SlideShare a Scribd company logo
UUD NO. 32 TAHUN 2000
DESAIN TATA LETAK
SIRKUIT TERPADU
KELOMPOK 7
• RITA FEBRIANA
• RIZKY HANDAYANI HARAHAP
• RIZKY INDAH SARI
• SALSABILAAQIFA
• SRI ADELIA
A. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Integrated Circuit) adalah
merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreativitas
intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik. Istilah
Integrated Circuit (IC) adalah merupakan istilah yang dikenal
dalam teknik digital. IC adalah merupakan komponen elektronik
yang terdiri dari kombinasi transistor, diode, resistor, dan
kapasitor. Menurut typenya IC diklasifikasikan dalam 2 bagian :
• Monolithic (Single Chip)
• Hybrid (Multi Chip)
Menurut tipe sinyal, IC dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok :
• Digital IC
• Linear IC
B. Penemuan
Penemuan awal sirkuit terpadu dimulai sejak tahun
1949, ketika engineer Jerman Werner Jacobi (Siemens
AG) mengajukan hak paten untuk amplifying device
semi konduktor dengan struktur mirip dengan struktur
sirkuit terpadu yang menggunakan lima transistor yang
dimuat pada sebuah substrat dalam susunan amplifier
2-tahap.
C. Hak Kekayaan Intelektual
Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan
Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan,
dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan
atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi,
pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain
yang berguna untuk manusia.
Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
a. Hak Cipta
b. Hak Kekayaan Industri, yang mencakup :
• Paten
• Desain Industri
• Merek
• Penanggulangan Praktik Persaingan Curang
• Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
• Rahasia Dagang
• Perlindungan Varietas Tanaman
D. Pemahaman Haki Dalam Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu
Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah
dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan
paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali
dieksploitasi.
Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah
sarana penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam
bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang memuat
keterangan tetang nama Pemegang Hak, jenis desain, tanggal
diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan pendaftaraan,
dan keterangan lain tentang pelaksanaan pendaftaran, dan
keterangan lain tentang pengalihan hak (bila mana
pemindahan hak sudah pernah dilakukan).
E. Ruang Lingkup Hak
Pada pasal 8 UU Nomor 32 tahun 2000 ayat (1) Pemegang Hak memiliki
hak eklusif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang
dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannua
membuat, memakai, menjual, menimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan
barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah
diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. (2) Dikecualikan dari ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penilitian dan pendidikan sepanjang tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuikt
Terpadu.
F. Permohonan Pendaftaraan Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu
Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar
permohonan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia ke Direktorat Jendral dengan membayar biaya
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
Permohonan harus memuat :
• Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan
• Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain
• Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon
• Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan
melalui kuasa, dan
• Tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah
pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.
Permohonan tersebut juga harus dilampiri dengan :
• Salinan gambar atau foto uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu yang dimohonkan pendaftaran
• Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui
kuasa
• Surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
yang dimohonkan pendaftaraannya adalah miliknya
• Surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e.
G. Pengalihan Hak
Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau
dialihkan dengan :
a. Pewarisan
b. Hibah
c. Wasiat
d. Perjanjian tertulis, atau
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan-peraturan
undangan.
Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disertai
dengan dokumen tentang pengalihan hak. Pengalihan Hak
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak dicatatkan dalam
Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak
berakibat hukum pada pihak ketiga.
H. Lisensi Hak
Perjanjian lisensi wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jendral dengan
dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang
wajib dicatatkan adalah perjanjian lisensi itu sendiri dalam
bentuk yang disepakati oleh para pihak, termasuk isi perjanjian
lisensi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-
undang ini.
Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berlaku terhadap pihak
ketiga. Perjanjian lisensi diumumkan dalam Berita Resmi Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu. Perjanjian lisensi dilarang memuat
ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi
perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
I. Pembatalan Pendaftaran Hak
Pembatalan Pendaftataran Hak terbagi 3 yaitu :
a. Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Permintaan
Pemegang Hak
b. Pembatalan Pendaftaran Dan Gugatan Perdata
c. Akibat Pembatalan Pendaftaran
J. Penyelesaian Sengketa Dalam
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Pemegang hak Desain tata letak sirkuit terpadu dapat
menggugat siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak
melanggar Pasal 8, yaitu membuat, memakai, menjual,
mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang
didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah
diberikan Hak Desain tata letak sirkuit terpadu. Pelanggaran
Desain tata letak sirkuit terpadu selain dapat digugat secara
perdata juga tidak menutup kemungkinan untuk digugat secara
pidana.
Ada dua hal pokok yang harus dicermati terhadap
putusan arbitrase asing, yaitu :
• Pengertian atau Definisi putusan arbitrase asing yaitu “setiap
putusan arbitrase yang diambil diluar wilayah Republik
Indonesia”. Putusan tersebut meliputi putusan yang diambil
oleh arbitrase institusional award made by permanent bodies.
• Asas resiprositas, yaitu asas pengakuan atau ketersediaan
melaksanakan eksekusi atas putusan arbitrase asing
Dalam UU No. 32 Tahun 2000 ancaman pidana terhadap
kejahatan tersebut dirumuskan sebagai berikut :
• Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah
satu perbuatan yaitu membuat, memakai, menjual,
mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang
yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain
yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00.
• Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yaitu
tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan
namanya dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu
Kesimpulan
• Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah sebuah karya intelektual yang dapat
dijadikan Hak bagi Sang Intelek. Karena desain ini adalah bagin sebuah karya yang
bernilai, dan dapat diproduksi untuk menjadi sebuah bagian perangkat elektronik.
• Namun tidak serta merta semua karyawa intelektual berupa desain tata letak sirkuit
terpadu ini dapat dijadikan sebuah Hak Karya Industri, namun perlu pendaftaran
secara hukum dan pembuktian agar dapat diangap sebagai Hak oleh seseorang.
• Dan untuk menjaga agar karya ini dapat berkembang dari masa kemasa untuk
kepentingan umum, maka ada batasan-batasannya. Seperti Hak ini dibatasi atau
dikecualikan untuk kepentingan penilitian dan pendidikan dalam tahap kewajaran.
• Pemilik Hak yang telah mendapatkan Lisensi apabila dirugikan secara langsung atau
tidak dapat mengugat pihak lain yang dirasa merugikannya, pastinya dengan
pembuktian yang cukup. Dan gugatan ini dapat bersifat perdata maupun pidana, yang
masuk dalam Delik Aduan.
• Agar semua ini berjalan sesuai koridornya, maka Pemerintah telah membuatkan
semua produk hukum berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun
2000 tentang “Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu” dan penjelasannya (terlampir
dalam makalah ini). Dari (1) Desain yang mendapat perlindungan ataupun tidak (2)
Jangka waktu perlindungan (3) Subjek Desain (4) Lingkup Hak dan batasannya .
Terimakasih 

