SlideShare a Scribd company logo
3
Edisi #01 Tahun I Juni 2013
www.jasproindonesia.com/pointing
FOUNDER
Syahrul Ramadhan S.
Gunawan Effendi
Gregorius Daniel
Fenny Widiyanto P.
PENASEHAT HUKUM
Bahari Gultom, SH
DITERBITKAN OLEH
PT. JASPRO INDONESIA
KOMISARIS UTAMA
Masrofah
DIREKTUR UTAMA
Syahrul Ramadhan S.
PEMIMPIN UMUM
Syahrul Ramadhan S.
PEMIMPIN REDAKSI
Gunawan Effendi
PEMIMPIN PERUSAHAAN
Syahrul Ramadhan S.
SEKRETARIES REDAKSI/PERUSAHAAN
Veronica Winata
DEWAN REDAKSI
Abdul Hafiz Lintang
Mansyur Siregar
Ray Sahetapy
Fuad Idris
Subur Maryanto P. S.
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Gregorius Daniel
WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN
Han Revo Joang
REDAKTUR PELAKSANA
Yayat Suratmo
REDAKTUR POLITIK
Henri Ahmadi Siregar
REDAKTUR BISNIS
Irdiya Setiawan
REDAKTUR ENTERTAINMENT
Ahmad Alqadri
KOORDINATOR LIPUTAN
Fenny Widiyanto P.
REDAKSI
Ronal T.
Roberd Simanjuntak
Raden Gunadi
Mamat Nurzaman
Fauzan Salman Ar’bain S.
REDAKTUR FOTO
Dede Hafizh
FOTOGRAFER
Charles Aluwi
Edi Triyono
MANAGER KREATIF
Edwin Sofian
ARTISTIK
Thries Dianto
Idham Kholid Djuhana
ILUSTRATOR
Wahyudi
Umar Alqadri
RISET & DOKUMENTASI
Umi Fithriyani S.
MANAGER KEUANGAN
Tety Diana Susanti
MANAGER IKLAN
Jhillman
MANAGER MARKETING & PR
Indriani Natalia
MANAGER EVENT
Fenny Widiyanto P.
BAGIAN IKLAN
Veronica Winata
Olifia
BAGIAN DISTRIBUSI & SIRKULASI
Ramdan
BAGIAN MARKETING & PR
Anita Nurul Siti Fauziah
Olivia Sandie
Juwita Reningtyas
Ratu Rizky Nabila
BAGIAN UMUM
Rahmat Toni
POINTING ONLINE
Iyes Melon
Andika Kusuma
REKENING BANK
PT. JASPRO INDONESIA
AC 124-00-0646764-2
BANK MANDIRI
KCP JKT PANCORAN
REDAKSI & BISNIS
Wisma Aldiron Dirgantara
Block G1 Suite #045 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12780 Indonesia
Telp +6221 - 71024953 Fax +6221 - 79196330
Hotline : 081212439346 (Iklan)
08567979309 (Sirkulasi)
087870920802 (Marketing & PR)
Email : pointingmagazine@gmail.com
: iklanpointingmagazine@gmail.com
Website : jasproindonesia.com/pointing
P
erkembangan situasi sosial, politik dan ekonomi serta
teknologi yang bergerak sangat cepat dan dinamis
belakangan ini, membawa konsekuensi pada terjadinya
perubahan perilaku di masyarakat yang semakin haus akan
informasi terkini. Maklum saja, seiring meningkatnya pendapatan
ekonomi, pola pikir (mindset) masyarakat pun menjadi lebih kritis
dalam menyikapi sesuatu. Untuk itu, masyarakat membutuhkan sebuah
media yang cergas dalam memberikan informasi yang bijaksana dan
akurat.
Sebagai media baru, POINTING hadir bukan sekadar
menginformasikan poin penting atau ‘menunjuk’ sesuatu hal
yang terjadi pada kondisi terkini. Kami hadir dengan tekad untuk
memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan Negara, juga
masyarakatnya.
Untuk itu, di edisi perdana ini, kami mengangkat sosok Jusuf
Kalla, sebagai guru bangsa yang bisa menjadi panutan setiap orang,
baik dalam hal kepemimpinan maupun kepercayaan. Juga kami ulas
isu tentang TKI yang tak kunjung selesai. Adapun, untuk menyambut
Pemilu 2014 mendatang, kami informasikan beberapa isu yang terjadi
dalam kehidupan partai politik serta perilaku daerah pasca otonomi
daerah.
Sementara itu, di sektor bisnis dan ekonomi, ada ulasan tentang
rencana pembangunan Kilang Bontang dan ekspansi peritel asing
yang memicu akselerasi pertumbuhan kelas menengah dan distribusi.
Juga tidak ketinggalan, beberapa ulasan di bidang properti, keuangan,
otomotif, infrastruktur kota (sarana dan prasarana), elektronik serta
consumer good. Melengkapi informasi-informasi itu semua, juga
ada cerita tentang kegiatan traveling dan perjalanan wisata yang
menyejukan jiwa.
Selamat membaca.
Gunawan Effendi
Pemimpin Redaksi
DariPengasuh
POINTING
Dilarang mengutip, memproduksi sebagian atau keseluruhan isi
majalah ini dalam segala bentuk tanpa izin tertulis dari redaksi.
Setiap wartawan POINTING Magazine dilengkapi dengan tanda
pengenal dan tidak diperkenankan menerima imbalan untuk
sebuah pemuatan berita.
4 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing
PROPERTI 46
CONTENT
H. M. Jusuf Kalla:
SEKARANG
BAYAR
DULUAN
10
KHARISMA 10
PREMIUM
Mengurus
Bermasalah Di Luar Negeri ................. 14
JI Expo Hanya Untung Sendiri ............. 18
PARLEMEN
Viva Yoga Mauladi
Cara Berpikir Pemerintah
Memang Salah .................................... 22
Agus Sulistyo
Kita Perlu Pengendalian BBM ............. 24
PARPOL
PBB Sudah Bicara Perpres ................... 26
PKPI Akhirnya Lolos Juga ..................... 27
Kisruh Partai Kesandung Sapi .............. 28
PRASARANA
Kena Semprit di Pluit ........................... 30
Masih Rp118 Triliiun Berbintang ......... 32
DESENTRAL
Wali Kota Padang Dr H Fauzi Bahar MSi
Fokus Program Unggulan..................... 35
MODUS
Waspadai Investasi Bodong ................ 37
SINERGI
Social Entrepreneur atau Business
Entrepreneur?....................................... 38
STRATEGI
Strategi Pasar - Heineken Bir
Gaet Pasar dengan
Eksperiental Marketing ....................... 40
PROPERTI
Pembeli Indonesia Mulai Lirik
Australia ............................................... 44
KEUANGAN
Mengukur Kesiapan Branchless Banking .. 56
ASURANSI
Industri Asuransi Nasional
Booming Kelas Menengah,
Asuransi Kesehatan Banyak Dipilih ...... 58
RUANG PENGAMAT
“Menuju Pembangunan
Green (Techno) Economy ” .................. 65
PLESIR
Danau Tondano
Di Ruang Rindu Kita Bertemu .............. 66
TALENTA
Juwita Reningtyas: Mau Belajar .......... 67
SELEBRITAS
Olga Lydia: Harus Pas .......................... 68
TENDENSI
Clisthenes ............................................ 70
STRATEGI 42
OTOMOTIF 48
ELEKTRONIK & GAWAI 50
JJ ROYAL
LestarikanTradisi dalam
Satu Sachet KopiTubruk
RISET PASAR 64
Ekspansi Peritel Asing
Picu Akselerasi
Pertumbuhan & Distribusi
ERTIGA
SepakTerjangnya
Rubah Peta Penjualan
Mobil Keluarga
OPPO Find 5
Bidik Anak Muda
Pengguna Android
Iwan Sutino
Penakluk
Bisnis Properti
H. M. Jusuf Kalla mendapat gelar
Doctor Honoris Causa dari Universitas
Indonesia. Ia juga menyampaikan
kuliah umum di sana. Berikut
tanya jawab JK dengan civitas
academica usai kuliah umum tentang
kepemimpinan dan kepercayaan.
5
Edisi #01 Tahun I Juni 2013
www.jasproindonesia.com/pointing
6 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing
DINDING
juga menggunakan prosesor dual-core. Acara peluncuran
tersebut dimeriahkan oleh kehadiran Afgan sebagai brand
Ambassador Mito Mobile.
Mito A300 mempunyai layar sentuh seluas 4 inci, prosesor
dual-core 1GHz, kamera 2MP, sistem operasi Android 4.0, dan
dibanderol dengan harga Rp699 ribu. Selain itu Mito A300 juga
mempunyai fitur TV analog dan FM radio.
Sedangkan MitoT970 merupakan tablet PC berlayar 9 inci
dengansistemoperasiAndroid4.0yangmempunyaiopsiuntuk
menggunakan keyboard eksternal yang terhubung melalui
kabel microUSB yang dijual secara terpisah. Untuk spesifikasi
hardware, Mito T970 ini hampir mirip dengan Mito A300, yaitu
prosesor dual-core 1GHz, RAM 512 MB, kamera belakang 2MP,
dan kamera depan 0,3MP. Mito juga membenamkan fitur TV
analog dan FM radio pada Mito T970.
MITOmematoktargetpenjualananekaprodukgadget-nya
sebanyak 2 juta sampai 3 juta unit tahun ini. “Tahun ini kami
akan banyak mengeluarkan produk di tablet,”kata Hansen Lie,
Direktur Utama MITO. Mengutip data IDC dan data internal
perusahaan itu, Kontan menyebut pangsa pasar tablet MITO
pada tahun 2012 mencapai 30%. Pada tahun ini, mereka
menargetkan pangsa pasar tablet hingga 50 persen.
“Ditahuninikamihadirkan30produkbaru.Sepuluhproduk
di antaranya sudah kita luncurkan,”tandas Hansen.
Mito A300
M
itosebagaisalahsatuprodusenperangkatmobileturut
mengambilbagiandalamMegaBazaarComputer(MBC)
2013 di Jakarta Convention Center. Mereka merilis dua
buah perangkat baru di hari pembukaan MBC 2013 tersebut,
yaitu Mito A300 yang merupakan ponsel berlayar 4 inci dengan
prosesor dual-core, danTablet 9 inci dengan seri MitoT970 yang
D
ewasa ini, pesatnya perkembangan internet telah
merubah perilaku di masyarakat dalam kegiatan
sehari-hari, antara lain dalam hal online shoping.
Seiring perjalanan waktu, online shoping telah menjadi
tren di masyarakat. Maraknya aktivitas online shopping di
masyarakat, berakibat menjamurnya toko-toko di dunia
maya yang menawarkan beragam kebutuhan masyarakat
mulai dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier.
Menyikapi kondisi tersebut, dengan dilatarbelakangi
keinginan untuk memberikan kemudahan kepada
masyarakat dalam melakukan kegiatan online shoping,
kini telah hadir DOKU Wallet, yaitu sebuah dompet
virtual yang menawarkan kemudahan, keamanan dan
kenyamanan dalam berbelanja di dunia maya yang
bekerja sama dengan BNI. Melalui DOKU Wallet, para
pengguna dapat bertransaksi online, cukup dengan
menggunakan username dan password.
“Masyarakat dapat menggunakan DOKU Wallet
untuk berbelanja online di 300 merchant, antara lain di
blandja.com, Electronic Solution, The Harvest, First Media,
Cheese Cake Factory, dan Sky Aviation,”jelas Dhenu
Wiarsandi, Head
of Business
Development
DOKU Wallet,
kepada para
wartawan,
saat acara
peluncuran
DOKU Wallet
di JCC, Jumat
(12/4) siang.
DOKU Wallet,
Manjakan Shopaholic Online
A
dira Finance sebagai perusahaan pembiayaan mobil dan
motor terkemuka di Indonesia, semakin mempertegas
komitmen dan kontribusi nyata dalam meningkatkan dan
membangkitkan kecintaan masyarakat terhadap keanekaragaman
wisata Nusantara serta mendorong perkembangan pariwisata
Indonesia, melalui kehadiran portal Adira Faces of Indonesia (www.
adirafacesofindonesia.com) yang sudah hampir 2 (dua) tahun
eksis. Menyusul kesuksesan dua program sebelumnya yaitu‘Adira
Best 100’dan Adira Beauty X-Pedition’, kini pada tahun 2013, Adira
Faces of Indonesia kembali mengadakan program yang mengajak
masyarakat untuk dapat terus mengeksplorasi kekayaan alam
Tanah Air - lewat sebuah lomba tulis dan foto keindahan alam,
yang bertajuk‘Jelajah Bumi Papua’.
“Setiap tahunnya, melalui portal Adira Faces of Indonesia, kami
mencoba mempromosikan dan mengeksplorasi destinasi wisata
di Indonesia yang memiliki potensi wisata yang mengagumkan.
Untuk itulah, tahun ini kami hadirkan program‘Jelajah Bumi Papua’
agar masyarakat mengenal lebih dekat Bumi Papua dengan
eksotismenya yang mempesona,”terang Presiden Director Adira
Finance Willy Suwandi Darma dalam acara press conference
peluncuran program‘Jelajah Bumi Papua’di Jakarta, Rabu (24/4)
sore.
‘Adira Faces of Indonesia’,
Bentuk Cinta Tanah Air Ala Adira Finance
7
Edisi #01 Tahun I Juni 2013
www.jasproindonesia.com/pointing
DINDING
K
abar mulai menyebar. Hasil
kolaborasi Kawasaki-Bajaj
akan hadir medio 2013 ini.
Menjelang akhir tahun lalu Kawasaki
Heavy Industries dan Bajaj Auto telah
bersepakat melakukan kerjasama,
khususnya untuk pentrasi pasar
Indonesia dan Brazil.
Menggandeng Kawasaki
adalah cara Bajaj untuk mengulang
kesuksesan seperti di Filipina — Bajaj
menggandeng Kawasaki dan mereka
sukses merengkuh 45 persen pangsa
pasar.
Diprediksi produk baru Kawasaki-
Bajaj adalah Pulsar 200NS. Nakedbike
bergaya streetfighter ini memiliki
penampilan atraktif.
“Yaa..ditunggu saja perihal program
tersebut. Tunggu tanggal mainnya,”
cetus sumber internal PT Kawasaki
Motor Indonesia.
Kawasaki+Bajaj
S
etelah sebelumnya sukses
menggelar program XL Future
Leaders 1, PT XL Axiata Tbk (XL)
kembali menghadirkan program XL
Future Leaders 2 untuk menciptakan
bibit baru Indonesia yang siap
berkompetisi secara global untuk
menjadi pemimpin. Pendaftaran
dibuka mulai 22 April hingga 30 Juni
2013. Sama seperti di program yang
pertama, nantinya XL akan memilih
lagi 120 mahasiswa terbaik dari
seluruh Indonesia melalui proses
seleksi dan penyaringan, untuk dapat
mengikuti program XL Future Leaders
2 selama 2 tahun, dengan kurikulum
dan metode belajar yang sudah
XL Gelar
XL Future
Leaders 2
dirancang secara khusus.
“Program XL Future Leader pertama
mendapatkan animo tinggi dan respon
yang sangat positif. XL berkomitmen
untuk terus menjalankan program ini
secara berkesinambungan, agar dapat
terus memfasilitasi keinginan dan
mimpi para pelajar untuk dapat menjadi
pemimpin yang mampu berkompetisi
secara global,”kata Presiden Direktur XL,
Hasnul Suhaimi kepada para wartawan
di Jakarta, Senin (22/4) siang.
D
ikemas dalam acara
bernuansa life style
dan fashion, PT Piaggio
Indonesia (PI) meluncurkan varian
mesin terbaru di jajaran Vespa yang
mengusung 3 Valves/3 katup.
Teknologi 3 Valves ini dirancang
dan dikembangkan di Pontedera,
Italia yang mampu menghemat
bahan bakar dan ramah lingkungan
untuk kinerja lebih baik.
“Peluncuran mesin 3valves baru
merupakan bukti bahwa Vespa tidak
hanya indah di luar dengan desain
dan tampilan yang khas, tetapi
juga indah, dapat diandalkan dan
kuat di dalam dengan teknologi
mesin state-of-the-art baru ini.”kata
Marketing Director PI Pratiwi Halim.
Komposisi mesin tiga katupnya
terdiri dari 2 katup masuk dan 1
katup buang, satu overhead cam
dan sistem injeksi bahan bakar
elektronik; yang memberikan kinerja
terbaik sekaligus mengurangi
konsumsi bahan bakar dan
mengurangi tingkat emisi.
P
T Artha Auto atau Lamborghini
Jakarta mengaku bahwa dua
orang sudah membeli produk
baru mereka, New Lamborghini
Gallardo LP 560-4 dan LP 570-4 Edizione
Tecnica. Satu dari dua nama itu adalah
pengacara Hotman Paris, dan seseorang
bernama Basuki Lidin.
“Sudah dua. Satu New Gallardo
LP 570-4 Spyder (hijau) sudah dibeli Hotman Paris Hutapea dan satu lagi New
Gallardo Coupe atas nama Basuki Lidin. Harganya US$ 600.000 (Spyder). Beda harga
keduanya beda tipis sekitar US$ 20.000,”ungkap Chief Operation Officer PT Artha
Auto Endy Kusumo dalam peluncuran New Lamborghini Gallardo di Jakarta.
New Lamborghini Gallardo LP 560-4 dan dua varian dari LP 570-4 Edizione
Tecnica hadir dengan varian LP 570-4 Spyder Performante dan LP 570-4
Superleggera.
Vespa
3 Katup
Lamborghini Gallardo
8 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing
P
enerapan konsep bangunan ramah lingkungan atau
green property di Indonesia belum sebesar yang
diharapkan. Pasalnya, masih banyak yang belum
mengetahui nilai ekonomis green building. Padahal,
green building merupakan bangunan dengan penerapan
kaidah sustainable consumption. Konsep ini mendukung
penghematan energi dan air hingga 65 persen. Demikian
benang merah acara Sinarmas Land – Journalist Property
Workshop yang digelar di FX Senayan, Jakarta, Selasa (30/4)
lalu.
“Di Singapura di tahun 2005 cuma 5-6 Green Building,
setelah 8 tahun sudah bisa 1.500. Saat ini kita baru ada 6
Green Building di
Indonesia. Namun,
sudah ada 70
bangunan yang
akan disertifikasi.
Diharapkan bisa terus
bertambah mengejar
Singapura,”kata
Naning Adiningsih
Adiwoso, Ketua Green
Building Council
Indonesia (GBCI).
U
ntuk meningkatkan service terhadap masyarakat,
khususnya dalam hal penyediaan produk di pasar,
pada Senin (6/5) di Jakarta, PT. Galenium Pharmasia
Laboratories produsen produk-produk perawatan
kesehatan (Health Care) dengan merek ternama seperti:
Caladine, JF, Oilum & Belsoap, mengadakan Perjanjian
Kerjasama dengan PT. Atri Distribusindo sebagai
perusahaan distribusi yang bergerak dibeberapa
bidang seperti Milk, Snack, Drinks, Toiletries, Cigarettes,
Household & Confectionery.
“Penandatanganan kerjasama ini bertujuan untuk
meningkatkan ketersediaan produk perusahaan di saluran
distribusi pasar modern, seperti Alfamart dan Indomaret,”
ujar Victor Setyawan Budiono, Grup Brand Manager PSC
PT. Galenium Pharmasia Laboratories.
Perkuat Distribusi
Galenium Bidik
Kawasan Indonesia Timur
Kini di Carrefour Ada
Layanan Home Delivery
S
eiring peralihan kepemilikan PT Carrefour Indonesia
yang kini bernama PT Trans Retail Indonesia kepada
grup usaha lokal – CT Corp, Carrefour semakin
kreatif dalam melayani konsumennya. Salah satu program
layanan terbarunya adalah home delivery service. Setiap
pelanggan yang berbelanja di Carrefour dapat meminta
layanan pengantaran barang belanjaannya secara gratis,
dalam radius 5 kilometer dari gerai dan pelanggan dapat
menerima barang belanjaannya maksimal 24 jam setelah
pembelanjaan. Namun syaratnya, konsumen harus
melakukan transaksi pembelanjaan minimal Rp 2 juta.
Barang yang bisa dikirim secara gratis menggunakan
layanan ini, adalah jenis grocery non fresh, elektronika dan
tekstil atau pakaian.
“Mulai 1 Mei 2013 mulai kita jalankan. Untuk
tahap awal, kita mempraktekannya hanya di wilayah
Jabodetabek dulu. Ada kemungkinan nantinya program
ini berlanjut diseluruh gerai Carrefour,”ujar RM Adji
Srihandoyo,
Corporate Affairs
Director PT Trans
Retail Indonesia
saat acara Media
Gathering di
Carrefour Lebak
Bulus Jakarta,
Kamis (2/5).
Sinarmas Land – Journalist
Property Workshop
DINDING
The Windsor ‘Signature’
Lebih Mewah & Eksklusif
P
ada tanggal 6 April
2013, pengembang
Pondok Indah Group
lewat anak usahanya yaitu
PT Antilope Madju Puri Indah
yang sedang menggarap
proyek The Windsor Puri
Indah, secara resmi merilis
Tower 2 yang diberi nama
The Signature. Harga yang
ditawarkan mulai dari 3
Milyar hingga 12 Milyar.
Permintaan (demand) pasar
pun cukup tinggi. Untuk
Tower 2 ini, bahkan sudah
ada 30 unit yang memesan dengan harga 3 milyar/unit.
Sebagian besar adalah end user
Menurut General Manager The Windsor Puri Indah, Anny
Sugiarto, Tower 2 ditawarkan 155 unit dengan perincian;
tiga unit penthouse dan 26 unit junior penthouse serta
sisanya merupakan tipe standar. Untuk penthouse, dibandrol
dengan harga Rp 9 sampai 12 milyar, junior penthouse
dengan harga Rp 7 milyaran dan yang tipe standar lainnya
dengan harga kisaran Rp 3 – Rp 5 milyar.
9
Edisi #01 Tahun I Juni 2013
www.jasproindonesia.com/pointing
DINDING
Hippo Power Bank
Ramaikan ICS 2013
I
ndonesia Cellular Show 2013 kembali di gelar di Jakarta Convention Center,
mulai tanggal 12-16 Juni 2013 lalu. Para pelaku di industri gadget beramai-
ramai menggelar produk terbarunya. Tak terkecuali Hippo Power Bank yang
menghadirkan beragam bentuk power bank antara lain tipe Outlander 8800 mAh,
Snow White 5800 mAh, Evo 5600 mAh serta yang menjadi hot item yaitu tipe Icy
Jade 5800 mAh yang dibandrol Rp 359 ribu selama pameran berlangsung.
“Kami banyak memberikan discount selama pameran berlangsung
sebagai salah satu strategi kami dalam menggarap pasar. Selain itu, kami juga
memperkenalkan produk terbaru kami yaitu All New Evo 6000 mAh,”ujar
Firmansyah, Senior Staff Hippo Power Bank, Rabu (12/6) lalu, disela-sela pameran.
Hippo Power Bank memiliki keunggulan dan diferensiasi berupa layanan
purna jual (Hippo Care) di 14 counter di Jakarta serta garansi uang kembali
atau penggantian produk (trade in) apabila produk yang telah dibeli konsumen
memiliki kerusakan.
P
T. Midi Utama Indonesia Tbk sebagai
pengelola jaringan ritel Alfamidi dan
Alfaexspress meluncurkan program
promosi bertajuk“Parade Doraemon Seru”.
Lewat program ini, masyarakat dapat
memiliki boneka Doraemon dengan
berbelanja di Alfamidi dan Alfaexspress
seluruh Indonesia mulai 1 April 2013 hingga
30 Juni 2013. Ditemui disela-sela event
ColoringYour Day di pelataran Flavour Bliss,
Alam Sutera, Serpong, Tangerang, Sabtu
(13/4) siang, Santoso Kurniadi, Marketing
and Business Development Director
Alfamidi mengungkapkan bahwa program
ini diluncurkan guna meningkatkan brand
awareness dan memperkaya pecinta boneka
Doraemon untuk mengkoleksi kartun
Jepang berbadan tambun ini.
Sementara itu, dalam rangka
memeriahkan program“Parade Doraemon
Alfamidi Gelar Program
Parade Doraemon Seru
Seru”, Alfamidi mengajak komunitas
pecinta Doraemon dan juga para anak-
anak tingkat Taman kanak-kanak (TK)
untuk dapat saling berinteraksi dan
bermain bersama dalam acara bertajuk
ColoringYour Day. Beragam aktivitas
digelar mulai dari lomba mewarnai,
atraksi tarian Doraemon, Story Telling
dari TK Komimo (Kak Dini Lestari), tukar
menukar koleksi Doraemon hingga
photo session di booth yang disediakan
oleh Alfamidi, ditambah beragam hadiah
menarik mulai dari goody bag, voucher
belanja, handphone, sepeda lipat hingga
smart phone Samsung Galaxy Tab 10”
dan 7”.
Aswana, Tawarkan Sewa
Kantor Bintang 5 Harga
Bintang 3
M
emiliki kantor di lokasi
prestisius di pusat kota
merupakan idaman bagi
para pebisnis, khususnya pebisnis
pemula. Namun, biaya sewa yang
cukup tinggi, dirasakan menjadi
kendala. Seakan sangat mengerti
kebutuhan pebisnis era modern,
Manajemen PT Aswana Graha
Makmur memperkenalkan konsep
perkantoran modern dalam bentuk
Executive Office dengan mengusung
konsep Business Center dan Virtual
Solution, yang tentunya berbiaya
sewa kompetitif.
“Sarana Serviced Office akan
memanjakan penyewa kantor untuk
lebih fokus dalam pengembangan
bisnisnya dengan menyediakan
s e l u r u h s a r a n a p e n u n j a n g
sebagaimana diuraikan sebelumnya
ditambah complimentary facilities
seperti penggunaan ruang tamu
dan ruang rapat (4 jam per bulan),”
ungkap Anton Liu, saat acara media
gathering di kantor Aswana, Jakarta,
Rabu (10/4) siang.
Properti selalu menjadi alternatif
investasi yang menjanjikan. Dengan
pertumbuhan ekonomi yang kian stabil,
kebutuhan properti di kota besar selalu
tinggi, khususnya di Jakarta. Apalagi
SOHO Pancoran Untuk Kaum Urban Jakarta Selatan
kondisi sekarang ini dibarengi dengan
bertumbuhnya jumlah kelas menengah
yang berjiwa modern dan serba praktis
namun konsumtif. Menjawab kebutuhan
pasar, Agung Podomoro Land (APL)
menghadirkan SOHO Pancoran, Jakarta
Selatan setelah beberapa waktu lalu
sukses‘menjual’SOHO Podomoro City,
Central Park, Jakarta Barat.
“Konsep ini sangat cocok bagi
kaum urban perkotaan,”sahut Executive
Director Agung Podomoro Land,VeriY
Setiady disela-sela ground breaking SOHO
Pancoran, Kamis (18/4) siang.
10 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing
H. M. Jusuf Kalla mendapat
gelar Doctor Honoris Causa
dari Universitas Indonesia.
Ia juga menyampaikan
kuliah umum di sana.
Berikut tanya jawab JK
dengan civitas academica
usai kuliah umum
tentang kepemimpinan
dan kepercayaan.
H. M. Jusuf Kalla:
SEKARANG
BAYAR
DULUAN
KHARISMA
juga orang Arakan (Rakit), orang asli yang
Budha.Yang kedua, kami tahu Anda ingin
maju dan ingin demokrasi juga investasi.
Kalau untuk pengungsi saja Anda tidak
membuka, apalagi investor, mana mau
mereka mengikuti saya. Jadi, buka dong
daerah Anda, kita lihat. Nanti saya bisa
ceritakepadaorang,kamubolehikutsaya
kalau mau investasi di Myanmar ini.
Lantas?
O,begitu,kataPresiden.Kemudiandia
bilang, Kapan Pak Jusuf mau ke Rohingya,
kapan? Saya bilang besok. Oke siilakan
besok, nanti dikawal Pak Menteri. Begitu
saja. Kira-kira 10 menit saja prosesnya.
Jadi,Andaperlulihatyangkitahadapi
siapa, dan prinsip pokok yang ia pegang
apa? Kita lihat siapa pemimpinnya, siapa
Bagaimana kiat Anda masuk ke
Myanmar bersama Palang Merah
Indonesiasedangkannegeriituterkenal
tertutup?
Kepemimpinan selalu perlu
komunikatif, komunikasi yang logis. Saya
tahu, pertama kita mempelajari siapa
yang kita hadapi dan apa kondisinya
termasuk detention bagi seluruh kabinet
menterinya. Saya tahu mereka itu sangat
tertutupselama30tahundantidakgentar.
Mengalami embargo 30 tahun lebih tidak
ada soal. Jadi, orangnya keras sekali. Tapi,
saya tahu juga mereka ingin maju.
Makasayakatakan,MrPresident,saya
datang ke sini bukan untuk memihak,
melainkan PMI ini untuk melayani semua.
Bukan hanya orang Rohingya, melainkan
11
Edisi #01 Tahun I Juni 2013
www.jasproindonesia.com/pointing
yang lainnya, apa pendidikannya, siapa
kelauarganya, tiap hari ngomong apa dia,
buku apa yang pernah ia baca
Melihat fenomena politisi
belakanganini,menurutAnda,seorang
politisiituidealnyaberbisnislebihdulu
atau berpolitik dulu?
Te r g a n t u n g . S e b e t u l n y a
kepemimpinanitutidakbisadiaturseperti
itu. Saya juga tidak bisa mengatur takdir.
Sejak kecil saya berada di lingkungan
bisnis orang tua, kemudian terjun ke
pemerintahan. Tapi satu hal ingin saya
katakan, tidak ada satu pun dari langkah
saya loncat-loncat. Yang bisnis saya mulai
dengan menjadi manajer, orang tua
saya direktur utama. Setelah itu saya
menjadidirekturwalaupunituperusahaan
bapak saya. Kemudian menjadi direktur
utama, setelah dirut menjadi komisaris.
Di pemerintahan, saya mulai dengan
anggota DPRD lebih dulu, kemudian
menjadianggotaMPRselanjutnyamenjadi
Menteri. Naik lagi satu tingkat menjadi
Menko. Kemudian naik lagi satu tingkat
dan menjadi Wapres. Nah tingggal satu
tingkat lagi saja yang belum. Tapi terlihat
tidak loncat-loncat, semua mengikuti
jenjangnya. Lantas bagaimana idealnya?
Ya, bagaimana yang ideal?
Menurut saya, yang seperti
pengalaman saya itu idealnya karena
dalam bisnis itu kita harus mengambil
keputusan cepat dan tangkas. Kalau kita
kalah cepat, akan kalah bersaing.
Untuk mempercepat pengambilan
keputusan,prosedurnyayangkitaperbaiki.
Maka banyak yang mungkin bilang saya
melanggaraturan.Sebenarnyatidak.yang
saya lakukan adalah mengubah aturan.
Yang tidak bisa diubah itu hanya alquran,
hadits, injil dan kitab suci saja kan? Yang
lainbisadiubah.MasaaturanKepprestidak
bisa diubah? Begitu saja kan?
Kalau kepemimpinan lembaga
sosial seperti PMI bagaimana?
Kepemimpinan sosial tanpa koneksi
akan sulit berjalan. Kalau saya mau di
PMI karena saya pikir siapa yang akan
menelepon menteri-menteri itu. Bisa-bisa
