Peraturan ini mengatur tentang pendirian perguruan tinggi negeri baru dan penegerian perguruan tinggi swasta. Pendirian perguruan tinggi negeri bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan tinggi serta sumber daya manusia di daerah. Pendirian perguruan tinggi negeri meliputi pembentukan perguruan tinggi baru oleh pemerintah dan penegerian perguruan tinggi swasta menjadi negeri. Prosedur
Pp no 4 th 2014 penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan t...Winarto Winartoap
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Menteri bertanggung jawab atas pengaturan, perencanaan, pengawasan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendidikan tinggi. Menteri memiliki wewenang untuk menetapkan standar nasional pendidikan tinggi, memberikan izin pendirian perguruan tinggi dan program studi, serta meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi. Peraturan
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan wewenang Menteri Pendidikan dalam pengaturan, perencanaan, pengawasan, dan pembinaan pendidikan tinggi. Selain itu, dokumen ini juga mengatur tentang pendirian perguruan tinggi negeri dan swasta serta program studi yang diselenggarakan.
Pp no 4 th 2014 penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan t...Winarto Winartoap
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Menteri bertanggung jawab atas pengaturan, perencanaan, pengawasan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendidikan tinggi. Menteri memiliki wewenang untuk menetapkan standar nasional pendidikan tinggi, memberikan izin pendirian perguruan tinggi dan program studi, serta meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi. Peraturan
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan wewenang Menteri Pendidikan dalam pengaturan, perencanaan, pengawasan, dan pembinaan pendidikan tinggi. Selain itu, dokumen ini juga mengatur tentang pendirian perguruan tinggi negeri dan swasta serta program studi yang diselenggarakan.
Program Peningkatan Kualifikasi S-2 Bagi Guru SMP ini bertujuan untuk memberikan bantuan dana kepada guru SMP agar dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya ke jenjang strata dua (S-2) di perguruan tinggi negeri, serta diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas.
Peraturan ini mengatur tentang penetapan angka kredit jabatan fungsional pengawas sekolah. Terdapat beberapa pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk berbagai tingkatan jabatan pengawas sekolah. Peraturan ini juga mengatur tata cara pengusulan penetapan angka kredit oleh koordinator pengawas sekolah.
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Program Paket A/Ula. Ujian Sekolah/Madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan muatan lokal sesuai Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini mengatur tentang persyaratan peserta didik men
Petunjuk Teknis ini mengatur tahapan dan proses PPDB Daring SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah tahun 2019/2020, meliputi penyelenggara, panitia, persyaratan, dan mekanisme pendaftaran secara daring.
Permendikbud nomor 59 tahun 2011 kriteria kelulusanAbu Nihad
Peraturan ini mengatur tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah dan ujian nasional. Peserta didik dinyatakan lulus jika telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai baik untuk semua mata pelajaran, lulus ujian sekolah/madrasah untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lulus ujian nasional. Ujian sekolah/madrasah di
Peraturan ini mengatur proses perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. PTN harus memenuhi persyaratan tertentu seperti kinerja akademik yang bermutu, tata kelola yang baik, kelayakan finansial, tanggung jawab sosial, dan peran dalam pembangunan ekonomi. PTN wajib menyusun dokumen evaluasi diri, rencana pengembangan jangka panjang, rancangan statuta, dan
Pedoman ini mengatur tentang pemilihan guru sekolah menengah atas berprestasi tingkat nasional tahun 2015. Tujuannya antara lain untuk memotivasi guru agar lebih profesional dan berdedikasi tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pemilihan dilakukan secara berjenjang dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Guru yang memenuhi kriteria dapat mengikuti proses seleksi yang meliputi penilaian kinerja
Peraturan ini mengatur tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah dan ujian nasional. Peserta didik dinyatakan lulus jika telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai baik untuk semua mata pelajaran, lulus ujian sekolah/madrasah, dan lulus ujian nasional. Ujian sekolah/madrasah diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai prosedur
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Menteri pendidikan memiliki peran penting dalam pengaturan, perencanaan, pengawasan, pembinaan, dan koordinasi pendidikan tinggi. Peraturan ini juga mengatur tentang pendirian perguruan tinggi negeri dan swasta serta program studi yang dapat ditawarkan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Menteri pendidikan memiliki peran penting dalam pengaturan, perencanaan, pengawasan, pembinaan, dan koordinasi pendidikan tinggi. Peraturan ini juga mengatur tentang pendirian perguruan tinggi negeri dan swasta serta program studi yang dapat ditawarkan.
