UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di Indonesia perlu direvisi karena sudah terlalu tua dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia."

1. Menyambut Bulan K3 Nasional 2020
Revitalisasi UU No 1
tahun 1970
Tantangan K3 dalam menghadapi
era Industri 4.0
Untuk Meningkatkan Daya Saing
1
Soehatman Ramli
WSO Indonesia
Making safety a way of life…..worldwide

2. World Safety Organization (WSO)
adalah organisasi Safety dunia
nirlaba, berdiri tahun 1975 di
Philippines,
berpusat di U.S.A dan Representative
di berbagai negara dengan misi untuk
membudayakan Safety di seluruh
dunia dengan visi...
Making safety a way of
life…..worldwide
WSO INDONESIA
OFFICE
Representative
Prosafe Institute
Soehatman Ramli
UN Representative
Board of director 2020

3. Pendahuluan

4. 4
• UU No 1 TETANG Keselamatan Kerja diundangkan tanggal
12 Januari 1970 dan sudah berusia 51 tahun
• Sejak diberlakukan UU No 1/70 telah membawa kemajuan
pesat dalam pengembangan K3 di Indonesia
• Perkembangan teknologi dan industri berkembang pesat
menuju Era Revolusi 4.0 dan 5.0
• Banyak masukan dari berbagai pihak akan perlunya
melalukan revisi UU No 1 tahun 1970
• WSO bersama praktisi dan pakar K3 berinisiatif melakukan
3 kali diskusi membahas Revisi UU No 1
• Terdapat pro dan kontra serta berbagai masukan dari
berbagai pihak, pakar dan praktisi K3
PENGANTAR

5. • Kesadaran K3 semakin tinggi., Tahun 1990 ditetapkan bulan K3 Nasional
setiap tanggal 12 Januari.
• Penghargaan K3 Nasional yang diadakan di Istana Negara
• K3 Indonesia terlibat dalam dunia internasional seperti APOSHO .
• Organisasi profesi A2K3, IAKKI, AHKKI, AK3Konstruksi, Perdoki dll
• DK3N membentuk LSK-K3, MPK2LK, Konsil K3
• Perusahaan jasa K3 tumbuh pesat .
• Pendidikan K3 berkembang pesat.diberbagain perguruan tingg
• Diberaukan SMK3 (1996)
• Lahir UU No 1 tahun 1970 pengganti Veileigheid Reglement tahun 1930 bikinan Hindia Belanda,
• Diberbagai negara Safety Act tahun 1970 USA yang melahirkan OSHA , Di UK membentuk HSE Executive.
• K3 masih selevel Direktur
• Terbit PP 19 tahun 1973 K3 Tambang ke Menteri Pertambangan
• PP no 11/1979 Keselamatan Pemurnian dan Pengolahan Migas.
Milestone K3 Nasional
5
• Aspek K3 mulai mendapat perhatian. Peran Direktur PNKK semakin dirasakan
• Diberlakukan berbagai perundangan dan kebijakan untuk membangun K3 nasional seperti
K3 Konstruksi, Bejana Tekan, Kebakaran dan lainnya.
• Lahir DK3N (1984) seperti British Safety Council di UK dan National Safety Council di USA.
• Ditetapkan Bendera K3 dengan lambang roda giginya yang terkenal.
• K3 di Indonesia mulai take off
1970
1980
1990
2000
Periode
kelahiran
Periode Tinggal
Landas
Periode
Pengembangan
Periode
Kebangkitan
• K3 telah menjadi program nasional diseluruh sektor
• Lahir berbagai peraturan UU No 13/2003, PP no 50 tahun 2012 tentang SMK3.
• Sektor K3 berkembang Migas,Konstruksi,Minerba,Transportasi dsb
• Pendekatan Budaya K3 semakin berkembang
• Jumlah ahli/praktisi K3 meningkat pesat
• Ilmu K3 berkembang
2020an
Era Rev
Industri
4.0 ?????
Era milenial???
1
4
3 3
2
2
1
4

