Laporan ini merangkum dinamika pemberitaan mengenai isu buruh di Indonesia selama setahun berdasarkan monitoring media online. Isu demo buruh mendapat sorotan media terbesar dengan 522 berita. Demonstrasi buruh sering menuntut kenaikan upah dan kesejahteraan serta menolak kenaikan BBM. Sebagian besar demo berlokasi di Jawa dan menggunakan pola blokade fasilitas umum.
Monitoring ini dilakukan terhadap 6 online berskala nasional. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan “Sudirman Said”.
Isu ISIS seperti dijadikan pengalihan isu dari isu pilpres. Hal ini terlihat dari pola pemberitaan ISIS di media yang baru meningkat pada awal Agustus 2014 atau disaat isu pilpres sedang menjadi isu utama di media. Padahal isu ISIS ini sudah ada sejak awal Juli 2014, namun tidak begitu banyak diberitakan.
Pemerintah dalam hal ini BNPT terlihat berhasil membangun persepsi bahwa keberadaan ISIS adalah kelompok terorisme baru di Indonesia, sehingga banyak pihak yang menolak ISIS dan Polri langsung menindak pihak-pihak yang menyatakan mendukung ISIS. Pendukung ISIS di Indonesia dianggap sebagai teroris di Indonesia.
ISIS di Indonesia lebih banyak diasosiasikan dengan Jamaah Ansharud Tauhid (JAT) yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba’asyir sehingga hal ini membuat para pendukung ISIS dianggap sebagai kelompok radikal di Indonesia.
Monitoring ini dilakukan terhadap 10 online berskala nasional. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan “Susi Pudjiastuti”.
IMMC melakukan analisis terhadap frekuensi berita, narasumber yang dikutip dalam pemberitaan, nada pemberitaan, sebaran wilayah serta permasalahan pada setiap program kompensasi BBM dan bagaimana respon pemerintah dari pusat hingga level desa dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
Jelang gelaran Pilkada DKI Jakarta Putaran kedua, IMMC secara khusus memonitoring perkembangan pemberitaan media terhadap isu tersebut. Riset dilakukan sejak 11 Juli 2012 hingga 28 Agustus 2012. Riset ini diharapkan dapat memberikan sebuah perspektif tentang dinamika Pilkada DKI 2012 Putaran II dalam berbagai perspektif.
MEDIA MONITORING KARTU KREDIT
PADA LIMA MEDIA ONLINE NASIONAL
KONTAN.CO.ID, BISNIS.COM, INVESTOR.CO.ID, DETIK.COM, OKEZONE.COM
PERIODE 1 JULI 2012 – 31 JANUARI 2013
Isu seputar ekspansi cukup mendominasi pemberitaan media tentang kartu kredit.
Isu ekspansi ini, satu sisi memang bisa menyakinkan nasabah dan pemegang saham tapi hambatan yang dialami oleh perbankan tidak akan diketahui oleh regulator karena menganggap kinerja perbankan sangat baik.
KPK: Dari Hukum ke Politik ke Media
Hasil media monitoring terhadap pemberitaan seputar Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) Desember 2011 hingga Mei 2013, menghasilkan beberapa konklusi terkait dengan peran dan fungsi mendasar lembaga itu. Perspektif analisis pemberitaan menunjukkan belum adanya perubahan fundamental dalam fokus pelaksanaan peran KPK. Misalnya:
Pertama, aspek penindakan yang jauh lebih mendominasi aspek fungsional KPK lainnya: pencegahan dan pengawasan. Ini berarti melanjutkan “tradisi kinerja” dari kepemimpinan KPK di era sebelumnya: Busro Muqoddas.
Kedua, selain itu, fokus target KPK juga pada subjek-subjek yang potensial memiliki nilai popularitas tinggi di pemberitaan media. Dalam hal ini, menurut hasil media monitoring, partai politik dan anggota DPR.
Ketiga, pelanggaran kode etik kerja dalam internal KPK menjadi salah satu catatan penting tentang masih lemahnya mekanisme pengawasan sistemik dalam tubuh lembaga tersebut. Menjadi ironis, karena lembaga yang diharapkan menjadi sentrum penegakan hukum, justru terlilit problem pelanggaran hukum didalam tubuhnya sendiri.
Penindakan: Mempertahankan Efek Dramatik?
Hasil media monitoring menunjukkan bahwa KPK jauh lebih banyak melakukan penindakan daripada pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Awalnya, KPK era Abraham Samad diharapkan memberikan prioritas berbeda era sebelumnya: dari penindakan ke pencegahan dan pengawasan. Namun, perubahan fokus kinerja ini belum dilakukan. Beberapa hal yang menunjukkan bahwa fokus KPK pada penindakan, bukan pencegahan-pengawasan, adalah:
Pertama, selain terlihat dari tingginya persentase penindakan, lemahnya pencegahan-pengawasan tampak dari strategi pencegahan yang belum sistematis. Hasil monitoring menunjukkan bahwa langkah yang banyak dilakukan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah pemeriksaan laporan harta kekayaan dan kampanye anti korupsi. Jika targetnya adalah sistematisasi gerakan pencegahan korupsi, 2 strategi tersebut tidak masuk langkah yang efektif dan prioritas.