menteri itu bilang: Siapa saudara telepon-
telepon saya? Kalau saya bilang mantan
Wapres,makamenterinyabilang“yayaya”.
Begitu juga gubernur.
Tapi, semua itu tergantung pada
keercayaan. Bisnis tanpa kepercayaan
tidak akan berjalan. Begitu juga
KHARISMA
pemerintahan. Jika pemerintah tanpa
kepercayaan, siapa yang mau ikut kita?
Sama juga kepemimpinan sosial. Kalau
tanpa kepercayaan, bagaimana saya
mau meminta bantuan kepada para
pengusaha?
Bisa-bisa mereka bilang, ah Pak JK itu
cuma proyekkan saja urusan bencana itu.
Jadi boleh dibilang kepercayaan itulah
intinya.
Hambatan kita ini birokrasi,
menurut anda?
Ya, sekarang ini banyak yang
ketakutanmemikultanggungjawab.Masa
semuaorangmintacekperaturan.Menteri
tanya dirjen dulu, dirjen tanya direktur
dulu, apakah bisa ini menurut aturannya.
Nomor berapa itu, apa aturannya itu.
Begituaturannyaketemu,ternyatasemua
salah. Itulah yang terjadi sehingga semua
takut memikul tanggung jawab dalam
birokrasi.
Bagaimanajikakurangpengalaman
memimpin di kalangan anak muda
misanya?
Kepemimpinan itu bukan hanya
Presiden. Sebenarnya selalu ada
kepemimpinan jika kita berkelompok.
Anda bisa mulai dengan menjadi
pemimpin band. Anak muda bisa mulai
dengan kepemimpinan pemuda di KNPI
misalnya. Anda bisa menjadi bupati,
atau gubernur. Maka saya perlu katakan
bahwapemimpinitudilaksanakan,bukan
dikatakan. Kepemimpinan itu tidak akan
dilihat dari apa yang Anda katakan, tapi
apa yang Anda laksanakan, bukan yang
Anda tidak lakukan. Kerjakan dulu, baru
baca teorinya. Jika baca dulu baru mau
kerja, kita akan ketinggalan.
Nah, tanggapan Anda mengenai
ide agar yang memimpin orang muda?
Memang banyak harapan terjadi
regenerasiterusmenerus.Itukanalamiah.
Tapi saya ingin mengatakan terkait tua-
muda, umur itu ada tiga macam. Pertama,
umur kalender, kedua umur biologis, ada
yangmudatapibisasajaterlihattuakarena
capek mungkin. Ada juga yang umur
kalendernyatinggi,tapibiologisnyamuda.
Nah,adajugaumursemangat,yangketiga
ini. Semangat. Umur boleh sama, tapi
semangatnya berbeda-beda. Tapi tetap
kepercayaan itu intinya, yang bisa kita
lihatdariperilaku.Jadimeskipunpemuda,
atau masih muda, tapi memiliki perilaku
yang baik, potensial, ya silakan. Tapi, jika
perilakunya tak terpuji, ya habis juga. Jadi,
jangan hanya melihat kepemimpinan itu
dari umur kalender, harus juga kita lihat
semangatdanperilakunya.Memangtidak
ada faktor tunggal untuk menentukan
kepemimpinan itu. Pilihannya banyak
sekali
Apa pandangan Anda mengenai
korupsi di kalangan kepemimpinan
yang tampaknya kian menyebar?
Kita sudah mengetahui bahwa
power tends to corrupt. Absolute power,
corruptabsolutely.Nah,dulu,berlangsung
sentralisasi.Anggaranitusemuanyadiatur
oleh pusat, pemerintahan pusat, oleh
kementerian-kementerian.DPRkemudian
hanyamenjadistempel.Kemudiandaerah
tingggal laksanakan. Zaman dulu itu, SD
saja, SD Inpres, itu diatur oleh pusat, di
mana SD diletakkan.
Sekarang, power itu dibagi tiga.
Sepertiga di pusat, sepertiga DPR, dan
sepertiga daerah, karena otonominya.
Karena itu korupsinya juga dibagi tiga,
dan yang masuk penjara pun masing-
masing sepertiga. Sepertiga orang pusat,
sepertiga anggota DPR, dan sepertiga
lagi gubernur dan bupati-wali kota. Itu
adalah suatu kewajaran dari otonomi.
Power dibagi, tanggung jawab dibagi,
korupsinya juga dibagi. Konsekuensi
pembagian kekuasaan dalam demokrasi
memang begitu
Lagi pula dukungan politik sekarang
ini mahal. Dulu untuk menjadi gubernur
tinggal maunya Cendana (kediaman
Presiden Soeharto). Siapa yang ditunjuk
Cendana, jadi gubernurlah dia tanpa
bermacam-macam ongkos. Bahwa nanti
ada konsesi-konsesi, urusan belakangan,
apa boleh buat, dulu memenag begitu.
Tapi sekarang ini bayar duluan, itu
bedanya.Dulubayarbelakangan,sekarang
bayarduluankalaumaujadigubernur,dan
bisa saja rugi. Itulah mengapa hampir 90
persen pemimpin di daerah bermasalah.
dulu itu Bupati boleh dibilang hanya
mengurusKTP,sekarangberbagaimacam
proyek. Dulu yang mengurus proyek
itu Kanwil (kantor wilayah di bawah
kementerian). Siapa atasan Kanwil itu?
Ya menteri.
Tentang sistem atau kepemim­
pinan, mana lebih penting?
Sistemitumengaturuntukmengelola
sisimanajerial.Tapleadershipmenyangkut
perubahandankemampuan.Dua-duanya
12 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing
penting. Pemimpin tanpa sistem juga
bisa kacau. Tapi lebih kacau lagi jika
sistem tidak ada pemimpinnya. Di
bidang apapun, di perusahaan atau
di pemerintahan, itulah yang akan
terjadi. Tapi di atas segaa-galanya,
yang mendorong perubahan menuju
kemajuan memang kepemimpinan.
Pemimpin yang baik akan dipercaya.Tapi
yang pertama, ia harus percaya diri. Jika
tak mempercayai dirinya, bagaimana ia
dapat memimpin orang lain.
Mana yang lebih Anda nikmati,
pemimpin di pemerintahan atau
bisnis?
Ini tergantung. Kalau menginginkan
kebebasan, enak jalan-jalan, ya jadi
pengusaha. Tapi ketika saya masuk
Jakarta, menghadapi kemacetan, terasa
asing. Di
Makassar jarang terlihat kemacetan.
Tapi, ketika menjadi Wapres, tidak ada
kemacetanitu,hebatsekalikitapikir.Main
golf, semuanya minggir. Jadi, lima tahun
tanpa macet. Tapi di Jakarta juga banyak
demo, di daerah kita disambut para
pelajar di kiri-kanan jalan, walaupun di
Makassar banyak sekali demo, apa saja di
demo. Kalau di lembaga sosial itu banyak
melihatorangsusah,kepuasannyadunia-
akhirat. Dunia dapat, akhirat juga.
Menurut Anda, lebih penting
proses atau hasil akhir?
Semua penting, proses penting, tapi
proses yang baik akan mencapai tujuan.
Maka tujuan akan menjadi penilaian
akhir meskipun prosesnya mungkin
tidak benar. Proses harus dilalui, namun
tingkat kepentingannya berbeda-beda.
Kalau bisnis, yang paling menonjol
objective harus tercapai dan prosesnya
bisaberubah-ubah.Dalampemerintahan
juga begitu, prosesnya pun bisa berubah,
tapi banyak kendala seperti peraturan
macam-macamsehinggakadang-kadang
pencapaian tujuannya menjadi lebih
lambat.
Pemimpinmelayaniataudilayani?
Ya tentu semua pemimpin harus
melayani, pemimpin apapun itu.
Pemimpin juga bisa dilayani, misalnya
pengusaha melayani pemimpin
agar proses berjalan lebih cepat.
Ini masalah personal, bukan pokok
dari kepemimpinan, seperti masalah
protokoler.
Bagaimana hubungan kepemim­
pinan dan kemajuan bangsa?
Bangsa kita ini sebenarnya bangsa
yang lengkap, punya kemampuan,
sumberdayaalam,jumlahpenduduk,dan
banyak lagi. Dulu, kita selalu menyebut
Singapura lebih maju karena hanya kota
kecilpastilebihmudah.Tapi,ternyataCina
bisa maju. Dengan penduduk 1,4 miliar
dan wilayah yang besar ternyata bisa
maju. Jadi, negara kecil atau negara besar
bisa maju juga. Kita negara menengah
seharusnya bisa maju juga. Jadi, di mana
letak faktor kemajuan itu? Kembali lagi
kepada kepemimpinan. Singapura itu
maju dipimpin Lee Kuan Yew selama 30
tahun. Malaysia maju dipimpin Mahathir
yang memimpin dengan keras tapi baik.
Kita juga sebenarnya memiliki potensi
maju ketika dipimpin Soeharto selama
lebih dari 30 tahun.
Cina juga maju?
Cina maju karena Deng Xiao Ping.
Bahwapopulasi1,4miliaritubukanbeban,
melainkan aset. Kita juga seharusnya
memanfaatkan betul sumber daya
manusia kita agar mencapai kemajuan di
dalam negeri. Kemajuan itu berasal dari
nilai tambah yang banyak. Nilai tambah
yang banyak berasal dari teknologi.
Dari mana teknologi? Dari pendidikan
dan semangat. Pendidikan saja tanpa
semangattidakcukup,jadigabunganyang
diperlukan. Sedangkan pemimpinnya
harus memberikan jalan yang jelas, arah
yang jelas, kemauan yang jelas, dan
contoh yang jelas. Jadi, harus melihat ke
depan.Itusebabnyabangunan-bangunan
universitas dan lembaga pendidikan itu
harus modern. Lembaga pendidikan
bukan museum, dia harus berorientasi
ke depan.
Bagaimana dengan masalah
hukum?
Memang salah satu masalah bangsa
ini ialah lepasnya sisi hukum itu sehingga
sekarang ini cenderung berlaku hukum
rimba. Apa hukum rimba itu? Ia sendiri
jadi polisi, ia sendiri jadi jaksa, ia sendiri
juga yang menjadi hakim, menghakimi
orang. Itulah maka terjadi persoalan,
pembakaran rumah, kantor, bangunan,
polisi dianiaya. Itu semua karena hukum
tidak dilaksanakan dengan tegas. Jika
tidaktegas,takadayangtakutmelanggar
hukum. Jadi, ketegasan yang diperlukan.
Kadang-kadang persoalannya adalah
KEPEMIMPINAN SOSIALTANPA
KONEKSI AKAN SULIT BERJALAN.
KALAU SAYA MAU DI PMI KARENA
SAYA PIKIR SIAPAYANG AKAN
MENELEPON MENTERI-MENTERI
ITU. BISA-BISA MENTERI ITU
BILANG: SIAPA SAUDARATELEPON-
TELEPON SAYA? KALAU SAYA
BILANG MANTANWAPRES, MAKA
MENTERINYA BILANG “YAYAYA”.
BEGITU JUGA GUBERNUR.
KHARISMA
13
Edisi #01 Tahun I Juni 2013
www.jasproindonesia.com/pointing
KHARISMA
pelanggaran Hak Asasi Manusia. Soal
HAMiniadalahhakdankewajiban.Semua
orang berhak atas kehidupan yang layak
dan sebagainya. Tapi, pasal terakhir HAM
itu adalah kewajiban untuk taat hukum.
Inilah yang sering dilupakan atau keliru
diterapkan.
Terakhir, Anda mau maju di
pemilihan presiden 2014?
Karena pertanyaannya sederhana, ya
harus kita maju, masa jalan ke belakang.
Tapi, kita bisa jelaskan begini: Politik kita
itu sama dengan kepentingan band.
Kalau partai kita anggap band, figur
itu vokalisnya. Di Indonesia ini, banyak
band tapi tanpa vokalis. Golkar band
bagus, vokalisnya harus lebih banyak
memperbaiki kemampuannya. Selain
perlu vokalis, penyanyi latar, dan duet
yang bagus.
Kalau Demokrat, akibat macam-
macam hal, pemain band-nya ada yang
pergi. Pemain bass-nya sudah tidak ada.
Adajugabandkecildanpenyanyinyajuga
ya kurang terkenal. Ada juga penyanyi
cuma tak ada band. Nah, itu orang seperti
saya kan? Juga Mahfud, Dahlan, Jokowi.
Semua bisa menyanyi, tapi di rumah saja
kalau tidak ada band. Tap pada 2013 ini,
penyanyi akan bertemu band dan band
bertemu penyanyi. (GUN)
13
Edisi #01 Tahun I Juni 2013
www.jasproindonesia.com/pointing
14 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing
Apa sebenarnya fungsi Direktorat
PerlindunganWargaNegaraIndonesia
dan Badan Hukum Indonesia ini?
JadiketikaMenteriLuarNegeriwaktu
itu Pak Hasan Wirajuda mengantisipasi
bahwa isu perlindungan warga negara
kita di luar negeri sangat penting krusial
karena banyaknya warga negara di luar
negeri dengan banyak profesi, mulai dari
ekspatriat, pelajar mahasiswa, mereka
yang menikah dengan warga negara
asing setempat, Aanak Buah Kapal (ABK)
maupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Yang paling krusial adalah TKI domestik
yaitupekerjarumahtanggayangtersebar
di berbagai negara. Hanya dengan
adanya arus reformasi keterbukaan
masyarakat terhadap pemerintah akan
perlindungan TKI itu sangat tinggi. Ini
menuntut satu pendekatan baru dari
pemerintah khususnya Kementerian
Luar Negeri yang memiliki tugas pokok
dan fungsi mewakili bangsa Indonesia
di luar negeri. Ini terkait dengan tugas
diplomat, antara lain protecting and
negosiating. Tentunya protecting
adalah perlindungan, dan Konverensi
Wina mengatur tentang perlindungan
tentang warga negara asing di negara
terakreditasi.
Di dalam negeri bagaimana?
Hukum nasional kita jelas. Bahkan
UUD 1945 dalam pembukaannya
mengamanatk an perlindungan
warga negaranya di luar negeri.
Dalam perkembangannya, pada 2002
dibentuklah satu unit baru bernama
Direktorat Perlindungan Warga Negara
Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.
Yang kita tangani tentunya semua
permasalaham warga negara kita di
luar negeri. Misalnya perdagangan
manusia di luar negeri, penyelundupan
manusia, evakuasi ketika bencana dan
konflik-konflik. Oleh sebab itu kita juga
mempunya langkah-langkah strategis.
Kita tidak hanya melihat penanganan
masalah di luar negeri tapi sekarang kita
juga harus bersinergi dengan instansi-
instansi di dalam negeri sejak awal,
terlebih lagi ini menyangkut negara
asalnya.
Maksud Anda?
Jadi, sebagian persoalan-persoalan
di luar negeri ini menyangkut
persoalan-persoalan di dalam negeri
khususnya mengenai TKI pembantu
rumah tangga khususnya mengenai
rekrutmen, dengan dokumen yang
baik lalu proses pelatihan, pendidikan,
kesehatan, yang pada gilirannya setiap
warga negara harus tahu persis soal
itu. Jadi hak dan kewajiban harus siap
artinya dokumen itu harus sesuai dengan
dokumen yang sebenarnya. Dokumen
tersebutbetulnamanya,tanggallahirnya,
keluarganya. Dokumen ini sangat vital
terkait WNI di luar negeri yang misalnya
mengalami kecelakaan atau meninggal.
Jika berdasarkann dokumen di paspor
ternyatatidaksesuai,inidapatmerugikan
yang bersangkutan bahkan keluarganya.
Mengurus Yang
BERMASALAH
DI LUAR NEGERI
Contohnya?
Ya, seperti di Malaysia atau di negara
lain, TKI tidak bisa mencairkan uang
asuransinya yang jumlahnya dapat
mencapai miliaran rupiah. Asuransi itu
tidak bisa diterima oleh ahli warisnya
karena dokumen tidak sesuai, jadi
tidak bisa di klaim. Maka dokumen
itu diperlukan untuk memudahkan,
termasuk keamanan yang bersangkutan,
karena dengan dokumen yang benar itu
penanganan akan lebih cepat. Ketika
ada kecelakaan, yang bersangkutan
tidak bisa ditanya, kondisinya tidak
memungkinkan, tapi dokumennya yang
berbicara benar, kita cek, oh ya datanya
ini, sehingga mudah untuk dihubungi
keluarganya.
Apakah itu termasuk masalah
yang mencolok belakangan ini?
Yasalahsatunya,banyakbelakangan
ini warga Indonesia yang meninggal
di luar negeri. Karena keluarganya
tidak bisa dihubungi lalu dimakamkan
di sana. Nah, 2-3 tahun, lima tahun
kemudian ada keluarganya mencari. Ini
kan menyulitkan yang bersangkutan
dan keluarganya. Jadi, TKI itu perlu siap
dokumen. Selanjutnya siap skill dan siap
mental.
Siap skill itu penjelasannya
bagaimana?
Siap skill, tentunya orang yang niat
ke luar negeri dan niat bekerja harus tahu
persis apakah ia sebagai ekspatriat di
bidang jasa, di bidang perkebunan, atau
Untuk menangani masalah-masalahWNI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia memiliki Direktorat PerlindunganWNI dan Badan Hukum
Indonesia di Luar Negeri. Unit yang berdiri pada 2002 ini termasuk sepi publikasi.
Untuk mengenal lebih jauh Direktorat ini, Gunawan Effendi mewawancarai Direktur
PWNI dan BHITatang Budie Utama Razak MBA. Berikut petikannya:
PREMIUM
15
Edisi #01 Tahun I Juni 2013
www.jasproindonesia.com/pointing
pembantu
rumah tangga. Apapun, mereka
harus betul-betul menguasai bidang
pekerjaanya. Oleh sebab itu pemerintah
telah menerapkan adanya pelatihan
termasuk BLK-BLK ya, termasuk tenaga
kerja formal. TKI rumah tangga pun ada
ketentuan pelatihan, ada pelatihan 200
jam, 400 jam, dan ada yang 600 jam,
bahkan dengan tingkat kesulitan di
negaratertentutermasukbahasa,budaya
dan sebagainya. Ini penting karena
dengan latar belakang yang berbeda
dengan pengetahuan yang berbeda
makaakanadastandarisasipengetahuan
pekerjaan yang ia tekuni di luar negeri.
Kalau sebagai perawat ya ia betul-betul
menjadi perawat handal yang siap
bersaing dengan perawat yang lainnya.
Kalau siap mental?
Siap mental artinya tidaklah mudah
kita itu bekerja di negara orang. Kita
harus paham karakter budaya, jauh dari
keluarga juga bukanlah hal yang mudah,
apalagi ia ibu rumah tangga, ia harus
meninggalkan suami, anak, dan orang
tua. Jadi ia harus betul-betul siap mental.
Kedua, pembantu rumah tangga tidak
sebebas di sini, bisa keluar kapan saja.
Memang di Hongkong ada hari libur,
juga di Taiwan, Singapura, sebagian ada.
Jika di Arab Saudi, diTimurTengah kan di
rumah terus. maka banyak dari mereka
yang tidak siap ya tidak siap mengenai
dokumen, skill dan mental, bahkan
banyak yang dikirim tanpa melalui
prosedur yang betul.
Bagaimana statistik PWNI di
tahun­tahun terakhir ini?
Kalau kita lihat dalam tiga tahun
terakhir ini terjadi penurunan masalah
PWNI, termasukTKI. Pada 2011 misalnya,
kita menangani permasalaham WNI
sekitar 38.880 kasus. Mayoritas TKI
pembantu rumah tangga, mencapai
30880 kasus,
2 0 . 9 2 1
a n t a r a n y a
KDRT: lari dari
m a j i k a n n y a
dan meminta
perlindungan
ke KBRI. Kita
tangani satu
d e m i s a t u
yang lari ke
K B R I - K B R I ,
yang meminta perlindungan
yang tercatat. Tapi menurut BNP2TKI
jumlah itu jauh lebih besar karena
mereka mencatat di bandara-bandara
ada yang tiba tidak melalui KBRI, ada
masalah dengan majikannya mereka
tidak lapor langsung pulang dan
sebagainya. Selanjutnya pada 2012
terjadi penurunan yang sangat signifikan
menjadi sekitar 19 ribu sekian kasus saja.
Kenapa? Ya kalau kita cermati, pertama
memang instansi di dalam negeri banyak
melakukan pembenahan, pengetatan,
ada ketentuan-ketentuan yang lebih
jelas dan tegas walaupun ada pihak-
pihak tertentu yang masih melakukan
penyimpangan-penyimpangan.Itumasih
dapat ditekan. Kemudian satu hal yang
paling penting di sini adalah kebijakan
moratorium ke Arab Saudi, Kuwait, Iran,
dan Syria. Moratorium ini, walaupun ada
yangmencobamengirimtanpaprosedur,
kami melihat ini bisa menekan angka itu
sendiri. Terutama di Arab Saudi, dengan
berlakunya moratorium, persoalan turun
sangat drastis. Yang kedua, sekarang ini
punya pembantu dieman-eman, lebih
dijaga, karena ketika mereka menyadari
tidak adanya pembantu dari Indonesia,
mereka sangat kesulitan. Di samping itu
mereka yang tidak memiliki dokumen
malah bayarannya jauh lebih tinggi, nah
ini menyangkut posisi tawar kita sebagai
pemerintahan. Maka moratorium supaya
kita dapat menata kembali baik di dalam
maupun di negara penempatan.
Kabarnya moratorium itu diambil
karena negara penempatan tidak
mau menandatangani kesepakatan
perlindungan. Benar begitu?
Masalahnya, hukum di sana
menempatkan pekerja domestik atau
pembantu rumah tangga dalam masalah
private (perdata) dan tidak masuk ke
dalam Undang-Undang. Sedangkan
buat kita, melindungi tenaga kerja kita
tetap WNI, tidak melihat dari kasusnya.
Setelah moratorium masalah yang
non-formal atau domestik ini menurun
secara tajam. Sesuai dengan keputusan
pemerintahyangsudahdiumumkanoleh
Menteri Tenaga Kerja Pak Muhaimin, kita
akan menghentikan secara permanen
pengiriman pembantu rumah tangga.
Adakah standard internasional
pengiriman tenaga kerja berdasarkan
negaranya?
Untuk peringkat saya belum melihat.
Tapi pastinya, ada konvensi internasional
yang mengatur tentang perlindungan
buruh migran dan keluarganya tahun
1990,lalujugaadaILO.Namumdemikian,
hukum di negara penempatan kan
belum kondusif. Seharusnya baik
negara pengirim maupun penerima
kan sama-sama diuntungkan. Oleh
sebab itu hubungan negara pengirim
dan penerima harus didasari saling
mengerti,menghormati dan saling
menguntungkan. Jadi kita sekarang
ini melakukan peninjauan-peninjauan
kepada negara penempatan bahwa
ada standard perlindungan yang kita
inginkan. Bahkan kita bersama DPR
sedang membuat rancangan undang-
undang tenaga kerja di luar negeri untuk
menyempurnakan UU yang telah ada
sebelumnya. Yaitu UU no 39 tahun 2004.
Apa kecenderungan baru yang
perlu antisipasi untuk perlindungan
WNI di luar negeri?
Jadi berbicara perlindungan warga
negara Indonesia itu kan variannyan
terus berkembang. Dalam catatan saya,
pada 2011 banyak fenomena baru, kita
harus mengevakuasi warga negara kita
dari Lybia dan Mesir karena ada konflik
politik dan juga ada bencana tsunami di
Jepang. Nah ini kan bukan saja kita harus
menanggulangi menyelamatkan, warga
negara Indonesia dari negara tersebut
ada kost atau biaya yang besar yang
harus dikeluarkan dari pemerintah untuk
perlindungan tersebut. Tambahan pula,
pembajakan kapal di Somalia termasuk
juga yang terkena dampak adalah warga
Indonesia. Dibajak kapal yang milik
Samudra Indonesia lalu juga WNI yang
bekerja di kapal-kapal asing, ABK, maka
diperlukan penanganan secara terukur
secara cermat agar bisa diselesaikan
dan ditangani semaksimal mungkin. Kita
PREMIUM
16 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing
Direktur Perlindungan WNI dan
BHI di Luar Negeri, Tatang Budie
UtamaRazaklahirdiPalembang,7April
1962. Menempuh pendidikan S1 pada
FISIP Universitas Padjajaran, Bandung
jurusan Hubungan Internasional,
dan S2 pada Master of Bussiness of
Adminstration, European University,
Paris,France.
Penugasan di Luar Negeri
sebagai Kepala Sub Bidang Politik
Luar Negeri, KBRI Paris (1992 – 1996),
Kepala Penerangan dan Hubungan
Masyarakat,PerutusanTetapIndonesia
untuk PBB di New York (1996 – 2003),
Siapa
Tatang Budie
?
PREMIUM
dan Wakil Duta Besar Indonesia untuk
Malaysia (2006 – 2010).
S e l a i n m e n j a b a t D i r e k t u r
PerlindunganWNIdanBHIjugamenjabat
sebagai Wakil Sekretaris Satuan Tugas
Penanganan WNI Terancam Hukuman
Mati Di Luar Negeri, Dibentuk Dengan
Keppres No. 17 Tahun 2011.
Penghargaan yang diperoleh a.l.
Penghargaan Pelopor Inovasi dibidang
Perlindungan WNI dari Menteri Luar
NegeriTahun2008,PenghargaanInovator
Perbaikan Pelayanan Prima dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara, Tahun
2009.
jugamencatatadaWNIterkenahukuman
mati, sekarang ini ada 208 yang tersebar
di berbagai negara yang sebagian besar
terkait penyelundupan narkoba. Ya kita
tangani betul, perwakilan bekerja
maksimal berdampingan, menunjuk
pengacara, bayar, maupun pendekatan
formal serta informal. Malah Presiden
pernah mengirim surat kepada kepala
negara di negara-negara tertentu
mengenai hukuman mati ini. Jadi kita
benar-benar memastikan kepada warga
negara Indonesia tetap mendapatkan
bantuan hukum.
S e j a u h i n i , b a g a i m a n a
tangggapan masyarakat terhadap
Direktorat ini?
Saya banyak bersyukur banyak
pihak yang mengakui dan mereka
mengapresiasi langkah-langkah kita.
Kita secepat mungkin menangani,
memberikan tanggapan, yang pada
akhirnya semakin banyak orang
yang datang ke Kementerian Luar
Negeri untuk mengadu. Ya kita terima
pengaduan lalu kita tangani. Kita
memiliki Crisis Center di Jakarta,
setiap hari menerima pengaduan. Di
perwakilan di luar ada satgas pelayanan
perlindunganWNI, ada unit kerja khusus
untuk WNI yang terkena hukuman
mati. Hampir tiap minggu ada 2-3
kali pemulangan, dari sini ada yang
terbebas dari hukuman mati, ada
penanganan kasus tiap hari. Tapi kita
tidak pernah publikasi. Sebaliknya,
ketika ada satu aja kasus dan diblow up
media, jadi ramai seakan-akan kita tidak
bekerja.Yang lebih penting, pemerintah
juga bekerja, ada kepedulian dan
keberpihakan. Tentunya kita terus
memperbaiki diri juga ya. Kita harus
menyadari masih banyak ruang-ruang
yang harus diperbaiki baik oleh kita,
baik kementerian, perwakilan maupun
dari instansi-instansi. Tapi kembali kita
perlu dukungan masyarakat luas , juga
dari media dan LSM supaya persoalan
WNI di luar negeri bisa tertangani
tanpa harus dipublikasikan, karena
sesungguhnya pemerintah ini juga
berusaha semaksimal mungkin. Jika
masih ada kekurangan di sana sini,
kita harus bersama-sama memperbaiki
untuk menjadikan kondisi yang lebih
baik lagi. (GUN)
17
Edisi #01 Tahun I Juni 2013
www.jasproindonesia.com/pointing
PREMIUM
18 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing
P
engambilalihan itu Pemprov
DKI dilakukan, terutama
karena kinerja JI-Expo yang
merupak an perusahaan
patungan Pemprov DKI dengan
pengusaha Siti Hartati Murdaya
pemegang mandat penyelenggaraan
PRJ sejak 2004 dinilai tidak memuaskan.
Selama menggelar PRJ, rupanya
JI-Expo belum pernah memberikan
dividen kepada Pemprov selaku
penguasa 13% sahamnya. Bahkan,
belum satu sen pun uang dari JI-Expo
yang masuk ke kas Pemprov DKI.
Laporan penerimaan JI-Expo per 2006
dan 2007 juga belum diterima Pemprov
DKI. Malah, pada 2004 lalu Pemprov DKI
sudah rugi Rp 5,1 miliar dan pada 2005
Rp 1,9 miliar.
Padahal orang mafhum, dengan
jumlah stand yang disewak an
mencapai ratusan dan jumlah
pengunjung mencapai jutaan, Itu
artinya, penyelenggaraan PRJ pasti
menangguk untung. Tapi nyatanya
Pemprov DKI tidak pernah kebagian,
Hanya Untung Sendiri
JIExpo
kecuali dari pajak-pajak yang memang
sudah semestinya dibayarkan. Itu
artinya, PT JIexpo hanya untung sendiri.
Malah Wagub DKI Ahok pernah
meradang, mengancam memboikot
karena masih ditarik sewa stand Rp
4 miliar. “PRJ kita tidak mau Bu, apa-
apaan sewa Rp 4 miliar,” kata Ahok
Jakarta (3/6). Selaku tuan rumah sudah
sewajarnya Pemprov DKI diberikan
stand secara gratis. Bahkan secara
berseloroh menggunakan istilah ‘jatah
preman’.
“Minta jatah preman, punya kita
kok. Ini acara kita kok, mana ada acara
kita kita, kita sudah bayar EO, kita bikin
acara, mereka dapat untung, terus kita
sendiri suruh bayar,” beber Ahok dalam
rapat bersama Badan Penanaman Modal
dan Perizinan (BPMP) DKI Jakarta pada
Kamis (29/11/13) yang diupload di
Youtube oleh Pemprov DKI.
Malah Minta Suntikan Dana
Namun diakui oleh pihak PT JIexpo,
absennya dividen itu bukan berarti
JI-Expo merugi. Sebab, setiap tahun
pengunjung dan transaksi PRJ selalu
naik. Investasi pendirian JI-Expo pada
2004 sendiri sekitar Rp 1 triliun, dengan
modal awal Rp 300 miliar.
Direktur Utama JI-Expo, Hartati
Moerdaya, mengaku PT JIexpo masih
membutuhkan investasi tambahan
sebesar Rp 8 triliun untuk memberikan
dividen kepada Pemprov DKI. Investasi
tambahan tersebut akan dialokasikan
untuk membangun arena pameran
PRJ seluas 44 hektare di Kemayoran
menjadi arena pameran berstandar
internasional.
Untuk memenuhi kebutuhan itu,
menurutnya, manajemen memutuskan
mengambil dari pendapatan ajang
PRJ setiap tahunnya. “Karena itu,
kami belum bisa memberi dividen ke
pemegang saham. Bahkan, kami justru
minta pemegang saham menyuntikkan
dana tambahan itu,” jelasnya.
PRJ Diambilalih
