Buku panduan ini membahas konsep dan pengoperasian sistem informasi profil desa dan kelurahan. Sistem ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengolah data dasar keluarga, potensi desa, dan tingkat perkembangan desa secara berjenjang dari tingkat desa hingga nasional untuk keperluan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan. Buku ini juga menjelaskan cara penginputan, pengolahan, dan pelaporan data melalui sistem informasi
Sambutan bupati wonosobo grand final mas mbakShintaDevi11
Bupati Wonosobo memberikan sambutan pada acara Grand Final Pemilihan Mas dan Mbak Wonosobo 2021. Ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut dan mengharapkan juara yang terpilih dapat mengemban tugas dengan baik. Bupati juga menegaskan pentingnya mempromosikan pariwisata Wonosobo melalui ajang ini serta kerja sama antar instansi terkait untuk membangkitkan sektor pariwisata di masa pandemi.
Dokumen ini memberikan panduan penggunaan sistem informasi Profil Desa dan Kelurahan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakan dan Desa Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini bertujuan untuk menjadi media komunikasi antara pusat dan daerah serta sumber data bagi perencanaan pembangunan berbasis data desa dan kelurahan. Panduan ini menjelaskan fitur-fitur sistem dan cara penggunaannya oleh pengguna tingkat desa h
Buku panduan ini membahas konsep dan pengoperasian sistem informasi profil desa dan kelurahan. Sistem ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengolah data dasar keluarga, potensi desa, dan tingkat perkembangan desa secara berjenjang dari tingkat desa hingga nasional untuk keperluan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan. Buku ini juga menjelaskan cara penginputan, pengolahan, dan pelaporan data melalui sistem informasi
Sambutan bupati wonosobo grand final mas mbakShintaDevi11
Bupati Wonosobo memberikan sambutan pada acara Grand Final Pemilihan Mas dan Mbak Wonosobo 2021. Ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut dan mengharapkan juara yang terpilih dapat mengemban tugas dengan baik. Bupati juga menegaskan pentingnya mempromosikan pariwisata Wonosobo melalui ajang ini serta kerja sama antar instansi terkait untuk membangkitkan sektor pariwisata di masa pandemi.
Dokumen ini memberikan panduan penggunaan sistem informasi Profil Desa dan Kelurahan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakan dan Desa Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini bertujuan untuk menjadi media komunikasi antara pusat dan daerah serta sumber data bagi perencanaan pembangunan berbasis data desa dan kelurahan. Panduan ini menjelaskan fitur-fitur sistem dan cara penggunaannya oleh pengguna tingkat desa h
Jatim_Haris Kunaifi_SPB 1.1. CITRA DIRI PENDAMPING DESA.pptxHarisKunaifi2
Dokumen tersebut membahas tentang citra diri seorang pendamping desa. Terdapat tiga konsep citra diri yaitu citra normatif, aktual, dan ideal. Citra normatif didasarkan pada aturan dan otoritas, sedangkan citra aktual berdasarkan pengalaman sehari-hari. Citra ideal adalah citra yang diinginkan dimana pendamping desa diharapkan menjadi tenaga profesional.
Dokumen tersebut berisi tentang pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala desa dan persiapan pemilihan kepala desa baru di Desa Bekasi. Dokumen tersebut memberikan informasi tentang dasar hukum, fakta-fakta, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan terkait pemilihan kepala desa seperti penyampaian rencana pencalonan, pelaporan, dan pembentukan panitia pemilihan.
26 april 2021, sambutan bupati wonosobo apel kesiapsiagaan bencanaShintaDevi11
Dokumen tersebut merupakan sambutan Bupati Wonosobo pada acara Apel Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2021. Bupati menyampaikan apresiasi atas diselenggarakannya acara tersebut dan menghimbau setiap instansi untuk melakukan latihan kesiapsiagaan bencana secara berkala agar masyarakat dapat lebih siap menghadapi bencana. Bupati juga menekankan pentingnya melindungi kelompok rent
Permen desa pdt trans nomor 9 tahun 2016 ttg pelatihan masyarakat salinanPajeg Lempung
Peraturan ini mengatur tentang pelatihan masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat menuju kemandirian. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat serta meningkatkan produktivitas melalui kerja sama antar lembaga pemerintah dan nonpemerintah sesuai dengan kebutuhan daerah. Pelatihan dilaksanakan berdas
Dokumen tersebut membahas tentang kreativitas dan inovasi dalam konteks menjadi aparatur sipil negara yang tidak terbatas. Beberapa poin utama yang disampaikan adalah pentingnya kreativitas dan berpikir di luar kotak untuk meningkatkan inovasi, serta contoh Novak Djokovic yang bermain tenis tanpa terbatas oleh rekor.
Dokumen ini merekomendasikan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa X Kecamatan Y Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rekomendasi ini didasarkan pada peraturan terkait dan surat kepala desa serta kepala dinas terkait. Dokumen ini menyetujui usulan penggantian dan pengangkatan perangkat desa baru sesuai perubahan susunan organisasi, serta memerintahkan kepala desa untuk mencabut dan mengangkat kembali perang
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso membentuk Lembaga Adat Desa Wonoyoso untuk periode 2020-2025 dengan tugas membantu pemerintah desa dalam melestarikan adat istiadat dan mengembangkan budaya masyarakat desa.
Dokumen tersebut merupakan naskah pelantikan panitia inti pemilihan kepala desa serentak di Desa X Kecamatan Y tahun 20XX. Dokumen tersebut mencantumkan nama-nama panitia yang dilantik serta tata cara pengambilan sumpah dan pelantikan mereka sesuai prosedur yang ditetapkan.
15 sept, sambutan bupati wonosobo hari anak nasionalShintaDevi11
Bupati Wonosobo memberikan sambutan pada peringatan Hari Anak Nasional 2021. Ia menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi hak anak, termasuk menurunkan angka perkawinan anak dan mengembangkan potensi anak. Bupati juga mendorong generasi muda untuk belajar dengan baik dan mengharumkan nama daerah melalui prestasi.
15 sept, sambutan bupati wonosobo acara pembukaan tmmd sengkuyung iiiShintaDevi11
Bupati Wonosobo dan pejabat lokal membuka program TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Tumenggungan untuk membangun infrastruktur fisik dan nonfisik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama antara pemerintah, TNI, POLRI dan masyarakat. Bupati berharap program ini dapat meningkatkan solidaritas dan semangat gotong royong di kalangan masyarakat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah: Bupati Wonosobo memberikan sambutan pada peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 dengan menyampaikan apresiasi atas kegiatan PKK dan mendorong dilanjutkannya program PKK untuk membangun keluarga berkualitas serta masyarakat Wonosobo yang sejahtera.
Sambutan bupati wonosobo acara penandatanganan pks keg dak air minum dpuprShintaDevi11
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan sambutan Bupati Wonosobo pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama kegiatan DAK bidang air minum dan sanitasi tahun 2021.
2. Tujuan kegiatan DAK tersebut adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
3. Bupati menghimbau semua pihak
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESADesa Institute
Paparan Kepala Bapermades Propinsi Jawa Tengah
Pada acara Diskusi Publik II UPK KESMES 2015
Fakultas Ekonomi & Bisnis UNDIP
Ikuti Desa Institue :
www.desainstitute.com
www.fb.com/desainstitute
www,twitter.com/desainstitute
Jatim_Haris Kunaifi_SPB 1.1. CITRA DIRI PENDAMPING DESA.pptxHarisKunaifi2
Dokumen tersebut membahas tentang citra diri seorang pendamping desa. Terdapat tiga konsep citra diri yaitu citra normatif, aktual, dan ideal. Citra normatif didasarkan pada aturan dan otoritas, sedangkan citra aktual berdasarkan pengalaman sehari-hari. Citra ideal adalah citra yang diinginkan dimana pendamping desa diharapkan menjadi tenaga profesional.
Dokumen tersebut berisi tentang pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala desa dan persiapan pemilihan kepala desa baru di Desa Bekasi. Dokumen tersebut memberikan informasi tentang dasar hukum, fakta-fakta, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan terkait pemilihan kepala desa seperti penyampaian rencana pencalonan, pelaporan, dan pembentukan panitia pemilihan.
26 april 2021, sambutan bupati wonosobo apel kesiapsiagaan bencanaShintaDevi11
Dokumen tersebut merupakan sambutan Bupati Wonosobo pada acara Apel Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2021. Bupati menyampaikan apresiasi atas diselenggarakannya acara tersebut dan menghimbau setiap instansi untuk melakukan latihan kesiapsiagaan bencana secara berkala agar masyarakat dapat lebih siap menghadapi bencana. Bupati juga menekankan pentingnya melindungi kelompok rent
Permen desa pdt trans nomor 9 tahun 2016 ttg pelatihan masyarakat salinanPajeg Lempung
Peraturan ini mengatur tentang pelatihan masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat menuju kemandirian. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat serta meningkatkan produktivitas melalui kerja sama antar lembaga pemerintah dan nonpemerintah sesuai dengan kebutuhan daerah. Pelatihan dilaksanakan berdas
Dokumen tersebut membahas tentang kreativitas dan inovasi dalam konteks menjadi aparatur sipil negara yang tidak terbatas. Beberapa poin utama yang disampaikan adalah pentingnya kreativitas dan berpikir di luar kotak untuk meningkatkan inovasi, serta contoh Novak Djokovic yang bermain tenis tanpa terbatas oleh rekor.
Dokumen ini merekomendasikan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa X Kecamatan Y Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rekomendasi ini didasarkan pada peraturan terkait dan surat kepala desa serta kepala dinas terkait. Dokumen ini menyetujui usulan penggantian dan pengangkatan perangkat desa baru sesuai perubahan susunan organisasi, serta memerintahkan kepala desa untuk mencabut dan mengangkat kembali perang
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso membentuk Lembaga Adat Desa Wonoyoso untuk periode 2020-2025 dengan tugas membantu pemerintah desa dalam melestarikan adat istiadat dan mengembangkan budaya masyarakat desa.
Dokumen tersebut merupakan naskah pelantikan panitia inti pemilihan kepala desa serentak di Desa X Kecamatan Y tahun 20XX. Dokumen tersebut mencantumkan nama-nama panitia yang dilantik serta tata cara pengambilan sumpah dan pelantikan mereka sesuai prosedur yang ditetapkan.
