Dokumen ini menjelaskan penyusunan peta proses bisnis pemerintahan Kabupaten Pasuruan dengan fokus pada struktur dan tingkat proses bisnis yang meliputi perencanaan, pengelolaan keuangan, manajemen SDM, dan peningkatan infrastruktur. Setiap level proses bisnis bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan sosial, diharapkan dokumen ini menjadi acuan untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan pemerintah daerah.

1. 1
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
PETA PROSES BISNIS KABUPATEN PASURUAN
1.1. PROSES BISNIS LEVEL 0
Anggaran (1,5T),
Regulasi, Kebijakan,
Infrastruktur, SDM
Aparatur,
Indeks RB (60,67)
Pemerintah
Investasi (9,7T)
PDRB 124,9 M
Pertumbuhan EKonomi 5,75
Omset UM & Kop 1,29T
INPUT
Kondisi Ekonomi
Jumlah Penduduk(1,78 Jt),
Angka Kemiskinan (9,4%),
IPM (67,41), TPT (6,11%)
Penduduk
IKLH (57,10), Stabilitas
Keamanan, Potensi
Becana.
Kondisi Lingkungan
dan Alam
Laporan/
Akuntabilitas
OUTPUT
Pemerintah
Peningkatan Omzet,
pertumbuhan ekonomi,
Kepastian Hukum,
Kemudahan berusaha
Kondisi Ekonomi
Penurunan Angka Kemiskinan
dan pengangguran,
Peningkatan kualitas SDM,
Penduduk
PROSES
Peningkatan
IKLH,Stabilitas Keamanan
Kondisi Lingkungan
dan Alam

2. 2
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2. PROSES BISNIS LEVEL 1 dan Level 2
1.2.1. Perencanaan (Level 1)
1.2.1.1. Perencanaan Pembangunan Daerah (Level 2)

3. 3
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.2. Pengelolaan Keuangan Daerah (Level 1)

4. 4
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.2.1. Pengelolaan Keuangan Daerah (Level 2)

5. 5
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.3. Pengelolaan SDM (Level 1)

6. 6
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.3.1. Pengelolaan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Level 2)
1.2.4. Pengelolaan organisasai dan tata laksana (Level 1)

7. 7
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.4.1. Pengelolaan organisasai dan tata laksana (Level 2)

8. 8
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.5. Pengendalian dan Pengawasan (Level 1)
1.2.5.1. Pengendalian dan Pengawasan (Level 2)

9. 9
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.6. Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Sektor-Sektor Produksi Dan Produk-Produk Unggulan Kabupaten Pasuruan (Level 1)

10. 10
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.6.1. Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dengan mendorong perkembangan ekonomi kreatif (Level 2)

11. 11
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.6.2. Peningkatan kunjungan pariwisata (Level 2)

12. 12
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.6.3. Peningatan Kualitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat (Level 2)

13. 13
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.6.4. Peningkatan Kemandirian Desa (Level 2)

14. 14
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.6.5. Peningkatan ketahanan pangan (Level 2)

15. 15
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.6.6. Peningkatan kesempatan lapangan kerja baru (Level 2)

16. 16
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.6.7. Peningkatan penanggulangan PMKS (Level 2)

17. 17
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.7. Pelaksanaan pembangunan berbasis keluarga (Level 1)

18. 18
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.7.1. Peningkatan penanganan pelanggaran perda (Level 2)

19. 19
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.7.2. Pengendalian konflik Sara (Level 2)

20. 20
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.8. Peningkatan kualitas infrastruktur daerah (Level 1)

21. 21
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.8.1. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup (Level 2)

22. 22
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.8.2. Pengendalian dampak bencana (Level 2)

23. 23
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.8.3. Peningkatan Aksesibilitas Wilayah (Level 2)

24. 24
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.8.4. Peningkatan Aksesibilitas Transportasi (Level 2)

25. 25
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.8.5. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air (Level 2)

26. 26
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.9. Penguatan dan Perluasan Reformasi Birokrasi (Level 1)

27. 27
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.9.1. Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Level 2)

28. 28
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.9.2. Meningkatnya kualitas Sistem Keuangan Daerah (Level 2)

29. 29
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.9.3. Peningkatan kualitas layanan publik (Level 2)

30. 30
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.9.4. Meningkatnya profesionalitas ASN (Level 2)

31. 31
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.10. Peningkatan pelayanan dasar (Level 1)

32. 32
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.10.1. Peningkatan pelayanan dasar kesehatan (Level 2)

33. 33
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.10.2. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan (Level 2)

34. 34
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.10.3. Peningkatan kualitas Lingkungan permukiman (Level 2)

35. 35
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.10.4. Peningkatan kesetaraan masyarakat (Level 2)

36. 36
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.10.5. Peningkatan peran serta dan eksistensi pemuda (Level 2)

37. 37
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.10.6. Peningkatan Daya Beli Masyarakat (Level 2)

