Tiga (3) cara mendesain ulang Prolegnas agar lebih efektifLestari Moerdijat
Tulisan ini merupakan pemikiran dari peneliti PSHK dan Pengajar STHI Jentera, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sedang menyusun program legislasi nasional (prolegnas) untuk lima tahun ke depan.
Tiga (3) cara mendesain ulang Prolegnas agar lebih efektifLestari Moerdijat
Tulisan ini merupakan pemikiran dari peneliti PSHK dan Pengajar STHI Jentera, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sedang menyusun program legislasi nasional (prolegnas) untuk lima tahun ke depan.
MAKALAH OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAANTOFIK SUPRIYADI
Disusun Oleh:
1710601068 Jangkung Hermawan
1710601086 Tasya Lucky W
1710601084 Muh Hisyam
1710601071 Tesa Putri D
1710601080 Veren Yonita E
1710601083 Maulana Ali S.Z
1710601070 Nadia Safira
1810601039 Tofik Supriyadi
1810601087 Anita
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR
Konsep Omnibus Law yang diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris menawarkan pembenahan permasalahan timbulnya konflik dan tumpang tindih (overlapping) suatu norma/ peraturan perundang-undangan. Bila hendak dibenahi satu persatu maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di pihak legislatif seringkali menimbulkan deadlock atau tidak sesuai kepentingan.
penegakan hukum di tanah air merupakan hal yang ngeri-ngeri sedap dibicarakan. salah satu yang menarik dibahas lebih lanjut adalah upaya penegakan hukum peraturan lalu lintas yang pelanggarannya terjadi setiap hari dengan jumlah yang signifikan
Anatomi Akademik Rancangan Perubahan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Produk Te...Universitas Trisakti
Powerpoint ini berisi terkait analisis singkat terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
Tujuan Pembelajaran:
1. Peserta didik mampu menggunakan kata tanya "do you like...?" kepada teman-teman, orang tua, dan guru menggunakan bahasa tubuh yang baik dengan ramah dan tepat.
Pembelajaran unit ini, peserta didik akan mempelajari tentang kata tanya "do you like...?" kepada teman-teman, orang tua, dan guru menggunakan bahasa tubuh yang baik
More Related Content
Similar to ppt kurikulum merdeka belajar kelas xi s
MAKALAH OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAANTOFIK SUPRIYADI
Disusun Oleh:
1710601068 Jangkung Hermawan
1710601086 Tasya Lucky W
1710601084 Muh Hisyam
1710601071 Tesa Putri D
1710601080 Veren Yonita E
1710601083 Maulana Ali S.Z
1710601070 Nadia Safira
1810601039 Tofik Supriyadi
1810601087 Anita
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR
Konsep Omnibus Law yang diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris menawarkan pembenahan permasalahan timbulnya konflik dan tumpang tindih (overlapping) suatu norma/ peraturan perundang-undangan. Bila hendak dibenahi satu persatu maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di pihak legislatif seringkali menimbulkan deadlock atau tidak sesuai kepentingan.
penegakan hukum di tanah air merupakan hal yang ngeri-ngeri sedap dibicarakan. salah satu yang menarik dibahas lebih lanjut adalah upaya penegakan hukum peraturan lalu lintas yang pelanggarannya terjadi setiap hari dengan jumlah yang signifikan
Anatomi Akademik Rancangan Perubahan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Produk Te...Universitas Trisakti
Powerpoint ini berisi terkait analisis singkat terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
Tujuan Pembelajaran:
1. Peserta didik mampu menggunakan kata tanya "do you like...?" kepada teman-teman, orang tua, dan guru menggunakan bahasa tubuh yang baik dengan ramah dan tepat.
Pembelajaran unit ini, peserta didik akan mempelajari tentang kata tanya "do you like...?" kepada teman-teman, orang tua, dan guru menggunakan bahasa tubuh yang baik
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Konflik menurut Robbins, adalah suatu proses yang dimulai apabila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif pihak lain
Analisis kritis jurnal ini diperoleh dari hasil membaca dan membandingkan jurnal yang berjudul "The Philosophy of Existensialism: Individual Awareness in Indonesian Education" dan "Peranan Filsafat dan Bahasa sebagai Media Komunikasi"
2. Peserta didik diharapkan mampu:
• Menjelaskan produk perundang-undangan serta
pihak-pihak yang berwenang menetapkan peraturan
perundang-undangan;
• Menguraikan asas pembentukkan dan proses
pembentukkan peraturan perundang-undangan;
• Menganalisis produk perundang-undangan dan
mengevaluasi ketidaksesuaian antarproduk
peraturan perundang-undangan;
• Mendeskripsikan perilaku-perilaku sesuai peraturan
perundang-
Tujuan Pembelajaran
BAB 2
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945
3. C. Hubungan Antarperaturan Perundang-undangan
PENDIDIKAN PANCASILA
SMA/MA
1. Permasalahan Antar Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-undangan yang terdapat di Indonesia juga harus diakui tidak semuanya
sempurna. Masalah tersebut salah satunya mengenai tata cara pembentukan peraturan
perundang-undangan. Contohnya, UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Namun, sampai dengan 2017 atau lebih dari dua tahun sejak UU ini disahkan, hanya
terdapat satu Peraturan Pemerintah yang terbentuk, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Padahal, ada 7 (tujuh) amanah
ketentuan lebih lanjut undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah
4. C. Hubungan Antarperaturan Perundang-undangan
PENDIDIKAN PANCASILA
SMA/MA
2. Keselerasan Peraturan Perundang-undangan
Sepanjang 2000–2015, pemerintah telah menerbitkan 12.471 produk regulasi. Penelitian
PSHK pada tahun 2011 menunjukkan pemerintah telah membatalkan 1.691 Perda
selama 2004–2009. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63 persen Perda mengatur retribusi
daerah, 13 persen Perda mengatur pajak daerah, dan 11 persen Perda mengatur
perizinan. Ketiga kategori Perda yang dibatalkan itu dinilai menghambat iklim investasi di
daerah.
5. C. Hubungan Antarperaturan Perundang-undangan
PENDIDIKAN PANCASILA
SMA/MA
3. Menganalisis Peraturan Perundang-undangan
Penyesuaian melalui Perubahan Peraturan Perundang-undangan
Perubahan peraturan perundang-undangan adalah proses yang dilakukan dengan
menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan,
atau dengan menghapus/mengganti sebagian materi peraturan perundang-
undangan yang telah ada sebelumnya. Perubahan peraturan perundang-
undangan dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian,
paragraf, pasal, dan/atau ayat, kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda
baca
6. C. Hubungan Antarperaturan Perundang-undangan
PENDIDIKAN PANCASILA
SMA/MA
3. Menganalisis Peraturan Perundang-undangan
Ketidaksesuian Peraturan Perundang-undangan
Bentuk ketidaksesuaian antarperaturan perundang-undangan dapat
berupa materi produk peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi. Materi yang telah ditetapkan dan diduga bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya UU
yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, akan dilakukan
judicial review atau pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan
berdasarkan hasil pengujian dapat berupa pembatalan terhadap UU
yang telah ditetapkan tersebut.