More Related Content

What's hot

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
sayidmuhfaldy
 
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugat
Nasria Ika
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Taufik Budi Permana
 
Ppt surat kuasa
Ppt surat kuasaPpt surat kuasa
Ppt surat kuasa
Caelarsyi
 
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Hak cipta
Hak ciptaHak cipta
Hak cipta
Wisnu Dewobroto
 
Contoh kasus hak paten
Contoh kasus hak patenContoh kasus hak paten
Contoh kasus hak paten
Septian Muna Barakati
 
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..
PT PINUS MERAH ABADI
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Perjanjian sewa menyewa
Perjanjian sewa menyewaPerjanjian sewa menyewa
Perjanjian sewa menyewa
Barkun Milanisti
 
5.surat perintah penyidikan
5.surat perintah penyidikan5.surat perintah penyidikan
5.surat perintah penyidikanDimas Suprayogi
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Idik Saeful Bahri
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
dewi kemala sari
 
Upaya hukum
Upaya hukumUpaya hukum
Upaya hukum
Daniel_Alfaruqi
 
2 kepentingandanasashkacpid
2 kepentingandanasashkacpid2 kepentingandanasashkacpid
2 kepentingandanasashkacpid
Ronalto_Tan
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Annisa Fitria SH MH M.kn
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
Muhammad Qoyim
 

What's hot (20)

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
 
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
 
Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugat
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
 
BERITA ACARA SUMPAH
BERITA ACARA SUMPAHBERITA ACARA SUMPAH
BERITA ACARA SUMPAH
 
Ppt surat kuasa
Ppt surat kuasaPpt surat kuasa
Ppt surat kuasa
 
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
 
Hak cipta
Hak ciptaHak cipta
Hak cipta
 
Contoh kasus hak paten
Contoh kasus hak patenContoh kasus hak paten
Contoh kasus hak paten
 
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
 
Perjanjian sewa menyewa
Perjanjian sewa menyewaPerjanjian sewa menyewa
Perjanjian sewa menyewa
 
5.surat perintah penyidikan
5.surat perintah penyidikan5.surat perintah penyidikan
5.surat perintah penyidikan
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Hukum kewarisan perdata
Hukum kewarisan perdataHukum kewarisan perdata
Hukum kewarisan perdata
 
