Dokumen tersebut membahas tentang: 1. Topografi dan demografi Jawa Timur 2. Kondisi kemiskinan di Jawa Timur 3. Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur

1. nas PMD Provinsi Jawa Timur
Mojokerto, 7 Maret
2023
Oleh:
Drs.TriYuwono, M.Si
Kabid Kemasyarakatan Desa

2. TOPOGRAFI DAN DEMOGRAFI
JAWA TIMUR
Wilayah
Administrasi
Kab/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan
8.494
666
38
48 Gunung
7 Gunung Berapi Aktif
Bromo, Semeru, Kelud, Raung, Ijen,
Arjuno & Gunung Lamongan
TOPOGRAFI
36,75%Jawa
Luas Wilayah
47.799,75 km2
DEMOGRAFI
Jumlah
Penduduk
41,06 Juta jiwa
Sumber: BPS Prov. Jatim 2020, Sensus Penduduk 2020
20,57
Juta
Laju Pertumbuhan Sex
Penduduk Ratio
LPP 99
0,79%
20,48
Juta
3

3. JUMLAH & PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
Perdesaan & Perkotaan Jawa Timur Maret 2018 –September 2022
2.874.97
0
2.834.05
0
2.662.98
0
2.617.85
0
2.736.97
0
2.765.84
0
2.732.51
0
2.490.69
0
2.459.00
0
2.484.00
0
15,3 15,21
14,43
14,16
14,77
15,16 15,05
13,79 13,69
13,9
Sep-22
Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20 Mar-21 Sep-21 Mar-22
Jumlah Kemiskinan Pedesaan %Kemiskinan Pedesaan
1.457.61
0
1.458.09
0
1.449.27
0
1.438.15
0
1.652.14
0
1.820.13
0
1.840.21
0
1.768.91
0
1.721.46
0
1.752.50
0
7,06
6,97
6,84 6,77
7,89
8,37 8,38
7,99
7,71 7,78
Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20
Jumlah Kemiskinan Perkotaan
Mar-21 Sep-21 Mar-22 Sep-22
%Kemiskinan Perkotaan
PERDESAAN PERKOTAAN
Sumber: BPS & BPS Provinsi Jawa Timur
Persentase kemiskinan
perdesaan di Jawa Timur
naik 0,21% poin dari
13,69 persen pada Mar-
22 menjadi 13,90 persen
pada Sep-22
Jumlah penduduk miskin
Perdesaan Jatim bertambah
25.000 jiwa penduduk miskin
dari 2.459 ribu jiwa pada Mar-22
menjadi 2.484 ribu jiwa pada
Sep-22
Persentase kemiskinan
perkotaan di Jawa Timur
naik 0,07% poin dari 7,71
persen pada Mar-22
menjadi 7,78 persen pada
Sep-22
Jumlah penduduk miskin
bertambah
Perkotaan Jatim 31,04
ribu jiwa penduduk miskin dari
1.721,5 ribu jiwa pada Mar-22
menjadi 1.752,5 ribu jiwa pada
Mar-22

