TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) atau lebih dikenal lagi dengan SOP (Standard Operational Preocedure) untuk Wali Kelas agar memiliki kinerja yang efektif dan sesuai dengan apa yang diharapkan lembaga.
Permendikbud no 4 tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan PembelajaranHadi Wuryanto
Tahun 2015 Pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 dan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 pada sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013 selama 1 (satu) semester untuk kembali pada pelaksanaan Kurikulum Tahun 2006. Kebijakan tersebut berdampak pada terjadinya sebagian guru tidak dapat memenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka per minggu.
Akibatnya adalah mereka tidak akan memperoleh SKTP sebagai dasar untuk memperoleh tunjangan profesi.
Agar guru-guru tersebut tetap memperoleh tunjangan profesi, maka perlu peraturan yang mengakui kegiatan pembelajaran dan pembimbingan di luar tatap muka sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka 24 jam per minggu. Berdasarkan pertimbangan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembimbingan Bagi Guru Yang Bertugas Pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 Pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 Pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015.
Kalender Pendidikan sangat penting bagi Kelancaran KBM, dengan adanya Kalender Pendidik; baik Pendidik maupun Peserta Didik akan tersistematis dalam proses KBM
TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) atau lebih dikenal lagi dengan SOP (Standard Operational Preocedure) untuk Wali Kelas agar memiliki kinerja yang efektif dan sesuai dengan apa yang diharapkan lembaga.
Permendikbud no 4 tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan PembelajaranHadi Wuryanto
Tahun 2015 Pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 dan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 pada sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013 selama 1 (satu) semester untuk kembali pada pelaksanaan Kurikulum Tahun 2006. Kebijakan tersebut berdampak pada terjadinya sebagian guru tidak dapat memenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka per minggu.
Akibatnya adalah mereka tidak akan memperoleh SKTP sebagai dasar untuk memperoleh tunjangan profesi.
Agar guru-guru tersebut tetap memperoleh tunjangan profesi, maka perlu peraturan yang mengakui kegiatan pembelajaran dan pembimbingan di luar tatap muka sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka 24 jam per minggu. Berdasarkan pertimbangan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembimbingan Bagi Guru Yang Bertugas Pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 Pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 Pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015.
Kalender Pendidikan sangat penting bagi Kelancaran KBM, dengan adanya Kalender Pendidik; baik Pendidik maupun Peserta Didik akan tersistematis dalam proses KBM
SPM ini menjadi pijakan awal untuk menetapkan kategorisasi penerapan Sekolah Ramah Anak di sekolah/madrasah. Silakan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat termasuk anak untuk menjadi alat advokasi pemenuhan hak pendidikan anak di wilayah masing-masing
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
1. KEPUTUSAN KEPALA SMA DARUL ULUM TAPEN
KABUPATEN JOMBANG
Nomor : ....../SMA-DU-Tp/VII/2013
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR KURIKULUM
SEKOLAH MENENGAH ATAS DARUL ULUM TAPEN
Kepala Sekolah Menengah Atas Darul Ulum Tapen
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 1 ayat (2)
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
perlu menetapkan Penetapan Struktur Kurikulum dalam Surat
Keputusan Kepala Sekolah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
NSS: 304050411014 STATUS: TERAKREDITASI NIS: 300020
2. M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERTAMA : Struktur Kurikulum yang merupakan substansi pembelajaran yang
ditempuh selama proses pembelajaran dilaksanakan.
KEDUA : Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA
tercantum pada lampiran keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 11 Juli 2013
Kepala
SMA Darul Ulum Tapen
SAIRUL FATIKHIN, S.Pd
Tembusan : Kepada Yth.
1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab Jombang;
2. Sdr. Ketua Komite SMA Darul Ulum Tapen
3. Lampiran I : Keputusan Kepala SMA Darul Ulum Tapen
Nomor : ...../SMA-DU-Tp/VII/2013
Tanggal : 11 Juli 2013
STRUKTUR KURIKULUM KELAS X
SEKOLAH MENENGAH ATAS DARUL ULUM TAPEN
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
No KOMPONEN
ALOKASI WAKTU
SEMESTER I SEMESTER 2
A Mata Pelajaran
1 Pendidikan Agama Islam 2 2
2 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 4
4 Bahasa Inggris 4 4
5 Matematika 4 4
6 Fisika 2 2
7 Biologi 2 2
8 Kimia 2 3
9 Sejarah 1 2
10 Geografi 2 2
11 Ekonomi 2 2
12 Sosiologi 2 2
13 Seni Budaya 2 2
14 Pendidikan Jasmani, Olah Raga
dan Kesehatan
2 2
15 Teknologi Informasi dan
Komunikasi
2 2
16 Keterampilan/Bahasa Asing 2 2
B Muatan Lokal
1 Bahasa Daerah 2 1
JUMLAH 39 39
Kepala
SMA Darul Ulum Tapen
SAIRUL FATIKHIN, S.Pd
Penyusunan SK Strukutur Kurikulum :
1) Lampiran harap menyesuaikan Standar Isi beserta ketentuan pendukung lainnya
sehingga jumlah alokasi memiliki dasar hukum yang jelas.
