SlideShare a Scribd company logo
1
A. Latar Belakang
Seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat dan dengan kemajuan teknologi yang
luar biasa, peran dan fungsi Media Center saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan
sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Media center yang memiliki kelebihan tersendiri di
banding dengan media lain, dalam menunjang atau penyampaian informasi berbagai kegiatan,
pelayanan, dan pembangunan.
Media Center adalah salah satu akses informasi publik sehingga masyarakat dapat
berpartisipasi dalam setiap proses kebijakan publik, sehingga dapat mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-
prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum.
Dalam rangka mendukung modernisasi peradilan berbasis Teknologi Informasi di
lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya pada Peradilan Agama Lubuk
Pakam Kelas I-B serta sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor :
2563/DjA/HM.00/7/2020, tanggal 14 Juli 2020, perihal "Penataan Command/Media Center
Peradilan Agama", maka diperlukan renovasi dan penataan/pembenahan pada ruangan media
center Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B guna menunjang tugas dan kinerja Pengadilan
Agama Lubuk Pakam agar lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
pencari keadilan.
Diperlukan penataan/pembenahan pada ruangan media center Pengadilan Agama Lubuk
Pakam yang cukup signifikan sehingga tampak lebih modern dan kekinian sesuai dengan aturan
yang berlaku. Media Center pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B digunakan dalam
berbagai momen dan acara, baik rapat tatap muka, rapat virtual maupun tempat menyampaikan
2
kebijakan dan informasi kepada pihak yang berkepentingan baik atas nama instansi maupun
lembaga.
Oleh karena itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pihak pemerintah daerah
maupun pihak swasta dalam mendukung renovasi dan penataan/pembenahan media center
Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B. Dengan adanya ruangan media center yang baik,
nyaman dan kondusif pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam diharapkan dapat menguatkan
peran Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang tanggap dan cepat dalam merespon aturan yang
berlaku serta dapat lebih optimal dalam memberikan informasi pelayanan yang akurat, cepat,
mudah kepada masyarakat.
B. Maksuddan Tujuan
1. Diperlukan renovasi dan penataan/pembenahan media center Pengadilan Agama Lubuk
Pakam Kelas I-B sesuai dengan instruksi surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Nomor : 2563/DjA/HM.00/7/2020, tanggal 14 Juli 2020.
3
2. Diperlukan adanya ruangan media center yang baik, bersih, nyaman dan kondusif guna
menunjang tugas dan kinerja Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar lebih maksimal
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
3. Diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik pihak pemerintah daerah maupun
pihak swasta dalam renovasi dan penataan/pembenahan media center Pengadilan Agama
Lubuk Pakam Kelas I-B.
C. Rancangan Anggaran/Biaya
Biaya yang diperlukan untuk melakukan renovasi dan penataan/pembenahan Media
Center Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B adalah sebesar Rp.50.000.000 (limapuluh
juta rupiah), dengan rincian terlampir.
No
Uraian Sub Output/Komponen/
Sub Komponen Detail
Rincian Biaya
1
Perbaikan bagian
backdrop(background), tulisan,
lighting (pencahayaan) dan logo
Rp.25.000.000 (duapuluh
lima juta rupiah)
2
Perbaikan Desain Tembok
(Wallpaper)
3.
Perbaikan Sarana Meja dan Kursi
Ruangan
4.
Penyediaan sarana (infocus/
proyektor), laptop, dan mikrofon
5.
Biaya (jasa/fee) pengerjaan
renovasi ruangan
Rp.25.000.000 (duapuluh
lima juta rupiah)
Jumlah : Rp.50.000.000

More Related Content

What's hot

Sk paud rofida mandiri
Sk paud rofida mandiriSk paud rofida mandiri
Sk paud rofida mandiri
Operator Warnet Vast Raha
 
Cv ramadenny alif arindra12
Cv ramadenny alif arindra12Cv ramadenny alif arindra12
Cv ramadenny alif arindra12
Ramadenny Alif Arindra
 
Rktm website
Rktm websiteRktm website
Profil CV. Mafafa-Tech
Profil CV. Mafafa-TechProfil CV. Mafafa-Tech
Profil CV. Mafafa-Tech
RadenMas Ahmad Spaer
 
