Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan regulasi akuntansi pemerintah daerah di Indonesia. Tujuan kegiatan antara lain adalah agar peserta didik dapat menjelaskan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan menjelaskan regulasi akuntansi pemerintah daerah di Indonesia.

1. BAB 1 PERTEMUAN 2
TUJUAN KEGIATAN:
1.PESERTA DIDIK DAPAT MENJELASKAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERRAH DENGAN TEPAT
2. PESERTA DIDIK TERAMPIL MENYAJIKAN HASIL ANALISIS MENGENAI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
3. PESERTA DIDIK DAPAT MENJELASKAN REGULASI AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
4. PESERTA DIDIK TERAMPIL MENYAJIKAN HASIL MENELAAH REGULASI AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

2. PENGERTAN AKUNTANSI PEMERINTAH
• AKUNTANSI PEMERINTAH ; suatu aktivitas pemberian jasa untuk
menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses;
1. Pencatatan
2. Pengklasifikasian
3. Pengikhtisaran
Suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas keuangan.
Berdasarkan PP No 71 thn 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) berbasis akrual ; proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi & kejadian keuangan , penyajian
laporan keuangan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

3. C. AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
PENGERTIAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Serangkaian kegiatan mulai dari proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian
keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian yang dilakukan
oleh lembaga pemerintah baik gubernur, bupati/walikota.

4. Pengguna informasi akuntansi pemerintah
daerah
• Masyarakat
• Para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa
• Pihak yang memberi peran dalam proses donasi, investasi, pinjaman
• Pemerintah
Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi pemerintah daerah dapat
berupa laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana, ke 4 pengguna informasi ini diatur dalam PP No 71
tahun 2010 tentang standar akintansi pemerintah daerah berbasis
akrual

5. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan
• Entitas akuntansi; unit pemerintah pengguna anggaran yang berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabung,an pada entitas pelaporan
• Entitas pelaporan: unit pemerintahan yang terdiri atas satu/lebih entitas
akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan terdiri dari:
1. Pemerintah pusat, daerah
2. Masing-masing kementrian Negara/lembaga di lingkungan pemerintah
pusat
3. Satuan organisasi (bila dalam perundang-undangan wajib menyajikan
laporan keuangan)

6. Peranan pelaporan keuangan
• Akuntabilitas; bentuk pertanggungjawaban entitas pelaporan terhadap
pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah
ditetapkan secara periodic
• Manajemen; membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan suatu entitas pelaporan memudahkan fungsi perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset
• Transparansi; memberikan informasi terbuka dan jujur kepada masyarakat
• Keseimbangan antargenerasi; membantu para pengguna untuk bisa
mengukur kecukupan penerimaan pada periode pelaporan dalam
membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan, apakah generasi dating
diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran.
• Evaluasi kinerja; mengevaluasi kinerja entitas pelaporan

7. Komponen laporan keuangan
Berdasarkan PP no 71 tahun 2010 tentang akuntansi pemerintah berbasis akrual,
komponen laporan keuang terdiri dari;
1. Laporan realisasi anggaran (LRA)
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (laporan perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan operasional (LO)
5. Laporan arus kas (LAK)
6. Laporan perubahan ekuitas (LPE)
7. catatan atas laporan keuangan (CaLK)
selain laporan keuangan poko, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan
lain/elemen informasi akuntansi yang wajib oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan (statutory report)

8. Asumsi Dasar
Asumsi dasar merupakan anggapan yang diterima sebagai suatu
kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat
ditetapkan.
1. Asumsi kemandirian entitas; setiap entitas berkewajiban membuat
laporannya masing-masing
2. Asumsi kesinambungan entitas; laporan yang berkelanjutan
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement);
harus menyajikan setiap kegiatan dengan satuan uang.

9. Proses penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah
Step one;
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); {pejabat
penatausahaan keuangan SKPD, pejabat pelaksana teknis kegiatan,
bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran} selaku pengguna
anggaran menyusun laporan keuangan sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
gubernur/bupati/walikota melalui pejabat pengelola keuangan daerah
(PPKD);bendahara umum daerah (BUD).
Step two;

10. D. SISTEM PEMBUKUAN
1. SISTEM PEMBUKUAN TUNGGAL
PENCATATAN TRANSAKSI EKONOMI YANG DILAKUKA DENGAN MENCATAT
SATU KALI, TRANSAKSI BERAKIBAT BERTAMBAHNYA KAS AKAN DICATAT DI
SISI PENERIMAAN, JIKA BERKURANG DISISI PENGELUARAN.media yang
digunakan Buku Kas Umum (BKU) laporan yang dihasilkan laporan kredit
anggaran dan laporan keadaan kas.
2. SISTEM PEMBUKUAN BERPASANGAN
Apada tanggal 13 juni 2005, pemerintah menetapkan PP No 24 tahun 2005
tentang STABDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP). Dalam SAP tersebut
berisi laporan keuangan pokok terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA),
neraca dan Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
Pembukuan berpasangan maskudnya transaksi akan dicatat dua kali pada sisi
kredit dan debit .