Atas dasar ketidakpuasan ini,
Pemprov DKI akan mengambila alih
penyelenggaraan PRJ tahun depan
melalui revisi perda PRJ. Sebanyak
16 pasal telah disiapkan dalam
rancangan perda (raperda) yang akan
mengganti Perda No 12/1991 tentang
Penyelenggaraan PRJ itu.
Beberapa hal yang diatur di
dalamnya, antara lain kelembagaan,
tujuan, lokasi, pembiayaan, dan
kewenangan penyelenggara. Raperda
itu juga mencantumkan sejumlah
syarat untuk jadi penyelenggara PRJ.
Di antaranya, penyelenggara harus
bonafid dan memiliki reputasi baik.
Semangat raperda itu, tidak
l a i n a d a l a h a g a r h a k h u k u m
penyelenggaraan PRJ tetap di
tangan Pemprov DKI dan tidak
beralih ke JI-Expo. Sehingga, pada
penyelenggaraan PRJ selanjutnya,
P e m p r o v D K I b i s a m e n u n j u k
perusahaan penyelenggara selain
JI-Expo. Pemprov DKI juga diberi
kewenangan menentukan lokasi.
Sambil menunggu revisi perda
PRJ selesai, Pemprov DKI diharapkan
mengusulkan penerapan sistem bagi
hasil kepada Grup CCM (Central Cipta
Murdaya) selaku induk perusahaan
JI-Expo. Tujuannya, agar porsi saham
Pemprov DKI di JI-Expo sebesar 13%
senilai Rp 39,3 miliar menghasilkan
laba. (YAS)
Pemprov DKI Jakarta mulai
merasa gerah dengan
tindak tanduk PT Jakarta
International Expo (JI-Expo)
sebagai penyelenggara
Pekan Raya Jakarta (PRJ).
Pasalnya, PT JI-Expo dinilai
tak memberi kontribusi bagi
kas DKI. Berhembus kabar,
Pemprov akan mengambil alih
penyelenggaraan PRJ.
PREMIUM
19
Edisi #01 Tahun I Juni 2013
www.jasproindonesia.com/pointing
20 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing
Gagasan menelurkan empat
pilar kebangsaan ini, kata Kiemas,
dilatarbelakangi perkembangan
kebangsaan Indonesia di era Reformasi.
Era ini tidak hanya berdampak positif
dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, namun juga berdampak pada
tantangan yang harus ada solusinya.
Kisah Cinta dengan Megawati
Sebelum mengenal Megawati,
Guntur Soekarnoputra yang pertama
kali telah menceritakan sosok Taufiq
Kiemas kepada Megawati yang saat
itu belum menikah dengan Letnan
(Penerbang) Surindro Suprijarso. Guntur
menggambarkanTaufiqsebagaitemandi
Perkumpulan Inti Pembina Jiwa Revolusi
(1964) yang memiliki perilaku baik.
Perkenalan Taufiq Kiemas dan
Megawati Soekarnoputri terjadi pada
awal bulan Juli 1971. Saat itu, Taufiq
Kiemas bersama Guntur Soekarnoputra
dan Panda Nababan berziarah ke makam
Bung Karno di Blitar, Jawa Timur.
Usai ziarah, mereka menyempatkan
diri untuk mampir ke Madiun, tepatnya
SELAMAT JALAN PAK TK...
Selama masa orba, karier
politiknya sempat tersendat
lantaran banyak dikebiri oleh
pihak penguasa. Namun
begitu rezim orba tumbang,
karirnya langsung melejit.
I
ndonesia kembali kehilangan salah
satu putra terbaiknya. Ketua MPR RI
Taufik Kiemas (TK), meninggal dunia
pada 8 Juni 2013 lalu di Singapore
General Hospital, Singapura, dalam usia
70 tahun.
Taufiq lahir dari pasangan Tjik Agus
Kiemas dan Hamzathoen Roesyda.
Ayahnya berasal dari Sumatera Selatan.
sedangkanibunyaseorang Minangkabau.
Ia merupakan penghulu kaum keluarga
ibunyadiKanagarianSabu, BatipuhAteh,
TanahDatar,SumateraBaratdengangelar
Datuk Basa Batuah.
Taufiq mengenyam pendidikan di
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
dan tergabung aktif dalam Gerakan
MahasiswaNasionalIndonesia,kelompok
mahasiswa binaan PDI, semasa ia
mahasiswa.
Sejak muda, TK dikenal aktif dalam
berorganisasi. TK memulai karier
politiknya ketika di bangku mahasiswa
dengan bergabung sebagai anggota
GMNI. Kemudian ia bergabung dengan
Partai Demokrasi Indonesia dan terpilih
sebagaianggotaDPR/MPR-RIpadatahun
1992.
Selama masa orba, karier politiknya
sempat tersendat lantaran banyak
dikebiri oleh pihak penguasa. Namun
begitu rezim orba tumbang, karirnya
langsung melejit. Pada Pemilu 1999,
keluar sebagai pemenang. Kemenangan
ini mengantarkan istrinya menjadi
Wakil Presiden dan kemudian Presiden
Indonesia kelima.
TK meninggalkan jejak dengan
memberikanbuahpikiransoalempatpilar
kebangsaan. Empat pilar Kebangsaan
tersebut Pancasila, BhinnekaTunggal Ika,
UUD1945,danNegaraKesatuanRepublik
Indonesia (NKRI).
ke kompleks perumahan AURI, tempat
Megawati tinggal. “Saat itulah pertama
kalinya saya berkenalan dengan Taufiq,”
kenang Megawati.
Perkenalan keduanya ternyata
berlanjut menjadi jalinan asmara.
Megawati sendiri saat itu telah
beberapa bulan menjanda karena suami
pertamanya,Letnan(Penerbang)Surindro
Suprijarso, wafat akibat kecelakaan
pesawat di sekitar Pulau Biak, Papua.
Akhir Maret 1973, Taufiq dan
Megawati menikah secara sederhana
di Panti Perwira, Jalan Prapatan, Jakarta
Pusat. Megawati memasuki pernikahan
keduanya itu dengan membawa dua
putra dari Surindro Suprijarso, yakni
Mohammad Rizki Pratama (Tamtam) dan
Mohammad Prananda (Nanan).
Pada tahun 1974, Taufiq dan
Megawati dianugerahi seorang puteri,
Puan Maharani. Kepada ketiga anaknya,
Taufiq tak membeda-bedakan kasih
sayangnya. Sikap Taufiq membesarkan
hati Megawati. “Saya bersyukur kepada
Tuhan, karena memiliki ayah yang
mencintai mereka,”ujar Megawati. (YAS)
PARLEMEN
21
Edisi #01 Tahun I Juni 2013
www.jasproindonesia.com/pointing
22 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing
PARLEMEN
Viva Yoga Mauladi
Cara Berpikir Pemerintah
Memang Salah
Harga daging sapi yang tinggi agaknya masih akan
muncul. Terlebih lagi dalam bulan-bulan mendatang akan
berlangsung Ramadan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru
2014. Bagaimana sebenarnya persoalan harga daging
sapi setelah kasus korupsi impor daging menjadi sorotan
belakangan ini. Henri Siregar dari Pointing mewawancarai
Viva Yoga Mauladi, Anggota Komisi IV yang juga menjabat
Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional di DPR RI. Silakan
simak hasil wawancara selengkapnya:
BagaimanaAndamelihatmasalah
daging sapi di dalam negeri?
Ada tiga hal yang harus di clear-
kan, satu, dari sisi supply dan demand.
Menurut hukum ekonomi kalau ada
permintaan kan pasti ada penawaran.
Kalau permintaannya tinggi sedangkan
barangnya tidak ada pasti harganya
naik. Apakah dalam mekanisme supply-
demand ini seimbang atau sempurna
apa tidak? Kalau misalkan stock kurang
itu karena apa? Apakah karena sapinya
tidak ada atau karena faktor lain?
Faktor lain itu bisa karena penimbunan.
Penimbunan bukan hanya beras lho,
penimbunan bisa juga sapi. Ataukah
karena quota impor dikurangi. Apakah
sapinya tidak ada dan memang tidak
ada di pasar, ataukah karena ditimbun
sehingga tidak ada atau apakah karena
dikurangiimpornyadanituharusditeliti,
nah itu yang pertama.
Yang kedua?
Yang kedua sisi infrastruktur
terutama transportasi atau distribusi.
Kita mengetahui bahwa untuk sentra-
sentra ternak sapi potong itu ada di Jawa
Tengah, Yogya, Jawa Timur, Bali, NTB
dan NTT. Dengan perbandingan bahwa
untuk Jawa itu 40 persen dari total,
Sumatera 20 persen, dan sisanya seluruh
Indonesia. Nah, dari segi infrastruktur
memang mengeluarkan biaya tinggi.
Kata para asosiasi importir itu lebih
murah mengangkut sapi dari Australia ke
IndonesiadibandingkandengandariNTT
karena Pelni juga tidak bisa memberikan
pelayanan yang baik karena menyangkut
kurangnya fasilitas.
Yang ketiga?
Yang ketiga menyangkut masalah
kartel. Jadi karena tidak seimbangnya
supply dan demand itu kan memicu
harga tinggi. Terus harga tinggi itu juga
disebabkan karena faktor distribusi dan
infrastruktur sehingga menyebabkan
biaya ekonomi tinggi dan harga pakan
tinggi. Karena tinggi harga di pasar juga
tinggi. Nah kalau kemudian supply dan
demand normal jalur distribusinya juga
normal kemungkinan ketiga apakah ada
kartel atau tidak? Harga tinggi mungkin
ada kartel. Kartel itu adalah sebuah
mekanisme pasar yang dikuasai oleh
beberapaorangmelaluioligopoli,apakah
itu dari importir atau policy maker atau
pengambil kebijakan yang melakukan
konspirasi didalam mengatur kebijakan
dan tata niaga sehingga menyebabkan
biaya tinggi ini perlu ditelusuri. Dan ini
terjadi dari hulu sampai hilir.
Maksud Anda?
Darihulumisalnya,apakahkebijakan
itumerugikannegaraatautidak.Misalkan
dari sisi biaya masuk, kalau misalkan
biaya masuk, PPN, PPh dikurangi maka
akan terjadi pengurangan penerimaan
negara. Kemudian sampai masuk di
pasar biasanya para blantik (pedagang)
sapi itu, dia ambil atau beli sapi di desa-
desa langsung ke rumah potong hewan
(RPH). Tapi karena selisih harganya lebih
tinggi maka dia jual ke importir. Karena
importir itu diberikan kewajiban untuk
menyerap sapi lokal minimal 10 persen.
Nah, si importir senang, kan dengan
selisih harga tertentu sehingga dia
dapat sapi, tetapi bagi blantik juga
mengikuti hukum ekonomi: siapa yang
membeli dengan harga tertinggi akan
saya lepas. Sekarang satu pertanyaan,
stock dan menimbun itu berbeda.
Kalau terjadi penimbunan sapi maka
itu sudah melanggar Undang-Undang.
Barang siapa orang per orang atau
kelompok yang melakukan penimbunan
terhadap bahan pangan atau komoditas
yang berkaitan dengan pangan akan
dikenakan sanksi. Kita minta kepada
aparatpenegakhukumuntukmelakukan
investigasi apakah memang terjadi
penimbunan sapi oleh oknum-oknum
tertentu. Berdasarkan laporan asosiasi
ke Komisi IV, ada indikasi penimbunan
bukan penggemukan yg dilakukan oleh
beberapa pengusaha karena menyerap
sapi lokal yang didapatkan dari blantik
sapi. Kalau memang itu yang terjadi saya
minta kepada aparat kepolisian untuk
melakukan investigasi.
Bagaimanadengankonsumsisapi
23
Edisi #01 Tahun I Juni 2013
www.jasproindonesia.com/pointing
PARLEMEN
di dalam negeri?
Hasil sensus ternak nasional itu sapi
kita sudah 12 koma sekian juta ton tahun
2011. Sekarang itu 14,82 juta ekor sapi
potong akhir 2012 dengan asumsi bahwa
kebutuhan daging per orang per kapita
pertahun itu 1,98 kg konsumsi daging
masyarakat Indonesia. Sangat kecil bila
dibandingkan dengan Malaysia dan
Singapura.
Cukupkah pasokan dalam negeri?
Menurut Dirjen Peternakan 12,2
juta ton itu sudah swasembada. Kalau
menurut saya konsep pemerintah itu
salah besar. Masa dengan 12,2 dikatakan
swasembada dengan asumsi konsumsi
daging masyarakat Indonesia 1,98 kg
per kapita per tahun. Nah kalau semakin
ditingkatkan konsumsi dagingnya juga
akan semakin berkurang konsumsi
daging per kapitanya. Ada konsep yang
salah besar kalau menurut saya dari
pemerintah dalam melakukan sensus
peternakan.
Di mana salahnya?
Satu, sapi-sapi itu bukan milik
pemerintah, sapi-sapi itu milik rakyat.
Rakyat memelihara sapi biasanya dalam
satu keluarga itu bisa tiga sampai lima
ekor. Dan sapi itu buat petani atau
rakyat itu digunakan sebagai investasi
atau tabungan keluarga. Kalau ada anak
yang mau masuk sekolah atau khitanan
baru dia akan jual sapi itu. Jadi, rakyat
dalam hal ini tidak masuk dalam agenda
pemerintah.Pemerintahinginsapi,tetapi
kalau harganya rendah rakyat tidak
akan mau menjual sapinya tetapi kalau
untuk kebutuhan keluarga berapapun
harganya dia akan jual sapinya itu. Jadi
agenda rakyat tidak mengikuti agenda
pemerintah. Pertanyaannya, sapi itu
milik siapa? Kenapa kemudian diklaim
oleh pemerintah bahwa itu adalah
merupakan stock cadangan nasional.
Jadi, inilah kesalahan mendasar dari
konsep pemerintah tentang pendataan
sapi potong di Indonesia termasuk juga
kerbau dan unggas.
Lantas?
Yang kedua kesalahan pemerintah
sudah tahu bahwa sentra-sentra
konsumen terbesar di Indonesia itu
sebagian besar kan di DKI dan sekitarnya
sekitar 60 persen. Tetapi kenapa
pemerintah dari dulu sampai sekarang
pemerintah tidak membangun sentra-
sentra produksi di provinsi yang dekat
dengan DKI yaitu di Banten dan Jawa
Barat. Justru menurut laporan Adapsi
Jawa Barat, Jawa Barat sendiri pun juga
belum mampu memenuhi kebutuhan
lokalnya. Mereka mengambil sapi dari
Yogya, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Apalagi mau memasok ke DKI.
Solusinya?
Seharusnya pemerintah itu
membangun sentra-sentra produksi sapi
potong di daerah-daerah yang dekat
dengan jumlah konsumen terbesar di
Indonesia.
Dalam jangka pendek, apa
gagasan Anda?
Kita punya Panja daging. Salah satu
rekomendasinyaadalahmemberhentikan
daging beku dan sapi bakalan, tetapi
pemerintah tidak mau. Pemrintah tidak
mau memberhentikan tetapi kita akan
mengurangisecarabertahapdanmemang
pemerintahsudahmenguranginyasecara
bertahap. Sayangnya, ini tidak diimbangi
dengan pembangunan sentra-sentra
produksi ternak sapi potong di Indonesia
dan tidak memperbaiki jalur distribusi
dan tata niaga daging di Indonesia. Cara
berpikir pemerintah yang seperti ini
menurut saya kurang tepat dan harus
direformasi. (HEN)
“Sapi-sapi itu bukan milik
pemerintah, sapi-sapi
itu milik rakyat. Rakyat
memelihara sapi biasanya
dalam satu keluarga itu
bisa tiga sampai lima ekor.
Dan sapi itu buat petani
atau rakyat itu digunakan
sebagai investasi atau
tabungan keluarga”.
24 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing
PARLEMEN
POLIS
Agus Sulistyo
Kita Perlu
Pengendalian BBM
Pemerintah sudah bertekad
menaikkan harga bahan bakar
minyak. Namun, pemerintah masih
menunggu persetujuan DPR.
Persetujuan DPR agaknya memihak
pemerintah sebagaimana rapat
Sekretariat Gabungan Koalisi Partai.
Seperti apa solusi dari permasalahan
harga BBM ini, ikuti wawancara
Henri Siregar dari Pointing dengan
Agus Sulistyo, anggota KomisiVII
DPR RI yang membidangi sektor
pertambangan dan energi.
B
agaimana anda melihat quota
BBM subsidi dari tahun ke
tahun yang terus mengalami
p e n i n g k at a n s e h i n g g a
membebani APBN?
Pertama begini, BBM susbsidi itu kan
erat kaitannya dengan APBN. Seperti kita
tahu juga bahwa dari tahun ke tahun
penggunaan BBM selalu meningkat.
Pada tahun lalu saja direncanakan
pengajuannya hanya 41 juta kilo liter
tapi pada akhirnya ada penambahan
juga sekitar 4 juta kilo liter. Pada tahun
2013 yang disetujui antara DPR bersama
pemerintah 46 juta kilo liter tetapi pada
pelaksanaannya sampai dengan pada
bulanketigainisudahkelihatantrendnya
naikterus.Sayamelihatinitidakakanbisa
di rem hanya sampai pada quota yang
telah ditetapkan.
Mengapa begitu?
Sebab subsidi BBM ini sangat
memberatkan APBN kita. Maka menurut
saya pemerintah harus berupaya
bagaimanaagardilakukanpengendalian.
Saat ini memang pemerintah telah
membuat suatu aturan untuk
mengendalikan quota BBM subsidi
dengan melarang setiap kendaraan
yang berplat merah, kendaraan BUMN
dan mobil yang berplat tertentu tidak
diperbolehkan menggunakan BBM
subsidi. Tetapi menurut saya itu tidak
efektif, karena pada kenyataannya
penggunaan BBM subsidi kita dari tahun
ke tahun terus mengalami kenaikan.
Permasalahan ini tidak bisa kita elakkan
karena grafik laju pertumbuhan ekonomi
kita yang terus meningkat.
Gambarannya seperti apa?
Seiring dengan meningkatnya
pertumbuhanekonomikitamenyebabkan
masyarakat kita menjadi lebih konsumtif
untuk memenuhi kebutuhannya seperti
membeli kendaraan bermotor. Dan
pemerintahtidakbisamelarangwarganya
untuktidakmembelikendaraanbermotor
baik itu roda dua maupun roda empat.
Maka satu-satunya jalan menurut saya
pemerintah harus membuat sebuah
kebijakan yang ada payung hukumnya
terkaitdenganpengendalianBBMsubsidi.
Misalnya?
Pengendalian BBM subsidi tidak
bisa dilakukan seperti yang diberitakan
beberapamediamassabaru-baruiniyaitu
dengan tidak membolehkan angkutan
yang ada di pelabuhan, perkebunan
dan pertambangan menggunakan BBM
subsidi. Dengan aturan seperti itu bisa
menimbulkan perlawanan dari para
sopir angkutan itu seperti yang terjadi
baru-baru ini di pelabuhan Tanjung
Perak. Sehingga memaksa Menteri ESDM
Jero Wacik mencabut keputusan yang
sebelumnyadikeluarkanolehBPHMigas.
Pada tingkat kebijakan, seperti
apa seharusnya?
Kita memerlukan kebijakan
yang komprehensif untuk mengatasi
kelonjakan BBM subsidi karena sampai
saat ini pemerintah masih setengah hati
untuk mengatasi persoalan ini. Saya
berkeyakinan sebetulnya sudah ada
formulasi efektif untuk mengendalikan
kelonjakan BBM subsidi ini cuma
sampai saat ini pemerintah belum
menerapkannya.Sayayakinkalaudilepas
begitu saja mungkin penggunaan BBM
kita tahun ini akan mencapai 53-54 juta
kiloliteryangakhirnyamembebaniAPBN.
Jadi kebijakannya memang harga BBM
harus naik agar tak membebani APBN,
khususnya pengeluaran subsidi.
Tapi, subsidi tetap ada?
Ya, dan terkendali. Pemerintah perlu
25
Edisi #01 Tahun I Juni 2013
www.jasproindonesia.com/pointing
PARLEMEN
Pengendalian artinya pembatasan
penggunaan BBMM subsidi bagi seluruh
kendaraanbermotoryangmenggunakan
mesin. Sebagai contoh, setiap kendaraan
pribadi hanya boleh menggunakan BBM
subsidi 15 liter dalam sehari, selebihnya
dia harus membeli BBM non subsidi.
Begitu juga dengan kendaraan lain
seperti angkutan umum dan sepeda
motor semuanya berlaku sama cuma
quotanya disesuaikan dengan jenis
kendaraannya. Dengan pengendalian ini
diharapkan kesadaran masyarakat akan
tumbuh secara pelan-pelan sehingga
beralihdariyangbiasanyamenggunakan
BBM subsidi ke BBM non subsidi. Jadi
masyarakat tidak merasa dipaksa untuk
menggunakanBBMnonsubsidi.Memang
sistem pengendalian ini perlu dilakukan
persiapan dulu. Jadi persiapan tidak
hanya sekedar peraturan tetapi juga
terkaitdengansoftwaredanhardwarenya
juga harus dipersiapkan.
Termasuk pengendalian sampai
pelosok?
Quota BBM disetiap kabupaten itu
berbeda dan sampai hari ini pemerintah
belum bersungguh-sungguh untuk
melakukanpengendalian.Namun,bukan
hanya pengendalian saja tetapi juga
harus mempertimbangkan faktor sosial,
bagaimanasupayasubsidiinitepatsasaran
dan terkendali. Kebijakan pengendalian
dengan mempertimbangkan faktor
sosial diharapkan dapat merubah
mindset masyarakat secara perlahan-
mengupayakan bagaimana subsidi
BBM ini benar-benar dapat dirasakan
oleh masyarakat yang berhak untuk
mendapatkannya. Subsidi BBM kita
sekarang ini tidak tepat sasaran karena
mayoritas yang menikmati subsidi itu
adalah golongan orang kelas menengah
keatas.
Bukankah kenaikan harga BBM
berimplikasi luas?
M e m a n g, p e m e r i n t a h b i s a
saja menaikkan harga BBM untuk
menanggulangi subsidi yang begitu
besar. Ini memang formulasi yang paling
simple, tetapi dalam pelaksanaannya
nanti akan menimbulkan dampak yang
tidak kondusif di lapangan. Akan terjadi
penolakan-penolakan dari masyarakat
danberbagaielemenorganisasiyangbisa
menciptakansituasididalamnegeritidak
kondusif. Saya berkeyakinan pemerintah
juga tidak semudah itu menerapkannya.
Jadi, opsi kenaikan harga ini
bagaimana sebenarnya?
Menurut kami di Komisi VII yang
paling mudah dan efektif dilakukan
adalah dengan cara pengendalian.
Pengendalian ini tidak hanya melihat sisi
ekonominyasajatetapidarisisisosialjuga
harus diperhitungkan. Adapun kebijakan
pengendalian yang saya maksud adalah
dengan cara menggunakan sistem IT.
Di negeri ini pasti ada tekhnologi yang
bisa digunakan oleh pemerintah untuk
melakukan pengendalian.
Pengendalian seperti apa?
lahan untuk beralih dari yang semula
menggunakan BBM subsidi ke BBM non
subsidi. Kebijakan pengendalian BBM
subsidiiniberlakubagisemuakendaraan,
baik roda dua dan empat, pokoknya
semua kendaraan yang menggunakan
mesin. Tentu ini harus barengi dengan
survey dan pengkajian terlebih dahulu
bekerjasama dengan departemen yang
terkaitsepertidepartemenperhubungan
yang mengetahui jalur trayek angkutan
umum.
Kemungkinan penyimpangan?
Pada prinsipnya ini basisnya ada
di IT. Dan hal ini sudah saya sampaikan
waktu itu dengan Kepala BPH Migas
Pak Andi Sommeng. Menteri Keuangan
(waktu itu) Agus Martowardoyo juga
mengatakan bahwa pemerintah tetap
berupaya mengendalikan penghematan
biaya subsidi.
M a k a n y a d e n g a n a d a n y a
pengendalian yang berbasis IT secara
pelan-pelan masyarakat kita diharapkan
akan terbiasa untuk menggunakan
Pertamax. (HEN)
26 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing
Sudah Bicara Perpres
PBB
K
aban mengatakan hal tersebut
dalam sebuah diskusi di acara
“Majelis Rabuan”Keluarga Besar
Pelajar Islam Indonesia (KB-PII)
di Jakarta. Acara tersebut dihadiri pula
oleh sejumlah kader PBB, termasuk
mantan Komandan Jenderal Kopassus
Mayor Jenderal (Purnawiran) Muchdi
Pr., yang disebut-sebut bakal direkrut
menjadi fungsionaris PBB.
Kaban, bekas Menteri Kehutanan
2004-2009 mengatakan, banyak sekali
tokoh Islam yang pantas menjadi
presiden. Dia menyebut nama Ketua
Muchdi. Menurut pria yang pernah
didakwa terlibat dalam penculikan
aktivis tapi tidak terbukti di pengadilan
itu menyarankan sebaiknya PBB tidak
menyatakan di depan publik mengenai
siapa calon presiden yang akan mereka
usung.
“Sebaiknya PBB berfokus pada
kondolidasi organisasi, memperkuat
partai, sehingga lolos dari ambang
batas 3,5 persen dalam pemilu yang
akan datang,” ujarnya. PBB, kata Muchdi,
harus berkoordinasi dengan partai-partai
Islam lainnya, yakni Partai Persatuan
Pembangunan,PartaiKeadikanSejahtera,
dan Partai Kebangkitan Bangsa.
“Koordinasipentingdemimemenangkan
partai Islam,”sahutnya lagi.
Langkah PBB berikutnya, Ketua
Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra
menyatakan meminang Ketua Bidang
Politik DPP PDIP Puan Maharani sebagai
calon wakil presiden pada Pilpres 2014.
Rencana tersebut diizinkan oleh Taufiq
Kiemas selaku ayah Puan sekaligus
suami Ketua Umum DPP PDIP Megawati
Soekarnoputri. Taufiq mendukung
Yusril untuk menjadikan Puan sebagai
cawapresnya.
“Pak Taufiq tadi menyapa dan
berkata, ‘Terus saja. Jangan kau diam-
diam, terus saja’,” kata Yusril menirukan
Taufiq Kiemas, dalam sela-sela Malam
Budaya Rakyat Merdeka, di Hotel Sari Pan
Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2013)
malam.
Wacana Yusril untuk menjadikan
Puan sebagai cawapres beberapa waktu
lalu ternyata bukan omong kosong
belaka. Buktinya, langkah-langkah
pendekatan sudah dilakukannya.
“Pendekatan sudah dilakukan sejak
beberapa minggu lalu. Tanggapan
dari Bu Puan sendiri sangat positif,”
ungkapnya.
Apakah PBB terlalu optimistik?
Entahlah. Yang jelas, selain sudah
berbicara soal Capres, Yusril juga
menegaskan partainya tidak kewalahan
mempersiapkan Daftar Caleg Sementara
(DCS) pasca-diloloskan KPU menjadi
peserta Pemilu 2014. Pihaknya mengaku
telah mempersiapkan DCS dari jauh hari.
“Nggak masalah itu. Kita jalan saja dan
KPU sendiri telah memperpanjang masa
pendaftaran (DCS) sampai 25 April kan,”
kata Yusril. (GUN)
PBB yang dinyatakan lolos menjadi peserta Pemilihan Umum 2014, akan
mengusung sejumlah tokoh Islam menjadi calon presiden.“Mereka pantas
memimpin Indonesia karena telah membuktikan kemampuannya,”kata
Ketua Umum PBB, Malam Sambat Kaban.
Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., bekas
Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Badan
Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, pendiri
PBB dan eks Menteri Hukum dan Hak
Asasi ManusiaYusril Ihza Mahendra, serta
eks Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly
Asshiddiqie.
Untuk maju menjadi salah satu
calon presiden, menurut Kaban, mereka
harus bertarung dengan calon dari partai
lain. Selain itu, katanya, harus ada yang
mengusulkan.“Nah,PBBakanmendorong
di antara nama-nama tersebut,”ujarnya.
Pernyataan Kaban itu tidak diamini
PARPOL
27
Edisi #01 Tahun I Juni 2013
www.jasproindonesia.com/pointing
PARPOL
Akhirnya Lolos Juga
PKPI
lalu. “Jadi tidak ada keistimewaan,” kata
dia.
Diamenambahkan,tahapantersebut
berlaku bagi seluruh peserta pemilu.
KPU, kata Husni, memberlakukan seluruh
tahapan kepada partai politik secara
adil. “Mereka yang menjadi peserta
pemilu, seharusnya secara struktural dan
fungsional sudah siap,”tukasnya.
KPU DAN BAWASLU DITUNTUT
PROFESIONAL
Pemilu 2014 yang semakin
mendekat juga mendorong sejumlah
pihak mendesak KPU dan Bawaslu
untuk tidak lagi sembrono melakukan
penyelenggaraan dan pengawasan
tahapan Pemilu. Refleksi proses verifikasi
partai politik menunjukkan KPU tidak
menerapkan standar adil bagi partai
politik dan kurang memahami situasi
lapangan seperti penggunaan sistem
aplikasi SIPOL di awal verifikasi yang
justru menimbulkan kericuhan.
Jika masalah verifikasi dan
pengawasan di awal proses pemilu
selesai, masalah selanjutnya yang
tidak kalah krusial adalah pada tahap
pencalonan. “Pelajaran ini harus benar-
benar diambil baik oleh KPU maupun
Bawaslukarenatahapanselanjutnyayang
jauh lebih krusial dan lebih melibatkan
banyak pihak yaitu tahapan pencalonan,”
ujar Masykurudin Hafidz, manager
pemantauanJaringanPendidikanPemilih
untuk Rakyat (JPPR).
Menurut Masykurudin, potensi
gugatan dalam pencalonan lebih tinggi
dan gaduh lagi karena setiap calon dapat
melaporkan kerugian yang dialaminya ke
BawasluhinggakePengadilanTinggiTata
Usaha Negara (PTTUN). (GUN)
Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia resmi menjadi
peserta Pemilu 2014 dan memiliki nomor urut 15. Ternyata, angka
15 memiliki makna penting bagi sang ketua umum, Sutiyoso.
N
omor hoki. Kelahiran PKPI 15
Januari (1999), usia 15. Anak
saya lahir tanggal 15. Busway
(Transjakarta) diresmikan
tanggal15(Januari2004,saatituSutiyoso
menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta),”
ujar Sutiyoso, kepada wartawan, di KPU,
Jakarta, Senin (25/3).
PKPI dinyatakan sebagai peserta
Pemilu 2014 berdasarkan keputusan
Bawaslu yang ditegaskan dengan
pengabulan gugatan PKPI oleh PTTUN
untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu
2014. Setelah dikabulkan PTTUN, KPU
kemudianmengeluarkanSuratKeputusan
KPU No. 165/KPTS/KPU/2013 tentang
