Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
Dokumen menjelaskan sumber-sumber hukum acara pidana di Indonesia yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beberapa undang-undang terkait peradilan dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, serta peraturan pemerintah dan keputusan presiden.
Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...ELSAM
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan keterangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Rancangan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan undang-undang sebelumnya agar lebih memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka meningkatkan perlindungan saksi, kor
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014BBPP_Batu
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional. Batas usia pensiun untuk pejabat fungsional berkisar antara 58-65 tahun tergantung jenis jabatan. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan mulai berlaku pada 30 Januari 2014.
Surat Keputusan ini menunjuk para hakim sebagai pengurus Ikahi Pengadilan Agama Klaten untuk periode 2015 berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kemampuan mereka. Ketua Ikahi dijabat Drs. Hamdani dan dibantu oleh Wahid Afani sebagai sekretaris serta Siti Faridah sebagai bendahara.
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
Dokumen menjelaskan sumber-sumber hukum acara pidana di Indonesia yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beberapa undang-undang terkait peradilan dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, serta peraturan pemerintah dan keputusan presiden.
Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...ELSAM
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan keterangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Rancangan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan undang-undang sebelumnya agar lebih memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka meningkatkan perlindungan saksi, kor
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014BBPP_Batu
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional. Batas usia pensiun untuk pejabat fungsional berkisar antara 58-65 tahun tergantung jenis jabatan. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan mulai berlaku pada 30 Januari 2014.
Surat Keputusan ini menunjuk para hakim sebagai pengurus Ikahi Pengadilan Agama Klaten untuk periode 2015 berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kemampuan mereka. Ketua Ikahi dijabat Drs. Hamdani dan dibantu oleh Wahid Afani sebagai sekretaris serta Siti Faridah sebagai bendahara.
Surat keputusan ini menunjuk Drs. H. Choirul Anwar, SH. MH. sebagai Ketua PTWP Pengadilan Agama Klaten dan Kamadi S.Ag., Jawandi, dan M. Yusuf sebagai pengurus PTWP untuk mengintensifkan kegiatan olahraga tenis lapangan. Surat keputusan ini menggantikan surat keputusan sebelumnya dan berlaku hingga ada pencabutan.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang persyaratan calon kepala daerah. Perubahan tersebut meliputi penambahan syarat bagi calon yang pernah menjadi terpidana serta penghapusan syarat tertentu sesuai dengan putusan MK.
Kepala daerah dapat diberhentikan jika melanggar peraturan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama aparatur sipil negara. UU mengatur bahwa kepala daerah harus melakukan proses seleksi secara terbuka dan kompetitif serta diawasi oleh KASN, dan dapat diberi sanksi jika hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti seperti yang diatur.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pembinaan integritas SDM aparatur di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terdapat penjelasan mengenai peraturan yang mengatur pembinaan integritas, program peningkatan profesionalisme PNS, serta sanksi bagi pelanggaran disiplin PNS.
Putusan MK menyatakan bahwa pasal 16 ayat 3 UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat untuk anggota DPRD yaitu: (1) partai lama bukan peserta pemilu, (2) tidak diberhentikan partai lama, (3) tidak ada calon pengganti. Implikasinya, syarat pengunduran diri DPRD dalam PKPU tidak berlaku untuk anggota DPRD dari partai bukan peserta pemilu
Surat Aspirasi Direktorat PJKAKI dan Direktorat DNA kepada Pimpinan KPKFitriyanZamzami1
Pegawai KPK dari dua direktorat menyampaikan aspirasi terkait proses peralihan status menjadi ASN. Mereka mengkhawatirkan ketidaksesuaian proses dengan putusan MK dan peraturan, serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan mempengaruhi independensi KPK. Pegawai meminta penundaan pelantikan hingga ada kejelasan pelaksanaan yang sesuai hukum dan arahan Presiden serta dilakukan dialog.
