PENGERTIAN CYBER
CRIME
Cybercrime adalah bentuk kejahatan yang
terjadi di internet atau dunia maya. Yang menjadi
alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan yaitu
mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer
atau jaringan komputer. Tetapi istilah cybercrime
juga dipakai dalam kegiatan kejahatan dalam dunia
nyata di mana komputer atau jaringan komputer
dipakai untuk memungkinkan atau mempermudah
kejahatan itu bisa terjadi.
SEJARAH CYBER CRIME
Cyber crime terjadi bermula dari kegiatan hacking yang telah ada
lebih dari satu abad. Pada tahun 1870-an, beberapa remaja telah
merusak system telepon baru Negara dengan merubah otoritas.
Berikut akan ditunjukan seberapa sibuknya para hacker telah ada
selama 35 tahun terakhir. Awal 1960 fasilitas universitas dengan
kerangka utama komputer yang besar, seperti laboratorium
kepintaran buatan (arti ficial intel ligence) MIT, menjadi tahap
percobaan bagi para hacker. Pada awalnya, kata “ hacker” berarti
positif untuk seorang yang menguasai komputer yang dapat
membuat sebuah program melebihi apa yang dirancang untuk
melakukan tugasnya.
KLASIFIKASI CYBER
CRIME
 Cyber piracy
 Cyber trespass
 Cyber vandalism
JENIS CYBER CRIME
1. Cybercrime sebagai tindak kejahatan murni
2. Cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-
abu
3. Cybercrime yang menyerang individu
4. Cybercrime yang menyerang hak cipta
(Hak milik)
5. Cybercrime yang menyerang pemerintah
CONTOH KASUS
KASUS PERTAMA
Pada awal bulan Desember 2012 tersangka MUHAMMAD NURSIDI Alias CIDING
Alias ANDY HERMANSYAH Alias FIRMANSYAH Bin MUHAMMAD NATSIR D
melalui alamat website http://lowongan-kerja.tokobagus.com/hrd-
rekrutmen/lowongan-kerja-adaro-indonesia4669270.html mengiklankan lowongan
pekerjaan yang isinya akan menerima karyawan dalam sejumlah posisi termasuk HRGA
(Human Resource-General Affairs) Foreman dengan menggunakan nama PT. ADARO
INDONESIA.
KASUS KEDUA
Februari 2012. Mochmmad Feri Kuntoro, Bapak dua anak itu telah
melaporkan pencurian pulsa yang diduga dilakukan provider 9133 ke Polda
Metro Jaya. Feri mengaku, setiap hari pulsanya disedot sebanyak Rp2.000
ketika SMS konten masuk ke handphone-nya.
ANALISA KASUS
KASUS PERTAMA
Sesuai dengan penjelasan polda sulsel bahwa pelaku dijerat hukuman
Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektonik Subs. Pasal 378 KUHP.
KASUS KEDUA
Kasus tersebut merupakan pelanggaran pada UU ITE pasal 28 ayat 1
dengan sangsi pidana dari pasal 45 ayat
(2), serta pasal 35 UU ITE 2008 dengan sangsi pidana sesuai dengan
Pasal 51.
KESIMPULAN
Sarana yang dipakai dalam kasus tersebut tidak hanya komputer
melainkan juga teknologi, sehingga orang yang melakukan
kejahatan ini diperlukan adanya proses pembelajaran. Motif
pelaku kejahatan disamping karena uang, bisa juga karena
keisengan yang berujung pada tindakan pidana. Suatu tindakan
kejahatan memang sudah semestinya diberikan hukuman yang
sesuai dengan apa yang telah diperbuat dengan melihat peraturan
atau Undang-Undang yang telah ditetapkan dalam negara
tersebut. Kejahatan bisa juga timbul karena ketidakmampuan
hukum termasuk aparat dalam menjangkaunya karena kejahatan
ini bersifat maya dimana si pelaku tidak tampak secara fisik.
SARAN
Dari kesimpulan yang penulis ambil dalam makalah ini, penulis memberikan
saran kepada semua pengguna media elektronik agar mampu menilai
informasi yang diterima melalui media tersebut, apakah informasi tersebut
benar atau hanya modus kejahtan dari pembuat informasi untuk
menghindari kejahatan khususnya melalui media elektronik. Pengamanan
media elektronik oleh pemerintah juga diperlukan agar pelaku tidak dapat
menyebarluaskan informasi palsu dengan mudah, misalnya disediakannya
aplisakasi pelacakan nomor telephone atau penyedia website khusus untuk
memberikan informasi yang dibutuhkan dalam masyarakat. Penegakan
hukum tentang kejahatan-kejahatan ITE juga perlu dipertegas dalam hal
klasifikikasi kejahatannya dengan pasal yang semestinya sesuai kejahatan
yang ada. Hal itu bertujuan untuk memberikan efek jera atau
mengurungkan niat kejahatan bagi pelaku dengan melihat adanya UU ITE
yang berlaku.
