Peraturan ini menetapkan standar pelayanan kedokteran yang meliputi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran dan Standar Prosedur Operasional. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran disusun oleh organisasi profesi dan menjadi acuan penyusunan Standar Prosedur Operasional di fasilitas pelayanan kesehatan. Standar pelayanan kedokteran bertujuan memberikan jaminan pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan medis pasien dan meningkatkan mutu

1. Menimbang :
Mengingat
MENTERIKESEHATAN
REPUBLIKINDONESIA
I
PERATURANMET,ITERIKESEHATANREPUBLIKINDONESIA
NOMOR1438/MENKESIPENIXIaO1O
TENTANG
STANDARPEIAYANANKEDOKTERAN
I;,t
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
MENTERIKESEHATANREPUBLIKINDONESIA,
bahwa untukmelaksanakanketentuanPasal 44 ayat(3)Undang-
UndangNomor29 Tahun2004tentangPraktikKedokteranperhr
menetapkanPeraturanMenteriKesehatan tentang Standar
PelayananKedokteran;
1. Undang-UndangNomor zg Tahun zoo4 tentangpraktik
Kedokteran(LembaranNegaraRepubliktndonesiaTahun2OO4
Nomor116,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 4431);
2. Undang-UndangNomor32 Tahun2004tentangPemerintahan
Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahunZOO4
Nomor125,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor 4437)sebagaimanatelah diubahterakhirdengan
Undang-UndangNomor12 Tahun20OBtentangPerubahan
KeduaAtas undang-undangNomor92 Tahun2ooqtentang
PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesii
Tahun2008Nomor59,TambahanLembaranNegaraRepublik
IndonesiaNomor4844);
3. Undang-UndangNomor36 Tahun2009 tentangKesehatan
(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor144,'
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5063);
4. Undang-UndangNomor44 Tahun2009tentangRumahsakit
(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahunZObgNomor1S3,
TambahanLembaranNegaraRepubliktndonesiaNomor5072);
5. PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2oor tentang
lembagian Urusan Pemerintahanantara Pemerintafr,
PemerintahanDaerahProvinsi,dan PemerintahanDaerah
[?9*up"ten/Kota(LembaranNegaraRepubtikIndonesiaTahun
2007 Nomor Bz, TambahanLembaranNegara Republik

2. 1.
.t
z.
MENTERIKESEHATAN
REPUBI.IKINDONESIA
6. PeraturanMenteriKesehatanNomor1575/Menkes/PerlXll2005
tentangOrganisasidan Tata Kerja DepartemenKesehatan
sebagiiman-atelahdiubahterakhirdenganPeraturanMenteri
KesehatanNomor439/Menkes/PerNll2009tentangPerubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1575/Menkes/Per/X112005tentangOrganisasidan Tata Kerja
DepartemenKesehatan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan'
FEffiJX,WKffi*^I<eSEHATAN
TENTANGsTANDAR
BABI
KETENTUANUMUM if,,
Pasal1
DalamPeraturaniniyangdimaksuddengan:
StandarPelayananKedokteranadalahpedomanyangharusdiikutiolehdokter
ataudoldergigidalamrnenyelenggarakanpraktikkedokteran.
StandarProsedurOperasional,selanjutnyadisingkatSPOadalahsuatuperangkat
instruksi/langkah-langkahyangdibakukanuntukmenyelesaikanproseskerjarutin
tertentu,ataulangkahyangbenardanterbaikberdasarkankonsensusbersama
dalammelaksanakanberbagaikegiatandanfungsipelayananyangdibuatoleh
fasilitaspelayanankesehatanberdasarkanstandarprofesi.
Dokterdandoktergigiadalahdokter,dokterspesialis,doktergigi,dandoktergigi
spesialislulusanpendidikankedokteranatau kedokterangigi baik di dalam
maupundi luarnegeriyangdiakuiolehPemerintahRepublikIndonesiasesuai
denganperaturanperundang-undangan.
ShataFasilitasPelayananKesehatanadalahtingkatanpelayananyangstandar
tenagadanperalatannyasesuaidengankemampuanyangdiberikan.
Praktikkedokteranadalahrangkaiankegiatanyangdilakukanolehdokteratau
doktergigiterhadappasiendalammelaksanakanupayakesehatan.
Fasilitaspelayanankesehatanadalahtempatpenyelenggaraanupayapelayanan
kesehatanyangdapatdigunakanuntU(praktikkedokteranataukedokterangigi.
Kondisiadalahgambaranklinisyangberupagejaladan/atautandayangtampak
padapasien.
OrganisasiprofesiadalahlkatanDokterIndonesiabesertaPerhimpunanDokter
SpesialisuntukdokterdanPersatuanDokterGigiIndonesiabesertaPerhimpunan
DokterGigiSpesialisuntukdoktergigi.
MenteriadalahMenteriyangmenyelenggarakanurusanpemerintahandi bidang
3.
4.
5.
6.
7,
8,
9.