Peraturan ini mengatur tentang pengangkatan dosen tetap non PNS di PTN dan dosen tetap di PTS. Dosen tetap harus memenuhi persyaratan umum seperti usia, agama, dan kesehatan, serta persyaratan khusus seperti pendidikan minimal S2 dan lulus seleksi. PTN dan PTS dapat mengangkat dosen tetap jika memenuhi rasio dosen dan mahasiswa, dan disetujui Direktur Jenderal. Dosen tetap berhak atas penghasilan, jamin
Program Peningkatan Kualifikasi S-2 Bagi Guru SMP ini bertujuan untuk memberikan bantuan dana kepada guru SMP agar dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya ke jenjang strata dua (S-2) di perguruan tinggi negeri, serta diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas.
Peraturan ini mengatur tentang penetapan angka kredit jabatan fungsional pengawas sekolah. Terdapat beberapa pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk berbagai tingkatan jabatan pengawas sekolah. Peraturan ini juga mengatur tata cara pengusulan penetapan angka kredit oleh koordinator pengawas sekolah.
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Program Paket A/Ula. Ujian Sekolah/Madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan muatan lokal sesuai Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini mengatur tentang persyaratan peserta didik men
Petunjuk Teknis ini mengatur tahapan dan proses PPDB Daring SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah tahun 2019/2020, meliputi penyelenggara, panitia, persyaratan, dan mekanisme pendaftaran secara daring.
Permendikbud nomor 59 tahun 2011 kriteria kelulusanAbu Nihad
Peraturan ini mengatur tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah dan ujian nasional. Peserta didik dinyatakan lulus jika telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai baik untuk semua mata pelajaran, lulus ujian sekolah/madrasah untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lulus ujian nasional. Ujian sekolah/madrasah di
Peraturan ini mengatur proses perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. PTN harus memenuhi persyaratan tertentu seperti kinerja akademik yang bermutu, tata kelola yang baik, kelayakan finansial, tanggung jawab sosial, dan peran dalam pembangunan ekonomi. PTN wajib menyusun dokumen evaluasi diri, rencana pengembangan jangka panjang, rancangan statuta, dan
Pedoman ini mengatur tentang pemilihan guru sekolah menengah atas berprestasi tingkat nasional tahun 2015. Tujuannya antara lain untuk memotivasi guru agar lebih profesional dan berdedikasi tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pemilihan dilakukan secara berjenjang dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Guru yang memenuhi kriteria dapat mengikuti proses seleksi yang meliputi penilaian kinerja
Peraturan ini mengatur tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah dan ujian nasional. Peserta didik dinyatakan lulus jika telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai baik untuk semua mata pelajaran, lulus ujian sekolah/madrasah, dan lulus ujian nasional. Ujian sekolah/madrasah diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai prosedur
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Menteri pendidikan memiliki peran penting dalam pengaturan, perencanaan, pengawasan, pembinaan, dan koordinasi pendidikan tinggi. Peraturan ini juga mengatur tentang pendirian perguruan tinggi negeri dan swasta serta program studi yang dapat ditawarkan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Menteri pendidikan memiliki peran penting dalam pengaturan, perencanaan, pengawasan, pembinaan, dan koordinasi pendidikan tinggi. Peraturan ini juga mengatur tentang pendirian perguruan tinggi negeri dan swasta serta program studi yang dapat ditawarkan.
Peraturan ini mengatur tentang pengangkatan dosen tetap non PNS di PTN dan dosen tetap di PTS. Dosen tetap harus memenuhi persyaratan umum seperti usia, agama, dan kesehatan, serta persyaratan khusus seperti pendidikan minimal S2 dan lulus seleksi. PTN dan PTS dapat mengangkat dosen tetap jika memenuhi rasio dosen dan mahasiswa, dan disetujui Direktur Jenderal. Dosen tetap berhak atas penghasilan, jamin
Peraturan ini mengatur tentang muatan lokal kurikulum 2013 yang meliputi pengertian, tujuan, prinsip pengembangan, jenis, integrasi ke mata pelajaran, pengembangan, dan pelaksanaannya di sekolah dengan memperhatikan sumber daya tersedia.
Peraturan ini melarang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk memungut biaya pendidikan dari siswa. Biaya pendidikan di sekolah negeri menjadi tanggung jawab pemerintah. Sekolah swasta dilarang memungut biaya dari siswa tidak mampu, dan hanya boleh memungut biaya operasi dengan persetujuan tertulis. Sekolah yang melakukan pungutan tanpa izin dapat dikenai sanksi administratif seperti pemb
Peraturan Pemerintah ini mengatur kenaikan gaji pokok PNS sebesar rata-rata 10%. PP ini merupakan perubahan ketujuh belas atas PP 7/1977 tentang gaji PNS. Kenaikan gaji ini berlaku sejak 1 Januari 2015.
