Dokumen tersebut membahas tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Integrated Circuit) sebagai karya intelektual yang dapat dilindungi hak ciptanya, termasuk definisi, klasifikasi, sejarah penemuan, ruang lingkup hak dan perlindungan hukum, serta penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta, desain industri, merek, paten, dan rahasia dagang serta perbandingan antara sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia berbasis hak kekayaan intelektual (HKI).
Dokumen tersebut membahas tentang hak kekayaan intelektual (HKI) yang mencakup hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran hak desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia.
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia dan gejala sosial, meliputi pelaku kejahatan, tindakan kejahatan itu sendiri, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kriminologi berkaitan erat dengan disiplin ilmu lain seperti antropologi, psikologi, dan sosiologi."
Dokumen tersebut membahas beberapa contoh kasus pelanggaran hak merek di Indonesia, termasuk kasus sengketa merek sepeda motor Tossa Krisma melawan Honda Karisma, kasus pemalsuan merek Adidas, dan kasus-kasus pelanggaran hak merek lainnya seperti di bidang makanan, kafe, pakaian, elektronik, dan otomotif.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta, desain industri, merek, paten, dan rahasia dagang serta perbandingan antara sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia berbasis hak kekayaan intelektual (HKI).
Dokumen tersebut membahas tentang hak kekayaan intelektual (HKI) yang mencakup hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran hak desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia.
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia dan gejala sosial, meliputi pelaku kejahatan, tindakan kejahatan itu sendiri, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kriminologi berkaitan erat dengan disiplin ilmu lain seperti antropologi, psikologi, dan sosiologi."
Dokumen tersebut membahas beberapa contoh kasus pelanggaran hak merek di Indonesia, termasuk kasus sengketa merek sepeda motor Tossa Krisma melawan Honda Karisma, kasus pemalsuan merek Adidas, dan kasus-kasus pelanggaran hak merek lainnya seperti di bidang makanan, kafe, pakaian, elektronik, dan otomotif.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana. UU ini mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pembinaan setelah menjalani pidana dengan memperhatikan perlindungan, kepentingan terbais,
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang replik dan duplik dalam proses persidangan perdata di pengadilan. Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat, sedangkan duplik adalah tanggapan tergugat terhadap replik penggugat. Kedua tanggapan ini bersifat opsional dan bertujuan untuk memperkuat posisi masing-masing pihak.
Dokumen ini berisi jawaban tergugat dalam perkara perdata antara Iman Pantara sebagai penggugat dan James Sumartono sebagai tergugat. Tergugat mengajukan eksepsi dan menyangkal gugatan penggugat. Tergugat juga mengajukan gugatan balik dengan meminta pengadilan meletakkan sita jaminan atas mobil yang dijaminkan dan meminta penggugat membayar ganti rugi. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan pen
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..PT PINUS MERAH ABADI
Dokumen tersebut membahas perbandingan sistem peradilan pidana di beberapa negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Korea, dan Malaysia. Sistem peradilan pidana masing-masing negara memiliki ciri khas berdasarkan sumber hukum dan peran jaksa, hakim, saksi, dan juri dalam proses persidangan.
Dokumen tersebut membahas berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan, diantaranya perlawanan (verzet), banding, kasasi, peninjauan kembali, dan derden verzet.
Dokumen tersebut membahas dua kepentingan hukum utama dalam hukum acara pidana, yaitu kepentingan masyarakat untuk ketertiban hukum dan kepentingan individu untuk hak asasi manusia. Hukum acara pidana bertujuan menjamin keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa asas penting dalam hukum acara pidana seperti presumsi tak bersalah dan hak atas pemberian b
Dokumen tersebut membahas landasan hukum, tujuan, dan pengertian pendaftaran tanah. Landasan hukumnya meliputi UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan terkait lainnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pengertiannya adalah rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola data fisik dan yuridis tanah.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai aspek upaya paksa dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pengertian, jenis (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat), syarat pelaksanaan, dan batas waktu pelaksanaan untuk masing-masing upaya paksa.