Kedua, hal lain dari hasil monitoring yang menunjukkan terlalu fokusnya KPK pada penindakan adalah: bahwa dalam melakukan supervisi, KPK lebih banyak melakukan tindakan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan Kepolisian dan kejaksaan.
Ketiga, pada tingkat praktis penanganan kasus, KPK banyak berkoordinasi dengan kepolisian. Dibawah itu, berkoordinasi dengan kementerian, BPK, dan PPATK. Tingginya intensitas koordinasi dengan kepolisian memperkuat kesimpulan bahwa fokus KPK pada penindakan.
Keempat, penyuapan merupakan modus yang paling sering ditangani KPK. Setelah itu, penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi.
Kinerja KPK yang fokus pada penindakan menjadikan tahapan penyidikan sebagai episode yang dramatis. Fokus pemberitaan media banyak tercurah pada tahapan ini. Dalam konteks ini, Jubir KPK dan pimpinan KPK menjadi sentral sumber pemberitaan.
Monitoring ini dilakukan terhadap 6 online berskala nasional. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan “Sudirman Said”.
Isu ISIS seperti dijadikan pengalihan isu dari isu pilpres. Hal ini terlihat dari pola pemberitaan ISIS di media yang baru meningkat pada awal Agustus 2014 atau disaat isu pilpres sedang menjadi isu utama di media. Padahal isu ISIS ini sudah ada sejak awal Juli 2014, namun tidak begitu banyak diberitakan.
Pemerintah dalam hal ini BNPT terlihat berhasil membangun persepsi bahwa keberadaan ISIS adalah kelompok terorisme baru di Indonesia, sehingga banyak pihak yang menolak ISIS dan Polri langsung menindak pihak-pihak yang menyatakan mendukung ISIS. Pendukung ISIS di Indonesia dianggap sebagai teroris di Indonesia.
ISIS di Indonesia lebih banyak diasosiasikan dengan Jamaah Ansharud Tauhid (JAT) yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba’asyir sehingga hal ini membuat para pendukung ISIS dianggap sebagai kelompok radikal di Indonesia.
Monitoring ini dilakukan terhadap 10 online berskala nasional. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan “Susi Pudjiastuti”.
IMMC melakukan analisis terhadap frekuensi berita, narasumber yang dikutip dalam pemberitaan, nada pemberitaan, sebaran wilayah serta permasalahan pada setiap program kompensasi BBM dan bagaimana respon pemerintah dari pusat hingga level desa dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
Jelang gelaran Pilkada DKI Jakarta Putaran kedua, IMMC secara khusus memonitoring perkembangan pemberitaan media terhadap isu tersebut. Riset dilakukan sejak 11 Juli 2012 hingga 28 Agustus 2012. Riset ini diharapkan dapat memberikan sebuah perspektif tentang dinamika Pilkada DKI 2012 Putaran II dalam berbagai perspektif.
MEDIA MONITORING KARTU KREDIT
PADA LIMA MEDIA ONLINE NASIONAL
KONTAN.CO.ID, BISNIS.COM, INVESTOR.CO.ID, DETIK.COM, OKEZONE.COM
PERIODE 1 JULI 2012 – 31 JANUARI 2013
Isu seputar ekspansi cukup mendominasi pemberitaan media tentang kartu kredit.
Isu ekspansi ini, satu sisi memang bisa menyakinkan nasabah dan pemegang saham tapi hambatan yang dialami oleh perbankan tidak akan diketahui oleh regulator karena menganggap kinerja perbankan sangat baik.
KPK: Dari Hukum ke Politik ke Media
Hasil media monitoring terhadap pemberitaan seputar Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) Desember 2011 hingga Mei 2013, menghasilkan beberapa konklusi terkait dengan peran dan fungsi mendasar lembaga itu. Perspektif analisis pemberitaan menunjukkan belum adanya perubahan fundamental dalam fokus pelaksanaan peran KPK. Misalnya:
Pertama, aspek penindakan yang jauh lebih mendominasi aspek fungsional KPK lainnya: pencegahan dan pengawasan. Ini berarti melanjutkan “tradisi kinerja” dari kepemimpinan KPK di era sebelumnya: Busro Muqoddas.
Kedua, selain itu, fokus target KPK juga pada subjek-subjek yang potensial memiliki nilai popularitas tinggi di pemberitaan media. Dalam hal ini, menurut hasil media monitoring, partai politik dan anggota DPR.
Ketiga, pelanggaran kode etik kerja dalam internal KPK menjadi salah satu catatan penting tentang masih lemahnya mekanisme pengawasan sistemik dalam tubuh lembaga tersebut. Menjadi ironis, karena lembaga yang diharapkan menjadi sentrum penegakan hukum, justru terlilit problem pelanggaran hukum didalam tubuhnya sendiri.
Penindakan: Mempertahankan Efek Dramatik?