15 sept, sambutan bupati wonosobo hari anak nasionalShintaDevi11
Bupati Wonosobo memberikan sambutan pada peringatan Hari Anak Nasional 2021. Ia menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi hak anak, termasuk menurunkan angka perkawinan anak dan mengembangkan potensi anak. Bupati juga mendorong generasi muda untuk belajar dengan baik dan mengharumkan nama daerah melalui prestasi.
15 sept, sambutan bupati wonosobo acara pembukaan tmmd sengkuyung iiiShintaDevi11
Bupati Wonosobo dan pejabat lokal membuka program TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Tumenggungan untuk membangun infrastruktur fisik dan nonfisik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama antara pemerintah, TNI, POLRI dan masyarakat. Bupati berharap program ini dapat meningkatkan solidaritas dan semangat gotong royong di kalangan masyarakat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah: Bupati Wonosobo memberikan sambutan pada peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 dengan menyampaikan apresiasi atas kegiatan PKK dan mendorong dilanjutkannya program PKK untuk membangun keluarga berkualitas serta masyarakat Wonosobo yang sejahtera.
Sambutan bupati wonosobo acara penandatanganan pks keg dak air minum dpuprShintaDevi11
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan sambutan Bupati Wonosobo pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama kegiatan DAK bidang air minum dan sanitasi tahun 2021.
2. Tujuan kegiatan DAK tersebut adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
3. Bupati menghimbau semua pihak
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESADesa Institute
Paparan Kepala Bapermades Propinsi Jawa Tengah
Pada acara Diskusi Publik II UPK KESMES 2015
Fakultas Ekonomi & Bisnis UNDIP
Ikuti Desa Institue :
www.desainstitute.com
www.fb.com/desainstitute
www,twitter.com/desainstitute
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menetapkan 4 agenda strategis Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) untuk tahun 2015-2019 yang mencakup pembentukan payung hukum, reformasi birokrasi, gugus tugas, dan teladan kepemimpinan. Gugus tugas akan terdiri atas berbagai pelaku untuk merumuskan strategi, mensosialisasikan, melakukan kajian, dan mengevaluasi pelaksanaan GNRM.
UX design (or user experience design) is becoming an increasingly important field for business owners around the world. Good UX design can make a website many times more profitable, while poor UX design can put a company out of business in the right situations. It's worth taking a look to determine if YOUR business could be furthered by some great user experience design.
UX Design + UI Design: Injecting a brand persona!Jayan Narayanan
It is my try to shed light on two often heard but little understood or confused acronyms and its impact on overall brand experience. The presentation originally designed to address a group of entrepreneurs who have little knowledge in design and it's technical jargons.
https://www.linkedin.com/in/jayan-narayanan/
This talk was done during softshake 2014.
Can you give me a definition of the “User Experience”? I don’t! And the Internet neither. User Experience is a really broad domain from analytics to psychology to interface design.
Come to this talk and I’ll present you what is User Experience and what it means for your product. I’ll also give you some tips to help you improve the experience of your software.
Pouvez vous me donner une définition de “l’Experience utilisateur” (UX)? Moi je ne peux pas! Et l’internet n’y arrive pas non plus. L’expérience utilisateur est un domaine très large couvrant la psychologie, le design d’interface et les mesures de performance.
Durant ce talk, je vous présenterai ce qu’est l’expérience utilisateur et ce que ça implique pour votre travail. Je vous donnerai aussi quelques conseils pour améliorer l’expérience de vos logiciels.
This slideshow provides an introduction to graphic design. It illustrates the growth of it, especially during the Web 2.0 age. This was presented by Viraj and Veena, our designers at MindTree Limited.
The slideshow uses images and examples from external sources. The respective owners hold the copyright.
The Great State of Design with CSS Grid Layout and FriendsStacy Kvernmo
This document discusses the importance of doing work that you love and believe is great. It includes a quote from Steve Jobs about finding truly satisfying work by doing what you believe is great work and loving what you do. The rest of the document provides examples of challenges, questions, and discussions that commonly come up for designers in their work.
SMP-MTs kelas07 pengetahuan sosial 1 didangsekolah maya
Buku ini membahas pelajaran Pengetahuan Sosial 1 untuk siswa SMP kelas VII. Materi yang dibahas meliputi lingkungan kehidupan manusia, kehidupan sosial manusia, usaha manusia memenuhi kebutuhan, manusia dan perkembangan lingkungannya, serta perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha, Islam, dan Kolonial Eropa.
Katalog khusus ini memuat tentang daftar koleksi khusus yang ada di Perpustakaan MPR RI. Contohnya adalah Risalah Perundingan, Profil Pimpinan MPR RI, Jurnal Majelis dan lainnya.
Dokumen tersebut membahas evaluasi sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintah. Secara garis besar dibahas mengenai latar belakang pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan yang baik, peraturan-peraturan terkait LAKIP, tantangan yang dihadapi dalam pelaporan kinerja, dan langkah-langkah untuk mengevaluasi dan meningkatkan sist
Laporan ini membahas latar belakang perlunya mengatur perampasan aset tindak pidana di Indonesia. Tindak pidana dengan motif ekonomi semakin kompleks dan melibatkan banyak harta kekayaan. Tujuan pelaku adalah memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga perampasan aset dipandang sebagai cara paling efektif untuk mencegah tindak pidana. Namun, sistem hukum pidana Indonesia masih fokus pada sanksi pid
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Balige tahun 2010 memberikan ringkasan mengenai kegiatan Pengadilan Agama Balige selama setahun, termasuk struktur organisasi, kinerja, perkara, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta rencana strategis untuk mencapai visi dan misi pengadilan.
Laporan ini membahas proyek pengembangan ketrampilan dan kemandirian wirausaha muda melalui kemitraan di Kabupaten Pesawaran. Proyek ini bertujuan meningkatkan kemampuan wirausaha muda dengan mempermudah akses permodalan dan pasar melalui kemitraan. Proyek ini dilaksanakan melalui penyusunan peraturan bupati dan sosialisasi kepada wirausaha muda serta pemangku kepentingan lainnya.
Laporan ini membahas proyek pengembangan ketrampilan dan kemandirian wirausaha muda melalui kemitraan di Kabupaten Pesawaran. Proyek ini bertujuan meningkatkan kualitas wirausaha muda dengan mempermudah akses permodalan dan pasar serta meningkatkan jiwa kemandirian melalui kemitraan. Proyek ini dilaksanakan melalui sosialisasi peraturan bupati, pelatihan, dan penandatanganan kemitraan antara wirausaha
BUKU INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PASER TAHUN 2011ervinayulianti
Publikasi ini menyajikan indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Paser tahun 2011 yang meliputi data demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengeluaran rumah tangga. Data diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder serta disusun untuk menggambarkan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Paser.
Kata pengantar daftar isi & istilah 31 agust 2012-revisi 4_finalSuhardi Bae
Dokumen tersebut membahas tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat. Salah satu komponennya adalah Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) yang berfokus pada penguatan kelompok masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan secar
Dokumen ini merupakan kata pengantar dari laporan evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 yang disusun oleh tim EKPD Universitas Maritim Raja Ali Haji. Laporan ini mengevaluasi capaian pembangunan di Kepulauan Riau berdasarkan agenda pembangunan nasional 2004-2009 dan relevansinya dengan rencana pembangunan daerah."
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Batang tahun 2010 memberikan ringkasan tentang kinerja pengadilan tersebut pada tahun tersebut, mencakup data perkara, keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Batang tahun 2010 memberikan ringkasan tentang kinerja pengadilan tersebut pada tahun tersebut, mencakup data perkara, keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Buku ini memberikan panduan pelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti untuk siswa kelas XII SMA/SMK/MA. Buku ini dilindungi hak cipta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan hanya boleh digunakan sebagai buku siswa dalam penerapan Kurikulum 2013. Buku ini dapat terus diperbaiki berdasarkan masukan dari berbagai pihak.
Buku ini membahas tentang ilmu pengetahuan sosial untuk siswa kelas 7 SMP. Terdiri dari 3 bab yang membahas tentang lingkungan kehidupan manusia, kehidupan sosial manusia, dan usaha manusia memenuhi kebutuhannya.
Draf NA raperda Kumuh Kota Surakarta 13102015Bagus ardian
Rancangan peraturan daerah ini membahas pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Surakarta. Hal ini didasari oleh pertumbuhan penduduk dan aktivitas di kota yang menyebabkan munculnya permukiman kumuh, serta komitmen pemerintah dalam menangani masalah tersebut dengan membuat payung hukum. Tujuannya meliputi memberikan kepastian hukum, mendukung penataan wilayah, dan menjamin rum
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
3. Petunjuk Teknis Pebentukan Gugus Tugas Provinsi i
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang
telah e berika ke udaha sehi gga dapat e yelesaika Petu juk
Tek is Pe be tuka Gugus Tugas Provi si sebagai pedo a dala
pelaksanaan Pembentukan Gugus Tugas Provinsi sebagai implementasi
gerakan revolusi mental di masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur
masyarakat.
Dalam Konteks Indonesia, istilah Revolusi Mental pertama kali dicetuskan
Presiden RI pertama Soekarno dalam pidato kenegaraan memperingati
proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1957. Revolusi Mental ala
Soekarno adalah semacam Gerakan Hidup baru untuk menggembleng manusia
Indonesia menjadi manusia Baru, yang berhati putih, berkemauan baja,
bersemangat Elang Rajawali dan berjiwa Api. Gagasan Revolusi Mental ini
kemudian tahun 2014 digaungkan kembali oleh Presiden ke-7 Republik
Indonesia Joko Widodo dan menyerukan untuk memulai sebuah Gerakan
Nasional Revolusi Mental (GNRM) untuk mengubah kebiasaan lama menjadi
kebiasaan baru yang lebih baik demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat,
berdikari dan berkepribadian.
Gerakan Nasional Revolusi Mental sudah dimasukkan dalam RPJMN (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2014-2019. Menjadi kewajiban kita
bersama untuk mengimplementasikan gerakan ini agar Indonesia Baru yang
kita impikan tercapai. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan merupakan koordinator dari seluruh Gerakan
Nasional Revolusi Mental segera melakukan pembentukkan satgas Gugus
Tugas Propinsi yang akan menjadi agen-agen perubahan di 34 Propinsi.
Beberapa agenda dalam pembentukkan Gugus Tugas Propinsi dijelaskan dalam
buku ini berikut pula dengan mekanisme pertanggungjawaban administrasi.
Semoga buku ini bermanfaat dan pembentukan Gugus Tugas Propinsi dan
dapat segera melaksanakan kegiatan-kegiatan aksi nyata revolusi mental. Ayo
Berubah.
Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya
Kemenko PMK
Ir. Iwan Eka S., M.Sc
4. ii Petunjuk Teknis Pebentukan Gugus Tugas Provinsi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................ i
DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii
1. PENDAHULUAN................................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang..................................................................................... 1
1.2. Pengertian Gugus Tugas ...................................................................... 4
1.3. Visi dan Misi Gugus Tugas ................................................................... 5
1.4. Tujuan Pembentukan Gugus Tugas ..................................................... 5
1.5. Peran Gugus Tugas Provinsi................................................................. 5
1.6. Keanggotaan Gugus Tugas................................................................... 6
1.7. Struktur Organisasi Gugus Tugas ......................................................... 7
1.8. Target Pembentukan Gugus Tugas ...................................................... 9
1.9. Kriteria Anggota Gugus Tugas.............................................................. 10
1.10. Dukungan Operasional Pembentukan Gugus Tugas............................. 11
2. MEKANISME PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS ................................................... 12
2.1. Rapat Tim Formatur ............................................................................ 12
2.2. Rapat Formatur 1 ................................................................................ 12
2.3. Rapat Formatur 2 ................................................................................ 12
2.4. Rapat Formatur 3 ................................................................................ 13
2.5. Rapat Formatur 4 ................................................................................ 13
2.5.1. Flowchart Koordinasi Rapat Tim Formatur ................................ 14
2.5.2 Langkah Pembentukan Gugus Tugas dan Rapat Gugus Tugas..... 15
2.6. Rapat/FGD Pembentukan Gugus Tugas Provinsi ................................. 16
2.7. Rapat Kerja Gugus Tugas Provinsi........................................................ 16
2.8. Rapat Kerja Gugus Tugas 1 .................................................................. 16
2.9. Rapat Kerja Gugus Tugas 2 .................................................................. 17
2.10. Rapat Kerja Gugus Tugas 3 .................................................................. 17
3. KOMPONEN PEMBIAYAAN................................................................................ 18
3.1. Rapat Tim Formatur 1, Maksimal 20 orang.......................................... 18
3.2. Rapat Tim Formatur 2, Maksimal 20 orang.......................................... 18
3.3. Rapat Tim Formatur 3, Maksimal 20 orang.......................................... 18
3.4. Rapat Tim Formatur 4, Maksimal 20 orang.......................................... 18
3.5. Rapat/FGD Pembentukkan Gugus Tugas Daerah, Maksimal 100
orang ................................................................................................... 18
3.6. Rapat Kerja Gugus Tugas 1, Maksimal 80 orang .................................. 19
3.7. Rapat Kerja Gugus Tugas 2, Maksimal 80 orang .................................. 19
3.8. Rapat Kerja Gugus Tugas 3, Maksimal 80 Orang.................................. 19
3.9. Larangan Penggunaan Dana ................................................................ 19
LAMPIRAN-LAMPIRAN .......................................................................................... 20
Lampiran 1. Rincian Anggaran Biaya Pembentukan Gugus Tugas Provinsi.... 20
5. Petunjuk Teknis Pebentukan Gugus Tugas Provinsi iii
Lampiran 2. Rincian Anggaran Biaya Rapat Tim Formatur ke-1..................... 21
Lampiran 3. Rincian Anggaran Biaya Rapat Tim Formatur ke-2 (ToT)............ 21
Lampiran 4. Rincian Anggaran Biaya Rapat Tim Formatur ke-3..................... 22
Lampiran 5. Rincian Anggaran Biaya Rapat Tim Formatur ke-4..................... 22
Lampiran 6. Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) 23
Lampiran 7. Alokasi Honor Narasumber dan Moderator FGD Per Provinsi ... 24
Lampiran 8. Rincian Anggaran Biaya Rapat Gugus Tugas Provinsi Ke-1......... 24
Lampiran 9. Rincian Anggaran Biaya Rapat Gugus Tugas Provinsi Ke-2......... 25
Lampiran 10. Rincian Anggaran Biaya Rapat Gugus Tugas Provinsi Ke-3....... 25
Lampiran 11. Pedoman Bentuk Pertanggungjawaban Dana ........................ 26
Lampiran 12. Format Rekapaitulasi Pemotongan Pajak ................................ 30
A. Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.............................. 30
B. Daftar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.............................. 31
C. Daftar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23.............................. 32
D. Daftar PPN yang Dipungut............................................................... 33
Lampiran 13. Contoh Bukti Pertanggungjawaban Anggaran......................... 34
A. Form Daftar Hadir ........................................................................... 34
B. Form Kuitansi .................................................................................. 35
C. Form Daftar Honorarium, Daftar Hadir, dan Biodata Narasumber
Eselon I ........................................................................................... 36
D. Form Daftar Honorarium, Daftar Hadir, dan Biodata Narasumber
Eselon II .......................................................................................... 39
E. Form Daftar Honorarium, Daftar Hadir, dan Biodata Narasumber
Eselon III ......................................................................................... 42
F. Form Daftar Honorarium, Daftar Hadir Moderator.......................... 45
G. Form Daftar Penerimaan Uang Transport ....................................... 47
H. Form Daftar Penerimaan Uang Transport dan Uang Saku............... 48
I. Form Daftar Penerimaan Honorarium Sekretariat Gugus Tugas
Provinsi........................................................................................... 49
6. Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi 1
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Revolusi Mental merupakan semangat untuk melanjutkan perjuangan
besar mengisi janji Kemerdekaan yang dinyatakan pertama kali oleh
Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1957, yang bertujuan untuk
membangkitkan kembali semangat perubahan berkemajuan bangsa
Indonesia, sehingga memerlukan gerakan hidup baru untuk mewujudkan
Trisakti, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi
dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Semangat perubahan berkemajuan melalui Revolusi Mental dikuatkan
kembali oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Komitmen tersebut
menjadi kehendak politik Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko
Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menekankan Revolusi Mental
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dukungan
rakyat terhadap pentingnya Revolusi Mental, tercermin dari
Penyelenggara Negara dan masyarakat yang mengakui bahwa mental
atau karakter bangsa Indonesia tengah mengalami berbagai
permasalahan sehingga untuk memperbaiki dan dan merubahnya
memerlukan gerakan bersama dengan melibatkan semua komponen
bangsa secara bergotong-royong.
Mengacu pada berbagai hasil survei internasional dan pengakuan
Indonesia sebagai anggota G-20, kita masih menghadapi berbagai masalah
sosial-budaya yang memerlukan cara pikir, cara kerja, cara hidup dan
sikap yang lebih baik. Corruption Perception Index (CPI) yang dikeluarkan
Transparency International (2014) memberikan peringkat Indonesia pada
nomor 107 dari 114 negara, jauh di bawah negara tetangga seperti
Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina.Hal ini disebabkan, antar lain
oleh rendahnya pengakuan terhadap kekayaan budaya, praktik korupsi
pada berbagai sendi kehidupan, daya saing dan etos kerja yang kurang
kompetitif, praktik hidup individualistik dan masalah mentalitas para
Penyelenggara Negara dan masyarakat. Bangsa Indonesia memerlukan
7. 2 Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
gerakan perubahan tentang cara pandang (mindset), cara pikir, cara kerja,
cara hidup dan sikap serta perilaku yang berorientasi pada perubahan
berkemajuan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, makmur,
sejahtera, modern dan bermartabat berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Sebagai gerakan, Revolusi Mental melibatkan semua simpul-simpul
perubahan para Penyelenggara Negara dan masyarakat untuk
mengembangkan dan mendokumentasikan produk-produk seni dan
kreativitas budaya serta mengembangkan dan melestarikan warisan
budaya.
Indonesia seperti kehilangan model dan teladan yang baik dari para
Penyelenggara Negara, bahkan masyarakat pun mengalami kehilangan
kepercayaan terhadap Penyelenggara Negara dengan melihat banyaknya
kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan eksekutif,
legislatif, yudikatif dan berbagai instrumen sosial lainnya. Praktik
pandemik korupsi ini sungguh ironis dan masih terjadi pada masa paska
reformasi.
Dari aspek produktivitas tenaga kerja Indonesia menurut Asian
Development Bank (ADB, 2015) meski naik sebesar 60% dalam 14 tahun
terakhir, namun kalah jauh oleh kenaikan produktivitas negara-negara
lain. Sebagai perbandingan, kenaikan produktivitas tenaga kerja China
adalah lima kali lipat dalam 14 tahun terakhir.Indonesia bergerak, namun
bangsa lain bergerak lebih cepat dan lebih produktif. Gerakan Nasional
Revolusi Mental (GNRM) akan mendorong akselerasi peningkatan
produktivitas tenaga kerja Indonesia. Perubahan berkemajuan di semua
aspek harus terus dikumandangkan dan dilaksanakan agar bangsa
Indonesia lebih disegani lagi baik di lingkungan regional maupun global.
Dalam mewujudkannya, maka bangsa Indonesia perlu mencapai 3 (tiga)
tujuan dari GNRM yaitu:
1. Mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku dan cara kerja yang
berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia
menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-
bangsa lain di dunia.
2. Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam
menatap masa depan Indonesia sebagai Negara dengan kekuatan
8. Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi 3
besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjasi
bangsa maju dan modern dengan fondasi tiga pilar Trisakti.
3. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara
ekonomi dan berkepribadian yang kuat melalui pembentukan manusia
Indonesa baru yang unggul.
GNRM dikategorikan kedalam 5 (lima) program besar sebagai berikut:
1. Gerakan Indonesia Melayani, adalah gerakan para Penyelenggara
Negara dan masyarakat untuk meningkatkan perilaku pelayanan publik
berintegritas agar negara hadir melindungi kepentingan warganya
sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Gerakan Indonesia Bersih, adalah gerakan para Penyelenggara Negara
dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat
baik jasmani dan rohani pada semua simpul perubahan dan tingkatan
kepemimpinan mengacu pada Pancasila dan UUD 1945.
3. Gerakan Indonesia Tertib, adalah gerakan para Penyelenggara Negara
dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku hidup tertib terutama di
ruang publik mengacu kepada asas ketertiban umum.
4. Gerakan Indonesia Mandiri, adalah gerakan para Penyelenggara
Negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku kreatif, inovatif
dan beretos kerja tinggi untuk mewujudkan kemandirian dibidang
pangan, energi dan teknologi dalam menghadapi persaingan regional
dan global.
5. Gerakan Indonesia Bersatu, adalah gerakan para Penyelenggara
Negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku saling menghargai
dan gotong royong untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa
berdasarkan 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945,
Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
Untuk mengejawantahkan dan memperluas Gerakan Nasional Revolusi
Mental sehingga berhasil menjadi Gerakan Nasional di seluruh daerah di
Indonesia sangat diperlukan suatu kekuatan pendukung yang nyata dan
terorganisasi dalam suatu Gugus Tugas Gerakan Aksi Bersama antara
Pemerintah dengan lintas Kelompok Masyarakat, Dunia Usaha, dan Dunia
Akademis. Gugus Tugas Revolusi Mental hadir sebagai motor penggerak
9. 4 Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
Gerakan Nasional Revolusi Mental dan pendamping Program Gerakan
Nasional Revolusi Mental yang memiliki jaringan dari tingkat nasional
hingga tingkat provinsi atau bahkan kabupaten/kota. Gugus Tugas
Revolusi Mental ini diharapkan dapat menggalang partisipasi aktif para
agen perubahan di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat bangsa
Indonesia
1.2. Pengertian Gugus Tugas
Gugus Tugas Revolusi Mental bersifat sebagai motor penggerak dan
pendamping bagi Gerakan Nasional Revolusi Mental itu sendiri. Gugus
Tugas Revolusi Mental diidentifikasi ke dalam dua bentuk, yaitu Gugus
Tugas Revolusi Mental Nasional dan Gugus Tugas Revolusi Mental Daerah-
Provinsi. Gugus Tugas Revolusi Mental Nasional merupakan jaringan
berskala nasional yang anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh nasional yang
memiliki jaringan luas dan pengaruh berskala nasional dan berkomitmen
di dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental. Gugus Tugas Revolusi Mental
Provinsi merupakan jaringan pengorganisasian yang tersebar di 34
provinsi di seluruh Indonesia yang anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh
lokal yang menjadi motor penggerak utama dalam Gerakan Nasional
Revolusi Mental di daerahnya masing-masing.
Gugus tugas Revolusi Mental merupakan lembaga fungsional dalam
birokrasi pemerintah dengan biaya yang dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gugus
Tugas ini tidak berbentuk kementerian atau departemen, karena
kebudayaan bukanlah sektor, tetapi bersifat cross-sectoral. Gugus Tugas
Nasional langsung berkoordinasi dengan Kementerian Koordinasi PMK
untuk melakukan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, built-in monitoring
(bukan penindakan tapi penjaminan mutu), evaluasi melalui pengukuran
statistik/scoring. Bekerja melalui penelitian, diskusi, pengkajian,
kerjasama dengan lembaga penelitian dalam negeri dan swasta,
perguruan tinggi negeri dan swasta.
10. Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi 5
1.3. Visi dan Misi Gugus Tugas
Visi
Dalam kurun waktu lima tahun Bangsa Indonesia mampu melaksanakan
Revolusi Mental untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas karakter
bangsa, sehingga pembangunan di segala sektor kehidupan bisa
mencapai kemakmuran, kesejahteraan dan kualitas hidup yang baik bagi
seluruh rakyat Indonesia, serta dapat berdiri sejajar dan bersaing dengan
negara lain di Era Globalisasi secara lebih kreatif dan mandiri.
Misi
Gugus tugas Revolusi Mental Nasional dan Provinsi serta Sekretariat
Gugus tugas Revolusi Mental bertanggung jawab untuk membantu
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan
Presiden dalam mengelola revolusi mental melalui kemitraan dan
koordinasi dengan semua Lembaga Eksekutif, Legislatif, Judikatif,
Pemerintah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kementerian, Lembaga
Negara, Pemerintah Provinsi. Dalam pengelolaan termasuk
merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta
tindak lanjut pengembangannya.
1.4. Tujuan Pembentukan Gugus Tugas
1. Menyiapkan agen perubahan
2. Merumuskan strategi dan langkah aksi nyata
3. Melakukan sosisalisasi Revolusi Mental kepada masyarakat luas
4. Menggerakan aktivitas revolusi mental
5. Memantau dan Mengevaluasi Program Revolusi Mental di masyarakat
1.5. Peran Gugus Tugas Provinsi
Gugus Tugas Revolusi Mental Provinsi adalah gugus tugas yang
berkedudukan di 34 Provinsi. Gugus Tugas Revolusi Mental memiliki
tugas:
1. Membentuk Tim Sekretariat Gugus Tugas Provinsi
2. Menyiapkan sistem adminitrasi dan manajemen gugus tugas Provinsi
11. 6 Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
3. Merancang program aksi untuk gerakan Indonesia Melayani, Bersih,
Tertib (tahun 2016-2017) dan Indonesia Mandiri, Bersatu (2018-2019)
dengan bersinergi serta melibatkan unsur pemerintah, pelaku usaha,
akademisi serta tokoh masyarakat (tokoh agama, kelompok difable,
kaum muda, perempuan, netizen, insan media, dll)
4. Melakukan rembuk rembuk warga dan stakeholder untuk
perancangan program bersama.
5. Melaksanakan program aksi bersama yang berdampak luas dengan
melibatkan berbagai komponen masyarakat (min 10 komponen
masyarakat),
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program program yang
dilakasanakan.
7. Menghasilkan agen agen perubahan
8. Membuat laporan dan dokumentasi (foto dan video) tentang
program yang dilakukan.
1.6. Keanggotaan Gugus Tugas
Gugus Tugas Revolusi Mental merupakan jaringan pengorganisasian non-
sektoral yang beranggotakan 4 komponen utama masyarakat yaitu
birokrat, pengusaha, masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil,
akademisi yang secara khusus menggerakkan, melakukan aksi konkret,
memonitor, mengevaluasi, dan mengembangkan Gerakan Nasional
Revolusi Mental.
12. Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi 7
1.7. Struktur Organisasi Gugus Tugas
a. Struktur Gugus Tugas Pusat
13. 8 Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
b. Struktur Gugus Tugas Provinsi
14. Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi 9
c. Struktur Gugus Tugas Kabupaten/Kota
1.8. Target Pembentukan Gugus Tugas
Gugus tugas di 34 Provinsi ditargetkan segera terbentuk pada bulan
Agustus dan selanjutnya akan diikuti pelaksanaan program-program
partisipasi masyarakat di Provinsi yang dikoordinasikan dan pantau oleh
Gugus Tugas Provinsi
Ketua Bidang Gerakan Indonesia
Bersatu
Menteri Dalam Negeri
Ketua Gugus Tugas GNRM
Provinsi
Sekretariat
Ketua
Bupati/Walikota
Ketua Harian
Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaku GNRM:
1. Pemerintah (Aparatur Sipil
Negara)
2. Dunia Usaha
3. Masyarakat antara lain:
a. Pendidik (guru, dosen)
b. Budayawan dan Seniman
c. Tokoh Agama
d. Tokoh Politik dan Kader
Partai Politik
e. Tokoh Masyarakat
f. Akademisi/ organisasi
profesi
g. Pemuda dan Mahasiswa
h. Tokoh Wanita,
i. Wartawan/Media dan
15. 10 Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
1.9. Kriteria Anggota Gugus Tugas
1. Tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai komponen masyarakat
yang memiliki pengaruh di masyarakat, sedikitnya 10 komponen
masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaum penyandang
disabilitas;
2. Pernah atau sedang berkontribusi aktif dalam melakukan perubahan
menuju Indonesia lebih baik relevan dengan Gerakan Indonesia
Melayani, Bersih dan Tertib;
3. Mampu menjadi motor penggerak perubahan;
4. Memiliki komitmen kerja dan ketertarikan pada isu Gerakan Nasional
Revolusi Mental;
5. Inovatif, kreatif.
Lebih detil untuk kriteria orang-orang yang ditunjuk adalah berdasarkan
kualifikasi sebagai berikut:
Kriteria Peserta ASN:
a. Dapat mengawal, menggerakan perencanaan, koordinasi dan
monitoring GNRM di daerah;
b. Berpengalaman dalam mendisain program kegiatan dan anggaran
daerah;
c. Minimal eselon 3 senior atau setara, golongan IV;
d. Usia Maksimal 51 Tahun;
e. Yang bersangkutan akan ditugaskan oleh kepala daerah sebagai
change leader/formatur pembentukan gugus tugas dan Gerakan
Nasional Revolusi Mental di daerah
f. Berasal dari unit kerja dibawah ini: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol); Biro Kesra; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) dsb.
16. Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi 11
Kriteria Peserta Perguruan Tinggi
a. Dapat merencanakan, mengawal, menggerakan dan berinovasi dalam
GNRM di daerah;
b. Pendidikan minimum S2 dalam bidang Ilmu Sosial dan/atau Ilmu
Politik;
c. Pengalaman menjadi fasilitator FGD selama 3 tahun terkahir;
d. Usia Maksimal 51 Tahun;
e. Berpengalaman dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat atau
advokasi sosial dalam bidang pelayanan publik;
f. Memiliki relasi yang baik dengan pemerintah daerah;
g. Yang bersangkutan akan ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi
(Rektor atau Dekan) sebagai change leader/formatur pembentukan
gugus tugas dan Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah.
1.10. Dukungan Operasional Pembentukan Gugus Tugas
Untuk dapat berfungsinya peran 4 komponen masyarakat dapat bertugas
dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan maka diperlukan dukungan
biaya operasional. Dukungan dana tersebut berasal dari dana Satuan Kerja
Revolusi Mental Kemenko PMK sebesar Rp100 juta per Gugus Tugas
Provinsi. Komponen pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan
sesuai aturan Kemenko PMK antara lain adalah:
1. Biaya Rapat meliputi Belanja Bahan (konsumsi rapat, ATK,
Penggandaan dan pengiriman dokumen, Computer Supplies), honor
narasumber, honor moderator, transport lokal peserta, dan kegiatan
aksi nyata (GIB, GIT, GIM).
2. Pelaporan dan Dokumentasi.
3. Honor tim Sekretariat.
17. 12 Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
2. MEKANISME PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
2.1. Rapat Tim Formatur
1. Terdiri dari 4 kali rapat tim formatur.
2. Peserta tim Formatur terdiri maksimal 20 orang yang akan menjadi
bagian dari keanggotaan Gugus Tugas Provinsi.
3. Pembentukan tim formatur diinisiasi oleh unsur pemerintah daerah
dan unsur akademisi dari universitas setempat yang telah mengikuti
pelatihan ToF yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK.
4. Output dari rapat formatur adalah (1) terselenggaranya Pelatihan ToF
kepada Tim Formatur oleh anggota yang sudah mendapatkan
pelatihan dan (2) terinventarisasinya daftar undangan yang akan
diajak menjadi anggota gugus tugas Provinsi.
2.2. Rapat Formatur 1
1. Merupakan rapat koordinasi awal oleh Unsur Kesbangpol dan PTN
yang telah mengerti terkait pembentukan gugus tugas.
2. Mengundang beberapa orang untuk mensosialisasikan dan
inventarisasi orang-orang dari berbagai kelompok/ unsur masyarakat
untuk menjadi anggota tim formatur.
3. Tim formatur awal terdiri dari kurang lebih 6 orang ASN; 6 orang PTN
dan beberapa perwakilan unsur / kelompok masyarakat lainnya.
4. Maksimal 20 orang.
5. Output Rapat Formatur 1: Koordinasi dan sosialisasi pembentukan
gugus tugas Provinsi dan inventarisasi 20 orang yang akan mengikuti
pelatihan ToF pembentukan gugus tugas Provinsi.
2.3. Rapat Formatur 2
1. Mengajak atau mengundang 20 orang terpilih untuk mengikuti
pelaksanaan ToF Gugus Tugas.
2. Fasilitator atau pelatih dalam kegiatan pelatihan ToF adalah anggota
PTN dan ASN yang telah mengikuti pelatihan ToF.
3. Out put dari hasil pertemuan kedua ini adalah transfer ilmu fasilitator
kepada anggota tim Formatur (total 20 orang).
4. Dari hasil ToF agar menyiapkan 10 (sepuluh) orang dengan tugas
sebagai: 3 (tiga) orang Fasilitator dari unsur PTN; 3 (tiga) orang Co-
18. Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi 13
fasilitator dari unsur ASN dan 3 (tiga) orang notulensi dari berbagai
unsur masyarakat dan 1 (satu) orang tenaga Administrator yang
berfungsi melakukan pelaporan pertanggungjawaban dan
pengumpulan laporan pengolahan data FGD.
2.4. Rapat Formatur 3
1. Peserta rapat maksimal 20 orang dan merupakan kelanjutan dari
peserta yang telah mengikuti ToF.
2. Rapat untuk persiapan pembentukan gugus tugas dengan
meninvetarisasi calon-calon anggota dari 13 kelompok masyarakat.
3. Menyiapkan daftar nama 78 orang untuk menjadi anggota gugus tugas
Provinsi dari 13 kelompok masyarakat. Total 78 orang terdiri dari
perwakilan masing-masing kelompok 6 (enam) orang.
2.5. Rapat Formatur 4
1. Rapat persiapan akhir dan memberikan laporan ke Kemenko PMK
terkait kesiapan daftar calon-calon anggota gugus tugas provinsi yang
siap melaksanakan tugas program GNRM di Provinsi
2. Tim Formatur menyusun daftar undangan yang akan diundang dalam
FGD Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental Provinsi yang
kemudian akan menjadi Gugus Tugas Revolusi Mental Provinsi dan
agen perubahan dengan memperhatikan keterwakilan berbagai
komponen masyarakat atau kelompok masyarakat, yaitu:
- Gerakan Indonesia Melayani (GIM), Gerakan Indonesia Bersih
(GIB), dan Gerakan Indonesia Tertib (GIT) yang mengandung
komponen
- Komponen ASN
- Komponen POLRI
- Komponen Pelaku Usaha
- Komponen Pendidik (Guru, Dosen)
- Komponen Budayawan dan Seniman
- Komponen Tokoh Agama
- Komponen Tokoh Politik
- Komponen Lembaga Swadaya Masyarakat
- Komponen Akademisi Organisasi dan Profesi
- Komponen Pemuda & Mahasiswa
19. 14 Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
- Komponen Tokoh Perempuan
- Komponen Insan Media
- Komponen Netizen (Aktif dan Berpengaruh di Dunia
Internet/Online/Maya/Virtual)
- Komponen Difable
Catatan: Dua orang perwakilan dari masing-masing komponen. GIM = 26
orang, GIB = 26 orang, GIT = 26 orang. Dengan total peserta kurang lebih
78 orang
2.5.1. Flowchart Koordinasi Rapat Tim Formatur
Membentuk Tim Formatur
(Unsur Pemerintah Daerah
dan unsur akademisi dari
Universitas yang ditunjuk)
Perwakilan Tim Formatur mengikuti
pelatihan sebagai fasilitator pembentukan
Gugus Tugas Revolusi Mental Provinsi yang
diadakan oleh Kemenko PMK
Perwakilan Tim Formatur membentuk Tim
Formatur di daerah yang terdiri dari :
1. Unsur akademisi dari Universitas
setempat yang ditunjuk sebagai peneliti
dan fasilitatir FGD (Maksimum 3 orang)
2. Unsur Pemerintah Daerah sebagai co-
fasilitatir (Maksimum 3 orang)
3. Notulen (Maksimum 3 orang)
4. Administrator ( 1 orang)
Perwakilan Tim Formatur melakukan
pelatihan kepada fasilitator, co-
fasilitator, notulen dan administrator
mengenai materi pelatihan yang
telah ia peroleh di pelatihan sebagai
fasilitator
Tim Formatur menyiapkan tempat dan
melakukan Rembuk Kerja GNRM
Peserta +/- 80 0rg
Diskusi Kelompok (3 Kelompok +/- 20 org)
Tim Formatur menyusun list undangan sebagai
peserta Rembuk Kerja Gerakan Nasional
Revolusi Mental yang kemudian akan menjadi
Gugus Tugas Revolusi Mental Provinsi dan
agen perubahan dengan memperhatikan
keterwakilan berbagai komponen masyarakat
termasuk kelompok penyandang disabilitas
Tim Formatur membuat Berita Acara
Pembentukan Gugus Tugas Revolusi
Mental Provinsi dengan mencantumkan
Anggota Gugus Tugas Revolusi Mental
untuk mendapat pengesahan dari
Gubernur dan Menko PMK
20. Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi 15
2.5.2 Langkah Pembentukan Gugus Tugas dan Rapat Gugus Tugas
21. 16 Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
2.6. Rapat/FGD Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
1. Rapat diselenggarakan oleh Eselon 2 dan Pokja Revolusi Mental di 34
Provinsi.
2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Hotel (Fullday meeting).
3. Peserta maksimal 100 orang (78 orang diantaranya calon anggota
gugus tugas provinsi).
4. FGD dibagi menjadi 3 kelompok yaitu kelompok GIM; kelompok GIB
dan kelompok GIT.
5. Setiap kelompok dipimpin oleh 1 orang Fasilitator dan 1 orang Co-
fasilitator dan dibantu oleh 1 orang Notulen rapat.
6. Diskusi permasalahan dan solusi pemecahan masalah berdasarkan
kelompok masing-masing.
7. Pemilihan dari 78 anggota untuk menduduki jabatan dalam
Sekretariat Gugus Tugas Provinsi dengan jabatan-jabatan sebagai
Ketua; Sekertaris, Bendahara penerima; Bendahara pengeluaran;
Pokja GIM; Pokja GIT dan Pokja GIB
8. Output Rapat/FGD: Tersusunnya Berita Acara Pembentukan Gugus
Tugas. Hasil FGD dirumuskan ke dalam pembuatan Berita Acara
pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental Provinsi dengan
mencantumkan anggota-anggota Gugus Tugas Revolusi Mental
Provinsi dan struktur Gugus Tugas Revolusi Mental Provinsi untuk
mendapat pengesahan dari Gubernur.
9. Penanggungjawab kegiatan Rapat/FGD Pembentukan Gugus Tugas
Provinsi adalah Eselon 2 Kemenko PMK.
2.7. Rapat Kerja Gugus Tugas Provinsi
1. Terdiri dari 3 kali rapat kerja Gugus Tugas Provinsi.
2. Peserta rapat terdiri dari 78-80 orang anggota gugus tugas Provinsi.
2.8. Rapat Kerja Gugus Tugas 1
1. Rapat penyusunan program-program GNRM dengan rencana aksi
GIM; GIB dan GIT.
22. Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi 17
2. Membantu masyarakat dalam meninvetarisasi permasalahan dan
solusi.
3. Membantu mengkoordinasikan dan menyampaikan proposal kegiaan
partisipasi masyarakat ke Kemenko PMK.
4. Memantau proses realisasi proposal kegiatan Peserta maksimal 80
orang.
5. Penanggungjawab kegiatan Ketua Sekretariat Gugus Tugas Provinsi.
6. Output: (1) Merumuskan program dan pelaksanaan aksi GNRM pada
lokasi-lokasi yang dianggap harus ada perubahan cepat; (2)
Merancang proposal dan lokus partisipasi masyarakat paket Rp50 juta.
2.9. Rapat Kerja Gugus Tugas 2
1. Peserta rapat maksimal 80 orang menyusun agenda dalam memantau
pelaksanaan kegiatan aksi partisipatif masyarakat di berbagai lokus
kegiatan.
