Beberapa peraturan yang digunakan dalam pemantauan kualitas air di Indonesia meliputi Peraturan Menteri Kesehatan tentang syarat dan pengawasan kualitas air yang menguji parameter fisika, kimia, dan biologi, Peraturan Daerah Kalimantan Timur tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang mengatur tentang pemantauan kualitas air sumber air, serta Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang dilakukan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan fungsinya dan baku mutu yang telah ditetapkan.
Peraturan ini mengatur tentang kualitas air tanah yang berhubungan dengan kesehatan. Dokumen ini membagi wilayah menjadi beberapa zona berdasarkan kualitas air tanahnya, yaitu Zona A untuk air baku, Zona B untuk pemukiman, Zona C untuk pemandian dan pertanian, dan Zona D yang tidak layak untuk kesehatan. Dokumen ini juga mengatur standar kualitas air tanah di setiap zona serta larangan pembuangan limbah yang dapat m
1. Dokumen tersebut menetapkan baku mutu air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan 4 kelas dan parameternya.
2. Kelas air ditetapkan untuk menentukan peruntukan air sesuai mutunya, yaitu air minum, rekreasi, budidaya ikan dan pertanian, serta irigasi.
3. Pemantauan dan pengawasan mutu air dilakukan instansi terkait minimal 2 kali setahun.
Ocr permenkes 492 2010 persyaratan kualitas air minumMRFerguson
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 menetapkan persyaratan kualitas air minum yang meliputi parameter wajib dan tambahan serta kewajiban penyelenggara air minum untuk memastikan air minum yang dihasilkan aman bagi kesehatan dan menjamin kualitas melalui pengawasan eksternal dan internal.
Permenkes ri no. 907 tahun 2002 syarat syarat dan pengawasan kualitas air minumArina Priyanka
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 menetapkan syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum. Dokumen ini mengatur tentang parameter kualitas air minum, tugas pemerintah daerah dalam pengawasan, dan sanksi bagi pelanggar.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang dilakukan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan fungsinya dan baku mutu yang telah ditetapkan.
Peraturan ini mengatur tentang kualitas air tanah yang berhubungan dengan kesehatan. Dokumen ini membagi wilayah menjadi beberapa zona berdasarkan kualitas air tanahnya, yaitu Zona A untuk air baku, Zona B untuk pemukiman, Zona C untuk pemandian dan pertanian, dan Zona D yang tidak layak untuk kesehatan. Dokumen ini juga mengatur standar kualitas air tanah di setiap zona serta larangan pembuangan limbah yang dapat m
1. Dokumen tersebut menetapkan baku mutu air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan 4 kelas dan parameternya.
2. Kelas air ditetapkan untuk menentukan peruntukan air sesuai mutunya, yaitu air minum, rekreasi, budidaya ikan dan pertanian, serta irigasi.
3. Pemantauan dan pengawasan mutu air dilakukan instansi terkait minimal 2 kali setahun.
Ocr permenkes 492 2010 persyaratan kualitas air minumMRFerguson
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 menetapkan persyaratan kualitas air minum yang meliputi parameter wajib dan tambahan serta kewajiban penyelenggara air minum untuk memastikan air minum yang dihasilkan aman bagi kesehatan dan menjamin kualitas melalui pengawasan eksternal dan internal.
Permenkes ri no. 907 tahun 2002 syarat syarat dan pengawasan kualitas air minumArina Priyanka
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 menetapkan syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum. Dokumen ini mengatur tentang parameter kualitas air minum, tugas pemerintah daerah dalam pengawasan, dan sanksi bagi pelanggar.
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Air MinumJoy Irman
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan. Peraturan ini juga mengatur perlindungan sumber air baku dengan mengatur prasarana dan sarana sanitasi air limbah dan persampahan agar air baku tidak tercemar.
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Airinfosanitasi
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 mengatur tentang tata pengaturan air di Indonesia. Peraturan ini menetapkan asas-asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian dalam pengelolaan sumber daya air. Peraturan ini juga mengatur tentang wewenang pengelolaan air antara pemerintah pusat dan daerah, serta prioritas penggunaan air untuk kebutuhan dasar seperti minum.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Terdapat 4 kelas air berdasarkan kualitasnya, dan setiap kelas memiliki kriteria mutu yang berbeda. Peraturan ini menetapkan wewenang pengelolaan kualitas air antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Peraturan ini juga mengatur tentang penetapan baku mutu air, pemantauan kualitas air, dan status mutu air.