6. 6

7. Profil K3
Nasional
2018
7
Permasalahan

8. Tantangan/Keterbatasan
8

9. Hambatan
9

10. Bagaimana Kondisi
Keselamatan di Indonesia
Apakah kita siap

11. Bagaimana di
Indonesia??
Kecelakaan dan Bencana
Menimpa Indonesia
Kondisi keselamatan di Indonesia rendah
• Kasus Kecelakaan di berbagai sektor tinggi
• Kecelakaan industri, lalulintas, kebakaran , angkutan
udara, laut, konstruksi, pertambangan , kereta api,
kebakaran hutan dan lainnya
• Kecelakaan Kerja >100.000/tahun
• Kecelakaan lalu lintas tewas 30.000/tahun
• Kecelakaan penerbangan
• Kecelakaan di tempat Umum
• Bencana alam (gempa bumi,longsor, tsunami dll ribuan
tewas
Kesadaran tentang safety di tengah
masyarakat masih rendah

12. Kecelakaan Kerja di Indonesia
– Tahun 2016 terjadi 105.182
kasus kecelakaan kerja, tahun
2017 sebanyak 123.000 kasus.
– Tahun 2018 meningkat menjadi
153.313 kasus
• Angka Kecelakaan kerja
tinggi
• Menurut ILO, terjadi 40
fataliti/100.000 pekerja
• Kecelakaan merugikan
mencapai 5-7% GNP
• Kecelakaan mengurangi
daya saing bangsa
TABEL 1 DATA KASUS KECELAKAAN KERJA TINGKAT NASIONAL
TAHUN KECELAKAAN MENINGGAL
2010 98.712 2.191
2011 94.491 -
2012 103.074 2.332
2013 103.235 2.438
2014 105.383 2.375
2015 110.285 2.308
2016 105.182 2.382
2017 123.000
2018 153.313

13. Pabrik Petasan
Kosambi, Tangerang
52 meninggal
Pabrik Mandom
Bekasi,
20 meninggal
Proyek Jalan Tol
1 orang meninggal

14. 14
Apakah siap untuk
menghadapi Era
New Normal dan
Rev. Industri 4.0
APAKAH UU NO 1
TAHUN 1970 PERLU
DISEMPURNAAN

15. 15
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf
merekomendasikan revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja sebagai tindak lanjut dari rapat bersama
Kementerian Tenaga Kerja terkait terbakarnya pabrik mercon di
Kosambi, Tangerang. "Mau tak mau itu direvisi. Apakah revisinya
terbatas atau seluruhnya, itu urusan nanti. Tapi harus ada itikad
dari pemerintah, dari negara untuk melakukan revisi undang-
undang yang sudah 47 tahun itu," kata Dede di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2017). Ia menilai banyak
kelemahan dalam undang-undang tersebut dalam memberikan
perlindungan kepada pekerja. Kelemahan itu di antaranya sanksi
yang sangat ringan bagi perusahaan yang tidak menyediakn
peralatan penunjang keselamatan kerja.
Ia pun mengusulkan agar revisi undang-undang tersebut menjadi
inisiatif pemerintah agar cepat selesai. Sebab, jika menjadi inisiatif
DPR, akan terjadi perdebatan yang panjang sehingga tak kunjung
selesai. "Kami minta jadi usulan pemerintah. Kalau pemerintah itu
dikasih matang kami tinggal rumuskan dan sinkronkan saja. Kalau
kami yang membahas maka akan terjadi perdebatan alot yang
memakan waktu 2-3 tahun. Hampir semua inisiatif DPR memakan
waktu 5 tahun, 7 tahun," lanjut politisi Demokrat itu.
Berkaca dari Meledaknya Pabrik Mercon,
Komisi IX Usul Revisi UU Keselamatan
Kerja Kompas.com - 31/10/2017, 20:36 WIB

16. 16
Kemnaker Enggan Ajukan Inisiatif Revisi UU Keselamatan Kerja
Beritasatu Jumat, 8 Januari 2016
Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
masih enggan untuk menginisiasi mengajukan usulan
merevisi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja. Pasalnya, kondisi politik
saat ini belum mendukung untuk itu. “Karena kondisi
politik seperti ini, takutnya UU-nya bukan menjadi lebih
baik, malah menjadi tambah jelek,” kata Dirjen
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3,
Kemnaker, Muji Handaya, dalam acara diskusi soal K3
di Jakarta, Jumat (8/1).
Muji mengatakan, kelemahan UU tersebut adalah
hukuman untuk pelaku atau orang atau pihak yang
menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja hanya
hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau
denda setinggi-tingginya Rp 100.000. “Jadi hukumannya
hanya tindak pidana ringan. Ini yang membuat pihak
perusahaan kurang terlalu memperhatikan keselamatan
dan kesehatan pekerja,” kata Muji.