penetapanPKPIndonesiasebagaipeserta
Pemilu 2014.
RapatplenoKomisiPemilihanUmum
(KPU), Senin, 25 Maret 2013 memutuskan
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
(PKPI) menjadi peserta Pemilu 2014
dengan nomor urut 15 berdasarkan SK
166/KPTS/KPU/2013. Selain itu, PKPI juga
menjadi partai terakhir dalam Pemilu
2014. “Ya ini partai terakhir (peserta
Pemilu 2014), di PT TUN sudah tidak ada
lagi (perkara yang disidangkan),” kata
Ketua KPU Husni Kamil Manik.
Sementara soal alasan KPU
meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu
2014, Husni menuturkan
alasan tersebut sama
dengan yang diterapkan
kepada Partai Bulan
Bintang (PBB).
“Alasannya sama
persis,”ungkapnya.
K P U j u g a
menegaskan PKPI harus
mengikuti tahapan
pemilu yang telah
ditetapkan termasuk
batas waktu memasukan
daftar calon legislatif
yang berakhir 22 April
“
28 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing
PARPOL
A
kibatkasusini,banyakkalangan
memprediksi perolehan suara
partai berlambang Kabah
dengan padi dan bulan sabit
itu akan banyak tergerus. “Jika nanti LHI
terbukti tidak bermain sendiri dan ada
elit PKS yang ikut terlibat maka ini akan
jadi tsunami politik di tubuh PKS,” ujar
pengamat politik Burhanuddin Muhtadi.
Menurut dia, prahara yang menimpa
PKS menjelang Pemilu 2014 ini juga tidak
akan mudah diselesaikan. Bahkan bisa
menjadibumeranlantaranPKSselamaini
adalah partai yang dikenal concern pada
pemberantasan korupsi.
Nasib PKS juga semakin runyam
setelah muncul pula kasus Bank
Pembangunan Jabar Banten yang
disebeut-sebut melibatkan petinggi
partai ini. Dalam sebuah keterangan,
Eben Eser Ginting selaku kuasa hukum
Direktur PT Cipta Inti Permindo Yudi
Setiawan, mensinyalir PKS mendapat
aliran dana dari kasus korupsi pemberian
dan penggunaan kredit BJB Cabang
Surabaya kepada PT Cipta Inti Permindo
sebesarRp55miliar,dankreditmodaldari
Bank Jawa Timur (BJT).
Eben mengaku telah melaporkan
kasus ini ke KPK dua kali, masing-masing
pada 2 dan 19 Maret 2013. Eben juga
sempatmenunjukanbarangbuktisebuah
foto pertemuan antara petinggi PKS
dengan kliennya, kepada para wartawan.
Namun ia enggan menjelaskan seputar
foto pertemuan tersebut.
Pada kesempatan terpisah, Presiden
PKS Anis Matta membantah aliran
dana tersebut. Menurut Anis, kabar
itu terlalu mengada-ada, sbab saat
diminta keterangan oleh KPK, dirinya
tidak sempat dikorek masalah tersebut.
"Pemeriksaannya kan sudah (dilakukan),
dan KPK tidak menanyakan itu (aliran
dana dari Yudi)," kata Anis Matta, di
Gedung Bidakara, Jakarta, Jumat (24/5).
Masih Ada Waktu Buat Pks
Meski dirundung masalah, menurut
Burhanudin, PKS masih memiliki waktu
untuk mengembalikan citra sebelum
Pemilu 2014 berlangsung. “Tapi itu
semuatergantungPKS,mautidakmereka
segera membenahi manajemen secara
efektif untuk mengembalikan citra,” ujar
Burhanuddin Muhtadi .
Ada tiga cara efektif yang dapat
dilakukanPKS,pertama,PKSharussegera
menghentikan politik pengingkaran,
artinya partai yang berazaskan Islam ini
harus menerima apa pun yang menjadi
keputusan KPK dalam memberantas
korupsi meski melibatkan kadernya.
“Yang kedua, PKS harus ikut
m e m b a n t u K P K d a l a m u p a y a
pemberantasankorupsi.Danyangketiga,
pemulihan citra ini harus dibarengi
dengan membangun budaya politik
yangdapatdipercayamasyarakat,”terang
Burhanuddin.
Selain itu, kata Burhanuddin, cara-
cara PKS yang terkesan mencari kambing
hitam dalam menyikapi penetapan
tersangka LHI harus segera ditinggalkan.
“Selama ini kan terkesan cari kambing
hitam bukan memperbaiki internal,” ujar
dia. (GUN)
Kisruh Partai
Kesandung Sapi
Memasuki awal tahun 2013
yang kerap disebut sebagai
tahun politik, Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) langsung
‘tersandera’oleh kasus suap
impor daging sapi yang
melibatkan mantan Presiden
PKS Lutfie Hasan Ishaaq
(LHI).
29
Edisi #01 Tahun I Juni 2013
www.jasproindonesia.com/pointing
INVESTASI
Dua unit kilang BBM akan dibangun Pertamina bekerja sama dengan investor
dari Arab Saudi dan Kuwait di Bontang, KalimantanTimur. Wakil Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo membenarkan rencana
pembangunan kilang ini, “Dalam sidang kabinet terbatas di Kantor Pusat
Pertamina, Presiden sudah mengarahkan bahwa kilang akan dibangun di tanah
yang tersedia di Bontang,”kata Susilo.
S
ebelumnya, kilang tersebut akan
dibangun di daerah Banten, Jawa
Barat dan Tuban, Jawa Timur
dengan kapasitas kilang masing-
masing 300 ribu barel per hari. Akan
tetapi, dua lokasi ini batal dipilih karena
ketiadaanlahandanhargatanahyangnaik
sangat tinggi akibat ulah spekulan.“Jadi
satu permasalahan sudah berkurang saat
diarahkan ke Bontang,”tambahnya.
Menurut Susilo saat ini, kesiapan
Bontang mencapai 60%, karena tetap
harus diapstikan beberapa kendala yang
saat ini sedang dibahas. “Kepastian jadi
atau tidak pembangunan kilang ini, kita
masihharusmenyelesaikanmasalahteknis
seperti insentif fiskal dari Kementerian
Keuangan dan lainnya,”sambungnya.
Insentif fiskal dari Kementerian
Keuangan diperlukan karena marjin
dari bisnis pengolahan minyak mentah
tidak terlalu tinggi. Sementara biaya
yang dikeluarkan cukup besar. Sehingga,
Pertamina membutuhkan insentif
fiskal agar pembangunan kilang tetap
ekonomis.“Kita kan masih lihat dulu hasil
dari Kemenkeu,”tegas Susilo.
Menurut informasi, Pertamina
dan Kuwait Petroleum Corporation
mengingink an insentif berupa
pengembalian investasi (Internal Rate of
Return/IRR)sebesar15%.DirekturJenderal
Minyak dan Gas Bumi Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral Edy
Hermantoro mengatakan Pertamina
sudah mengirimkan hasil studi kelayakan
rencanapembangunankilangdiBontang,
Kalimantan Timur kepada Kementerian
Keuangan.
“Yang dengan Kuwait, Pertamina
sudahkirimhasilkajianyangmenginginkan
IRR sebesar 15%. Tetapi nanti tergantung
Kementerian Keuangan, apakah dikasih
atau tidak,”kata Edy. Sementara menurut
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan
Fiskal (BKF) Bambang P.S Brodjonegoro
mengatakanhasilkajianproposalsealigus
insentif yang diminta oleh investor masih
dalam analisis.“Masih dianalisis,”katanya.
Direktur Pengolahan Pertamina
ChrisnaDamayantomembenarkanpartner
kerja Pertamina, yakni Kuwait Petroleum
Corporation meminta insentif berupa
pengembalianinvestasi/IRRsebesar15%.
“Ya benar, tapi itu permintaan dari Kuwait
ya. Kalau tidak disetujui nanti, kita akan
cari partner lain,”kata Chrisna.
Menurutnya, pada 15 Januari 2013,
Pertaminasudahmengirimkanhasilkajian
studi kelayakan pembangunan kilang di
Bontang kepada Kementerian Keuangan.
Saat ini, prosesnya masih menunggu
jawaban dari pihak Kementerian
Keuangan.
Setelah ini, lanjut Chrisna, pihak
Kementerian Keuangan akan meng-
gunakan Financial Consultan untuk
menganalisis proposal dari Pertamina
bersama Kuwait Petroleum. “Financial
Consultant ini yang akan mempelajari
danmenentukanproposalkaminantinya,”
tambahnya.
Sementara, untukkerjasamadengan
Saudi Aramco, pihaknya mengatakan
masih dipersiapkan. “Yang ini belum ada
marketstudy-nya, rencananyadirapatkan
dulu,”ujarnya.
Sebelumnya Presiden Susilo
BambangYudhoyono (SBY) memutuskan
untuk memindahkan lokasi 2 kilang
baru Pertamina ke Bontang dari lokasi
sebelumnya di Tuban dan Balongan.
Langkah ini dilakukan karena terkendala
pembebasan lahan akibat harga tanah
yang naik cukup tinggi.
Bontang Siap
Di tempat terpisah, Gubernur Kaltim
Awang Faroek Ishak membenarkan
bahwa PT Pertamina (Persero) berniat
membangun dua kilang baru bekerja
samadenganSaudiAramcoAsiaCompany
Limited (SAAC) dan Kuwait Petroleum
Company. Ia mengaku telah diberi tahu
langsung oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyonobeberapawaktulalumengenai
hal ini. “Presiden sudah bisikin bahwa
akan dibangun kilang di Bontang sebesar
2 x 300 ribu barel per hari (bph) oleh
Pertamina,”ujarnya.
Sebagai Kepala Daerah, Awang
menjamin bahwa lahan sebagai lokasi
pembangunan sudah tersedia dengan
pasti. Lahan milik Pertamina seluas 540
hektar sudah dipastikan pembebasannya.
Begitujugalahanmilikpemerintahdaerah
sekitar 500-600 hektar. “Akan kita tambah
lagi 1000 hektar di daerah Marang Kayu,”
terangnya.
Mantan Wakil Menteri ESDM
juga menyatakan pemindahan kilang
baru Pertamina tersebut ke Bontang
dikarenakan Pertamina memiliki lahan
milik sendiri di Bontang jad tanpa perlu
dipusingkan membebaskan tanah.
“Bontang dipilih karena Pertamina
memiliki lahan sendiri yang cukup, tadi
tidak perlu repot membebaskan tanah
sebagaimana terjadi di lokasi yang
diinginkan sebelumnya (Tuban dan
Balongan) dikarenakan marak terjadi
spekulasi tanah disana,”ucap Rudi.
Pemindahan lokasi ini dianggap,
karena kedua mitra Pertamina dalam
pembangunan kilang baru yakni Kuwait
Petroleum Corporation dan Saudi Aramco
Asia Company Limited sendiri tidak
mempermasalahkannya. “Pemindahan
lokasi tidak ada masalah, bahkan ada dua
kilang dalam satu daerah,”katanya.
SemulaPertaminamembangunkilang
minyak baru dalam rangka mewujudkan
ketahanan energi, kilang pertama
(Balongan II Refinery) berkapasitas
produksi 300.000 barel per hari dengan
mengandeng parter Kuwait Petroleum
Corporation yang ditargetkan beroperasi
pada 2018.
Sedangkan kilang kedua (Tuban
Refinery) berkapasitas produksi 300.000
barel per hari dengan mengandeng mitra
Saudi Aramco Asia Company, Ltd yang
ditargetkanberoperasipada2018.Dengan
beroperasinya2kilangtambahantersebiut
Pertamina menargetkan produksi Bahan
Bakar Minyak pada 2018 dapat meningkat
menjadi 66,7 juta kilo liter (KL).
S e m e n t a r a u n t u k r e n c a n a
pembangunan kilang minyak dan
Petrokimia yang dilakukan pemerintah
sendiridengankapasitasproduksi300.000
barel per hari dengan biaya melalui APBN
sebesar Rp 90 triliun. (GUN)
Menanti Kilang Bontang
30 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing
PRASARANA
ajar jika Jokowi-
A h o k s e p e r t i
terobsesi dengan
PluitdiKecamatan
P e n j a r i n g a n ,
Jakarta Utara.
Bagi Jokowi, banjir Januari 2013
adalah pukulan telak bagi jabatan
gubernur yang disandangnya. Untuk
Ahok? Lah, dia itu anak Jakarta yang
sejak lama dan hingga kini memiliki
rumah pribadi di Pluit, kawasan yang
lekat dengan etnis Tionghoa lapisan
menengah atas.
Usai banjir Januari 2013 itu,
mulailah Jokowi-Ahok mengggarap
kawasan Pluit, salah satu kawasan
langgananterendam.Namaresminya
Normalisasi Waduk Pluit.
Normalisasi itu bertujuan
mengembalikan fungsi waduk yang
sempat terganggu pada Januari
2013.Saatcurahhujantinggimeliputi
Ibu Kota, luapan air dari Waduk
Pluit melanda beberapa kawasan
permukiman di Penjaringan. Saat
itu pompa air tidak dapat berfungsi
normal akibat ketinggian air
meningkat secara cepat hingga
meliputi mesin-mesin pompa yang
terletak di Gedung Pompa, Muara
Baru.
Penyebabnya sedimentasi
(endapan) lumpur dari Kali Opak dan
Kali Pakin yang bermuara ke waduk
maupun sampah dari permukiman
penduduk. Selain itu, luas waduk
sebagai kawasan penampung air
berkurang drastis setelah diokupasi
hunian warga.
Waduk juga dipenuhi sampah
dan limbah buangan rumah tangga.
Dampakberikutnya,sedimentasikian
parah. Dari kedalaman awal sekitar
20 meter, kedalaman rata-rata waduk
seluas 80 hektar itu hanya berkisar
1-5 meter.
Diatasendapan,tumbuhberbagai
jenis ganggang dan eceng gondok
yang selanjutnya mempercepat
proses pengendapan material lain
sekaligusmenyebabkantersendatnya
aliran air ke laut. Lantas tumbuhan
pun menutup permukaan air.
Proses sedimentasi itu justru
dimanfaatkan warga membangun
rumah yang kian hari kian menjorok
ke badan waduk. Walhasil, dari luas
awal 80 ha, Waduk Pluit dalam dua
tahun terakhir tinggal 60 ha saja.
Dampak terparah dari kondisi
tersebutadalahterjadinyabanjirpada
akhirJanuari2013.VolumeairdariKali
Opak dan Kali Pakin tak tertampung
oleh waduk.
Sejak peristiwa itu, Pemerintah
Provinsi DKI langsung mengeluarkan
kebijakan untuk menormalisasi
kawasan waduk. Normalisasi
mulai berlangsung pada Februari
2013. Program ini dimulai dengan
penertiban kawasan penyangga,
yakni hunian-hunian yang berada di
bantaran Kali Opak dan Kali Pakin.
Kena Semprit
di Pluit
Melawan banjir
bukan mustahil,
meski harus berhadapan
dengan rakyat, bahkan
Komnas HAM sekalipun.
Maka, usai banjir
Januari 2013 lalu,
Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo (Jokowi) dan
wakilnya, BasukiTjahaja
Purnama (Ahok) memulai
program
NormalisasiWaduk Pluit.
Jokowi
Gubernur DKI Jakarta
31
Edisi #01 Tahun I Juni 2013
www.jasproindonesia.com/pointing
PRASARANA
Warga yang bermukim di sekitar
waduk dan kawasan penyangga
akan dipindahkan ke rumah susun,
kelolaanpemerintahmaupunswasta.
Nah, ketika memasuki kawasan
waduk, pada pertengahan April
2013, mulailah ingar-bingar itu.
Kala itu tim normalisasi Waduk Pluit
menggusur bangunan liar di sana.
Warga Garudamas yang mendirikan
bangunan di Waduk Pluit pun kaget
dengan penggusuran itu.
“Sekitar pukul 10.00 WIB,
tahu-tahu pagar pembatas sudah
dirobohkan beko (backhoe), padahal
banyak juga anak-anak di depan
rumah,” kata Saidah, 58, seorang
warga, Rabu, 17 April 2013.
Ia menambahkan belum ada
petugas yang melakukan sosialisasi
penggusuran, termasuk masalah
ganti rugi. Namun informasi soal
adanya penggusuran juga sudah
cukup lama didengarnya.
“Biasanya ada pemberitahuan
untuk menggusur namun tidak
ada sama sekali. Tidak ada surat,
cuma ada omongan antara warga
saja, kalau rumah kita pada mau
dibongkar, nah tadi pagi tuh
langsung,”ujar ibu rumah tangga ini.
Namun Kepala Koordinator
NormalisasiWaduk Pluit Pasca Banjir
Herianto menyebutkan bangunan
di atas tanah waduk adalah ilegal.
Tanah bantaran waduk sebenarnya
adalah milik negara.
“Rumah-rumah ini tidak ada izin
bangunannya karena di atas tanah
negara. Otomatis tidak ada IMB, kan
tanah negara. Tidak ada RT dan RW,
tapi warga ada yang sudah 10 tahun,
ada yang sudah 15 tahun.Yang jelas
mereka minta disosialisasikan dulu,
makanya diperbolehkan karena kita
telah melakukan pendekatan,” ujar
Herianto.
Toh, pendekatan saja rupanya
belum cukup. Banyak rangkaian
peristiwa lanjutan. Antara lain
munculnya bendera organisasi
massa di k awasan gusuran.
Selanjutnya, malah Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia juga turun
langsung dalam kasus warga
berhadapan dengan Pemerintah
(Provinsi) ini.
Tak urung Jokowi harus
menyambangi kantor Komnas HAM
pada Jumat, 17 Mei 2013, membahas
penggusuran warga Waduk
Pluit, Jakarta Utara. Pertemuan
berlangsung sekitar 90 menit.
Usai petemuan, Ketua Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) Siti Noor Laila
mengatakanuntuksementarawaktu
penggusuran warga yang tinggal di
Waduk Pluit akan dihentikan.
Dia mengatakan penundaan ini
dilakukan selama proses negosiasi
Komnas HAM dan Pemprov DKI
terkait nasib warga Muara Baru Puit.
“Tadi itu sudah dibicarakan dengan
Gubernur Joko Widodo,” katanya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta,
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
mengaku tidak habis pikir dengan
pola pikir Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (Komnas HAM) yang
tidak bisa membedakan kasus
pelanggaran HAM yang tengah
terjadi antar warga Waduk Pluit dan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
Jakarta.
“Waduk Pluit itu vital sekali.
Ada pelabuhan disana. Tapi kenapa
Kementerian Perik anan dan
Kelautan tidak bisa usir warga yang
ada di pinggiran situ? Karena 400
warga yang tinggal di situ lebih
galak. Mereka diancam pakai golok,
Komnas HAM kemana?” ucap Ahok.
Jadi, menurut Ahok, langkah
terakhirterkaitWadukPluitiniadalah
seluruh warga harus direlokasi. Ia
tidak akan membiarkan Jakarta
tenggelam karena ulah belasan ribu
orang yang egois. (GUN)
32 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing
M
eski begitu, pemblokiran
anggaran itu tetap berdampak
negatif terhadap pemerataan
pembangunan di daerah.
Sebagai contoh, pemblokiran anggaran
Kementerian Pembangunan Daerah
Tertinggal (KPDT) yang mencapai Rp
1,198 triliun.
Ini disesalkan kalangan legislator di
Senayan.Sebabitusamasajamengganggu
perencanaan pembangunan di daerah
tertinggal. “Segera cairkan untuk
pelaksanan program pembangunan di
daerah tertinggal,”pinta Ketua Kelompok
Komisi (Kapoksi) V Fraksi PKS DPR, Sigit
Sosiantomo di Jakarta, Rabu (27/3).
Di satu sisi, ia menyarankan
Kementerian PDT perlu membuat
Iconic Program. Misalnya dipilih suatu
daerah tertinggal tertentu dan diberi
dana yang besar dengan program yang
komprehensif dan sinergis, sehingga
dampaknya akan terlihat jelas. Selama
ini ia mengamati, distribusi bantuan
anggaran yang seolah-olah merata ke
banyak tempat namun dengan nilai yang
kecil-kecil.
Haltersebutmengakibatkanbantuan
yang diberikan tidak dapat memberikan
dampak dan pengaruh yang signifikan
terhadap perubahan kesejahteraan
masyarakat. Legislator dapil Surabaya-
Sidoarjo ini optimis jika Iconic Program
dilakukan maka akan bisa mengubah
daerah yang mempunyai predikat
tertinggal menjadi tidak tertinggal.
Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan Herry Purnomo
menuturk an berdasark an data
Kementerian Keuangan, hingga 25 Maret
2013 anggaran K/L yang terblokir masih
sekitar Rp 118,1 triliun. Angka ini jauh
lebih rendah ketimbang anggaran yang
terblokirdiawaltahun2013yangsebesar
Rp 242 triliun.
Jika dibandingkan dengan total
pagu anggaran belanja K/L dalam APBN
2013 yang sebesar Rp 594,6 triliun, maka
anggaran yang saat ini masih terblokir
sekitar 19,8%. “Saya kira sudah ada
perkembangan(dalampembukaanblokir
anggaran), dan sekarang masih banyak
(K/L) yang berproses untuk membuka
blokirnya,”jelas Herry Selasa (26/3).
Iamenambahkan,saatinibanyakK/L
yangmasihmenjalaniprosespembukaan
blokiranggaran.Iamencontohkan,Ditjen
Anggaran saat ini tengah menyelesaikan
prosespembukaanblokiranggaranuntuk
KementerianPendidikandanKebudayaan
dan Kementerian Agama.
Herry juga bilang di beberapa K/L
lainsebenarnyajugamasihadaanggaran
yang terblokir seperti Kementerian
PerhubungandanKementerianPekerjaan
Umum. Haya saja, ”Meski Kementerian
ini anggarannya besar, tapi tidak banyak
anggaran yang dibintangi,” katanya.
Menurut Herry angka blokir anggaran
itu akan semakin menyusut pada bulan
depan karena masih banyak K/L yang
berusaha memperbaiki anggarannya
yang diblokir. Seluruh K/L dinilai sudah
menyadari pentingnya kinerja anggaran
yangbaik,sehinggaberusahamemproses
blokirnya.
Ia menyatak an penyusutan
blokir secara signifikan terjadi karena
K/L dengan blokir terbesar, yakni di
KementerianPendidikandanKebudayaan
(Kemendikbud)sudahmulaidiselesaikan.
Sedangkan blokir di Kementerian
Agama baru dalam proses penyelesaian.
“Kalau Kementerian Perhubungan,
Kementerian Pekerjaan Umum (PU),
PRASARANA
Masih Rp118Triliiun
Berbintang
Upaya pemerintah
mendorong Kementerian/
Lembaga (K/L) untuk segera
membuka blokirnya ternyata
membuahkan hasil. Pasalnya,
anggaran K/L yang terblokir
terus berkurang. Per 25 Maret
2013 anggaran K/L yang
terblokir turun menjadi Rp
118,1 triliun.
33
Edisi #01 Tahun I Juni 2013
www.jasproindonesia.com/pointing
walaupun kementerian anggarannya
besar tapi nggak banyak bintangnya,”
jelas dia.
Sedangkan terkait anggaran
Kementerian Pemuda dan Olah Raga
(Kemenpora), Herry mengaku belum
mengetahui perkembangan terakhirnya,
apakahsudahdibahasataubelumdengan
DPR. Namun dia menyatakan hal itu tidak
terlalu menjadi kendala karena jumlah
anggarannya tergolong kecil dibanding
anggaran K/L lain.
Lebih lanjut dia menjelaskan
terhadap anggarannya proyek penting
yang diblokir, maka harus dilihat terlebih
dahuluapakahitumasukprogramprioritas
atau tidak dengan berpatokan dengan
regulasiyangada,yakniPeraturanMenteri
Keuangan (PMK). Program tersebut
menurutnya juga akan dibahas dengan
Menteri Keuangan sebelum diputuskan
apakah akan diajukan ke APBNP.
“Tentu kita juga akan lihat lagi kebijakan
ke depannya kalau memang itu masuk
program-program prioritas. Tentu kita
bicara lagi dengan Menkeu,”tandasnya.
Beberapa anggaran lain yang masih
diblokir merupakan belanja modal yang
cukuppenting.KementerianPerindustrian
misalnya, mengalami pemblokiran
anggaran pengadaan converter kit BBG.
Padahal program tersebut dianggap
pentinguntukmengurangibebansubsidi
energi pada APBN.
Kendati termasuk program
penting, anggaran dan program yang
sampai akhir Maret diblokir akan
dibekukan. Solusinya akan dibahas
lagi setelah deadline Maret lewat.
Ketika ditanya K/L bisa mengajukan
proyekyangsamadalamAPBNPerubahan
2013, Herry menjawab, “Kami lihat dulu.
Kita ikuti PMK dulu. Bagaimana jalan
keluarnya tentu kami juga akan lihat lagi
kebijakan ke depan. Kalau memang itu
masuk program-program prioritas tentu
kamibicaralagidenganMenkeu,”ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri
Keuangan Anny Ratnawati menuturkan
Kemenkeu terus berkomunikasi dengan
masing-masing K/L untuk segera
melengkapi dokumen pelengkap untuk
membuka blokir anggaran. Ia mengakui,
meski hingga saat ini masih cukup besar
anggaran K/L yang terblokir, namun
jumlah anggaran yang terblokir di tahun
2013 ini sudah turun cukup signifikan.
Anny yang juga anggota Tim
Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan
Anggaran (TEPPA) menambahkan
pihaknya juga terus mengingatkan
K / L m e n g e n a i k e te nt u a n j i k a
anggaran yang diblokir belum dibuka
sampai akhir Maret, maka anggaran
tersebut bakal diblokir permanen.
Catatan saja, Menteri Keuangan telah
mengeluarkan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) No 32 tahun 2013
tentangTata Cara Revisi AnggaranTahun
Anggaran 2013 pada 6 Februari 2013 lalu.
Dalam pasal 55 disebutkan jika terdapat
paket pekerjaan milik kuasa pengguna
anggaran yang alokasi anggarannya
diblokir atau dibintangi karena TOR/
RAB nya belum lengkap sampai akhir
Maret 2013, maka alokasi anggaran
yang terblokir itu tidak dapat digunakan
sampai akhir tahun anggaran 2013.
Namun, blokir anggaran permanen
ini tidak berlaku bagi paket pekerjaan
yang sudah jelas peruntukannya tapi
pelaksanaannya memerlukan syarat dan
kondisi tertentu. Mengenai aturan ini,
Herry bilang Ditjen Anggaran nantinya
akan melaksanakan ketentuan yang
diatur dalam PMK tersebut. “PMK nya
mengatakansepertiitu,makanyakitaikuti
PMK dulu. Artinya, kalau (K/L) tidak bisa
melengkapi persyaratan (sampai akhir
Maret),makaakanhangus,”ujarnya.(GUN)
34 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing
K
etika melakukan dialog
i n t e r a k t i f t e n t a n g
Kesuksesan Pembangunan
di Kota Padang, beberapa
waktu lalu, Fauzi Bahar banyak
menerima masukan-masukan dan
saran-saran secara langsung dari
masyarakat, sehingga ia dapat
memahami.
Fauzi Bahar secara langsung dapat
memberikan informasi kepada warga
Kota Padang. “Saya merasa sangat
bangga dan senang karena informasi
ini langsung dari masyarakat. Jadi,
informasi yang saya dapat tidak
mengada-ada, tidak seperti laporan
dari SKPD,” ujarnya.
Seperti yang disampaikan Syukur,
salah seorang masyarakat, “Selama
kepemimpinan Fauzi Bahar ada segi
positif dan negatifnya. Tapi, saya rasa
banyak positif seperti anak sekolah
sudah berpakaian jilbab, para PNS
kekantor sudah pakai jilbab, bulan
puasa dengan pendidikan pesantren,
hafalan Juz’Amma. Judi togel dan
perbuatan maksiat lainnya dapat
diatasi, walaupun itu masih ada,
tapi sudah sangat berkurang sekali
keberadaannya,” katanya.
Mengenai hal itu, Walikota
mengajak seluruh warga kota agar
memerangi masalah maksiat itu dan
jangan sampai ada lokasi tempat
maksiat di daerahnya. “Kita dari dulu
telah mencanangkan bahwa di Kota
Padang, sejengkalpun tanahnya tidak
ada tempat untuk maksiat,” ujarnya.
Di bidang fisik, ia telah meram-
pungkan perencanaan kegiatan
reklamasi Pantai Padang, dengan
desain seperti yang terlihat pada
gambar. Reklamasi itu dilakukan
sebagai tindak an untuk upaya
mitigasi bencana. Terdapat empat
pilihan atau alternatif tindakan untuk
mengantisipasi atau meminimalisir
resiko bencana tsunami.
Pertama adalah adaptasi, yaitu
m e l a k u k a n p e nye s u a i a n p a d a
bangunan-bangunan yang ada di
sepanjang pesisir pantai, seperti
m e n i n g g i k a n b a n g u n a n a t a u
menetapkan aturan untuk tinggi
minimal sebuah bangunan di pesisir
pantai. Kedua adalah proteksi, yaitu
membuat dinding pelindung di
sepanjang pesisir pantai (sea wall)
seperti yang kita saksikan di beberapa
tempat di Jepang.
Ketiga adalah retreat atau memun-
durkan jarak bangunan dari pesisir
pantai. Keempat adalah reklamasi,
yaitu menambah daratan dengan
menimbun pantai atau laut sehingga
daratan yang ada saat ini terlindungi
oleh daratan baru hasil reklamasi.
Setelah melalui proses pengkajian
yang menyeluruh dan melibatkan
para pemangku kepentingan maka
dirumuskanlah pilihan tindakan
yang akan diambil yaitu melakukan
reklamasi Pantai Padang.
K e g i a t a n re k l a m a s i Pa n t a i
Wali Kota Padang Dr H Fauzi Bahar MSi
Fokus Program
Unggulan
Dalam membangun Kota Padang, Walikota Padang Fauzi Bahar
senantiasa mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat Kota
Padang. Ketika gempa bumi tahun 2009, saat nyaris semua
fasilitas umum hancur, perangkat Kantor Walikota Padang
bersama masyarakat bahu membahu untuk membangkitkan
kembali roda perekonomian dari keterpurukan.
DESENTRAL
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF
pointing 1 PDF