Hasil media monitoring menunjukkan bahwa KPK jauh lebih banyak melakukan penindakan daripada pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Awalnya, KPK era Abraham Samad diharapkan memberikan prioritas berbeda era sebelumnya: dari penindakan ke pencegahan dan pengawasan. Namun, perubahan fokus kinerja ini belum dilakukan. Beberapa hal yang menunjukkan bahwa fokus KPK pada penindakan, bukan pencegahan-pengawasan, adalah:
Pertama, selain terlihat dari tingginya persentase penindakan, lemahnya pencegahan-pengawasan tampak dari strategi pencegahan yang belum sistematis. Hasil monitoring menunjukkan bahwa langkah yang banyak dilakukan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah pemeriksaan laporan harta kekayaan dan kampanye anti korupsi. Jika targetnya adalah sistematisasi gerakan pencegahan korupsi, 2 strategi tersebut tidak masuk langkah yang efektif dan prioritas.
Kedua, hal lain dari hasil monitoring yang menunjukkan terlalu fokusnya KPK pada penindakan adalah: bahwa dalam melakukan supervisi, KPK lebih banyak melakukan tindakan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan Kepolisian dan kejaksaan.
Ketiga, pada tingkat praktis penanganan kasus, KPK banyak berkoordinasi dengan kepolisian. Dibawah itu, berkoordinasi dengan kementerian, BPK, dan PPATK. Tingginya intensitas koordinasi dengan kepolisian memperkuat kesimpulan bahwa fokus KPK pada penindakan.
Keempat, penyuapan merupakan modus yang paling sering ditangani KPK. Setelah itu, penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi.
Kinerja KPK yang fokus pada penindakan menjadikan tahapan penyidikan sebagai episode yang dramatis. Fokus pemberitaan media banyak tercurah pada tahapan ini. Dalam konteks ini, Jubir KPK dan pimpinan KPK menjadi sentral sumber pemberitaan.
Monitoring ini dilakukan terhadap 3 online nasional yang memiliki jaringan di daerah. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat kepada KPK.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara resmi mengumumkan susunan kabinetnya pada hari Minggu, 26 Oktober 2014. Pengumuman nama-nama menteri ini mengakhiri “drama” sepekan dimana publik terus menanti dan menunggu siapa menteri-menteri yang akan membantu Jokowi-JK selama 5 tahun mendatang.
Namun, ekspektasi publik yang begitu tinggi terhadap susunan kabinet kerja Jokowi-JK tidak berhasil terpenuhi setelah Jokowi mengumumkan nama-nama menterinya. Sebanyak 63% publik menyatakan ketidakpuasannya atas susunan kabinet Jokowi-JK. Dan hanya 37% publik yang menyakatan puas dengan susunan kabinet Jokowi-JK.
Sejak awal dicetuskan oleh Jokowi, pemberitaan revolusi mental tidak banyak diberitakan oleh media. Oleh sebab itu, Jokowi dan timnya membuat beberapa cara untuk mempopulerkan revolusi mental, seperti mengadakan berbagai kegiatan yang dikaitkan dengan revolusi mental, menggandeng beberapa public figur untuk mempromosikan konsep revolusi mental.
Revolusi mental menjadi dasar bagi sebagian orang untuk mendukung Jokowi. Hal ini sesuai dengan tujuan Jokowi untuk menarik pemilih terutama dari kalangan pemilih pemula dan swing voters.
Media mencoba melekatkan istilah revolusi mental dengan Jokowi. Revolusi mental adalah Jokowi dan Jokowi adalah contoh nyata dari revolusi mental.
PKS dan Demokrat banyak disebutkan sebagai contoh nyata mengapa revolusi mental perlu dilakukan karena adanya kasus korupsi yang terjadi di kedua partai tersebut. Hal ini seperti menihilkan kasus korupsi yang terjadi di partai-partai lain terutama korupsi yang terjadi di PDIP.
Kesimpulan Monitoring:
Isu utama pemberitaan KRL selama satu tahun ini di media lebih banyak menyoroti soal gangguan perjalanan KRL. Gangguan perjalanan KRL saat ini sudah menjadi isu yang cukup menarik bagi media mengingat KRL adalah moda transportasi publik yang paling banyak digunakan masyarakat.
Beberapa permasalahan yang menyebabkan terjadinya gangguan perjalanan KRL adalah masalah persinyalan, aliran listrik atas rusak/padam, rel kereta terendam air, pantograf patah, KRL mogok, KRL terlambat dan lain-lain.
Tiga jalur utama KRL yang sering mengalami gangguan adalah jalur Depok/Bogor, Bekasi dan Serong dimana ketiga jalur tersebutmerupakan jalur yang padat baik dari sisi jumlah penumpang maupun jumlah perjalanan KRL.
Meski KRL menjadi moda transportasi publik yang banyak digunakan oleh masyarakat , namun mayoritas masyarakat menilai KRL sudah tidak manusiawi. Artinya perubahan layanan yang dilakukan oleh KRL belum dirasakan sepenuhnya oleh pengguna jasa KRL.