2) Pengembangan alokasi waktu untuk RSBI, Adiwiyata mengacu pada Perbub Nomor 6
Tahun 2012 pasal 19 ayat (1) s/d (4)
4. Lampiran II : Keputusan Kepala SMA Darul Ulum Tapen
Nomor : ...../SMA-DU-Tp/VII/2013
Tanggal : 11 Juli 2013
STRUKTUR KURIKULUM KELAS XI dan XII IPA
SEKOLAH MENENGAH ATAS DARUL ULUM TAPEN
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
No KOMPONEN
ALOKASI WAKTU
KELAS XI KELAS XII
SMT 1 SMT 2 SMT 1 SMT 2
A Mata Pelajaran
1 Pendidikan Agama Islam 2 2 2 2
2 Pendidikan
Kewarganegaraan
2 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4
4 Bahasa Inggris 4 4 4 4
5 Matematika 4 4 4 4
6 Fisika 4 4 4 4
7 Kimia 4 4 4 4
8 Biologi 4 4 4 4
9 Sejarah 1 1 1 1
10 Seni Budaya 2 2 2 2
11 Pendidikan Jasmani, Olah
Raga dan Kesehatan
2 2 2 2
12 Teknologi Informasi dan
Komunikasi
2 2 2 2
13 Keterampilan/Bahasa
Asing
2 2 2 2
B Muatan Lokal
1 Bahasa Daerah 2 2 2 2
JUMLAH 39 39 39 39
Kepala
SMA Darul Ulum Tapen
SAIRUL FATIKHIN, S.Pd
Penyusunan SK Strukutur Kurikulum :
3) Lampiran harap menyesuaikan Standar Isi beserta ketentuan pendukung lainnya
sehingga jumlah alokasi memiliki dasar hukum yang jelas.
4) Pengembangan alokasi waktu untuk RSBI, Adiwiyata mengacu pada Perbub Nomor 6
Tahun 2012 pasal 19 ayat (1) s/d (4)
5. Lampiran III : Keputusan Kepala SMA Darul Ulum Tapen
Nomor : ....../SMA-DU-Tp/VII/2012
Tanggal : 11 Juli 2013
STRUKTUR KURIKULUM KELAS XI dan XII IPS
SEKOLAH MENENGAH ATAS DARUL ULUM TAPEN
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
No KOMPONEN
ALOKASI WAKTU
KELAS XI KELAS XII
SMT 1 SMT 2 SMT 1 SMT 2
A Mata Pelajaran
1 Pendidikan Agama Islam 2 2 2 2
2 Pendidikan
Kewarganegaraan
2 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4
4 Bahasa Inggris 4 4 4 4
5 Matematika 4 4 4 4
6 Sejarah 3 3 3 3
7 Geografi 3 3 3 3
8 Ekonomi 4 4 4 4
9 Sosiologi 3 3 3 3
10 Seni Budaya 2 2 2 2
11 Pendidikan Jasmani, Olah
Raga dan Kesehatan
2 2 2 2
12 Teknologi Informasi dan
Komunikasi
2 2 2 2
13 Keterampilan/Bahasa
Asing
2 2 2 2
B Muatan Lokal
1 Bahasa Daerah 2 2 2 2
JUMLAH 39 39 39 39
Kepala
SMA Darul Ulum Tapen
SAIRUL FATIKHIN, S.Pd
Penyusunan SK Strukutur Kurikulum :
1) Lampiran harap menyesuaikan Standar Isi beserta ketentuan pendukung lainnya
sehingga jumlah alokasi memiliki dasar hukum yang jelas.
2) Pengembangan alokasi waktu untuk RSBI, Adiwiyata mengacu pada Perbub Nomor 6
Tahun 2012 pasal 19 ayat (1) s/d (4)
6. NSS: 304050411014 STATUS: TERAKREDITASI NIS: 300020
KEPUTUSAN KEPALA SMA DARUL ULUM TAPEN
KABUPATEN JOMBANG
Nomor : ......./SMA-DU-Tp/VII/2013
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR SEMESTER GANJIL 2013 - 2014
SEKOLAH MENENGAH ATAS DARUL ULUM TAPEN
Kepala Sekolah Menengah Atas Darul ulum Tapen
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak-hak rakyat untuk
memperoleh pendidikan yang bermutu, diselenggarakan
pendidikan yang demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif;
b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
dilaksanakan pendidikan yang dapat mengembangkan
kemampuan, membentuk watak, mengembangkan potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri dan dapat menjadi warga Negara
yang demokratis serta bertanggung jawab.
c. sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan
Pembagian Tugas Mengajar guru di lingkup SMA Darul
Ulum Tapen dalam Keputusan Kepala Sekolah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun
2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
7. Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun
2007 tentang Standar Prosess untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERTAMA : Pembagian Tugas Mengajar yang subtansinya berdasarkan
struktur kurikulum dan merupakan alokasi jam tatap muka
guru dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi guru;
KEDUA : Pembagian Tugas Mengajar sebagaimana dimaksud
DIKTUM PERTAMA adalah untuk semester ganjil tahun
pelajaran 2013 / 2014 tercantum pada lampiran keputusan
ini.
KETIGA : Pembagian Tugas Mengajar sebagaimana dimaksud
DIKTUM PERTAMA tercantum pada lampiran keputusan
ini.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 11 Juli 2013
Kepala
SMA DARUL ULUM TAPEN
SAIRUL FATIKHIN, S.Pd
Tembusan : Kepada Yth.
1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab
Jombang;
2. Sdr. Ketua Yayasan Darul Ulum Tapen
3. Sdr. Ketua Komite Sekolah Menengah
Atas Darul Ulum Tapen