Upaya hukum
Upaya hukumUpaya hukum
Upaya hukum
 
2 kepentingandanasashkacpid
2 kepentingandanasashkacpid2 kepentingandanasashkacpid
2 kepentingandanasashkacpid
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
 

Similar to Pptkelompok 7 tentang uud no. 32 tahun 2000 desain tata letak sirkuit terpadu

Uu 32 2000
Uu 32 2000Uu 32 2000
Uu 32 2000
People Power
 
Uu tahun 2000 no. 31 tentang desain industri
Uu tahun 2000 no. 31 tentang desain industriUu tahun 2000 no. 31 tentang desain industri
Uu tahun 2000 no. 31 tentang desain industri
Legal Akses
 
Uu tahun 2000 no. 32 tentang desain tata letak sirkuit terpadu
Uu tahun 2000 no. 32 tentang desain tata letak sirkuit terpaduUu tahun 2000 no. 32 tentang desain tata letak sirkuit terpadu
Uu tahun 2000 no. 32 tentang desain tata letak sirkuit terpadu
Legal Akses
 
Uu 32 2000 Pjls
Uu 32 2000 PjlsUu 32 2000 Pjls
Uu 32 2000 Pjls
People Power
 
Slide mengenai dtlst universitas dirgantara marsekal suryadarma
Slide mengenai dtlst universitas dirgantara marsekal suryadarmaSlide mengenai dtlst universitas dirgantara marsekal suryadarma
Slide mengenai dtlst universitas dirgantara marsekal suryadarma
Ido Mantan
 
Perlindungan Desain Industri di Indonesia
Perlindungan Desain Industri di IndonesiaPerlindungan Desain Industri di Indonesia
Perlindungan Desain Industri di Indonesia
psetiadharma
 
Sosialiasi HKI_Ria DA.pptx
Sosialiasi HKI_Ria DA.pptxSosialiasi HKI_Ria DA.pptx
Sosialiasi HKI_Ria DA.pptx
AdhySugara2
 
HAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptx
HAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptxHAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptx
HAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptx
AGunawan6
 
HAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptx
HAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptxHAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptx
HAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptx
Juliyansyah3
 
Uu no 31_th_2000
Uu no 31_th_2000Uu no 31_th_2000
Uu no 31_th_2000
Nicholas Dammen Jr
 
Presentation2
Presentation2Presentation2
Presentation2
Wahyu Anggara
 
Uu tahun 2000 no. 29 tentang perlidnusngan varietas tanaman
Uu tahun 2000 no. 29 tentang perlidnusngan varietas tanamanUu tahun 2000 no. 29 tentang perlidnusngan varietas tanaman
Uu tahun 2000 no. 29 tentang perlidnusngan varietas tanaman
Legal Akses
 
Rangkuman HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)
Rangkuman HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)Rangkuman HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)
Rangkuman HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)
asepridwan50
 
Pelanggaran Paten
Pelanggaran PatenPelanggaran Paten
Pelanggaran Paten
Adi Suseno
 
IMB CW.pdf
IMB CW.pdfIMB CW.pdf
IMB CW.pdf
FIRMANMIND
 
Hak paten nokia terhadap htc
Hak paten nokia terhadap htcHak paten nokia terhadap htc
Hak paten nokia terhadap htc
Adi Suseno
 
Power Point Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Power Point Hak Kekayaan Intelektual (HKI)Power Point Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Power Point Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
paktohir1
 

Similar to Pptkelompok 7 tentang uud no. 32 tahun 2000 desain tata letak sirkuit terpadu (20)

Uu 32 2000
Uu 32 2000Uu 32 2000
Uu 32 2000
 
Uu tahun 2000 no. 31 tentang desain industri
Uu tahun 2000 no. 31 tentang desain industriUu tahun 2000 no. 31 tentang desain industri
Uu tahun 2000 no. 31 tentang desain industri
 
Uu tahun 2000 no. 32 tentang desain tata letak sirkuit terpadu
Uu tahun 2000 no. 32 tentang desain tata letak sirkuit terpaduUu tahun 2000 no. 32 tentang desain tata letak sirkuit terpadu
Uu tahun 2000 no. 32 tentang desain tata letak sirkuit terpadu
 
Uu 32 2000 Pjls
Uu 32 2000 PjlsUu 32 2000 Pjls
Uu 32 2000 Pjls
 
Slide mengenai dtlst universitas dirgantara marsekal suryadarma
Slide mengenai dtlst universitas dirgantara marsekal suryadarmaSlide mengenai dtlst universitas dirgantara marsekal suryadarma
Slide mengenai dtlst universitas dirgantara marsekal suryadarma
 