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991 tentang Rawainfosanitasi
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang konservasi rawa sebagai sumber air yang meliputi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan rawa. Rawa dikuasai negara dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan konservasi rawa mencakup inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, eksploitasi, pemeliharaan, dan pengendalian.
Peraturan ini menetapkan syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kualitas air harus memenuhi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif yang diatur dalam empat lampiran peraturan. Pengawasan kualitas air dilakukan oleh dinas kesehatan daerah untuk mencegah penurunan kualitas air dan memast
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan...infosanitasi
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Indonesia, termasuk pengaturan unit-unit SPAM seperti unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. Peraturan ini juga mengatur perlindungan sumber air baku melalui pengembangan prasarana dan sarana sanitasi seperti air limbah dan persampahan. Tujuannya adalah tercapainya pengelolaan dan pelayanan air minum berkualitas dengan harga ter
Permen PU No. 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber Airinfosanitasi
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pengendalian mutu air pada sumber-sumber air dengan tujuan menjaga agar air dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dan melindungi kelestarian sumber daya air. Ruang lingkupnya mencakup pelaksanaan dan pengawasan pengendalian mutu air melalui pengumpulan data, penelitian, pemantauan, pengaturan pembuangan limbah, serta pekerjaan penanggulangan dan pemulihan mutu air
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Dokumen tersebut mengatur tentang klasifikasi air menjadi 4 kelas, kriteria mutu setiap kelas, penetapan baku mutu air, pemantauan kualitas air, dan wewenang pengelolaan kualitas air antara pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengawasan kualitas air di Kabupaten Kolaka Timur. Ruang lingkup pengawasan mencakup pengawasan eksternal oleh dinas terkait dan pengawasan internal oleh pengelola air. Jenis air yang diawasi antara lain air minum, air kolam renang, dan air pemandian umum. Tujuan pengawasan untuk menjaga kualitas air sesuai syarat kesehatan guna melindungi masyarakat.
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Air MinumJoy Irman
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan. Peraturan ini juga mengatur perlindungan sumber air baku dengan mengatur prasarana dan sarana sanitasi air limbah dan persampahan agar air baku tidak tercemar.
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Airinfosanitasi
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 mengatur tentang tata pengaturan air di Indonesia. Peraturan ini menetapkan asas-asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian dalam pengelolaan sumber daya air. Peraturan ini juga mengatur tentang wewenang pengelolaan air antara pemerintah pusat dan daerah, serta prioritas penggunaan air untuk kebutuhan dasar seperti minum.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Terdapat 4 kelas air berdasarkan kualitasnya, dan setiap kelas memiliki kriteria mutu yang berbeda. Peraturan ini menetapkan wewenang pengelolaan kualitas air antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Peraturan ini juga mengatur tentang penetapan baku mutu air, pemantauan kualitas air, dan status mutu air.
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991 tentang Rawainfosanitasi
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang konservasi rawa sebagai sumber air yang meliputi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan rawa. Rawa dikuasai negara dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan konservasi rawa mencakup inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, eksploitasi, pemeliharaan, dan pengendalian.
Peraturan ini menetapkan syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kualitas air harus memenuhi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif yang diatur dalam empat lampiran peraturan. Pengawasan kualitas air dilakukan oleh dinas kesehatan daerah untuk mencegah penurunan kualitas air dan memast
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan...infosanitasi
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Indonesia, termasuk pengaturan unit-unit SPAM seperti unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. Peraturan ini juga mengatur perlindungan sumber air baku melalui pengembangan prasarana dan sarana sanitasi seperti air limbah dan persampahan. Tujuannya adalah tercapainya pengelolaan dan pelayanan air minum berkualitas dengan harga ter
Permen PU No. 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber Airinfosanitasi
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pengendalian mutu air pada sumber-sumber air dengan tujuan menjaga agar air dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dan melindungi kelestarian sumber daya air. Ruang lingkupnya mencakup pelaksanaan dan pengawasan pengendalian mutu air melalui pengumpulan data, penelitian, pemantauan, pengaturan pembuangan limbah, serta pekerjaan penanggulangan dan pemulihan mutu air
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Dokumen tersebut mengatur tentang klasifikasi air menjadi 4 kelas, kriteria mutu setiap kelas, penetapan baku mutu air, pemantauan kualitas air, dan wewenang pengelolaan kualitas air antara pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengawasan kualitas air di Kabupaten Kolaka Timur. Ruang lingkup pengawasan mencakup pengawasan eksternal oleh dinas terkait dan pengawasan internal oleh pengelola air. Jenis air yang diawasi antara lain air minum, air kolam renang, dan air pemandian umum. Tujuan pengawasan untuk menjaga kualitas air sesuai syarat kesehatan guna melindungi masyarakat.