Peraturan Pemerintah ini menaikkan gaji pokok anggota TNI sejak 1 Januari 2015 untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dokumen ini mengubah lampiran PP 28/2001 tentang peraturan gaji TNI dengan menetapkan kenaikan gaji pokok di setiap pangkat.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan kenaikan pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya sejalan dengan kenaikan gaji pokok PNS. Pensiun pokok disesuaikan dan ditingkatkan 4% bagi yang pensiun sebelum 2001.
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Pemerintah tentang penetapan pensiun pokok untuk purnawirawan, janda/duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan tunjangan orang tua anggota TNI. Peraturan ini menetapkan kenaikan pensiun pokok dan tunjangan sejak 1 Januari 2015 sesuai dengan kenaikan gaji pokok anggota TNI.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan penyesuaian pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak 1 Januari 2015 seiring dengan kenaikan gaji pokok anggota Kepolisian. Peraturan ini juga mengatur tambahan penghasilan bagi penerima pensiun yang mengalami penurunan penghasilan akibat
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas tahun 2015 kepada PNS, TNI, Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan prestasi mereka. Peraturan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2015.
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budayaWinarto Winartoap
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi khusus untuk ahli cagar budaya yang terdiri atas 14 unit kompetensi mulai dari memimpin riset hingga menyiapkan nominasi warisan budaya dunia. Standar ini bertujuan untuk mengukur kemampuan minimal ahli cagar budaya dalam melaksanakan tugasnya.
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputerWinarto Winartoap
Keputusan Kepala Balitbang Kemendikbud Nomor 017/H/EP/2015 menetapkan satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional berbasis komputer tahun 2015, dengan lampiran keputusan tersebut. Keputusan ini mengatur pelaksanaan Ujian Nasional berbasis komputer untuk tahun 2015.
Peraturan ini menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) untuk penyelenggaraan ujian sekolah pada SD, MI, SDLB, dan program Paket A/ULA tahun pelajaran 2014/2015. POS ini mencakup tahapan-tahapan penyelenggaraan ujian mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil ujian. Tujuannya adalah untuk memastikan proses penyelenggaraan ujian berjalan sesuai standar dan kaidah yang berlaku.
Dokumen tersebut berisi kisi-kisi soal untuk ujian pendidikan kesetaraan pada program Paket B/Wustha setara jenjang SMP/MTs dan program Paket C setara jenjang SMA/MA tahun pelajaran 2014/2015. Kisi-kisi tersebut mencakup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam beserta indikator-indikator untuk mengukur kompetensi peserta didik.
Kisi-kisi soal teori kejuruan untuk kompetensi keahlian Perbankan Syariah meliputi 16 standar kompetensi yang mencakup kemampuan-kemampuan seperti menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah, mengelola proses pembiayaan, mengelola transaksi dana syariah, mengelola administrasi zakat dan infaq, menyusun laporan keuangan bank, dan lain-lain. Soal-soal akan menguji pemahaman siswa terhad
Dokumen tersebut berisi kisi-kisi soal teori untuk ujian nasional sekolah menengah kejuruan kompetensi keahlian administrasi perkantoran. Terdapat 36 standar kompetensi lulusan yang akan diuji meliputi pengetahuan tentang prinsip administrasi perkantoran, fungsi pekerjaan kantor, komunikasi, pelayanan pelanggan, penampilan, lingkungan kerja, pengadaan peralatan kantor, penggandaan dokumen, surat menyurat
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Permen tahun2014 nomor017 pendirian perguruan tinggi negeri
1. SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan m u t u ,
pemerataan, dan akses pendidikan tinggi secara
berkelanjutan, perlu menambah j u m l a h perguruan
tinggi negeri di wilayah Indonesia;
b. bahwa u n t u k menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa perlu mendirikan perguruan tinggi negeri di
daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada h u r u f a dan h u r u f b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Pendirian Perguruan Tinggi
Negeri;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;
2. - 2 -
5. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon 1 Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/P
Tahun 2013;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI NEGERI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pendirian perguruan tinggi negeri adalah pembentukan universitas,
institut, sekolah tinggi, politeknik dan akademi baru oleh Pemerintah dan
penegerian universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik dan akademi.
2. Penegerian perguruan tinggi adalah pendirian universitas, institut, sekolah
tinggi, dan politeknik negeri oleh Pemerintah yang berasal dari perguruan
tinggi swasta.
3. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang
mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan tinggi.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang pendidikan.
Pasal 2
Pendirian perguruan tinggi negeri bertujuan untuk:
a. meningkatkan akses pendidikan tinggi diseluruh wilayah Indonesia;
b. meningkatkan pemerataan pendidikan tinggi di wilayah terdepan, terluar,
dan tertinggal;
c. meningkatkan m u t u sumber daya manusia di daerah u n t u k mendukung
pembangunan;
d. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
e. melindungi hak masyarakat u n t u k memperoleh pendidikan tinggi yang
berkualitas.
Pasal 3
Pendirian perguruan tinggi negeri meliputi:
a. pembentukan perguruan tinggi baru;
b. penegerian perguruan tinggi.
3. - 3 -
Pasal 4
(1) Pembentukan perguruan tinggi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
h u r u f a merupakan pendirian perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah;
(2) Penegerian perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
merupakan pendirian perguruan tinggi negeri yang berasal dari perguruan
tinggi swasta.
Pasal 5
Pendirian perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus
memenuhi persyaratan:
a. memiliki studi kelayakan;
b. memiliki rancangan statuta;
c. memiliki rancangan program akademik;
d. memiliki rancangan rencana strategis;
e. memiliki rancangan sistem penjaminan m u t u ; dan
f. memiliki rancangan susunan organisasi.
Pasal 6
(1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pembentukan
perguruan tinggi baru harus memenuhi persyaratan:
a. tersedianya lahan yang bersertifikat yang disediakan oleh Pemerintah
atau pemerintah daerah;
b. tersedianya dosen dan tenaga kependidikan;
c. tersedianya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan
perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
d. mendapat rekomendasi pemerintahan daerah provinsi dan
kabupaten /kota.
(2) Lahan yang disediakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) h u r u f a diserahkan kepada Pemerintah.
(3) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b disediakan oleh Pemerintah melalui pengangkatan pada perguruan tinggi
negeri terdekat sampai ditetapkannya pembentukan perguruan tinggi
negeri baru.
Pasal 7
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penegerian
perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
a. diusulkan oleh badan h u k u m penyelenggara;
b. mendapat rekomendasi pemerintahan daerah provinsi dan
kabupaten/kota;
c. memiliki lahan yang bersertifikat atas nama badan h u k u m penyelenggara
atau pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
d. memiliki dosen dan tenaga kependidikan;
e. penyerahan aset berupa lahan, sarana dan prasarana perguruan tinggi;
4. - 4 -
f. pernyataan pegawai perguruan tinggi swasta tidak m e n u n t u t u n t u k
diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil; dan
g. pernyataan kesediaan badan h u k u m penyelenggara dan/atau
pemerintah daerah setempat u n t u k membantu pembiayaan
penyelenggaraan perguruan tinggi sebelum dapat dibiayai secara penuh
oleh Pemerintah.
Pasal 8
Persyaratan j u m l a h dosen, tenaga kependidikan, lahan, dan sarana prasarana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 9
Apabila lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak terpenuhi, Menteri
dapat menetapkan luas lahan sesuai kondisi wilayah.
Pasal 10
(1) Prosedur Pembentukan perguruan tinggi baru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 h u r u f a sebagai berikut:
a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyusun dokumen sesuai
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada h u r u f a disampaikan kepada
Menteri u n t u k memperoleh persetujuan dengan tembusan kepada
Sekretaris Jenderal.
c. Sekretaris Jenderal mempersiapkan usul pendirian perguruan tinggi
negeri u n t u k disampaikan kepada Menteri.
d. Menteri menyampaikan usul pendirian perguruan tinggi negeri kepada
menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara u n t u k memperoleh persetujuan.
e. Menteri menetapkan pendirian, organisasi, dan tata kerja perguruan
tinggi negeri yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi
berdasarkan persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara.
f. menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara mengusulkan pendirian perguruan tinggi negeri yang berbentuk
universitas dan institut kepada Presiden.
g. Presiden menetapkan pendirian perguruan tinggi negeri yang berbentuk
universitas dan institut.
h. Menteri menyampaikan usul organisasi dan tata kerja perguruan tinggi
negeri yang berbentuk universitas dan institut kepada menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara u n t u k
memperoleh persetujuan.
i. Menteri menetapkan organisasi dan tata kerja perguruan tinggi negeri
yang berbentuk universitas dan institut berdasarkan persetujuan
menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara.
5. - 5 -
(2) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 h u r u f e dan huruf
i perguruan tinggi baru dapat menjalankan kegiatan akademik.