17. 17
KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta
pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang nomor 1
tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja karena dinilai sudah
tidak relevan dengan kondisi saat kini.
"Sebagai contoh pasal sanksi terlalu rendah, kalau tidak
menggunakan alat pelindung diri atau K3 di pabrik didenda
Rp100 ribu," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Selasa
(28/4/2020).
Permintaan revisi UU nomor 1 tahun 1970 tersebut dilontarkan
Iqbal terkait momentum peringatan Hari Keselamatan Kerja
yang diperingati setiap tahun pada 28 April.
Oleh sebab itu, melihat UU Keselamatan Kerja sudah tidak
relevan dengan kondisi saat ini, KSPI mendorong pihak
eksekutif maupun legislatif menggunakan hak inisiatif agar
segera melakukan revisi. "Dalam revisi tersebut hendaknya lebih
tegas," ujar Iqbal.
Apabila pemerintah mau melakukan revisi UU nomor 1 tahun
1970 tentang Keselamatan Kerja, ke depan semua perusahaan
akan lebih sadar dan peduli untuk melindungi setiap pekerjanya,
misalnya penyiapan alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja,
setiap pabrik wajib memiliki panitia K3 hingga pelibatan serikat
buruh setiap pemeriksaan berkala K3.

18. Untuk yang mau baca cepat disini kami sampaikan kesimpulan 5 ALASAN MENGAPA UU
No 1 tahun 1970 harus direvisi:
1. Sudah terlalu lama tidak dikembangkan, dan tidak sesuai dengan kondisi dan
teknologi saat ini
2. Instrumen penegakan hukum yang lemah, perundangan di bawahnya terlalu liar
apabila tidak memiliki induk perundangan yang baik, jika dibandingkan UU lain
sangat jauh berbeda (halamannya aja cuma ada 6, UU baru udah sampai ratusan
halaman isinya)
3. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja segitu2 aja performanya, (lihat gambar)
tercatat Hingga 123 000 kasus kecelakaan tahun 2017, alias 12 kasus
kecelakaan/jam. Pada trend tidak ada perubahan signifikan, salah satu toolsnya
harus diperkuat, ya revisi UU ini
4. Banyak istilah yang tidak sesuai lagi, misal kesehatan kerja saja tidak masuk di judul,
hirarki pengendalian K3 cuma ada APD, metode pencegahan tidak kuat, yang
dilaporkan hanya kecelakaan (nyaris celaka juga harusnya Pak/Bu), standard K3 aja
udah berkali2 revisi, malu lah praktisi K3 punya induk UU seperti ini
5. Sanksi hukuman yang amat sangat menakutkan sekali , 100 000 rupiah saja!!, (Gak
usah ngopi2 kafe 2 3 kali udah kebayar) , bandingkan dengan kekejaman UU 32
2009 tentang pengelolaan LH, yang buang LB3 sembarangan paling sedikit bayar 1
M , ini miliar!!
18
10.000 Petisi Revisi UU 1 1970 tentang Keselamatan Kerja
Chage.org Petisi Revisi UU No 1

19. 19
WSO roundtable discussion

20. • WSO menyelenggarakan diskusi lintas
generasi , lintas sektor
• Mencari masukan dan opini komunitas K3
nasional terhadap K3 Nasional dan UU No 1
tahun 1970
20
Upaya Masyarakat K3

21. Revitalisasi
UU No 1/70

22. UU No 1
22
INDONESIA AS JAPAN UK
Tahun
diundangkan
1970 1970
1972
Revisi 2006 1974
Judul
KeselamatanKerja
Occupational Safety
and
Health Act
Industrial Safety
and
Health Law
Health and Safety
at Work Act
Bab/Bagian 11 15 12 4
Pasal/Sections/
Articles 18 67 123 85
Amandemen Belum pernah 26 kali (sp 2004) 9 kali ?
Perbandingan UU No 1 th 1970 dengan UU K3 di beberapa negara
• Usia sudah 50 tahun belum pernah direvisi
• Perkembangan Teknologi dan Kemajuan masyarakat
• K3 belum dianggap penting, banyak perundangan peninggalan Belanda
masih berlaku (UU Uap tahun 1930, MPR Untuk Tambang dsb)

23. • Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas
keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan
meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;
• bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu
terjamin pula keselamatannya;
• bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara
aman dan effisien;
• bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk
membina norma-norma perlindungan kerja;
• bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam
Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum
tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan
masyarakat, industri, teknik dan teknologi.
23
UU No 1 tahun 1970

24. Tempat Kerja
Pekerja
Ahli K3
Pengusaha
Konsumen
sosial
INDUSTRI PENDUKUNG
(APD/FIRE DLL)
INDUSTRI
ASURANSI
LEMBAGA PENDIDIKAN
JASA TEKNIK K3
(INSPEKSI,UJI DLL)
STAKE HOLDER K3
NASIONAL
ASOSIASI PROFESI
LEMBAGA
SERTIFIKASI AUDIT K3
PROFESIONAL K3
Membangun K3 dalam
perusahaan untuk
meningkatkan budaya K3
Jika kesadaran K3 meningkat, stake
holder K3 akan berkembang pesat
REGULATOR LEMBAGA
PEMERINTAH/DK3N
K3 TANGGUNG JAWAB
BERSAMA,AYO BERSAMA KITA
BISA

25. 25
Ruang Lingkup UU No 1 tahun 1970
• Pasal 2 ayat (1) menyebutkan ruang lingkup UU no 1 th 1970
adalah: “Yang diatur oleh UU ini ialah keselamatan kerja dalam
segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air,
di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah
kekuasaan hukum Republik Indonesia”
• Ruang lingkup ini sangat luas, mencakup semua sektor dan semua
jenis kegiatan usaha.
• Dengan diundangkan UU sektoral seperti sektor perhubungan,
sektor pertambangan dan migas, sektor jasa konstruksi dan
lainnya, sebagian besar ruang lingkup UU No 1 th 1970 sudah
diatur dalam UU sektoral tsb
• Belum semua lingkup/sektor berjalan optimal.

26. Depnaker
Departemen
Teknis
Keselamatan
Tambang
Keselamatan Migas
Keselamatan
Knstruksi
Keselamatan
Angkutan Jalan
Keselamatan
Penerbangan
Keselamatan
Pelayaran
Keselamatan
Ketengalistrikan
Keselamatan
Konsumen/Umum
UU SEKTOR Keselamatan
Lingkungan
K3 Pekerja
Keselamatan
Teknis
UU NO 1/70

27. Lingkup Berlakunya UU Keselamatan
No Lingkup Sektor Industri
1 dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas,
peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan,
kebakaran atau peledakan;
• Industri manufaktur
• pertambangan
• industri kimia dll
2 dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau
disimpan bahan atau barang yang: dapat meledak, mudah terbakar, menggigit,
beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;
• industri kimia
• industri pertambangan
• industri migas
3 dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau
pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan
pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau
dimana dilakukan pekerjaan persiapan.
• industri konstruksi
• industri pertambangan
4 dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan
hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan
lapangan kesehatan;
• industri perkebunan
• industri kehutanan
• industri pertanian
5 dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan: emas, perak, logam atau bijih
logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik di
permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan;
• industri pertambangan
• industri migas
6 dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di darat, melalui
terowongan, dipermukaan air, dalam air maupun di udara;
• industri Transportasi
(penerbangan,kereta api dll)
7. dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok,
stasiun atau gudang;
• industri perkapalan
kargo/pelabuhan
8 dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air; • industri jasa bawah air

28. Lingkup Berlakunya UU Keselamatan
No Lingkup Sektor Industri
9 dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan; • industri konstruksi
10 dilakukan pekerjaan dibawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah; • industri perikanan
• industri tambang
11. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan,terkena
pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
• industri konstruksi
• industri tambang
12 Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang; • industri migas
• industri kapal
13 terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, uap, gas,
hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
• Manufaktur
• Pertambangan’ migas
• konstruksi
14 dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah; • industri kimia
• pabrik limbah
15 dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi, atau
telepon;
• industri TV dan Radio
• industri telekominikasi
16 dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian)
yang menggunakan alat teknis;
• lembaga pendidikan
• pusat riset
17 dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan
listrik, gas, minyak atau air;
• perusahaan listrik
• perusahaan air
• perusahaan gas/minyak
18 diputar film, pertunjukan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang
memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.
• industri hiburan

