Uu 19 tahun 2004 tentang kehutanan menjadi uuwalhiaceh
Undang-undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut menambahkan ketentuan baru yang menyatakan bahwa perizinan atau perjanjian pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tetap berlaku
PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) CABANG BELAWAN YANG DISERAHKAN KEPADA PIH...Om Jin
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan penyerahan bagian hak pengelolaan tanah PT Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan kepada pihak ketiga. Ia menjelaskan definisi hak pengelolaan menurut peraturan yang berlaku dan asal-usul hukum hak pengelolaan. Selanjutnya dibahas kebijakan PT Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan terkait penyerahan bagian hak pengelolaan, termasuk ketentuan yang harus dipenuhi.
Uu 19 tahun 2004 tentang kehutanan menjadi uuwalhiaceh
Undang-undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut menambahkan ketentuan baru yang menyatakan bahwa perizinan atau perjanjian pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tetap berlaku
PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) CABANG BELAWAN YANG DISERAHKAN KEPADA PIH...Om Jin
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan penyerahan bagian hak pengelolaan tanah PT Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan kepada pihak ketiga. Ia menjelaskan definisi hak pengelolaan menurut peraturan yang berlaku dan asal-usul hukum hak pengelolaan. Selanjutnya dibahas kebijakan PT Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan terkait penyerahan bagian hak pengelolaan, termasuk ketentuan yang harus dipenuhi.
Undang-undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut bertujuan menghilangkan ketidakpastian hukum terkait perizinan pertambangan yang ada sebelum Undang-undang Kehutanan berlaku.
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, termasuk menambahkan kegiatan pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan energi sebagai kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilakukan di kawasan hutan, serta mengatur penyesuaian izin pertambangan yang sebelumnya diterbitkan oleh pemerintah daerah."
Peraturan ini menetapkan pedoman pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Pedoman ini mengatur tentang pengertian hutan dan kawasan hutan, jenis hutan, penggunaan kawasan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, dan ketentuan umum lainnya.
Peraturan ini mengatur tentang izin pemanfaatan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, tukar menukar kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, dan areal penggunaan lain. Izin pemanfaatan kayu diberikan untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan-kawasan hutan tersebut melalui kegiatan seperti pemanenan, pengayaan, dan pemasaran hasil hutan. Peraturan ini juga
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...Saroni Nasta
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor p.97menhut-ii2014 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
Dokumen ini berisi profil Yayasan Flower Aceh, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perspektif gender. Lembaga ini didirikan pada tahun 1989 dan berlokasi di Banda Aceh dengan wilayah kerja di seluruh provinsi Aceh. Flower Aceh memiliki tiga divisi utama yaitu pemberdayaan masyarakat, kajian dan pendidikan publik, serta pengembangan kelembagaan. Lembaga ini juga melak
Forsikal adalah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada masalah kependudukan dan lingkungan hidup di Aceh. Lembaga ini didirikan pada tahun 1985 dan bergerak dalam bidang pendampingan masyarakat, advokasi, dan pengembangan sumber daya manusia untuk pelestarian lingkungan. Visi Forsikal adalah membangun masyarakat madani yang peduli lingkungan, sementara misinya adalah meningkatkan taraf hidup masy
Yayasan Ekowisata Aceh didirikan pada tahun 1997 untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Organisasi ini telah bekerja sama dengan berbagai lembaga dalam berbagai program terkait lingkungan, penanganan bencana, dan pemberdayaan masyarakat.
Yayasan PAPAN Aceh adalah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang advokasi lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat miskin di Aceh Barat, didirikan pada 1996. Visinya adalah membantu masyarakat miskin hidup sejahtera melalui pemberdayaan partisipatif. Program-programnya meliputi advokasi lingkungan, peningkatan kapasitas masyarakat, ekonomi ramah lingkungan, dan pendidikan demokrasi. Yay
PUSPA adalah lembaga yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Aceh. Didirikan pada tahun 1994, lembaga ini berupaya meningkatkan sumber daya manusia untuk pelestarian lingkungan serta memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, penelitian, advokasi, dan kerja sama dengan lembaga lain.
Yayasan Peduli Sabang adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan HAM di Kota Sabang. Yayasan ini berfokus pada pemantauan lingkungan dan program pemerintah serta pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan berbagai lembaga.
Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) didirikan pada 1995 untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi masyarakat di Aceh. YRBI bekerja di 4 kabupaten Aceh dengan 15 staf dan fokus pada pendampingan masyarakat, advokasi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan. Selama bertahun-tahun YRBI telah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memetakan wilayah m
More Related Content
Similar to Perpu nomor 1 tahun 2004 perubahan atas uu no 41 ttg kehutanan
Undang-undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut bertujuan menghilangkan ketidakpastian hukum terkait perizinan pertambangan yang ada sebelum Undang-undang Kehutanan berlaku.
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, termasuk menambahkan kegiatan pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan energi sebagai kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilakukan di kawasan hutan, serta mengatur penyesuaian izin pertambangan yang sebelumnya diterbitkan oleh pemerintah daerah."
