Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Kerjasama dapat berupa kerjasama provinsi dan kabupaten kembar, kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penyertaan modal, dan kerjasama lainnya. Kerjasama harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu dan persyaratan yang telah ditetapkan serta melalui proses prakarsa, perenc
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pinjaman daerah. Pinjaman daerah dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jangka waktunya, yaitu pinjaman jangka pendek (kurang dari 1 tahun), pinjaman jangka menengah (lebih dari 1 tahun tapi tidak melebihi masa jabatan kepala daerah), dan pinjaman jangka panjang (lebih dari 1 tahun). Dokumen ini juga mengatur sumber pinjaman,
Undang-undang Keuangan Negara mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD serta sanksi bagi pelanggaran. Pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK, sedangkan sanksi berupa pidana penjara dan denda bagi pejabat yang melakukan penyimpangan anggaran. Undang-undang juga mengatur peralihan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual dalam 5 tahun.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan tujuan meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan daerah. Penyertaan modal dilakukan dengan membeli saham sesuai anggaran dan dilaksanakan oleh Bupati. PT Bank mempunyai kewajiban laporan dan Pemerintah Daerah mempunyai hak mendapatkan deviden.
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pinjaman daerah. Pinjaman daerah dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jangka waktunya, yaitu pinjaman jangka pendek (kurang dari 1 tahun), pinjaman jangka menengah (lebih dari 1 tahun tapi tidak melebihi masa jabatan kepala daerah), dan pinjaman jangka panjang (lebih dari 1 tahun). Dokumen ini juga mengatur sumber pinjaman,
Undang-undang Keuangan Negara mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD serta sanksi bagi pelanggaran. Pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK, sedangkan sanksi berupa pidana penjara dan denda bagi pejabat yang melakukan penyimpangan anggaran. Undang-undang juga mengatur peralihan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual dalam 5 tahun.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan tujuan meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan daerah. Penyertaan modal dilakukan dengan membeli saham sesuai anggaran dan dilaksanakan oleh Bupati. PT Bank mempunyai kewajiban laporan dan Pemerintah Daerah mempunyai hak mendapatkan deviden.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan...Penataan Ruang
Undang-undang ini mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa poin utama meliputi: (1) prinsip perimbangan keuangan didasarkan pada pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah, (2) sumber pendanaan pemerintahan daerah berasal dari APBD yang didanai oleh PAD, dana perimbangan, dan pinjaman daerah, (3) pendapatan daerah terdiri atas pendap
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur pedoman pemberian hibah yang bersumber dari APBD. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Calon penerima hibah mengajukan usulan secara tertulis kepada kepala daerah, kemudian dievaluasi oleh SKPD terkait.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana PerimbanganPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Penghasilan tertentu. Peraturan ini mengatur pembagian dan alokasi Dana Bagi Hasil kepada pemerintah pusat dan daerah.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Ditetapkan pula definisi-definisi terkait pengelolaan keuangan daerah seperti pengertian pemerintah daerah, daerah otonom, keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan lain-lain.