29. 29
LINGKUP
Pasal 2 (1)
• Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat
kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara,
yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia;
Pasal 2
• Menteri yang diatur dalam Undang-undang ini mengikuti perkembangan masyarakat
dan kemajuan teknik, teknologi serta senantiasa akan dapat sesuai dengan
perkembangan proses industrialisasi Negara kita dalam rangka Pembangunan
Nasional.
• Selanjutnya akan dikeluarkan peraturan-peraturan organiknya, terbagi baik atas dasar
pembidangan teknis maupun atas dasar pembidangan industri secara sektoral.
• Setelah Undang-undang ini, diadakan Peraturan-peraturan perundangan
Keselamatan Kerja bidang listrik, Uap, Radiasi dan sebagainya, pula peraturan
perundangan Keselamatan Kerja sektoral, baik di darat, di laut maupun di udara.

30. 30
UU no 22 Migas Pasal 40
• Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta
pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
• Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah
UU No 20 Tentang ketenagalistrikan BAB X LINGKUNGAN HIDUP DAN KESELAMATAN
KETENAGALISTRIKAN
UU No 8 Tahun tentang Perlindungan Konsumen
Hak konsumen adalah:
• hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsurnsi barang dan/atau jasa;
UU No 28 tentang bangunan GedungParagraf 2 Persyaratan Keselamatan Pasal 17
• Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban
muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi
bahaya kebakaran dan bahaya petir.

31. 31
Undang-undang Jasa Konstruksi No 18/1999
BAB V PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Pasal 23
• (1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta
pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan
pengakhiran.
• (2) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan,
keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk
menjamin terwujudnya tertib *9554 penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
PP no 19 tahun 1973 TENTANG
PENGATURAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA DI BIDANG PERTAMBANGANPasal 2
Menteri Pertambangan melakukan pengawasan atas keselamatan kerja dalam bidang Pertambangan atas
keselamatan kerja dalam bidang Pertambangan dan berpedoman kepada Undang-undang No. 1 Tahun
1970 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Pasal 3
(1)Untuk pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan Menteri Pertambangan mengangkat
pejabat-pejabat yang akan melakukan tugas tersebut seteleh mendengar pertimbangan Menteri Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Koperasi;
(2)Pejabat-pejabat termaksud pada ayat (1) pasal ini dalam melaksanakan tugasnya mengadakan
kerjasama dengan Pejabat-pejabat Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Koperasi baik di Pusat maupun di Daerah

32. 32
UNDANG-UNDANG NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKITPasal 3
Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan:
• mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
• memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah
sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;
• meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan
• memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan
Rumah Sakit
UNDANG-UNDANG NO. 32 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUPPasal 3
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN Pasal 2 (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup perlindungan
terhadap risiko:
a. gangguan keamanan kerja;
b. kecelakaan kerja;
c. kebakaran pada waktu kerja;
d. bencana alam;
e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
f. risiko lain.

33. 33
UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARAPasal 141
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain, berupa:
a. teknis pertambangan;
b. pemasaran;
c. keuangan;
d. pengolahan data mineral dan batubara;
e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
g. keselamatan operasi pertambangan;
h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;

34. Aspek Keselamatan dalam kehidupan
Aspek keselamatan ada dalam segenap aspek
kehidupan
• Keselamatan transportasi
• Keselamatan Makanan (Food Safety)
• Keselamatan Produk (Product Safety)
• Keselamatan Pertambangan
• Keselamatan Rumah (Home Safety)
• Keselamatan Anak (Child safety)
• Keselamatan Kimia (chemical Safety)
• Keselamatan Listrik (Electrical Safety)
• Keselamatan bangunan (Building
safety)
• Keselamatan Lingkungan
• Bencana Alam (Natural Disaster)
KESELAMATAN UMUM
(PUBLIC SAFETY)
KESELAMATAN KERJA
(OCCUPATIONAL SAFETY)
KESELAMATAN
LINGKUNGAN
(ENVIRONMENTAL SAFETY)

