Penerapan Metadata Statistik telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala Seluruh produsen telah menerapkan MS; Telah ada kebijakan/kaidah/prosedur baku penerapan MS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda; dan Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik. • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 3; • Terdapat notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi penerapan MS yang dilakukan secara periodik; dan • Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut; 5 Penerapan Metadata Statistik telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas • Seluruh produsen telah menerapkan MS; • Telah ada kebijakan/kaidah/prosedur baku penerapan MS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda; • Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik; dan • Telah dilakukan perbaikan penerapan MS sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 4; • Dokumentasi penerapan MS sebelum dilakukan perbaikan; dan • Dokumentasi penerapan MS setelah dilakukan perbaikan/ penyempurnaan;
  • 16.
    Contoh Bukti DukungUntuk data yang sifatnya lintas instansi pusat dan daerah serta datanya dipublikasikan umum: screenshot metadata kegiatan, variabel, dan indikator utama di aplikasi INDAH dengan status submit Informasi MS-Keg, MS-Ind, dan MS Var Metadata yang telah diinputkan dalam INDAH dengan status minimal “Submit”
  • 17.
    Contoh Bukti DukungUntuk data yang sifatnya lintas instansi pusat dan daerah namun tidak dipublikasikan untuk umum: file/screenshot metadata sesuai MS-Keg, MS-Ind dan MS-Var Survei Persepsi Kinerja Pegawai Kementerian ABC 2023 13 Survei Persepsi Kinerja Pegawai Kementerian ABC Kementerian ABC Sekretaris Jenderal Pusat Data dan Informasi - Nama Pegawai nama Nama Panggilan lengkap seseorang sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu keluarga (KK) atau kartu tanda penduduk (KTP). • Kartu keluarga (KK) • Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada saat pencacahan Text - Wajib diisi Isikan nama lengkap sesuai dengan KTP 2 Survei Persepsi Kinerja Pegawai Kementerian ABC Kementerian ABC Sekretaris Jenderal Pusat Data dan Informasi - Indeks Kinerja Pegawai Indeks Kinerja Pegawai Indikator yang menunjukkan tingkat kinerja pegawai pada suatu waktu Semakin tinggi nilai indicator menunjukkan semakin baik kinerja pegawai pada suatu waktu Satuan kerja • Hara • Penil Survei Persepsi Kinerja Pegawai Kemente rian ABC
  • 18.
  • 19.
    10301. Penerapan InteroperabilitasData Deskripsi Indikator: 1. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. 2. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data 3. Data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan 4. Data harus disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik. 5. Menyediakan LID (Layanan Interoperabilitas Data) 6. API yang disediakan terhubung dengan SPLP 7. Memenuhi persyaratan kebijakan, organisasi, dan teknis (Permenkominfo No.1 Tahun 2023) Ketentuan Penilaian: Penilaian dilakukan terhadap penerapan Interoperabilitas Data berdasarkan: • Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; dan/atau • Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan SDI Kriteria Bukti Dukung: 1. Screeshot ketersediaan web service / API / system lainnya; atau 2. Screenshot pendaftaran pada Katalog Nasional LID;
  • 20.
    10301. Penerapan InteroperabilitasData Level Kriteria Kriteria Pemenuhan Kriteria Bukti Dukung 1 Penerapan Interoperabilitas Data belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data • Seluruh produsen belum menerapkan kaidah Interoperabilitas Data; atau • Baru sebagian produsen data yang telah menerapkan kaidah Interoperabilitas Data Tidak terpenuhinya Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data 2 Penerapan Interoperabilitas Data telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing • Seluruh produsen telah menerapkan kaidah Interoperabilitas Data; dan • Belum ada kebijakan/kaidah/prosedur baku untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data, namun penerapan Interoperabilitas Data yang dilakukan oleh produsen data masih berbeda-beda karena belum ada kaidah baku dalam satu instansi pusat/pemda tersebut 3 Penerapan Interoperabilitas Data antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah telah dilakukan berdasarkan kaidah yang berlaku untuk seluruh Produsen Data • Seluruh produsen telah menerapkan kaidah Interoperabilitas Data; dan • Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan kaidah Interoperabilitas Data untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 2; dan • Dokumen kebijakan/prosedur baku penerapan kaidah Interoperabilitas Data di satu instansi pusat/pemda; seperti: SOP, Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, Surat Edaran/Keputusan Pimpinan Tinggi di instansi pusat/pemda sesuai kewenangannya, dll
  • 21.