Dokumen tersebut berisi pedoman teknis penyusunan peraturan daerah tentang pengawasan kualitas air. Pedoman ini mencakup pengertian, dasar hukum, tujuan, jenis kegiatan pengawasan seperti inspeksi dan pengambilan sampel air, jenis air yang diawasi, persyaratan kualitas air, biaya, pengelola air, dan parameter air yang diuji. Pedoman ini dimaksudkan untuk memandu penyusunan peraturan daerah sesuai den
Peraturan ini menetapkan syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kualitas air harus memenuhi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif yang diatur dalam empat lampiran peraturan. Pengawasan kualitas air dilakukan oleh dinas kesehatan daerah untuk mencegah penurunan kualitas air dan memast
Peraturan ini menetapkan syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum di Indonesia. Kualitas air harus memenuhi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif. Pengawasan kualitas air dilakukan oleh dinas kesehatan daerah untuk mencegah penurunan kualitas air dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
Peraturan Menteri Kesehatan menetapkan syarat dan pengawasan kualitas air minum, air bersih, kolam renang, dan pemandian umum. Dokumen ini menjelaskan parameter kualitas air yang diatur beserta batasan maksimal zat yang diperbolehkan, serta mekanisme pengawasan dan sanksi pelanggaran aturan kualitas air.
Per menkes 416 th 1990_ Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas AirUFDK
Peraturan ini menetapkan syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum di Indonesia. Kualitas air harus memenuhi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif. Pengawasan kualitas air dilakukan oleh dinas kesehatan daerah untuk mencegah penurunan kualitas air dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman menjelaskan aspek-aspek peraturan dan perundangan yang mendasari, strategi dan kebijakan pengelolaan air llimbah permukiman, berbagai opsi teknologi penanganan air limbah. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbahbagusbuko
Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar teknik dan pengelolaan air limbah di Indonesia. Beberapa poin kuncinya adalah: (1) Ada banyak peraturan yang mengatur pengelolaan air limbah di Indonesia seperti UU 32/2009 dan PP 82/2001, (2) PP 82/2001 menetapkan 4 kelas mutu air dan kriteria untuk setiap kelas, (3) Ada perbedaan antara kriteria dan standar mutu air dimana standar ditetapkan oleh pihak berwenang.
2. Air merupakan salah satu sumber daya alam
yang memiliki fungsi sangat penting bagi
kehidupan dan perikehidupan manusia, serta
untuk memajukan kesejahteraan
umum, sehingga merupakan modal dasar dan
faktor utama pembangunan
3. Dalam menilai kualitas air
diperlukan adanya baku mutu
air (BMA) atau standar yang
dapat dijadikan acuan.
4. Baku Mutu Air, yang selanjutnya
disingkat BMA adalah ukuran batas
atau kadar makhluk
hidup, zat, energi atau komponen
lain yang ada atau harus ada dan
atau unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya
di dalam air
5. BMA diukur berdasarkan
beberapa
parameter diantaranya parameter
fisika,
kimia dan biologi. Parameter fisika
yang diuji adalah bau dan kekeruhan.
Parameter kimia yang diuji meliputi
kandungan besi, fluorida,
kesadahan, klorida, chrom
heksavalent, mangan,
6. Berdasarkan pengukuran pada beberapa
parameter BMA tersebut dapat diketahui
kualitas dari sampel air yang diuji
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
416/MENKES/PER/IX/1990 tentang syarat-syarat dan
pengawasan kualitas air, parameter yang diuji meliputi
parameter fisika, kimia dan biologi
9. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Bagian Kelima
Pemantauan Kualitas Air
Pasal 14
(1) Untuk mengetahui perubahan kualitas air pada sumber air dilakukan pemantauan kualitas air
pada sumber air paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah
kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota dan
dikoordinasikan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi.