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu. Undang-undang ini menetapkan bahwa hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pendesain atau penerima hak dari pendesain, dan perlindungan hak tersebut berlaku selama 10 tahun sejak pertama kali dieksploitasi secara komersial. Undang-undang ini juga mengatur tentang prosedur permohonan pendaft
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana. UU ini mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pembinaan setelah menjalani pidana dengan memperhatikan perlindungan, kepentingan terbais,
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang replik dan duplik dalam proses persidangan perdata di pengadilan. Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat, sedangkan duplik adalah tanggapan tergugat terhadap replik penggugat. Kedua tanggapan ini bersifat opsional dan bertujuan untuk memperkuat posisi masing-masing pihak.
Dokumen ini berisi jawaban tergugat dalam perkara perdata antara Iman Pantara sebagai penggugat dan James Sumartono sebagai tergugat. Tergugat mengajukan eksepsi dan menyangkal gugatan penggugat. Tergugat juga mengajukan gugatan balik dengan meminta pengadilan meletakkan sita jaminan atas mobil yang dijaminkan dan meminta penggugat membayar ganti rugi. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan pen
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..PT PINUS MERAH ABADI
Dokumen tersebut membahas perbandingan sistem peradilan pidana di beberapa negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Korea, dan Malaysia. Sistem peradilan pidana masing-masing negara memiliki ciri khas berdasarkan sumber hukum dan peran jaksa, hakim, saksi, dan juri dalam proses persidangan.
Dokumen tersebut membahas berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan, diantaranya perlawanan (verzet), banding, kasasi, peninjauan kembali, dan derden verzet.
Dokumen tersebut membahas dua kepentingan hukum utama dalam hukum acara pidana, yaitu kepentingan masyarakat untuk ketertiban hukum dan kepentingan individu untuk hak asasi manusia. Hukum acara pidana bertujuan menjamin keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa asas penting dalam hukum acara pidana seperti presumsi tak bersalah dan hak atas pemberian b
Dokumen tersebut membahas landasan hukum, tujuan, dan pengertian pendaftaran tanah. Landasan hukumnya meliputi UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan terkait lainnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pengertiannya adalah rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola data fisik dan yuridis tanah.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai aspek upaya paksa dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pengertian, jenis (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat), syarat pelaksanaan, dan batas waktu pelaksanaan untuk masing-masing upaya paksa.
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu. Undang-undang ini menetapkan bahwa hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pendesain atau penerima hak dari pendesain, dan perlindungan hak tersebut berlaku selama 10 tahun sejak pertama kali dieksploitasi secara komersial. Undang-undang ini juga mengatur tentang prosedur permohonan pendaft
Undang-undang ini mengatur perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia untuk menjamin hak pendesain dan mencegah penyalahgunaan hak desain oleh pihak yang tidak berhak. Undang-undang ini menetapkan syarat permohonan, proses pendaftaran, masa perlindungan hak selama 10 tahun, dan sanksi bagi pelanggaran hak desain tata letak sirkuit terpadu.
Slide mengenai dtlst universitas dirgantara marsekal suryadarmaIdo Mantan
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) di Indonesia, termasuk definisi, sejarah, proses pendaftaran, jangka waktu perlindungan, pengalihan hak, dan biaya pengurusan DTLST.
Perlindungan Desain Industri di Indonesiapsetiadharma
UU No. 31/2000 mengatur perlindungan desain industri di Indonesia. UU ini mendefinisikan desain industri sebagai kreasi bentuk barang yang memberikan kesan estetika. Perlindungan diberikan selama 10 tahun kepada desain industri yang baru. UU ini sedang direvisi untuk meningkatkan perlindungan dan menyederhanakan proses permohonan.
Dokumen tersebut membahas mengenai sosialisasi hak kekayaan intelektual (HKI) seperti rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan paten. Tujuan memperoleh HKI antara lain untuk insentif bagi inventor, mendapatkan keuntungan secara sah, dan memberikan perlindungan hukum atas temuan."