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil yang mengatur pelanggaran dan hukuman, kriteria pelanggaran dan jenis hukuman, tata cara pemberian hukuman, serta upaya administratif yang dapat dilakukan oleh PNS yang tidak puas dengan hukuman yang diterima.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan besaran pensiun pokok purnawirawan, tunjangan janda/duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan tunjangan orang tua anggota kepolisian sejak kenaikan gaji pokok anggota kepolisian pada 2014. Peraturan ini juga menyesuaikan besaran pensiun dan tunjangan bagi penerima yang sudah menerima sebelum 2001.
1. Dokumen ini membahas tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil secara bertahap hingga tahun 2009 berdasarkan usia tertua.
2. Sekretaris Desa yang diangkat sebelum 15 Oktober 2004 dan masih aktif sampai berlakunya peraturan dapat diangkat menjadi PNS, sedangkan yang diangkat sesudah tanggal tersebut tidak dapat.
3. Proses pengangkatan melip
PP No 35/2010 mengatur tentang disiplin PNS yang meliputi kewajiban, larangan, dan sanksi pelanggaran. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi berat seperti pemberhentian bagi yang absen lebih dari 46 hari tanpa izin. PP ini berlaku untuk calon PNS dan menggantikan PP 1980.
Peraturan Kepolisian ini mengatur pengangkatan khusus 57 eks pegawai KPK menjadi PNS di Polri. Pengangkatan dilakukan setelah identifikasi jabatan dan seleksi kompetensi oleh tim Asisten Kapolri Bidang SDM. Para eks pegawai KPK harus menandatangani pernyataan siap menjadi PNS dan taat kepada Pancasila.
Surat keputusan ini menunjuk Drs. H. Choirul Anwar, SH. MH. sebagai Ketua PTWP Pengadilan Agama Klaten dan Kamadi S.Ag., Jawandi, dan M. Yusuf sebagai pengurus PTWP untuk mengintensifkan kegiatan olahraga tenis lapangan. Surat keputusan ini menggantikan surat keputusan sebelumnya dan berlaku hingga ada pencabutan.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang persyaratan calon kepala daerah. Perubahan tersebut meliputi penambahan syarat bagi calon yang pernah menjadi terpidana serta penghapusan syarat tertentu sesuai dengan putusan MK.
Kepala daerah dapat diberhentikan jika melanggar peraturan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama aparatur sipil negara. UU mengatur bahwa kepala daerah harus melakukan proses seleksi secara terbuka dan kompetitif serta diawasi oleh KASN, dan dapat diberi sanksi jika hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti seperti yang diatur.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pembinaan integritas SDM aparatur di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terdapat penjelasan mengenai peraturan yang mengatur pembinaan integritas, program peningkatan profesionalisme PNS, serta sanksi bagi pelanggaran disiplin PNS.
Putusan MK menyatakan bahwa pasal 16 ayat 3 UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat untuk anggota DPRD yaitu: (1) partai lama bukan peserta pemilu, (2) tidak diberhentikan partai lama, (3) tidak ada calon pengganti. Implikasinya, syarat pengunduran diri DPRD dalam PKPU tidak berlaku untuk anggota DPRD dari partai bukan peserta pemilu
Surat Aspirasi Direktorat PJKAKI dan Direktorat DNA kepada Pimpinan KPKFitriyanZamzami1
Pegawai KPK dari dua direktorat menyampaikan aspirasi terkait proses peralihan status menjadi ASN. Mereka mengkhawatirkan ketidaksesuaian proses dengan putusan MK dan peraturan, serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan mempengaruhi independensi KPK. Pegawai meminta penundaan pelantikan hingga ada kejelasan pelaksanaan yang sesuai hukum dan arahan Presiden serta dilakukan dialog.
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil yang mengatur pelanggaran dan hukuman, kriteria pelanggaran dan jenis hukuman, tata cara pemberian hukuman, serta upaya administratif yang dapat dilakukan oleh PNS yang tidak puas dengan hukuman yang diterima.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan besaran pensiun pokok purnawirawan, tunjangan janda/duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan tunjangan orang tua anggota kepolisian sejak kenaikan gaji pokok anggota kepolisian pada 2014. Peraturan ini juga menyesuaikan besaran pensiun dan tunjangan bagi penerima yang sudah menerima sebelum 2001.
1. Dokumen ini membahas tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil secara bertahap hingga tahun 2009 berdasarkan usia tertua.
2. Sekretaris Desa yang diangkat sebelum 15 Oktober 2004 dan masih aktif sampai berlakunya peraturan dapat diangkat menjadi PNS, sedangkan yang diangkat sesudah tanggal tersebut tidak dapat.
3. Proses pengangkatan melip
PP No 35/2010 mengatur tentang disiplin PNS yang meliputi kewajiban, larangan, dan sanksi pelanggaran. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi berat seperti pemberhentian bagi yang absen lebih dari 46 hari tanpa izin. PP ini berlaku untuk calon PNS dan menggantikan PP 1980.
Peraturan Kepolisian ini mengatur pengangkatan khusus 57 eks pegawai KPK menjadi PNS di Polri. Pengangkatan dilakukan setelah identifikasi jabatan dan seleksi kompetensi oleh tim Asisten Kapolri Bidang SDM. Para eks pegawai KPK harus menandatangani pernyataan siap menjadi PNS dan taat kepada Pancasila.
Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 mengatur tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup etika profesi polisi yang mencakup etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian serta kewajiban dan larangan bagi anggota polisi dalam melaksanakan tugas.
Peraturan ini mengatur tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencakup etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai dasar kepolisian serta memastikan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota kepolisian.
Peraturan Kepolisian ini mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dokumen ini menetapkan ketentuan umum tentang KEPP, pemeriksaan pelanggaran KEPP, Komisi Kode Etik Polri beserta fungsinya, sanksi bagi pelanggar, dan hak serta kewajiban terduga pelanggar. Tujuannya adalah menjadikan KEPP sebagai pedoman perilaku bagi seluruh personel Polri.
Rangkaian peraturan daerah ini mengatur tentang pengadaan pegawai negeri sipil daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dokumen ini menjelaskan tentang penyusunan formasi, prosedur pengajuan formasi, penetapan formasi, serta tahapan pengadaan pegawai negeri sipil daerah mulai dari perencanaan, pengumuman, persyaratan, pelamaran, hingga pengangkatan.
Keputusan Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan menetapkan Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2018 sebagai pedoman kegiatan tahun ini berdasarkan peraturan dan anggaran yang telah ditetapkan. Rencana kerja ini merupakan revisi dari rencana sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Satpol PP berwenang melakukan penertiban, penyidikan, dan tindakan administratif terhadap pelanggaran peraturan daerah. Pemerintah daerah wajib memenuhi hak pegawai Satpol PP dan menyediakan sarana prasar
SOP PELAYANAN KESEHATAN PERSONEL DAN MASYARAKAT.docxJeminurLukman
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesehatan Personel dan Masyarakat Satuan Brimob Polda Kalbar mengatur tata laksana pelayanan kesehatan yang meliputi pendaftaran, pemeriksaan oleh dokter umum atau gigi, pemberian resep obat, dan surat rujukan bagi yang membutuhkan perawatan lanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk menjamin kelancaran pelayanan kesehatan personel dan masyarakat sesuai prosedur yang berlaku
Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional pengawas radiasi dan angka kreditnya. Jabatan fungsional pengawas radiasi meliputi 4 jenjang yaitu pengawas radiasi pertama, muda, madya, dan utama. Unsur kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya antara lain pendidikan, penelitian, publikasi, pelaksanaan tugas, dan pengabdian masyarakat di bidang pengawasan radiasi.
berisi materi tentang sosialisasi perpol no 4 tahun 2020, bisa berguna untuk bahan bacaaan dan informasi bagi yang membutuhkan, silahakan untuk di baca di pelajari dengan baik, Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa mengatur tentang kepangkatan satpam dan pemberlakuan seragam satpam. Dokumen ini ditetapkan tanggal 5 Agustus 2020 di Jakarta oleh Kapolri Idham Azis. Peraturan ini berlaku setelah Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan dan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Peusahaan dan/atau Instansi/Lembaga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan semangat pengabdian anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah. Materi pembelajaran orientasi meliputi Pancasila, UUD 1945, dan wawasan kebangsaan, sedangkan pelaksanaannya dilakukan selama 4 hari ole
Dokumen tersebut merupakan peraturan pelaksanaan tentang penilaian prestasi kerja PNS yang mengatur tentang tujuan, definisi istilah, dan pedoman pelaksanaan penilaian prestasi kerja berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
Dokumen tersebut merupakan peraturan pelaksanaan tentang penilaian prestasi kerja PNS yang mengatur tentang tujuan, definisi istilah, dan pedoman pelaksanaan penilaian prestasi kerja berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
1. PENJELASAN PEMBERLAKUAN PERATURAN KAPOLRI NO. POL. : 7 TAHUN
2006 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAN PERATURAN KAPOLRI NO. POL. : 8 TAHUN 2006 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
SURAT EDARAN
Nomor : SE/ 01 /IV/2010
tentang
PENJELASAN PEMBERLAKUAN PERATURAN KAPOLRI NO. POL. : 7 TAHUN
2006 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAN PERATURAN KAPOLRI NO. POL. : 8 TAHUN 2006 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
1. Rujukan:
a. Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
b. Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi
Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. pernyataan dari pihak-pihak tertentu mengenai tidak berlakunya Peraturan Kapolri No.
Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi
Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan alasan belum diundangkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa
Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berlaku,
walaupun belum didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dengan penjelasan
sebagai berikut:
a. Peraturan Kapolri dimaksud merupakan amanat dari Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sesuai Pasal 7 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
b. ketentuan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengharuskan
peraturan perundang-undangan untuk diundangkan dalam Lembaran Negara Republik
2. Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, belum ditindaklanjuti dengan peraturan
pelaksanaannya, sehingga pada tanggal 25 Januari 2007 dikeluarkan Peraturan Presiden
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan;
c. walaupun Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tidak didelegasikan oleh Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004, namun penerbitan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun
2007 merupakan kewenangan Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 selaku penyelenggara pemerintahan. Disamping itu
penerbitan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 mengacu pada Pasal 39 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang diperbolehkan menyusun peraturan
perundang-undangan di luar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
d. dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan tidak secara tegas menyebutkan mengenai pengundangan peraturan
menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (termasuk Peraturan Kapolri).
Hal itu baru diatur secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
e. berdasarkan ketentuan pada angka 2 huruf a, b, c dan d di atas, maka penempatan
Peraturan Kapolri dalam Berita Negara dilaksanakan mulai tanggal 25 Januari 2007,
sehingga Peraturan Kapolri yang diterbitkan sebelum tahun 2007 tetap berlaku walaupun
belum diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, karena Peraturan Presiden
dimaksud tidak berlaku surut;
f. pada ketentuan Penutup Peraturan Kapolri dirumuskan bahwa Peraturan Kapolri ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jadi bukan pada tanggal diundangkan, sehingga
Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku pada
tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 1 Juli 2006;
3. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka untuk penyelesaian perkara anggota
Polri dalam hal melanggar kode etik tetap mempedomani Peraturan Kapolri No. Pol. : 7
Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi
Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Demikian untuk menjadi maklum.
3. Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : April 2010
a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KADIVBINKUM
Drs. BADRODIN HAITI
INSPEKTUR JENDERAL POLISI