Pasal 11
(1) Prosedur Penegerian perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 h u r u f b sebagai berikut:
a. Badan h u k u m penyelenggara menyusun dokumen sesuai persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7.
b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada h u r u f a disampaikan kepada
Menteri u n t u k memperoleh persetujuan dengan tembusan kepada
Direktorat Jenderal, dengan melampirkan:
1) Akta pendirian badan h u k u m penyelenggara yang telah disahkan
oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang h u k u m .
2) Penilaian aset oleh akuntan publik yang sudah terdaftar.
c. Direktur Jenderal melakukan penilaian dan verifikasi usul pendirian
perguruan tinggi negeri.
d. Direktur Jenderal menyampaikan usul pendirian perguruan tinggi negeri
kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal.
e. Sekretaris Jenderal mempersiapkan usul pendirian perguruan tinggi
negeri u n t u k disampaikan kepada Menteri.
f. Menteri menyampaikan usul pendirian perguruan tinggi negeri kepada
menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara u n t u k memperoleh persetujuan.
g. Menteri menetapkan pendirian, organisasi, dan tata kerja perguruan
tinggi negeri yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi
berdasarkan persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara.
h. menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara mengusulkan pendirian perguruan tinggi negeri yang berbentuk
universitas dan institut kepada Presiden.
i. Presiden menetapkan pendirian perguruan tinggi negeri yang berbentuk
universitas dan institut.
j . Menteri menyampaikan usul organisasi dan tata kerja perguruan tinggi
negeri yang berbentuk universitas dan institut kepada menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara u n t u k
memperoleh persetujuan.
k. Menteri menetapkan organisasi dan tata kerja perguruan tinggi negeri
yang berbentuk universitas dan institut berdasarkan persetujuan
menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara.
(2) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 h u r u f g dan huruf
k perguruan tinggi baru dapat menjalankan kegiatan akademik.
Pasal 12
Pada saat Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi sepanjang
mengatur mengenai pendirian perguruan tinggi negeri, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
6. - 6 -
Pasal 13
Peraturan Menteri i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
menteri i n i dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 304
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro H u k u m dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001 /
7. SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI NEGERI
1. Persyaratan minimal lahan
Bentuk FT •Akademi
lAHyStA, •
Politeknik Sekolah
• - :Tinggi
Institut Universitas
Luas lahan 5 ha 10 ha 10 ha 30 ha 30 ha
2. Persyaratan minimal j u m l a h dan jenis program studi
Bentuk
•.•••PT'=
..Akademi Politeknik Sekolah
. Tinggi
Institut Universitas
Program
Studi-
Politeknik Sekolah
. Tinggi
Institut
Kelompok
IPA
Kelompok
IPS
Program
Diploma
1 3 1 - -
-
Program
Sarjana
- - 1 6 6 4
3. Persyaratan Minimal J u m l a h dan Kualifikasi Dosen Tetap u n t u k Setiap
Program Studi
Bentukvffi^i^^demi-^ .-Politeknik . Sekolah Tinggi/Institut/Universitas
fciSfeia'"
rpircigram,..
diploma
Program
diploma
Program
81
Program
S2
Program
S3
S2 6 6 6 6 - -
S3 - - - - 6 4
Guru
Besar
- - - - - 2
4. Persyaratan minimal j u m l a h dan kualifikasi tenaga kependidikan
Politekni sekolah
r::;r-tinj?gt;^.:::
Institut Universi
tas
1. Tenaga administrasi
- D i l i 2 6 3 9 10
- S I 1 3 1 4 5
2. Tenaga penunjang
akademik
- Dili 2 6 3 9 10
- SI 1 3 1 4 5
3. Tenaga
Perpustakaan
- Dili 1 1 1 1 2
- S I - 1 1
8. 5. Persyaratan minimal sarana dan prasarana
Akademi Politeknik sekolaK
tinggi *
Institut Universitas
1. Ruang kuliah 100 m^ 300 m2 200 m2 600 m2 1000 m^
2. Ruang Kantor Administrasi 20 m^ 40 m^ 30 m^ 60 m^ 80 m2
3. Ruang Perpustakaan 150 m^ 300 m^ 200 m^ 450 m^ 600 m^
4. Ruang Komputer 180 m^ 360 m2 270 m2 540 m^ 720 m2
5. Ruang Laboratorium 200 m2 400 m2 300 m^ 600 m^ 800 m^
6. Ruang Dosen Tetap 30 m^ 90 m^ 60 m^ 180 m^ 300 m^
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro H u k u m dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Ani NurcfetrTi Azizah
NIP 1 9 5 8 1 2 0 1 1 9 8 5 0 3 2 0 0 1 ^