Dokumen tersebut membahas tentang hak kekayaan intelektual (HKI) yang mencakup delapan kategori yaitu hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan prinsip-prinsip ekonomi, keadilan, kebudayaan, sosial yang mendasari HKI. Dibahas pula dasar hukum HKI di Indonesia dan penjelasan mengenai hak cipta, pat
Dokumen tersebut membahas tentang copyright, patent, dan trade secret. Copyright memberikan hak eksklusif atas hasil karya untuk mencegah penggandaan tanpa izin, patent melindungi teknologi baru dengan masa berlaku 19 tahun, sedangkan trade secret melindungi informasi rahasia bisnis yang memiliki nilai ekonomi.
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Nokia memenangkan gugatan pelanggaran paten terhadap HTC di Jerman karena fitur hemat daya di chip yang digunakan kedua perusahaan. Akibatnya, HTC harus merombak desain chip di HTC One agar tidak melanggar paten Nokia.
Formulir ini digunakan untuk meminta izin mendirikan bangunan baru, merehabilitasi, memperluas, melestarikan, atau memperbarui bangunan yang ada. Formulir ini meminta informasi tentang jenis permohonan, identitas pemohon dan perusahaan, informasi bangunan, dan dokumen pendukung seperti surat kepemilikan tanah, rekomendasi instansi terkait, dan gambar rencana teknis bangunan.
Kasus pelanggaran paten antara Nokia dan HTC. Nokia memenangkan gugatan melawan HTC di pengadilan Jerman atas penggunaan teknologi hemat daya yang dipatenkan Nokia pada chip Qualcomm yang digunakan HTC. Keputusan ini membuat beberapa ponsel HTC tidak bisa dijual di AS. HTC kemudian merombak desain chipnya untuk menghindari pelanggaran paten Nokia.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
2. KELOMPOK 7
• RITA FEBRIANA
• RIZKY HANDAYANI HARAHAP
• RIZKY INDAH SARI
• SALSABILAAQIFA
• SRI ADELIA
3. A. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Integrated Circuit) adalah
merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreativitas
intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik. Istilah
Integrated Circuit (IC) adalah merupakan istilah yang dikenal
dalam teknik digital. IC adalah merupakan komponen elektronik
yang terdiri dari kombinasi transistor, diode, resistor, dan
kapasitor. Menurut typenya IC diklasifikasikan dalam 2 bagian :
• Monolithic (Single Chip)
• Hybrid (Multi Chip)
Menurut tipe sinyal, IC dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok :
• Digital IC
• Linear IC
4. B. Penemuan
Penemuan awal sirkuit terpadu dimulai sejak tahun
1949, ketika engineer Jerman Werner Jacobi (Siemens
AG) mengajukan hak paten untuk amplifying device
semi konduktor dengan struktur mirip dengan struktur
sirkuit terpadu yang menggunakan lima transistor yang
dimuat pada sebuah substrat dalam susunan amplifier
2-tahap.
5. C. Hak Kekayaan Intelektual
Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan
Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan,
dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan
atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi,
pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain
yang berguna untuk manusia.
Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
a. Hak Cipta
b. Hak Kekayaan Industri, yang mencakup :
• Paten
• Desain Industri
• Merek
• Penanggulangan Praktik Persaingan Curang
• Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
• Rahasia Dagang
• Perlindungan Varietas Tanaman
6. D. Pemahaman Haki Dalam Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu
Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah
dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan
paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali
dieksploitasi.
Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah
sarana penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam
bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang memuat
keterangan tetang nama Pemegang Hak, jenis desain, tanggal
diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan pendaftaraan,
dan keterangan lain tentang pelaksanaan pendaftaran, dan
keterangan lain tentang pengalihan hak (bila mana
pemindahan hak sudah pernah dilakukan).
7. E. Ruang Lingkup Hak
Pada pasal 8 UU Nomor 32 tahun 2000 ayat (1) Pemegang Hak memiliki
hak eklusif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang
dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannua
membuat, memakai, menjual, menimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan
barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah
diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. (2) Dikecualikan dari ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penilitian dan pendidikan sepanjang tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuikt
Terpadu.
8. F. Permohonan Pendaftaraan Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu
Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar
permohonan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia ke Direktorat Jendral dengan membayar biaya
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
Permohonan harus memuat :
• Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan
• Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain
• Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon
• Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan
melalui kuasa, dan
• Tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah
pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.