Dokumen tersebut membahas tentang undang-undang terkait keuangan negara, ruang lingkup pengelolaan keuangan negara, asas-asas pengelolaan keuangan negara, dan pengelolaan piutang serta utang negara.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraPenataan Ruang
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatur tentang Perbendaharaan Negara. UU ini mengatur tentang pengertian, ruang lingkup, asas umum, pejabat perbendaharaan negara seperti pengguna anggaran, bendahara umum negara/daerah, dan ketentuan lainnya terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Undang-undang ini mengatur tentang perbendaharaan negara, yang mencakup pengelolaan keuangan negara dan daerah berdasarkan APBN dan APBD. Diatur pula tentang pejabat-pejabat perbendaharaan seperti pengguna anggaran, bendahara umum negara/daerah, serta tugas dan wewenang masing-masing pejabat tersebut dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, dan pembagian kekuasaan keuangan negara. Terdapat penjelasan mengenai berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara seperti Presiden, Menteri Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Umum Negara.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, prinsip, persyaratan, jenis, prosedur, larangan penjaminan, dan pelaporan pinjaman daer
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga. Kerja sama daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan dapat berupa kerja sama antar gubernur, bupati/wali kota, atau dengan pihak ketiga. Kerja sama dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan pelaksanaannya melibatkan perangkat daerah terkait. Peraturan ini juga meng
Peraturan ini mengatur tata cara kerja sama antar daerah dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga. Kerja sama antar daerah terdiri atas kerja sama wajib dan sukarela, yang meliputi berbagai urusan pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Tahapan kerja sama antar daerah meliputi persiapan, penawaran, dan penyusunan kesepakatan bersama.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan...Penataan Ruang
Undang-undang ini mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa poin utama meliputi: (1) prinsip perimbangan keuangan didasarkan pada pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah, (2) sumber pendanaan pemerintahan daerah berasal dari APBD yang didanai oleh PAD, dana perimbangan, dan pinjaman daerah, (3) pendapatan daerah terdiri atas pendap
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur pedoman pemberian hibah yang bersumber dari APBD. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Calon penerima hibah mengajukan usulan secara tertulis kepada kepala daerah, kemudian dievaluasi oleh SKPD terkait.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana PerimbanganPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Penghasilan tertentu. Peraturan ini mengatur pembagian dan alokasi Dana Bagi Hasil kepada pemerintah pusat dan daerah.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Ditetapkan pula definisi-definisi terkait pengelolaan keuangan daerah seperti pengertian pemerintah daerah, daerah otonom, keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan lain-lain.
Dokumen tersebut membahas tentang undang-undang terkait keuangan negara, ruang lingkup pengelolaan keuangan negara, asas-asas pengelolaan keuangan negara, dan pengelolaan piutang serta utang negara.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraPenataan Ruang
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatur tentang Perbendaharaan Negara. UU ini mengatur tentang pengertian, ruang lingkup, asas umum, pejabat perbendaharaan negara seperti pengguna anggaran, bendahara umum negara/daerah, dan ketentuan lainnya terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Undang-undang ini mengatur tentang perbendaharaan negara, yang mencakup pengelolaan keuangan negara dan daerah berdasarkan APBN dan APBD. Diatur pula tentang pejabat-pejabat perbendaharaan seperti pengguna anggaran, bendahara umum negara/daerah, serta tugas dan wewenang masing-masing pejabat tersebut dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, dan pembagian kekuasaan keuangan negara. Terdapat penjelasan mengenai berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara seperti Presiden, Menteri Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Umum Negara.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, prinsip, persyaratan, jenis, prosedur, larangan penjaminan, dan pelaporan pinjaman daer
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga. Kerja sama daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan dapat berupa kerja sama antar gubernur, bupati/wali kota, atau dengan pihak ketiga. Kerja sama dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan pelaksanaannya melibatkan perangkat daerah terkait. Peraturan ini juga meng
Peraturan ini mengatur tata cara kerja sama antar daerah dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga. Kerja sama antar daerah terdiri atas kerja sama wajib dan sukarela, yang meliputi berbagai urusan pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Tahapan kerja sama antar daerah meliputi persiapan, penawaran, dan penyusunan kesepakatan bersama.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...infosanitasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyiapan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga, serta pembentukan tim koordinasi kerja sama daerah. Diuraikan pula contoh bentuk kerja sama antar daerah, dengan departemen/lembaga pemerintah nondepartemen, dan dengan bad
Permendagri no 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis kerjasama antar daerahGusTi Ani
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyiapan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah dengan pihak ketiga, mulai dari persiapan, penawaran, penyiapan kesepakatan, penandatanganan, hingga pelaksanaan. Dokumen ini juga memberikan contoh bentuk kerja sama daerah dan pembent
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kerjasama desa dapat dilakukan dengan desa lain di dalam atau luar kecamatan, dan dengan instansi pemerintah atau swasta. Kerjasama dituangkan dalam keputusan bersama atau perjanjian dan harus memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat s
[Ringkasan]
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Sidoarjo. Produk hukum daerah terdiri dari peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, dan lainnya. Peraturan ini mengatur tata cara perencanaan pembentukan peraturan daerah melalui penyusunan program pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD Sidoarjo untuk jangka waktu
Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerah Kabupaten Klaten. Sumbangan pihak ketiga dapat berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan secara sukarela kepada daerah untuk mendukung pembangunan. Sumbangan akan dikelola melalui APBD dan dievaluasi pertanggungjawabannya sesuai peraturan perundang-undangan. Instansi terkait bertanggung jawab menerima, mencatat
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah daerah, yang mencakup hibah kepada pemerintah daerah dan hibah dari pemerintah daerah. Hibah daerah dapat berupa uang, barang, atau jasa dan sumbernya dapat berasal dari pemerintah pusat, luar negeri, atau pihak lain. Peraturan ini juga mengatur mekanisme perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan hibah daerah.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Kecamatan sebagai bagian wilayah dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Dokumen ini menjelaskan tentang penataan Kecamatan meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian Kecamatan. Selain itu, ditetapkan tugas dan tanggung jawab Camat dalam memimpin Kecamatan.