Rekomendasi Monitoring:
Perubahan layanan yang dilakukan oleh KRL seharusnya diikuti dengan kesiapan untuk menghadapi lonjakan penumpang yang semakin besar. Hal ini untuk mengurangi desakan penumpang di dalam gerbong KRL yang membuat timbulnya persepsi bahwa KRL tidak manusiawi dan sebagainya.
Hal utama yang harus segera diatasi oleh KCJ/KAI dan pemerintah adalah memperbaiki sistem persinyalan yang menjadi penyebab utama terjadinya gangguan perjalanan KRL.
KCJ/KAI tidak bisa hanya sekedar meminta maaf kepada masyarakat atas terjadinya gangguan perjalanan KRL. Harus ada upaya perbaikan secara menyeluruh hingga persoalan yang sama tidak lagi muncul.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan PT KAI harus berkoordinasi dengan baik untuk menyelesaikan setiap persoalan. Hal ini karena, permasalahan KRL tidak hanya merupakan wewenang KAI melainkan juga bagian dari tugas pemerintah.
PT KAI harus berkoordinasi dan bekerjasa sama dengan pemerintah daerah khususnya di kawasan Jabodetabek untuk membangun jalur layang KRL atau underpass untuk mengurangi terjadinya kecelakaan KRL.
Monitoring ini dilakukan terhadap media warga www.kompasiana.com. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan “Satrio Piningit”.
Pemberitaan isu penyadapan terhadap Jokowi meningkat secara tajam pada tanggal 21 Februari 2014 atau sehari setelah isu tersebut pertama kali disampaikan oleh Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo. Peningkatan pemberitaan terhadap isu penyadapan ini disebabkan banyaknya pihak yang menanggapi isu tersebut mulai dari kalangan partai politik hingga pengamat dan akademisi. Terlebih, media begitu aktif mengawal isu tersebut yang terlihat dari besarnya pemberitaan media selama periode monitoring dilakukan. Media yang cukup aktif memberitakan isu penyadapan terhadap Jokowi adalah Detik.com (30 %), Merdeka.com (21 %) dan Kompas.com (19 %).
IMMC melakukan monitoring pada enam media online nasional mengenai isu mobil murah. Riset ini dimaksudkan sebagai gambaran mengenai kebijakan mobil murah yang menuai pro-kontra dari sejumlah pihak. Selamat menyimak. Salam
DINAMIKA PEMBERITAAN UJIAN NASIONAL
DI ENAM MEDIA ONLINE NASIONAL
KOMPAS.COM, TEMPO.CO, OKEZONE.COM, ANTARANEWS.COM, DETIK.COM, DAN METROTVNEWS.COM
PERIODE 1 JANUARI – 30 APRIL 2013
MEDIA MONITORING BLSM
PADA ENAM MEDIA ONLINE NASIONAL
PERIODE 22 JUNI – 11 JULI 2013
Sumber utama yang menjadi persoalan dalam penyaluran BLSM adalah ketidakakuratan data yang digunakan pemerintah.
Ketidakakuratan data ini menyebabkan munculnya masalah seperti penyaluran BLSM yang tidak tepat sasaran, konflik sosial di masyarakat dan lain-lain.
MEDIA MONITORING ON NINE ONLINE MEDIA
PERIOD: 10 NOVEMBER – 10 DECEMBER 2012
The Incumbent still dominate the coverage by using their power and position in politics.
By using their position in politics as a mean to socialize him/herself will cause a complicated matter in differentiate their current responsibilities and their responsibilities in the campaign. On the other hand, this could also ease political rival to bring this matter to the election supervisor.
To celebrate the Worldwide Anti Drugs Day on 26th June 2012, Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) have done a research about these issues.
The research are done in span of a year, starting from 15th June 2011 until 15th June 2012. From this research, a new perspective about dynamics of drug issues in Indonesia can be found. The result of the research will be release in a press release.
Looks like, controversy about restrictions on fuel subsidy and conversion from fuel to gas has become a door opener for the government to support the establishment of other options, namely to raise fuel’s price. After much consideration, the government divided to raise the fuel price as of 1st April 2012. Various responses (supportive or rejection) appeared. Meanwhile, in many areas, cases of shortage and stockpiling fuel became common case.
Marketplace also reacted. Prices, especially basic needs were slowly rising. In the midst of this situation, the government gives ‘the winds of heaven’ with bundle package of compensation through BLTS (Bantuan Langsung Tunai Sementara) and other schemes for the affected people. Except Partai Demokrat (PD), other political parties see this effort as a political campaign that only benefited both Susilo Bambang Yudhoyono and PD.
Research through media monitoring will capture the dynamics of the coverage about fuel price hike issues, tone of the coverage as well as those who actively speak in terms of fuels.
Labor’s Day or so-called May Day celebrated annually on May 1, always become the moment to prospering all labors.
In Indonesia, it is marked by a series of large scale protest by the workers, with various agenda, such as demanding the government to remove outsourcing, granting social security, as well as demanding a better wages.