4. S
umber:BPSProvinsiJawa Timur,Maret 2021
Kondisi
Kemiskinan
Jawa Timur
Per Kab/Kota
Update: Maret 2021
8.370
8.630
9.060
11.330
13.970
17.910
22.550
40.620
67.750
78.590
81.610
84.190
84.890
86.950
89.940
105.250
112.620
115.180
120.540
125.530
127.300
130.810
130.930
137.120
137.150
152.490
159.780
166.350
166.520
166.820
184.490
192.580
215.970
223.320
224.730
237.230
257.090
276.580
Malang
Jember
Sampang
Sumenep
Probolinggo
Bangkalan
T
uban
Kediri
Lamongan
Bojonegoro
Gresik
Pasuruan
Kota Surabaya
Sidoarjo
Pamekasan
Banyuwangi
Ngawi
Jombang
Nganjuk
Mojokerto
Bondowoso
Blitar
Lumajang
Ponorogo
Situbondo
T
renggalek
Pacitan
Madiun
T
ulungagung
Magetan
Kota Malang
Kota Kediri
Kota Probolinggo
Kota Pasuruan
Kota Blitar
Kota Madiun
Kota Batu
Kota Mojokerto
Jumlah Penduduk Miskin
4,09
4,62
5,09
5,23
5,93
6,39
6,88
7,44
7,51
7,75
7,89
8,07
9,65
9,70
10,00
10,05
10,26
10,41
10,50
10,62
10,66
11,40
11,64
11,85
11,91
12,14
12,42
12,63
13,27
13,86
14,73
15,11
15,30
15,57
16,31
18,91
20,51
21,57
23,76
Sampang
Bangkalan
Sumenep
Probolinggo
T
uban
Ngawi
Pamekasan
Pacitan
Bondowoso
Lamongan
Bojonegoro
Situbondo
Gresik
T
renggalek
Madiun
Nganjuk
Kediri
Prov Jawa T
imur
Magetan
Mojokerto
Malang
Jember
Ponorogo
Lumajang
Jombang
Pasuruan
Blitar
Banyuwangi
Kota Blitar
Kota Kediri
T
ulungagung
Kota Probolinggo
Kota Pasuruan
Kota Mojokerto
Sidoarjo
Kota Surabaya
Kota Madiun
Kota Malang
Kota Batu
Persentase Penduduk Miskin
1
7
Kab/k
Di
ata
jati
m
ot
a
s
21
Kab/kota
Di bawah
jatim
Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2022

5. KANTONG KEMISKINAN JATIM
(Persentase Penduduk Miskin)
Update Maret 2022
Sumber: Hasil Olah Data BPS 2021
10 Besar (1.619.210 jiwa – 38,73%)
15 Besar (2.517.94
1 Kab. Sampang 217.970 21,61%
2 Kab. Bangkalan 196.110 19,44%
3 Kab. Sumenep 206.200 18,76%
4 Kab. Probolinggo 203.230 17,12%
5 Kab. Tuban 178.050 15,02%
6 Kab. Pamekasan 126.020 13,93%
7 Kab. Bondowoso 105.690 13,47%
8 Kab. Lamongan 151.080 12,53%
9 Kab. Bojonegoro 153.400 12,21%
10 Kab. Situbondo 81.460 11,78%
11 Kab. Kediri 169.460 10,65%
12 Kab. Malang 252.880 9,55%
13 Kab. Jember 232.730 9,39%
14 Kab. Lumajang 95.040 9,06%
15 Kab. Pasuruan 148.620 8,96%
0 jiwa – 60,22%)
Sumenep
Pamekasan
Pamekasan
Bondowoso
Jember
Malang
Pasuruan
Probolinggo
Lumajang
Kediri
Bojonegoro
Tuban
Lamongan
Bangkalan
Sampang
Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2021
13

6. TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA (TPT) Agustus 2022
TPTKab / Kota Agustus 2022
1,40
1,36
2,48
3,11
3,65
3,38
3,25
4,38
4,33
4,32
4,06
4,97
4,83
4,74
4,69
4,57
4,54
5,47
5,45
5,39
5,37
5,26
5,05
5,49
5,51
6,05
5,91
5,84
6,18
6,83
6,65
6,57
6,39
7,66
7,62
8,05
7,84
8,80
8,43
Ngawi 36
Pamekasan 37
Sumenep 38
Sampang 35
Probolinggo 34
Situbondo 33
Bondowoso 30
Jember 31
Pacitan 32
Magetan 29
Kota Kediri 28
Tuban 27
Nganjuk 24
Bojonegoro 25
Kota Probolinggo 26
Mojokerto 23
Lumajang 22
Kota Mojokerto 21
Kota Blitar18
Trenggalek 19
Banyuwangi 20
Blitar17
Jombang 16
JATIM
Pasuruan 13
Madiun 14
Ponorogo 15
Lamongan 12
Kota Pasuruan 11
Kota Madiun 10
Kediri 7
Tulungagung 8
Malang 9
Kota Surabaya 6
Kota Malang 5
Gresik 4
Sidoarjo 1
Kota Batu 2
Bangkalan 3
2
3
Kab/Kota
Dibawah
jatim
15
Kab/Kota
Diatas
jatim
Sumber:
Kemenaker
Desember
2022
843.49
0
906.90
4
839.28
0
840.00
0
850.00
0
840.00
0
1.306.02
0
1.280.00
0
1.260.00
0
4,19
4,47
4,21
4,00 3,91 3,82
5,84
5,94
6,18
5,61 5,50
5,30 5,23
7,07
6,49
5,74
5,86
5,49
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Agustus
2022
Jumlah Pengangguran Jatim TPTJatim TPTNasional
Sumber: BPS & BPS Provinsi Jawa Timur

7. PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT dan
KPM

8. LATAR BELAKANG KEHADIRAN
KEBIJAKAN SDGs DESA
Arahan Presiden Joko Widodo pada 22 Oktober 2019:
Dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama
golongan terbawah, Dana Desa harus berdampak pada
peningkatan Ekonomi dan SDM Desa
3
NO ONE LEFT BEHIND
TIDAK ADA WARGA DESA YANG TERTINGGAL

9. MELOKALKAN SDGs GLOBAL KE SDGs DESA
Upaya Percepatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
• SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa.
• Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat
• Pembangunan desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan.
• Generasi mendatang tetap menjadi bagian dari pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan
Implementasi SDGs Global di Indonesia
dituangkan dalam Perpres 59/2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
SDGs DESA
berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

10. SDGs Desa
6

13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Permendes PDTT RI Nomor 21 Tahun 2020
adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui
penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
• Pemerintah Desa
• BPD
• Lembaga Kemasyarakatan
Desa
• Lembaga Adat Desa
• Badan Usaha Milik Desa
Pelaku
• Badan kerja sama antar Desa
• Pelaksana yang disepakati dalam hal kerja
sama Desa dengan Pihak Ketiga
• Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
• Unsur masyarakat individual dan/atau
pokmas

14. Program/Kegiata
n pemberdayaan
masyarakat di
desa
pengembangan kapasitas
masyarakat dan
Pemerintahan Desa dalam
Pembangunan Desa
penegakan hak dan
kewajiban Desa serta
masyarakat
Desa
penguatan kelembagaan
Desa dinamis
penguatan budaya Desa
adaptif
upaya
pencapaian SDGs
Desa

15. 1. Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Dalam Pembangunan Desa
Penyuluhan
Pendidikan, pelatihan dan
pembelajaran
Pendampingan
pendampingan kepada
Pemerintah Desa dan
BPD dalam mengelola
kegiatan
peningkatan
pengetahuan,
keterampilan, dan sikap
mengenai upaya
pencapaian SDGs Desa
Ceramah, simulasi,
praktek lapang, dan
cara penyuluhan
lainnya yang sesuai
kondisi objektif Desa

16. 2. Penegakan hak dan kewajiban Desa serta
masyarakat Desa
pengembangan
paralegal
bantuan hukum
advokasi kebijakan
pengembangan
akuntabilitas
sosial
Pengembangan
keterbukaan
informasi
Pembangunan Desa
pengembangan
jurnalisme warga
1

17. ketahanan sosial
masyarakat Desa
dan perdesaan;
kaderisasi
masyarakat Desa
advokasi kewenangan
dan regulasi Desa
konsolidasi partisipasi
masyarakat Desa
penguatan kerja
sama antar Desa,
kerja sama Desa
dengan pihak ketiga,
dan jaringan sosial
3. PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA DINAMIS

18. 4. PENGUATAN BUDAYA DESA ADAPTIF
 Pengembangan modal sosial budaya Desa dan perdesaan;
 Pengembangan Desa inklusif dan desa adat;
 Swakelola Pembangunan Desa;
 Pemajuan kebudayaan Desa;
 Pemberdayaan masyarakat adat;
 Pemberdayaan Masyarakat Desa berbasis adat dan budaya; dan
 Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa.

19. K
P
M
adalah anggota masyarakat Desa/Kelurahan
yang memiliki:
• Pengetahuan
• Kemauan dan
• Kemampuan menggerakkan masyarakat
berpartisipasi dalam pemberdayaan
masyarakat dan pembangunan partisipatif
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Permendagri Nomor 7 Tahun

20. PERSYARATAN KPM
 Warga desa / kel , baik laki-laki/peremp bertempat tinggal
secara tetap dibuktikan oleh KTP
 Berkelakuan baik & dpt menjadi tauladan masy
 Bertaqwa kepada tuhan YME, sehat jasmani rohani
 Berusia minimal 21 tahun dan maksimal 45 tahun
 Berpendidikan SLTP/sederajat dibuktikan dg ijazah
 Mempunyai komitmen untuk bekerja purna waktu
 Mengutamakan pengurus lembg kemasy,tokoh pemuda,
tokoh masy, tokoh agama, guru dll
 Mempunyai mata pencaharian tetap

