Bimtek Teknik Penyusunan RENSTRA dan RENJA, Pedoman Penyusunan LAKIP serta Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019
Upaya Percepatan Penerimaan Laporan dan Pengelolaan Data Melalui Surat Elektronik (E-Mail) dan Rapat PNBP Sektor Pertambangan Batubara di Kabupaten Lahat
Bimtek Teknik Penyusunan RENSTRA dan RENJA, Pedoman Penyusunan LAKIP serta Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019
Upaya Percepatan Penerimaan Laporan dan Pengelolaan Data Melalui Surat Elektronik (E-Mail) dan Rapat PNBP Sektor Pertambangan Batubara di Kabupaten Lahat
TATA KELOLA ORGANISASI DAN ARAH PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA
Pendahuluan
Pembangunan ekonomi Indonesia pasca Orde Baru memerlukan redefinisi konsep. Pembangunan ekonomi bukan lagi menjadi prioritas pasca rezim Orde Baru. Kegaduhan politik dan mekanisme demokrasi dikritik menjadi penyebab pembangunan ekonomi menjadi kehilangan arah.
Pada tataran praktis salah satu masalah kronis dari lambannya pembangunan ekonomi pasca Orde Baru adalah buruknya tata kelola organisasi di Indonesia. World Economic Forum dalam laporan World Competitiveness Report 2013 menunjukkan perkembangan positif karena peringkat daya saing Indonesia naik ke posisi 38. Kenaikan peringkat daya saing ini seharusnya memberikan hal yang positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Namun, alih-alih mengalami perkembangan ekonomi yang membaik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah melebihi angka 6 persen pasca Orde Baru. Masalah lain adalah kualitas pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh konsumsi.
Pertumbuhan industri Indonesia saat ini didominasi oleh industri keuangan dan jasa dengan angka diatas 7 persen, sedangkan industri pengolahan hanya tumbuh 3 persen per tahun. Masalah struktur ekonomi dengan tiga masalah utama, yaitu kemiskinan, angka pengangguran tinggi dan ketimpangan distribusi pendapatan belum terselesaikan. Masalah struktural ini ditambah lagi dengan neraca perdagangan yang rawan defisit karena lambannya pertumbuhan industri dan subsidi BBM.
Paparan ini adalah cerminan perkembangan pembangunan ekonomi nasional. Akar permasalahan yang rumit memerlukan solusi multidimensi. Salah satu pendekatan yang dianggap bisa memberikan arahan bagi pembangunan ekonomi adalah penataan kelembagaan.
Tata Kelola Organisasi: Integrasi Lembaga Bisnis dan Pemerintah.
Berdasarkan dokumen World Competitiveness Report 2013 salah satu kelemahan Indonesia adalah masalah kelembagaan. Urgensi penataan kelembagaan menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan Indonesia. Kelembagaan yang dimaksud disini adalah lembaga bisnis dan pemerintah.
Pola penataan kelembagaan ini terkait dengan beberapa isu strategis, yaitu masalah SDM, Standardisasi Kualitas, Jejaring dan juga kelembagaan keuangan. Isu strategis ini melingkupi organisasi bisnis dan pemerintah. Berdasarkan hal ini, maka perlu diskusi intens tentang pengelolaan kelembagaan dalam rangka memberikan arahan bagi pembangunan ekonomi nasional. Tema besar Tata Kelola Organisasi dan Arah Pembangunan Ekonomi Indonesia ini kemudian dibagi dalam beberapa sub-tema yang terkait dengan isu-isu strategis tersebut. Adapun sub-tema yang terkait dengan tema besar ini adalah:
1. Pengelolaan SDM dan Strategi Organisasi.
2. Standardisasi Kualitas dan Pengelolaan Jejaring Bisnis.
3. Perilaku Konsumen dan Stakeholders serta Pengelolaan Jaringan Distribusi.
4. Penataan Lembaga Keuangan dan Perbankan.
Sub-Tema Khusus:
1. Strategi Bisnis UMKM
2. Manajemen Keuangan Mikro
3. Ekonomi dan Bisnis Islami.
TATA KELOLA ORGANISASI DAN ARAH PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA
Pendahuluan
Pembangunan ekonomi Indonesia pasca Orde Baru memerlukan redefinisi konsep. Pembangunan ekonomi bukan lagi menjadi prioritas pasca rezim Orde Baru. Kegaduhan politik dan mekanisme demokrasi dikritik menjadi penyebab pembangunan ekonomi menjadi kehilangan arah.