Power point eptik

Power point eptik

  • 3.
    PENGERTIAN CYBER CRIME Cybercrime adalahbentuk kejahatan yang terjadi di internet atau dunia maya. Yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan yaitu mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer. Tetapi istilah cybercrime juga dipakai dalam kegiatan kejahatan dalam dunia nyata di mana komputer atau jaringan komputer dipakai untuk memungkinkan atau mempermudah kejahatan itu bisa terjadi.
  • 4.
    SEJARAH CYBER CRIME Cybercrime terjadi bermula dari kegiatan hacking yang telah ada lebih dari satu abad. Pada tahun 1870-an, beberapa remaja telah merusak system telepon baru Negara dengan merubah otoritas. Berikut akan ditunjukan seberapa sibuknya para hacker telah ada selama 35 tahun terakhir. Awal 1960 fasilitas universitas dengan kerangka utama komputer yang besar, seperti laboratorium kepintaran buatan (arti ficial intel ligence) MIT, menjadi tahap percobaan bagi para hacker. Pada awalnya, kata “ hacker” berarti positif untuk seorang yang menguasai komputer yang dapat membuat sebuah program melebihi apa yang dirancang untuk melakukan tugasnya.
  • 5.
    KLASIFIKASI CYBER CRIME  Cyberpiracy  Cyber trespass  Cyber vandalism
  • 6.
    JENIS CYBER CRIME 1.Cybercrime sebagai tindak kejahatan murni 2. Cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu- abu 3. Cybercrime yang menyerang individu 4. Cybercrime yang menyerang hak cipta (Hak milik) 5. Cybercrime yang menyerang pemerintah
  • 7.
    CONTOH KASUS KASUS PERTAMA Padaawal bulan Desember 2012 tersangka MUHAMMAD NURSIDI Alias CIDING Alias ANDY HERMANSYAH Alias FIRMANSYAH Bin MUHAMMAD NATSIR D melalui alamat website http://lowongan-kerja.tokobagus.com/hrd- rekrutmen/lowongan-kerja-adaro-indonesia4669270.html mengiklankan lowongan pekerjaan yang isinya akan menerima karyawan dalam sejumlah posisi termasuk HRGA (Human Resource-General Affairs) Foreman dengan menggunakan nama PT. ADARO INDONESIA. KASUS KEDUA Februari 2012. Mochmmad Feri Kuntoro, Bapak dua anak itu telah melaporkan pencurian pulsa yang diduga dilakukan provider 9133 ke Polda Metro Jaya. Feri mengaku, setiap hari pulsanya disedot sebanyak Rp2.000 ketika SMS konten masuk ke handphone-nya.
  • 8.
    ANALISA KASUS KASUS PERTAMA Sesuaidengan penjelasan polda sulsel bahwa pelaku dijerat hukuman Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik Subs. Pasal 378 KUHP. KASUS KEDUA Kasus tersebut merupakan pelanggaran pada UU ITE pasal 28 ayat 1 dengan sangsi pidana dari pasal 45 ayat (2), serta pasal 35 UU ITE 2008 dengan sangsi pidana sesuai dengan Pasal 51.
  • 9.
    KESIMPULAN Sarana yang dipakaidalam kasus tersebut tidak hanya komputer melainkan juga teknologi, sehingga orang yang melakukan kejahatan ini diperlukan adanya proses pembelajaran. Motif pelaku kejahatan disamping karena uang, bisa juga karena keisengan yang berujung pada tindakan pidana. Suatu tindakan kejahatan memang sudah semestinya diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah diperbuat dengan melihat peraturan atau Undang-Undang yang telah ditetapkan dalam negara tersebut. Kejahatan bisa juga timbul karena ketidakmampuan hukum termasuk aparat dalam menjangkaunya karena kejahatan ini bersifat maya dimana si pelaku tidak tampak secara fisik.
  • 10.
    SARAN Dari kesimpulan yangpenulis ambil dalam makalah ini, penulis memberikan saran kepada semua pengguna media elektronik agar mampu menilai informasi yang diterima melalui media tersebut, apakah informasi tersebut benar atau hanya modus kejahtan dari pembuat informasi untuk menghindari kejahatan khususnya melalui media elektronik. Pengamanan media elektronik oleh pemerintah juga diperlukan agar pelaku tidak dapat menyebarluaskan informasi palsu dengan mudah, misalnya disediakannya aplisakasi pelacakan nomor telephone atau penyedia website khusus untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam masyarakat. Penegakan hukum tentang kejahatan-kejahatan ITE juga perlu dipertegas dalam hal klasifikikasi kejahatannya dengan pasal yang semestinya sesuai kejahatan yang ada. Hal itu bertujuan untuk memberikan efek jera atau mengurungkan niat kejahatan bagi pelaku dengan melihat adanya UU ITE yang berlaku.