More Related Content

Similar to pointing 1 PDF

Promosi Wisata Global di Era Digital - Kang Geri
Promosi Wisata Global di Era Digital - Kang GeriPromosi Wisata Global di Era Digital - Kang Geri
Promosi Wisata Global di Era Digital - Kang Geri
Geri Sugiran Abdul Sukur
 
PKM K "go hero" proposal program kreativitas mahasiswa unm
PKM K "go hero" proposal program kreativitas mahasiswa unmPKM K "go hero" proposal program kreativitas mahasiswa unm
PKM K "go hero" proposal program kreativitas mahasiswa unm
Sansanikhs
 
Edisi spesial
Edisi spesialEdisi spesial
Edisi spesial
lidercoi13
 
Majalah UC Onliner #2, Februari 2014
Majalah UC Onliner #2, Februari 2014Majalah UC Onliner #2, Februari 2014
Majalah UC Onliner #2, Februari 2014
Universitas Ciputra Entrepreneurship Online
 
Majalah UC Onliner, Februari 2014
Majalah UC Onliner, Februari 2014Majalah UC Onliner, Februari 2014
Majalah UC Onliner, Februari 2014
Nur Agustinus
 
UC Onliner 5
UC Onliner 5UC Onliner 5
UC Onliner 5
UCEO
 
Jeunesse ib Magazine
Jeunesse ib MagazineJeunesse ib Magazine
Jeunesse ib Magazine
Dei M
 
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digital
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digitalSeri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digital
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digital
literasi digital
 
Baca Online Buku Studentpreneur Guidebook
Baca Online Buku Studentpreneur GuidebookBaca Online Buku Studentpreneur Guidebook
Baca Online Buku Studentpreneur Guidebook
Arry Rahmawan
 
Web pointing edisi 3
Web pointing edisi 3Web pointing edisi 3
Web pointing edisi 3
RedaksiDesentral
 
Modul pelatihan jurnalisme warga kemitraan
Modul pelatihan jurnalisme warga   kemitraanModul pelatihan jurnalisme warga   kemitraan
Modul pelatihan jurnalisme warga kemitraan
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran
 
Globalisasi
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
ginanurulazhar
 
Entrepreneur Way #11 - Juli 2015
Entrepreneur Way #11 - Juli 2015Entrepreneur Way #11 - Juli 2015
Entrepreneur Way #11 - Juli 2015
UCEO
 
Indonesia Middle Class Millennial Trends 2016
Indonesia Middle Class Millennial Trends 2016Indonesia Middle Class Millennial Trends 2016
Indonesia Middle Class Millennial Trends 2016
Yuswohady
 
Proposal expo pw2013_v1
Proposal expo pw2013_v1Proposal expo pw2013_v1
Proposal expo pw2013_v1
Didi Adiana
 
15 millennials big trends to watch in 2018 (and beyond) - inventure
15 millennials big trends to watch in 2018 (and beyond) - inventure15 millennials big trends to watch in 2018 (and beyond) - inventure
15 millennials big trends to watch in 2018 (and beyond) - inventure
Sari Alessandra
 
Masa depan bisnis indonesia di era digital 4
Masa depan bisnis indonesia di era digital 4Masa depan bisnis indonesia di era digital 4
Masa depan bisnis indonesia di era digital 4
mawan1983
 
UMKM dan pemasaran online
UMKM dan pemasaran onlineUMKM dan pemasaran online

Similar to pointing 1 PDF (20)

team marfun 5 TravSAFE
team marfun 5 TravSAFEteam marfun 5 TravSAFE
team marfun 5 TravSAFE
 
Promosi Wisata Global di Era Digital - Kang Geri
Promosi Wisata Global di Era Digital - Kang GeriPromosi Wisata Global di Era Digital - Kang Geri
Promosi Wisata Global di Era Digital - Kang Geri
 
Hots v14 1311
Hots v14 1311Hots v14 1311
Hots v14 1311
 
PKM K "go hero" proposal program kreativitas mahasiswa unm
PKM K "go hero" proposal program kreativitas mahasiswa unmPKM K "go hero" proposal program kreativitas mahasiswa unm
PKM K "go hero" proposal program kreativitas mahasiswa unm
 
Edisi spesial
Edisi spesialEdisi spesial
Edisi spesial
 
Majalah UC Onliner #2, Februari 2014
Majalah UC Onliner #2, Februari 2014Majalah UC Onliner #2, Februari 2014
Majalah UC Onliner #2, Februari 2014
 
Majalah UC Onliner, Februari 2014
Majalah UC Onliner, Februari 2014Majalah UC Onliner, Februari 2014
Majalah UC Onliner, Februari 2014
 
UC Onliner 5
UC Onliner 5UC Onliner 5
UC Onliner 5
 
Jeunesse ib Magazine
Jeunesse ib MagazineJeunesse ib Magazine
Jeunesse ib Magazine
 
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digital
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digitalSeri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digital
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digital
 
Baca Online Buku Studentpreneur Guidebook
Baca Online Buku Studentpreneur GuidebookBaca Online Buku Studentpreneur Guidebook
Baca Online Buku Studentpreneur Guidebook
 
Web pointing edisi 3
Web pointing edisi 3Web pointing edisi 3
Web pointing edisi 3
 
Modul pelatihan jurnalisme warga kemitraan
Modul pelatihan jurnalisme warga   kemitraanModul pelatihan jurnalisme warga   kemitraan
Modul pelatihan jurnalisme warga kemitraan
 
Globalisasi
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
 
Entrepreneur Way #11 - Juli 2015
Entrepreneur Way #11 - Juli 2015Entrepreneur Way #11 - Juli 2015
Entrepreneur Way #11 - Juli 2015
 
Indonesia Middle Class Millennial Trends 2016
Indonesia Middle Class Millennial Trends 2016Indonesia Middle Class Millennial Trends 2016
Indonesia Middle Class Millennial Trends 2016
 
Proposal expo pw2013_v1
Proposal expo pw2013_v1Proposal expo pw2013_v1
Proposal expo pw2013_v1
 
15 millennials big trends to watch in 2018 (and beyond) - inventure
15 millennials big trends to watch in 2018 (and beyond) - inventure15 millennials big trends to watch in 2018 (and beyond) - inventure
15 millennials big trends to watch in 2018 (and beyond) - inventure
 
Masa depan bisnis indonesia di era digital 4
Masa depan bisnis indonesia di era digital 4Masa depan bisnis indonesia di era digital 4
Masa depan bisnis indonesia di era digital 4
 
UMKM dan pemasaran online
UMKM dan pemasaran onlineUMKM dan pemasaran online
UMKM dan pemasaran online
 