Media monitoring conducted by IMMC on labor’s issues was made to welcome the commemoration of Labor’s Day as an effort to capture the dynamics of labor unions in the last year alone.
Isu Mesir berkembang di Indonesia mengalami kenaikan
yang signifikan pada periode 13-26 Agustus 2013 dimana
pada saat itu banyak gerakan peduli mesir yang dilakukan
berbagai kalangan. IMMC melakukan monitoring pemberitaan online media selama periode 4 Juli - 26 Agustus 2013. Semoga menambah perspektif bagi anda. Terima kasih
Jelang pemilihan gubernur NTB, IMMC memetakan dinamika pergerakan para calon gubernur dan wakilnya melalui riset media di sepuluh media online lokal NTB. Riset dilakukan sejak 25 Maret – 9 April 2013. Riset ini diharapkan dapat memberikan beragam perspektif tentang dinamika isu selama pilgub NTB yang penting untuk diperhatikan cagub NTB 2013-2018.
Memperingati Hari Anti Tembakau se-Dunia pada 31 Mei 2012, Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) melakukan riset media tentang isu tersebut. Riset dilakukan terhadap pemberitaan isu tersebut selama rentang 1 tahun, 17 Mei 2011 hingga 17 Mei 2012. Riset ini diharapkan dapat memberikan sebuah perspektif tentang dinamika isu Tembakau di Indonesia, dalam berbagai perspektif.
More Related Content
More from Indonesia Media Monitoring Center (IMMC)
Monitoring ini dilakukan terhadap 3 online nasional yang memiliki jaringan di daerah. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat kepada KPK.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara resmi mengumumkan susunan kabinetnya pada hari Minggu, 26 Oktober 2014. Pengumuman nama-nama menteri ini mengakhiri “drama” sepekan dimana publik terus menanti dan menunggu siapa menteri-menteri yang akan membantu Jokowi-JK selama 5 tahun mendatang.
Namun, ekspektasi publik yang begitu tinggi terhadap susunan kabinet kerja Jokowi-JK tidak berhasil terpenuhi setelah Jokowi mengumumkan nama-nama menterinya. Sebanyak 63% publik menyatakan ketidakpuasannya atas susunan kabinet Jokowi-JK. Dan hanya 37% publik yang menyakatan puas dengan susunan kabinet Jokowi-JK.
Sejak awal dicetuskan oleh Jokowi, pemberitaan revolusi mental tidak banyak diberitakan oleh media. Oleh sebab itu, Jokowi dan timnya membuat beberapa cara untuk mempopulerkan revolusi mental, seperti mengadakan berbagai kegiatan yang dikaitkan dengan revolusi mental, menggandeng beberapa public figur untuk mempromosikan konsep revolusi mental.
Revolusi mental menjadi dasar bagi sebagian orang untuk mendukung Jokowi. Hal ini sesuai dengan tujuan Jokowi untuk menarik pemilih terutama dari kalangan pemilih pemula dan swing voters.
Media mencoba melekatkan istilah revolusi mental dengan Jokowi. Revolusi mental adalah Jokowi dan Jokowi adalah contoh nyata dari revolusi mental.
PKS dan Demokrat banyak disebutkan sebagai contoh nyata mengapa revolusi mental perlu dilakukan karena adanya kasus korupsi yang terjadi di kedua partai tersebut. Hal ini seperti menihilkan kasus korupsi yang terjadi di partai-partai lain terutama korupsi yang terjadi di PDIP.
Kesimpulan Monitoring:
Isu utama pemberitaan KRL selama satu tahun ini di media lebih banyak menyoroti soal gangguan perjalanan KRL. Gangguan perjalanan KRL saat ini sudah menjadi isu yang cukup menarik bagi media mengingat KRL adalah moda transportasi publik yang paling banyak digunakan masyarakat.
Beberapa permasalahan yang menyebabkan terjadinya gangguan perjalanan KRL adalah masalah persinyalan, aliran listrik atas rusak/padam, rel kereta terendam air, pantograf patah, KRL mogok, KRL terlambat dan lain-lain.
Tiga jalur utama KRL yang sering mengalami gangguan adalah jalur Depok/Bogor, Bekasi dan Serong dimana ketiga jalur tersebutmerupakan jalur yang padat baik dari sisi jumlah penumpang maupun jumlah perjalanan KRL.
Meski KRL menjadi moda transportasi publik yang banyak digunakan oleh masyarakat , namun mayoritas masyarakat menilai KRL sudah tidak manusiawi. Artinya perubahan layanan yang dilakukan oleh KRL belum dirasakan sepenuhnya oleh pengguna jasa KRL.
Rekomendasi Monitoring:
Perubahan layanan yang dilakukan oleh KRL seharusnya diikuti dengan kesiapan untuk menghadapi lonjakan penumpang yang semakin besar. Hal ini untuk mengurangi desakan penumpang di dalam gerbong KRL yang membuat timbulnya persepsi bahwa KRL tidak manusiawi dan sebagainya.
Hal utama yang harus segera diatasi oleh KCJ/KAI dan pemerintah adalah memperbaiki sistem persinyalan yang menjadi penyebab utama terjadinya gangguan perjalanan KRL.