Perlindungan Desain Industri di Indonesia
Perlindungan Desain Industri di IndonesiaPerlindungan Desain Industri di Indonesia
Perlindungan Desain Industri di Indonesia
 
Sosialiasi HKI_Ria DA.pptx
Sosialiasi HKI_Ria DA.pptxSosialiasi HKI_Ria DA.pptx
Sosialiasi HKI_Ria DA.pptx
 
HAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptx
HAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptxHAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptx
HAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptx
 
HAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptx
HAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptxHAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptx
HAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptx
 
Uu no 31_th_2000
Uu no 31_th_2000Uu no 31_th_2000
Uu no 31_th_2000
 
Presentation2
Presentation2Presentation2
Presentation2
 
Presentation2
Presentation2Presentation2
Presentation2
 
Uu tahun 2000 no. 29 tentang perlidnusngan varietas tanaman
Uu tahun 2000 no. 29 tentang perlidnusngan varietas tanamanUu tahun 2000 no. 29 tentang perlidnusngan varietas tanaman
Uu tahun 2000 no. 29 tentang perlidnusngan varietas tanaman
 
Uu 31 2000
Uu 31 2000Uu 31 2000
Uu 31 2000
 
Rangkuman HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)
Rangkuman HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)Rangkuman HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)
Rangkuman HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)
 
Pelanggaran Paten
Pelanggaran PatenPelanggaran Paten
Pelanggaran Paten
 
IMB CW.pdf
IMB CW.pdfIMB CW.pdf
IMB CW.pdf
 
Desain industri
Desain industriDesain industri
Desain industri
 
Hak paten nokia terhadap htc
Hak paten nokia terhadap htcHak paten nokia terhadap htc
Hak paten nokia terhadap htc
 
Power Point Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Power Point Hak Kekayaan Intelektual (HKI)Power Point Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Power Point Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
 

Recently uploaded

materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptxmateri perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
RaraStieAmkop
 
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptxANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
AnisaSyahfitri1
 
12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
DebiCarolina2
 
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdfMateri Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
WiwikDewiSusilawati
 
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptxANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdftantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
muhammadarsyad77
 
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxBAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
anselmusl280
 
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptxKelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
ErvinYogi
 
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptxPPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
nugrohoaditya12334
 
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxMAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
JaffanNauval
 
Good Ethic will create good business to run with
Good Ethic will create good business to run withGood Ethic will create good business to run with
Good Ethic will create good business to run with
ssuser781f6d1
 
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
ritaseptia16
 
PPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptx
PPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptxPPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptx
PPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptx
azfikar96
 
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdfModul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
muhammadarsyad77
 

Recently uploaded (14)

materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptxmateri perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
 
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptxANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
 
12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
 
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdfMateri Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
 
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptxANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
 
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdftantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
 
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxBAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
 
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptxKelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
 
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptxPPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
 
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxMAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
 
Good Ethic will create good business to run with
Good Ethic will create good business to run withGood Ethic will create good business to run with
Good Ethic will create good business to run with
 
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
 
PPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptx
PPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptxPPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptx
PPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptx
 
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdfModul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
 