Partai Politik Peserta Pemilu 2014 (sumber: KPU)
Partai Politik Peserta Pemilu 2014 (sumber: KPU)Partai Politik Peserta Pemilu 2014 (sumber: KPU)
Partai Politik Peserta Pemilu 2014 (sumber: KPU)
ekho109
 
Surat Lamaran new
Surat Lamaran newSurat Lamaran new
Surat Lamaran new
Agung Laksana
 
Daftar Riwayat Hidup Vilonia(1)
Daftar Riwayat Hidup Vilonia(1)Daftar Riwayat Hidup Vilonia(1)
Daftar Riwayat Hidup Vilonia(1)
Vilonia Romauli
 
Pekanbaru
PekanbaruPekanbaru
142134481 proposal-komisariat-pemilar
142134481 proposal-komisariat-pemilar142134481 proposal-komisariat-pemilar
142134481 proposal-komisariat-pemilar
Pgri Cabang Majalaya
 
Presentation hanifah
Presentation hanifahPresentation hanifah
Presentation hanifah
DwiSetiana3
 
276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms
276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms
276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms
Erna Zulkifli
 
Profil Singkat Sekolah SMK Permata 1 dan 2 Kota Bogor
Profil Singkat Sekolah SMK Permata 1 dan 2 Kota BogorProfil Singkat Sekolah SMK Permata 1 dan 2 Kota Bogor
Profil Singkat Sekolah SMK Permata 1 dan 2 Kota Bogor
MuhamadAldiansyah3
 
Dekopinda muna barat
Dekopinda muna baratDekopinda muna barat
Dekopinda muna barat
Operator Warnet Vast Raha
 
Manajemen strategis
Manajemen strategisManajemen strategis
Manajemen strategis
FebrianekaPutri1
 
Surat lamaran
Surat lamaranSurat lamaran
Surat lamaran
Patrysio Patti
 

What's hot (17)

Sk paud rofida mandiri
Sk paud rofida mandiriSk paud rofida mandiri
Sk paud rofida mandiri
 
Cv ramadenny alif arindra12
Cv ramadenny alif arindra12Cv ramadenny alif arindra12
Cv ramadenny alif arindra12
 
CV_BI_43796
CV_BI_43796CV_BI_43796
CV_BI_43796
 
Rktm website
Rktm websiteRktm website
Rktm website
 
Profil CV. Mafafa-Tech
Profil CV. Mafafa-TechProfil CV. Mafafa-Tech
Profil CV. Mafafa-Tech
 
Partai Politik Peserta Pemilu 2014 (sumber: KPU)
Partai Politik Peserta Pemilu 2014 (sumber: KPU)Partai Politik Peserta Pemilu 2014 (sumber: KPU)
Partai Politik Peserta Pemilu 2014 (sumber: KPU)
 
Surat Lamaran new
Surat Lamaran newSurat Lamaran new
Surat Lamaran new
 
Daftar Riwayat Hidup Vilonia(1)
Daftar Riwayat Hidup Vilonia(1)Daftar Riwayat Hidup Vilonia(1)
Daftar Riwayat Hidup Vilonia(1)
 
Pekanbaru
PekanbaruPekanbaru
Pekanbaru
 
Surat peryataan setda honorer
Surat peryataan setda honorerSurat peryataan setda honorer
Surat peryataan setda honorer
 
142134481 proposal-komisariat-pemilar
142134481 proposal-komisariat-pemilar142134481 proposal-komisariat-pemilar
142134481 proposal-komisariat-pemilar
 
Presentation hanifah
Presentation hanifahPresentation hanifah
Presentation hanifah
 
276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms
276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms
276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms
 
Profil Singkat Sekolah SMK Permata 1 dan 2 Kota Bogor
Profil Singkat Sekolah SMK Permata 1 dan 2 Kota BogorProfil Singkat Sekolah SMK Permata 1 dan 2 Kota Bogor
Profil Singkat Sekolah SMK Permata 1 dan 2 Kota Bogor
 
Dekopinda muna barat
Dekopinda muna baratDekopinda muna barat
Dekopinda muna barat
 