KCJ/KAI tidak bisa hanya sekedar meminta maaf kepada masyarakat atas terjadinya gangguan perjalanan KRL. Harus ada upaya perbaikan secara menyeluruh hingga persoalan yang sama tidak lagi muncul.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan PT KAI harus berkoordinasi dengan baik untuk menyelesaikan setiap persoalan. Hal ini karena, permasalahan KRL tidak hanya merupakan wewenang KAI melainkan juga bagian dari tugas pemerintah.
PT KAI harus berkoordinasi dan bekerjasa sama dengan pemerintah daerah khususnya di kawasan Jabodetabek untuk membangun jalur layang KRL atau underpass untuk mengurangi terjadinya kecelakaan KRL.
Monitoring ini dilakukan terhadap media warga www.kompasiana.com. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan “Satrio Piningit”.
Pemberitaan isu penyadapan terhadap Jokowi meningkat secara tajam pada tanggal 21 Februari 2014 atau sehari setelah isu tersebut pertama kali disampaikan oleh Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo. Peningkatan pemberitaan terhadap isu penyadapan ini disebabkan banyaknya pihak yang menanggapi isu tersebut mulai dari kalangan partai politik hingga pengamat dan akademisi. Terlebih, media begitu aktif mengawal isu tersebut yang terlihat dari besarnya pemberitaan media selama periode monitoring dilakukan. Media yang cukup aktif memberitakan isu penyadapan terhadap Jokowi adalah Detik.com (30 %), Merdeka.com (21 %) dan Kompas.com (19 %).
IMMC melakukan monitoring pada enam media online nasional mengenai isu mobil murah. Riset ini dimaksudkan sebagai gambaran mengenai kebijakan mobil murah yang menuai pro-kontra dari sejumlah pihak. Selamat menyimak. Salam
DINAMIKA PEMBERITAAN UJIAN NASIONAL
DI ENAM MEDIA ONLINE NASIONAL
KOMPAS.COM, TEMPO.CO, OKEZONE.COM, ANTARANEWS.COM, DETIK.COM, DAN METROTVNEWS.COM
PERIODE 1 JANUARI – 30 APRIL 2013
MEDIA MONITORING BLSM
PADA ENAM MEDIA ONLINE NASIONAL
PERIODE 22 JUNI – 11 JULI 2013
Sumber utama yang menjadi persoalan dalam penyaluran BLSM adalah ketidakakuratan data yang digunakan pemerintah.
Ketidakakuratan data ini menyebabkan munculnya masalah seperti penyaluran BLSM yang tidak tepat sasaran, konflik sosial di masyarakat dan lain-lain.
MEDIA MONITORING ON NINE ONLINE MEDIA
PERIOD: 10 NOVEMBER – 10 DECEMBER 2012
The Incumbent still dominate the coverage by using their power and position in politics.
By using their position in politics as a mean to socialize him/herself will cause a complicated matter in differentiate their current responsibilities and their responsibilities in the campaign. On the other hand, this could also ease political rival to bring this matter to the election supervisor.
To celebrate the Worldwide Anti Drugs Day on 26th June 2012, Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) have done a research about these issues.
The research are done in span of a year, starting from 15th June 2011 until 15th June 2012. From this research, a new perspective about dynamics of drug issues in Indonesia can be found. The result of the research will be release in a press release.
Looks like, controversy about restrictions on fuel subsidy and conversion from fuel to gas has become a door opener for the government to support the establishment of other options, namely to raise fuel’s price. After much consideration, the government divided to raise the fuel price as of 1st April 2012. Various responses (supportive or rejection) appeared. Meanwhile, in many areas, cases of shortage and stockpiling fuel became common case.
Marketplace also reacted. Prices, especially basic needs were slowly rising. In the midst of this situation, the government gives ‘the winds of heaven’ with bundle package of compensation through BLTS (Bantuan Langsung Tunai Sementara) and other schemes for the affected people. Except Partai Demokrat (PD), other political parties see this effort as a political campaign that only benefited both Susilo Bambang Yudhoyono and PD.
Research through media monitoring will capture the dynamics of the coverage about fuel price hike issues, tone of the coverage as well as those who actively speak in terms of fuels.
Labor’s Day or so-called May Day celebrated annually on May 1, always become the moment to prospering all labors.
In Indonesia, it is marked by a series of large scale protest by the workers, with various agenda, such as demanding the government to remove outsourcing, granting social security, as well as demanding a better wages.
Media monitoring conducted by IMMC on labor’s issues was made to welcome the commemoration of Labor’s Day as an effort to capture the dynamics of labor unions in the last year alone.
Isu Mesir berkembang di Indonesia mengalami kenaikan
yang signifikan pada periode 13-26 Agustus 2013 dimana
pada saat itu banyak gerakan peduli mesir yang dilakukan
berbagai kalangan. IMMC melakukan monitoring pemberitaan online media selama periode 4 Juli - 26 Agustus 2013. Semoga menambah perspektif bagi anda. Terima kasih
Jelang pemilihan gubernur NTB, IMMC memetakan dinamika pergerakan para calon gubernur dan wakilnya melalui riset media di sepuluh media online lokal NTB. Riset dilakukan sejak 25 Maret – 9 April 2013. Riset ini diharapkan dapat memberikan beragam perspektif tentang dinamika isu selama pilgub NTB yang penting untuk diperhatikan cagub NTB 2013-2018.
Memperingati Hari Anti Tembakau se-Dunia pada 31 Mei 2012, Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) melakukan riset media tentang isu tersebut. Riset dilakukan terhadap pemberitaan isu tersebut selama rentang 1 tahun, 17 Mei 2011 hingga 17 Mei 2012. Riset ini diharapkan dapat memberikan sebuah perspektif tentang dinamika isu Tembakau di Indonesia, dalam berbagai perspektif.
More from Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) (20)
2. LAPORAN HASIL
MEDIA MONITORING IMMC
27 April 2011 – 27 April 2012
www.immcnews.com
@Immcnews
3. Latar Belakang
• Peringatan hari buruh atau biasa disebut May Day yang dirayakan setiap tanggal
1 Mei selalu dijadikan momen untuk mensejahterakan buruh.
• Di Indonesia, ditandai oleh serangkaian aksi unjuk rasa besar-besaran oleh
buruh dengan beragam agenda, seperti menuntut pemerintah menghapus
outsourcing, jaminan sosial, serta tuntutan upah yang lebih layak.
• Diluar hiruk-pikuk peringatan hari buruh, perjalanan isu buruh selama setahun
terakhir ini layak dicermati perkembangannya. Adanya demo besar-besaran
menuntut kenaikan UMK yang ditandai aksi blokade jalan tol para buruh
diwilayah Jabodetabek menjadi momen yang paling menyita perhatian bersama.
Selain itu, ratifikasi konvensi internasional mengenai Perlindungan Hak-hak
Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya menjadi Undang-undang
diharapkan akan menjadi payung hukum yang kuat bagi pemerintah untuk dapat
semakin melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri.
• Media monitoring yang dilakukanoleh IMMC atas isu buruh dilakukan untuk
menyambut momen peringatan hari buruh sebagai upaya memotret dinamika
buruh selama setahun terakhir ini.
4. Metodologi
• Penelitian menggunakan metode purposive sampling pada 3
media online terkemuka, yakni: detik.com, okezone.com, dan
rakyatmerdekaonline.com
• Proses pengumpulan data dilakukan dari tanggal 27 April 2011 –
27 April 2012.
• Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan,
mengkategorikan serta menganalisa semua berita (content
analysis) mengenai isu perburuhan.
5. Total Pemberitaan
Media Jumlah
Detik.com 321
Rakyatmerdekaonline.com 263
Okezone 313
Total 897
6. Dinamika Isu
250 • Pemberitaan buruh pada bulan
Januari 2012 meningkat pesat yang
disebabkan adanya demo buruh
200 Bekasi, Tangerang tuntut UMK
dengan memblokade jalan Tol.
• Pada bulan Februari dan Maret
150
2012 buruh kembali menggelar
demo penolakannya terhadap
100
kenaikan BBM.
• Pada bulan April isu buruh yang
muncul adalah isu-isu May
50 Day, Buruh Migran (TKI dan
perdagangan organ
tubuh), perumahan untuk buruh
0
serta disahkannya UU
perlindungan buruh migran.
7. Penempatan Berita
• Isu buruh di Media Detik.com dan
Oke Zone banyak dimuat sebagai
In Title In News fokus utama dalam sebuah
pemberitaan.
• Sedangkan di Rakyat Merdeka
319 313
penempatan berita untuk isu buruh
banyak terdapat didalam
pemberitaan lain.
154
109
2
Detik.com Rakyat Merdeka Oke Zone
8. Tone Berita
Detik.com Rakyat Merdeka Oke Zone • Media banyak memberitakan buruh
bersifat netral. Akan tetapi apabila
dibandingkan antara tone positif dan
tone negatif lebih banyak tone negatif.
• Media melihat buruh secara negatif
disebabkan perilaku buruh disaat
165
melakukan demo banyak yang
menyimpang dari aturan dan
112 merugikan kepentingan masyarakat
lainnya. Penggunaan bahasa dalam
35 161 63
pemberitaan yang cenderung
40 provokatif atas aksi-aksi demo buruh
makin menguatkan kesan bahwa demo
113 125 buruh memiliki perspektif negatif di
84
masyarakat.
Posistif Netral Negatif
9. 10 Besar Isu Buruh
• Isu demo buruh mendapat sorotan
522 media terbesar sepanjang kurun
waktu setahun terakhir yakni sebanyak
522 berita.
• Isu lainnya adalah terkait pesan yang
disampaikan pada saat mereka
266
melakukan demo yaitu tuntutan
kenaikan upah buru sebanyak
116 116
266, kesejahteraan buruh sebanyak
62 116, penolakan kenaikan BBM
49 36 32 30 27 sebanyak 116 dan Outsourcing
sebanyak 27 berita.
