Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Melalui Kemitraan dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja

1. PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 6 TAHUN 2022
Tentang :
Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Melalui
Kemitraan dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja
Tim Bidang Pembinaan SMK
Dinas Pendidikan Provinsi Riau
Tahun 2022

2. Latar Belakang:
• Mutu Pendidikan Vokasi ditentukan oleh kegotongroyongan
antara IDUKA dengan Pendidikan Vokasi
• Kesenjangan kompetensi antara kebutuhan IDUKA dengan
Pendidikan Vokasi
• Keterlibatan IDUKA dalam mempersiapkan tamatan
pendidikan vokasi
• Perlunya peningkatan kualitas dan daya saing tamatan
Pendidikan Vokasi/SMK di Riau

3. Maksud , Tujuan dan Sasaran :
• Maksud : sebagai pedoman dalam memperkuat
kemitraan antara pendidikan vokasi/SMK dengan
Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja
• Tujuan : meningkatkan kompetensi peserta
didik/peserta pelatihan agar sesuai dengan
kebutuhan industry, dunia usaha dan dunia kerja
• Sasaran : SMK/MAK, SMALB, LKP dan LPK

4. Ruang Lingkup :
1. Penyelarasan kurikulum
2. Pembelajaran berbasis projek
3. Pendidik atau instruktur dari industry, dunia usaha dan dunia kerja
4. Magang guru dan instruktur di industry, dunia usaha dan dunia kerja
5. Pemagangan/praktek kerja lapangan bagi siswa, peserta didik dan
peserta pelatihan
6. Sertifikasi
7. Pelatihan sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan vokasi
8. Penyerapan lulusan
9. Beasiswa dan bantuan sarana prasarana lainnya

5. Penyelarasan Kurikulum :
• Penyelarasan kurikulum dilakukan bersama antara satuan
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Industri,Dunia
Usaha dan Dunia Kerja
• Melakukan analisis kesesuaian kompetensi di Pendidikan
dan Pelatihan Vokasi dan kompetensi yang di butuhkan oleh
Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.
• Analisis kesesuaian kompetensi dilakukan melalui analisis
jabatan dan pekerjaan yang ada di Industri, Dunia Usaha dan
Dunia Kerja.

6. Pembelajaran Berbasis Projek
• Satuan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi melaksanakan
pembelajaran berbasis proyek riil dari Industri, Dunia
Usaha dan Dunia Kerja
• Pembelajaran berbasis proyek riil berupa pekerjaan
untuk menghasilkan produk barang dan/atau layanan
jasa dari Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.
• Dirancang dan dikembangkan berdasarkan kompetensi
untuk menghasilkan produk barang dan/atau layanan
jasa, dapat dipenuhi lintas mata pelajaran

7. Pendidik atau Instruktur dari IDUKA
• Dalam rangka penyiapan pendidik/instruktur dari
dunia kerja satuan pendidikan perlu berkoordinasi
dengan IDUKA dan menyampaikan permohonan
• Pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan

8. Magang Pendidik/Instruktur di IDUKA
• Magang dilaksanakan bagi guru kejuruan untuk
peningkatan kompetensi kejuruan yang relevan dan
budaya kerja
• Waktu pelaksanaan magang sesuai kesepakatan
• Kegiatan magang meliputi :
– Pengenalan budaya kerja
– Terlibat lansung dalam lini produksi
– Terlibat lansung dalam update peralatan di IDUKA

9. PKL dan Pemagangan Peserta Didik
• PKL dan Pemagangan berpedoman pada ketentuan
perundang-undangan
• Dalam PKL dan pemagangan, Pemda berkoordinasi
dengan IDUKA
• Pelaksanaan PKL dan Pemagangan diatur sesuai
kesepakatan

10. Pelatihan SDM Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
• Peningkatan kompetensi SDM dapat dilakukan pada :
– Pimpinan satuan pendidikan
– Pendidik/instruktur
– Tenaga kependidikan dan tenag pelatihan
Jenjang dan jenis kompetensi diatur sesuai
kesepakatan

11. Penyerapan Lulusan
• Penyerapan lulusan yang dilakukan IDUKA diperlukan
kesepakatan bersama antara satuan pendidikan dan
IDUKA
• IDUKA mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja
dari lulusan satuan pendidikan sesuai dengan
kompetensi

12. Beasiswa dan Bantuan Sarpras Lainnya
• Dapat diberikan IDUKA sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan
• Pelaksanaan beasiswa dan bantuan sarpras lainnya
dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara satuan
pendidikan dengan IDUKA

13. Pembiayaan
• Pembiayan terhadap penguatan Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi melalui Kemitraan dengan IDUKA
bersumber dari :
– APBD
– Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan

14. TERIMA KASIH