21. Membentuk tim
Seleksi
Pengumuman
Pendaftaran
Seleksi
Menetapkan &
Mensahkan
Calon kpm
Pelatihan
Menentukan
Syarat
Pemkel, BPD, LPMK, unsur lain
Surat edaran kades/lurah, pamflet dan rapat warga
1. Pemeriksaan syarat administrasi
2. Masukan dari warga
3. Wawancara
4. Tes tulis
Oleh kades dikirim ke bupati/walikota
Melalui camat untuk pelatihan
REKRUTMEN KPM

22. PENGUKUHAN KPM
LULUS
PELATIHAN
KPM
TIDAK LULUS
Sertifikat
Dikukuhkan
Menjadi KPM
dengan SK
Kades/Lurah
Piagam ikut
Pelat
Pemerintah Kab/Kota dapat memberikan Kartu KPM berlaku 5 Tahun
Dpt mengikuti
Ujian ulang

23. KPM
Kader
Fasilitator
Kader
Kepemimpinan
Kader
Mandiri
- Penggerak
- Regenerasi
Kepemimpinan
-
- Prakarsa
- Tauladan
Berwirausaha
Tahu
Mampu & mau
TUGAS
- Mendorong partisipasi
& swadaya gotong royong
- Memfasilitasi lemb
Pemerintahan &
kemasyarakatan
- Pendampingan
pemberdy masyarakat
Desa/kelurahan
FUNGSI
- Mengkaji potensi,
Masalah, kebutuhan,
Sumber daya pemb.
- Mengumpulkan, menampung
menindaklanjuti data & info
u/ pm & pengel pemb.
- Fasilitasi musyawarah
pembangunan
- Faslitasi pelaks, pelaporan
- Komitmen pelestarian
PERAN
1. Pelopor (perintis)
2. Penggerak
(pendorong)
3. Pembimbing
4. Perencana
5. Perantara
(mediasi)
6. Pelaksana
7. Pembaharu
JATI DIRI

24. Hubungan
Kerjasama
KPM
KADES/LURAH
membantu teknis
manajemen pemberdayaan
masyarakat dan
pembangunan partisipatif
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
membantu atau bersama-sama
memproses seluruh kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan partisipatif
KPM LAINNYA
kerjasama yang saling
mendukung secara sinergis
dalam pemberdayaan
masyarakat dan pembangunan
partisipatif
POKMAS
memberikan pendampingan
(fasilitasi) dalam kegiatan-kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan partisipatif
KADER TEKNIS
sinkronisasi, integrasi dan
harmonisasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan partisipatif

25. PERMENDAGRI NO.7 THN. 2007
Jumlah KPM 5 s/d 10 orang
JUMLAH KPM IDEALNYA
42.505 - 85.010 ORANG
JML. KPM YANG TERDATA DI JATIM
19.706 ORANG
(TH. 2019)
KPM YG SDH DILATIH
TH. 2010-2019
1.665 ORANG
JUMLAH DESA/KEL. DI JATIM
8.510
JUMLAH KPM YANG TERDATA TAHUN 2022
HINGGA 1 MARET 2023
SEBANYAK 13.270 ORANG

