Peraturan Menteri ini mengatur tentang pengendalian mutu air pada sumber-sumber air dengan tujuan menjaga agar air dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dan melindungi kelestarian sumber daya air. Ruang lingkupnya mencakup pelaksanaan dan pengawasan pengendalian mutu air melalui pengumpulan data, penelitian, pemantauan, pengaturan pembuangan limbah, serta pekerjaan penanggulangan dan pemulihan mutu air

1. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 45/PRT/1990
TENTANG
PENGENDALIAN MUTU AIR
PADA SUMBER-SUMBER AIR
MENTERI PEKERJAAN UMUM
Menimbang :
a. bahwa guna tercapainya pemanfaatan air dan sumber-sumber air secara optimal baik
jumlah maupun mutu untuk memenuhi berbagai keperluan masyarakat di segala bidang
kehidupan dan penghidupan, perlu dilakukan usaha-usaha perlindungan atas air dan
suber-sumber air, antara lain dengan usaha pengendalian jumlah dan mutu air pada
sumber-sumber air.
b. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi berbagai pihak dalam melaksanakan
usaha dimaksud , maka dipandang perlu mengadakan pengaturan mengenai
pengendalian mutu air pada sumber-sumber air.
c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undasng Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan, kepada Menteri yang disertai tugas urusan pengairan diberi wewenang dan
tanggung jawab untuk mengkoordinasikan segala pengaturan di bidang pengairan
termasuk diantaranya yang menyangkut masalah perlindungan air dan atau sumber-
sumber air.
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu menerbitkan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum yang menetapkan mengenai Pengendalian mutu air pada sumber-
sumber air.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di
Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun1982 tentang Tata
Pengaturan Air;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang
Pengendalian Pencemaran Air;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988 tentang
Kabinet Pembangunan V;

2. 10. Keputusan Menteri Negara KLH Nomor KEP.02/MENKLH/I/1988 tentang
Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian
Wilayah Sungai.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PEKERJAAAN UMUM TENTANG PENGENDALAIN
MUTU AIR PADA SUMBER-SUMBER AIR.
BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Pengendalian mutu air adah setiap usaha pencegahan dan penanggulangan proses
penurunan mutu air yang disebabkan oleh masuknya atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam sumber-sumber air
dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, dan
atau usaha pemulihannya;
2. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air , dan
terdapat di atas permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air laut yang
dimanfaatkan di darat;
3. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air baik yang
terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah;
4. Limbah adalah semua buangan ke sumber-sumber air yang bersifat cair, padat
maupun gas;
5. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum;
6. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah
Istimewa;
7. Pihak yng berwenang adalah Menteri atau Gubernur atau pimpinan Badan Hukum
Tertentu;
8. Daerah adalah Daerah Tingkat/Daerah Khusus/Daerah Istimewa;
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah
Istimewa
10. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I/Dinas P.U. Pengairan
Daerah Tingkat I;
11. Badan Hukum Tertentu adalah badan hukum sebagaimana dimaksud pada Padal 4
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, yang berstatus sebagai Badan Usaha
Milik Negara dibawah pembinaan Menteri Pekerjaan Umum, dan mempunyai
tugas pokok mengembangkan dan mengusahakan air dan atau sember air untuk
digunakan bagi kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian
kemampuan lingkungan hidup.

3. BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Pertama
Maksud
Pasal 2
Pengendalian mutu air pada sumber-sumber air dimaksudkan sebagai upaya untuk
menetapkan peruntukan air dan baku mutu air pada sumber-sumber air.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Pengendalian mutu air pada sumber-sumber air bertujuan untuk menjaga agar air yang
ada di sumber-sumber air dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan
manusia, untuk melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikroorganisme yang
bermanfaat yang terdapat pada sumber-sumber air dimaksud.
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4
(1) Ruang Lingkup pengendalian mutu air pada sumber-sumber air mencakup upaya
pelaksanaan dan pengawasan.
(2) Upaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(3) Dilakukan melalui kegiatan :
a. Pengumpulan data;
b. Penelitian dan pemantauan;
c. Pengaturan pembuangan limbah ke sumber-sumber air;
d. Pekerjaan penanggulangan penurunan mutu air;
e. Kegiatan lainnya yang mendukung upaya pelaksanaan.
(4) Pengawasan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
a. Melakukan pemeriksaan mutu air pada sumber-sumber air;
b. Mengumpulkan keterangan yang berhubungan dengan masalah penurunan
mutu pada sumber-sumber air, termasuk mencari sumber penyebab
pencemarannya;
c. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur yang
menyangkut masalah penurunan mutu air pada sumber-sumber air.
Bagian Keempat
Wewenang dan Tanggung Jawab

4. Pasal 5
(1) Wewenang dan tanggung jawab pengendalian mutu air pada sumber-sumber air
dalam rangka penetapan peruntukan air dan baku mutu air yang berada pada
Menteri, pelaksanaanya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengairan dibantu oleh
Badan hukum atau unit kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jengeral pengairan.
(2) Direktur Jenderal Pengairan melaksanakan wewenang dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayast (1) Pasal ini bekerjasama dengan :
a. Direktur Jenderal Cipta Karya, dalam hal pengendalian mutu air yang
telah disadap yang digunakan untuk air bersih pada bangunan
pengambilan, dan melakukan pembinaan mutu air pada anak-anak sungai
yang hulunya berada di dalam wilayah pemukiman perkotaan.
b. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum dalam hal
kegiatan penelitian dan pemantauan mutu air.
Pasal 6
(1) Wewenang dan tanggung jawab pengendalian mutu air pada sumber-sumber air
yang berada di wilayah sungai di dalam satu daerah, dilimpahkan dalam rangka
tugas pembatuan kepada Gubernur, kecuali apabila ditentukan lain oleh Menteri.
(2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal in dilakukan oleh Dinas.
(3) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini kepada Menteri.
BAB III
UPAYA PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Pengumpulan Data
Pasal 7
(1) Guna menyelenggarakan pengendalian mutu air pada sumber-sumber air perlu
dilakukan pengumpulan dan pengelolaan data mutu air dan jumlah air pada
sumber-sumber air yang bersangkutan.
(2) Pengumpulan dan pengelolaan data mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini didasarkan pada baku mutu air yang telah ditetapkan oleh Menteri
Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
(3) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
dilakukan oleh masing-masing unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)
dan pasal 6 ayat (2)
Pasal 8
Data mutu air dan jumlah air sebagimana hasil pengumpulan dan pengelolaan data
sebagimana dimaksud pada Pasal 7 dipakai sebagai :

5. a. Dasar pertimbangan pemanfaatan air pada sumber-sumber air yang bersangkutan;
b. Salah satu dasar pertimbangan pemberian izin pembuangan limbah ke sumber-
sumber yang bersangkutan.
c. Dasar penilaian tingkat pencemaran air pada sumber-sumber air yang
bersangkutan.
Bagian Kedua
Penelitian dan Pemantauan
Pasal 9
(1) Kegiatan penelitaian dan pemantauan mutu air pada sumber-sumber air dailkukan
guna penetapan criteria baku mutual air pada sumber-sumber air dan baku mutu
limbah yang dapat dibuang ke sumber-sumber air.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud lpada ayat (1) pasal ini dilakukan sewaktu-
waktu atau secara berkala.
Bagian Ketiga
Pengaturan Pembuangan Limbah ke dalam Sumber-Sumber Air
Pasal 10
(1) Dilarang membuang limbah pada ke dalam sumber-sumber air.
(2) Pembuangan limbah selain limbah padat ke dalam sumber-sumber air harus
mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang sesuai dengan peratuan
perundang-undangan yang berlaku.
(3) Tata cara dan persyaratan pemberian izin pembuangan limbah ke dalam sumber-
sumber air mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata
Pengaturan Air, beserta peraturan pelaksanaannya.
(4) Untuk keperluan pemantauan. Gubernur menyampaikan laporan secara berkala
kepada Menteri mengenai izin-izin pembuangan limbah yang telah diberikan.
Pasal 11
(1) Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) harus diolah
terlebih dahulu.
(2) Dalam hal limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat
diolah, harus dibuang secara khusus susuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Konstruksi bangunan pembuangan limbah harus mengikuti petunjuk teknis yang
diberikan oleh unit kerja teknis yang ditunjuk oleh Menteri.
Bagian Keempat
Pelaksanaan Pekerjaan Penanggulangan
Pasal 12
(1) Penanggulangan penurunan mutu air pada sumber-sumber air dilaksanakan oleh
Pihak yang berwenang.

6. (2) Dalam hal penurunan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
melewati ambang batas, maka pihak yang berwenang dapat mengambil tindakan-
tindakan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
izin penggunaan air dan atau sumber air , serta izin pembuangan limbah yang
telah dikeluarkan.
Bagian Kelima
Pelaksanaan Pekerjaan Pemulihan
Pasal 13
Pemulihan mutu air pada sumber-sumber air dilaksanaka oleh Pihak yang berwenang.
BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 14
(1)Pengawasan dalam rangka pengendalian mutu air pada sumber-sumber air diatur
sebagi berikut :
a. Pengawasan atas sumber-sumber air sebagaimana simaksud pada Pasal 5
ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Hukum Tertentu atau unit kerja yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pengawasan.
b. Pengawasan atas sumber-sumber air sebagaimana dimaksud pada Pasal 6
dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Dalam rangka pengawasan pemegang izin pembuangan limbah diwajibkan
melaporkan mutu limbahnya kepada unit-unit kerja pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
(3)Hasil pengawasan dilaporkan kepada pihak yang berwenang sebagai bahan
pertimbangan untuk pengambilan tindakan lebih lanjut.
Pasal 15
(1) Badan Hukum, Badan Sosial dan perorangan wajib memberikan banguan untuk
terlaksananya tugas-tugas sebagimana dimaksud dalam pasal 13.
(2) Setiap orang dapat melaporkan adanya penurunan mutu air pada sumber-sumber
air kepada petugas pengairan setempat.
BAB V
KOORDINASI PENGENDALIAN
Pasal 17
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 meliputi hal-hal sebagaimana berikut :
a. Penetapan rencana dan prioritas perlindungan sumber-sumber air dari
penurunan mutual air;
b. Penyusunan daftar baku mutu air dan daftar baku mutu limbah;
c. Pengaturan tata cara pembuangan limbah;
d. Pengaturan terhadap masalah-masalah lain yang mungkin timbul.

7. BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 18
(1) Pembiayaan bagi pelaksanan kegiatan pengendalaian mutual air pada sumber-
sumber air di tanggung oleh Menteri atau Badan Hukum Tertentu.
(2) Pembiayaan penanggulangan penurunan mutu air pada sumber-sumber air yang
disebabkan oleh pembuangan limbah dibebankan kepada pihak yang
menyebabkan penurunan mutu air.
BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 19
Pengendalaina penurunan mutu air pada sumber-sumber air yang disebabkan oleh
ganguan alam akan diatur tersendiri.
Pasal 20
Semua pihak dengan berlakunya Peraturan Menteri in hgarus melakukan lpengendalian
mutu air sesui dengan ketentua-ketentuaan dalam Peraturan Menteri ini.
BAB VIII
SANKSI
Pasal 21
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Menteri ini, khususnya yang tercantum
pada Pasal 10 ayat (1) dan (2(, Pasal 11, Pasal 14 ayat(2) dan Pasal 15 dapat dikenakan
pidana sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 dihubungkan
dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982.
BAB IX
KETENTUAN PERALILHAN
Pasal 22
Badan hukum, Badan sosial dan perorangan yang tanpa izin telah melakukan
pembuangan limbah ke dalam sumber-sumber air sebagai akibat dari kegiatan usahanya,
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku, harus
mengajukan permohonan izin pembuangan limbah kepada pihak yang berwenang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 23
Peraturan Perundang-undangan di bidang pengendalian mutu air pada sumber-sumber air
yang telah ada perlu disesuikan dengan Peraturan Menteri ini

8. BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
(1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini akan ditetapkan
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Direktur Jenderal Pengairan sebagai
petunjuk pelaksanaannya.
(3) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan.
DITETAPKAN DI: JAKARTA
PADA TANGGAL: 30 JULI 1990
MENTERI PEKERJAAN UMUM
RADINAL MOOCHTAR