Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama pada bab VII tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
Arahan RPJP dan RPJM Nasional 2015-2019 bidang permukiman diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung;
Sasaran sektor infrastruktur terkait bidang Cipta Karya hingga 2019 yakni: (i) tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 ha dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan. Untuk P Sumatera terdapat 1040 Kawasan Kumuh dengan total luas mencapai 16.857,174 ha atau 43,81% berada di Pulau Sumatera. (ii) Tercapainya 100 persen pelayanan air minum yakni 85 persen penduduk terlayani akses sesuai prinsip 4K (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan) dan 15 persen sesuai kebutuhan dasar (basic needs); (iii) Tercapainya 100 persen pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85 persen penduduk terlayani akses sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah perkotaan dan pengelolaan sampah secara 3R dan pengurangan luas genangan sebesar 22.500Ha) dan 15 persen sesuai kebutuhan dasar (basic needs).
Amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa peran pemerintah (pusat) meliputi penetapan sistem kawasan permukiman, penataan kawasan dan peningkatan kualitas permukiman;
Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkan bahwa Pemerintah (pusat) dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
Amanat Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa Direktorat Pengembangan Permukiman melaksanakan tugas antara lain perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman di daerah untuk mewujudkan kota tanpa kumuh pada akhir tahun 2019.
Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkan bahwa wewenang Pemerintah Daerah (Kab/Kota) adalah menetapkan lokasi permukiman kumuh di wilayah masing-masing;
Direktorat Pengembangan Permukiman pada tahun anggaran 2014 telah melakukan pemutakhiran data permukiman kumuh pada 400 kab/kota dari 505 kab/kota yang ada di Indonesia;
Sebagai upaya untuk me-mutakhir-kan database dan profil tersebut, dan menyelesaikan target 0% kumuh pada tahun 2019 dilakukanlah kegiatan “Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Wilayah Sumatera” pada tahun anggaran 2015.
Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama pada bab VII tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
Arahan RPJP dan RPJM Nasional 2015-2019 bidang permukiman diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung;
Sasaran sektor infrastruktur terkait bidang Cipta Karya hingga 2019 yakni: (i) tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 ha dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan. Untuk P Sumatera terdapat 1040 Kawasan Kumuh dengan total luas mencapai 16.857,174 ha atau 43,81% berada di Pulau Sumatera. (ii) Tercapainya 100 persen pelayanan air minum yakni 85 persen penduduk terlayani akses sesuai prinsip 4K (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan) dan 15 persen sesuai kebutuhan dasar (basic needs); (iii) Tercapainya 100 persen pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85 persen penduduk terlayani akses sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah perkotaan dan pengelolaan sampah secara 3R dan pengurangan luas genangan sebesar 22.500Ha) dan 15 persen sesuai kebutuhan dasar (basic needs).
Amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa peran pemerintah (pusat) meliputi penetapan sistem kawasan permukiman, penataan kawasan dan peningkatan kualitas permukiman;
Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkan bahwa Pemerintah (pusat) dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
Amanat Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa Direktorat Pengembangan Permukiman melaksanakan tugas antara lain perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman di daerah untuk mewujudkan kota tanpa kumuh pada akhir tahun 2019.
Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkan bahwa wewenang Pemerintah Daerah (Kab/Kota) adalah menetapkan lokasi permukiman kumuh di wilayah masing-masing;
Direktorat Pengembangan Permukiman pada tahun anggaran 2014 telah melakukan pemutakhiran data permukiman kumuh pada 400 kab/kota dari 505 kab/kota yang ada di Indonesia;
Sebagai upaya untuk me-mutakhir-kan database dan profil tersebut, dan menyelesaikan target 0% kumuh pada tahun 2019 dilakukanlah kegiatan “Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Wilayah Sumatera” pada tahun anggaran 2015.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Fundamental gerakan pramuka merupakan dasar dasar apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pramuka
Fundamental Gerakan Pramuka meliputi :
1. Definisi dari istilah Pramuka, Pendidikan Kepramukaan, Kepramukaan dan Gerakan Pramuka
2. Tujuan Gerakan Pramuka ( Karakter, Keterampilan, Kebangsaan)
3. Kurikulum Pendidikan Kepramukaan ( SKU, SKK, SPG )
4. PDK dan MK (PDK= Prinsip Dasar Kepramukaan , MK= Metode Kepramukaan )
5. Sistem Among dan Kiasan Dasar
6. Pengembangan Karakter SESOSIF
7. Ketrampilan Kepramukaan dan Teknik Kepramukaan
8. Indikator Ketercapaian Tujuan ( Happy, Healthy, Helpful, Handycraft )
9. Tujuan Akhir (Hidup Bahagia, Mati Bahagia )
Tentang Fundamental Gerakan Pramuka tersebut dapat dijabarkan sbb :
1. Definisi
a. Pramuka adalah setiap warga negara Indonesia yang secara sukarela aktif dalam pendidikan Kepramukaan serta berusaha mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
b. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
c. Kepramukaan adalah proses pendidikan nonformal di luar lingkungan sekolah dan diluar linkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka denga Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur (SK Kwarnas No. 231 Tahun 2017)
d. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan Kepramukaan
b. 8 MK (Metode Kepramukaan), meliputi:
1. Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;
2. Belajar sambil melakukan;
3. Kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi;
4. Kegiatan yang menarik dan menantang;
5. Kegiatan di alam terbuka;
6. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan;
7. Penghargaan berupa tanda kecakapan; dan
8. Satuan terpisah antara putra dan putri.
5. Sistem Among dan Kiasan Dasar
Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan digunakan Sistem Among.
Sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia.
Sistem Among memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri dengan bimbingan orang dewasa melalui prinsip kepemimpinan sebagai berikut:
Ing ngarso sung tulodo maksudnya di depan menjadi teladan;
Ing madyo mangun karso maksudnya di tengah membangun kemauan; dan
Tutwuri handayani maksudnya di belakang memberi dorongan ke arah kemandirian yang lebih baik.
. Pengembangan Karakter SESOSIF
Di dalam SKU, SKK, dan SPG mengandung inti SESOSIF, yaitu : Spiritual, Emosional, Sosial, Intelektual, dan Fisik.
Yang kesemuanya itu ditumbuhkembangkan dalam diri seorang pramuka. Keterpaduan kelima area pengembangan diri itu akan mengantarkan sang Pramuka menjadi generasi bangsa yang unggul.
7. Ketrampilan Kepramukaan dan Teknik Kepramukaan
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratEldi Mardiansyah
Di dalamnya mencakup Presentasi tentang Pendampingan Individu 2 Pendidikan Guru Penggerak Aangkatan ke 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat tahun 2024 yang bertemakan Visi dan Prakarsa Perubahan pada SMP Negeri 4 Ciemas. Penulis adalah seorang Calon Guru Penggerak bernama Eldi Mardiansyah, seorang guru bahasa Inggris kelahiran Bogor.
1. Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang
Wilayah Di Kota Bandar Lampung
Rancangan peraturan daerah kota Bandar lampung tentang rencana
pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2060
2. RencanaTataRuang Wilayah(RTRW)
Dalam Peraturan Daerah kota Bandar lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah berdasarkan konsideran, memberikan pengertian bahwa: Rencana tata
ruang wilayah adalah suatu tindakan dalam mengelola dan menata suatu ruangan
berdasarkan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di dataran,
di lautan dan di udara, yang perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dalam pola
pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata
lingkungan yang dinamis serta tetap terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan
hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang menjadikan rencana tata
ruang wilayah menjadi penting dan utama, sehingga diberikan adanya pengertian yang
dapat dibedakan menurut peraturan daerah pengertian ruang, tata ruang, rencana tata
ruang wilayah, rencana tata ruang dan wilayah
3. BAB 1 PENDAHULUAN
a. Dasar Hukum, disesuaikan dengan hasil koreksi Diktum Mengingat Raperda, tambahkan:
1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
2) Peraturan Menteri Peke{aan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 1 Tahun 2O 18 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketenteraman dan Keterliban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten / Kota
5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2Ol9 tentang Standar Teknis Pemenuhal Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
b. narasi membangunan jalan tol Iematang pelabuhan Panjang dan jembatan tiang pancang...'. Mempertimbangkan
bahwa beberapa proyek strategis yang disajikan pada narasi selanjutnya bukan merupakan substansi RTRW
Provinsi lampung dan masih pada tahap perencanaan, agar narasi kalimat tersebut diubah menjadi 'Rencana
Proyek Stratetgis Pembangunan Jalan Tol lematang-Pelabuhan Panjang dan Jembatan Tiang Pancang.
4. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
A. Pencapaian Standar pelayanan Minimal Kota Bandar lampung
• dilengkapi dan tambahkan narasi analisis terkait capaian SPM Kota Bandar Lampung selama periode
2016-2020.
• Indikator SPM yang disajikan belum selaras dengan indikator jenis pelayanan dasar SPM. Terdapat
indikator yang disajikan bukan indikator SPM Oleh karena itu, agar diperbaiki dengan berpedoman
pada 5 (lima) Peraturan Menteri terkait Standar Teknis SPM.
• Indikator SPM yang masih ada 2 jenis layanan SPM sosial yang pencapaian sangat rendah dan
sedang, yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang capaiannya
sangat rendah, agar dapat dijelaskan kendalanya dan Rehabilitasi sosial dasar lansia terlantar diluar
panti jika belum selaras dengan indikator jenis pelayanan dasar SPM.
• Pencapaian SPM Kota Bandar l,ampung, menunjukkan bahwa dari 12 Jenis Layanan Dasar SPM
Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, masih terdapat Jenis layanan SPM Kesehatan yang capaian di
tahun 2O2O masih nihil/rendah. Agar dapat ditambahkan narasi analisis dan untuk Jenis layanan pada
Usia Pendidikan Dasar yang masih nihil, agar dapat dijelaskan kendala yang dihadapi.
5. b. sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
SPM, agar dibahas tersendiri pada Bab III (perhitungan tentang kebutuhan
penangan SPM), Bab VI (arah kebijakan dan program terkait pemenuhan SPM), Bab
VII (pendanaan untuk program pengampu SPM), dan Bab VIII (penandaan indikator
kinerja sebagai indikator SPM).
c. Agar ditinjaukembali konsistensi data yang disajikan pada Bab II untuk
kemudian diselaraskan,
d. Pada Tabel 2.147 Evaluasi Hasil Capaian RPJMD tahun 2016-2020,
banyak kolom realisasi capaian Indikator Kinerja yang masih kosong.
Oleh karena itu agar dilengkapi dan disinkronkan dengan data capaian
indikator yang sama pada tabel-tabel sebelumnya
6. BAB IV Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah
Permasalahan Pembangunan agar dirumuskan berdasarkan data dan
fakta yang disajikan pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Oleh
karena itu agar ditambahkan data pada Bab II yang terkait rumusan
permasalahan sebagai justifikasi.
7. BAB V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran
Capaian Indikator SDGs di Kota Bandar Lampung adalah capaian Tahun
2016-2020 yang seharusnya menjadi substansi yang disajikan pada Bab II.
oleh karena itu agar dipindah ke Bab II. Sedangkan pada Bab V dapat
menyajikan Target tahun 2O2I -2026 sebagaimanan periodesasi RPJMD
8. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program
Perangkat Daerah
Dalam perumusan Program Perangkat Daerah agar fokus pada
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan Jenis
dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan
Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.