3. MENTERIKESEHATAN
REPUBLIKINDONESIA
BABII
TUJUAN
Pasal2
PenyusunanStandarPetayananKedokteranbertujuanuntuk:
a. Memberikanjaminankepadapasienuntukmemperole!pelayana.lkedgkteran
yangberdasirkanpadahitaiitiniansesuaidengankebutuhanmedispasien;
b. Mempertahankandan meningkatkanmutu pelayanan kedokteranyang
diberikanolehdokterdandoktergigi.
BABIII
PRINSIPDASAR
Pasal3
(1) Standar pelayanan Kedokteran meliputi Pedoman Nasional Pelayanan
Kedokteran(PNPK)danSPO.
(Z) pNpK sebagaimanadimaksudpada ayat..(1)merypakanStandarPelayanan
Kedokteran
-yang
bersifatnasionaldan dibuat oleh organisasiprofesiserta
disahkanolehMenteri.
(3) SpO sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dibuatdanditetapkanolehpimpinan
fasilitaspelayanankesehatan.
Pasal4
(1) StandarpelayananKedokterandisusunsecarasistematisdenganmenggunakan
pilihanpendekatan:
a. Pengelolaanpenyakit
komplikasi;
dalamkondisitunggal,yaitutanpapenyakitlainatau
b. Pengelolaanberdasarkankondisi.
(2') Standar pelayanan Kedokterandibuat dengan bahasa yang jelas, tidak
bermaknaganda, menggunakankata bantu kata kerja yang tepat, mudah
dimengerti,terukurdanrealistik
(3) StrandarpelayananKedokteranharussahihpadasaatditetapkan,mengacupada
'
kepustakaanierbarudengandukunganbuktiklinis,dandapatberdasarkanhasil
penapisanilmupengetahuandanteknologikedokteranyangdilaksanakanoleh
KementerianKesehatanatauinstitusipendidikankedokteran.
BABIV
PEDOMANNASIONALPEIAYANANKEDOKTERAN
Pasal5
penyusunanPNPKsebagaimanadimaksuddalamPasal3 ayat(2) dilakukanuntuk

4. b.
c.
d.
MENTERIKESEHATAN
REPUEUKINDONESIA
penyakitataukondisiyangmemilikirisikotinggi;
penyakitataukondisiyangmemerlukanbiayatinggi;
penyakitataukondisiyangterdapatvariasi/keragamandalampengelolaannya.
Pasal6
pNPK disusunoleh sekelompokpakaryang dapatmelibatkan profesikedokteran,
kedokterangigiatauprofesikesehatanlainnya,ataupihaklainyangdianggapperlu
dandisahkanolehMenteri.
Pasal7
PNPKmemuatpenyataanyangdibuatsecarasistematisyangdidasarkanpadabukti
ifmiah(scientifii eiidence)'uniuk membantudokter dan dokter gigi serta pembuat
keputusanklinistentangtatataksanapenyakitataukondisiklinisyangspesifik.
Pasal8
PNPKharusditinjaukembalidan diperbaharuisesuaidenganperkembanganilmu
pengetahuandanteknologikedokteranataukedokterangigi.
Pasal9
Pemerintahdan organisasiprofesimelakukansosialisasisetiapadanyaperubahan
dan/atauperbaikanterhadapPNPK.
BABV
. STANDARPROSEDUROPERASIONAL
Pasa|10''lil
(1) PimpinanfasilitaspelayanankesehatanwajibmemprakarsaipenyusunanSPO
sesuaidenganjenisdanstratafasilitaspelayanankesehatanyangdipimpinnya.
(2) PNPK harusdijadikanacuan pada penyusunanSPO di fasilitaspelayanan
kesehatan.
(3) SPO harus dijadikanpanduan bagi seluruhtenaga kesehatandi fasititas
pelayanankesehatandalammelaksanakanpelayanankesehatan.
(4) SPOdisusundalambentukPanduanPraktikKlinis(clinicalpracticeguidelines)
yangdapatdilengkapidenganalur klinis(clinicalpathway),algoritme,protokol,
proseduratau standingorder.
(5) PanduanPraktikKlinissebagaimanadimaksudpada ayat (4) harusmemuat
sekurang-kurangnyamengenaipengertian,anamnesis,pemeriksaanfisik,kriteria
diagnosis,diagnosisbanding,pemeriksaanpenunjang,terapi,edukasi,prognosis
dankepustakaan.