26. UPDATE DATA KPM
Kabupaten/Kota
per 1 Maret 2023
No Kota/Kabupaten
Jumlah KPM
(orang)
Laki-laki Perempuan
keterangan
(penyerahan/
konfirmasi)
1 Kota Mojokerto 91 49 42 24/02/2022
2 Kab. Tuban 1.933 1.210 723 02/01/2023
3 Kab. Nganjuk 1.330 723 607 14/04/2022
4 Kab. Jombang 1.126 565 561 18/02/2022
5 Kota Probolinggo 141 88 53 14/07/2022
6 Kab. Banyuwangi 659 293 366 09/07/2022
7 Kab. Bondowoso 209 6 203 24/03/2022
8 Kab. Situbondo 137 16 121 03/08/2022
9 Kab. Jember 234 40 194 16/02/2023
10 Kab. Lumajang 267 148 119 03/02/2022
11 Kota Kediri 410 174 236 16/03/2022
12 Kota Madiun 114 47 67 25/02/2022
13 Kab. Magetan 437 356 81 23/02/2022
14 Kab. Ponorogo 272 107 165 04/06/2022
15 Kab. Kediri 332 103 229 16/03/2022
16 Kab. Trenggalek 152 14 138 24/02/2022
17 Kab. Ngawi 425 199 226 15/03/2022
18 Kab. Tulungagung 368 169 199 19/05/2022
19 Kab. Pacitan 463 301 162 24/02/2022
20 Kota Surabaya 228 9 219 13/09/2022
21 Kota Batu 98 59 39 04/06/2022
22 Kota Blitar 113 68 45 04/01/2022
23 Kab. Pasuruan 293 32 261 02/01/2023
24 Kab. Blitar 605 323 282 04/04/2022
25 Kab. Malang 1.374 580 794 04/05/2022
26 Kab. Sampang 187 139 48 04/07/2022
27 Kab. Sumenep 367 157 210 22/02/2023
28 Kab. Bangkalan 718 519 199 03/09/2022
29 Kab. Pamekasan 187 54 133 04/06/2022
TOTAL 13.270 6.548 6.722
1 Kab. Gresik
2 Kab. Bojonegoro
3 Kab. Lamongan
4 Kab. Mojokerto
5 Kab. Probolinggo
6 Kab. Madiun
7 Kota Pasuruan
8 Kota Malang
9 Kab. Sidoarjo
Kab/Kota yang belum menyerahkan data update

27. Pembuatan Aplikasi Adat Istiadat dan
Kader Pemberdayaan Masyarakat
(KPM) di Jawa Timur
Sebagai media informasi dan komunikasi antar
KPM di Jawa Timur

28. TANTANGAN KE DEPAN

29. Sumber: Badan Pusat Statistik, Januari 2021
KOMPOSISI
PENDUDUK
JATIM

30. Agriculture
Industrialisasi
Teknologi
Informasi
Ilmu
Pengetahuan
Media Sosial
Baby Boomers
Generasi X
Generasi Y
Generasi Milenial
Generasi Z

31. TIME LINE
REVOLUSI INDUSTRI
Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan kemunculan
superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi,
cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika dan perkembangan
neuroteknologi yang memungkinkan manusia
untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak.
Proses perubahan ini berimplikasi pada perubahan kebutuhan
SDM yang dibutuhkan untuk dapat mengelola pemanfaatan
teknologi secara optimal

32. Menurut riset yang dilakukan oleh Harvard Business Review :
“90% CEO dan Manager perusahaan merasa bahwa Tren Digital telah mengubah pola
industri”
era di mana perubahan-perubahan yang terjadi
disebabkan karena adanya disrupsi sehingga mengubah
sistem dan tatanan kehidupan masyarakat secara luas
• Perubahan tren moda transportasi menjadi online
• Perubahan tren cara pembayaran menjadi digital
• Terdapatnya fitur tarik tunai di segala tempat
• Transaksi jual beli yang bisa terjadi dimana saja tanpa batasan ruang
CONTOH

35. SKILL KPM
• Berpikir kritis dan membuat keputusan.
• Menyelesaikan masalah atau persoalan yang bersifat kompleks, dan lintas bidang secara
cepat
• Berpikir enterpreneurship dan inovatif
• Berkomunikasi dan bekerjasama atau berkolaborasi
• Menggunakan ilmu pengetahuan, informasi, dan peluang yang ada secara inovatif
• Memegang tanggungjawab dalam hal finansial dan membuat kebijakan (diadopsi dari
Partnership for Century Skills, dalam Saputra, 2016)
• Mengasah kecerdasan emosional
• Modal sosial dan beradaptasi secara lintas budaya
• Memimpin (leadership), bertanggung jawab dan negosiasi
• Memiliki Pengetahuanyang kreatif dan fleksibel
• Manajemen operasional
• Literasi informasi, literasi media, dan literasi ICT, termasuk memahami big data dan
artificial intelligence

36. POLA ACUAN SESEORANG UNTUK BERTINDAK

37. TERIMA
KASIH