35. Isu-isu Penting dalam
UU No 1/70

36. Pokok2 Rumusan Hasil Diskusi
• Angka kecelakaan masih tinggi, rata-rata 120 ribu kasus
kecelakaan/tahun (BPJS)
• Perundangan K3 secara umum sudah memadai, yang bermasalah
adalah di pelaksanaan atau penerapannya.
• Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OHS Culture masih rendah
• Penerapan Manajemen K3 belum komprehensif dan belum dipahami
secara baik
• Pendidikan K3 berkembang pesat
• Kordinasi antar lembaga/dep teknis/institusi masih lemah masih terkesan
jalan sendiri
• Kesadaran pengusaha terhadap K3 masih rendah
• K3 belum menjadi kebijakan nasional level puncak masih terkesan hanya
dilingkungan Depnakertrans, padahal aspek K3 bersifat multidisplin dan
multi sector
36
Kondisi K3 Nasional
Pokok-pokok
hasil diskusi
dan masukan
untuk
kemajuan K3
nasional

37. Pada tanggal 30 April 2019 telah dilaksanakan Bincang-bincang
K3 di kantor Pusat Pertamina dengan masukan dari parapanelis
dan peserta yang hadir maka disimpulkan:
1. UU No. 1 Tahun 1970 perlu disesuaikan dengan tuntutan
pembangunan dan perkembangan IPTEK, hokum dan
tuntutan global.
2. Bahwa Indonesia belum memiliki Pengelolaan K3 Nasional,
sehingga masing-masing sector mengembangkan
kebijakan masing-masing.
3. Untuk penyempurnaan Undang-Undang dimaksud perlu
dirumuskan terkait, Pengelolaan K3 Nasional,
kelembagaan, sanksi hukum, aspek-aspek kewenangan
kementerian KEMNAKER dan sinkronisasi yang mengacu
kepada konverensi ILO 155Tahun 1981 dan 187, Tahun
2006. (Secara lengkap terlampir)
4. Untuk menyusun point ini akan dibentuk tim kajian
akademik melalui DK3N. WSO Indonesia bersedia
membantu pemerintah untuk menyusun naskah akademik.
5. Biaya yang timbul dalam pembuatan naskah akademik
akan dilakukan melalui dukungan DK3N, WSO Indonesia
dan semua stakeholder.
37
RUMUSAN HASIL DISKUSI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970
6. Penyusunan Naskah Akademik diharapkan selesai
sebelum Oktober 2019.
7. Tim penyusunan naskah akademik meliputi :DK3N, WSO
Indonesia, Akademisi, Praktisi, Asosiasi Profesi
Perusahaan-perusahaan
8. Team penyusun naskah Akademik akan ditetapkan oleh
DK3N
9. Program kerjameliputi:
– Audiensi dengan wakil ketua DK3N : Minggu Ke-1
Mei
– Wakil Ketua DK3N melapor ke ketua DK3N (Dirjen) :
Minggu ke-2 Mei
– Diharapkan Dirjen melapor kepada Menteri :
Minggu ke-3 Mei
– Penetapan Tim Kajian Akademik : Minggu ke-4 Mei
– Tim penyusun naskah akademik melaksanakan
penyusunan dengan batas waktu 3 bulan : Juli-
September 2019

38. 38
Penjelasan Pasal 1 Ayat (6)
• Guna pelaksanaan undang-undang ini diperlukan pengawasan dan untuk ini diperlukan staf-staf
tenaga-tenaga pengawasan yang Quantitatief cukup besar serta bermutu.
• Tidak saja diperlukan keahlian dan penguasaan teoritis bidang-bidang spesialisasi yang beraneka ragam,
tapi mereka harus pula mempunyai banyak pengalaman di bidangnya.
• Staf demikian itu tidak didapatkaan dan sukar dihasilkan di Departemen Tenagan Kerja saja.
• Karena itu dengan ketentuan dalan ayat ini Menteri Tenaga Kerja dapat menunjuk tenaga-tenaga ahli
dimaksud yang berada di Instansi-instansi Pemerintah dan atau Swasta untuk dapat memformer Personalia
operasionil yang tepat.
• Maka dengan demikian Menteri Tenaga Kerja dapat mendesentralisir pelaksanaan pengawasan atas
ditaatinya Undang-undang ini secara meluas, sedangkan Policy Nasionalnya tetap menjadi
tanggung jawabnya dan berada ditangannya, sehingga terjamin pelaksanaannya secara seragam dan
serasi bagi seluruh Indonesia.
Pasal 1 ayat 6
"Ahli Keselamatan Kerja" ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari
Luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga
Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang ini.
Singapore
Apply to be a registered workplace safety and health officer
You can apply to be a registered workplace safety and health officer (WSHO)
if you meet the requirements.

39. Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja
untuk:
a.Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas
dan atau keselamatan kerja;
b.Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan
kerja yang diwajibkan;
d.Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat
keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
e.Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dan
keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan
diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh
pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung
jawabkan.
39
KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA Pasal 12

40. Pasal 15
1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur
lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan
ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.
40
Pelanggaran
Rewards and Punishment
Safety Vs. Cost
And business

41. 41
Pabrik Petasan
Kosambi, Tangerang
52 meninggal
Kriteria penerapan K3

42. Safety Vs. Cost
And business
Health and
safety legislation
has become an
"albatross
around the neck
of British
businesses",
Prime Minister David Cameron today said that his new year's
resolution was to "kill off the health and safety culture for
good".
Health and safety legislation has become an "albatross around
the neck of British businesses", costing them billions of pounds a
year and leaving entrepreneurs in fear of speculative claims, he
said.
He announced plans to cap the amount which can be earned by
lawyers from small-value personal injury claims against
employers and to reduce overall costs in cases funded by "no-
win no-fee" deals.
And he revealed he has asked the Health and Safety Executive to
bring forward to the end of 2012 its timetable for abolishing or
consolidating up to half of all existing regulations.
Speaking to an audience of small businesses in Maidenhead,
Berkshire, the PM warned that 2012 was going to be a "difficult
year" but insisted the Government would not simply "stand
back".
"It's a year when the Government's going to roll up its sleeves
and ask, 'what can we do to help business, to help consumers, to
help our economy get moving and to help our economy provide
jobs for young people?'," he said. The Government is "waging
war against the excessive health and safety culture that has
become an albatross around the neck of British businesses", said
the PM.
He added: "This coalition has a clear new year's resolution: to
kill off the health and safety culture for good.

43. Judul Undang-undang
• Seperti diketahui,UU ini berjudul Keselamatan Kerja, walaupun
dalam materi muatannya banyak mengatur kesehatan kerja (Pasal 3,
4, 8, 9 dan10).
• Memperhatikan nomenklatur dalam standar internasional (ILO), UU
di beberapa negara industry (AS, UK, Japan), maka sudah
selayaknya judul UU ini disebut sebagai UU Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3).
• Lingkup secara umum sudah lengkap , yang perlu revitalissi
penerapan untuk semua sektor yang belum berjalan efektif
43
Lingkup

44. Kewenangan Menteri Tenaga Kerja yang diamanatkan dalam UU No 1 th 1970 adalah:
1. Menunjuk:Pasal 1
a. Direktur: ialah pejabat (dariDepnaker) yang ditunjuk untuk melaksanakan UU ini.
b. Pegawai pengawas: pegawai tehnis berkeahlian khusus dari Depnaker
c. Ahli keselamatan kerja: tenaga tehnis berkeahlian khusus dari Luar Depnaker
2. Membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Pasal 10.
3. Kewenangan Menteri Tenaga Kerja secara nasional tidak dijelaskan secara eksplisit, hanya dalam Penjelasan
Pasal 1 disebutkan:
– Menteri Tenaga Kerja dapat menunjuk tenaga ahli dimaksud yang berada di instansi Pemerintah dan atau
swasta untuk dapat memformer personalia operasional yang tepat”
– Menteri Tenaga Kerja dapat mendesentralisir pelaksanaan pengawasan ditaatinya UU ini secara meluas,
sedangkan Policy Nasional tetap menjadi tanggung jawabnya dan berada ditangannya, sehingga terjamin
pelaksanaannya secara seragam dan serasi bagi seluruh Indonesia”
– Pembangunan di berbagai sektor dan kemajuan tehnologi yang digunakan, menuntut sektor- sektor 2
membuat UU sendiri, termasuk bidangK3, serta memberikan kewenangan kepada Menteri terkait untuk
membuat kebijakan nasional K3 pada sektor masing-masing.
Perbandingan beberapa negara:
• AS OSH Act of 1970: kewenangan pada Secretary of Labour, untuk membentuk National Advisory Commission,
OSHA, NIOSH dll HSWA (UK): kewenangan pada Secretary of State, untuk membentuk HS Commission dan HS
Executif
44
Wewenang Menaker