5. MENTERIKESEHATAN
REPUBLminrooNrsn
Pasal11
SPOdisusunolehstaf medispadafasilitaspelayanankesehatanyangdikoordinasi
olehKomiteMedisdanditetapkanolehPimpinanfasilitaspelayanankesehatan.
Pasal12
SPOharusselaluditinjaukembalidandiperbaharuisekurang-kurangnya2 (dua)tahun
sekalisesuaidenganperkembanganilmupengetahuandanteknologikedolderanatau
kedokterangigi.
BABVI
KEPATUHANKEPADASTANDAR
DANPENYANGKATAN(D'SClj [MER)
Pasal13
(1) Dokterdan doktergigisertatenagakesehatanlainnyadi fasilitaspelayanan
kesehatanharusmematuhiPNPKdanSPOsesuaidengankeputusanklinisyang
diambilnya,
(2) KepatuhankepadaPNPKdanSPOmenjaminpemberianpelayanankesehatan
denganupayaterbaikdi fasilitaspelayanankesehatan,tetapitidakmenjamin
keberhasilanupayaataukesembuhanpasien;
(3) ModifikasiterhadapPNPKdanSPOhanyadapatdilakukanatasdasarkeadaan
yangmemaksauntukkepentinganpasien,antaralainkeadaankhususpasien,
kedaruratan,danketerbatasansumberdaya.
(4) ModifikasiPNPKdanSPOsebagaimanadimaksudpadaayat(3)harusdicatatdi
dalamrekammedis.
BABVII
PEMBINMNDANPENGAWASAN
Pasal14
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kotabersamadenganorganisasiprofesimelakukanpembinaandan
pengaryasanterhadap pelaksanaanstandar pelayanan kedokteran atau
kedokterangigi
(2) Dalam rangka pembinaandan pengawasan,Menteri, PemerintahDaerah
Provinsi,PemerintahDaerah Kabupaten/Kotasesuai dengan kewenangan
masing-masingdapatmengambiltindakanadministratif.
(3) Tindakanadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat(2)dapatberupa:
a. teguranlisan,
b. tegurantertulis,atau
c. pencabutanizin.

6. MENTERIKESEHATAN
REPUBLIKINDONESIA
BABVIII
KETENTUANPERALIHAN
Pasal15
(1) Standar Pelayanandan SPO yang telah disusun sebelum ditetapkannya
Peraturaninidinyatakanmasihberlakusepanjangtidakbertentangandanbelum
diperbaharui.
(2) OrganisasiprofesidalammenyusunPNPK,dan fasilitaspelayanankesehatan
dalammenyusunSPOharusmenyesuaikandenganketentuan-ketentuandalam
Peraturaninipalinglama2 (dua)tahunsejakberlakunyaPeraturanini.
BABIX
KETENTUANPENUTUP
.II"
Pasal16
Peraturaninimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturanMenteri
inidenganpenempatannyadalamBeritaNegaraRepublikIndonesia.
DitetapkandiJakarta
padatanggal24September2010
DiundangkandiJakarta
padatanggal24September2010
MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIA,
BERITANEGAM REPUBLIKINDONESIATAHUN2O1ONOMOR464
$-/ n ?r
(*(
sVr6:j
KESEHATAN,
GRAHAYUSEDYANINGSIH