Pptkelompok 7 tentang uud no. 32 tahun 2000 desain tata letak sirkuit terpadu

  • 1. UUD NO. 32 TAHUN 2000 DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
  • 2. KELOMPOK 7 • RITA FEBRIANA • RIZKY HANDAYANI HARAHAP • RIZKY INDAH SARI • SALSABILAAQIFA • SRI ADELIA
  • 3. A. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Integrated Circuit) adalah merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreativitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik. Istilah Integrated Circuit (IC) adalah merupakan istilah yang dikenal dalam teknik digital. IC adalah merupakan komponen elektronik yang terdiri dari kombinasi transistor, diode, resistor, dan kapasitor. Menurut typenya IC diklasifikasikan dalam 2 bagian : • Monolithic (Single Chip) • Hybrid (Multi Chip) Menurut tipe sinyal, IC dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok : • Digital IC • Linear IC
  • 4. B. Penemuan Penemuan awal sirkuit terpadu dimulai sejak tahun 1949, ketika engineer Jerman Werner Jacobi (Siemens AG) mengajukan hak paten untuk amplifying device semi konduktor dengan struktur mirip dengan struktur sirkuit terpadu yang menggunakan lima transistor yang dimuat pada sebuah substrat dalam susunan amplifier 2-tahap.
  • 5. C. Hak Kekayaan Intelektual Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu : a. Hak Cipta b. Hak Kekayaan Industri, yang mencakup : • Paten • Desain Industri • Merek • Penanggulangan Praktik Persaingan Curang • Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu • Rahasia Dagang • Perlindungan Varietas Tanaman
  • 6. D. Pemahaman Haki Dalam Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah sarana penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang memuat keterangan tetang nama Pemegang Hak, jenis desain, tanggal diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan pendaftaraan, dan keterangan lain tentang pelaksanaan pendaftaran, dan keterangan lain tentang pengalihan hak (bila mana pemindahan hak sudah pernah dilakukan).
  • 7. E. Ruang Lingkup Hak Pada pasal 8 UU Nomor 32 tahun 2000 ayat (1) Pemegang Hak memiliki hak eklusif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannua membuat, memakai, menjual, menimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penilitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuikt Terpadu.
  • 8. F. Permohonan Pendaftaraan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar permohonan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jendral dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Permohonan harus memuat : • Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan • Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain • Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon • Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dan • Tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.
  • 9. Permohonan tersebut juga harus dilampiri dengan : • Salinan gambar atau foto uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftaran • Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa • Surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftaraannya adalah miliknya • Surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e.
  • 10. G. Pengalihan Hak Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan : a. Pewarisan b. Hibah c. Wasiat d. Perjanjian tertulis, atau e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan-peraturan undangan. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
  • 11. H. Lisensi Hak Perjanjian lisensi wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jendral dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang wajib dicatatkan adalah perjanjian lisensi itu sendiri dalam bentuk yang disepakati oleh para pihak, termasuk isi perjanjian lisensi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang- undang ini. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • 12. I. Pembatalan Pendaftaran Hak Pembatalan Pendaftataran Hak terbagi 3 yaitu : a. Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak b. Pembatalan Pendaftaran Dan Gugatan Perdata c. Akibat Pembatalan Pendaftaran
  • 13. J. Penyelesaian Sengketa Dalam Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Pemegang hak Desain tata letak sirkuit terpadu dapat menggugat siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 8, yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberikan Hak Desain tata letak sirkuit terpadu. Pelanggaran Desain tata letak sirkuit terpadu selain dapat digugat secara perdata juga tidak menutup kemungkinan untuk digugat secara pidana.
  • 14. Ada dua hal pokok yang harus dicermati terhadap putusan arbitrase asing, yaitu : • Pengertian atau Definisi putusan arbitrase asing yaitu “setiap putusan arbitrase yang diambil diluar wilayah Republik Indonesia”. Putusan tersebut meliputi putusan yang diambil oleh arbitrase institusional award made by permanent bodies. • Asas resiprositas, yaitu asas pengakuan atau ketersediaan melaksanakan eksekusi atas putusan arbitrase asing
  • 15. Dalam UU No. 32 Tahun 2000 ancaman pidana terhadap kejahatan tersebut dirumuskan sebagai berikut : • Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00. • Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yaitu tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
  • 16. Kesimpulan • Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah sebuah karya intelektual yang dapat dijadikan Hak bagi Sang Intelek. Karena desain ini adalah bagin sebuah karya yang bernilai, dan dapat diproduksi untuk menjadi sebuah bagian perangkat elektronik. • Namun tidak serta merta semua karyawa intelektual berupa desain tata letak sirkuit terpadu ini dapat dijadikan sebuah Hak Karya Industri, namun perlu pendaftaran secara hukum dan pembuktian agar dapat diangap sebagai Hak oleh seseorang. • Dan untuk menjaga agar karya ini dapat berkembang dari masa kemasa untuk kepentingan umum, maka ada batasan-batasannya. Seperti Hak ini dibatasi atau dikecualikan untuk kepentingan penilitian dan pendidikan dalam tahap kewajaran. • Pemilik Hak yang telah mendapatkan Lisensi apabila dirugikan secara langsung atau tidak dapat mengugat pihak lain yang dirasa merugikannya, pastinya dengan pembuktian yang cukup. Dan gugatan ini dapat bersifat perdata maupun pidana, yang masuk dalam Delik Aduan. • Agar semua ini berjalan sesuai koridornya, maka Pemerintah telah membuatkan semua produk hukum berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2000 tentang “Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu” dan penjelasannya (terlampir dalam makalah ini). Dari (1) Desain yang mendapat perlindungan ataupun tidak (2) Jangka waktu perlindungan (3) Subjek Desain (4) Lingkup Hak dan batasannya .