pointing 1 PDF

  • 1.
  • 2.
  • 3. 3 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing FOUNDER Syahrul Ramadhan S. Gunawan Effendi Gregorius Daniel Fenny Widiyanto P. PENASEHAT HUKUM Bahari Gultom, SH DITERBITKAN OLEH PT. JASPRO INDONESIA KOMISARIS UTAMA Masrofah DIREKTUR UTAMA Syahrul Ramadhan S. PEMIMPIN UMUM Syahrul Ramadhan S. PEMIMPIN REDAKSI Gunawan Effendi PEMIMPIN PERUSAHAAN Syahrul Ramadhan S. SEKRETARIES REDAKSI/PERUSAHAAN Veronica Winata DEWAN REDAKSI Abdul Hafiz Lintang Mansyur Siregar Ray Sahetapy Fuad Idris Subur Maryanto P. S. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Gregorius Daniel WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN Han Revo Joang REDAKTUR PELAKSANA Yayat Suratmo REDAKTUR POLITIK Henri Ahmadi Siregar REDAKTUR BISNIS Irdiya Setiawan REDAKTUR ENTERTAINMENT Ahmad Alqadri KOORDINATOR LIPUTAN Fenny Widiyanto P. REDAKSI Ronal T. Roberd Simanjuntak Raden Gunadi Mamat Nurzaman Fauzan Salman Ar’bain S. REDAKTUR FOTO Dede Hafizh FOTOGRAFER Charles Aluwi Edi Triyono MANAGER KREATIF Edwin Sofian ARTISTIK Thries Dianto Idham Kholid Djuhana ILUSTRATOR Wahyudi Umar Alqadri RISET & DOKUMENTASI Umi Fithriyani S. MANAGER KEUANGAN Tety Diana Susanti MANAGER IKLAN Jhillman MANAGER MARKETING & PR Indriani Natalia MANAGER EVENT Fenny Widiyanto P. BAGIAN IKLAN Veronica Winata Olifia BAGIAN DISTRIBUSI & SIRKULASI Ramdan BAGIAN MARKETING & PR Anita Nurul Siti Fauziah Olivia Sandie Juwita Reningtyas Ratu Rizky Nabila BAGIAN UMUM Rahmat Toni POINTING ONLINE Iyes Melon Andika Kusuma REKENING BANK PT. JASPRO INDONESIA AC 124-00-0646764-2 BANK MANDIRI KCP JKT PANCORAN REDAKSI & BISNIS Wisma Aldiron Dirgantara Block G1 Suite #045 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12780 Indonesia Telp +6221 - 71024953 Fax +6221 - 79196330 Hotline : 081212439346 (Iklan) 08567979309 (Sirkulasi) 087870920802 (Marketing & PR) Email : pointingmagazine@gmail.com : iklanpointingmagazine@gmail.com Website : jasproindonesia.com/pointing P erkembangan situasi sosial, politik dan ekonomi serta teknologi yang bergerak sangat cepat dan dinamis belakangan ini, membawa konsekuensi pada terjadinya perubahan perilaku di masyarakat yang semakin haus akan informasi terkini. Maklum saja, seiring meningkatnya pendapatan ekonomi, pola pikir (mindset) masyarakat pun menjadi lebih kritis dalam menyikapi sesuatu. Untuk itu, masyarakat membutuhkan sebuah media yang cergas dalam memberikan informasi yang bijaksana dan akurat. Sebagai media baru, POINTING hadir bukan sekadar menginformasikan poin penting atau ‘menunjuk’ sesuatu hal yang terjadi pada kondisi terkini. Kami hadir dengan tekad untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan Negara, juga masyarakatnya. Untuk itu, di edisi perdana ini, kami mengangkat sosok Jusuf Kalla, sebagai guru bangsa yang bisa menjadi panutan setiap orang, baik dalam hal kepemimpinan maupun kepercayaan. Juga kami ulas isu tentang TKI yang tak kunjung selesai. Adapun, untuk menyambut Pemilu 2014 mendatang, kami informasikan beberapa isu yang terjadi dalam kehidupan partai politik serta perilaku daerah pasca otonomi daerah. Sementara itu, di sektor bisnis dan ekonomi, ada ulasan tentang rencana pembangunan Kilang Bontang dan ekspansi peritel asing yang memicu akselerasi pertumbuhan kelas menengah dan distribusi. Juga tidak ketinggalan, beberapa ulasan di bidang properti, keuangan, otomotif, infrastruktur kota (sarana dan prasarana), elektronik serta consumer good. Melengkapi informasi-informasi itu semua, juga ada cerita tentang kegiatan traveling dan perjalanan wisata yang menyejukan jiwa. Selamat membaca. Gunawan Effendi Pemimpin Redaksi DariPengasuh POINTING Dilarang mengutip, memproduksi sebagian atau keseluruhan isi majalah ini dalam segala bentuk tanpa izin tertulis dari redaksi. Setiap wartawan POINTING Magazine dilengkapi dengan tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima imbalan untuk sebuah pemuatan berita.
  • 4. 4 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing PROPERTI 46 CONTENT H. M. Jusuf Kalla: SEKARANG BAYAR DULUAN 10 KHARISMA 10 PREMIUM Mengurus Bermasalah Di Luar Negeri ................. 14 JI Expo Hanya Untung Sendiri ............. 18 PARLEMEN Viva Yoga Mauladi Cara Berpikir Pemerintah Memang Salah .................................... 22 Agus Sulistyo Kita Perlu Pengendalian BBM ............. 24 PARPOL PBB Sudah Bicara Perpres ................... 26 PKPI Akhirnya Lolos Juga ..................... 27 Kisruh Partai Kesandung Sapi .............. 28 PRASARANA Kena Semprit di Pluit ........................... 30 Masih Rp118 Triliiun Berbintang ......... 32 DESENTRAL Wali Kota Padang Dr H Fauzi Bahar MSi Fokus Program Unggulan..................... 35 MODUS Waspadai Investasi Bodong ................ 37 SINERGI Social Entrepreneur atau Business Entrepreneur?....................................... 38 STRATEGI Strategi Pasar - Heineken Bir Gaet Pasar dengan Eksperiental Marketing ....................... 40 PROPERTI Pembeli Indonesia Mulai Lirik Australia ............................................... 44 KEUANGAN Mengukur Kesiapan Branchless Banking .. 56 ASURANSI Industri Asuransi Nasional Booming Kelas Menengah, Asuransi Kesehatan Banyak Dipilih ...... 58 RUANG PENGAMAT “Menuju Pembangunan Green (Techno) Economy ” .................. 65 PLESIR Danau Tondano Di Ruang Rindu Kita Bertemu .............. 66 TALENTA Juwita Reningtyas: Mau Belajar .......... 67 SELEBRITAS Olga Lydia: Harus Pas .......................... 68 TENDENSI Clisthenes ............................................ 70 STRATEGI 42 OTOMOTIF 48 ELEKTRONIK & GAWAI 50 JJ ROYAL LestarikanTradisi dalam Satu Sachet KopiTubruk RISET PASAR 64 Ekspansi Peritel Asing Picu Akselerasi Pertumbuhan & Distribusi ERTIGA SepakTerjangnya Rubah Peta Penjualan Mobil Keluarga OPPO Find 5 Bidik Anak Muda Pengguna Android Iwan Sutino Penakluk Bisnis Properti H. M. Jusuf Kalla mendapat gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia. Ia juga menyampaikan kuliah umum di sana. Berikut tanya jawab JK dengan civitas academica usai kuliah umum tentang kepemimpinan dan kepercayaan.
  • 5. 5 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing
  • 6.
  • 7. 6 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing DINDING juga menggunakan prosesor dual-core. Acara peluncuran tersebut dimeriahkan oleh kehadiran Afgan sebagai brand Ambassador Mito Mobile. Mito A300 mempunyai layar sentuh seluas 4 inci, prosesor dual-core 1GHz, kamera 2MP, sistem operasi Android 4.0, dan dibanderol dengan harga Rp699 ribu. Selain itu Mito A300 juga mempunyai fitur TV analog dan FM radio. Sedangkan MitoT970 merupakan tablet PC berlayar 9 inci dengansistemoperasiAndroid4.0yangmempunyaiopsiuntuk menggunakan keyboard eksternal yang terhubung melalui kabel microUSB yang dijual secara terpisah. Untuk spesifikasi hardware, Mito T970 ini hampir mirip dengan Mito A300, yaitu prosesor dual-core 1GHz, RAM 512 MB, kamera belakang 2MP, dan kamera depan 0,3MP. Mito juga membenamkan fitur TV analog dan FM radio pada Mito T970. MITOmematoktargetpenjualananekaprodukgadget-nya sebanyak 2 juta sampai 3 juta unit tahun ini. “Tahun ini kami akan banyak mengeluarkan produk di tablet,”kata Hansen Lie, Direktur Utama MITO. Mengutip data IDC dan data internal perusahaan itu, Kontan menyebut pangsa pasar tablet MITO pada tahun 2012 mencapai 30%. Pada tahun ini, mereka menargetkan pangsa pasar tablet hingga 50 persen. “Ditahuninikamihadirkan30produkbaru.Sepuluhproduk di antaranya sudah kita luncurkan,”tandas Hansen. Mito A300 M itosebagaisalahsatuprodusenperangkatmobileturut mengambilbagiandalamMegaBazaarComputer(MBC) 2013 di Jakarta Convention Center. Mereka merilis dua buah perangkat baru di hari pembukaan MBC 2013 tersebut, yaitu Mito A300 yang merupakan ponsel berlayar 4 inci dengan prosesor dual-core, danTablet 9 inci dengan seri MitoT970 yang D ewasa ini, pesatnya perkembangan internet telah merubah perilaku di masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, antara lain dalam hal online shoping. Seiring perjalanan waktu, online shoping telah menjadi tren di masyarakat. Maraknya aktivitas online shopping di masyarakat, berakibat menjamurnya toko-toko di dunia maya yang menawarkan beragam kebutuhan masyarakat mulai dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Menyikapi kondisi tersebut, dengan dilatarbelakangi keinginan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan online shoping, kini telah hadir DOKU Wallet, yaitu sebuah dompet virtual yang menawarkan kemudahan, keamanan dan kenyamanan dalam berbelanja di dunia maya yang bekerja sama dengan BNI. Melalui DOKU Wallet, para pengguna dapat bertransaksi online, cukup dengan menggunakan username dan password. “Masyarakat dapat menggunakan DOKU Wallet untuk berbelanja online di 300 merchant, antara lain di blandja.com, Electronic Solution, The Harvest, First Media, Cheese Cake Factory, dan Sky Aviation,”jelas Dhenu Wiarsandi, Head of Business Development DOKU Wallet, kepada para wartawan, saat acara peluncuran DOKU Wallet di JCC, Jumat (12/4) siang. DOKU Wallet, Manjakan Shopaholic Online A dira Finance sebagai perusahaan pembiayaan mobil dan motor terkemuka di Indonesia, semakin mempertegas komitmen dan kontribusi nyata dalam meningkatkan dan membangkitkan kecintaan masyarakat terhadap keanekaragaman wisata Nusantara serta mendorong perkembangan pariwisata Indonesia, melalui kehadiran portal Adira Faces of Indonesia (www. adirafacesofindonesia.com) yang sudah hampir 2 (dua) tahun eksis. Menyusul kesuksesan dua program sebelumnya yaitu‘Adira Best 100’dan Adira Beauty X-Pedition’, kini pada tahun 2013, Adira Faces of Indonesia kembali mengadakan program yang mengajak masyarakat untuk dapat terus mengeksplorasi kekayaan alam Tanah Air - lewat sebuah lomba tulis dan foto keindahan alam, yang bertajuk‘Jelajah Bumi Papua’. “Setiap tahunnya, melalui portal Adira Faces of Indonesia, kami mencoba mempromosikan dan mengeksplorasi destinasi wisata di Indonesia yang memiliki potensi wisata yang mengagumkan. Untuk itulah, tahun ini kami hadirkan program‘Jelajah Bumi Papua’ agar masyarakat mengenal lebih dekat Bumi Papua dengan eksotismenya yang mempesona,”terang Presiden Director Adira Finance Willy Suwandi Darma dalam acara press conference peluncuran program‘Jelajah Bumi Papua’di Jakarta, Rabu (24/4) sore. ‘Adira Faces of Indonesia’, Bentuk Cinta Tanah Air Ala Adira Finance
  • 8. 7 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing DINDING K abar mulai menyebar. Hasil kolaborasi Kawasaki-Bajaj akan hadir medio 2013 ini. Menjelang akhir tahun lalu Kawasaki Heavy Industries dan Bajaj Auto telah bersepakat melakukan kerjasama, khususnya untuk pentrasi pasar Indonesia dan Brazil. Menggandeng Kawasaki adalah cara Bajaj untuk mengulang kesuksesan seperti di Filipina — Bajaj menggandeng Kawasaki dan mereka sukses merengkuh 45 persen pangsa pasar. Diprediksi produk baru Kawasaki- Bajaj adalah Pulsar 200NS. Nakedbike bergaya streetfighter ini memiliki penampilan atraktif. “Yaa..ditunggu saja perihal program tersebut. Tunggu tanggal mainnya,” cetus sumber internal PT Kawasaki Motor Indonesia. Kawasaki+Bajaj S etelah sebelumnya sukses menggelar program XL Future Leaders 1, PT XL Axiata Tbk (XL) kembali menghadirkan program XL Future Leaders 2 untuk menciptakan bibit baru Indonesia yang siap berkompetisi secara global untuk menjadi pemimpin. Pendaftaran dibuka mulai 22 April hingga 30 Juni 2013. Sama seperti di program yang pertama, nantinya XL akan memilih lagi 120 mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia melalui proses seleksi dan penyaringan, untuk dapat mengikuti program XL Future Leaders 2 selama 2 tahun, dengan kurikulum dan metode belajar yang sudah XL Gelar XL Future Leaders 2 dirancang secara khusus. “Program XL Future Leader pertama mendapatkan animo tinggi dan respon yang sangat positif. XL berkomitmen untuk terus menjalankan program ini secara berkesinambungan, agar dapat terus memfasilitasi keinginan dan mimpi para pelajar untuk dapat menjadi pemimpin yang mampu berkompetisi secara global,”kata Presiden Direktur XL, Hasnul Suhaimi kepada para wartawan di Jakarta, Senin (22/4) siang. D ikemas dalam acara bernuansa life style dan fashion, PT Piaggio Indonesia (PI) meluncurkan varian mesin terbaru di jajaran Vespa yang mengusung 3 Valves/3 katup. Teknologi 3 Valves ini dirancang dan dikembangkan di Pontedera, Italia yang mampu menghemat bahan bakar dan ramah lingkungan untuk kinerja lebih baik. “Peluncuran mesin 3valves baru merupakan bukti bahwa Vespa tidak hanya indah di luar dengan desain dan tampilan yang khas, tetapi juga indah, dapat diandalkan dan kuat di dalam dengan teknologi mesin state-of-the-art baru ini.”kata Marketing Director PI Pratiwi Halim. Komposisi mesin tiga katupnya terdiri dari 2 katup masuk dan 1 katup buang, satu overhead cam dan sistem injeksi bahan bakar elektronik; yang memberikan kinerja terbaik sekaligus mengurangi konsumsi bahan bakar dan mengurangi tingkat emisi. P T Artha Auto atau Lamborghini Jakarta mengaku bahwa dua orang sudah membeli produk baru mereka, New Lamborghini Gallardo LP 560-4 dan LP 570-4 Edizione Tecnica. Satu dari dua nama itu adalah pengacara Hotman Paris, dan seseorang bernama Basuki Lidin. “Sudah dua. Satu New Gallardo LP 570-4 Spyder (hijau) sudah dibeli Hotman Paris Hutapea dan satu lagi New Gallardo Coupe atas nama Basuki Lidin. Harganya US$ 600.000 (Spyder). Beda harga keduanya beda tipis sekitar US$ 20.000,”ungkap Chief Operation Officer PT Artha Auto Endy Kusumo dalam peluncuran New Lamborghini Gallardo di Jakarta. New Lamborghini Gallardo LP 560-4 dan dua varian dari LP 570-4 Edizione Tecnica hadir dengan varian LP 570-4 Spyder Performante dan LP 570-4 Superleggera. Vespa 3 Katup Lamborghini Gallardo
  • 9. 8 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing P enerapan konsep bangunan ramah lingkungan atau green property di Indonesia belum sebesar yang diharapkan. Pasalnya, masih banyak yang belum mengetahui nilai ekonomis green building. Padahal, green building merupakan bangunan dengan penerapan kaidah sustainable consumption. Konsep ini mendukung penghematan energi dan air hingga 65 persen. Demikian benang merah acara Sinarmas Land – Journalist Property Workshop yang digelar di FX Senayan, Jakarta, Selasa (30/4) lalu. “Di Singapura di tahun 2005 cuma 5-6 Green Building, setelah 8 tahun sudah bisa 1.500. Saat ini kita baru ada 6 Green Building di Indonesia. Namun, sudah ada 70 bangunan yang akan disertifikasi. Diharapkan bisa terus bertambah mengejar Singapura,”kata Naning Adiningsih Adiwoso, Ketua Green Building Council Indonesia (GBCI). U ntuk meningkatkan service terhadap masyarakat, khususnya dalam hal penyediaan produk di pasar, pada Senin (6/5) di Jakarta, PT. Galenium Pharmasia Laboratories produsen produk-produk perawatan kesehatan (Health Care) dengan merek ternama seperti: Caladine, JF, Oilum & Belsoap, mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Atri Distribusindo sebagai perusahaan distribusi yang bergerak dibeberapa bidang seperti Milk, Snack, Drinks, Toiletries, Cigarettes, Household & Confectionery. “Penandatanganan kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan produk perusahaan di saluran distribusi pasar modern, seperti Alfamart dan Indomaret,” ujar Victor Setyawan Budiono, Grup Brand Manager PSC PT. Galenium Pharmasia Laboratories. Perkuat Distribusi Galenium Bidik Kawasan Indonesia Timur Kini di Carrefour Ada Layanan Home Delivery S eiring peralihan kepemilikan PT Carrefour Indonesia yang kini bernama PT Trans Retail Indonesia kepada grup usaha lokal – CT Corp, Carrefour semakin kreatif dalam melayani konsumennya. Salah satu program layanan terbarunya adalah home delivery service. Setiap pelanggan yang berbelanja di Carrefour dapat meminta layanan pengantaran barang belanjaannya secara gratis, dalam radius 5 kilometer dari gerai dan pelanggan dapat menerima barang belanjaannya maksimal 24 jam setelah pembelanjaan. Namun syaratnya, konsumen harus melakukan transaksi pembelanjaan minimal Rp 2 juta. Barang yang bisa dikirim secara gratis menggunakan layanan ini, adalah jenis grocery non fresh, elektronika dan tekstil atau pakaian. “Mulai 1 Mei 2013 mulai kita jalankan. Untuk tahap awal, kita mempraktekannya hanya di wilayah Jabodetabek dulu. Ada kemungkinan nantinya program ini berlanjut diseluruh gerai Carrefour,”ujar RM Adji Srihandoyo, Corporate Affairs Director PT Trans Retail Indonesia saat acara Media Gathering di Carrefour Lebak Bulus Jakarta, Kamis (2/5). Sinarmas Land – Journalist Property Workshop DINDING The Windsor ‘Signature’ Lebih Mewah & Eksklusif P ada tanggal 6 April 2013, pengembang Pondok Indah Group lewat anak usahanya yaitu PT Antilope Madju Puri Indah yang sedang menggarap proyek The Windsor Puri Indah, secara resmi merilis Tower 2 yang diberi nama The Signature. Harga yang ditawarkan mulai dari 3 Milyar hingga 12 Milyar. Permintaan (demand) pasar pun cukup tinggi. Untuk Tower 2 ini, bahkan sudah ada 30 unit yang memesan dengan harga 3 milyar/unit. Sebagian besar adalah end user Menurut General Manager The Windsor Puri Indah, Anny Sugiarto, Tower 2 ditawarkan 155 unit dengan perincian; tiga unit penthouse dan 26 unit junior penthouse serta sisanya merupakan tipe standar. Untuk penthouse, dibandrol dengan harga Rp 9 sampai 12 milyar, junior penthouse dengan harga Rp 7 milyaran dan yang tipe standar lainnya dengan harga kisaran Rp 3 – Rp 5 milyar.
  • 10. 9 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing DINDING Hippo Power Bank Ramaikan ICS 2013 I ndonesia Cellular Show 2013 kembali di gelar di Jakarta Convention Center, mulai tanggal 12-16 Juni 2013 lalu. Para pelaku di industri gadget beramai- ramai menggelar produk terbarunya. Tak terkecuali Hippo Power Bank yang menghadirkan beragam bentuk power bank antara lain tipe Outlander 8800 mAh, Snow White 5800 mAh, Evo 5600 mAh serta yang menjadi hot item yaitu tipe Icy Jade 5800 mAh yang dibandrol Rp 359 ribu selama pameran berlangsung. “Kami banyak memberikan discount selama pameran berlangsung sebagai salah satu strategi kami dalam menggarap pasar. Selain itu, kami juga memperkenalkan produk terbaru kami yaitu All New Evo 6000 mAh,”ujar Firmansyah, Senior Staff Hippo Power Bank, Rabu (12/6) lalu, disela-sela pameran. Hippo Power Bank memiliki keunggulan dan diferensiasi berupa layanan purna jual (Hippo Care) di 14 counter di Jakarta serta garansi uang kembali atau penggantian produk (trade in) apabila produk yang telah dibeli konsumen memiliki kerusakan. P T. Midi Utama Indonesia Tbk sebagai pengelola jaringan ritel Alfamidi dan Alfaexspress meluncurkan program promosi bertajuk“Parade Doraemon Seru”. Lewat program ini, masyarakat dapat memiliki boneka Doraemon dengan berbelanja di Alfamidi dan Alfaexspress seluruh Indonesia mulai 1 April 2013 hingga 30 Juni 2013. Ditemui disela-sela event ColoringYour Day di pelataran Flavour Bliss, Alam Sutera, Serpong, Tangerang, Sabtu (13/4) siang, Santoso Kurniadi, Marketing and Business Development Director Alfamidi mengungkapkan bahwa program ini diluncurkan guna meningkatkan brand awareness dan memperkaya pecinta boneka Doraemon untuk mengkoleksi kartun Jepang berbadan tambun ini. Sementara itu, dalam rangka memeriahkan program“Parade Doraemon Alfamidi Gelar Program Parade Doraemon Seru Seru”, Alfamidi mengajak komunitas pecinta Doraemon dan juga para anak- anak tingkat Taman kanak-kanak (TK) untuk dapat saling berinteraksi dan bermain bersama dalam acara bertajuk ColoringYour Day. Beragam aktivitas digelar mulai dari lomba mewarnai, atraksi tarian Doraemon, Story Telling dari TK Komimo (Kak Dini Lestari), tukar menukar koleksi Doraemon hingga photo session di booth yang disediakan oleh Alfamidi, ditambah beragam hadiah menarik mulai dari goody bag, voucher belanja, handphone, sepeda lipat hingga smart phone Samsung Galaxy Tab 10” dan 7”. Aswana, Tawarkan Sewa Kantor Bintang 5 Harga Bintang 3 M emiliki kantor di lokasi prestisius di pusat kota merupakan idaman bagi para pebisnis, khususnya pebisnis pemula. Namun, biaya sewa yang cukup tinggi, dirasakan menjadi kendala. Seakan sangat mengerti kebutuhan pebisnis era modern, Manajemen PT Aswana Graha Makmur memperkenalkan konsep perkantoran modern dalam bentuk Executive Office dengan mengusung konsep Business Center dan Virtual Solution, yang tentunya berbiaya sewa kompetitif. “Sarana Serviced Office akan memanjakan penyewa kantor untuk lebih fokus dalam pengembangan bisnisnya dengan menyediakan s e l u r u h s a r a n a p e n u n j a n g sebagaimana diuraikan sebelumnya ditambah complimentary facilities seperti penggunaan ruang tamu dan ruang rapat (4 jam per bulan),” ungkap Anton Liu, saat acara media gathering di kantor Aswana, Jakarta, Rabu (10/4) siang. Properti selalu menjadi alternatif investasi yang menjanjikan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang kian stabil, kebutuhan properti di kota besar selalu tinggi, khususnya di Jakarta. Apalagi SOHO Pancoran Untuk Kaum Urban Jakarta Selatan kondisi sekarang ini dibarengi dengan bertumbuhnya jumlah kelas menengah yang berjiwa modern dan serba praktis namun konsumtif. Menjawab kebutuhan pasar, Agung Podomoro Land (APL) menghadirkan SOHO Pancoran, Jakarta Selatan setelah beberapa waktu lalu sukses‘menjual’SOHO Podomoro City, Central Park, Jakarta Barat. “Konsep ini sangat cocok bagi kaum urban perkotaan,”sahut Executive Director Agung Podomoro Land,VeriY Setiady disela-sela ground breaking SOHO Pancoran, Kamis (18/4) siang.
  • 11. 10 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing H. M. Jusuf Kalla mendapat gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia. Ia juga menyampaikan kuliah umum di sana. Berikut tanya jawab JK dengan civitas academica usai kuliah umum tentang kepemimpinan dan kepercayaan. H. M. Jusuf Kalla: SEKARANG BAYAR DULUAN KHARISMA juga orang Arakan (Rakit), orang asli yang Budha.Yang kedua, kami tahu Anda ingin maju dan ingin demokrasi juga investasi. Kalau untuk pengungsi saja Anda tidak membuka, apalagi investor, mana mau mereka mengikuti saya. Jadi, buka dong daerah Anda, kita lihat. Nanti saya bisa ceritakepadaorang,kamubolehikutsaya kalau mau investasi di Myanmar ini. Lantas? O,begitu,kataPresiden.Kemudiandia bilang, Kapan Pak Jusuf mau ke Rohingya, kapan? Saya bilang besok. Oke siilakan besok, nanti dikawal Pak Menteri. Begitu saja. Kira-kira 10 menit saja prosesnya. Jadi,Andaperlulihatyangkitahadapi siapa, dan prinsip pokok yang ia pegang apa? Kita lihat siapa pemimpinnya, siapa Bagaimana kiat Anda masuk ke Myanmar bersama Palang Merah Indonesiasedangkannegeriituterkenal tertutup? Kepemimpinan selalu perlu komunikatif, komunikasi yang logis. Saya tahu, pertama kita mempelajari siapa yang kita hadapi dan apa kondisinya termasuk detention bagi seluruh kabinet menterinya. Saya tahu mereka itu sangat tertutupselama30tahundantidakgentar. Mengalami embargo 30 tahun lebih tidak ada soal. Jadi, orangnya keras sekali. Tapi, saya tahu juga mereka ingin maju. Makasayakatakan,MrPresident,saya datang ke sini bukan untuk memihak, melainkan PMI ini untuk melayani semua. Bukan hanya orang Rohingya, melainkan
  • 12. 11 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing yang lainnya, apa pendidikannya, siapa kelauarganya, tiap hari ngomong apa dia, buku apa yang pernah ia baca Melihat fenomena politisi belakanganini,menurutAnda,seorang politisiituidealnyaberbisnislebihdulu atau berpolitik dulu? Te r g a n t u n g . S e b e t u l n y a kepemimpinanitutidakbisadiaturseperti itu. Saya juga tidak bisa mengatur takdir. Sejak kecil saya berada di lingkungan bisnis orang tua, kemudian terjun ke pemerintahan. Tapi satu hal ingin saya katakan, tidak ada satu pun dari langkah saya loncat-loncat. Yang bisnis saya mulai dengan menjadi manajer, orang tua saya direktur utama. Setelah itu saya menjadidirekturwalaupunituperusahaan bapak saya. Kemudian menjadi direktur utama, setelah dirut menjadi komisaris. Di pemerintahan, saya mulai dengan anggota DPRD lebih dulu, kemudian menjadianggotaMPRselanjutnyamenjadi Menteri. Naik lagi satu tingkat menjadi Menko. Kemudian naik lagi satu tingkat dan menjadi Wapres. Nah tingggal satu tingkat lagi saja yang belum. Tapi terlihat tidak loncat-loncat, semua mengikuti jenjangnya. Lantas bagaimana idealnya? Ya, bagaimana yang ideal? Menurut saya, yang seperti pengalaman saya itu idealnya karena dalam bisnis itu kita harus mengambil keputusan cepat dan tangkas. Kalau kita kalah cepat, akan kalah bersaing. Untuk mempercepat pengambilan keputusan,prosedurnyayangkitaperbaiki. Maka banyak yang mungkin bilang saya melanggaraturan.Sebenarnyatidak.yang saya lakukan adalah mengubah aturan. Yang tidak bisa diubah itu hanya alquran, hadits, injil dan kitab suci saja kan? Yang lainbisadiubah.MasaaturanKepprestidak bisa diubah? Begitu saja kan? Kalau kepemimpinan lembaga sosial seperti PMI bagaimana? Kepemimpinan sosial tanpa koneksi akan sulit berjalan. Kalau saya mau di PMI karena saya pikir siapa yang akan menelepon menteri-menteri itu. Bisa-bisa menteri itu bilang: Siapa saudara telepon- telepon saya? Kalau saya bilang mantan Wapres,makamenterinyabilang“yayaya”. Begitu juga gubernur. Tapi, semua itu tergantung pada keercayaan. Bisnis tanpa kepercayaan tidak akan berjalan. Begitu juga KHARISMA pemerintahan. Jika pemerintah tanpa kepercayaan, siapa yang mau ikut kita? Sama juga kepemimpinan sosial. Kalau tanpa kepercayaan, bagaimana saya mau meminta bantuan kepada para pengusaha? Bisa-bisa mereka bilang, ah Pak JK itu cuma proyekkan saja urusan bencana itu. Jadi boleh dibilang kepercayaan itulah intinya. Hambatan kita ini birokrasi, menurut anda? Ya, sekarang ini banyak yang ketakutanmemikultanggungjawab.Masa semuaorangmintacekperaturan.Menteri tanya dirjen dulu, dirjen tanya direktur dulu, apakah bisa ini menurut aturannya. Nomor berapa itu, apa aturannya itu. Begituaturannyaketemu,ternyatasemua salah. Itulah yang terjadi sehingga semua takut memikul tanggung jawab dalam birokrasi. Bagaimanajikakurangpengalaman memimpin di kalangan anak muda misanya? Kepemimpinan itu bukan hanya Presiden. Sebenarnya selalu ada kepemimpinan jika kita berkelompok. Anda bisa mulai dengan menjadi pemimpin band. Anak muda bisa mulai dengan kepemimpinan pemuda di KNPI misalnya. Anda bisa menjadi bupati, atau gubernur. Maka saya perlu katakan bahwapemimpinitudilaksanakan,bukan dikatakan. Kepemimpinan itu tidak akan dilihat dari apa yang Anda katakan, tapi apa yang Anda laksanakan, bukan yang Anda tidak lakukan. Kerjakan dulu, baru baca teorinya. Jika baca dulu baru mau kerja, kita akan ketinggalan. Nah, tanggapan Anda mengenai ide agar yang memimpin orang muda? Memang banyak harapan terjadi regenerasiterusmenerus.Itukanalamiah. Tapi saya ingin mengatakan terkait tua- muda, umur itu ada tiga macam. Pertama, umur kalender, kedua umur biologis, ada yangmudatapibisasajaterlihattuakarena capek mungkin. Ada juga yang umur kalendernyatinggi,tapibiologisnyamuda. Nah,adajugaumursemangat,yangketiga ini. Semangat. Umur boleh sama, tapi semangatnya berbeda-beda. Tapi tetap kepercayaan itu intinya, yang bisa kita lihatdariperilaku.Jadimeskipunpemuda, atau masih muda, tapi memiliki perilaku yang baik, potensial, ya silakan. Tapi, jika perilakunya tak terpuji, ya habis juga. Jadi, jangan hanya melihat kepemimpinan itu dari umur kalender, harus juga kita lihat semangatdanperilakunya.Memangtidak ada faktor tunggal untuk menentukan kepemimpinan itu. Pilihannya banyak sekali Apa pandangan Anda mengenai korupsi di kalangan kepemimpinan yang tampaknya kian menyebar? Kita sudah mengetahui bahwa power tends to corrupt. Absolute power, corruptabsolutely.Nah,dulu,berlangsung sentralisasi.Anggaranitusemuanyadiatur oleh pusat, pemerintahan pusat, oleh kementerian-kementerian.DPRkemudian hanyamenjadistempel.Kemudiandaerah tingggal laksanakan. Zaman dulu itu, SD saja, SD Inpres, itu diatur oleh pusat, di mana SD diletakkan. Sekarang, power itu dibagi tiga. Sepertiga di pusat, sepertiga DPR, dan sepertiga daerah, karena otonominya. Karena itu korupsinya juga dibagi tiga, dan yang masuk penjara pun masing- masing sepertiga. Sepertiga orang pusat, sepertiga anggota DPR, dan sepertiga lagi gubernur dan bupati-wali kota. Itu adalah suatu kewajaran dari otonomi. Power dibagi, tanggung jawab dibagi, korupsinya juga dibagi. Konsekuensi pembagian kekuasaan dalam demokrasi memang begitu Lagi pula dukungan politik sekarang ini mahal. Dulu untuk menjadi gubernur tinggal maunya Cendana (kediaman Presiden Soeharto). Siapa yang ditunjuk Cendana, jadi gubernurlah dia tanpa bermacam-macam ongkos. Bahwa nanti ada konsesi-konsesi, urusan belakangan, apa boleh buat, dulu memenag begitu. Tapi sekarang ini bayar duluan, itu bedanya.Dulubayarbelakangan,sekarang bayarduluankalaumaujadigubernur,dan bisa saja rugi. Itulah mengapa hampir 90 persen pemimpin di daerah bermasalah. dulu itu Bupati boleh dibilang hanya mengurusKTP,sekarangberbagaimacam proyek. Dulu yang mengurus proyek itu Kanwil (kantor wilayah di bawah kementerian). Siapa atasan Kanwil itu? Ya menteri. Tentang sistem atau kepemim­ pinan, mana lebih penting? Sistemitumengaturuntukmengelola sisimanajerial.Tapleadershipmenyangkut perubahandankemampuan.Dua-duanya
  • 13. 12 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing penting. Pemimpin tanpa sistem juga bisa kacau. Tapi lebih kacau lagi jika sistem tidak ada pemimpinnya. Di bidang apapun, di perusahaan atau di pemerintahan, itulah yang akan terjadi. Tapi di atas segaa-galanya, yang mendorong perubahan menuju kemajuan memang kepemimpinan. Pemimpin yang baik akan dipercaya.Tapi yang pertama, ia harus percaya diri. Jika tak mempercayai dirinya, bagaimana ia dapat memimpin orang lain. Mana yang lebih Anda nikmati, pemimpin di pemerintahan atau bisnis? Ini tergantung. Kalau menginginkan kebebasan, enak jalan-jalan, ya jadi pengusaha. Tapi ketika saya masuk Jakarta, menghadapi kemacetan, terasa asing. Di Makassar jarang terlihat kemacetan. Tapi, ketika menjadi Wapres, tidak ada kemacetanitu,hebatsekalikitapikir.Main golf, semuanya minggir. Jadi, lima tahun tanpa macet. Tapi di Jakarta juga banyak demo, di daerah kita disambut para pelajar di kiri-kanan jalan, walaupun di Makassar banyak sekali demo, apa saja di demo. Kalau di lembaga sosial itu banyak melihatorangsusah,kepuasannyadunia- akhirat. Dunia dapat, akhirat juga. Menurut Anda, lebih penting proses atau hasil akhir? Semua penting, proses penting, tapi proses yang baik akan mencapai tujuan. Maka tujuan akan menjadi penilaian akhir meskipun prosesnya mungkin tidak benar. Proses harus dilalui, namun tingkat kepentingannya berbeda-beda. Kalau bisnis, yang paling menonjol objective harus tercapai dan prosesnya bisaberubah-ubah.Dalampemerintahan juga begitu, prosesnya pun bisa berubah, tapi banyak kendala seperti peraturan macam-macamsehinggakadang-kadang pencapaian tujuannya menjadi lebih lambat. Pemimpinmelayaniataudilayani? Ya tentu semua pemimpin harus melayani, pemimpin apapun itu. Pemimpin juga bisa dilayani, misalnya pengusaha melayani pemimpin agar proses berjalan lebih cepat. Ini masalah personal, bukan pokok dari kepemimpinan, seperti masalah protokoler. Bagaimana hubungan kepemim­ pinan dan kemajuan bangsa? Bangsa kita ini sebenarnya bangsa yang lengkap, punya kemampuan, sumberdayaalam,jumlahpenduduk,dan banyak lagi. Dulu, kita selalu menyebut Singapura lebih maju karena hanya kota kecilpastilebihmudah.Tapi,ternyataCina bisa maju. Dengan penduduk 1,4 miliar dan wilayah yang besar ternyata bisa maju. Jadi, negara kecil atau negara besar bisa maju juga. Kita negara menengah seharusnya bisa maju juga. Jadi, di mana letak faktor kemajuan itu? Kembali lagi kepada kepemimpinan. Singapura itu maju dipimpin Lee Kuan Yew selama 30 tahun. Malaysia maju dipimpin Mahathir yang memimpin dengan keras tapi baik. Kita juga sebenarnya memiliki potensi maju ketika dipimpin Soeharto selama lebih dari 30 tahun. Cina juga maju? Cina maju karena Deng Xiao Ping. Bahwapopulasi1,4miliaritubukanbeban, melainkan aset. Kita juga seharusnya memanfaatkan betul sumber daya manusia kita agar mencapai kemajuan di dalam negeri. Kemajuan itu berasal dari nilai tambah yang banyak. Nilai tambah yang banyak berasal dari teknologi. Dari mana teknologi? Dari pendidikan dan semangat. Pendidikan saja tanpa semangattidakcukup,jadigabunganyang diperlukan. Sedangkan pemimpinnya harus memberikan jalan yang jelas, arah yang jelas, kemauan yang jelas, dan contoh yang jelas. Jadi, harus melihat ke depan.Itusebabnyabangunan-bangunan universitas dan lembaga pendidikan itu harus modern. Lembaga pendidikan bukan museum, dia harus berorientasi ke depan. Bagaimana dengan masalah hukum? Memang salah satu masalah bangsa ini ialah lepasnya sisi hukum itu sehingga sekarang ini cenderung berlaku hukum rimba. Apa hukum rimba itu? Ia sendiri jadi polisi, ia sendiri jadi jaksa, ia sendiri juga yang menjadi hakim, menghakimi orang. Itulah maka terjadi persoalan, pembakaran rumah, kantor, bangunan, polisi dianiaya. Itu semua karena hukum tidak dilaksanakan dengan tegas. Jika tidaktegas,takadayangtakutmelanggar hukum. Jadi, ketegasan yang diperlukan. Kadang-kadang persoalannya adalah KEPEMIMPINAN SOSIALTANPA KONEKSI AKAN SULIT BERJALAN. KALAU SAYA MAU DI PMI KARENA SAYA PIKIR SIAPAYANG AKAN MENELEPON MENTERI-MENTERI ITU. BISA-BISA MENTERI ITU BILANG: SIAPA SAUDARATELEPON- TELEPON SAYA? KALAU SAYA BILANG MANTANWAPRES, MAKA MENTERINYA BILANG “YAYAYA”. BEGITU JUGA GUBERNUR. KHARISMA