Peraturan ini menetapkan pedoman pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Pedoman ini mengatur tentang pengertian hutan dan kawasan hutan, jenis hutan, penggunaan kawasan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, dan ketentuan umum lainnya.
Peraturan ini mengatur tentang izin pemanfaatan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, tukar menukar kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, dan areal penggunaan lain. Izin pemanfaatan kayu diberikan untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan-kawasan hutan tersebut melalui kegiatan seperti pemanenan, pengayaan, dan pemasaran hasil hutan. Peraturan ini juga
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...Saroni Nasta
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor p.97menhut-ii2014 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
Similar to Perpu nomor 1 tahun 2004 perubahan atas uu no 41 ttg kehutanan (8)
Dokumen ini berisi profil Yayasan Flower Aceh, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perspektif gender. Lembaga ini didirikan pada tahun 1989 dan berlokasi di Banda Aceh dengan wilayah kerja di seluruh provinsi Aceh. Flower Aceh memiliki tiga divisi utama yaitu pemberdayaan masyarakat, kajian dan pendidikan publik, serta pengembangan kelembagaan. Lembaga ini juga melak
Forsikal adalah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada masalah kependudukan dan lingkungan hidup di Aceh. Lembaga ini didirikan pada tahun 1985 dan bergerak dalam bidang pendampingan masyarakat, advokasi, dan pengembangan sumber daya manusia untuk pelestarian lingkungan. Visi Forsikal adalah membangun masyarakat madani yang peduli lingkungan, sementara misinya adalah meningkatkan taraf hidup masy
Yayasan Ekowisata Aceh didirikan pada tahun 1997 untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Organisasi ini telah bekerja sama dengan berbagai lembaga dalam berbagai program terkait lingkungan, penanganan bencana, dan pemberdayaan masyarakat.
Yayasan PAPAN Aceh adalah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang advokasi lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat miskin di Aceh Barat, didirikan pada 1996. Visinya adalah membantu masyarakat miskin hidup sejahtera melalui pemberdayaan partisipatif. Program-programnya meliputi advokasi lingkungan, peningkatan kapasitas masyarakat, ekonomi ramah lingkungan, dan pendidikan demokrasi. Yay
PUSPA adalah lembaga yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Aceh. Didirikan pada tahun 1994, lembaga ini berupaya meningkatkan sumber daya manusia untuk pelestarian lingkungan serta memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, penelitian, advokasi, dan kerja sama dengan lembaga lain.
Yayasan Peduli Sabang adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan HAM di Kota Sabang. Yayasan ini berfokus pada pemantauan lingkungan dan program pemerintah serta pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan berbagai lembaga.
Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) didirikan pada 1995 untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi masyarakat di Aceh. YRBI bekerja di 4 kabupaten Aceh dengan 15 staf dan fokus pada pendampingan masyarakat, advokasi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan. Selama bertahun-tahun YRBI telah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memetakan wilayah m
Yayasan Anak Bangsa (YAB) adalah organisasi nirlaba yang berdiri sejak 1995 di Aceh yang berfokus pada advokasi dan pelayanan untuk anak-anak. YAB memiliki 7 staf dan beroperasi di beberapa wilayah di Aceh untuk membela dan melindungi hak-hak anak, serta memberikan pendampingan dan pendidikan kepada anak-anak yang membutuhkan.
Yayasan Simeulue Lestari (YSL) adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang advokasi kebijakan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pendidikan berbasis pengalaman di lapangan dengan sasaran masyarakat pesisir kepulauan Kabupaten Simeulue. YSL didirikan pada 1998 dan beranggotakan 6 orang staf yang berupaya mewujudkan masyarakat demokratis dan mandiri di Simeulue.
Yayasan Citra Desa Indonesia (CDI) adalah lembaga nirlaba yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan di Aceh. CDI telah beroperasi sejak 1989 dan bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat korban bencana seperti tsunami. Visi CDI adalah menciptakan masyarakat mandiri yang menghargai hak-hak komunal.
Lembaga Pembelaan Lingkungan Hidup (LPLH) adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada tahun 1992 oleh 15 LSM di Aceh untuk melawan pencemaran lingkungan yang berkepanjangan di zona industri Lhokseumawe. LPLH bertugas sebagai lembaga advokasi lingkungan hidup dengan memberikan pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat, melakukan investigasi kasus pencemaran lingkungan, serta membela korban pencemaran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
Perpu nomor 1 tahun 2004 perubahan atas uu no 41 ttg kehutanan
1. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak
mengatur mengenai kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan yang
telah ada sebelum berlakunya Undang-undang tersebut;
b.
bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di
bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi investor yang telah
memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-undang tersebut,
sehingga dapat menempatkan Pemerintah dalam posisi yang sulit dalam
mengembangkan iklim investasi;
c.
bahwa dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di bidang
pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat serta
kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia, dipandang perlu untuk
melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat :
1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3888);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
Pasal I
Menambah ketentuan baru dalam Bab Penutup yang dijadikan Pasal 83A dan Pasal
83B, yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 83A
2. Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang
telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian
dimaksud.
Pasal 83B
Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Pasal II
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11
Maret 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 29