45. Manajemen K3 Nasional
• Kewenangan Menteri Tenaga Kerja dalam UU 1 th 1970 yang terbatas, dan
desentralisasi kewenangan yang kurang jelas bagi sektor-sektor lainnya,
menyebabkan Manajemen K3 Nasional kurang terkoordinir, sehingga kurang efektif
dan efisien.
• Kebijakan nasional K3 tidak hanya menjadi tanggung jawab dan berada di tangan
Menteri Tenaga Kerja, tapi juga sudah merupakan tanggung jawab Menteri sektoral
lainnya, mengakibatkan tujuan UU no 1 th 1970….sehingga terjamin
pelaksanaannya secara seragam dan serasi bagi seluruh Indonesia
…..tidakterwujud.
45
Manajemen K3 Nasional

46. • Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Presiden No 34 tahun 2014 Tentang Pengesahan Convention
Concerning The Promotional Framework For Occupational Safety and Health/Convention 187, 2006
(Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187,
2006).
• Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi ini harus mengembangkan secara aktif unsur-
unsur berikut, yaitu:
a. Kebijakan nasional K3 dan lingkungan kerja, yang dikembangkan sesuai prinsip- prinsip Occupational Safety and
Health Convention, 1981 (No. 155);
b. Sistem K3 nasional, mencakup infrastruktur yang diperlukan untuk menerapkan program K3
c. Program K3 nasional, mencakup objektif, prioritas dan rencana aksi untuk meningkatkan K3, yang ingin dicapai
dalam waktu yang ditetapkan
d. Budaya K3 nasional, yaitu budaya dimana hak untuk lingkungan kerja yang aman dan sehat dihargai pada semua
lapisan.
• Pengesahan Konvensi di atas melalui Perpres N0 34 th 2014, menyebabkan kekuatan hukumnya lebih
rendah daripada UU sektoral yang ada (UU No 12 th 2011), sehingga tidak mengikat sektor-sektor
terkait.
46
Manajemen K3 Nasional

47. Kesimpulan
47
Setelah mengkaji UU yang mengatur K3 di beberapa negara, dan UU sektoral
dapat diambil kesimpulan :
• Kebijakan nasional K3 saat ini tidak sepenuhnya di tangan Menteri Tenaga
Kerja. Dampaknya adalah kurang terkoordinirnya sistem perencanaan,
penerapan, dan pelaporan K3 secara nasional.Terjadi tumpang tindih dan ego-
sektoral.
• Ruang lingkup UU no 1 th 1970 ttg Keselamatan Kerja (Pasal 2 ayat (1): saat ini
sudah tidak utuh lagi, karena sebagian besar sudah diatur dalam UU sektoral
terkait.
• Manajemen K3 Nasional belum diatur secara jelas dalam UU 1 th 1970.
Akibatnya, Manajemen K3 Nasional tidak terkoordinir dengan baik, sehingga
tidak efektif dan efisien

48. 1. Setelah berusia 50 tahun, UU no 1 th 1970 perlu disempurnakan
untuk mengantisipasi pembangunan dan perkembangan ilmu
pengetahuan dan tehnologi.
2. Spirit penyempurnaan UU no 1 th 1970 bertujuan:
– Revitalisasi UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang
komprehensif
– Memperbaiki Manajemen K3 Nasional, mengacu kepada standar
international (Konvensi ILO) Peraturan Presiden RI No 34 th
2014 Tentang Pengesahan Convention Concerning The
Promotional Framework For Occupational Safety And Health /
Convention 187, 2006
3. Perlu menggalang kerjasama dan keterlibatan seluruh stake holder
sebagai wujud komitmen nasional untuk menympurnakan UU No 1 th
1970 yang memenuhi kebutuhan masyarakat, sesuai dengan
perkembangan pembangunan dan IPTEK
48
Saran-saran

49. PENUTUP