Undang-undang ini mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ada beberapa sumber pendanaan pemerintah daerah seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan pinjaman daerah. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta dasar pendanaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi,
Undang-undang ini mengatur tentang perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan negara lain atau organisasi internasional. Undang-undang ini menjelaskan proses pembuatan, pengesahan, dan pemberlakuan perjanjian internasional secara rinci, serta menentukan kriteria mana yang memerlukan pengesahan lewat undang-undang dan mana yang cukup dengan keputusan presiden. Tujuannya adalah agar perjanjian internasional dibuat dan dijalank
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengatur pengelolaan keuangan negara di Indonesia. UU ini mereformasi sistem keuangan negara dengan merumuskan pengertian dan lingkup keuangan negara, mengatur kekuasaan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta tata cara penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Perda Kabupaten Nunukan tentang Tata cara Pembentukan dan pengelolaan Badan u...Arifuddin Ali
1. Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.
2. Badan Usaha Milik Desa dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan berbadan hukum, kepengurusan terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat, serta permodalannya berasal dari berbagai sumber.
3.
FUNGSI DPRD TERHADAP LKPJ KDH INDRAMAYU.pptxalpin14
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah melalui penjelasan mengenai landasan hukum, isi, dan proses penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah."
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Derah, Dan Indormasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kepada Masyarakat
Similar to Permendagri 03 2008 kerjasama daerah dengan luar negeri (20)
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
Permendagri 03 2008 kerjasama daerah dengan luar negeri
1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri, diperlukan pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahuri 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norhor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
2. MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang dasar 1945.
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas-pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembati dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
6. Rencana Kerjasama adalah usulan tertulis yang memuat rencana program/proyek/ kegiatan yang akan dikerjasamakan.
7. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/ Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
9. Memorandum Saling Pengertian atau dengan nama lainnya adalah naskah kerjasama dalam bentuk dan nama tertentu, yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan Pihak Luar Negeri yang mengatur kedudukan para pihak, obyek kerjasama, tanggungjawab para pihak dalam kerjasama, penyelesaian sengketa kerjasama, serta hak dan kewajiban hukum para pihak yang bekerja sama.
10. Penyertaan modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
11. Surat Kuasa (full power) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada Satu atau beberapa orang yang mewakili pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikat diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.
BAB II PRINSIP KERJASAMA
3. Pasal 2
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
a. persamaan kedudukan;
b. memberikan manfaat dan saling menguntungkan;
c. tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian;
d. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. mempertahankan keberlanjutan lingkungan;
f. mendukung pengarusutamaan gender; dan
g. sesual dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III
BENTUK KERJASAMA
Pasal 3
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri berbentuk:
a. kerjasama provinsi dan kabupaten/kota “kembar”;
b. kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
c. kerjasama penyertaan modal; dan
d. kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
BAB IV
PERSYARATAN KERJASAMA
Pasal 4
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. mempunyai hubungan diplomatik;
c. merupakan urusan pemerintah daerah;
d. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
e. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
f. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan;dan
g. ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.
Pasal 5
Untuk Kerjasama Provinsi dan Kabupaten/ Kota "kembar" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga harus memperhatikan:
a. kesetaraan status administrasi;
b. kesamaan karakteristik;
c. kesamaan permasalahan;
d. upaya saling melengkapi; dan
e. peningkatan hubungan antar masyarakat.