2. Merumuskan alternative pembiayaan lain dalam kegiatan aksi nyata
masyarakat dalam program2 GIM, GIB dan GIT.
2.10. Rapat Kerja Gugus Tugas 3
1. Rapat Evaluasi kegiatan pelaksanaan GNRM di Provinsi.
2. Merancang kegiatan tahun 2017.
3. Mencari sumber-sumber dana lain untuk operasional kegiatan aksi.
4. Mensosialisasikan program GNRM dengan GIM;GIB dan GIT kepada
masyarakat yang lebih luas dan Kabupaten Kota dalam wilayah
Provinsi tersebut.
5. Menyusun laporan bersama kepada Kemenko PMK dan Kemendagri.
6. Output: Laporan akhir kegiatan GNRM.
23. 18 Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
3. KOMPONEN PEMBIAYAAN
3.1. Rapat Tim Formatur 1, Maksimal 20 orang
1. ATK
2. Computer Supplies
3. Penggandaan dan Pengiriman Dokumen
4. Makan dan Snack
5. Transport Lokal
3.2. Rapat Tim Formatur 2, Maksimal 20 orang
1. ATK
2. Computer Supplies
3. Penggandaan dan Pengiriman Dokumen
4. Makan dan Snack
5. Transport Lokal
6. Narasumber (2 org @ 1 JPL)
7. Moderator (1 org @ 1 Kali)
3.3. Rapat Tim Formatur 3, Maksimal 20 orang
1. ATK
2. Computer Supplies
3. Penggandaan dan Pengiriman Dokumen
4. Makan dan Snack
5. Transport Lokal
3.4. Rapat Tim Formatur 4, Maksimal 20 orang
1. ATK
2. Computer Supplies
3. Penggandaan dan Pengiriman Dokumen
4. Makan dan Snack
5. Transport Lokal
3.5. Rapat/FGD Pembentukkan Gugus Tugas Daerah, Maksimal 100 orang
1. ATK
2. Computer Supplies
3. Penggandaan
4. Laporan
5. Paket Meeting Fullday
6. Uang Saku Peserta
24. Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi 19
7. Uang Transport Peserta
8. Narasumber, Fasilitator, Co-Fasilitator, Moderator
9. Perjalanan Dinas
3.6. Rapat Kerja Gugus Tugas 1, Maksimal 80 orang
1. ATK
2. Computer Supplies
3. Penggandaan dan Pengiriman Dokumen
4. Narasumber dan Moderator
5. Makan
6. Snack
7. Transport Lokal
3.7. Rapat Kerja Gugus Tugas 2, Maksimal 80 orang
1. ATK
2. Computer Supplies
3. Penggandaan dan Pengiriman Dokumen
4. Narasumber dan Moderator
5. Makan
6. Snack
7. Transport Lokal
3.8. Rapat Kerja Gugus Tugas 3, Maksimal 80 Orang
1. ATK
2. Computer Supplies
3. Penggandaan dan Pengiriman Dokumen
4. Narasumber dan Moderator
5. Makan
6. Snack
7. Transport Lokal
8. Laporan dan Dokumentasi
3.9. Larangan Penggunaan Dana
1. Penggunaan Anggaran di atas SBU
2. Pembelian Belanja Modal seperti Laptop, Lemari, Meja, Kursi, dll.
25. 20 Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1. Rincian Anggaran Biaya Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
No Uraian Vol
Harga
Satuan
Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5)
A. Belanja Bahan 8.000.000
ATK 1 PKT X 7 KEG 7 PKT 250.000 1.750.000
CS 1 PKT X 7 KEG 7 PKT 500.000 3.500.000
Penggandaan dan
pengiriman dokumen
1 PKT X 7 KEG 7 PKT 250.000
1.750.000
Laporan dan
dokumentasi
1 PKT 1 PKT 1.000.000 1.000.000
B. Rapat Tim Formatur 19.100.000
Makan 20 ORG X 4 KEG 80 OK 40.000 3.200.000
Snack 20 ORG X 4 KEG 80 OK 15.000 1.200.000
Transport lokal 20 ORG X 4 HR 80 OH 150.000 12.000.000
Honor Narasumber dan Moderator Khusus Pada Rapat ToT
(Formatur ke-2)
Narasumber 2 ORG X 1 JAM X 1 KEG 2 OK 1.000.000 2.000.000
Moderator 1 ORG X 1 KL X 1 KEG 1 OK 700.000 700.000
C. Rapat Koordinasi Gugus Tugas 66.300.000
Makan 80 ORG X 3 KEG 240 OK 40.000 9.600.000
Snack 80 ORG X 3 KEG 240 OK 15.000 3.600.000
Transport lokal 80 ORG X 3 HR 240 OH 150.000 36.000.000
Honor Narasumber dan Moderator Rapat Gugus Tugas
Narasumber 5 ORG X 1 JAM X 3 KEG 15 OK 1.000.000 15.000.000
Moderator 1 ORG X 1 KL X 3 KEG 3 OK 700.000 2.100.000
E. Belanja Jasa
Sekretariat Gugus Tugas 6.600.000
Ketua 1 ORG X 3 BLN 3 OB 400.000 1.200.000
Sekretaris 1 ORG X 3 BLN 3 OB 300.000 900.000
Anggota 5 ORG X 3 BLN 15 OB 300.000 4.500.000
JUMLAH 100.000.000
26. Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi 21
Lampiran 2. Rincian Anggaran Biaya Rapat Tim Formatur ke-1
No Uraian Volume
Harga
Satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
A. Belanja Bahan 1.000.000
ATK 1 PKT X 1 KEG 1 PKT 250.000 250.000
CS 1 PKT X 1 KEG 1 PKT 500.000 500.000
Penggandaan dan
pengiriman
dokumen
1 PKT X 1 KEG 1 PKT 250.000 250.000
B. Rapat Tim Formatur 4.100.000
Makan 20 ORG X 1 KL X 1 KEG 20 OK 40.000 800.000
Snack 20 ORG X 1 KL X 1 KEG 20 OK 15.000 300.000
Transport lokal 20 ORG X 1 HR 20 OH 150.000 3.000.000
Total 5.100.000
Lampiran 3. Rincian Anggaran Biaya Rapat Tim Formatur ke-2 (ToT)
No Uraian Volume
Harga
Satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
A. Belanja Bahan 1.000.000
ATK 1 PKT X 1 KEG 1 PKT 250.000 250.000
CS 1 PKT X 1 KEG 1 PKT 500.000 500.000
Penggandaan dan
pengiriman
dokumen
1 PKT X 1 KEG 1 PKT 250.000 250.000
B. Rapat Tim Formatur 4.100.000
Makan 20 ORG X 1 KL X 1 KEG 20 OK 40.000 800.000
Snack 20 ORG X 1 KL X 1 KEG 20 OK 15.000 300.000
Transport lokal 20 ORG X 1 HR 20 OH 150.000 3.000.000
Honor Narasumber dan Moderator Khusus Pada
Rapat ToT (Formatur ke-2)
Narasumber 2 ORG X 1 JAM X 1 KEG 2 OJ 1.000.000 2.000.000
Moderator 1 ORG X 1 KL X 1 KEG 1 OK 700.000 7.000.000
Total 7.800.000
27. 22 Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
Lampiran 4. Rincian Anggaran Biaya Rapat Tim Formatur ke-3
No Uraian Volume
Harga
Satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
A. Belanja Bahan 1.000.000
ATK 1 PKT X 1 KEG 1 PKT 250.000 250.000
CS 1 PKT X 1 KEG 1 PKT 500.000 500.000
Penggandaan dan
pengiriman
dokumen
1 PKT X 1 KEG 1 PKT 250.000 250.000
B. Rapat Tim Formatur 4.100.000
Makan 20 ORG X 1 KL X 1 KEG 20 OK 40.000 800.000
Snack 20 ORG X 1 KL X 1 KEG 20 OK 15.000 300.000
Transport lokal 20 ORG X 1 HR 20 OH 150.000 3.000.000
Total 5.100.000
Lampiran 5. Rincian Anggaran Biaya Rapat Tim Formatur ke-4
No Uraian Volume
Harga
Satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
A. Belanja Bahan 1.000.000
ATK 1 PKT X 1 KEG 1 PKT 250.000 250.000
CS 1 PKT X 1 KEG 1 PKT 500.000 500.000
Penggandaan dan
pengiriman
dokumen
1 PKT X 1 KEG 1 PKT 250.000 250.000
B. Rapat Tim Formatur 4.100.000
Makan 20 ORG X 1 KL X 1 KEG 20 OK 40.000 800.000
Snack 20 ORG X 1 KL X 1 KEG 20 OK 15.000 300.000
Transport lokal 20 ORG X 1 HR 20 OH 150.000 3.000.000
Total 5.100.000
28. Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi 23
Lampiran 6. Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Focus Grup Discussion (FGD)
No Provinsi
Paket Fullday Peserta (1 hari)
Jum
lah
Peser
ta
Biaya Paket Fullday Uang Saku Peserta Transport Peserta
JumlahHarga
Satuan
Jumlah Biaya
Harga
Satuan
Jumlah
Biaya
Harga
Satuan
Jumlah
Biaya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Aceh 100 330.000 33.000.000 85.000 8.500.000 150.000 15.000.000 56.500.000
2 Sumatera Utara 100 275.000 27.500.000 95.000 9.500.000 150.000 15.000.000 52.000.000
3 Riau 100 245.000 24.500.000 85.000 8.500.000 150.000 15.000.000 48.000.000
4 Kepri 100 250.000 25.000.000 95.000 9.500.000 150.000 15.000.000 49.500.000
5 Jambi 100 285.000 28.500.000 95.000 9.500.000 150.000 15.000.000 53.000.000
6 Sumatera Barat 100 240.000 24.000.000 85.000 8.500.000 150.000 15.000.000 47.500.000
7 Sumatera Selatan 100 270.000 27.000.000 85.000 8.500.000 150.000 15.000.000 50.500.000
8 Lampung 100 270.000 27.000.000 95.000 9.500.000 150.000 15.000.000 51.500.000
9 Bengkulu 100 260.000 26.000.000 95.000 9.500.000 150.000 15.000.000 50.500.000
10 Bangka Belitung 100 310.000 31.000.000 95.000 9.500.000 150.000 15.000.000 55.500.000
11 Banten 100 320.000 32.000.000 85.000 8.500.000 150.000 15.000.000 55.500.000
12 Jawa Barat 100 290.000 29.000.000 105.000 10.500.000 150.000 15.000.000 54.500.000
13 DKI Jakarta 100 360.000 36.000.000 130.000 13.000.000 150.000 15.000.000 64.000.000
14 Jawa Tengah 100 210.000 21.000.000 95.000 9.500.000 150.000 15.000.000 45.500.000
15 DI yogyakarta 100 310.000 31.000.000 100.000 10.000.000 150.000 15.000.000 56.000.000
16 Jawa Timur 100 340.000 34.000.000 100.000 10.000.000 150.000 15.000.000 59.000.000
17 Bali 100 420.000 42.000.000 115.000 11.500.000 150.000 15.000.000 68.500.000
18 NTB 100 420.000 42.000.000 105.000 10.500.000 150.000 15.000.000 67.500.000
19 NTT 100 320.000 32.000.000 100.000 10.000.000 150.000 15.000.000 57.000.000
20 Kalimantan Barat 100 260.000 26.000.000 95.000 9.500.000 150.000 15.000.000 50.500.000
21
Kalimantan
Tengah
100 340.000 34.000.000 85.000 8.500.000 150.000 15.000.000 57.500.000
22
Kalimantan
Selatan
100 295.000 29.500.000 95.000 9.500.000 150.000 15.000.000 54.000.000
23 Kalimantan Timur 100 300.000 30.000.000 105.000 10.500.000 150.000 15.000.000 55.500.000
24 Kalimantan Utara 100 280.000 28.000.000 105.000 10.500.000 150.000 15.000.000 53.500.000
25 Sulawesi Utara 100 270.000 27.000.000 95.000 9.500.000 150.000 15.000.000 51.500.000
26 Gorontalo 100 250.000 25.000.000 95.000 9.500.000 150.000 15.000.000 49.500.000
27 Sulawesi Barat 100 290.000 29.000.000 85.000 8.500.000 150.000 15.000.000 52.500.000
28 Sulawesi Selatan 100 320.000 32.000.000 105.000 10.500.000 150.000 15.000.000 57.500.000
29 Sulawesi Tengah 100 320.000 32.000.000 95.000 9.500.000 150.000 15.000.000 56.500.000
30
Sulawesi
Tenggara
100 280.000 28.000.000 95.000 9.500.000 150.000 15.000.000 52.500.000
31 Maluku 100 320.000 32.000.000 85.000 8.500.000 150.000 15.000.000 55.500.000
32 Maluku Utara 100 180.000 18.000.000 95.000 9.500.000 150.000 15.000.000 42.500.000
33 Papua 100 330.000 33.000.000 140.000 14.000.000 150.000 15.000.000 62.000.000
34 Papua Barat 100 320.000 32.000.000 115.000 11.500.000 150.000 15.000.000 58.500.000
Jumlah 1.008.000.000 333.500.000 510.000.000 1.851.500.000
29. 24 Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
Lampiran 7. Alokasi Honor Narasumber dan Moderator FGD Per Provinsi
No Uraian Volume
Harga
Satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Narasumber Es 1 2 ORG X 1 JAM X 1 KEG 2 OJ 1.400.000 2.800.000
2. Narasumber Es 2 2 ORG X 1 JAM X 1 KEG 2 OJ 1.000.000 2.000.000
3. Fasilitator 3 ORG X 1 JAM X 1 KEG 3 OJ 1.000.000 3.000.000
4. Co-Fasilitator 3 ORG X 1 JAM X 1 KEG 3 OJ 900.000 2.700.000
5. Moderator 3 ORG X 1 KL X 1 KEG 3 OK 700.000 2.100.000
Total 12.600.000
Lampiran 8. Rincian Anggaran Biaya Rapat Gugus Tugas Provinsi Ke-1
No Uraian Volume
Harga
Satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
A. Belanja Bahan 1.000.000
ATK 1 PKT X 1 KEG 1 PKT 250.000 250.000
CS 1 PKT X 1 KEG 1 PKT 500.000 500.000
Penggandaan dan
pengiriman
dokumen
1 PKT X 1 KEG 1 PKT 250.000 250.000
B. Rapat Tim Formatur 22.100.000
Makan 80 ORG X 1 KL X 1 KEG 80 OK 40.000 3.200.000
Snack 80 ORG X 1 KL X 1 KEG 80 OK 15.000 1.200.000
Transport lokal 80 ORG X 1 HR 80 OH 150.000 12.000.000
Honor Narasumber dan Moderator Rapat Gugus Tugas
Narasumber 5 ORG X 1 JAM X 1 KEG 5 OJ 1.000.000 5.000.000
Moderator 1 ORG X 1 KL X 1 KEG 1 OK 700.000 700.000
Total 23.100.000
30. Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi 25
Lampiran 9. Rincian Anggaran Biaya Rapat Gugus Tugas Provinsi Ke-2
No Uraian Volume
Harga
Satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
A. Belanja Bahan 1.000.000
ATK 1 PKT X 1 KEG 1 PKT 250.000 250.000
CS 1 PKT X 1 KEG 1 PKT 500.000 500.000
Penggandaan dan
pengiriman
dokumen
1 PKT X 1 KEG 1 PKT 250.000 250.000
B. Rapat Tim Formatur 22.100.000
Makan 80 ORG X 1 KL X 1 KEG 80 OK 40.000 3.200.000
Snack 80 ORG X 1 KL X 1 KEG 80 OK 15.000 1.200.000
Transport lokal 80 ORG X 1 HR 80 OH 150.000 12.000.000
Honor Narasumber dan Moderator Rapat Gugus Tugas
Narasumber 5 ORG X 1 JAM X 1 KEG 5 OJ 1.000.000 5.000.000
Moderator 1 ORG X 1 KL X 1 KEG 1 OK 700.000 700.000
Total 23.100.000
Lampiran 10. Rincian Anggaran Biaya Rapat Gugus Tugas Provinsi Ke-3
No Uraian Volume
Harga
Satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
A. Belanja Bahan 1.000.000
ATK 1 PKT X 1 KEG 1 PKT 250.000 250.000
CS 1 PKT X 1 KEG 1 PKT 500.000 500.000
Penggandaan dan
pengiriman
dokumen
1 PKT X 1 KEG 1 PKT 250.000 250.000
B. Rapat Tim Formatur 22.100.000
Makan 80 ORG X 1 KL X 1 KEG 80 OK 40.000 3.200.000
Snack 80 ORG X 1 KL X 1 KEG 80 OK 15.000 1.200.000
Transport lokal 80 ORG X 1 HR 80 OH 150.000 12.000.000
Honor Narasumber dan Moderator Rapat Gugus Tugas
Narasumber 5 ORG X 1 JAM X 1 KEG 5 OJ 1.000.000 5.000.000
Moderator 1 ORG X 1 KL X 1 KEG 1 OK 700.000 700.000
Total 23.100.000
31. 26 Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
Lampiran 11. Pedoman Bentuk Pertanggungjawaban Dana
No Uraian Pengeluaran
Bentuk
SPJ
Keterangan
(1) (2) (3) (4)
1.
Pembayaran
Honorarium
(Narasumber /
Moderator)
Daftar
Nomina
tif
1. Contoh daftar nominatif terlampir.
2. Dokumen pendukung:
a. Absen kehadiran;
b. Undangan;
c. Surat tugas dari atasan langsung peg ybs
(jika PNS)
d. Narsum melampirkan CV atau
keterangan lainnya yg menyatakan ybs
ahli dibidangnya/layak sbg narasumber
dan bahan paparannya.
3. Potong pajak PPh. Ps.21 (Final) dengan
tarif:
a. Jika PNS: Gol I/II = 0%, Gol.III=5% dan
Gol.IV=15%
b. Non PNS: 5% jika memiliki NPWP atau
6% jika tidak memiliki NPWP
2.
Pembayaran uang
saku peserta rapat/
sosialisasi/seminar/
sejenisnya
Daftar
Nomina
tif
1. Contoh daftar nominatif terlampir.
2. Dokumen pendukung:
a. Absen kehadiran;
b. Undangan;
c. Surat tugas dari atasan langsung peg ybs
(jika PNS)
3. Potong pajak PPh. Ps.21 (Final) dengan
tarif:
a. Jika PNS: Gol I/II = 0%, Gol.III=5% dan
Gol.IV=15%
b. Non PNS: 5% jika memiliki NPWP atau
6% jika tidak memiliki NPWP
3.
Pembayaran
penggantian
transport
Daftar
Nomina
tif
1. Contoh daftar nominatif terlampir.
2. Dokumen pendukung:
a. Absen kehadiran;
b. Undangan;
c. Surat tugas dari atasan langsung peg ybs
(jika PNS)
3. Tanpa Potong pajak
4. Honor Panitia Daftar 1. Contoh daftar nominatif terlampir.
32. Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi 27
No Uraian Pengeluaran
Bentuk
SPJ
Keterangan
(1) (2) (3) (4)
Pelaksana Kegiatan Nomina
tif
2. Dokumen pendukung: SK pembentukan
kepanitiaan
3. Potong pajak PPh. Ps.21 (Final) dengan
tarif:
a. Jika PNS: Gol I/II = 0%, Gol.III=5% dan
Gol.IV=15%
b. Non PNS: 5% jika memiliki NPWP atau
6% jika tidak memiliki NPWP
4. Jumlah panitia maksimal 10% dari jumlah
peserta rapat/kegiatan
5.
Perjalanan Dinas
(Perdin)
Kuitansi
dan
Visum
SPD
1. Contoh kuitansi Perdin dan format SPD
terlampir.
2. Dokumen pendukung:
a. Tiket pesawat (boarding pas), tiket KA,
karcis bis dan bukti2 pengeluaran
transport lainnya yg dpt diperoleh
b. Bukti penginapan (tagihan
hotel/penginapan dsb).
c. Jika bukti-bukti sebagaimana tersebut
pada huruf a dan b tidak dpt diperoleh,
pelaksana perdin
membuat/menandatangani Daftar
Pengeluaran Riil (contoh terlampir).