(3) Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota melakukan pemantauan kualitas air pada sumber
air yang berada dalam wilayah kabupaten/kota.
(4) Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemantauan kualitas air pada
sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur paling sedikit 2 kali dalam
satu tahun.
(5) Ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air pada sumber air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan
norma, standar, prosedur dan kriteria disusun sesuai dengan norma, standar, prosedur dan
kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
10. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2001
TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Bagian Keempat
Baku Mutu Air, Pemantauan Kualitas Air,
Dan Status Mutu Air
Pasal 10
Baku mutu air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan
kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
Pasal 11
(1) Pemerintah dapat menetapkan baku mutu air yang lebih ketat dan
atau penambahan parameter pada air yang lintas Propinsi dan atau
lintas batas negara, serta sumber air yang pengelolaannya di bawah
kewenangan Pemerintah.
(2) Baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan saran masukan
dari instansi terkait.
11. Pasal 13
(1) Pemantauan kualitas air pada :
a.) sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
b.)sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah
Kabupaten/Kota dalam satu propinsi dikoordinasikan oleh
Pemerintah Propinsi dan dilaksanakan oleh masing-masing
Pemerintah Kabupaten/Kota;
c.) sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah propinsi
dan atau sumber air yang merupakan lintas batas negara
kewenangan pemantauannya berada pada Pemerintah.
(2) Pemerintah dapat menugaskan Pemerintah Propinsi yang
bersangkutan untuk melakukan pemantauan kualitas air pada
sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.
(3) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
dan huruf b, disampaikan kepada Menteri.
(5) Mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air ditetapkan lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri.
12. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2001
TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Bagian Pertama
Wewenang
Pasal 20
a. Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka
pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang :
b. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
c. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
d. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
e. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau
sumber air;
f. memantau kualitas air pada sumber air; dan
g. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
13. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR
Bagian Kedua
Pengawasan dan Pemantauan
Pasal 26
(1) Gubernur melakukan pengawasan dan pemantauan mutu air pada
sumber air dan sumber pencemaran.
(2) Dalam melakukan pengawasan dan pemantauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk instansi yang
tugas dan fungsinya membidangi masalah lingkungan hidup atau
pengendalian dampak lingkungan.
(3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan
tugas pengawasan dan pemantauan melibatkan Pemerintah
Kabupaten / Kota, dan instansi terkait lainnya.
14. Pasal 27
Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan
pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1), dilakukan oleh instansi terkait
meliputi :
a. pemantauan dan evaluasi perubahan mutu air;
b. pengumpulan dan evaluasi data yang
berhubungan dengan pencemaran air;
c. evaluasi laporan tentang pembuangan air
limbah dan analisisnya yang dilakukan oleh
penanggungjawab kegiatan;
d. melaporkan hasil pengawasan dan
pemantauan.
15. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2001
TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
BAB VI
PERSYARATAN PEMANFAATAN DAN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH
Bagian Kedua
Pembuangan Air Limbah
Pasal 37
Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan
menanggulangi terjadinya pencemaran air.
Pasal 38
(1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati
persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
(2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan :
• kewajiban untuk mengolah limbah;
• persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
• persyaratan cara pembuangan air limbah;
• persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
• persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah ;
• persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan
pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
• larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
• larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan;
• kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.
(3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radioaktif, Bupati/
Walikota wajib mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom.
16. UU No 23 tahun 1997
• BAB IX
• KETENTUAN PIDANA
Pasal 41
(1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan
yang mengakibatkan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana
penjara paling lama sepuluh tahun
dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati
atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama
lima belas tahun dan denda paling banyak
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 42
(1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana
penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati
atau luka berat, pelaku
tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda
paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
17. • Pasal 43
(1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang
zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun
masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam
air permukaan, melakukan
impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan
tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal
mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa
perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum
atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama
enam tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah)