Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA di seluruh Indonesia melalui bank BNI. Dana BOS periode Januari-Juni 2014 dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah dikalikan Rp. 500.000 per siswa per semester. Sekolah diminta untuk mengalokasikan 50% dana untuk buku pelajaran Kurikulum 2013 dan mengkonfirmasi rekening giro ke cabang BNI. Sekolah jug

1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
Jalan R.S. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410 Telp. 021-7694140,75902679, Fax (021) 7696033
Nomor : 384/D2/KU/2014 10 Februari 2014
Lamp. : 1 (satu) set
Perihal : Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA
Periode Januari-Juni Tahun 2014
Yth. Kepala SMA Negeri dan Swasta
di seluruh Indonesia
Dengan hormat diberitahukan bahwa Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan
Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) SMA di seluruh Indonesia melalui PT. Bank Nasional Indonesia (BNI) Tbk.
Alokasi dana BOS SMA periode Januari-Juni 2014 per sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa tahun
pelajaran 2013/2014 dikalikan dengan satuan biaya Rp.500.000/siswa/semester. Dana tersebut disalurkan ke
Rekening Giro Atas Nama Sekolah masing-masing yang telah dibuat oleh BNI. Untuk kepentingan
pemanfaatan dana BOS oleh Sekolah, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Prioritas penggunaan dana BOS periode Januari-Juni 2014 adalah untuk pengadaan buku pelajaran
Kurikulum 2013 pada semester I tahun pelajaran 2014/2015. Sekolah diminta untuk mengalokasikan
kurang lebih 50% dari dana BOS yang diterima periode Januari-Juni 2014 untuk pengadaan buku
pelajaran Kurikulum 2013. Pengadaan baru dapat dilakukan sekolah setelah menerima Surat Edaran
Pengadaan Buku Kurikulum 2013;
2. Informasi pemanfaatan dana BOS lainnya mengacu pada Petunjuk Teknis BOS SMA 2014 yang dapat
diunduh di website: www.psma.kemdikbud.go.id;
3. Sekolah segera melakukan konfirmasi/aktivasi Rekening Giro ke Kantor Cabang BNI terdekat dengan
menunjukkan dokumen asli sebagai berikut:
a) Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah;
b) Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Sekolah;
c) Akte Pendirian Sekolah atau Surat Ijin Operasional Sekolah yang masih berlaku;
d) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM) Kepala Sekolah;
e) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM) Bendahara Sekolah;
f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama sekolah (untuk SMA Negeri).
Rekening Giro ini, selanjutnya akan kami gunakan untuk menyalurkan dana BOS SMA Tahap II
(Periode Juli-Desember 2014) dan Dana Bantuan Sosial lainnya yang bersumber dari Direktorat
Pembinaan SMA Tahun 2014.
4. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pencairan BOS SMA 2014, dapat menghubungi kami di:
Subdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan SMA
Kompleks Ditjen Pendidikan Menengah, Gedung A Lantai 2
Jl. R.S. Fatmawati Cipete, Jakarta Selatan, 12410
Telp. (021) 75911532, Fax. (021) 75912221 atau hotline 0812 222 37929
email: bos.sma@kemdikbud.go.id , bos.sma.2014@gmail.com
Untuk kepentingan pencatatan dan pertanggungjawaban pengalokasian dana bansos sarana dan prasarana,
melalui surat ini kami minta sekolah penerima bantuan sosial sarana dan prasarana 2013 dari Direktorat
Pembinaan SMA segera menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) ke pemerintah daerah kabupaten/kota
setempat. Fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) BMN tersebut disampaikan ke Direktorat Pembinaan
SMA u.p. Subdit Sarana dan Prasarana melalui surat dan email: subdit.sarana.psma@kemdikbud.go.id.
Bagi sekolah yang belum menyelesaikan bangunan 100% BAST BMN harus disertai dengan surat
pernyataan kesanggupan menyelesaikan bangunan.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.
a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah
Direktur Pembinaan SMA,
Ir. Harris Iskandar, Ph.D
NIP. 19620429 198601 1 001
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kemdikbud sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan tingkat Provinsi seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.