• Sedangkan untuk isu mediasi buruh
sebanyak 62, BPJS sebanyak
49, Peran DPR dalam memperjuangkan
buruh sebanyak 36, Hak buruh
sebanyak 32, dan Perlakuan terhadap
buruh (Kekerasan terhadap buruh)
sebanyak 30 berita.
10. 10 Besar Isu Buruh (Detik)
• Isu buruh yang paling banyak
diberitakan Detik.com adalah demo
Rumah Buruh 5
buruh.
Buruh Migran 5 • Outsourcing dan program dari
12
kemenakertrans berupa rumah bagi
Perlakuan Buruh
buruh ternyata banyak mendapat
Hak Buruh 13 sorotan oleh detik.com.
Kesejahteraan Buruh 13
Outsorcing 18
Mediasi buruh 24
Penolakan Kenaikan BBM 79
Upah Buruh 112
Demo Buruh 231
11. 10 Besar Isu Buruh (RM)
• Rakyat Merdeka juga banyak
memberitakan demo buruh terkait
5
Serikat Buruh
isu buruh.
Perlakuan Buruh 10 • Isu regulasi dan kebijakan yang
berkaitan buruh banyak diberitakan
Hak Buruh 10
oleh Rakyat Merdeka.
Mediasi buruh 12 • Rakyat Merdeka juga banyak
17
memberitakan terkait peran DPR
Regulasi Buruh
dalam memperjuangkan buruh.
Peran DPR (Perjuangan Buruh) 27
Upah Buruh 31
BPJS 42
Kesejahteraan Buruh 54
Demo Buruh 97
12. 10 Besar Isu Buruh (Okezone)
• Demo Buruh merupakan isu yang
paling banyak diberitakan Oke Zone.
Kesehatan Buruh 9
• Isu yang lainnya adalah terkait hak
Serikat Buruh 9 buruh yaitu
upah, kesejahteraan, kesehatan buruh.
Hak Buruh 9
• Oke Zone lebih intens dalam
Kecelakaan Kerja 11 memperhatikan isu buruh migran dan
mediasi buruh dibandingkan media
Buruh Migran 11
lainnya.
Mediasi buruh 26
Penolakan Kenaikan BBM 34
Kesejahteraan Buruh 49
Upah Buruh 123
Demo Buruh 194
13. Sebaran Lokasi Demo
• Demo buruh yang paling banyak
diberitakan media berada di daerah
Sulawesi 3 pulau Jawa, seperti di DKI
Jakarta, Jabar, Banten, dan Jatim.
6
Jateng • Ekspose media terhadap demo
untuk wilayah lain diluar pulau Jawa
dll 22
masih sedikit. Meskipun
demikian, dominasi tiga wilayah
Sumatra 24
sebagai basis kawasan industri
(DKI, Jabar, dan Banten) menjadikan
Jatim 47
wilayah ini sebagai motor penggerak
demo buruh di Indonesia.
Banten 106
Jabar 143
DKI 171
14. Pola Demo Buruh
• Pola Demo Buruh dengan
memblokade fasilitas umum menjadi
Segel 9 trend baru bagi para buruh
menyuarakan aspirasinya ketimbang
Mogok kerja/makan 16 mereka datang kekantor
Pemerintahan, DPR/DPRD atau
Sweeping 20 lokasi-lokasi strategis lainnya.
• Demo dengan aksi damai dianggap
Penertiban Oleh Aparat 45
kurang efektif dalam menyalurkan
aspirasi mereka, maka sangat jarang
46
Rusuh/ Ricuh/ Anarkis demo buruh yang hanya
menggunakan pola aksi damai. Pada
Turun Ke jalan/ aksi damai 52
satu sisi, ini sangat ‘manjur’ bagi
153
para buruh, tapi ancaman bagi
Ke Kantor Pmrth / DPR/ DPRD
investor serta stabilitas keamanan.
Blokade Fas. Umum 164
15. Tuntutan Demo Buruh
• Tuntutan yang paling banyak
diaspirasikan buruh dalam demo
Lain-lain 7 buruh adalah upah buruh dan
kesejahteraan. Hal ini menunjukkan
Perlakuan Buruh 9
bahwa upah buruh yang menjamin
BPJS 10 kesejahteraannya masih rendah.
• Penolakan kenaikan BBM juga banyak
Hak Buruh 11
diaspirasikan buruh dalam
12
demonya, yaitu disaat ada rencana
Regulasi Buruh
dari pemerintah menaikkan harga
Mediasi buruh 19 BBM. Buruh menganggap, kenaikan
BBM dapat menjauhkan mereka dari
Outsorcing 23
kesejahteraan akibat kenaikan harga
74
serta ancaman atas PHK didepan
Kesejahteraan Buruh
mata.
Penolakan Kenaikan BBM 97 • Sampai sekarang penolakan
outsourcing juga masih sering
Upah Buruh 182
diaspirasikan buruh dalam
demonya, karena dianggap merugikan
bagi buruh.