38. 38
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.11. Komunikasi dan Informatika (Level 1)

39. 39
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.11.1. Pengelolaan Komunikasi dan Infotmatika (Level 2)

40. 40
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.12. Layanan Hukum (Level 1)

41. 41
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.2.12.1. Peningkatan Layanan Hukum (Level 2)

42. 42
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.3. PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
1.3.1. Perencanaan
1.3.2. Pengelolaan Keuangan
Proses 2 Pengelolaan Keuangan
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Semua OPD
Badan Keuangan
Daerah
OPD
Pelaksana
OPD
Penunjang Proses 1 Perencanaan
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Semua OPD
OPD
Pelaksana
OPD
Penunjang

43. 43
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.3.3. Pengelolaan SDM
1.3.4. Pengelolaan Organisasai dan Tata Laksana
1.3.5. Pengendalian dan Pengawasan
Proses 5 Pengendalian dan Pengawasan
Semua OPD
Inspektorat
Daerah
OPD
Pelaksana
OPD
Penunjang
Proses 4 Pengelolaan Organisasai dan Tata Laksana
Semua OPD
Sekretariat Daerah
(Bagian
Organisasi)
OPD
Pelaksana
OPD
Penunjang
Proses 3 Pengelolaan SDM
Semua OPD
Badan
Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan Daerah
OPD
Pelaksana
OPD
Penunjang

44. 44
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.3.6. Penigkatan Kualitas Dan Produktifitas Sektor-Sektor Produksi Dan
Produk-Produk Unggulan Kabupaten Pasuruan
Proses 6 Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Sektor-Sektor Produksi
Dan Produk-Produk Unggulan Kabupaten Pasuruan
Dinas Perikanan
Dinas Peternakan
dan Ketahanan
Pangan
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Dinas Koperasi
& Usaha Mikro
Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Dinas Pertanian
Dinas Tenaga
Kerja
Dinas Sosial
OPD
Pelaksana
OPD
Penunjang
Dinas PU Bina
Marga
Dinas PU Sumber
Daya Air dan
Tata Ruang
Dinas Koperasi
Dan Usaha Mikro
Dinas
Perumahana dan
kawasan
permukiman
Satpol PP
Dinas
Perhubungan
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu
Dinas
Komunikasi dan
Informasi
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
SETDA
(Bagian
Perekonomian)
Dinas Sosial Dinas Pendidikan
Dinas Keluarga
Berencan dan
Pemberdayaan
Perempuan
SETDA
(Bagian
Kesejahteraan)
Dinas Kesehatan
& RSUD

45. 45
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.3.7. Pelaksanaan pembangunan berbasis keluarga
1.3.8. Peningkatan kualitas infrastruktur daerah
Proses 8Peningkatan kualitas infrastruktur daerah
Badan
penanggulangan
Bencana Daerah
Dinas
Perhubungan
Dinas PU
Sumber Daya
Air dan Tata
Ruang
Dinas PU Bina
Marga
Dinas
Lingkungan
Hidup
OPD
Pelaksana
OPD
Penunjang
Dinas
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Dinas
Kesehatan
Satpol PP
Dinas
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Dinas
Lingkungan
Hidup
Dinas Sosial
Proses 7Pelaksanaan pembangunan berbasis keluarga
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Satuan Polisi
Pamong Praja
OPD
Pelaksana
OPD
Penunjang
SETDA
(Bagian Hukum) Dinas Sosial
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Kecamatan

46. 46
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.3.9. Penguatan dan Perluasan Reformasi Birokrasi
1.3.10. Peningkatan pelayanan dasar
Proses 10Peningkatan pelayanan dasar
RSUD
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Dinas KB dan
Pemberdayaan
Perempuan
Dinas Pemuda
dan Olahraga
OPD
Pelaksana
OPD
Penunjang
Dinas Sosial Bskesbangpol
DPKP
Dinas
Lingkungan
Hidup
BKPPD PU Bina Marga
PU SDA dan Tata
Ruang
Dinas
Perpustakaan dan
Arsip
Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Dinas Koperasi
Dan Usaha Mikro
Dinas Tenaga
Kerja
Satpol PP
Dinas PMD
Proses 9Proses Penguatan dan Perluasan reformasi birokrasi
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu
Dinas
Perpustakaan
dan Kerarsipan
Dinas
Komunikasi dan
Informatika
Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
OPD
Pelaksana
OPD
Penunjang
Semua OPD DPKP
Kecamatan
BKPPD

47. 47
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASURUAN
1.3.11. Komunikasi dan Informatika
1.3.12. Layanan Hukum
Proses 12Layanan Hukum
Semua OPD
Sekretariat Daerah
OPD
Pelaksana
OPD
Penunjang
Proses 11Komunikasi dan Informatika
Semua OPD
Dinas Komunikasi
dan Infomatika
OPD
Pelaksana
OPD
Penunjang