Manajemen strategis
Manajemen strategisManajemen strategis
Manajemen strategis
 
Surat lamaran
Surat lamaranSurat lamaran
Surat lamaran
 

Similar to Proposal renovasi

Rktm ppid 2017
Rktm ppid 2017Rktm ppid 2017
Laporan tahunan pn selong 2011
Laporan tahunan pn selong  2011Laporan tahunan pn selong  2011
Laporan tahunan pn selong 2011
Eka Ramadhani
 
Laporan tahunan pn selong 2011
Laporan tahunan pn selong  2011Laporan tahunan pn selong  2011
Laporan tahunan pn selong 2011
Eka Ramadhani
 
Laporan tahunan pn selong 2011
Laporan tahunan pn selong  2011Laporan tahunan pn selong  2011
Laporan tahunan pn selong 2011Eka Ramadhani
 
Laporan ppid 2019
Laporan ppid 2019Laporan ppid 2019
Standart operasional pelayanan publik
Standart operasional pelayanan publikStandart operasional pelayanan publik
Standart operasional pelayanan publik
Idram M. Ladji
 
Laporan akhir tahun ppid 2017
Laporan akhir tahun ppid 2017Laporan akhir tahun ppid 2017
Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011
Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011
Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011apotek agam farma
 
Inpres No 03 th 2003 E-Gov
Inpres No 03 th 2003 E-GovInpres No 03 th 2003 E-Gov
Inpres No 03 th 2003 E-Gov
trianita hermawati
 
Modul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo Nugroho
Modul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo NugrohoModul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo Nugroho
Modul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo Nugroho
Gedhe Foundation
 
Instruksi presiden no_3_th_20031
Instruksi presiden no_3_th_20031Instruksi presiden no_3_th_20031
Instruksi presiden no_3_th_20031
Azmi Nur
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENTKEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
temanna #LABEDDU
 
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasionalInstruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
temanna #LABEDDU
 
Makalah pelayanan publik
Makalah pelayanan publikMakalah pelayanan publik
Makalah pelayanan publik
Operator Warnet Vast Raha
 
4ilham summary publik digital
4ilham summary  publik digital4ilham summary  publik digital
4ilham summary publik digital
temanna #LABEDDU
 
Kerabat digital-marketing sistym-informasi-desa
Kerabat digital-marketing sistym-informasi-desaKerabat digital-marketing sistym-informasi-desa
Kerabat digital-marketing sistym-informasi-desa
Yohanes Guntur
 

Similar to Proposal renovasi (20)

Rktm ppid 2017
Rktm ppid 2017Rktm ppid 2017
Rktm ppid 2017
 
Laporan akhir tahun ppid 2018
Laporan akhir tahun ppid 2018Laporan akhir tahun ppid 2018
Laporan akhir tahun ppid 2018
 
Laporan tahunan pn selong 2011
Laporan tahunan pn selong  2011Laporan tahunan pn selong  2011
Laporan tahunan pn selong 2011
 
Laporan tahunan pn selong 2011
Laporan tahunan pn selong  2011Laporan tahunan pn selong  2011
Laporan tahunan pn selong 2011
 
Laporan tahunan pn selong 2011
Laporan tahunan pn selong  2011Laporan tahunan pn selong  2011
Laporan tahunan pn selong 2011
 
Laporan tahunan ppid 2020
Laporan tahunan ppid 2020Laporan tahunan ppid 2020
Laporan tahunan ppid 2020
 
Laporan ppid 2019
Laporan ppid 2019Laporan ppid 2019
Laporan ppid 2019
 
Standart operasional pelayanan publik
Standart operasional pelayanan publikStandart operasional pelayanan publik
Standart operasional pelayanan publik
 
Laporan akhir tahun ppid 2017
Laporan akhir tahun ppid 2017Laporan akhir tahun ppid 2017
Laporan akhir tahun ppid 2017
 
Laporan ppid 2021.pdf
Laporan ppid 2021.pdfLaporan ppid 2021.pdf
Laporan ppid 2021.pdf
 
Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011
Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011
Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011
 
Inpres No 03 th 2003 E-Gov
Inpres No 03 th 2003 E-GovInpres No 03 th 2003 E-Gov
Inpres No 03 th 2003 E-Gov
 
Modul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo Nugroho
Modul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo NugrohoModul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo Nugroho
Modul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo Nugroho
 