Pasal 6
Untuk kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga harus memperhatikan:
a. peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. kemampuan keuangan daerah;
4. c. prioritas produksl dalam negeri; dan
d. kemandirian daerah.
Pasal 7
Untuk Kerjasama penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga harus memperhatikan:
a. kemampuan keuangan daerah;
b. resiko; dan
c. transparansi dan akuntabilitas.
BAB V TATACARA KERJASAMA
Bagian Pertama
Prakarsa Kerjasama
Pasal 8
Prakarsa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari:
a. Pemerintah Daerah;
b. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
c. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.
Pasal 9
(1) Prakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan.
(2) Pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama.
Pasal 10
(1) Menteri Dalam Negeri menyampaikan prakarsa kerjasama dari pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c kepada Gubernur beserta pertimbangan.
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerjasama oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 11
(1) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
(2) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. subyek kerjasama;
b. latar belakang;
c. maksud, tujuan dan sasaran;
d. obyek/ruang lingkup kerjasama;
e. hasil kerjasama;
f. sumber pembiayaan; dan
g. jangka waktu pelaksanaan.
Pasal 12
(1) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk mendapat persetujuan;
(2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kerjasama.
5. (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Rencana Kerjasama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, Rencana Kerjasama dianggap disetujui
(5) Kepala Daerah menyusun Rancangan Memorandum Saling Pengertian setelah Rencana Kerjasama mendapatkan persetujuan DPRD.
(6) Kepala Daerah menyusun Rancangan Memorandum Saling Pengertian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Rencana Kerjasama mendapatkan persetujuan DPRD.
Pasal 13
(1) Gubernur menyampaikan Rencana Kerjasama Provinsi, Persetujuan DPRD, dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Menteri Dalam Negeri.
(2) Bupati/Walikota menyampaikan Rencana Kerjasama, Persetujuan DPRD, dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
Bagian Kedua
Pembahasan
Pasal 14
(1) Rencana Kerjasama dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian yang disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan pembahasan oleh Menteri Daiam Negeri dengan melibatkan Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen terkait untuk memperoleh pertimbangan.
(2) Rencana kerjasama dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian hasil pembahasan sebagaimana pada ayat (1), untuk kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota "kembar" disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Sekretaris Negara untuk mendapatkan Persetujuan Pemerintah.
(3) Berdasarkan Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri Dalam Negeri menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri untuk mendapatkan surat kuasa (full powers) setelah mendapatkan tanda persetujuan dari Pihak Luar Negeri.
(4) Surat kuasa (full powers) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar untuk menandatangani Memorandum Saling Pengertian oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Luar Negeri.
(5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dijadikan dasar untuk menandatangani naskah Memorandum Saling Pengertian.
BAB VI
PEMBIAYAAN KERJASAMA
Pasal 15
Pembiayaan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat Bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. Sumber-sumber lain yang sah telah disepakati dalam Memorandum Saling Pengertian.
6. BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16
(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan, kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.
(2) Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkan pembinaan terhadap pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.
(3) Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkan pengawasan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.
Pasal 17
(1) Pembinaan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
a. koordinasi pelaksanaan kerjasama antar susunan pemerintahan;
b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan kerjasama;
c. perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
d. bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
e. pendidikan dan pelatihan.
(2) Pembinaan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi kegiatan:
a. perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
c. pendidikan dan pelatihan.
Pasal 18
(1) Koordinasi pelaksanaan kerjasama antar susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a berkaitan dengan aspek perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar negeri.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri melalui rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 19
(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemantauan;
b. evaluasi; dan
c. pemeriksaan.
BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 20
Perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri diselesaikan sesuai dengan Naskah Memorandum Saling Pengertian.
7. BAB IX
PELAPORAN
Pasal 21
(1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Instansi terkait paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Instansi terkait melalui Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 22
Gubernur menyampaikan laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, kerjasama yang sedang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerjasama.
Pasal 24
Rencana Kerjasama yang masih dalam proses disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri di Jajaran Departemen Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 26
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO