Dokumen tersebut membahas pengembangan Indeks Zakat Nasional (IZN) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengukur kinerja perzakatan di Indonesia secara kuantitatif dan kualitatif. IZN akan terdiri atas dua dimensi yaitu makro dan mikro, dengan berbagai indikator dan variabel pengukur yang telah ditentukan bobotnya. Pengembangan IZN dilakukan dengan menggunakan metode mixed methods melal
0851-0001-7002 (telkomsel)
Peduli Yatim,Peduli Yatim Piatu,Peduli Yatim Pens,Peduli Anak Yatim,Komunitas Peduli Yatim Piatu Indonesia,Peduli Anak Yatim Piatu,Komunitas Peduli Yatim Indonesia,Peduli Anak Yatim Jember,Rekening Peduli Yatim,Peduli Anak Yatim Kuningan,Gerakan Peduli Yatim,Peduli Terhadap Anak Yatim,Program Peduli Yatim,Komunitas Peduli Anak Yatim,Komunitas Peduli Anak Yatim Jakarta,Komunitas Peduli Anak Yatim Palembang,Proposal Peduli Anak Yatim,Rekening Peduli Anak Yatim,Komunitas Peduli Anak Yatim Bandung,Forum Peduli Anak Yatim,Puisi Peduli Anak Yatim,Gerakan Peduli Anak Yatim,Program Peduli Anak Yatim,Komunitas Peduli Anak Yatim Surabaya,Komunitas Peduli Anak Yatim Piatu,Hikmah Peduli Anak Yatim,Keutamaan Peduli Anak Yatim,Yayasan Peduli Anak Yatim Kuningan,Komunitas Peduli Anak Yatim Malang,Singa Laut Aja Peduli Yatim Piatu
0851-0001-7002 (telkomsel)
Peduli Yatim,Peduli Yatim Piatu,Peduli Yatim Pens,Peduli Anak Yatim,Komunitas Peduli Yatim Piatu Indonesia,Peduli Anak Yatim Piatu,Komunitas Peduli Yatim Indonesia,Peduli Anak Yatim Jember,Rekening Peduli Yatim,Peduli Anak Yatim Kuningan,Gerakan Peduli Yatim,Peduli Terhadap Anak Yatim,Program Peduli Yatim,Komunitas Peduli Anak Yatim,Komunitas Peduli Anak Yatim Jakarta,Komunitas Peduli Anak Yatim Palembang,Proposal Peduli Anak Yatim,Rekening Peduli Anak Yatim,Komunitas Peduli Anak Yatim Bandung,Forum Peduli Anak Yatim,Puisi Peduli Anak Yatim,Gerakan Peduli Anak Yatim,Program Peduli Anak Yatim,Komunitas Peduli Anak Yatim Surabaya,Komunitas Peduli Anak Yatim Piatu,Hikmah Peduli Anak Yatim,Keutamaan Peduli Anak Yatim,Yayasan Peduli Anak Yatim Kuningan,Komunitas Peduli Anak Yatim Malang,Singa Laut Aja Peduli Yatim Piatu
A study of framework to implements risk management in public institution in Indonesia. As a public institution, BPKP has a leading role in internal audit and governance management in Indonesia.
20 Aug 21 - Terupdate - Penilaian Kinerja PNS.pptxTrisnaRama
Paparan Terkait Penilaian Kinerja PNS. Penilaian Kinerja sebagai tolak ukur dalam menentukan kinerja seorang PNS sangat diperlukan untuk menilai sejauh mana PNS berkinerja sesuai dengan tugas, fungsi jabatan yang dipangku oleh seoarang PNS. Penilaian PNS tidak lagi dilakuakan hanya sekali setaip tahunnya, akan tetapi akan dievaluasi per periodenya, minimal dilakukan selama 2 kali, yaitu dengan sistem per semester.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
A study of framework to implements risk management in public institution in Indonesia. As a public institution, BPKP has a leading role in internal audit and governance management in Indonesia.
20 Aug 21 - Terupdate - Penilaian Kinerja PNS.pptxTrisnaRama
Paparan Terkait Penilaian Kinerja PNS. Penilaian Kinerja sebagai tolak ukur dalam menentukan kinerja seorang PNS sangat diperlukan untuk menilai sejauh mana PNS berkinerja sesuai dengan tugas, fungsi jabatan yang dipangku oleh seoarang PNS. Penilaian PNS tidak lagi dilakuakan hanya sekali setaip tahunnya, akan tetapi akan dievaluasi per periodenya, minimal dilakukan selama 2 kali, yaitu dengan sistem per semester.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Dana desa adalah sebuah program, pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengalokasikan dana kepada desa-desa di seluruh Indonesia guna mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan di tingkat desa.
Produksi dalam pandangan islam dapat didefinisikan sebagai upaya manusia untuk
menghasilkkan barang dan jasa yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan masyarakat
secara umum, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan melalui usaha
yang halal dan berkah. Dalam pandangan islam, tujuan produksi tidak hanya untuk
memenuhi kebutuhan materi manusia, tetapi juga untuk mencapai tujuan spiritual yang
lebih tinggi. Produksi yang dijalankan oleh umat islam harus mengarah pada kemaslahatan
bersama dan memperkuat tali persaudaraan antar sesama muslim.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menekankan prinsip-prinsip berikut :
Keadilan
1.
Kemaslahatan Bersama
2.
Etika dan Moralitas
3.
Keterkaitan antara Produksi dan Ibadah
4.
2. KONSEP KONSUMSI DALAM ISLAM
Konsumsi dalam pandangan islam adalah suatu aktivitas mengeluarkan harta yang
dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi dapat
dilakukan dengan cara yang halal maupun yang haram, oleh karena itu penting
bagi umat islam agar dapat memenuhi kebutuhannyha dengan cara yang halal
dan membawa berkah.
Konsumsi dalam Islam memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan
manusia. Dalam islam, konsumsi yang dilakukan dengan cara yang halal dan baik
akan membawa keberkahan dan mendatangkan rizki yang halal. Sebaliknya
konsumsi yang dilakukan dengan cara yang haram dan tidak baik akan membawa
malapetaka dan kehancuran. IInvestasi dalam pandangan Islam adalah upaya memanfaatkan harta dengan cara
menanamkan modal pada bidang-bidang usaha tertentu dengan harapan memperoleh
keuntungan dan berkembangnya usaha tersebut, sekaligus memberikan manfaat bagi
masyarakat.
Tujuan utama investasi dalam Islam adalah untuk memperoleh keuntungan yang halal
dan bermanfaat secara ekonomi serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Investasi dalam Islam juga diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi
dan mengurangi kemiskinan serta ketimpangan sosial. Selain itu, investasi juga dianggap
sebagai cara untuk menghargai dan memanfaatkan sumber daya yang diberikan oleh Allah
SWT.
PERAN INVESTASI DALAM
MEININGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Berikut adalah beberapa kontribusi investasi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat:
a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Investasi
b. Kontribusi Investasi dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan
c. Peningkatan Kesejahteraan Umum melalui Investasi
4. POTENSI INDUSTRI HALAL
Industri halal memiliki potensi pasar yang besar, terutama di negara-negara mayoritas
Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Selain itu, produk halal juga diminati
oleh konsumen non-Muslim yang mencari produk yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan
diproduksi dengan standar yang ketat. Beberapa faktor yang mempengaruhi potensi pasar
industri halal antara lain:
a. Ukuran Pasar Global Industri Halal.
b. Pertumbuhan Pasar Industri Halal.
c. permintaan Masyarakat akan Produk Halal.
1. Indeks Zakat Nasional Untuk
Kebangkitan Zakat Indonesia
OLEH
Dr. Irfan Syauqi Beik (Direktur Puskas BAZNAS)
Dr. Mohamad Soleh Nurzaman (Wakil Direktur, Riset & Kajian
PUSKAS BAZNAS)
DISSEMINASI PUBLIK IZN,
JAKARTA, 13 DESEMBER 2016.
1
2. • Pengelolaan zakat yang baik memerlukan dukungan indikator sebagai
alat ukur
• Alat ukur ini berperan sebagai measurement standard untuk menilai
dan mengevaluasi kinerja perzakatan nasional, dengan mencakup
penilaian kuantitatif sekaligus kualitatif
• Dalam konteks ini, BAZNAS bermaksud menyusun alat ukur yang
disebut dengan Indeks Zakat Nasional (IZN)
Urgensi Indeks Zakat Nasional
3. Tujuan & Hasil IZN
“Membentuk sebuah indikator yang akan menjadi referensi
standar kemajuan dan refleksi kinerja perzakatan di Indonesia,
yang penerapannya dapat dilakukan secara secara periodik
(pada level nasional dan provinsi)”
Mencakup:
1. Pembentukan komponen penyusun
2. Pembobotan komponen penyusun
3. Prosedur dan Formulasi IZN
5. Mixed Methods Research; metodologi penelitian yang menggabungkan
pendekatan kualitatif dan kuantitatif)
Kualitatif : Penyusunan Komponen Pembentuk IZN (Desk Study, FGD,
Expert Judgement )
Kuantitatif : Pembentukan model estimasi nilai IZN (Multi-Stage
Composite Index)
Metode Penyusunan : MIXED METHOD
6. Tahapan Penyusunan IZN
• Mengumpulkan dan
Menganalisis literatur dan
studi terdahulu
• Menyusun rancangan
komponen indeks
berdasarkan dimensi -
indikator- variabel
Desk Study
• FGD I: mendiskusikan konsep
dan draft formula IZN.
• FGD II: menajamkan dimensi,
indikator hingga variabel
pengukuran
• Expert Judgement:
Memberikan pembobotan
pada variabel terpilih
FGD dan Expert
Judgement
• Setelah proses FGD dan
expert judgement, Tim
mereview untuk
menajamkan komponen IZN
• Penyusunan konsep final dan
formulasi penghitungan IZN
Model
Penghitungan
8. Dimensi IZN
Makro
Regulasi
Dukungan anggaran
pemerintah
Database lembaga zakat,
muzakki, dan mustahik
Jumlah lembaga zakat
resmi, muzakki, dan
mustahik
Rasio jumlah muzakki
individu terhadap jumlah
rumah tangga nasional
Rasio jumlah muzakki
badan terhadap jumlah
badan usaha nasional
10. Pembobotan Komponen
Dimensi
Bobot
kontribusi
Indikator Bobot kontribusi Variabel
Bobot
kontribusi
Makro (X1) 0.40
Regulasi (X11) 0.30 Regulasi 1.00
Dukungan APBN (X12) 0.40 Dukungan APBN 1.00
Database lembaga zakat
(X13)
0.30
Jumlah lembaga zakat resmi (X131) 0.33
Rasio Muzakki individu (X132) 0.33
Rasio muzakki badan (X133) 0.33
Mikro (X2) 0.60
Kelembagaan (X21) 0.40
Penghimpunan (X211) 0.30
Pengelolaan (X212) 0.20
Penyaluran (X213) 0.30
Pelaporan (X214) 0.20
Dampak Zakat (X22) 0.60
Kesejahteraan Material dan
Spiritual (Indeks Kesejahteraan
CIBEST) (X221)
0.33
Pendidikan dan Kesehatan
(Modifikasi IPM) (X222)
0.33
Kemandirian (X223) 0.33
11. Formula Penghitungan Indeks
Dimana,
• Ii = Indeks pada variabel i
• Si = nilai skor aktual pada pengukuran variabel i
• Smax = Skor maksimal
• Smin = Skor minimal
𝐼𝑖 =
𝑆𝑖 − 𝑆 𝑚𝑖𝑛
𝑆 𝑚𝑎𝑥 − 𝑆 𝑚𝑖𝑛
12. Tahapan Penghitungan
Membuat scoring skala
likert dengan rentang
1 – 5
Menghitung indeks
setiap variabel.
Mengkalikan indeks
yang diperoleh pada
setiap variabel dengan
bobot masing-masing
untuk memperoleh
indeks pada indikator.
Mengalikan indeks yang diperoleh pada
setiap indikator dengan bobot masing-
masing, untuk memperoleh indeks pada
dimensi makro dan dimensi mikro
Mengalikan indeks yang diperoleh
pada setiap dimensi dengan
bobot masing-masing untuk
memperoleh Indeks Zakat
Nasional
13. Skoring Penilaian
1. Dimensi MAKRO
No Variabel
Kriteria
(1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat)
1 2 3 4 5
1 Regulasi Nasional
Memiliki UU zakat beserta
perangkat peraturan
pendukung di tingkat nasional
serta memiliki Perda zakat di
<25% provinsi
Memiliki UU zakat beserta
perangkat peraturan
pendukung di tingkat nasional
serta memiliki Perda zakat
sekurang-kurangnya di 25%
provinsi
Memiliki UU zakat beserta
perangkat peraturan
pendukung di tingkat
nasional serta memiliki
Perda zakat sekurang-
kurangnya di 50% provinsi
Memiliki UU zakat beserta
perangkat peraturan
pendukung di tingkat
nasional serta memiliki
Perda zakat sekurang-
kurangnya di 75% provinsi
Memiliki UU zakat
beserta perangkat
peraturan pendukung di
tingkat nasional serta
memiliki Perda zakat di
seluruh provinsi
2
Regulasi Daerah
(untuk penghitungan
level provinsi)
Memiliki Perda zakat di tingkat
provinsi dan Perda zakat di
<25% kab/kota di provinsi
tersebut
Memiliki Perda zakat di tingkat
provinsi dan Perda zakat
sekurang-kurangnya di 25%
kab/kota di provinsi tersebut
Memiliki Perda zakat di
tingkat provinsi dan Perda
zakat sekurang-kurangnya di
50% kab/kota di provinsi
tersebut
Memiliki Perda zakat di
tingkat provinsi dan Perda
zakat sekurang-kurangnya di
75% kab/kota di provinsi
tersebut
Memiliki Perda zakat di
tingkat provinsi dan Perda
zakat di seluruh kab/kota
di provinsi tersebut
3 APBN untuk BAZNAS
Rasio APBN terhadap biaya
operasional BAZNAS <20%
Rasio APBN terhadap biaya
operasional BAZNAS sekurang-
kurangnya 20%
Rasio APBN terhadap biaya
operasional BAZNAS
sekurang-kurangnya 30%
Rasio APBN terhadap biaya
operasional BAZNAS
sekurang-kurangnya 50%
Rasio APBN terhadap
biaya operasional BAZNAS
sekurang-kurangnya 75%
14. 1. Dimensi MAKRO
No Variabel
Kriteria
(1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat)
1 2 3 4 5
4
APBD untuk BAZNAS daerah
(Untuk Penghitungan level provinsi)
Rasio APBD terhadap biaya
operasional BAZNAS daerah
<20%
Rasio APBD terhadap biaya
operasional BAZNAS daerah
sekurang-kurangnya 20%
Rasio APBD terhadap biaya
operasional BAZNAS daerah
sekurang-kurangnya 30%
Rasio APBD terhadap biaya
operasional BAZNAS daerah
sekurang-kurangnya 50%
Rasio APBD terhadap biaya
operasional BAZNAS daerah
sekurang-kurangnya 75%
5
Jumlah Lembaga Zakat Resmi,
Muzakki, dan Mustahik
Tidak memiliki database dari
jumlah lembaga zakat resmi,
jumlah muzakki dan mustahik
per lembaga
Memiliki 1 dari database dari
jumlah lembaga zakat resmi,
jumlah muzakki dan mustahik
per lembaga
Memiliki 2 dari database dari
jumlah lembaga zakat resmi,
jumlah muzakki dan mustahik
per lembaga
Memiliki database jumlah
lembaga zakat resmi, jumlah
muzakki dan mustahik per
lembaga
Memiliki database jumlah
lembaga zakat resmi, jumlah
muzakki dan mustahik per
lembaga serta peta
persebarannya
6 Rasio Jumlah Muzakki Individu
terhadap Jumlah Rumah Tangga
Nasional
Rasio jumlah muzakki terdaftar
(memiliki NPWZ) terhadap
rumah tangga nasional <1%
Rasio jumlah muzakki terdaftar
(memiliki NPWZ) terhadap
rumah tangga nasional
1-3,9%
Rasio jumlah muzakki terdaftar
(memiliki NPWZ) terhadap
rumah tangga nasional
4-6,9%
Rasio jumlah muzakki terdaftar
(memiliki NPWZ) terhadap
rumah tangga nasional
7-10%
Rasio jumlah muzakki terdaftar
(memiliki NPWZ) terhadap
rumah tangga nasional >10%
7 Rasio Jumlah Muzakki Badan
terhadap Jumlah Badan Usaha
Nasional
Rasio jumlah muzakki badan
terdaftar (memiliki NPWZ)
terhadap jumlah badan usaha
<1%
Rasio jumlah muzakki badan
terdaftar (memiliki NPWZ)
terhadap jumlah badan usaha
1-1,9%
Rasio jumlah muzakki badan
terdaftar (memiliki NPWZ)
terhadap jumlah badan usaha
2-2,9%
Rasio jumlah muzakki badan
terdaftar (memiliki NPWZ)
terhadap jumlah badan usaha
3-3,9%
Rasio jumlah muzakki badan
terdaftar (memiliki NPWZ)
terhadap jumlah badan usaha
≥4%
15. 2. DIMENSI MIKRO
No Variabel
Kriteria
(1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat)
1 2 3 4 5
1 Penghimpunan Pertumbuhan (YoY) <5% Pertumbuhan (YoY) 5-9% Pertumbuhan (YoY) 10-14% Pertumbuhan (YoY) 15-19% Pertumbuhan (YoY) >20%
2 Pengelolaan
Tidak memiliki SOP pengelolaan
zakat, rencana strategis, sertifikasi
ISO/manajemen mutu, dan
program kerja tahunan
Memiliki sekurang-kurangnya 1
dari SOP pengelolaan zakat,
rencana strategis, sertifikasi
ISO/manajemen mutu, dan
program kerja tahunan
Memiliki sekurang-kurangnya
2 dari SOP pengelolaan zakat,
rencana strategis, sertifikasi
ISO/manajemen mutu, dan
program kerja tahunan
Memiliki sekurang-
kurangnya 3 dari SOP
pengelolaan zakat, rencana
strategis, sertifikasi
ISO/manajemen mutu, dan
program kerja tahunan
Memiliki SOP pengelolaan zakat,
rencana strategis, sertifikasi
ISO/manajemen mutu, dan
program kerja tahunan
3 Penyaluran*
ACR <20%
ACR 20-49% ACR 50-69% ACR 70-89% ACR ≥90%
PS >12 bulan PS 9-12 bulan PS 6 - < 9 bulan PS 3 - < 6 bulan PS <3 bulan
PE >15 bulan PE 12-15 bulan PE 9 - < 12 bulan PE 6 - < 9 bulan PE <6 bulan
Tidak ada anggaran untuk PD
PD minimal dialokasikan
0,1 - < 2.5 % anggaran
PD minimal dialokasikan 2.5 - <
7.5 % anggaran
PD minimal dialokasikan
7.5 - < 10% anggaran
PD minimal dialokasikan ≥ 10 %
anggaran
4 Pelaporan Tidak memiliki laporan keuangan
Memiliki laporan keuangan yang
tidak teraudit
Memiliki laporan keuangan
teraudit tidak WTP
Memiliki laporan keuangan
teraudit WTP dan publikasi
pelaporan berkala
Memiliki laporan keuangan
teraudit WTP, memiliki laporan
audit syariah dan publikasi
pelaporan secara berkala
16. No Variabel
Kriteria
(1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat)
1 2 3 4 5
5
Indeks Kesejahteraan
CIBEST (W)
Nilai Indeks
0 – 0.20
Nilai Indeks
0.21 – 0.40
Nilai Indeks
0.41 – 0.60
Nilai Indeks
0.61 – 0.80
Nilai Indeks
> 0.80
6
Modifikasi IPM (Indeks
Pembangunan Manusia)
Nilai Indeks
0 – 0.20
Nilai Indeks
0.21 – 0.40
Nilai Indeks
0.41 – 0.60
Nilai Indeks
0.61 – 0.80
Nilai Indeks
> 0.80
7
Kemandirian Tidak memiliki
pekerjaan dan
usaha/bisnis
Memiliki pekerjaan tidak
tetap (serabutan)
Hanya memiliki salah
satu dari pekerjaan
tetap atau usaha/bisnis
Memiliki salah satu dari
pekerjaan tetap atau
usaha/bisnis dan memiliki
tabungan
Memiliki pekerjaan
tetap, usaha/bisnis dan
tabungan
2. DIMENSI MIKRO
keterangan:
*ACR= Allocation to Collection Ratio, PS = Program Sosial (Konsumtif), PE = Program Ekonomi (Produktif), PD = Program Dakwah
How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.
Example objectives
At the end of this lesson, you will be able to:
Save files to the team Web server.
Move files to different locations on the team Web server.
Share files on the team Web server.