Pada tataran praktis salah satu masalah kronis dari lambannya pembangunan ekonomi pasca Orde Baru adalah buruknya tata kelola organisasi di Indonesia. World Economic Forum dalam laporan World Competitiveness Report 2013 menunjukkan perkembangan positif karena peringkat daya saing Indonesia naik ke posisi 38. Kenaikan peringkat daya saing ini seharusnya memberikan hal yang positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Namun, alih-alih mengalami perkembangan ekonomi yang membaik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah melebihi angka 6 persen pasca Orde Baru. Masalah lain adalah kualitas pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh konsumsi.
Pertumbuhan industri Indonesia saat ini didominasi oleh industri keuangan dan jasa dengan angka diatas 7 persen, sedangkan industri pengolahan hanya tumbuh 3 persen per tahun. Masalah struktur ekonomi dengan tiga masalah utama, yaitu kemiskinan, angka pengangguran tinggi dan ketimpangan distribusi pendapatan belum terselesaikan. Masalah struktural ini ditambah lagi dengan neraca perdagangan yang rawan defisit karena lambannya pertumbuhan industri dan subsidi BBM.
Paparan ini adalah cerminan perkembangan pembangunan ekonomi nasional. Akar permasalahan yang rumit memerlukan solusi multidimensi. Salah satu pendekatan yang dianggap bisa memberikan arahan bagi pembangunan ekonomi adalah penataan kelembagaan.
Tata Kelola Organisasi: Integrasi Lembaga Bisnis dan Pemerintah.
Berdasarkan dokumen World Competitiveness Report 2013 salah satu kelemahan Indonesia adalah masalah kelembagaan. Urgensi penataan kelembagaan menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan Indonesia. Kelembagaan yang dimaksud disini adalah lembaga bisnis dan pemerintah.
Pola penataan kelembagaan ini terkait dengan beberapa isu strategis, yaitu masalah SDM, Standardisasi Kualitas, Jejaring dan juga kelembagaan keuangan. Isu strategis ini melingkupi organisasi bisnis dan pemerintah. Berdasarkan hal ini, maka perlu diskusi intens tentang pengelolaan kelembagaan dalam rangka memberikan arahan bagi pembangunan ekonomi nasional. Tema besar Tata Kelola Organisasi dan Arah Pembangunan Ekonomi Indonesia ini kemudian dibagi dalam beberapa sub-tema yang terkait dengan isu-isu strategis tersebut. Adapun sub-tema yang terkait dengan tema besar ini adalah:
1. Pengelolaan SDM dan Strategi Organisasi.
2. Standardisasi Kualitas dan Pengelolaan Jejaring Bisnis.
3. Perilaku Konsumen dan Stakeholders serta Pengelolaan Jaringan Distribusi.
4. Penataan Lembaga Keuangan dan Perbankan.
Sub-Tema Khusus:
1. Strategi Bisnis UMKM
2. Manajemen Keuangan Mikro
3. Ekonomi dan Bisnis Islami.
6. Bidang Pemasaran
Produk Kebudayaan
dan Pariwisata
Seksi Promosi
Kebudayaan dan
Pariwisata
Seksi Sarana dan
Prasarana Promosi
Kebudayaan dan
Pariwisata
Seksi Analisa Pasar
Pariwisata
14. Menyusun
Kalender Event
Tahunan Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata
Provinsi Banten
Mempromosikan
Kebudayaan dan
Destinasi Pariwisata
Banten di event Jember
Fashion Carnaval 2016
Tugas-tugas Lainnya
18. 5. SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan dan pelajaran yang didapat
Saran Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwsisata
Provinsi
Banten
Jurusan
Bahasa Inggris
Politeknik
Negeri
Bandung
Mahasiswa
Jurusan
Bahasa Inggris
Politeknik
Negeri
Bandung