9. Permohonan tersebut juga harus dilampiri dengan :
• Salinan gambar atau foto uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu yang dimohonkan pendaftaran
• Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui
kuasa
• Surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
yang dimohonkan pendaftaraannya adalah miliknya
• Surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e.
10. G. Pengalihan Hak
Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau
dialihkan dengan :
a. Pewarisan
b. Hibah
c. Wasiat
d. Perjanjian tertulis, atau
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan-peraturan
undangan.
Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disertai
dengan dokumen tentang pengalihan hak. Pengalihan Hak
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak dicatatkan dalam
Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak
berakibat hukum pada pihak ketiga.
11. H. Lisensi Hak
Perjanjian lisensi wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jendral dengan
dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang
wajib dicatatkan adalah perjanjian lisensi itu sendiri dalam
bentuk yang disepakati oleh para pihak, termasuk isi perjanjian
lisensi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-
undang ini.
Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berlaku terhadap pihak
ketiga. Perjanjian lisensi diumumkan dalam Berita Resmi Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu. Perjanjian lisensi dilarang memuat
ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi
perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. I. Pembatalan Pendaftaran Hak
Pembatalan Pendaftataran Hak terbagi 3 yaitu :
a. Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Permintaan
Pemegang Hak
b. Pembatalan Pendaftaran Dan Gugatan Perdata
c. Akibat Pembatalan Pendaftaran
13. J. Penyelesaian Sengketa Dalam
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Pemegang hak Desain tata letak sirkuit terpadu dapat
menggugat siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak
melanggar Pasal 8, yaitu membuat, memakai, menjual,
mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang
didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah
diberikan Hak Desain tata letak sirkuit terpadu. Pelanggaran
Desain tata letak sirkuit terpadu selain dapat digugat secara
perdata juga tidak menutup kemungkinan untuk digugat secara
pidana.
14. Ada dua hal pokok yang harus dicermati terhadap
putusan arbitrase asing, yaitu :
• Pengertian atau Definisi putusan arbitrase asing yaitu “setiap
putusan arbitrase yang diambil diluar wilayah Republik
Indonesia”. Putusan tersebut meliputi putusan yang diambil
oleh arbitrase institusional award made by permanent bodies.
• Asas resiprositas, yaitu asas pengakuan atau ketersediaan
melaksanakan eksekusi atas putusan arbitrase asing
15. Dalam UU No. 32 Tahun 2000 ancaman pidana terhadap
kejahatan tersebut dirumuskan sebagai berikut :
• Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah
satu perbuatan yaitu membuat, memakai, menjual,
mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang
yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain
yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00.
• Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yaitu
tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan
namanya dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu
16. Kesimpulan
• Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah sebuah karya intelektual yang dapat
dijadikan Hak bagi Sang Intelek. Karena desain ini adalah bagin sebuah karya yang
bernilai, dan dapat diproduksi untuk menjadi sebuah bagian perangkat elektronik.
• Namun tidak serta merta semua karyawa intelektual berupa desain tata letak sirkuit
terpadu ini dapat dijadikan sebuah Hak Karya Industri, namun perlu pendaftaran
secara hukum dan pembuktian agar dapat diangap sebagai Hak oleh seseorang.
• Dan untuk menjaga agar karya ini dapat berkembang dari masa kemasa untuk
kepentingan umum, maka ada batasan-batasannya. Seperti Hak ini dibatasi atau
dikecualikan untuk kepentingan penilitian dan pendidikan dalam tahap kewajaran.
• Pemilik Hak yang telah mendapatkan Lisensi apabila dirugikan secara langsung atau
tidak dapat mengugat pihak lain yang dirasa merugikannya, pastinya dengan
pembuktian yang cukup. Dan gugatan ini dapat bersifat perdata maupun pidana, yang
masuk dalam Delik Aduan.
• Agar semua ini berjalan sesuai koridornya, maka Pemerintah telah membuatkan
semua produk hukum berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun
2000 tentang “Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu” dan penjelasannya (terlampir
dalam makalah ini). Dari (1) Desain yang mendapat perlindungan ataupun tidak (2)
Jangka waktu perlindungan (3) Subjek Desain (4) Lingkup Hak dan batasannya .