  • 14. 13 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing KHARISMA pelanggaran Hak Asasi Manusia. Soal HAMiniadalahhakdankewajiban.Semua orang berhak atas kehidupan yang layak dan sebagainya. Tapi, pasal terakhir HAM itu adalah kewajiban untuk taat hukum. Inilah yang sering dilupakan atau keliru diterapkan. Terakhir, Anda mau maju di pemilihan presiden 2014? Karena pertanyaannya sederhana, ya harus kita maju, masa jalan ke belakang. Tapi, kita bisa jelaskan begini: Politik kita itu sama dengan kepentingan band. Kalau partai kita anggap band, figur itu vokalisnya. Di Indonesia ini, banyak band tapi tanpa vokalis. Golkar band bagus, vokalisnya harus lebih banyak memperbaiki kemampuannya. Selain perlu vokalis, penyanyi latar, dan duet yang bagus. Kalau Demokrat, akibat macam- macam hal, pemain band-nya ada yang pergi. Pemain bass-nya sudah tidak ada. Adajugabandkecildanpenyanyinyajuga ya kurang terkenal. Ada juga penyanyi cuma tak ada band. Nah, itu orang seperti saya kan? Juga Mahfud, Dahlan, Jokowi. Semua bisa menyanyi, tapi di rumah saja kalau tidak ada band. Tap pada 2013 ini, penyanyi akan bertemu band dan band bertemu penyanyi. (GUN) 13 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing
  • 15. 14 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing Apa sebenarnya fungsi Direktorat PerlindunganWargaNegaraIndonesia dan Badan Hukum Indonesia ini? JadiketikaMenteriLuarNegeriwaktu itu Pak Hasan Wirajuda mengantisipasi bahwa isu perlindungan warga negara kita di luar negeri sangat penting krusial karena banyaknya warga negara di luar negeri dengan banyak profesi, mulai dari ekspatriat, pelajar mahasiswa, mereka yang menikah dengan warga negara asing setempat, Aanak Buah Kapal (ABK) maupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Yang paling krusial adalah TKI domestik yaitupekerjarumahtanggayangtersebar di berbagai negara. Hanya dengan adanya arus reformasi keterbukaan masyarakat terhadap pemerintah akan perlindungan TKI itu sangat tinggi. Ini menuntut satu pendekatan baru dari pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri yang memiliki tugas pokok dan fungsi mewakili bangsa Indonesia di luar negeri. Ini terkait dengan tugas diplomat, antara lain protecting and negosiating. Tentunya protecting adalah perlindungan, dan Konverensi Wina mengatur tentang perlindungan tentang warga negara asing di negara terakreditasi. Di dalam negeri bagaimana? Hukum nasional kita jelas. Bahkan UUD 1945 dalam pembukaannya mengamanatk an perlindungan warga negaranya di luar negeri. Dalam perkembangannya, pada 2002 dibentuklah satu unit baru bernama Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Yang kita tangani tentunya semua permasalaham warga negara kita di luar negeri. Misalnya perdagangan manusia di luar negeri, penyelundupan manusia, evakuasi ketika bencana dan konflik-konflik. Oleh sebab itu kita juga mempunya langkah-langkah strategis. Kita tidak hanya melihat penanganan masalah di luar negeri tapi sekarang kita juga harus bersinergi dengan instansi- instansi di dalam negeri sejak awal, terlebih lagi ini menyangkut negara asalnya. Maksud Anda? Jadi, sebagian persoalan-persoalan di luar negeri ini menyangkut persoalan-persoalan di dalam negeri khususnya mengenai TKI pembantu rumah tangga khususnya mengenai rekrutmen, dengan dokumen yang baik lalu proses pelatihan, pendidikan, kesehatan, yang pada gilirannya setiap warga negara harus tahu persis soal itu. Jadi hak dan kewajiban harus siap artinya dokumen itu harus sesuai dengan dokumen yang sebenarnya. Dokumen tersebutbetulnamanya,tanggallahirnya, keluarganya. Dokumen ini sangat vital terkait WNI di luar negeri yang misalnya mengalami kecelakaan atau meninggal. Jika berdasarkann dokumen di paspor ternyatatidaksesuai,inidapatmerugikan yang bersangkutan bahkan keluarganya. Mengurus Yang BERMASALAH DI LUAR NEGERI Contohnya? Ya, seperti di Malaysia atau di negara lain, TKI tidak bisa mencairkan uang asuransinya yang jumlahnya dapat mencapai miliaran rupiah. Asuransi itu tidak bisa diterima oleh ahli warisnya karena dokumen tidak sesuai, jadi tidak bisa di klaim. Maka dokumen itu diperlukan untuk memudahkan, termasuk keamanan yang bersangkutan, karena dengan dokumen yang benar itu penanganan akan lebih cepat. Ketika ada kecelakaan, yang bersangkutan tidak bisa ditanya, kondisinya tidak memungkinkan, tapi dokumennya yang berbicara benar, kita cek, oh ya datanya ini, sehingga mudah untuk dihubungi keluarganya. Apakah itu termasuk masalah yang mencolok belakangan ini? Yasalahsatunya,banyakbelakangan ini warga Indonesia yang meninggal di luar negeri. Karena keluarganya tidak bisa dihubungi lalu dimakamkan di sana. Nah, 2-3 tahun, lima tahun kemudian ada keluarganya mencari. Ini kan menyulitkan yang bersangkutan dan keluarganya. Jadi, TKI itu perlu siap dokumen. Selanjutnya siap skill dan siap mental. Siap skill itu penjelasannya bagaimana? Siap skill, tentunya orang yang niat ke luar negeri dan niat bekerja harus tahu persis apakah ia sebagai ekspatriat di bidang jasa, di bidang perkebunan, atau Untuk menangani masalah-masalahWNI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memiliki Direktorat PerlindunganWNI dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri. Unit yang berdiri pada 2002 ini termasuk sepi publikasi. Untuk mengenal lebih jauh Direktorat ini, Gunawan Effendi mewawancarai Direktur PWNI dan BHITatang Budie Utama Razak MBA. Berikut petikannya: PREMIUM
  • 16. 15 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing pembantu rumah tangga. Apapun, mereka harus betul-betul menguasai bidang pekerjaanya. Oleh sebab itu pemerintah telah menerapkan adanya pelatihan termasuk BLK-BLK ya, termasuk tenaga kerja formal. TKI rumah tangga pun ada ketentuan pelatihan, ada pelatihan 200 jam, 400 jam, dan ada yang 600 jam, bahkan dengan tingkat kesulitan di negaratertentutermasukbahasa,budaya dan sebagainya. Ini penting karena dengan latar belakang yang berbeda dengan pengetahuan yang berbeda makaakanadastandarisasipengetahuan pekerjaan yang ia tekuni di luar negeri. Kalau sebagai perawat ya ia betul-betul menjadi perawat handal yang siap bersaing dengan perawat yang lainnya. Kalau siap mental? Siap mental artinya tidaklah mudah kita itu bekerja di negara orang. Kita harus paham karakter budaya, jauh dari keluarga juga bukanlah hal yang mudah, apalagi ia ibu rumah tangga, ia harus meninggalkan suami, anak, dan orang tua. Jadi ia harus betul-betul siap mental. Kedua, pembantu rumah tangga tidak sebebas di sini, bisa keluar kapan saja. Memang di Hongkong ada hari libur, juga di Taiwan, Singapura, sebagian ada. Jika di Arab Saudi, diTimurTengah kan di rumah terus. maka banyak dari mereka yang tidak siap ya tidak siap mengenai dokumen, skill dan mental, bahkan banyak yang dikirim tanpa melalui prosedur yang betul. Bagaimana statistik PWNI di tahun­tahun terakhir ini? Kalau kita lihat dalam tiga tahun terakhir ini terjadi penurunan masalah PWNI, termasukTKI. Pada 2011 misalnya, kita menangani permasalaham WNI sekitar 38.880 kasus. Mayoritas TKI pembantu rumah tangga, mencapai 30880 kasus, 2 0 . 9 2 1 a n t a r a n y a KDRT: lari dari m a j i k a n n y a dan meminta perlindungan ke KBRI. Kita tangani satu d e m i s a t u yang lari ke K B R I - K B R I , yang meminta perlindungan yang tercatat. Tapi menurut BNP2TKI jumlah itu jauh lebih besar karena mereka mencatat di bandara-bandara ada yang tiba tidak melalui KBRI, ada masalah dengan majikannya mereka tidak lapor langsung pulang dan sebagainya. Selanjutnya pada 2012 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi sekitar 19 ribu sekian kasus saja. Kenapa? Ya kalau kita cermati, pertama memang instansi di dalam negeri banyak melakukan pembenahan, pengetatan, ada ketentuan-ketentuan yang lebih jelas dan tegas walaupun ada pihak- pihak tertentu yang masih melakukan penyimpangan-penyimpangan.Itumasih dapat ditekan. Kemudian satu hal yang paling penting di sini adalah kebijakan moratorium ke Arab Saudi, Kuwait, Iran, dan Syria. Moratorium ini, walaupun ada yangmencobamengirimtanpaprosedur, kami melihat ini bisa menekan angka itu sendiri. Terutama di Arab Saudi, dengan berlakunya moratorium, persoalan turun sangat drastis. Yang kedua, sekarang ini punya pembantu dieman-eman, lebih dijaga, karena ketika mereka menyadari tidak adanya pembantu dari Indonesia, mereka sangat kesulitan. Di samping itu mereka yang tidak memiliki dokumen malah bayarannya jauh lebih tinggi, nah ini menyangkut posisi tawar kita sebagai pemerintahan. Maka moratorium supaya kita dapat menata kembali baik di dalam maupun di negara penempatan. Kabarnya moratorium itu diambil karena negara penempatan tidak mau menandatangani kesepakatan perlindungan. Benar begitu? Masalahnya, hukum di sana menempatkan pekerja domestik atau pembantu rumah tangga dalam masalah private (perdata) dan tidak masuk ke dalam Undang-Undang. Sedangkan buat kita, melindungi tenaga kerja kita tetap WNI, tidak melihat dari kasusnya. Setelah moratorium masalah yang non-formal atau domestik ini menurun secara tajam. Sesuai dengan keputusan pemerintahyangsudahdiumumkanoleh Menteri Tenaga Kerja Pak Muhaimin, kita akan menghentikan secara permanen pengiriman pembantu rumah tangga. Adakah standard internasional pengiriman tenaga kerja berdasarkan negaranya? Untuk peringkat saya belum melihat. Tapi pastinya, ada konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya tahun 1990,lalujugaadaILO.Namumdemikian, hukum di negara penempatan kan belum kondusif. Seharusnya baik negara pengirim maupun penerima kan sama-sama diuntungkan. Oleh sebab itu hubungan negara pengirim dan penerima harus didasari saling mengerti,menghormati dan saling menguntungkan. Jadi kita sekarang ini melakukan peninjauan-peninjauan kepada negara penempatan bahwa ada standard perlindungan yang kita inginkan. Bahkan kita bersama DPR sedang membuat rancangan undang- undang tenaga kerja di luar negeri untuk menyempurnakan UU yang telah ada sebelumnya. Yaitu UU no 39 tahun 2004. Apa kecenderungan baru yang perlu antisipasi untuk perlindungan WNI di luar negeri? Jadi berbicara perlindungan warga negara Indonesia itu kan variannyan terus berkembang. Dalam catatan saya, pada 2011 banyak fenomena baru, kita harus mengevakuasi warga negara kita dari Lybia dan Mesir karena ada konflik politik dan juga ada bencana tsunami di Jepang. Nah ini kan bukan saja kita harus menanggulangi menyelamatkan, warga negara Indonesia dari negara tersebut ada kost atau biaya yang besar yang harus dikeluarkan dari pemerintah untuk perlindungan tersebut. Tambahan pula, pembajakan kapal di Somalia termasuk juga yang terkena dampak adalah warga Indonesia. Dibajak kapal yang milik Samudra Indonesia lalu juga WNI yang bekerja di kapal-kapal asing, ABK, maka diperlukan penanganan secara terukur secara cermat agar bisa diselesaikan dan ditangani semaksimal mungkin. Kita PREMIUM
  • 17. 16 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing Direktur Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri, Tatang Budie UtamaRazaklahirdiPalembang,7April 1962. Menempuh pendidikan S1 pada FISIP Universitas Padjajaran, Bandung jurusan Hubungan Internasional, dan S2 pada Master of Bussiness of Adminstration, European University, Paris,France. Penugasan di Luar Negeri sebagai Kepala Sub Bidang Politik Luar Negeri, KBRI Paris (1992 – 1996), Kepala Penerangan dan Hubungan Masyarakat,PerutusanTetapIndonesia untuk PBB di New York (1996 – 2003), Siapa Tatang Budie ? PREMIUM dan Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia (2006 – 2010). S e l a i n m e n j a b a t D i r e k t u r PerlindunganWNIdanBHIjugamenjabat sebagai Wakil Sekretaris Satuan Tugas Penanganan WNI Terancam Hukuman Mati Di Luar Negeri, Dibentuk Dengan Keppres No. 17 Tahun 2011. Penghargaan yang diperoleh a.l. Penghargaan Pelopor Inovasi dibidang Perlindungan WNI dari Menteri Luar NegeriTahun2008,PenghargaanInovator Perbaikan Pelayanan Prima dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Tahun 2009. jugamencatatadaWNIterkenahukuman mati, sekarang ini ada 208 yang tersebar di berbagai negara yang sebagian besar terkait penyelundupan narkoba. Ya kita tangani betul, perwakilan bekerja maksimal berdampingan, menunjuk pengacara, bayar, maupun pendekatan formal serta informal. Malah Presiden pernah mengirim surat kepada kepala negara di negara-negara tertentu mengenai hukuman mati ini. Jadi kita benar-benar memastikan kepada warga negara Indonesia tetap mendapatkan bantuan hukum. S e j a u h i n i , b a g a i m a n a tangggapan masyarakat terhadap Direktorat ini? Saya banyak bersyukur banyak pihak yang mengakui dan mereka mengapresiasi langkah-langkah kita. Kita secepat mungkin menangani, memberikan tanggapan, yang pada akhirnya semakin banyak orang yang datang ke Kementerian Luar Negeri untuk mengadu. Ya kita terima pengaduan lalu kita tangani. Kita memiliki Crisis Center di Jakarta, setiap hari menerima pengaduan. Di perwakilan di luar ada satgas pelayanan perlindunganWNI, ada unit kerja khusus untuk WNI yang terkena hukuman mati. Hampir tiap minggu ada 2-3 kali pemulangan, dari sini ada yang terbebas dari hukuman mati, ada penanganan kasus tiap hari. Tapi kita tidak pernah publikasi. Sebaliknya, ketika ada satu aja kasus dan diblow up media, jadi ramai seakan-akan kita tidak bekerja.Yang lebih penting, pemerintah juga bekerja, ada kepedulian dan keberpihakan. Tentunya kita terus memperbaiki diri juga ya. Kita harus menyadari masih banyak ruang-ruang yang harus diperbaiki baik oleh kita, baik kementerian, perwakilan maupun dari instansi-instansi. Tapi kembali kita perlu dukungan masyarakat luas , juga dari media dan LSM supaya persoalan WNI di luar negeri bisa tertangani tanpa harus dipublikasikan, karena sesungguhnya pemerintah ini juga berusaha semaksimal mungkin. Jika masih ada kekurangan di sana sini, kita harus bersama-sama memperbaiki untuk menjadikan kondisi yang lebih baik lagi. (GUN)
  • 18. 17 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing PREMIUM
  • 19. 18 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing P engambilalihan itu Pemprov DKI dilakukan, terutama karena kinerja JI-Expo yang merupak an perusahaan patungan Pemprov DKI dengan pengusaha Siti Hartati Murdaya pemegang mandat penyelenggaraan PRJ sejak 2004 dinilai tidak memuaskan. Selama menggelar PRJ, rupanya JI-Expo belum pernah memberikan dividen kepada Pemprov selaku penguasa 13% sahamnya. Bahkan, belum satu sen pun uang dari JI-Expo yang masuk ke kas Pemprov DKI. Laporan penerimaan JI-Expo per 2006 dan 2007 juga belum diterima Pemprov DKI. Malah, pada 2004 lalu Pemprov DKI sudah rugi Rp 5,1 miliar dan pada 2005 Rp 1,9 miliar. Padahal orang mafhum, dengan jumlah stand yang disewak an mencapai ratusan dan jumlah pengunjung mencapai jutaan, Itu artinya, penyelenggaraan PRJ pasti menangguk untung. Tapi nyatanya Pemprov DKI tidak pernah kebagian, Hanya Untung Sendiri JIExpo kecuali dari pajak-pajak yang memang sudah semestinya dibayarkan. Itu artinya, PT JIexpo hanya untung sendiri. Malah Wagub DKI Ahok pernah meradang, mengancam memboikot karena masih ditarik sewa stand Rp 4 miliar. “PRJ kita tidak mau Bu, apa- apaan sewa Rp 4 miliar,” kata Ahok Jakarta (3/6). Selaku tuan rumah sudah sewajarnya Pemprov DKI diberikan stand secara gratis. Bahkan secara berseloroh menggunakan istilah ‘jatah preman’. “Minta jatah preman, punya kita kok. Ini acara kita kok, mana ada acara kita kita, kita sudah bayar EO, kita bikin acara, mereka dapat untung, terus kita sendiri suruh bayar,” beber Ahok dalam rapat bersama Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) DKI Jakarta pada Kamis (29/11/13) yang diupload di Youtube oleh Pemprov DKI. Malah Minta Suntikan Dana Namun diakui oleh pihak PT JIexpo, absennya dividen itu bukan berarti JI-Expo merugi. Sebab, setiap tahun pengunjung dan transaksi PRJ selalu naik. Investasi pendirian JI-Expo pada 2004 sendiri sekitar Rp 1 triliun, dengan modal awal Rp 300 miliar. Direktur Utama JI-Expo, Hartati Moerdaya, mengaku PT JIexpo masih membutuhkan investasi tambahan sebesar Rp 8 triliun untuk memberikan dividen kepada Pemprov DKI. Investasi tambahan tersebut akan dialokasikan untuk membangun arena pameran PRJ seluas 44 hektare di Kemayoran menjadi arena pameran berstandar internasional. Untuk memenuhi kebutuhan itu, menurutnya, manajemen memutuskan mengambil dari pendapatan ajang PRJ setiap tahunnya. “Karena itu, kami belum bisa memberi dividen ke pemegang saham. Bahkan, kami justru minta pemegang saham menyuntikkan dana tambahan itu,” jelasnya. PRJ Diambilalih Atas dasar ketidakpuasan ini, Pemprov DKI akan mengambila alih penyelenggaraan PRJ tahun depan melalui revisi perda PRJ. Sebanyak 16 pasal telah disiapkan dalam rancangan perda (raperda) yang akan mengganti Perda No 12/1991 tentang Penyelenggaraan PRJ itu. Beberapa hal yang diatur di dalamnya, antara lain kelembagaan, tujuan, lokasi, pembiayaan, dan kewenangan penyelenggara. Raperda itu juga mencantumkan sejumlah syarat untuk jadi penyelenggara PRJ. Di antaranya, penyelenggara harus bonafid dan memiliki reputasi baik. Semangat raperda itu, tidak l a i n a d a l a h a g a r h a k h u k u m penyelenggaraan PRJ tetap di tangan Pemprov DKI dan tidak beralih ke JI-Expo. Sehingga, pada penyelenggaraan PRJ selanjutnya, P e m p r o v D K I b i s a m e n u n j u k perusahaan penyelenggara selain JI-Expo. Pemprov DKI juga diberi kewenangan menentukan lokasi. Sambil menunggu revisi perda PRJ selesai, Pemprov DKI diharapkan mengusulkan penerapan sistem bagi hasil kepada Grup CCM (Central Cipta Murdaya) selaku induk perusahaan JI-Expo. Tujuannya, agar porsi saham Pemprov DKI di JI-Expo sebesar 13% senilai Rp 39,3 miliar menghasilkan laba. (YAS) Pemprov DKI Jakarta mulai merasa gerah dengan tindak tanduk PT Jakarta International Expo (JI-Expo) sebagai penyelenggara Pekan Raya Jakarta (PRJ). Pasalnya, PT JI-Expo dinilai tak memberi kontribusi bagi kas DKI. Berhembus kabar, Pemprov akan mengambil alih penyelenggaraan PRJ. PREMIUM
  • 20. 19 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing
  • 21. 20 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing Gagasan menelurkan empat pilar kebangsaan ini, kata Kiemas, dilatarbelakangi perkembangan kebangsaan Indonesia di era Reformasi. Era ini tidak hanya berdampak positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun juga berdampak pada tantangan yang harus ada solusinya. Kisah Cinta dengan Megawati Sebelum mengenal Megawati, Guntur Soekarnoputra yang pertama kali telah menceritakan sosok Taufiq Kiemas kepada Megawati yang saat itu belum menikah dengan Letnan (Penerbang) Surindro Suprijarso. Guntur menggambarkanTaufiqsebagaitemandi Perkumpulan Inti Pembina Jiwa Revolusi (1964) yang memiliki perilaku baik. Perkenalan Taufiq Kiemas dan Megawati Soekarnoputri terjadi pada awal bulan Juli 1971. Saat itu, Taufiq Kiemas bersama Guntur Soekarnoputra dan Panda Nababan berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Usai ziarah, mereka menyempatkan diri untuk mampir ke Madiun, tepatnya SELAMAT JALAN PAK TK... Selama masa orba, karier politiknya sempat tersendat lantaran banyak dikebiri oleh pihak penguasa. Namun begitu rezim orba tumbang, karirnya langsung melejit. I ndonesia kembali kehilangan salah satu putra terbaiknya. Ketua MPR RI Taufik Kiemas (TK), meninggal dunia pada 8 Juni 2013 lalu di Singapore General Hospital, Singapura, dalam usia 70 tahun. Taufiq lahir dari pasangan Tjik Agus Kiemas dan Hamzathoen Roesyda. Ayahnya berasal dari Sumatera Selatan. sedangkanibunyaseorang Minangkabau. Ia merupakan penghulu kaum keluarga ibunyadiKanagarianSabu, BatipuhAteh, TanahDatar,SumateraBaratdengangelar Datuk Basa Batuah. Taufiq mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan tergabung aktif dalam Gerakan MahasiswaNasionalIndonesia,kelompok mahasiswa binaan PDI, semasa ia mahasiswa. Sejak muda, TK dikenal aktif dalam berorganisasi. TK memulai karier politiknya ketika di bangku mahasiswa dengan bergabung sebagai anggota GMNI. Kemudian ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia dan terpilih sebagaianggotaDPR/MPR-RIpadatahun 1992. Selama masa orba, karier politiknya sempat tersendat lantaran banyak dikebiri oleh pihak penguasa. Namun begitu rezim orba tumbang, karirnya langsung melejit. Pada Pemilu 1999, keluar sebagai pemenang. Kemenangan ini mengantarkan istrinya menjadi Wakil Presiden dan kemudian Presiden Indonesia kelima. TK meninggalkan jejak dengan memberikanbuahpikiransoalempatpilar kebangsaan. Empat pilar Kebangsaan tersebut Pancasila, BhinnekaTunggal Ika, UUD1945,danNegaraKesatuanRepublik Indonesia (NKRI). ke kompleks perumahan AURI, tempat Megawati tinggal. “Saat itulah pertama kalinya saya berkenalan dengan Taufiq,” kenang Megawati. Perkenalan keduanya ternyata berlanjut menjadi jalinan asmara. Megawati sendiri saat itu telah beberapa bulan menjanda karena suami pertamanya,Letnan(Penerbang)Surindro Suprijarso, wafat akibat kecelakaan pesawat di sekitar Pulau Biak, Papua. Akhir Maret 1973, Taufiq dan Megawati menikah secara sederhana di Panti Perwira, Jalan Prapatan, Jakarta Pusat. Megawati memasuki pernikahan keduanya itu dengan membawa dua putra dari Surindro Suprijarso, yakni Mohammad Rizki Pratama (Tamtam) dan Mohammad Prananda (Nanan). Pada tahun 1974, Taufiq dan Megawati dianugerahi seorang puteri, Puan Maharani. Kepada ketiga anaknya, Taufiq tak membeda-bedakan kasih sayangnya. Sikap Taufiq membesarkan hati Megawati. “Saya bersyukur kepada Tuhan, karena memiliki ayah yang mencintai mereka,”ujar Megawati. (YAS) PARLEMEN
  • 22. 21 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing
  • 23. 22 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing PARLEMEN Viva Yoga Mauladi Cara Berpikir Pemerintah Memang Salah Harga daging sapi yang tinggi agaknya masih akan muncul. Terlebih lagi dalam bulan-bulan mendatang akan berlangsung Ramadan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru 2014. Bagaimana sebenarnya persoalan harga daging sapi setelah kasus korupsi impor daging menjadi sorotan belakangan ini. Henri Siregar dari Pointing mewawancarai Viva Yoga Mauladi, Anggota Komisi IV yang juga menjabat Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional di DPR RI. Silakan simak hasil wawancara selengkapnya: BagaimanaAndamelihatmasalah daging sapi di dalam negeri? Ada tiga hal yang harus di clear- kan, satu, dari sisi supply dan demand. Menurut hukum ekonomi kalau ada permintaan kan pasti ada penawaran. Kalau permintaannya tinggi sedangkan barangnya tidak ada pasti harganya naik. Apakah dalam mekanisme supply- demand ini seimbang atau sempurna apa tidak? Kalau misalkan stock kurang itu karena apa? Apakah karena sapinya tidak ada atau karena faktor lain? Faktor lain itu bisa karena penimbunan. Penimbunan bukan hanya beras lho, penimbunan bisa juga sapi. Ataukah karena quota impor dikurangi. Apakah sapinya tidak ada dan memang tidak ada di pasar, ataukah karena ditimbun sehingga tidak ada atau apakah karena dikurangiimpornyadanituharusditeliti, nah itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua sisi infrastruktur terutama transportasi atau distribusi. Kita mengetahui bahwa untuk sentra- sentra ternak sapi potong itu ada di Jawa Tengah, Yogya, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. Dengan perbandingan bahwa untuk Jawa itu 40 persen dari total, Sumatera 20 persen, dan sisanya seluruh Indonesia. Nah, dari segi infrastruktur memang mengeluarkan biaya tinggi. Kata para asosiasi importir itu lebih murah mengangkut sapi dari Australia ke IndonesiadibandingkandengandariNTT karena Pelni juga tidak bisa memberikan pelayanan yang baik karena menyangkut kurangnya fasilitas. Yang ketiga? Yang ketiga menyangkut masalah kartel. Jadi karena tidak seimbangnya supply dan demand itu kan memicu harga tinggi. Terus harga tinggi itu juga disebabkan karena faktor distribusi dan infrastruktur sehingga menyebabkan biaya ekonomi tinggi dan harga pakan tinggi. Karena tinggi harga di pasar juga tinggi. Nah kalau kemudian supply dan demand normal jalur distribusinya juga normal kemungkinan ketiga apakah ada kartel atau tidak? Harga tinggi mungkin ada kartel. Kartel itu adalah sebuah mekanisme pasar yang dikuasai oleh beberapaorangmelaluioligopoli,apakah itu dari importir atau policy maker atau pengambil kebijakan yang melakukan konspirasi didalam mengatur kebijakan dan tata niaga sehingga menyebabkan biaya tinggi ini perlu ditelusuri. Dan ini terjadi dari hulu sampai hilir. Maksud Anda? Darihulumisalnya,apakahkebijakan itumerugikannegaraatautidak.Misalkan dari sisi biaya masuk, kalau misalkan biaya masuk, PPN, PPh dikurangi maka akan terjadi pengurangan penerimaan negara. Kemudian sampai masuk di pasar biasanya para blantik (pedagang) sapi itu, dia ambil atau beli sapi di desa- desa langsung ke rumah potong hewan (RPH). Tapi karena selisih harganya lebih tinggi maka dia jual ke importir. Karena importir itu diberikan kewajiban untuk menyerap sapi lokal minimal 10 persen. Nah, si importir senang, kan dengan selisih harga tertentu sehingga dia dapat sapi, tetapi bagi blantik juga mengikuti hukum ekonomi: siapa yang membeli dengan harga tertinggi akan saya lepas. Sekarang satu pertanyaan, stock dan menimbun itu berbeda. Kalau terjadi penimbunan sapi maka itu sudah melanggar Undang-Undang. Barang siapa orang per orang atau kelompok yang melakukan penimbunan terhadap bahan pangan atau komoditas yang berkaitan dengan pangan akan dikenakan sanksi. Kita minta kepada aparatpenegakhukumuntukmelakukan investigasi apakah memang terjadi penimbunan sapi oleh oknum-oknum tertentu. Berdasarkan laporan asosiasi ke Komisi IV, ada indikasi penimbunan bukan penggemukan yg dilakukan oleh beberapa pengusaha karena menyerap sapi lokal yang didapatkan dari blantik sapi. Kalau memang itu yang terjadi saya minta kepada aparat kepolisian untuk melakukan investigasi. Bagaimanadengankonsumsisapi
  • 24. 23 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing PARLEMEN di dalam negeri? Hasil sensus ternak nasional itu sapi kita sudah 12 koma sekian juta ton tahun 2011. Sekarang itu 14,82 juta ekor sapi potong akhir 2012 dengan asumsi bahwa kebutuhan daging per orang per kapita pertahun itu 1,98 kg konsumsi daging masyarakat Indonesia. Sangat kecil bila dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Cukupkah pasokan dalam negeri? Menurut Dirjen Peternakan 12,2 juta ton itu sudah swasembada. Kalau menurut saya konsep pemerintah itu salah besar. Masa dengan 12,2 dikatakan swasembada dengan asumsi konsumsi daging masyarakat Indonesia 1,98 kg per kapita per tahun. Nah kalau semakin ditingkatkan konsumsi dagingnya juga akan semakin berkurang konsumsi daging per kapitanya. Ada konsep yang salah besar kalau menurut saya dari pemerintah dalam melakukan sensus peternakan. Di mana salahnya? Satu, sapi-sapi itu bukan milik pemerintah, sapi-sapi itu milik rakyat. Rakyat memelihara sapi biasanya dalam satu keluarga itu bisa tiga sampai lima ekor. Dan sapi itu buat petani atau rakyat itu digunakan sebagai investasi atau tabungan keluarga. Kalau ada anak yang mau masuk sekolah atau khitanan baru dia akan jual sapi itu. Jadi, rakyat dalam hal ini tidak masuk dalam agenda pemerintah.Pemerintahinginsapi,tetapi kalau harganya rendah rakyat tidak akan mau menjual sapinya tetapi kalau untuk kebutuhan keluarga berapapun harganya dia akan jual sapinya itu. Jadi agenda rakyat tidak mengikuti agenda pemerintah. Pertanyaannya, sapi itu milik siapa? Kenapa kemudian diklaim oleh pemerintah bahwa itu adalah merupakan stock cadangan nasional. Jadi, inilah kesalahan mendasar dari konsep pemerintah tentang pendataan sapi potong di Indonesia termasuk juga kerbau dan unggas. Lantas? Yang kedua kesalahan pemerintah sudah tahu bahwa sentra-sentra konsumen terbesar di Indonesia itu sebagian besar kan di DKI dan sekitarnya sekitar 60 persen. Tetapi kenapa pemerintah dari dulu sampai sekarang pemerintah tidak membangun sentra- sentra produksi di provinsi yang dekat dengan DKI yaitu di Banten dan Jawa Barat. Justru menurut laporan Adapsi Jawa Barat, Jawa Barat sendiri pun juga belum mampu memenuhi kebutuhan lokalnya. Mereka mengambil sapi dari Yogya, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apalagi mau memasok ke DKI. Solusinya? Seharusnya pemerintah itu membangun sentra-sentra produksi sapi potong di daerah-daerah yang dekat dengan jumlah konsumen terbesar di Indonesia. Dalam jangka pendek, apa gagasan Anda? Kita punya Panja daging. Salah satu rekomendasinyaadalahmemberhentikan daging beku dan sapi bakalan, tetapi pemerintah tidak mau. Pemrintah tidak mau memberhentikan tetapi kita akan mengurangisecarabertahapdanmemang pemerintahsudahmenguranginyasecara bertahap. Sayangnya, ini tidak diimbangi dengan pembangunan sentra-sentra produksi ternak sapi potong di Indonesia dan tidak memperbaiki jalur distribusi dan tata niaga daging di Indonesia. Cara berpikir pemerintah yang seperti ini menurut saya kurang tepat dan harus direformasi. (HEN) “Sapi-sapi itu bukan milik pemerintah, sapi-sapi itu milik rakyat. Rakyat memelihara sapi biasanya dalam satu keluarga itu bisa tiga sampai lima ekor. Dan sapi itu buat petani atau rakyat itu digunakan sebagai investasi atau tabungan keluarga”.
  • 25. 24 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing PARLEMEN POLIS Agus Sulistyo Kita Perlu Pengendalian BBM Pemerintah sudah bertekad menaikkan harga bahan bakar minyak. Namun, pemerintah masih menunggu persetujuan DPR. Persetujuan DPR agaknya memihak pemerintah sebagaimana rapat Sekretariat Gabungan Koalisi Partai. Seperti apa solusi dari permasalahan harga BBM ini, ikuti wawancara Henri Siregar dari Pointing dengan Agus Sulistyo, anggota KomisiVII DPR RI yang membidangi sektor pertambangan dan energi. B agaimana anda melihat quota BBM subsidi dari tahun ke tahun yang terus mengalami p e n i n g k at a n s e h i n g g a membebani APBN? Pertama begini, BBM susbsidi itu kan erat kaitannya dengan APBN. Seperti kita tahu juga bahwa dari tahun ke tahun penggunaan BBM selalu meningkat. Pada tahun lalu saja direncanakan pengajuannya hanya 41 juta kilo liter tapi pada akhirnya ada penambahan juga sekitar 4 juta kilo liter. Pada tahun 2013 yang disetujui antara DPR bersama pemerintah 46 juta kilo liter tetapi pada pelaksanaannya sampai dengan pada bulanketigainisudahkelihatantrendnya naikterus.Sayamelihatinitidakakanbisa di rem hanya sampai pada quota yang telah ditetapkan. Mengapa begitu? Sebab subsidi BBM ini sangat memberatkan APBN kita. Maka menurut saya pemerintah harus berupaya bagaimanaagardilakukanpengendalian. Saat ini memang pemerintah telah membuat suatu aturan untuk mengendalikan quota BBM subsidi dengan melarang setiap kendaraan yang berplat merah, kendaraan BUMN dan mobil yang berplat tertentu tidak diperbolehkan menggunakan BBM subsidi. Tetapi menurut saya itu tidak efektif, karena pada kenyataannya penggunaan BBM subsidi kita dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Permasalahan ini tidak bisa kita elakkan karena grafik laju pertumbuhan ekonomi kita yang terus meningkat. Gambarannya seperti apa? Seiring dengan meningkatnya pertumbuhanekonomikitamenyebabkan masyarakat kita menjadi lebih konsumtif untuk memenuhi kebutuhannya seperti membeli kendaraan bermotor. Dan pemerintahtidakbisamelarangwarganya untuktidakmembelikendaraanbermotor baik itu roda dua maupun roda empat. Maka satu-satunya jalan menurut saya pemerintah harus membuat sebuah kebijakan yang ada payung hukumnya terkaitdenganpengendalianBBMsubsidi. Misalnya? Pengendalian BBM subsidi tidak bisa dilakukan seperti yang diberitakan beberapamediamassabaru-baruiniyaitu dengan tidak membolehkan angkutan yang ada di pelabuhan, perkebunan dan pertambangan menggunakan BBM subsidi. Dengan aturan seperti itu bisa menimbulkan perlawanan dari para sopir angkutan itu seperti yang terjadi baru-baru ini di pelabuhan Tanjung Perak. Sehingga memaksa Menteri ESDM Jero Wacik mencabut keputusan yang sebelumnyadikeluarkanolehBPHMigas. Pada tingkat kebijakan, seperti apa seharusnya? Kita memerlukan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi kelonjakan BBM subsidi karena sampai saat ini pemerintah masih setengah hati untuk mengatasi persoalan ini. Saya berkeyakinan sebetulnya sudah ada formulasi efektif untuk mengendalikan kelonjakan BBM subsidi ini cuma sampai saat ini pemerintah belum menerapkannya.Sayayakinkalaudilepas begitu saja mungkin penggunaan BBM kita tahun ini akan mencapai 53-54 juta kiloliteryangakhirnyamembebaniAPBN. Jadi kebijakannya memang harga BBM harus naik agar tak membebani APBN, khususnya pengeluaran subsidi. Tapi, subsidi tetap ada? Ya, dan terkendali. Pemerintah perlu
  • 26. 25 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing PARLEMEN Pengendalian artinya pembatasan penggunaan BBMM subsidi bagi seluruh kendaraanbermotoryangmenggunakan mesin. Sebagai contoh, setiap kendaraan pribadi hanya boleh menggunakan BBM subsidi 15 liter dalam sehari, selebihnya dia harus membeli BBM non subsidi. Begitu juga dengan kendaraan lain seperti angkutan umum dan sepeda motor semuanya berlaku sama cuma quotanya disesuaikan dengan jenis kendaraannya. Dengan pengendalian ini diharapkan kesadaran masyarakat akan tumbuh secara pelan-pelan sehingga beralihdariyangbiasanyamenggunakan BBM subsidi ke BBM non subsidi. Jadi masyarakat tidak merasa dipaksa untuk menggunakanBBMnonsubsidi.Memang sistem pengendalian ini perlu dilakukan persiapan dulu. Jadi persiapan tidak hanya sekedar peraturan tetapi juga terkaitdengansoftwaredanhardwarenya juga harus dipersiapkan. Termasuk pengendalian sampai pelosok? Quota BBM disetiap kabupaten itu berbeda dan sampai hari ini pemerintah belum bersungguh-sungguh untuk melakukanpengendalian.Namun,bukan hanya pengendalian saja tetapi juga harus mempertimbangkan faktor sosial, bagaimanasupayasubsidiinitepatsasaran dan terkendali. Kebijakan pengendalian dengan mempertimbangkan faktor sosial diharapkan dapat merubah mindset masyarakat secara perlahan- mengupayakan bagaimana subsidi BBM ini benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang berhak untuk mendapatkannya. Subsidi BBM kita sekarang ini tidak tepat sasaran karena mayoritas yang menikmati subsidi itu adalah golongan orang kelas menengah keatas. Bukankah kenaikan harga BBM berimplikasi luas? M e m a n g, p e m e r i n t a h b i s a saja menaikkan harga BBM untuk menanggulangi subsidi yang begitu besar. Ini memang formulasi yang paling simple, tetapi dalam pelaksanaannya nanti akan menimbulkan dampak yang tidak kondusif di lapangan. Akan terjadi penolakan-penolakan dari masyarakat danberbagaielemenorganisasiyangbisa menciptakansituasididalamnegeritidak kondusif. Saya berkeyakinan pemerintah juga tidak semudah itu menerapkannya. Jadi, opsi kenaikan harga ini bagaimana sebenarnya? Menurut kami di Komisi VII yang paling mudah dan efektif dilakukan adalah dengan cara pengendalian. Pengendalian ini tidak hanya melihat sisi ekonominyasajatetapidarisisisosialjuga harus diperhitungkan. Adapun kebijakan pengendalian yang saya maksud adalah dengan cara menggunakan sistem IT. Di negeri ini pasti ada tekhnologi yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pengendalian. Pengendalian seperti apa? lahan untuk beralih dari yang semula menggunakan BBM subsidi ke BBM non subsidi. Kebijakan pengendalian BBM subsidiiniberlakubagisemuakendaraan, baik roda dua dan empat, pokoknya semua kendaraan yang menggunakan mesin. Tentu ini harus barengi dengan survey dan pengkajian terlebih dahulu bekerjasama dengan departemen yang terkaitsepertidepartemenperhubungan yang mengetahui jalur trayek angkutan umum. Kemungkinan penyimpangan? Pada prinsipnya ini basisnya ada di IT. Dan hal ini sudah saya sampaikan waktu itu dengan Kepala BPH Migas Pak Andi Sommeng. Menteri Keuangan (waktu itu) Agus Martowardoyo juga mengatakan bahwa pemerintah tetap berupaya mengendalikan penghematan biaya subsidi. M a k a n y a d e n g a n a d a n y a pengendalian yang berbasis IT secara pelan-pelan masyarakat kita diharapkan akan terbiasa untuk menggunakan Pertamax. (HEN)
  • 27. 26 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing Sudah Bicara Perpres PBB K aban mengatakan hal tersebut dalam sebuah diskusi di acara “Majelis Rabuan”Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB-PII) di Jakarta. Acara tersebut dihadiri pula oleh sejumlah kader PBB, termasuk mantan Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal (Purnawiran) Muchdi Pr., yang disebut-sebut bakal direkrut menjadi fungsionaris PBB. Kaban, bekas Menteri Kehutanan 2004-2009 mengatakan, banyak sekali tokoh Islam yang pantas menjadi presiden. Dia menyebut nama Ketua Muchdi. Menurut pria yang pernah didakwa terlibat dalam penculikan aktivis tapi tidak terbukti di pengadilan itu menyarankan sebaiknya PBB tidak menyatakan di depan publik mengenai siapa calon presiden yang akan mereka usung. “Sebaiknya PBB berfokus pada kondolidasi organisasi, memperkuat partai, sehingga lolos dari ambang batas 3,5 persen dalam pemilu yang akan datang,” ujarnya. PBB, kata Muchdi, harus berkoordinasi dengan partai-partai Islam lainnya, yakni Partai Persatuan Pembangunan,PartaiKeadikanSejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa. “Koordinasipentingdemimemenangkan partai Islam,”sahutnya lagi. Langkah PBB berikutnya, Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra menyatakan meminang Ketua Bidang Politik DPP PDIP Puan Maharani sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2014. Rencana tersebut diizinkan oleh Taufiq Kiemas selaku ayah Puan sekaligus suami Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Taufiq mendukung Yusril untuk menjadikan Puan sebagai cawapresnya. “Pak Taufiq tadi menyapa dan berkata, ‘Terus saja. Jangan kau diam- diam, terus saja’,” kata Yusril menirukan Taufiq Kiemas, dalam sela-sela Malam Budaya Rakyat Merdeka, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2013) malam. Wacana Yusril untuk menjadikan Puan sebagai cawapres beberapa waktu lalu ternyata bukan omong kosong belaka. Buktinya, langkah-langkah pendekatan sudah dilakukannya. “Pendekatan sudah dilakukan sejak beberapa minggu lalu. Tanggapan dari Bu Puan sendiri sangat positif,” ungkapnya. Apakah PBB terlalu optimistik? Entahlah. Yang jelas, selain sudah berbicara soal Capres, Yusril juga menegaskan partainya tidak kewalahan mempersiapkan Daftar Caleg Sementara (DCS) pasca-diloloskan KPU menjadi peserta Pemilu 2014. Pihaknya mengaku telah mempersiapkan DCS dari jauh hari. “Nggak masalah itu. Kita jalan saja dan KPU sendiri telah memperpanjang masa pendaftaran (DCS) sampai 25 April kan,” kata Yusril. (GUN) PBB yang dinyatakan lolos menjadi peserta Pemilihan Umum 2014, akan mengusung sejumlah tokoh Islam menjadi calon presiden.“Mereka pantas memimpin Indonesia karena telah membuktikan kemampuannya,”kata Ketua Umum PBB, Malam Sambat Kaban. Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, pendiri PBB dan eks Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaYusril Ihza Mahendra, serta eks Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. Untuk maju menjadi salah satu calon presiden, menurut Kaban, mereka harus bertarung dengan calon dari partai lain. Selain itu, katanya, harus ada yang mengusulkan.“Nah,PBBakanmendorong di antara nama-nama tersebut,”ujarnya. Pernyataan Kaban itu tidak diamini PARPOL
  • 28. 27 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing PARPOL Akhirnya Lolos Juga PKPI lalu. “Jadi tidak ada keistimewaan,” kata dia. Diamenambahkan,tahapantersebut berlaku bagi seluruh peserta pemilu. KPU, kata Husni, memberlakukan seluruh tahapan kepada partai politik secara adil. “Mereka yang menjadi peserta pemilu, seharusnya secara struktural dan fungsional sudah siap,”tukasnya. KPU DAN BAWASLU DITUNTUT PROFESIONAL Pemilu 2014 yang semakin mendekat juga mendorong sejumlah pihak mendesak KPU dan Bawaslu untuk tidak lagi sembrono melakukan penyelenggaraan dan pengawasan tahapan Pemilu. Refleksi proses verifikasi partai politik menunjukkan KPU tidak menerapkan standar adil bagi partai politik dan kurang memahami situasi lapangan seperti penggunaan sistem aplikasi SIPOL di awal verifikasi yang justru menimbulkan kericuhan. Jika masalah verifikasi dan pengawasan di awal proses pemilu selesai, masalah selanjutnya yang tidak kalah krusial adalah pada tahap pencalonan. “Pelajaran ini harus benar- benar diambil baik oleh KPU maupun Bawaslukarenatahapanselanjutnyayang jauh lebih krusial dan lebih melibatkan banyak pihak yaitu tahapan pencalonan,” ujar Masykurudin Hafidz, manager pemantauanJaringanPendidikanPemilih untuk Rakyat (JPPR). Menurut Masykurudin, potensi gugatan dalam pencalonan lebih tinggi dan gaduh lagi karena setiap calon dapat melaporkan kerugian yang dialaminya ke BawasluhinggakePengadilanTinggiTata Usaha Negara (PTTUN). (GUN) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia resmi menjadi peserta Pemilu 2014 dan memiliki nomor urut 15. Ternyata, angka 15 memiliki makna penting bagi sang ketua umum, Sutiyoso. N omor hoki. Kelahiran PKPI 15 Januari (1999), usia 15. Anak saya lahir tanggal 15. Busway (Transjakarta) diresmikan tanggal15(Januari2004,saatituSutiyoso menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta),” ujar Sutiyoso, kepada wartawan, di KPU, Jakarta, Senin (25/3). PKPI dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2014 berdasarkan keputusan Bawaslu yang ditegaskan dengan pengabulan gugatan PKPI oleh PTTUN untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014. Setelah dikabulkan PTTUN, KPU kemudianmengeluarkanSuratKeputusan KPU No. 165/KPTS/KPU/2013 tentang penetapanPKPIndonesiasebagaipeserta Pemilu 2014. RapatplenoKomisiPemilihanUmum (KPU), Senin, 25 Maret 2013 memutuskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi peserta Pemilu 2014 dengan nomor urut 15 berdasarkan SK 166/KPTS/KPU/2013. Selain itu, PKPI juga menjadi partai terakhir dalam Pemilu 2014. “Ya ini partai terakhir (peserta Pemilu 2014), di PT TUN sudah tidak ada lagi (perkara yang disidangkan),” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik. Sementara soal alasan KPU meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014, Husni menuturkan alasan tersebut sama dengan yang diterapkan kepada Partai Bulan Bintang (PBB). “Alasannya sama persis,”ungkapnya. K P U j u g a menegaskan PKPI harus mengikuti tahapan pemilu yang telah ditetapkan termasuk batas waktu memasukan daftar calon legislatif yang berakhir 22 April “
  • 29. 28 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing PARPOL A kibatkasusini,banyakkalangan memprediksi perolehan suara partai berlambang Kabah dengan padi dan bulan sabit itu akan banyak tergerus. “Jika nanti LHI terbukti tidak bermain sendiri dan ada elit PKS yang ikut terlibat maka ini akan jadi tsunami politik di tubuh PKS,” ujar pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Menurut dia, prahara yang menimpa PKS menjelang Pemilu 2014 ini juga tidak akan mudah diselesaikan. Bahkan bisa menjadibumeranlantaranPKSselamaini adalah partai yang dikenal concern pada pemberantasan korupsi. Nasib PKS juga semakin runyam setelah muncul pula kasus Bank Pembangunan Jabar Banten yang disebeut-sebut melibatkan petinggi partai ini. Dalam sebuah keterangan, Eben Eser Ginting selaku kuasa hukum Direktur PT Cipta Inti Permindo Yudi Setiawan, mensinyalir PKS mendapat aliran dana dari kasus korupsi pemberian dan penggunaan kredit BJB Cabang Surabaya kepada PT Cipta Inti Permindo sebesarRp55miliar,dankreditmodaldari Bank Jawa Timur (BJT). Eben mengaku telah melaporkan kasus ini ke KPK dua kali, masing-masing pada 2 dan 19 Maret 2013. Eben juga sempatmenunjukanbarangbuktisebuah foto pertemuan antara petinggi PKS dengan kliennya, kepada para wartawan. Namun ia enggan menjelaskan seputar foto pertemuan tersebut. Pada kesempatan terpisah, Presiden PKS Anis Matta membantah aliran dana tersebut. Menurut Anis, kabar itu terlalu mengada-ada, sbab saat diminta keterangan oleh KPK, dirinya tidak sempat dikorek masalah tersebut. "Pemeriksaannya kan sudah (dilakukan), dan KPK tidak menanyakan itu (aliran dana dari Yudi)," kata Anis Matta, di Gedung Bidakara, Jakarta, Jumat (24/5). Masih Ada Waktu Buat Pks Meski dirundung masalah, menurut Burhanudin, PKS masih memiliki waktu untuk mengembalikan citra sebelum Pemilu 2014 berlangsung. “Tapi itu semuatergantungPKS,mautidakmereka segera membenahi manajemen secara efektif untuk mengembalikan citra,” ujar Burhanuddin Muhtadi . Ada tiga cara efektif yang dapat dilakukanPKS,pertama,PKSharussegera menghentikan politik pengingkaran, artinya partai yang berazaskan Islam ini harus menerima apa pun yang menjadi keputusan KPK dalam memberantas korupsi meski melibatkan kadernya. “Yang kedua, PKS harus ikut m e m b a n t u K P K d a l a m u p a y a pemberantasankorupsi.Danyangketiga, pemulihan citra ini harus dibarengi dengan membangun budaya politik yangdapatdipercayamasyarakat,”terang Burhanuddin. Selain itu, kata Burhanuddin, cara- cara PKS yang terkesan mencari kambing hitam dalam menyikapi penetapan tersangka LHI harus segera ditinggalkan. “Selama ini kan terkesan cari kambing hitam bukan memperbaiki internal,” ujar dia. (GUN) Kisruh Partai Kesandung Sapi Memasuki awal tahun 2013 yang kerap disebut sebagai tahun politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) langsung ‘tersandera’oleh kasus suap impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS Lutfie Hasan Ishaaq (LHI).
  • 30. 29 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing INVESTASI Dua unit kilang BBM akan dibangun Pertamina bekerja sama dengan investor dari Arab Saudi dan Kuwait di Bontang, KalimantanTimur. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo membenarkan rencana pembangunan kilang ini, “Dalam sidang kabinet terbatas di Kantor Pusat Pertamina, Presiden sudah mengarahkan bahwa kilang akan dibangun di tanah yang tersedia di Bontang,”kata Susilo. S ebelumnya, kilang tersebut akan dibangun di daerah Banten, Jawa Barat dan Tuban, Jawa Timur dengan kapasitas kilang masing- masing 300 ribu barel per hari. Akan tetapi, dua lokasi ini batal dipilih karena ketiadaanlahandanhargatanahyangnaik sangat tinggi akibat ulah spekulan.“Jadi satu permasalahan sudah berkurang saat diarahkan ke Bontang,”tambahnya. Menurut Susilo saat ini, kesiapan Bontang mencapai 60%, karena tetap harus diapstikan beberapa kendala yang saat ini sedang dibahas. “Kepastian jadi atau tidak pembangunan kilang ini, kita masihharusmenyelesaikanmasalahteknis seperti insentif fiskal dari Kementerian Keuangan dan lainnya,”sambungnya. Insentif fiskal dari Kementerian Keuangan diperlukan karena marjin dari bisnis pengolahan minyak mentah tidak terlalu tinggi. Sementara biaya yang dikeluarkan cukup besar. Sehingga, Pertamina membutuhkan insentif fiskal agar pembangunan kilang tetap ekonomis.“Kita kan masih lihat dulu hasil dari Kemenkeu,”tegas Susilo. Menurut informasi, Pertamina dan Kuwait Petroleum Corporation mengingink an insentif berupa pengembalian investasi (Internal Rate of Return/IRR)sebesar15%.DirekturJenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Edy Hermantoro mengatakan Pertamina sudah mengirimkan hasil studi kelayakan rencanapembangunankilangdiBontang, Kalimantan Timur kepada Kementerian Keuangan. “Yang dengan Kuwait, Pertamina sudahkirimhasilkajianyangmenginginkan IRR sebesar 15%. Tetapi nanti tergantung Kementerian Keuangan, apakah dikasih atau tidak,”kata Edy. Sementara menurut Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang P.S Brodjonegoro mengatakanhasilkajianproposalsealigus insentif yang diminta oleh investor masih dalam analisis.“Masih dianalisis,”katanya. Direktur Pengolahan Pertamina ChrisnaDamayantomembenarkanpartner kerja Pertamina, yakni Kuwait Petroleum Corporation meminta insentif berupa pengembalianinvestasi/IRRsebesar15%. “Ya benar, tapi itu permintaan dari Kuwait ya. Kalau tidak disetujui nanti, kita akan cari partner lain,”kata Chrisna. Menurutnya, pada 15 Januari 2013, Pertaminasudahmengirimkanhasilkajian studi kelayakan pembangunan kilang di Bontang kepada Kementerian Keuangan. Saat ini, prosesnya masih menunggu jawaban dari pihak Kementerian Keuangan. Setelah ini, lanjut Chrisna, pihak Kementerian Keuangan akan meng- gunakan Financial Consultan untuk menganalisis proposal dari Pertamina bersama Kuwait Petroleum. “Financial Consultant ini yang akan mempelajari danmenentukanproposalkaminantinya,” tambahnya. Sementara, untukkerjasamadengan Saudi Aramco, pihaknya mengatakan masih dipersiapkan. “Yang ini belum ada marketstudy-nya, rencananyadirapatkan dulu,”ujarnya. Sebelumnya Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY) memutuskan untuk memindahkan lokasi 2 kilang baru Pertamina ke Bontang dari lokasi sebelumnya di Tuban dan Balongan. Langkah ini dilakukan karena terkendala pembebasan lahan akibat harga tanah yang naik cukup tinggi. Bontang Siap Di tempat terpisah, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak membenarkan bahwa PT Pertamina (Persero) berniat membangun dua kilang baru bekerja samadenganSaudiAramcoAsiaCompany Limited (SAAC) dan Kuwait Petroleum Company. Ia mengaku telah diberi tahu langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyonobeberapawaktulalumengenai hal ini. “Presiden sudah bisikin bahwa akan dibangun kilang di Bontang sebesar 2 x 300 ribu barel per hari (bph) oleh Pertamina,”ujarnya. Sebagai Kepala Daerah, Awang menjamin bahwa lahan sebagai lokasi pembangunan sudah tersedia dengan pasti. Lahan milik Pertamina seluas 540 hektar sudah dipastikan pembebasannya. Begitujugalahanmilikpemerintahdaerah sekitar 500-600 hektar. “Akan kita tambah lagi 1000 hektar di daerah Marang Kayu,” terangnya. Mantan Wakil Menteri ESDM juga menyatakan pemindahan kilang baru Pertamina tersebut ke Bontang dikarenakan Pertamina memiliki lahan milik sendiri di Bontang jad tanpa perlu dipusingkan membebaskan tanah. “Bontang dipilih karena Pertamina memiliki lahan sendiri yang cukup, tadi tidak perlu repot membebaskan tanah sebagaimana terjadi di lokasi yang diinginkan sebelumnya (Tuban dan Balongan) dikarenakan marak terjadi spekulasi tanah disana,”ucap Rudi. Pemindahan lokasi ini dianggap, karena kedua mitra Pertamina dalam pembangunan kilang baru yakni Kuwait Petroleum Corporation dan Saudi Aramco Asia Company Limited sendiri tidak mempermasalahkannya. “Pemindahan lokasi tidak ada masalah, bahkan ada dua kilang dalam satu daerah,”katanya. SemulaPertaminamembangunkilang minyak baru dalam rangka mewujudkan ketahanan energi, kilang pertama (Balongan II Refinery) berkapasitas produksi 300.000 barel per hari dengan mengandeng parter Kuwait Petroleum Corporation yang ditargetkan beroperasi pada 2018. Sedangkan kilang kedua (Tuban Refinery) berkapasitas produksi 300.000 barel per hari dengan mengandeng mitra Saudi Aramco Asia Company, Ltd yang ditargetkanberoperasipada2018.Dengan beroperasinya2kilangtambahantersebiut Pertamina menargetkan produksi Bahan Bakar Minyak pada 2018 dapat meningkat menjadi 66,7 juta kilo liter (KL). S e m e n t a r a u n t u k r e n c a n a pembangunan kilang minyak dan Petrokimia yang dilakukan pemerintah sendiridengankapasitasproduksi300.000 barel per hari dengan biaya melalui APBN sebesar Rp 90 triliun. (GUN) Menanti Kilang Bontang
  • 31. 30 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing PRASARANA ajar jika Jokowi- A h o k s e p e r t i terobsesi dengan PluitdiKecamatan P e n j a r i n g a n , Jakarta Utara. Bagi Jokowi, banjir Januari 2013 adalah pukulan telak bagi jabatan gubernur yang disandangnya. Untuk Ahok? Lah, dia itu anak Jakarta yang sejak lama dan hingga kini memiliki rumah pribadi di Pluit, kawasan yang lekat dengan etnis Tionghoa lapisan menengah atas. Usai banjir Januari 2013 itu, mulailah Jokowi-Ahok mengggarap kawasan Pluit, salah satu kawasan langgananterendam.Namaresminya Normalisasi Waduk Pluit. Normalisasi itu bertujuan mengembalikan fungsi waduk yang sempat terganggu pada Januari 2013.Saatcurahhujantinggimeliputi Ibu Kota, luapan air dari Waduk Pluit melanda beberapa kawasan permukiman di Penjaringan. Saat itu pompa air tidak dapat berfungsi normal akibat ketinggian air meningkat secara cepat hingga meliputi mesin-mesin pompa yang terletak di Gedung Pompa, Muara Baru. Penyebabnya sedimentasi (endapan) lumpur dari Kali Opak dan Kali Pakin yang bermuara ke waduk maupun sampah dari permukiman penduduk. Selain itu, luas waduk sebagai kawasan penampung air berkurang drastis setelah diokupasi hunian warga. Waduk juga dipenuhi sampah dan limbah buangan rumah tangga. Dampakberikutnya,sedimentasikian parah. Dari kedalaman awal sekitar 20 meter, kedalaman rata-rata waduk seluas 80 hektar itu hanya berkisar 1-5 meter. Diatasendapan,tumbuhberbagai jenis ganggang dan eceng gondok yang selanjutnya mempercepat proses pengendapan material lain sekaligusmenyebabkantersendatnya aliran air ke laut. Lantas tumbuhan pun menutup permukaan air. Proses sedimentasi itu justru dimanfaatkan warga membangun rumah yang kian hari kian menjorok ke badan waduk. Walhasil, dari luas awal 80 ha, Waduk Pluit dalam dua tahun terakhir tinggal 60 ha saja. Dampak terparah dari kondisi tersebutadalahterjadinyabanjirpada akhirJanuari2013.VolumeairdariKali Opak dan Kali Pakin tak tertampung oleh waduk. Sejak peristiwa itu, Pemerintah Provinsi DKI langsung mengeluarkan kebijakan untuk menormalisasi kawasan waduk. Normalisasi mulai berlangsung pada Februari 2013. Program ini dimulai dengan penertiban kawasan penyangga, yakni hunian-hunian yang berada di bantaran Kali Opak dan Kali Pakin. Kena Semprit di Pluit Melawan banjir bukan mustahil, meski harus berhadapan dengan rakyat, bahkan Komnas HAM sekalipun. Maka, usai banjir Januari 2013 lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, BasukiTjahaja Purnama (Ahok) memulai program NormalisasiWaduk Pluit. Jokowi Gubernur DKI Jakarta
  • 32. 31 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing PRASARANA Warga yang bermukim di sekitar waduk dan kawasan penyangga akan dipindahkan ke rumah susun, kelolaanpemerintahmaupunswasta. Nah, ketika memasuki kawasan waduk, pada pertengahan April 2013, mulailah ingar-bingar itu. Kala itu tim normalisasi Waduk Pluit menggusur bangunan liar di sana. Warga Garudamas yang mendirikan bangunan di Waduk Pluit pun kaget dengan penggusuran itu. “Sekitar pukul 10.00 WIB, tahu-tahu pagar pembatas sudah dirobohkan beko (backhoe), padahal banyak juga anak-anak di depan rumah,” kata Saidah, 58, seorang warga, Rabu, 17 April 2013. Ia menambahkan belum ada petugas yang melakukan sosialisasi penggusuran, termasuk masalah ganti rugi. Namun informasi soal adanya penggusuran juga sudah cukup lama didengarnya. “Biasanya ada pemberitahuan untuk menggusur namun tidak ada sama sekali. Tidak ada surat, cuma ada omongan antara warga saja, kalau rumah kita pada mau dibongkar, nah tadi pagi tuh langsung,”ujar ibu rumah tangga ini. Namun Kepala Koordinator NormalisasiWaduk Pluit Pasca Banjir Herianto menyebutkan bangunan di atas tanah waduk adalah ilegal. Tanah bantaran waduk sebenarnya adalah milik negara. “Rumah-rumah ini tidak ada izin bangunannya karena di atas tanah negara. Otomatis tidak ada IMB, kan tanah negara. Tidak ada RT dan RW, tapi warga ada yang sudah 10 tahun, ada yang sudah 15 tahun.Yang jelas mereka minta disosialisasikan dulu, makanya diperbolehkan karena kita telah melakukan pendekatan,” ujar Herianto. Toh, pendekatan saja rupanya belum cukup. Banyak rangkaian peristiwa lanjutan. Antara lain munculnya bendera organisasi massa di k awasan gusuran. Selanjutnya, malah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga turun langsung dalam kasus warga berhadapan dengan Pemerintah (Provinsi) ini. Tak urung Jokowi harus menyambangi kantor Komnas HAM pada Jumat, 17 Mei 2013, membahas penggusuran warga Waduk Pluit, Jakarta Utara. Pertemuan berlangsung sekitar 90 menit. Usai petemuan, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Siti Noor Laila mengatakanuntuksementarawaktu penggusuran warga yang tinggal di Waduk Pluit akan dihentikan. Dia mengatakan penundaan ini dilakukan selama proses negosiasi Komnas HAM dan Pemprov DKI terkait nasib warga Muara Baru Puit. “Tadi itu sudah dibicarakan dengan Gubernur Joko Widodo,” katanya. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak habis pikir dengan pola pikir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang tidak bisa membedakan kasus pelanggaran HAM yang tengah terjadi antar warga Waduk Pluit dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. “Waduk Pluit itu vital sekali. Ada pelabuhan disana. Tapi kenapa Kementerian Perik anan dan Kelautan tidak bisa usir warga yang ada di pinggiran situ? Karena 400 warga yang tinggal di situ lebih galak. Mereka diancam pakai golok, Komnas HAM kemana?” ucap Ahok. Jadi, menurut Ahok, langkah terakhirterkaitWadukPluitiniadalah seluruh warga harus direlokasi. Ia tidak akan membiarkan Jakarta tenggelam karena ulah belasan ribu orang yang egois. (GUN)
  • 33. 32 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing M eski begitu, pemblokiran anggaran itu tetap berdampak negatif terhadap pemerataan pembangunan di daerah. Sebagai contoh, pemblokiran anggaran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang mencapai Rp 1,198 triliun. Ini disesalkan kalangan legislator di Senayan.Sebabitusamasajamengganggu perencanaan pembangunan di daerah tertinggal. “Segera cairkan untuk pelaksanan program pembangunan di daerah tertinggal,”pinta Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) V Fraksi PKS DPR, Sigit Sosiantomo di Jakarta, Rabu (27/3). Di satu sisi, ia menyarankan Kementerian PDT perlu membuat Iconic Program. Misalnya dipilih suatu daerah tertinggal tertentu dan diberi dana yang besar dengan program yang komprehensif dan sinergis, sehingga dampaknya akan terlihat jelas. Selama ini ia mengamati, distribusi bantuan anggaran yang seolah-olah merata ke banyak tempat namun dengan nilai yang kecil-kecil. Haltersebutmengakibatkanbantuan yang diberikan tidak dapat memberikan dampak dan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat. Legislator dapil Surabaya- Sidoarjo ini optimis jika Iconic Program dilakukan maka akan bisa mengubah daerah yang mempunyai predikat tertinggal menjadi tidak tertinggal. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo menuturk an berdasark an data Kementerian Keuangan, hingga 25 Maret 2013 anggaran K/L yang terblokir masih sekitar Rp 118,1 triliun. Angka ini jauh lebih rendah ketimbang anggaran yang terblokirdiawaltahun2013yangsebesar Rp 242 triliun. Jika dibandingkan dengan total pagu anggaran belanja K/L dalam APBN 2013 yang sebesar Rp 594,6 triliun, maka anggaran yang saat ini masih terblokir sekitar 19,8%. “Saya kira sudah ada perkembangan(dalampembukaanblokir anggaran), dan sekarang masih banyak (K/L) yang berproses untuk membuka blokirnya,”jelas Herry Selasa (26/3). Iamenambahkan,saatinibanyakK/L yangmasihmenjalaniprosespembukaan blokiranggaran.Iamencontohkan,Ditjen Anggaran saat ini tengah menyelesaikan prosespembukaanblokiranggaranuntuk KementerianPendidikandanKebudayaan dan Kementerian Agama. Herry juga bilang di beberapa K/L lainsebenarnyajugamasihadaanggaran yang terblokir seperti Kementerian PerhubungandanKementerianPekerjaan Umum. Haya saja, ”Meski Kementerian ini anggarannya besar, tapi tidak banyak anggaran yang dibintangi,” katanya. Menurut Herry angka blokir anggaran itu akan semakin menyusut pada bulan depan karena masih banyak K/L yang berusaha memperbaiki anggarannya yang diblokir. Seluruh K/L dinilai sudah menyadari pentingnya kinerja anggaran yangbaik,sehinggaberusahamemproses blokirnya. Ia menyatak an penyusutan blokir secara signifikan terjadi karena K/L dengan blokir terbesar, yakni di KementerianPendidikandanKebudayaan (Kemendikbud)sudahmulaidiselesaikan. Sedangkan blokir di Kementerian Agama baru dalam proses penyelesaian. “Kalau Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), PRASARANA Masih Rp118Triliiun Berbintang Upaya pemerintah mendorong Kementerian/ Lembaga (K/L) untuk segera membuka blokirnya ternyata membuahkan hasil. Pasalnya, anggaran K/L yang terblokir terus berkurang. Per 25 Maret 2013 anggaran K/L yang terblokir turun menjadi Rp 118,1 triliun.
  • 34. 33 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing walaupun kementerian anggarannya besar tapi nggak banyak bintangnya,” jelas dia. Sedangkan terkait anggaran Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), Herry mengaku belum mengetahui perkembangan terakhirnya, apakahsudahdibahasataubelumdengan DPR. Namun dia menyatakan hal itu tidak terlalu menjadi kendala karena jumlah anggarannya tergolong kecil dibanding anggaran K/L lain. Lebih lanjut dia menjelaskan terhadap anggarannya proyek penting yang diblokir, maka harus dilihat terlebih dahuluapakahitumasukprogramprioritas atau tidak dengan berpatokan dengan regulasiyangada,yakniPeraturanMenteri Keuangan (PMK). Program tersebut menurutnya juga akan dibahas dengan Menteri Keuangan sebelum diputuskan apakah akan diajukan ke APBNP. “Tentu kita juga akan lihat lagi kebijakan ke depannya kalau memang itu masuk program-program prioritas. Tentu kita bicara lagi dengan Menkeu,”tandasnya. Beberapa anggaran lain yang masih diblokir merupakan belanja modal yang cukuppenting.KementerianPerindustrian misalnya, mengalami pemblokiran anggaran pengadaan converter kit BBG. Padahal program tersebut dianggap pentinguntukmengurangibebansubsidi energi pada APBN. Kendati termasuk program penting, anggaran dan program yang sampai akhir Maret diblokir akan dibekukan. Solusinya akan dibahas lagi setelah deadline Maret lewat. Ketika ditanya K/L bisa mengajukan proyekyangsamadalamAPBNPerubahan 2013, Herry menjawab, “Kami lihat dulu. Kita ikuti PMK dulu. Bagaimana jalan keluarnya tentu kami juga akan lihat lagi kebijakan ke depan. Kalau memang itu masuk program-program prioritas tentu kamibicaralagidenganMenkeu,”ujarnya. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menuturkan Kemenkeu terus berkomunikasi dengan masing-masing K/L untuk segera melengkapi dokumen pelengkap untuk membuka blokir anggaran. Ia mengakui, meski hingga saat ini masih cukup besar anggaran K/L yang terblokir, namun jumlah anggaran yang terblokir di tahun 2013 ini sudah turun cukup signifikan. Anny yang juga anggota Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) menambahkan pihaknya juga terus mengingatkan K / L m e n g e n a i k e te nt u a n j i k a anggaran yang diblokir belum dibuka sampai akhir Maret, maka anggaran tersebut bakal diblokir permanen. Catatan saja, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 32 tahun 2013 tentangTata Cara Revisi AnggaranTahun Anggaran 2013 pada 6 Februari 2013 lalu. Dalam pasal 55 disebutkan jika terdapat paket pekerjaan milik kuasa pengguna anggaran yang alokasi anggarannya diblokir atau dibintangi karena TOR/ RAB nya belum lengkap sampai akhir Maret 2013, maka alokasi anggaran yang terblokir itu tidak dapat digunakan sampai akhir tahun anggaran 2013. Namun, blokir anggaran permanen ini tidak berlaku bagi paket pekerjaan yang sudah jelas peruntukannya tapi pelaksanaannya memerlukan syarat dan kondisi tertentu. Mengenai aturan ini, Herry bilang Ditjen Anggaran nantinya akan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam PMK tersebut. “PMK nya mengatakansepertiitu,makanyakitaikuti PMK dulu. Artinya, kalau (K/L) tidak bisa melengkapi persyaratan (sampai akhir Maret),makaakanhangus,”ujarnya.(GUN)
  • 35. 34 Edisi #01 Tahun I Juni 2013 www.jasproindonesia.com/pointing K etika melakukan dialog i n t e r a k t i f t e n t a n g Kesuksesan Pembangunan di Kota Padang, beberapa waktu lalu, Fauzi Bahar banyak menerima masukan-masukan dan saran-saran secara langsung dari masyarakat, sehingga ia dapat memahami. Fauzi Bahar secara langsung dapat memberikan informasi kepada warga Kota Padang. “Saya merasa sangat bangga dan senang karena informasi ini langsung dari masyarakat. Jadi, informasi yang saya dapat tidak mengada-ada, tidak seperti laporan dari SKPD,” ujarnya. Seperti yang disampaikan Syukur, salah seorang masyarakat, “Selama kepemimpinan Fauzi Bahar ada segi positif dan negatifnya. Tapi, saya rasa banyak positif seperti anak sekolah sudah berpakaian jilbab, para PNS kekantor sudah pakai jilbab, bulan puasa dengan pendidikan pesantren, hafalan Juz’Amma. Judi togel dan perbuatan maksiat lainnya dapat diatasi, walaupun itu masih ada, tapi sudah sangat berkurang sekali keberadaannya,” katanya. Mengenai hal itu, Walikota mengajak seluruh warga kota agar memerangi masalah maksiat itu dan jangan sampai ada lokasi tempat maksiat di daerahnya. “Kita dari dulu telah mencanangkan bahwa di Kota Padang, sejengkalpun tanahnya tidak ada tempat untuk maksiat,” ujarnya. Di bidang fisik, ia telah meram- pungkan perencanaan kegiatan reklamasi Pantai Padang, dengan desain seperti yang terlihat pada gambar. Reklamasi itu dilakukan sebagai tindak an untuk upaya mitigasi bencana. Terdapat empat pilihan atau alternatif tindakan untuk mengantisipasi atau meminimalisir resiko bencana tsunami. Pertama adalah adaptasi, yaitu m e l a k u k a n p e nye s u a i a n p a d a bangunan-bangunan yang ada di sepanjang pesisir pantai, seperti m e n i n g g i k a n b a n g u n a n a t a u menetapkan aturan untuk tinggi minimal sebuah bangunan di pesisir pantai. Kedua adalah proteksi, yaitu membuat dinding pelindung di sepanjang pesisir pantai (sea wall) seperti yang kita saksikan di beberapa tempat di Jepang. Ketiga adalah retreat atau memun- durkan jarak bangunan dari pesisir pantai. Keempat adalah reklamasi, yaitu menambah daratan dengan menimbun pantai atau laut sehingga daratan yang ada saat ini terlindungi oleh daratan baru hasil reklamasi. Setelah melalui proses pengkajian yang menyeluruh dan melibatkan para pemangku kepentingan maka dirumuskanlah pilihan tindakan yang akan diambil yaitu melakukan reklamasi Pantai Padang. K e g i a t a n re k l a m a s i Pa n t a i Wali Kota Padang Dr H Fauzi Bahar MSi Fokus Program Unggulan Dalam membangun Kota Padang, Walikota Padang Fauzi Bahar senantiasa mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat Kota Padang. Ketika gempa bumi tahun 2009, saat nyaris semua fasilitas umum hancur, perangkat Kantor Walikota Padang bersama masyarakat bahu membahu untuk membangkitkan kembali roda perekonomian dari keterpurukan. DESENTRAL