Instruksi presiden no_3_th_20031
Instruksi presiden no_3_th_20031Instruksi presiden no_3_th_20031
Instruksi presiden no_3_th_20031
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENTKEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
 
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasionalInstruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
 
Makalah pelayanan publik STIP WUNA
Makalah pelayanan publik STIP WUNA Makalah pelayanan publik STIP WUNA
Makalah pelayanan publik STIP WUNA
 
Makalah pelayanan publik
Makalah pelayanan publikMakalah pelayanan publik
Makalah pelayanan publik
 
4ilham summary publik digital
4ilham summary  publik digital4ilham summary  publik digital
4ilham summary publik digital
 
Kerabat digital-marketing sistym-informasi-desa
Kerabat digital-marketing sistym-informasi-desaKerabat digital-marketing sistym-informasi-desa
Kerabat digital-marketing sistym-informasi-desa
 

Recently uploaded

PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdfPERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
OsmanHjAbdulWahid
 
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptxEstimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
pcaiolenovo20232
 
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAPEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
AchmadHasanBasri
 
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptxILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
NinaRahayuBelia
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
muhammadarsyad77
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 

Recently uploaded (6)

PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdfPERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
 
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptxEstimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
 
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAPEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptxILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 

Proposal renovasi

  • 1. 1 A. Latar Belakang Seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat dan dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, peran dan fungsi Media Center saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Media center yang memiliki kelebihan tersendiri di banding dengan media lain, dalam menunjang atau penyampaian informasi berbagai kegiatan, pelayanan, dan pembangunan. Media Center adalah salah satu akses informasi publik sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap proses kebijakan publik, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip- prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum. Dalam rangka mendukung modernisasi peradilan berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya pada Peradilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B serta sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2563/DjA/HM.00/7/2020, tanggal 14 Juli 2020, perihal "Penataan Command/Media Center Peradilan Agama", maka diperlukan renovasi dan penataan/pembenahan pada ruangan media center Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B guna menunjang tugas dan kinerja Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Diperlukan penataan/pembenahan pada ruangan media center Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang cukup signifikan sehingga tampak lebih modern dan kekinian sesuai dengan aturan yang berlaku. Media Center pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B digunakan dalam berbagai momen dan acara, baik rapat tatap muka, rapat virtual maupun tempat menyampaikan
  • 2. 2 kebijakan dan informasi kepada pihak yang berkepentingan baik atas nama instansi maupun lembaga. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pihak pemerintah daerah maupun pihak swasta dalam mendukung renovasi dan penataan/pembenahan media center Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B. Dengan adanya ruangan media center yang baik, nyaman dan kondusif pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam diharapkan dapat menguatkan peran Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang tanggap dan cepat dalam merespon aturan yang berlaku serta dapat lebih optimal dalam memberikan informasi pelayanan yang akurat, cepat, mudah kepada masyarakat. B. Maksuddan Tujuan 1. Diperlukan renovasi dan penataan/pembenahan media center Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B sesuai dengan instruksi surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2563/DjA/HM.00/7/2020, tanggal 14 Juli 2020.
  • 3. 3 2. Diperlukan adanya ruangan media center yang baik, bersih, nyaman dan kondusif guna menunjang tugas dan kinerja Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 3. Diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik pihak pemerintah daerah maupun pihak swasta dalam renovasi dan penataan/pembenahan media center Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B. C. Rancangan Anggaran/Biaya Biaya yang diperlukan untuk melakukan renovasi dan penataan/pembenahan Media Center Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B adalah sebesar Rp.50.000.000 (limapuluh juta rupiah), dengan rincian terlampir. No Uraian Sub Output/Komponen/ Sub Komponen Detail Rincian Biaya 1 Perbaikan bagian backdrop(background), tulisan, lighting (pencahayaan) dan logo Rp.25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah) 2 Perbaikan Desain Tembok (Wallpaper) 3. Perbaikan Sarana Meja dan Kursi Ruangan 4. Penyediaan sarana (infocus/ proyektor), laptop, dan mikrofon 5. Biaya (jasa/fee) pengerjaan renovasi ruangan Rp.25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah) Jumlah : Rp.50.000.000