3. Surat tugas dari atasan langsung peg ybs
(jika PNS).
6.
Pembelian
konsumsi/snack/Al
at Tulis Kantor/
Bahan-bahan
rapat/penggandaan
dsb (termasuk jika
ada pembelian
bahan untuk
dijadikan
souvenir/door prize
utk peserta
sosialisasi/seminar)
Kuitansi/
nota
pembeli
an
1. Format kuitansi sesuai format kuitansi yang
dijual scr umum atau berupa kuitansi/nota
yang bentuk/formatnya tersendiri yang
dibuat oleh toko/penyedia.
2. Uraia pe eri a pada kuita si “udah
teri a dari diisi: Pejabat Pembuat
Komitmen Satker Revolusi Mental
3. Ketentuan pengenaan bea materai:
a. Kuitansi berjumlah diatas Rp.250.000 s/d
Rp.1.000.000,- bermaterai Rp.3.000
b. Kuitansi berjumlah diatas Rp.1.000.000,-
bermaterai Rp.6.000
4. Ketentuan Pemotongan pajak :
33. 28 Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
No Uraian Pengeluaran
Bentuk
SPJ
Keterangan
(1) (2) (3) (4)
a. PPh Ps.22 (atas Pengadaan barang):
Dikenakan untuk jumlah pembayaran
mulai diatas Rp.2.000.000,- (dua juta
rupiah) dengan tarif 1,5%;
b. Contoh perhitungan sbb = Harga Netto
(sebelum ditambah PPN) X 1,5%
Harga netto : Rp. 10.000.000,-
PPN : Rp. 1.000.000,-
Harga bruto : Rp. 11.000.000,-
PPh pasal 22 = Rp. 10.000.000,- X
1,5% = Rp. 150.000,-
c. Tarif PPN
1. Dikenakan untuk jumlah pembayaran
mulai diatas Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah);
2. Tarif PPN adalah 10% atas Dasar
Pengenaan Pajak (dari jumlah netto)
atau 10/110 dari jumlah bruto;
Contoh Perhitungan PPN:
Harga netto : Rp. 10.000.000,-
PPN (10%): Rp. 1.000.000,-
Harga bruto : Rp. 11.000.000,-
Atau jika kuitansinya sdh termasuk
PPN namun tidak dirinci besar
PPNnya (contoh diatas pada kuitansi
langsung tertulis Rp.11.000.000,-
maka potongan PPNnya adalah
10/110 x Rp.11.000.000,-
d. Wajib dibuat daftar rekapitulasi
pemotongan pajak sesuai dengan format
terlampir (lihat Lampiran 12 ).
7.
Penyewaan
kendaraan/infocus/
laptop/sewa
ruangan utk rapat
dsb
Kuitansi
1. Format kuitansi sesuai format kuitansi yang
dijual scr umum atau berupa kuitansi/nota
yang bentuk/formatnya tersendiri yang
dibuat oleh penyedia.
2. Uraia pe eri a pada kuita si “udah
teri a dari diisi: Pejabat Pembuat
Komitmen Satker Revolusi Mental
3. Ketentuan pengenaan bea materai:
34. Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi 29
No Uraian Pengeluaran
Bentuk
SPJ
Keterangan
(1) (2) (3) (4)
a. Kuitansi berjumlah diatas Rp.250.000 s/d
Rp.1.000.000,- bermaterai Rp.3.000
b. Kuitansi berjumlah diatas Rp.1.000.000,-
bermaterai Rp.6.000
4. Ketentuan Pemotongan pajak :
a. Tarif PPh pasal 23 (dikenakan atas
pekerjaan jasa, termasuk pembelian
konsumsi secara Catering/Prasmanan):
Dikenakan untuk seluruh jumlah
pembayaran (tidak ada batas minimal);
dengan tarif PPh. PS.23 = 2%;
b. Contoh perhitungan sbb = Harga Netto
(sebelum ditambah PPN) X 2%
Harga netto : Rp. 10.000.000,-
PPN : Rp. 1.000.000,-
Harga bruto : Rp. 11.000.000,-
PPh pasal 23 = Rp. 10.000.000,- X
2%= Rp. 200.000,-
c. Tarif PPN
1. Dikenakan untuk jumlah pembayaran
mulai diatas Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah);
2. Tarif PPN adalah 10% atas Dasar
Pengenaan Pajak (dari jumlah netto)
atau 10/110 dari jumlah bruto;
Contoh Perhitungan PPN:
Harga netto : Rp. 10.000.000,-
PPN (10%): Rp. 1.000.000,-
Harga bruto : Rp. 11.000.000,-
Atau jika kuitansinya sdh termasuk
PPN namun tidak dirinci besar
PPNnya (contoh diatas pada kuitansi
langsung tertulis Rp.11.000.000,-
maka potongan PPNnya adalah
10/110 x Rp.11.000.000,-
3. Wajib dibuat daftar rekapitulasi
pemotongan pajak sesuai dengan
format terlampir (lihat lampiran 12).
35. 30 Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
Lampiran 12. Format Rekapaitulasi Pemotongan Pajak
A. Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
Masa: ................................ Tahun: ........................
No.
NPWP/Alamat
Wajib Pajak
Nama Wajib
Pajak
Jumlah Objek
PPh Pasal 21
(Rp)
PPh Pasal 21
yang Dipotong
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Jumlah PPh Pasal 21
Jakarta, .....................
Bendahara Pengeluaran
Satker Revolusi Mental
…………………………………….
NIP.
36. Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi 31
B. Daftar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Daftar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Masa: ................................ Tahun: ........................
No.
NPWP/Alamat
Wajib Pajak
Nama Wajib
Pajak
Jumlah Objek
PPh Pasal 22
(Rp)
PPh Pasal 22
yang Dipotong
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Jumlah PPh Pasal 22
Jakarta, .....................
Bendahara Pengeluaran
Satker Revolusi Mental
…………………………………….
NIP.
37. 32 Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
C. Daftar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23
Daftar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21
Masa: ................................ Tahun: ........................
No.
NPWP/Alamat
Wajib Pajak
Nama
Wajib Pajak
Jumlah
Objek Pajak
(Rp)
PPh
Dipotong
(Rp)
Ket.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jumlah PPh Pasal 23
Jakarta, .....................
Bendahara Pengeluaran
Satker Revolusi Mental
…………………………………….
NIP.
39. 34 Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
Lampiran 13. Contoh Bukti Pertanggungjawaban Anggaran
A. Form Daftar Hadir
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
DAFTAR HADIR PESERTA
Agenda : …………………………….
Hari/Tanggal : …………………………….
Provinsi : …………………………….
No Nama Jabatan/Instansi No. Telp
Alamat
E-mail
Tanda
Tangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yang Membuat Daftar,
…………………………………….
40. Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi 35
B. Form Kuitansi
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Satker Revolusi Mental
Jumlah Uang : Rp………………………
Terbilang :
Untuk Pembayaran :
………………., …………………………….
Yang Menerima
………………………………
Setuju Bayar
Pejabat Pembuat Komitmen
Satker Revolusi Mental
Lunas Bayar
Bendahara Pengeluaran
Satker Revolusi Mental
Arif Maelan Khasani
NIP. 19780707 200012 1 002
Freidhian Ichtianto
NIP. 19840220 201403 1 001
Barang/Pekerjaan tersebut telah diterima/
diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang Bertanggungjawab
Ditandatangan oleh Tim Formatur/
Gugus Tugas Provinsi
…………………………………………
41. 36 Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
C. Form Daftar Honorarium, Daftar Hadir, dan Biodata Narasumber Eselon I
43. 38 Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
BIODATA NARASUMBER
Nama : ...................................................................................
Tempat/tanggal lahir : ...................................................................................
Jabatan : ...................................................................................
Nama Instansi : ...................................................................................
Pendidikan : ...................................................................................
Alamat : ...................................................................................
No telp : ...................................................................................
Email : ...................................................................................
karta, ............................... 201
( .................................................... )
44. Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi 39
D. Form Daftar Honorarium, Daftar Hadir, dan Biodata Narasumber Eselon II
46. Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi 41
BIODATA NARASUMBER
Nama : ...................................................................................
Tempat/tanggal lahir : ...................................................................................
Jabatan : ...................................................................................
Nama Instansi : ...................................................................................
Pendidikan : ...................................................................................
Alamat : ...................................................................................
No telp : ...................................................................................
Email : ...................................................................................
karta, ............................... 201
( .................................................... )
47. 42 Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
E. Form Daftar Honorarium, Daftar Hadir, dan Biodata Narasumber Eselon III
49. 44 Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
BIODATA NARASUMBER
Nama : ...................................................................................
Tempat/tanggal lahir : ...................................................................................
Jabatan : ...................................................................................
Nama Instansi : ...................................................................................
Pendidikan : ...................................................................................
Alamat : ...................................................................................
No telp : ...................................................................................
Email : ...................................................................................
karta, ............................... 201
( .................................................... )
52. Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi 47
G. Form Daftar Penerimaan Uang Transport
DAFTAR HADIR PESERTA
Agenda : …………………………….
Hari/Tanggal : …………………………….
Provinsi : …………………………….
No Nama Besarnya Diterima Tanda Tangan
1 1 Hr x Rp150.000 Rp150.000 1
2 1 Hr x Rp150.000 Rp150.000 2
3 1 Hr x Rp150.000 Rp150.000 3
4 1 Hr x Rp150.000 Rp150.000 4
5 1 Hr x Rp150.000 Rp150.000 5
6 1 Hr x Rp150.000 Rp150.000 6
7 1 Hr x Rp150.000 Rp150.000 7
8 1 Hr x Rp150.000 Rp150.000 8
9 1 Hr x Rp150.000 Rp150.000 9
10 1 Hr x Rp150.000 Rp150.000 10
J U M L A H Rp1.500.000
Yang Membuat Daftar
………………………………………
53. 48 Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi
H. Form Daftar Penerimaan Uang Transport dan Uang Saku
54. Petunjuk Teknis Pembentukan Gugus Tugas Provinsi 49
I. Form Daftar Penerimaan Honorarium Sekretariat Gugus Tugas Provinsi