Dokumen tersebut membahas sejarah dan perkembangan Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia. HAN mulai berkembang setelah konsep pemisahan kekuasaan negara menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fungsi negara juga berubah dari negara kepolisian menjadi negara kesejahteraan pasca Perang Dunia II sehingga dibutuhkan HAN untuk membatasi kekuasaan pemerintah dalam menjalankan fungsi tersebut.

1. Sejarah Hukum Administrasi Negara
HAN modern baru muncul sesudah ada konsep Trias Politica yang membagi kekuasaan negara menjadi 3
yaitu: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dari ketiga lembaga diatas yang masuk dalam lingkup HAN adalah
eksekutif. Kekuasaan eksekutif dapat diterjemahkan sebagai kekuasaan yang menjalankan atau
melaksanakan peraturan perundang-undangan, yang sifatnya bukan kekuasaan peradilan.
HAN muncul setelah terjadinya perang dunia ke ll, sebelumnya fungsi negara adalah sebagai negara kepolisian
atau negara penjaga malam, yaitu hanya mengurusi keamanan saja. Baru setelah PD ke ll, fungsi negara beralih
menjadi negara kesejahteraan (welfare state). Untuk mewujudkan tujuan negara itu, maka pemerintah harus
turut campur tangan dalam urusan, kegiatan atau kepentingan masyarakat. Masuknya campur tangan
pemerintah ini harus dipayungi oleh hukum yang jelas, agar pemerintah tidak berubah menjadi otoriter, untuk
itulah HAN diperlukan sebagai pembatas atau pedoman bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya
menuju negara kesejahteraan.

2. Letak dan Kedudukan HAN
Keberadaan Hukum Administrasi Negara dalam suatu negara sangatlah penting, baik bagi
administrasi negara maupun masyarakat luas. Dengan adanya Hukum Administrasi Negara, pihak
administrasi negara diharapkan dapat mengetahui batas-batas dan hakekat kekuasaannya, tujuan
dan sifat daripada kewajiban-kewajiban, juga bagaimana bentuk-bentuk sanksinya bilamana
mereka melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan di bagian yang lain, yakni bagi masyarakat,
Hukum Administrasi Negara merupakan perangkat norma-norma yang dapat digunakan untuk
melindungi kepentingan serta hak-hak mereka.
HAN merupakan bagian dari hukum publik karena berisi peraturan yang berkaitan dengan
masalah-masalah umum. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan nasional,
masyarakat dana negara. Kepentingan umum harus lebih didahulukan daripada
kepentingan individu, golongan dan kepentingan daerah dengan pengertian bahwa
kepentingan perseorangan harus dilindungi secara seimbang, sehingga pada akhirnya akan
tercapai tujuan negara dan pemerintahan seperti tertera dengan jelas dalam pembukaan
UUD 1945.

3. Hukum Administrasi Negara melingkupi semua aturan hukum yang
bersifat teknis (negara dalam keadaan bergerak), hukum yang mengatur
tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum
Administarasi Negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara,
kesamaannya terletak dalam hal kebijakan pemerintah, sedangkan dalam
hal perbedaan, Hukum Tata Negara lebih mengacu kepada fungsi
konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal
pengaturan kebijakan pemerintah. Hukum Administrasi Negara juga
sering disebut Hukum Tata Negara dalam arti sempit/spesifik.
Contoh: Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018
tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
Hubungan HAN
dengan Hukum Lain
(HTN)