    10301. Penerapan InteroperabilitasData Level Kriteria Kriteria Pemenuhan Kriteria Bukti Dukung 4 Penerapan Interoperabilitas Data antar Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala • Seluruh produsen telah menerapkan kaidah Interoperabilitas Data; • Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan kaidah Interoperabilitas Data untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda; dan • Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik. • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 3; • Terdapat notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi penerapan kaidah Interoperabilitas Data yang dilakukan secara periodik; dan • Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut; 5 Penerapan Interoperabilitas Data telah dilakukan pemutakhiran oleh Walidata dalam rangka peningkatan kualitas • Seluruh produsen telah menerapkan kaidah Interoperabilitas Data; • Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan kaidah Interoperabilitas Data untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda; • Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik; dan • Telah dilakukan perbaikan penerapan kaidah Interoperabilitas Data sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 4; • Dokumentasi penerapan kaidah Interoperabilitas Data sebelum dilakukan perbaikan; dan • Dokumentasi penerapan kaidah Interoperabilitas Data setelah dilakukan perbaikan/penyempurnaan;
  • 22.
    Contoh Bukti Dukung PenerapanInteroperabilitas Data antar Unit Kerja/Perangkat Daerah
  • 23.
    Contoh Bukti Dukung https://splp.layanan.go.id PenerapanInteroperabilitas Data antar Instansi Pusat/Pemda
  • 24.
  • 25.
  • 26.
    10401. Penerapan KodeReferensi dan/atau Data Induk Deskripsi Indikator: 1. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik. 2. Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dan disepakati dalam Forum SDI 3. Yang sudah dibahas dan disepakati mencakup: kode kependudukan, bridging kode kewilayahan, NPWP dan kode Fasyankes 4. Jika kegiatan statistik tidak terkait dengan data kependudukan, kewilayahan, dan Kesehatan, maka kode referensi dapat merujuk pada standar Internasional Ketentuan Penilaian: Penilaian dilakukan terhadap penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk berdasarkan: • Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; • Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SDI Tingkat Pusat Kriteria Bukti Dukung: 1. Screenshot penggunaan kode referensi pada raw data 2. Screenshot penggunaan kode referensi pada penyajian data
  • 27.
    10401. Penerapan KodeReferensi dan/atau Data Induk Level Kriteria Kriteria Pemenuhan Kriteria Bukti Dukung 1 Penerapan Kode Referensi belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data • Seluruh produsen belum menerapkan Kode Referensi; atau • Baru sebagian produsen data yang telah menerapkan Kode Referensi Tidak terpenuhinya Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data 2 Penerapan Kode Referensi telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing • Seluruh produsen telah menerapkan Kode Referensi; dan • Belum ada kebijakan/kaidah/prosedur baku untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda, sehingga prosedur penerapan Kode Referensi antar produsen data dalam satu instansi pusat/pemda berbeda Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data 3 Penerapan Kode Referensi berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data • Seluruh produsen telah menerapkan Kode Referensi; dan • Telah ada kebijakan/kaidah/prosedur baku penerapan Kode Referensi untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 2; dan • Dokumen kebijakan/kaidah/prosedur baku penerapan Kode Referensi di satu instansi pusat/pemda; seperti: SOP, Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, Surat Edaran/Keputusan Pimpinan Tinggi di instansi pusat/pemda sesuai kewenangannya, dll 4 Penerapan Kode Referensi telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala • Seluruh produsen telah menerapkan Kode Referensi; • Telah ada kebijakan/kaidah/prosedur baku penerapan Kode Referensi untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda; dan • Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik. • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 3; • Terdapat notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi penerapan Kode Referensi yang dilakukan secara periodik; dan • Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut; 5 Penerapan Kode Referensi telah dilakukan pemutakhiran berdasarkan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia • Seluruh produsen telah menerapkan Kode Referensi; • Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan Kode Referensi untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda; • Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik; dan • Telah dilakukan perbaikan penerapan Kode Referensi sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 4; • Dokumentasi penerapan Kode Referensi sebelum dilakukan perbaikan; dan • Dokumentasi penerapan Kode Referensi setelah dilakukan perbaikan/penyempurnaan;
  • 28.
    Contoh Bukti Dukung MawarMelati Mawar Melati
  • 29.
  • 30.
    Thank You For Attending Thankyou once again for your time and attention. I look forward to continued collaboration and the exciting possibilities that lie ahead. www.bps.go.id ips@bps.go.id BADAN PUSAT STATISTIK